dr. kausar as, m.si
DESCRIPTION
IMPLEMENTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. Dr. KAUSAR AS, M.Si. KEBIJAKAN DESENTRALISASI DARI WAKTU KE WAKTU. UU 32/2004. UU 22 / 1999 desentralisasi dominan. UU 5 / 1974 dekonsentrasi dominan. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
11
IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI DALAM PENYELENGGARAAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI DALAM PENYELENGGARAAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
Dr. KAUSAR AS, M.Si
KEBIJAKAN DESENTRALISASIDARI WAKTU KE WAKTU
UU 22 / 1999desentralisasi dominan
UU 32/2004
UU 5 / 1974dekonsentrasi dominan
UU 18 / 1965desentralisasi dominan
PENPRES 6 / 1959dekonsentrasi dominan
UU 1 / 1957desentralisasi dominan
UU 22 / 1948desentralisasi dominan
UU 1 / 1945dekonsentrasi dominan
DESENTRALISATIE WET 1903dekonsentrasi dominan
Negara KesatuanNegara Kesatuan
1.1. Pusat dan Daerah Pusat dan Daerah SatuSatu Sistem Manajemen Sistem Manajemen PemerintahanPemerintahan
2.2. Sumber KewenanganSumber Kewenangan
Negara Federal
People
National Gov
State/Local Gov
People
National Gov
State/Local Gov
1.1. Pusat dan Daerah Pusat dan Daerah DuaDua Sistem Sistem Manajemen PemerintahanManajemen Pemerintahan
2.2. Sumber KewenanganSumber Kewenangan
People
State/Local Gov.
National Gov
People
State/Local Gov.
National Gov
PERBEDAANPERBEDAAN
NEGARA KESATUAN DGN NEGARA FEDERALNEGARA KESATUAN DGN NEGARA FEDERAL(Winter, William O)(Winter, William O)
33
33. . SSIISTEM STEM PENGAWASANPENGAWASAN
a.a. Pengawasan Pusat thdp Pengawasan Pusat thdp Daerah lebih ketatDaerah lebih ketat
b.b. Terdapat Dua Terdapat Dua Akuntabilitas yg sama Akuntabilitas yg sama bobotnyabobotnya
1) 1) Akuntabilitas Kepada Akuntabilitas Kepada Pemerintah kuatPemerintah kuat
2) 2) Akuntabilitas Akuntabilitas Kepada Kepada Rakyat kuatRakyat kuat
3. SISTEM PENGAWASAN
a. Pengawasan Pusat thdp Daerah lebih longgar
b. Terdapat Dua Akuntabilitas yg tidak sama bobotnya
1) Akuntabilitas Kepada Pemerintah Terbatas
2) Akuntabilitas Kepada Rakyat lebih kuat
44
55
Pada dasarnya ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi:
Pada dasarnya ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi:
1. Tujuan Demokrasi1. Tujuan Demokrasi
2. Tujuan Kesejahteraan 2. Tujuan Kesejahteraan
Memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani/civil society.
Memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani/civil society.
Mengisyaratkan Pemda untuk menyediakan pelayanan publik untuk masyarakat lokal secara efektif, efisien dan ekonomis.
Mengisyaratkan Pemda untuk menyediakan pelayanan publik untuk masyarakat lokal secara efektif, efisien dan ekonomis.
66
NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi danDaerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota,Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kotaItu mempunyai pemerintahan daerah, yangDiatur dengan undang-undang[Pasal 18(1)]
DPRD
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALAPEMERINTAH DAERAH
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurutAsas otonomi dan tugas pembantuan
Menjalankan otonomi seluas-luasnyaKecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat
Berhak menetapkan Perda dan peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakanOtonomi dan tugas pembantuan
Gubernur, Bupati, WalikotaDipilih secara demokratis
Anggota DPRD dipilihMelalui pemilu
77
Pada dasarnya ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi:
Pada dasarnya ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi:
1. Tujuan Demokrasi1. Tujuan Demokrasi
2. Tujuan Kesejahteraan 2. Tujuan Kesejahteraan
Memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani/civil society.
Memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani/civil society.
Mengisyaratkan Pemda untuk menyediakan pelayanan publik untuk masyarakat lokal secara efektif, efisien dan ekonomis.
Mengisyaratkan Pemda untuk menyediakan pelayanan publik untuk masyarakat lokal secara efektif, efisien dan ekonomis.
