sosialisasi umk_2012

5/12/2018 sosialisasi UMK_2012 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sosialisasi-umk2012 1/23

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA SURAKARTA

UNDANGUNDANG--UNDANG NO. 13 TAHUN 2003UNDANG NO. 13 TAHUN 2003

TENTANGTENTANGKETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN

PENGUPAHAN



DASAR HUKUMDASAR HUKUM

PejabatPejabat yangyang berwenangberwenang menetapkanmenetapkan UpahUpah MinimumMinimumKabupatenKabupaten/Kota/Kota adalahadalah Gubernur Gubernur berdasarkanberdasarkan ::

1.1. UndangUndang UndangUndang Nomor Nomor 1313 TahunTahun 20032003 tentangtentangKetenagakerjaanKetenagakerjaan,, pasalpasal 8888 ayatayat ((44)) jo jo 8989;;

2.2. PPPP NoNo..3838 TahunTahun 20072007 tentangtentang PembagianPembagian UrusanUrusanPemerintahanPemerintahan Antara Antara PemerintahPemerintah,, PemerintahPemerintah DaerahDaerahProvinsiProvinsi dandan PemerintahPemerintah DaerahDaerah KabKab/Kota/Kota;;

3.3. Permenaker Permenaker NoNo.. Per Per..0101/MEN//MEN/19991999 tentangtentang UpahUpahMinimumMinimum sebagaimanasebagaimana telahtelah diubahdiubah dengandenganKeputusanKeputusan MenakertransMenakertrans NoNo.. KepKep.. 226226/MEN//MEN/20002000tentangtentang PerubahanPerubahan PsPs.. 11,, PsPs.. 33,, PsPs.. 44,, PsPs 88,, PsPs.. 1111,,PsPs.. 2020 dandan PsPs.. 2121 PeraturanPeraturan Menaker Menaker NoNo..Per Per..0101/MEN//MEN/ 19991999 tentangtentang UpahUpah MinimumMinimum;;



5.5. KeppresKeppres NoNo.. 107107 TahunTahun 20042004 tentangtentang DewanDewanPengupahanPengupahan;;

6.6. PermenakertransPermenakertrans NoNo.. Per Per..1717/MEN/VIII//MEN/VIII/20052005 tentangtentang

KomponenKomponen dandan PelaksanaanPelaksanaan TahapanTahapan PencapaianPencapaian

KebutuhanKebutuhan HidupHidup LayakLayak



PENGUPAHANPENGUPAHAN1.1. Setiap pekerja/buruh berhak atasSetiap pekerja/buruh berhak atas

penghasilan yg memenuhipenghasilan yg memenuhi

penghidupan yg layakpenghidupan yg layak2.2. Pemerintah menetapkan kebijakanPemerintah menetapkan kebijakan

pengupahan untuk melindungipengupahan untuk melindungi

pekerja/buruh.pekerja/buruh.



KEBIJAKAN PENGUPAHANKEBIJAKAN PENGUPAHAN

a.a. Upah minimumUpah minimum

b.b. Upah kerja lembur Upah kerja lembur

c.c. Upah tdk masuk kerja krn berhalanganUpah tdk masuk kerja krn berhalangan

d.d. Upah tdk masuk kerja karena melakukan kegiatn diluar Upah tdk masuk kerja karena melakukan kegiatn diluar

pekerjaannyapekerjaannyae.e. Bentuk dan cara pembayaran upahBentuk dan cara pembayaran upah

f.f. Upah krn menjalankan hak waktu istirahat kerjanyaUpah krn menjalankan hak waktu istirahat kerjanya

g.g. Denda dan potongan upahDenda dan potongan upah

h.h. HalHal--hal yg dpt diperhitungkan dgn upahhal yg dpt diperhitungkan dgn upahi.i. Struktur dan skala pengupahan yg proporsionalStruktur dan skala pengupahan yg proporsional

j. j. Upah dan pembayaran pesangonUpah dan pembayaran pesangon

k.k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilanUpah untuk perhitungan pajak penghasilan



PENETAPAN UPAH MINIMUMPENETAPAN UPAH MINIMUM

UM ditetapkan berdasarkan kebutuhanUM ditetapkan berdasarkan kebutuhan

hidup layak danhidup layak dan

Memperhatikan produktivitas danMemperhatikan produktivitas danpertumbuhan ekonomipertumbuhan ekonomi

