Download - Teori teori hukum konstitusi
TEORI-TEORI HUKUM KONSTITUSI
Efta Shufiyati15730251006
TEORI-TEORI HUKUM SEBAGAI SISTEM
Legislasi Penanganan Kasus
Adat/Kebiasaan Perjanjian oleh para pihak
Pembagian Sistem Hukum
Wilayah Berlakunya
Materi Muatan Hukum
Sifat Sanksinya
• H. Nasional• H.Internasional
• Hukum Privat• H. Publik
• H. Pidana• H. Perdata• H.Administrasi
Blh tdknya hukum
disimpangi
Cara Hukum
Tingkat keumuman
aturan-aturan
• H. Pemaksa• H.Pelengkap
• H. Buatan Hakim
• H. Adat
• Asas Hukum• Kaidah Hukum
Konsistensi sistem Hukum
• Hukum dibuat dengan berbagai cara , bisa melalui kontradiksi, maka hukum harus ada ketentuan-ketentuan yang dianut
Kelengkapan Sistem Hukum
• Kodifikasi Hukum • Hukum sudah lengkap, perkembangannya Hukum Tidak Lengkap
Adanya penemuan hukum oleh hakim dalam putusannya diharapkan melengkapi/menyempurnakan dengan berbagai metode penafsiran
Konsep Fundamental dalam
Sistem Hukum
• Ilmu Pengetahuan Hukum misal konsep tentang orang, benda /barang, perbuatan hukum
Teori-teori Positivistis Sistem Hukum
Teori-teori Content Sistem Hukum
Teori-teori Sosiologis Sistem Hukum
Teori PositivismeHukum adalah apapun yang ditetapkan oleh lembaga yang dibuatnya Teori Natural Law merupakan hukum yang dibuat moral/rasa keadilan Teori ContentDiwakili oleh Ronald Dworkin yang muncul karena ketidaksetujuannya dengan aliran positivistis dan hanya memutus perkara berdasarkan norma Teori Sosiologis Ditemukan 2 sistem ditemukan dalam teori sosiologis hukum yakni teori-teori fungsional dan teori-teori isi
1. Ilmu Hukum dan Sosiologis:Sebuah sejarah singkat
Hukum tidak dipandang sebagai suatu tradisi intelektual yang telah memberikan sumbangan yang penting bagi pengembangan teori sosial.
Teori sosial memiliki pengaruh yang semakin meningkat adalam tulisan-tulisan ulasan hukum dan teori hukum semakin meresap dalam tulisan sosiologis terutama dalam penelitian-penelitian hukum dan rasionalitas serta teori feminis.
TEORI HUKUM & TEORI SOSIAL
2. Ajaran-ajaran Hukum & Rasionalitas
Mazhab Chicago
Mazhab Yale
Mazhab Legal Incentive
Mazhab Public Choice
Mengevaluasi peraturan-peraturan atas dasar kemampuan untuk meningkatkan
efisiensi serta penggunaan sumber-sumber langka
sangat memperhatikan masalah rancangan institusional dan masalah-masalah etika
dalam pengaturan-pengaturan institusional
memusatkan perhatian pada pengaruh peraturan-peraturan hukum mengenai
insentif bagi para individu yang terklibat dalam tindakan rasional
teori pilihan publik meneliti konsekuensi kolektif dari pilihan individual.
A. Ajaran Hukum Kritis Serangan atas legalisme Pernyataan yang tidak menentukan Otonomi ukum yang relatif Kesadaran hukum