88
ELEMEN DASAR PEMERINTAHAN DAERAHELEMEN DASAR PEMERINTAHAN DAERAH
1. 1. Urusan PemerintahanUrusan Pemerintahan ( (FunctionFunction))2. 2. KelembagaanKelembagaan ( (InstitutionInstitution))3. 3. PersonilPersonil ( (PersonnelPersonnel))4. 4. Keuangan Daerah Keuangan Daerah ((Local FinanceLocal Finance))5. 5. PerwakilanPerwakilan ( (RepresentationRepresentation))6. 6. Pelayanan Publik Pelayanan Publik ((Public ServicePublic Service))7. 7. PengawasanPengawasan ( (ControlControl//SupervisionSupervision))
Catatan:Catatan:Penataan harus bersifat sistemik dan bukan parsialPenataan harus bersifat sistemik dan bukan parsial
99
Argumen Dasar Penyusunan Grand Argumen Dasar Penyusunan Grand Strategy Penataan OtdaStrategy Penataan Otda
Bagaimana menata elemen dasar Pemda tersebut agar Bagaimana menata elemen dasar Pemda tersebut agar kondusif untuk meningkatkan kapasitas Pemda untuk kondusif untuk meningkatkan kapasitas Pemda untuk mampu mencapai kedua tujuan otonomi daerah yaitu mampu mencapai kedua tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan dan demokrasi.kesejahteraan dan demokrasi.
Bagaimana menata elemen dasar tersebut dan Bagaimana menata elemen dasar tersebut dan mengoperasionalkannya dalam koridor UU 32/2004 mengoperasionalkannya dalam koridor UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.tentang Pemerintahan Daerah.
Menata setiap elemen dasar berarti memahami secara Menata setiap elemen dasar berarti memahami secara filosofis :filosofis :1. Mau kemana kita (1. Mau kemana kita (targettarget))2. Dimana kita sekarang (2. Dimana kita sekarang (Existing ConditionExisting Condition))3. Bagaimana strategi mencapai target (3. Bagaimana strategi mencapai target (Action PlansAction Plans) )
1010
URUSAN PEMERINTAHANURUSAN PEMERINTAHANURUSAN PEMERINTAHANURUSAN PEMERINTAHAN
Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 17 Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 17 dan Pasal 18, istilah baku yang dipakai dan Pasal 18, istilah baku yang dipakai adalah “adalah “urusan pemerintahanurusan pemerintahan” bukan ” bukan ““kewenangankewenangan””
1111
PENATAAN URUSAN PEMERINTAHANPENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KONDISI SAAT INI (KONDISI SAAT INI (EXISTING CONDITIONSEXISTING CONDITIONS):):1.1. Terdapat 31 urusan yang di desentralisasikan ke daerahTerdapat 31 urusan yang di desentralisasikan ke daerah2.2. Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan
dalam pelaksanaan urusan tersebut, karena belum dalam pelaksanaan urusan tersebut, karena belum sinkronnya antara UU Otda dengan UU Sektorsinkronnya antara UU Otda dengan UU Sektor
3.3. Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai potensi pendapatan (revenue)mempunyai potensi pendapatan (revenue)
4.4. Adanya gejala keengganan dari Departemen/LPND untuk Adanya gejala keengganan dari Departemen/LPND untuk mendesentralisasikan urusan secara penuh karena mendesentralisasikan urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu melaksanakan urusan kekhawatiran daerah belum mampu melaksanakan urusan tsb secara optimaltsb secara optimal
5.5. Tidak jelasnya mekanisme supervisi dan fasilitasi oleh Tidak jelasnya mekanisme supervisi dan fasilitasi oleh Departemen/LPND terhadap Daerah karena ketidak jelasan Departemen/LPND terhadap Daerah karena ketidak jelasan mekanisme kordinasi antara Depdagri sebagai pembina mekanisme kordinasi antara Depdagri sebagai pembina umum dengan Departemen/LPND sebagai pembina tehnis umum dengan Departemen/LPND sebagai pembina tehnis
1212
PENATAAN URUSAN PEMERINTAHANPENATAAN URUSAN PEMERINTAHANKEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN TINDAK LANJUT:KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN TINDAK LANJUT:
1.1. Telah diundangkan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Telah diundangkan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/KotaKabupaten/Kota
2.2. Departemen/LPND yang kewenangannya di desentralisasikan sedang menyusun Departemen/LPND yang kewenangannya di desentralisasikan sedang menyusun Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai tindak lanjut dari PP 38/2007. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai tindak lanjut dari PP 38/2007. Contoh Kementrian LH Menyusun Pedoman Amdal; PU Menyusun Pedoman IMB dll.Contoh Kementrian LH Menyusun Pedoman Amdal; PU Menyusun Pedoman IMB dll.