Upah Minimum terdiri atas :a.UM Provinsi, Kab./Kota

b.UM Sektor pada wil Prop. /Kab/Kota



1.1. UM diarahkan pencapaianUM diarahkan pencapaian

kebutuhan hidup layakkebutuhan hidup layak

2.2. UM ditetapkan Gubernur, atasUM ditetapkan Gubernur, atas

rekomendasi Dewan Pengupahanrekomendasi Dewan Pengupahan

Prop.dan/atau Bupati/WalikotaProp.dan/atau Bupati/Walikota

PENETAPAN UPAH MINIMUMPENETAPAN UPAH MINIMUM



PEMBAYARAN UPAH MINIMUMPEMBAYARAN UPAH MINIMUM

Pasal 90Pasal 90

1.1. Pengusaha dilarang membayar Pengusaha dilarang membayar

upah Lebih rendah dari upahupah Lebih rendah dari upah

minimumminimum

2.2. Pengusaha yg tdk mampuPengusaha yg tdk mampu

membayar upah minimum dapatmembayar upah minimum dapat

melakukan penangguhanmelakukan penangguhan



PENGATURAN PENGUPAHANPENGATURAN PENGUPAHAN

a. Kesepakatan ttg pengupahan tidak boleh lebiha. Kesepakatan ttg pengupahan tidak boleh lebih

rendah dari aturan yg berlaku (ps. 91 ayt (1))rendah dari aturan yg berlaku (ps. 91 ayt (1))

b. Kesepakatan yg bertentangan dg aturan =b. Kesepakatan yg bertentangan dg aturan =batal demi hukum (ps. 91 ayt. (2))batal demi hukum (ps. 91 ayt. (2))

c. Penyusunan struktur dan skala upahc. Penyusunan struktur dan skala upah

memperhatikan gol, jab, masa kerja,memperhatikan gol, jab, masa kerja,

pendidikan dan kompetensi (ps. 92 (1))pendidikan dan kompetensi (ps. 92 (1))

d. Peninjauan berkala skala upahd. Peninjauan berkala skala upah

memperhatikan kemampuan perusahaan danmemperhatikan kemampuan perusahaan dan

produktivitas (ps. 92 (2))produktivitas (ps. 92 (2))



PRINSIP PENGUPAHANPRINSIP PENGUPAHANPasal 93 ayat (1)Pasal 93 ayat (1)

´NO WORK NO PAYµ´NO WORK NO PAYµ



MATRIK PERHITUNGAN UMK MATRIK PERHITUNGAN UMK

NoNo PerhitunganPerhitungan 1 Minggu1 Minggu 1 Tahun1 Tahun(52 Mgg)(52 Mgg)

PenerimaanPenerimaan1 Tahun1 Tahun

KeteranganKeterangan

11 864.450864.450 x 7x 7

3030

201.705201.705 5252 10.488.66010.488.660 Lebih (sedikit)Lebih (sedikit)

22 864.450864.450 x 6x 6

3030

172.890172.890 5252 8.890.2808.890.280 KurangKurang

33 864.450 x 7864.450 x 7

2626

232.737232.737 5252 12.102.30012.102.300 LebihLebih

44 864.450864.450 x 6x 6

2626

199.488199.488 5252 10.373.40010.373.400 SamaSama

55 864.450864.450 x 7x 7

2525

242.046242.046 5252 12.586.39212.586.392 LebihLebih

66 864.450864.450 x 6x 6

2525

207.468207.468 5252 10.788.33610.788.336 LebihLebih

77 864.450864.450 x 12x 12 bln bln

5252

199.488199.488 10.373.40010.373.400 SamaSama

864.450864.450 x 12x 12 bulan bulan (1(1 tahuntahun) =) = 10.373.40010.373.400



PENGECUALIANPENGECUALIAN NO WORK NO PAY NO WORK NO PAY Pengusaha tetap wajib membayar upah :Pengusaha tetap wajib membayar upah :

1.1. Pekerja/buruh sakitPekerja/buruh sakit2.2. Pekerja/buruh perempuan yg istirahat haidPekerja/buruh perempuan yg istirahat haid

3.3. Pekerja/buruh menikahPekerja/buruh menikah

4.4. Pekerja/buruh menikahkan, menghitankan, membabtiskan anaknyaPekerja/buruh menikahkan, menghitankan, membabtiskan anaknya

5.5. Isteri melahirkan atau gugur kandunganIsteri melahirkan atau gugur kandungan

6.6. Suami atau isteri atau anak atau menantu atau ortu atau anggotaSuami atau isteri atau anak atau menantu atau ortu atau anggotakeluarga dalam satu rumah meninggal dunia.keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.

