e-renggar.kemkes.go.id · web viewpuji syukur kehadirat allah swt, atas semua limpahan rahmat dan...
TRANSCRIPT
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat
dan Karunia-Nya sehingga pembangunan kesehatan Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diamanatkan kepada Dinas
Kesehatan dapat terlaksana dengan baik. Sebagai bentuk
pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi NTB terhadap
publik dan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik
dan bersih (Good Govenance) maka disusun pertanggung
jawaban tersebut dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dana Dekonsentrasi
Program Kesehatan Masyarakat.
LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat satker 03 tahun 2018 memuat
kinerja pencapaian perjanjian kinerja untuk Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018.Selain
itu, LAKIP juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya secara lebih
produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen
keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya, terutama untuk mensukseskan dan mendukung
program-program prioritas nasional dan daerah.
LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Satker 239000 merupakan hasil
komitmen dan tekad yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi program Kesehatan
Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama lintas sektor dan pihak-
pihak terkait.Semoga kerjasama ini dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat
NTB sehat dan berdayan saing. Akhirnya ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak
yang telah membantu penyusunan LAKIP ini, saran dan kritik yang membangun untuk
perbaikan kinerja ke depan sangat kami harapkan.
Mataram, 15 Februari 2019Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.,MPHPembina Utama Madya/IVd
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
KATA PENGANTAR
NIP. 19630623 198803 2 007
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Laporan kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2018 telah dapat diselesaikan dengan baik untuk dapat menggambarkan Bidang
Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi NTB secara umum dan secara khusus mencakup pencapaian
Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi NTB sesuai dengan Perjanjiian Kinerja antar Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2018.
Laporan Kinerja juga menggambarkan cakupan pencapaian program apakah memenuhi
target indikator atau cakupan masih dibawah target indikator yang ditetapkan. Gambaran
efisiensi penggunaan dana dalam memenuhi target indikator disampaikan dengan
membandingkan dana yang terpakai dari dana yang tersedia dikaitkan dengan pencapaian
cakupan target indikator.
Secara umum akan diketahui seberapa besar Dinas Kesehatan Provinsi NTB mampu
untuk memenuhi target indikator yang telah disepakati dan diharapkan sebagai bahan dalam
penyusunan perencanaan anggaran kegiatan tahun selanjutnya.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
Halaman
KATAPENGANTAR I
RINGKASA EKSEKUTIF II
DAFTAR ISI III
DAFTAR LAMPIRAN IV
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Visi dan Misi. 2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 4
1.4. Sumber Daya Manusia 6
1.5. Sistematika Penulisan 7
BAB2 PERENCANAAN KINERJA. 8
2.1. Perencanaan Kinerja 8
2.2. Perjanjian Kinerja 9
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 12
3.1. Capaian Kinerja 12
3.2. Realisasi Anggaran 20
BAB 4 PENUTUP 29
4.1. Kesimpulan 29
4.2. Tindak Lanjut 30
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
DAFTAR TABEL
No table of figures entries found.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
DAFTAR TABEL
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
DAFTAR GAMBAR
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2018 25
Lampiran 2. Dipa Revisi Terakhir (empat) 29
Lampira 3. Laporan Realisasi Keuangan Dana Dekonsentrasi
satker 239000 TA 2018
30
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
DAFTAR LAMPIRAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan
sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan
pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) adalah: 1) meningkatnya
status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2) meningkatnya pengendalian penyakit; 3)
meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah
terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal
melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya
kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem
kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS.
RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 dan
Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor
HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat telah menyusun Rencana Aksi
Program Kesehatan Masyarakat tahun 2015 – 2019 yang merupakan jabaran kebijakan
Kementerian Kesehatan dalam Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Ditjen Kesehatan Masyarakat termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama
lima tahun mendatang. Dalam perkembangannya Renstra yang telah disusun memerlukan
penyesuaian terkait dengan GERMAS, PIS PK dan SPM sehingga pada tahun 2018 dilakukan
revisi Renstra Kementerian Kesehatan dengan nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Sesuai
amanat Menteri Kesehatan, dengan diterbitkannya Renstra Revisi, maka unit utama harus
menjabarkan dalam Rencana Aksi Program Kesehatan Masyarakat yang telah dituangkan dalam
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakt.
Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional Tahun 2015-2019
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang
Kesehatan (RPJPK) Periode 2005-2025. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
BAB 1PENDAHULUAN
adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya
umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, kematian bayi dan kematian balita, serta
menurunnya prevalensi gizi kurang pada Balita. Dalam dokumen RPJMN Tahun 2015-2019,
sasaran yang ingin dicapai adalah mneningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung perlindungan finansial
dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Rasio tingkat kematian ibu menurut wilayah Tahun 2014 berdasarkan hasil SUPAS 2015
menunjukkan bahwa di Wilayah Indonesia Bagian Timur memiliki Maternal Mortality Ratio
(MMR) lebih tinggi (MMRasio 489) apabila dibandingkan dengan wilayah lain, dimana jumlah
kelahiran tertinggi masih terpusat di Wilayah Indonesia Bagian Barat (Jawa-Bali) dengan rasio
1.20. Dilihat berdasarkan karakteristik penolong persalinan menurut wilayah dari hasil SUPAS
2015, di regional Sulawesi masih ditemukan tenaga dukun dan penolong lainnya di luar tenaga
medis yang membantu proses persalinan. Selain itu, untuk persentase kematian ibu menurut
tempat meninggal yang paling dominan terjadi adalah di tempat fasilitas kesehatan sebesar 70%.
Merujuk berdasarkan pemetaan pendistribusian sebaran stunting pada balita di Indonesia
dari hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan termasuk ke dalam
daerah dengan kategori cakupan balita pendek (stunting) yang tinggi (> 40%) dibandingkan
dengan provinsi lainnya. Fenomena stunting yang terjadi sekarang telah mengalami pergeseran
posisi dari wilayah perkotaan ke pedesaan.
Permasalahan Kesehatan Ibu dan Anak.Angka Kematian Ibu sudah mengalami
penurunan, namun masih jauh dari target MDGs tahun 2015, meskipun jumlah persalinan yang
ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan
oleh antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang
tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam
kehamilan dan perdarahan post partum. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas
Antenatal Care dilaksanakan dengan baik.
Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain
adalah penanganan komplikasi, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria,
dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun
dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun). Sebanyak 54,2 per 1000 perempuan dibawah usia 20
tahun telah melahirkan, sementara perempuan yang melahirkan usia di atas 40 tahun sebanyak
207 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan masih adanya umur
perkawinan pertama pada usia yang amat muda (<20 tahun) sebanyak 46,7% dari semua
perempuan yang telah kawin.
Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga
kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif tersebar ke seluruh
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
wilayah Indonesia, namun kompetensi masih belum memadai.Demikian juga secara kuantitas,
jumlah Puskesmas PONED dan RS PONEK meningkat namun belum diiringi dengan
peningkatan kualitas pelayanan.Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa
remaja, menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB.
Kematian Bayi dan Balita.Dalam 5 tahun terakhir, Angka Kematian Neonatal (AKN)
tetap sama yakni 19/1000 kelahiran, sementara untuk Angka Kematian Pasca Neonatal (AKPN)
terjadi penurunan dari 15/1000 menjadi 13/1000 kelahiran hidup, angka kematian anak balita
juga turun dari 44/1000 menjadi 40/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian pada kelompok
perinatal disebabkan oleh Intra Uterine Fetal Death (IUFD) sebanyak 29,5% dan Berat Bayi
Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 11,2%, ini berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama
kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon
ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan
lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi. Untuk usia di atas neonatal sampai satu
tahun, penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya pnemonia dan diare. Ini berkaitan erat
dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat.
Untuk status gizi remaja, hasil Riskesdas 2010, secara nasional prevalensi remaja usia 13-
15 tahun yang pendek dan amat pendek adalah 35,2% dan pada usia 16-18 tahun sebesar 31,2%.
Sekitar separuh remaja mengalami defisit energi dan sepertiga remaja mengalami defisit protein
dan mikronutrien.Pelaksanaan UKS harus diwajibkan di setiap sekolah dan madrasah mulai dari
TK/RA sampai SMA/ SMK/MA, mengingat UKS merupakan wadah untuk mempromosikan
masalah kesehatan. Wadah ini menjadi penting dan strategis, karena pelaksanaan program
melalui UKS jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit lebih besar. UKS harus menjadi
upaya kesehatan wajib Puskesmas.Peningkatan kuantitas dan kualitas Puskesmas melaksanakan
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang menjangkau remaja di sekolah dan di luar
sekolah. Prioritas program UKS adalah perbaikan gizi usia sekolah, kesehatan reproduksi dan
deteksi dini penyakit tidak menular.
Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, selain masih
menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus
kita tangani dengan serius. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-
2014, perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas dengan menurunkan
prevalensi balita gizi kurang (underweight) menjadi 15% dan prevalensi balita pendek (stunting)
menjadi 32% pada tahun 2014. Hasil Riskesdas dari tahun 2007 ke tahun 2013 menunjukkan
fakta yang memprihatinkan dimana underweight meningkat dari 18,4% menjadi 19,6%, stunting
juga meningkat dari 36,8% menjadi 37,2%, sementara wasting (kurus) menurun dari 13,6%
menjadi 12,1%. Riskesdas 2010 dan 2013 menunjukkan bahwa kelahiran dengan Berat Badan
Lahir Rendah (BBLR) <2500 gram menurun dari 11,1% menjadi 10,2%. Stunting terjadi karena
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang
mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya
saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan.Seribu hari pertama kehidupan seorang
anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada periode itu anak Indonesia
menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius.Yang menjadi masalah, lewat dari 1000 hari,
dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit diobati.Untuk mengatasi stunting, masyarakat perlu
dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Secara aktif turut serta
dalam komitmen global (SUN-Scalling Up Nutrition) dalam menurunkan stunting, maka
Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak
berusia 2 tahun) dalam menyelesaikan masalah stunting secara terintergrasi karena masalah gizi
tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi juga oleh
sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
Tidak hanya terjadi pada usia balita, prevalensi obesitas yang meningkat juga terjadi di
usia dewasa. Terbukti dari perkembangan prevalensi obesitas sentral (lingkar perut >90 cm untuk
laki2 dan >80 cm untuk perempuan) tahun 2007 ke tahun 2013 antar provinsi. Untuk tahun 2013,
tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (39,7%) yaitu 2,5 kali lipat dibanding prevalensi terendah di
Provinsi NTT (15.2%). Prevalensi obesitas sentral naik di semua provinsi, namun laju kenaikan
juga bervariasi, tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, Maluku dan Sumatera Selatan.Mencermati hal
tersebut, pendidikan gizi seimbang yang proaktif serta PHBS menjadi suatu kewajiban yang
harus dilaksanakan di masyarakat.
Upaya penyehatan lingkungan juga menunjukkan keberhasilan yang cukup bermakna.
Persentase rumah tangga dengan akses air minum yang layak meningkat dari 47,7 % pada tahun
2009 menjadi 55,04% pada tahun 2011. Angka ini mengalami penurunan menjadi 41,66% pada
tahun 2012, akan tetapi kemudian meningkat lagi menjadi 66,8% pada tahun 2013. Kondisi
membaik ini mendekati angka target 68% pada tahun 2014. Pada tahun 2013 proporsi rumah
tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah 59,8% yang berarti telah
meningkat bila dibandingkan tahun 2010 mencapai 45,1%, sedangkan akses sanitasi dasar yang
layak pada tahun 2013 adalah 66,8% juga meningkat dari 55,5% dari tahun 2010. Demikian juga
dengan pengembangan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
sebagai upaya peningkatan penyehatan lingkungan, capaiannya terus mengalami peningkatan.
Pencapaian indicator program kesehatan pada 5 tahun terakhir menunjukkan hasil yang
kurang menggembirakan. Dari 64 indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2009-2013
sebanyak 24 indikator yang tercapai atau 37,5 %. Untuk mencapai tujuan Kementerian
Kesehatan, terlebih dahulu akan diwujudkan 5 (lima) sasaran strategis yang saling berkaitan
sebagai hasil pelaksanaan berbagai program teknis secara terintegrasi, yakni: 1).Meningkatnya
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Kesehatan Masyarakat (SS1); 2).Meningkatkan Pengendalian Penyakit (SS2); 3).Meningkatnya
Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan (SS3); 4).Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan
Pemerataan Tenaga Kesehatan (SS4); dan 5) Meningkatnya Akses, Kemandirian, serta Mutu
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (SS5)
Keberhasilan pencapaian Indikator RPJMD untuk Dinas kesehatan provinsi Nusa
Tenggara Barat, diukur dengan indikator kinerja yaitu : 1) Penanganan penderita HIV dan AIDS
2) Usia Harapan Hidup; 3) Angka kematian bayi; 4) Angka kematian ibu melahirkan; 5)
Prevalensi gizi buruk dan 6) Cakupan Jamban Keluarga.
Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Baratatas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2018. Disamping
itu, laporan kinerja ini merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait,
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.
Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan evaluasi guna peningkatan kinerja
Kementerian Kesehatan di masa depan.
1.2 Visi dan Misi
Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan Misi
Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini dilaksanakan
melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara
hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan
kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin
diwujudkan yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh
Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terdapat dua tujuan
Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan
masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat
terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan
masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak
usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.
Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome) dalam
peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang akan dicapai yakni sebagai
berikut:
1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346
menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta
pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Peran Ditjen Kesehatan Masyarakat dalam mendukung pencapaian indikator
Kementerian Kesehatan yakni pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencapaian derajat
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 –
2018 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta strategi yang akan
dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.
Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengacu pada
RPJM Daerah tahun 2013 - 2018 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan
prioritas pembangunan bidang Kesehatan.Proses penyusunan juga telah dilakukan secara
partisipatif antara unit-unit di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun
stakeholder eksternal. Secara ringkas subtansi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara
Barat dapat diilustrasikan sebagai berikut :
1. Visi dan Misi
Visi Dinas Kesehatan Provinsi NTB adalah“Mewujudkan Masyarakat NTByang mandiri
untuk hidup Bersih dan Sehat tahun 2018”.
Terdapat 3 (tiga) kata kunci dalam visi tersebut yaitu :
a. Masyarakat NTB, adalah seluruh warga masyarakat yang hidup dan tinggaldi wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
b. Mandiri, memiliki pengertian bahwa masyarakat NTB yang mempunyaikemauan dan
kemampuan serta kemandirian dalam mengakses upaya pelayanan kesehatan baik yang
bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
c. Hidup Bersih dan Sehat, memiliki pengertiankondisi masyarakat NTB yangmemiliki
derajat kesehatan optimal yang hidup pada lingkungan yang berkualitas.
Untuk mencapai masyarakat NTB yang mandiri untuk hidup bersih dan sehat ditempuh
melalui Misi sebagai berikut :
1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dan kemandirian
masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan sehat
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
2) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan.
3) Meningkatkan keadaan gizi dan derajat kesehatan keluarga
4) Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
5) Meningkatkan kualitas dan ketertiban pengelolaan sumber daya kesehatan.
6) Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan laboraturium kesehatan masyarakat
di Pulau Lombok
7) Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan laboraturium kesehatan masyarakat
di Pulau Sumbawa
8) Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan mata masyarakat.
9) Meningkatkan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan rujukan yang sesuai
standar di pulau Sumbawa.
10) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan yang professional dan
paripurna.
11) Meningkatkankemampuan dan keterampilan lulusan ahli madya keperawatan.
2. Tujuan dan Sasaran
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci
keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.
Tujuan, Sasaran, dan Indikatordari setiap sasaran serta target kinerja akan dilaksanakan
dalam kurun waktu 5 tahun yang terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Nusa
Tenggara Barat dituangkan dalam Matrik Rencana Strategis (RS) tahun 2013 – 2018 dalam
Matrik terlampir (lampiran 1).
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi
Tugas yang diemban Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah
membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, di bidang
kesehatan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
Fungsi
a. Perumusan kebijakan tehnis bidang kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan, dan pengembangan sumber daya kesehatan dan promosi
kesehatan;
b. Perencanaan program dan kegiatan bidang kesehatan, meliputi pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
dan penyehatan lingkungan dan pengembangan sumberdaya kesehatan dan
promosi kesehatan;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan m
masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan
pengembangan sumberdaya kesehatan dan promosi kesehatan;
d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang kesehatan, meliputi
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan masyarakat, pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan dan pengembangan sumberdaya
kesehatan dan promosi kesehatan;
e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kesehatan, meliputi
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan masyarakat, pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan dan pengembangan sumberdaya
kesehatan dan promosi kesehatan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan
fungsinya.