B. lmu Hukum feminis Teori pendekatan Hukum umum yang menekankan
bahwa kesamaan dan perbedaan mengenai hubungan kekuasaan, kedudukan sosial
C. Teori Ras Kritiskelompok yang beraneka ragam yang membicarakan berbagai bidang hukum dalam berbagai suara.
3. Ilmu Hukum Kritis
TIPOLOGI HUKUM
Teori Hukum Represif Badan-badan pengawasan
khusus Kesepatan bagi rakyat untuk
mendpatkan keadilan, dimana mereka dapat memperoleh perlindungan dan jawaban atas keluan-keluhannya terbatas
Adanya suatu rejim hukum ganda,yakni melembagakan keadilan kelas dengan mengkonsolidasikannya dan mengesahkan pola-pola subordinasi sosial
Teori Hukum Otonom
Penekanan kepada aturan-aturan
hukum sebaga upaya utama untuk
mengawasi kekausaan resmi dan
tidak resmi
Terdapat pengadilan yang bebas
yang tidak dapat dimanipulasi
oleh dan bebas dari kekuasaan
politik dan eonomi, serta memiliki
otoritas khusus untuk mengadili
pelanggaran hukum baik buat
pejabat maupun individu
Terpisahnya hukum dari politik
Teori Hukum Responsif Pergeseran penekanan dari aturan-
aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan
Pentingnya watak kerakyatan baik
sebagai tujuan hukum maupun cara
untuk mencapainya.
Critical Theory of the Frankfurt SchoolTeori kritis mengklaim menjadi liberating tidak dalam pengertian penyajian strategi mencapai ide kebebasan yang diyakini oleh pelaku-pelaku. Melainkan, ia bermaksud mendeskripsikan asumsi-asumsi mengenai kondisi-kondisi sosial, yang mana asumsi-asumsi ini dapat diubah oleh suatu proses pencerahan teoritis dan politis. Ketika teori menghasilkan hasil seperti itu, klaimnya diperkuat. Dengan demikian the liberating mengklaim menjadi kognitif juga.
GERAKAN HUKUM KRITIS
Relativist EpistemologyGerakan CLS bermaksud menggunakan Relativist Epistemology abad ke-20 untuk tujuan-tujuannya. Relativist Epistemology menolak kepastian tradisional dan mengingkati kepercayaan objektif. Relativist Epistemology telah dikembangkan dalam matematika dan fisika. Secara tradisional, matematika dan fisika dipikirkan berkaitan dengan satu realitas objektif
American Legal Realism (Realisme Hukum Amerika)Gerakan CLS tidak menyukai liberalisme dan individualisme, memuji komunitas, mengkritik legal order, menentang hirarki sosial dan menyebut human relation sebagai perubahan fundamental. Karenanya, hal ini mengingatkan pada utopian sosialisme akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 khususnya terhadap Fourier dan Owen, serta romantisme revolusi pada awal abad ke-19 dalam agama, sastra, filsafat menentang rasionalisme abad ke-18
Lanjutan
TEORI HUKUM FEMINIS
• Menciptakan kesamaan bagi perempuan terutama kesempatan dalam membuat pilihan
Feminisme Liberal
• di mana tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin, baik secara hukum maupun lembaga,
Feminisme Asimilasi
• kekuatan kesamaan perempuan konform pada norma laki-laki. Pendekatan ini menekankan perbedaan jenis kelamin
Feminisme dengan perlakuan khusus
• Pendekatan ini mengajukan suatu batasan tegas bagi hukum dalam memperhitungkan perbedaan jenis kelamin
Feminisme inkorposionis
• memfokuskan pada perbedaan laki-laki dan perempuan. Perspektif laki-laki terhadap hukum, menurut pendekatan ini harus direkonstruksi dengan memperhitungkan nilai-nilai feminis,
Feminisme Rasional / kultural
• Pendekatan ini memandang perempuan sebagai suatu kelas, bukan makhluk individu seperti dalam feminisme liberalime dan diklaim bahwa kelas ini telah didominasi oleh kelas lain yakni laki-laki.
Feminisme Radikal
• memusatkan perhatian pada realitas-realitas perempuan, bukan pada suatu kategori yang disebut perempuan. Diyakini bahwa mendefinisikan perempuan menarik identitas dari seorang individu kepada identitasnya sebagai seorang perempuan.
Feminisme Postmodern
TEORI RAS KRITIS
Perbudakan awal ke-17 di daerah koloni Amerika, tanpa definisi yang jelas mengenai status seorang budak.