7.7. Pekerja/buruh menjalankan kewajiban negaraPekerja/buruh menjalankan kewajiban negara

8.8. Pekerja/buruh menjalankan ibadah agamanyaPekerja/buruh menjalankan ibadah agamanya

9.9. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yg telah dijanjikanPekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yg telah dijanjikan

tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, krn kesalahan sendiritetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, krn kesalahan sendirimaupun halangan yg seharusnya dpt dihindari oleh pengusahamaupun halangan yg seharusnya dpt dihindari oleh pengusaha

10. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat10. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat

11. Pekerja/buruh melaksanakan tugas SP/SB atas persetujuan11. Pekerja/buruh melaksanakan tugas SP/SB atas persetujuanpengusahapengusaha

12. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan12. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan



UPAH YG DIBAYARKAN BILAUPAH YG DIBAYARKAN BILA

PEKERJA/BURUH SAKITPEKERJA/BURUH SAKIT(Pasal 93 ayat 3)(Pasal 93 ayat 3)

a. 4 bln pertamaa. 4 bln pertama == 100%100%

b. 4 bln keduab. 4 bln kedua == 75%75%

c. 4 bln ketigac. 4 bln ketiga == 50%50%

d. Bln selanjutnyad. Bln selanjutnya == 25% sebelum PHK25% sebelum PHK



PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH TDKPEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH TDK

MASUK KERJA KARENA :MASUK KERJA KARENA :Pasal 93 ayt. (4)Pasal 93 ayt. (4)

a. Pekerja/buruh menikaha. Pekerja/buruh menikah == 3 hari3 hari

b. Menikahkan anaknyab. Menikahkan anaknya == 2 hari2 hari

c. Menghitankan anaknyac. Menghitankan anaknya == 2 hari2 hari

d. Membaptiskan anaknyad. Membaptiskan anaknya == 2 hari2 hari

e. Istri melahirkan/gugur kandunge. Istri melahirkan/gugur kandung == 2 hari2 hari

f. Suami/istri, ortu/mertua atau anakf. Suami/istri, ortu/mertua atau anak

atau menantu meninggal duniaatau menantu meninggal dunia == 2 hari2 harig. Anggota keluarga satu rumahg. Anggota keluarga satu rumah

meninggal duniameninggal dunia == 1 hari1 hari



UPAH POKOKUPAH POKOK(Pasal 94)(Pasal 94)

Dalam hal komponen upah terdiri dari :Dalam hal komponen upah terdiri dari :

Upah pokokUpah pokok

Tunjangan TetapTunjangan Tetap

Upah pokok sedikitUpah pokok sedikit--dikitnya 75% daridikitnya 75% dari

jml upah pokok + tunj. tetap jml upah pokok + tunj. tetap



DENDA DAN KETERLAMBATAN UPAHDENDA DAN KETERLAMBATAN UPAHPasal 95Pasal 95

1.1. Pelanggaran oleh pekerja/buruh krnPelanggaran oleh pekerja/buruh krn

kesengajaan/kelalaiannya dapatkesengajaan/kelalaiannya dapat

dikenakan dendadikenakan denda

2.2. Keterlambatan pembayaran upah krnKeterlambatan pembayaran upah krn

kesengajaan/kelalaian pengusahakesengajaan/kelalaian pengusaha

dikenakan dendadikenakan denda



PERUSAHAAN PAILIT/LIKUIDASIPERUSAHAAN PAILIT/LIKUIDASIPasal 95 ayt 4Pasal 95 ayt 4