3.3. Depdagri dan Departemen Teknis/LPND berkordinasi dalam melakukan Pembinaan Depdagri dan Departemen Teknis/LPND berkordinasi dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagai tindak lanjut dari PP 79/2005 tentang Binwas terhadap dan Pengawasan sebagai tindak lanjut dari PP 79/2005 tentang Binwas terhadap Daerah.Daerah.
4.4. Depdagri melakukan Binwas Umum dan Departemen Teknis/LPND Melakukan Binwas Depdagri melakukan Binwas Umum dan Departemen Teknis/LPND Melakukan Binwas Teknis.Teknis.
5.5. Kepala Daerah Melakukan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah Melakukan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai tindak lanjut dari Pp 3/2007. Gubernur Kepada Presiden Melalui Mendagri. sebagai tindak lanjut dari Pp 3/2007. Gubernur Kepada Presiden Melalui Mendagri. Bupati/Walikota Kepada Mendagri Melalui Gubernur Sebagai Wakil Pusat Di Daerah.Bupati/Walikota Kepada Mendagri Melalui Gubernur Sebagai Wakil Pusat Di Daerah.
1313
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT(Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY(Pelayanan Dasar)
SPM(Standar Pelayanan Minimal)
PP 65/2005
• Politik Luar Negeri• Pertahanan• Keamanan• Yustisi• Moneter & Fiskal Nasional• Agama
Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan
Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb
1414
Distribusi kewenangan mengacu pada kriteria sebagai berikut:
a. Externalitas (Spill-over)
Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus
b. Akuntabilitas
Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)
c. Efisiensi
Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy
Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik
Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal
1515
BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHANOLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN
BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHANOLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN
1. Pusat: berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring dan evaluasi, supervisi, fasilitasi, pengawasan dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
2. Provinsi: berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kabupaten/Kota) dengan mengacu pada norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) dari Pemerintah.
3. Kabupaten/Kota: berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kabupaten/Kota) dengan mengacu pada norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) dari Pemerintah.
1616
Hubungan Antar Tingkatan PemerintahanHubungan Antar Tingkatan Pemerintahan
1.1. Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.
Ada hubungan interelasi dan
interdependensi
Contoh 1: Urusan Pendidikan Dasar & SLTP Kab/KotaUrusan Pendidikan Menengah oleh ProvinsiUrusan PT oleh Pemerintah Pusat
Contoh 2: Jalan Kab/Kota oleh
Pemkab/KotaJalan Prov oleh PemprovJalan negara oleh Pem. Pusat
Ada hubungan interelasi dan
interdependensi
1717
Akses Website kami di: ditjen-otda.go.idAkses Website kami di: ditjen-otda.go.id
1. Pendidikan;2. Kesehatan;3. Pekerjaan Umum;4. Perumahan;5. Penataan Ruang;6. Perencanaan Pembangunan;7. Perhubungan;8. Lingkungan Hidup;9. Pertanahan;10.Kependudukan dan Catatan Sipil;11.Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;12.KB dan Keluarga Sejahtera;13.Sosial;14.Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian;15.Koperasi dan UKM16.Penanaman Modal17.Kebudayaan & Pariwisata
18.Kepemudaan dan Olah Raga;19.Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri;20.Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian;
21.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22.Statistik;23.Kearsipan; 24.Perpustakaan;25.Komunikasi dan Informatika;26.Pertanian dan Ketahanan Pangan;27.Kehutanan; 28.Energi dan Sumber Daya Mineral; 29.Kelautan dan Perikanan;\30.Perdagangan; 31.Perindustrian.
SEKTOR2 TERKAIT OTDASEKTOR2 TERKAIT OTDA(Ps. 2 ayat (4) PP 38/2007)(Ps. 2 ayat (4) PP 38/2007)
1818
1. Pendidikan; 2. Kesehatan;3. Lingkungan Hidup; 4. Pekerjaan Umum; 5. Penataan Ruang;6. Perencanaan Pembangunan; 7. Perumahan;8. Kepemudaan dan Olahraga;9. Penanaman Modal;10.Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;11.Kependudukan dan Catatan
Sipil;12.Ketenagakerjaan;13.Ketahanan Pangan;14.Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
15.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
16.Perhubungan;17.Komunikasi dan Informatika;18.Pertanahan;19.Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri;20.Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
21.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22.Sosial;23.Kebudayaan; 24.Statistik; 25.Kearsipan; dan26.Perpustakaan.
