e. - pa-banyumas.go.id filetentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (ppk), pejabat penguji surat...
TRANSCRIPT
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARANPENGADILAN AGAMA BANYUMAS
NOMOR : W 11-A29/0003/KU.01/1/2018
TENTANGPENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA
PENGELUARAN, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DAN STAF PENGELOLA KEUANGANPADA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
Membang
Mengingat
TAHUN ANGGARAN 2018
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan L em baga ada lah P e jab a t yang
b e rta n g g u n g jaw a b a tas pengefolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga
yang bersangkutan;
C. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara pada Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Agung RI
mendelegasikan Jabatan Pejabat Pengguna A nggaran/Pengguna barang kepada
S ekretaris Mahkamah Agung RI;
d. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada
Mahkamah Agung RI Tahun 2018 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien,
efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan
Sekretaris M ahkam ah A gung RI ten tang Penunjukan Pejabat K uasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradifan
yang berada di bawahnya;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u ru f a, b, c, dan
h u ru f d, perfu m enunjuk Pejabat K uasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di
lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
f. Pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas tersebut.
1. U ndang -U ndang N om or 14 T ahun 1985 ten tan g M ahkam ah Agung
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom or 9,
tam bahan Lembaran N egara Republik Indonesia N om or 4359), sebagaim ana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. U ndang-U ndang Nom or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjaw aban K euangan N egara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4406);
Memperhatikan
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
6. P eratu ran Pem erintah N om or 94 tahun 2012 ten tang Hak Keuangan dan
Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah;9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan
Organisasi , Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, erta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik
Indonesia;10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
42/PA/SK/XII/2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Anggaran / Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan
Yang Berada Di Bawahnya.
: 1. U ndang-U ndang N om or 17 Tahun 2003 tentang K euangan Negara.2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
M E M U T U S K A N
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PETUGAS
PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017.
M enunjuk dan mengangkat pejabat seperti yang disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Staf Pengelola Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada DIPA Satuan Kerja Pengadilan Agama Banyumas.Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud adalah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan pekerjaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Banyumas. Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Banyumas Tahun Anggaran 2017.K eputusan ini m ulai berlaku sejak tanggal d ite tapkan , dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di : Banyumas Pada tanggal : 02 Januari 2018
SA PEN GG UNA ANGGARAN AGAMA BANYUMAS
, S.H.i 199803 1 003^
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMA, PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2018
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
N om or: W11-A29/0003/KU.0I/I/2018
JABATAN
HONORKEGIATANNO N A M A / N I P GOL
DINASPELAKSANAANGGARAN
1 2 3 4 5 6
L KRISMANTO, SHNIP. 19730530.199803.1.003
III/c Sekretaris Pejabat Pembuat Komitmen
-
2. AKMAL DLIYANIP. 19690820.199403.1.007
IH/b Kasubag Umum dan Keuangan
Pejabat Penguji SPP dan Penanda
Tangan SPM.
Rp. 600.000,- (setiap bulan)
3. ARDI KRISTANTO. S.H NIP. 19860802.201408.1.001
WINARNI
Ill/a Fungsional Umum BendaharaPengeluaran
Rp 700.000,- (setiap bulan)
4. NIP. 19640303.199103.2.001
MUKHSIN
III/c Kasubag Kepegawaian dan Ortala
Petugas Pengelola Administrasi
Belanja Pegawai
Rp. 400.000,- (setiap bulan)
5. NIP. 19630806.199403.1.004
ROBIYAH
Ill/b Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi
dan Pelaporan
Staf. Pengelola Keuangan
Rp. 400.000,- (setiap bulan)
6. NIP. 19710603 201408 2 001
SARIKUN
Il/b Staf Panitera Muda Hukum
Staf. Pengelola Keuangan
Rp. 400.000,- (setiap bulan)
7. NIP. 19620316 201408 1 001 I/b Administrasi Pada Sub Bagian Keuangan
Staf. Pengelola Keuangan
Rp. 400.000,- (setiap bulan)
Banyumas, 02 Januari 2018
Pengguna AnggaranBanyumas
S.H.9730530 199803 1 003^
LA M PIR A N : II
SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
N o m o r : W 11-A 29/0003/K U .0I/I/2018
NO N A M A /N IP SPECIMEN TANDA TANGAN
1 2 3
1. Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
KRISMANTO, S.H.
NIP. 19730530.199803.1.003
C ~ > if-2.
Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPMAKMAL DLIYANIP. 19690820.199403.1.007
3.Bendahara Pengeluaran ARDI KRISTANTO, S.H. NIP. 19860802.201408.1.001
i 'v/ O
4. Petugas Pengelola Administrasi BelanjaPegawaiWINARNINIP. 19640303.199103.2.001
5. Staf Pengelola MUKHSINNIP. 19630806.199403.1.004
6. Staf Pengelola ROBIYAHNIP. 19710603.201408.2.001 £
7. Staf Pengelola SARIKUNNIP. 19620316.201408.1.001 Jv
Banyumas, 02 Januari 2018 Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilaryrcgama Banyumas
KRISMANTO, S.H.NIP. 19730530 199803 1 0 0 ^