Aktivitas legislatif akhir abad ke-17 di dalam badan pembuat undang-undang kolonial dan UU budak ke-18 yang menjadikan perbudakan tidak hanya suatu kondisi seumur hidup, tetapi juga beersifat warisan
Pengingkaran berkelanjutan atas kepribadian hukum bagi kelompok kulit hitam pada revolusi Amerika dan pada Republik yang diikuti dengan pengundangan UU budak pasca revolusi
Pengaturan secara slave code abad ke-19 mengenai hubungan kelompok kulit hitam kelompokn kult putih di mana seorang kulit hitam tidak mempunyai hak berkeluara, kekbebasan bergerak, hak pilih, dan kapasitas hukum untu menggugat atau memberikan kesaksian dalam suatu kasus yang melibatkan seorang kulit putih yang didukung dengan hukum-hukum pelengkap bagi kulit hitam
Tema-tema Teori Ras Kritis
1. Kritik Mengenai IntegrasiCRT menyusun suatu argumen bagi kesadaran ras sebagai sesuatu yang
membebaskan, tanpa penekanan, tanpa elemen
2. Kritik terhadap doktrin antidiskriminasi
CRT mengkritisi apa yang disebut kerangka aksis tunggal hukum antidiskriminasi yang ada dimana ada diskriminasi gender atau diskriminasi ras, tetapi bukan penggabungan dari keduanya.
3. kritik mengenai analogi dengan seksisme
Praktik penganalogian rasisme dengan seksisme dikritik sebagai memberi kontribusi bagi pengekalan diskriminasi ras dengan mengaburkan peran yang sangat khusus ras sebagai suatu alat penindasan dalam masyarakat. hal ini nampak dalam beberapa cara, misalnya ditunjukkan bahwa praktik menyatukan kelompok-kelompok yang secara sosial tersubordinasi
4. Dukungan atas kesadaran ganda
bergerak dalam arah pencarian suatu cara untuk memperbaiki ketidakadilan ras dalam masyarakat, tanpa harus terperangkap pada suatu norma universal tunggal atau visi tunggal mengenai kebaikan.
Penelitian Terhadap Konsensus Bagaimana Cara menetapkan standar dari
suatu kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya?
EKONOMI TERHADAP HUKUM
Pendekatan tradisional yang mendasarkan pada standar
analogi-analogi
Pendekatan yang menggunakan standar moral, namun
kelemahannya tidak ada konsensus mengenai moral
Definisi pendekatan ini adalah “Moral adalah sesuatu yang dapat meningkatkan jumlah
kesenangan dengan mengurangi jumlah kerugian dalam segala
aspek kehidupan manusia.
Batasan Instrumentalisme hukumMenurut Wietholter menggambarkan yurisprudensi perdebatan umum tentang batasan-batasan negara kesejahteraan
TRANSFORMASI HUKUM DI NEGARA KESEJAHTERAAN
Ketidakefektifan
Konflik antar sistemOrientasi Hasil
Kolonisasi
REALITA KEBERADAAN HUKUM DI Indonesia (Relevansi Penegakan Hukum Progresif
Reformasi Konstitusi Pembentukan Hukum
Institusi Penegekan hukum kehilangan
kredibilitas
Lembaga-lembaga pendidikan tinggi hukum menjadi pemasok utama
SDM
Manajemen penegakan hukum
kacau balau
Dalam mengatasi reformasi hukum di Indonesia yang dianggap belum berhasil yang disebabkan
masih maraknya korupsi, komersialisasi dan komoditasi maka adanya pemikiran (HYP)
Hukum Yang Progresif
1. Asumsi dasar hukum adalah untuk manusia
2. HYP tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final,
melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi manusia
3. HYP menolak tradisi analytical jurisprudence dan berbagai paham dengan
aliran legal realism, freirerechslehre, sociological jurisprudence,
interessenjurisprudenz di Jerman, teori hukum alam, dan critical legal
studies
4. HYP ditujukan untuk melindungi rakyat menuju ideal hukum dan menolak
berbagai status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebgai teknologi
yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral
1) Beberapa putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu/pilkada yang menyimpangi hukum acara MK
untuk menerapkan keadilan substansif dengan memasuki ranah berbagai pelanggaran PEMILU (tidak
hanya berkutat dengan hasil perhitungan suara) juga dianggap sebagai penegakan hukum progresif.