URUSAN YANG BERSIFAT WAJIB (Ps. 7 ayat (2) PP 38/2007)URUSAN YANG BERSIFAT WAJIB (Ps. 7 ayat (2) PP 38/2007)
1919
1.Kelautan dan Perikanan;2.Pertanian;3.Kehutanan; 4.Energi dan Sumber
Daya Mineral;5.Pariwisata;6. Industri;7.Perdagangan; dan 8.Ketransmigrasian.
URUSAN YANG BERSIFAT PILIHAN (Ps 7 ayat(4) PP 38/2007)
URUSAN YANG BERSIFAT PILIHAN (Ps 7 ayat(4) PP 38/2007)
2020
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kebudayaan dan Pariwisata
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Ketahanan Pangan (Urusan Wajib)
Pertanian (Urusan Pilihan)
Kebudayaan (Urusan Wajib)
Pariwisata (Urusan Pilihan)
Tenaga Kerja (Urusan Wajib)
Transmigrasi (Urusan Pilihan)
Alasan 31 Bidang Menjadi 34 Bidang (Setelah dipisah menjadi Wajib dan Pilihan) sebagai berikut:
2121
SUB SUB BIDANGBIDANG
SUB SUB SUB SUB BIDANG BIDANG
PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROVINSI
PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
1. 1. Kebijakan Kebijakan
1. 1. KebijakaKebijakan & n & Standar Standar
1.a. Penetapan 1.a. Penetapan Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional Pendidikan Pendidikan
a.Penetapan kebijakan a.Penetapan kebijakan pendidikan di pendidikan di provinsi sesuai provinsi sesuai dengan kebijakan dengan kebijakan nasional nasional
a. Penetapan a. Penetapan kebijakan kebijakan operasional operasional pendidikan di pendidikan di Kab/Kota sesuai dgn Kab/Kota sesuai dgn kebijakan nasional kebijakan nasional dan provinsi dan provinsi
b. Koordinasi & b. Koordinasi & sinkronisasi sinkronisasi kebjakan kebjakan operasional & operasional & program program pendidikan antar pendidikan antar provinsi provinsi
b. Koordinasi & b. Koordinasi & sinkronisasi kebijkan sinkronisasi kebijkan operasional & operasional & program pendidikan program pendidikan antar kab.kota antar kab.kota
b. - b. -
c. Perencanaan c. Perencanaan strategis strategis pendidikan pendidikan nasional nasional
c. Perencanaan c. Perencanaan strategis anak usia strategis anak usia dini, pendidikan dini, pendidikan dasar, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan menengah dan pendidikan pendidikan nonformal sesuai nonformal sesuai dgn perencanaan dgn perencanaan strategis strategis pendidikan nasional pendidikan nasional
c. Perencanaan c. Perencanaan operasional operasional program program pendidikan anak pendidikan anak usia dini, usia dini, pendidikan dasar, pendidikan dasar, pendidikan pendidikan menengah dan menengah dan pendidikan non pendidikan non formal sesuai dgn formal sesuai dgn perencanaan perencanaan strategis tk. strategis tk. Provinsi & nasional Provinsi & nasional
CONTOH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN (Urusan Wajib)
CONTOH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN (Urusan Wajib)
2222
SUB SUB BIDANGBIDANG
SUB SUB SUB SUB BIDANG BIDANG
PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROVINSI
PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
1.1. Upaya Upaya KesehataKesehatann
1. Pence-1. Pence-gahan & gahan & PemberaPemberantasan ntasan Penyakit Penyakit
1.1. Pengelolaan Pengelolaan survailans survailans epidemiologi epidemiologi kejadian luar biasa kejadian luar biasa skala nas. skala nas.
Penyelenggaraan Penyelenggaraan survailans survailans epidemiologi, epidemiologi, penyelidikan kejadian penyelidikan kejadian luar biasa skala luar biasa skala provinsi.provinsi.
Penyelenggaraan Penyelenggaraan survailans survailans epidemiologi, epidemiologi, penyelidikan kejadian penyelidikan kejadian luar biasa skala luar biasa skala kab/kota.kab/kota.
2. Pengelolaan pence-2. Pengelolaan pence-gahan & penanggu-gahan & penanggu-langan penyakit langan penyakit menular menular berpotensial wabah, berpotensial wabah, & yg meru-pakan & yg meru-pakan komitmen global komitmen global skala nasional & skala nasional & interl.interl.