Upah dan hakUpah dan hak--hak pekerja/buruh mrpkhak pekerja/buruh mrpk

utang yg harus didahulukanutang yg harus didahulukan

DALUWARSA TUNTUTAN

PEMBAYARAN UPAH

Tuntutan Pemabayaran Upah pekerja/buruh

dan segala pembayaran yang timbul dari

Hubungan Kerja daluwarsa setelah

melampaui jangka Waktu 2 Tahun



Sanksi Bagi Yang Tidak Sanksi Bagi Yang Tidak

Melaksanakan UMKMelaksanakan UMK

UU No. 13 Tahun 2003 tentangUU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Pasal 90)Ketenagakerjaan (Pasal 90)

1.1. Pengusaha dilarang membayarPengusaha dilarang membayarupah lebih rendah dari upahupah lebih rendah dari upahminimum sebagaimana dimaksudminimum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 89.dalam Pasal 89.



Pasal 185Pasal 185

1.1. Barang siapa melanggar ketent. « Psl 90Barang siapa melanggar ketent. « Psl 90ayat (1), dikenakan sanksi pidanaayat (1), dikenakan sanksi pidanapenjara paling singkat 1 thn dan palingpenjara paling singkat 1 thn dan paling

lama 4 thn & /atau denda paling sedikitlama 4 thn & /atau denda paling sedikitRp 100 juta & paling banyak Rp 400Rp 100 juta & paling banyak Rp 400 juta. juta.

2.2. Tindak pidana sbgm dimksd pd ayat (1)Tindak pidana sbgm dimksd pd ayat (1)merupakan tindak pidana kejahatan.merupakan tindak pidana kejahatan.



PENGAWASAN PELAKSANAAN UMKPENGAWASAN PELAKSANAAN UMK

PEMBINAAN (Preventif Justicial)PEMBINAAN (Preventif Justicial)

1.1. SOSIALISASISOSIALISASI2.2. MONITORINGMONITORING

3.3. PERINGATANPERINGATAN



PENINDAKAN HUKUM (Represif Justicial)PENINDAKAN HUKUM (Represif Justicial)

1.1. Pemeriksaan (Pengawas KK)Pemeriksaan (Pengawas KK)

2.2. Nota Pemeriksaan (Pengawas KK)Nota Pemeriksaan (Pengawas KK)

3.3. Laporan Pelanggaran (Pengawas KK)Laporan Pelanggaran (Pengawas KK)

4.4. Penyidikan (POLRI/PPNS)Penyidikan (POLRI/PPNS)5.5. Penyerahan BAP (POLRI/PPNS ke Kejaksaan)Penyerahan BAP (POLRI/PPNS ke Kejaksaan)

6.6. Penuntutan (Kejaksaan)Penuntutan (Kejaksaan)

7.7. Pelimpahan BAP (Kejaksaan ke PN)Pelimpahan BAP (Kejaksaan ke PN)

8.8. Sidang (PN)Sidang (PN)9.9. Putusan Hakim (PN)Putusan Hakim (PN)

10.10.Pelaksanaan Putusan (Kejaksaan)Pelaksanaan Putusan (Kejaksaan)



CONTOH PUTUSAN HAKIM PNCONTOH PUTUSAN HAKIM PN

1.1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana ³ MEMBAYARbersalah melakukan tindak pidana ³ MEMBAYARUPAH KARYAWANNYA DIBAWAH UPAHUPAH KARYAWANNYA DIBAWAH UPAHMINIMUM KOTA SURAKARTA´MINIMUM KOTA SURAKARTA´

2.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepadaMenjatuhkan pidana oleh karena itu kepadaterdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahuntahun

3.3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalaniMemerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalanikecuali apabila di kemudian hari dengan putusankecuali apabila di kemudian hari dengan putusan

hakim diberikan perintah lain karena terpidanahakim diberikan perintah lain karena terpidanasebelum lewat waktu percobaan selama 2 (dua)sebelum lewat waktu percobaan selama 2 (dua)tahun bersalah melakukan suatu tindak pidanatahun bersalah melakukan suatu tindak pidana

4.4. Membebani terdakwa membayar beaya perkaraMembebani terdakwa membayar beaya perkara

sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah.sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah.



BidangBidang PengawasanPengawasan

DinasDinas SosialSosial TenagaTenaga KerjaKerja dandan TransmigrasiTransmigrasiKota SurakartaKota Surakarta

©2012©2012

Terima KasihTerima Kasih

sosialisasi umk_2012

Documents