2) Namun demikian, harus diakui bahwa ada beberapa putusan MK oleh Prof.Satjipto Rahardjo dikritik
yang mungkin dinilai tidak menegakkan hukum progresif, misal putusan terkait pengujian UU KPK
No.30/2002 (Putusan No.12-16-10/PUU-IV/2006) dengan artikel di Harian Kompas melalui ungkapan
mau memberantas korupsi saja kok dipersuli
3) Gagasan atau pemikiran HYP yang di Indonesia dipelopori Prof.Satjipto Rahardjo dimaksudkan sebagai
gagasan atau tesis hukum yang antroposentris yang rakyat dan pro-keadilan yang mungkin akan
menerabas berbagai prosedural teknis justisial yang justru akan menghambat ideal-ideal hukum bagi
kesejahteraan umat manusia sendiri. Dengan kata lain, hukum justru harus memihak demi kepentingan
manusia, bukan sebaliknya malah manusia dikorbankan untuk hukum
Putusan-putusan MK & Hukum Progresif
INTELEKTUAL HUKUM & KEMISKINAN
Pendayagunaan Hukum bagi Golongan Miskin dan Mereka yang Kurang Beruntung dalam Proses
Pembangunan
1. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah HAM, yakni pembebasan dari freedom from want. Oleh
karena itu, perjuangan untuk mengatasinya tidak kalah pentingnya dengan perjuangan menegakkan HAM
yang lain. Kepedulian intelektual hukum terhadap pengetasan kemiskinan mencakup aspek pembaharuan
pendidikan tinggi hukum agar melahirkan lulusan Fakultas Hukum yang idealis,emanisipatoris, serta
profesionalisme hukum yang selalu going to the people, bukan profesional hukum yang elitis
2. pengkonsepsian hukum sebagai sarana pembangunan diharapkan pada pilihan-pilihan dan pemihakan-
pemihakan. Sehingga muncullah perdebatan mengenai politik sosial, politik pembangunan, dan politik hukum
termasuk persoalan distribusi hasil-hasil pembanguna dan kemanfaatan pembangunan bagi golongan sosial
yang lembah. Pembangunan bukanlah untuk kepentingan golongan kuat dan kaya saja, tetapi juga untuk
meningkatkan harkat dan martabat atau derajat bagi si miskin, sehingga pemfungsian hukum dalam
masyarakat akan menyangkut pula pemfungsian hukum untuk mengatasi kemiskinan.
INTELEKTUAL HUKUM & KEMISKINAN
Pendayagunaan Hukum bagi Golongan Miskin dan Mereka yang Kurang Beruntung dalam Proses
Pembangunan
1. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah HAM, yakni pembebasan dari freedom from want.
Oleh karena itu, perjuangan untuk mengatasinya tidak kalah pentingnya dengan perjuangan menegakkan
HAM yang lain. Kepedulian intelektual hukum terhadap pengetasan kemiskinan mencakup aspek
pembaharuan pendidikan tinggi hukum agar melahirkan lulusan Fakultas Hukum yang
idealis,emanisipatoris, serta profesionalisme hukum yang selalu going to the people, bukan profesional
hukum yang elitis
2. pengkonsepsian hukum sebagai sarana pembangunan diharapkan pada pilihan-pilihan dan pemihakan-
pemihakan. Sehingga muncullah perdebatan mengenai politik sosial, politik pembangunan, dan politik
hukum termasuk persoalan distribusi hasil-hasil pembanguna dan kemanfaatan pembangunan bagi
golongan sosial yang lembah. Pembangunan bukanlah untuk kepentingan golongan kuat dan kaya saja,
tetapi juga untuk meningkatkan harkat dan martabat atau derajat bagi si miskin, sehingga pemfungsian
hukum dalam masyarakat akan menyangkut pula pemfungsian hukum untuk mengatasi kemiskinan.
TERIMA KASIH