Penyelenggaraan Penyelenggaraan pencegahan dan pencegahan dan penanggulangan penanggulangan penyakit menular penyakit menular skala provinsi.skala provinsi.
Penyelenggaraan Penyelenggaraan pencegahan dan pencegahan dan penanggulangan penanggulangan penyakit menular penyakit menular skala kabupaten/kota.skala kabupaten/kota.
3. Pengelolaan 3. Pengelolaan pencegahan dan pencegahan dan penanggulangan penanggulangan penyakit tidak penyakit tidak menular tertentu menular tertentu skala nasional.skala nasional.
Penyelenggaraan Penyelenggaraan pencegahan dan pencegahan dan penanggulangan penanggulangan penyakit tidak penyakit tidak menular tertentu skala menular tertentu skala provinsi.provinsi.
Penyelenggaraan Penyelenggaraan pencegahan dan pencegahan dan penanggulangan penanggulangan penyakit tidak penyakit tidak menular tertentu menular tertentu skala kabupaten/kota.skala kabupaten/kota.
4. Penanggulangan 4. Penanggulangan masalah kesehatan masalah kesehatan akibat bencana dan akibat bencana dan wabah skala wabah skala nasional.nasional.
Pengendalian Pengendalian operasional operasional penanggulangan penanggulangan masalah kesehatan masalah kesehatan akibat bencana dan akibat bencana dan wabah skala provinsi.wabah skala provinsi.
Penyelenggaraan Penyelenggaraan operasional operasional penanggulangan penanggulangan masalah kesehatan masalah kesehatan akibat bencana dan akibat bencana dan wabah skala wabah skala kabupaten/kota.kabupaten/kota.
Pengelolaan karantina Pengelolaan karantina kesehatan skala kesehatan skala nasional.nasional.
-- --
CONTOH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
CONTOH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (Urusan Wajib)
2323
SUB SUB BIDANGBIDANG
SUB SUB SUB SUB BIDANG BIDANG
PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROVINSI
PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
1.1. InvenInventa-ta-risasi risasi HutanHutan
1. Pence-1. Pence-gahan & gahan & PemberaPemberantasan ntasan Penyakit Penyakit
1.1. Penetapan norma, Penetapan norma, standar, prosedur, standar, prosedur, dan kriteria dan kriteria inventarisasi hutan, inventarisasi hutan, dan inventarisasi dan inventarisasi hutan kawasan hutan kawasan suaka alam, suaka alam, kawasan pelestarian kawasan pelestarian alam, taman buru alam, taman buru dan inventarisasidan inventarisasi hutan daerah aliran hutan daerah aliran sungai (DAS) skala sungai (DAS) skala nasional.nasional.
Penyelenggaraan Penyelenggaraan inventarisasi hutan inventarisasi hutan produksi, hutan produksi, hutan lindung dan taman lindung dan taman hutan raya dan skala hutan raya dan skala DAS lintas DAS lintas kabupaten/kota. kabupaten/kota.
Penyelenggaraan Penyelenggaraan inventarisasi hutan inventarisasi hutan produksi dan hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS lindung dan skala DAS dalam wilayah dalam wilayah kabupaten/kota.kabupaten/kota.
CONTOH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN (Urusan Pilihan)
CONTOH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN (Urusan Pilihan)
a. a. KERJA SAMA DAERAH ADLH KESEPAKATAN:KERJA SAMA DAERAH ADLH KESEPAKATAN:
2. KERJA SAMA DAERAH (PP No. 50/2007)
1) ANTARA GUB DGN GUB
2) GUB DGN BUP/WALKOT
3) ANTARA BUP/WALIKOTA DGN BUP/WLKT YG LAIN,
4) GUB, BUP/WLKT DGN PIHAK KETIGA, YANG DIBUAT SECARA TERTULIS SERTA MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN.
24
MEKANISME KSDPersiapan
• Inventarisasi ur. Pem• Pengelompokan (Ekonomi, Pelayanan Publik, Penataan Ruang, LH dan Pemb Infrastruktur
Peningkatan Kapasitas SDM) • Pembentukan Tim
KD/SKPD menawarkanKSD kpd daerah lain
Diterima
Kesepakatan Perjanjian
Ruang Lingkup• Subjek• Objek• Ruang Lingkup• Hak dan Kewajiban• Jangka Waktu• Pengakhiran• Keadaan Memaksa• Penyelesaian Perselisihan
Persetujuan DewanYang membebani daerah/Masyarakat
Implementasi
Evaluasi 25
2626