2. Struktur Organisasi.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi NTB
dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah mengalami beberapa kali
perubahan dan penyesuaian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi :
Sekretariat dengan 3 Sub Bagian, 4 Bidang dengan masing-masing 3 Seksi.
Terdapat 3 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan
Fungsional.Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebagai berikut:
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Dalam melaksanakan tugasnya di tahun 2018, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa
Tenggara Baratdidukung oleh 343 orang pegawai yang tersebar di Dinas Kesehatan
Provinsi dan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Jumlah pegawai tahun 2018
menurun dibandingkan tahun 2015 dengan 352 orang karena 1 UPT yakni RSU
Provinsi Pulau Sumbawa tidak lagi menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi NTB
sesuai Perda no.12 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 dan Pergub no 22 tahun
2015 tanggal 28 Mei 2015.
1.4 Sumber Daya Manusia
Pada tahun 2018, jumlah pegawai di Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanya dengan distribusi pegawai di seksi Gizi Masyarakat
9 (Sembilan) orang, seksi Kesehatan Keluarga 8 (delapan) orang, dan seksi Promosi
Kesehatan 10 (Sepuluh) orang.
1.5 Sistematika Penulisan
1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi
organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan Tahun
2018.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
a. Capaian Kinerja Organisasi
Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
b. Realisasi Anggaran
Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja
4. Bab IV Penutup
Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
2.1 Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
yang mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga instrumen yaitu Rencana
Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kerja (Renja), dan
Perjanjian Kinerja (PK). Perencanaan 5 tahunan Ditjen Kesehatan Masyarakat tahun
2018 mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Program Ditjen Kesehatan Masyarakat
Tahun 2015-2019.
Rencana Aksi Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tengara Barat mengacu pada
Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2015-2019 dengan indicator:
1. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada
bayi sebesar 95 %.
2. Jumlah kab/kota dg eliminasi malaria sebanyak 10 kab/kota
3. Jumlah kab/kota dg eliminasi kusta sebanyak 10 kab/kota
4. Menurunnya Prevalensi TB menjadi 245 per 100.000 penduduk
5. Menurunnya Prevalensi HIV menjadi <0,5 %
6. Meningkatnya Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
sebesar 40%.
7. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
sebesar 40%.
8. Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar
100%.
9. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%.
10. Meningkatnya Surveilans berbasis laboratorium sebesar 50 %
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
BAB 2PERENCANAAN KINERJA
11. Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar
100%.
2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang
akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima
amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung
jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang
akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.
Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh
suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya.
Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Program Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyepakati Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun
2018 yang memuat tentang :
1. Sasaran Strategis
2. Indikator Kinerja
3. Target
4. Program/Kegiatan dan Anggaran.
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018
No. Sasaran Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Target Target provinsi
(1) (2) (3) (4)1. Pembinaan Gizi
Masyarakat1.
2.
3.
4.
5.
6.
Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahanPersentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusifPersentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahanPersentase remaja puteri yang mendapat
80%
95%
47%
47%
85%
25%
80%
95%
47%
47%
85%
25%
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Tablet Tambah Darah (TTD)2. Pembinaan
Kesehatan Keluarga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remajaPersentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamilPersentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
85%
78%
65%
55%
40%
87%
95%
95%
95%
100%
65%
55%
100%
100%
3. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.
2.
3.
4.
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasarJumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI Persentase fasiltas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standarPersentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya
70%
605
100%
50%
70%
75
100%
70%
4. Penyehatan Lingkungan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasanPersentase Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatanPersentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatanJumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
40.000
45%
56%
28%
26%
376
1138
60%
75%
30%
30%
10
5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.
2.
3.
4.
Persentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBSPersentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBMJumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatanJumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan
70%
40%
16
12
50%
40 %
1
1
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
1. Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Kesehatan
93% 93%
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Masyarakat
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
3.1. Capaian kinerja
Pada bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja per setiap
indikator :
1. Indikator : Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan
a. Ibu hamil KEK adalah Ibu hamil dengan Lingkar Lengan Atas (LiLA) < 23,5 cm
b. 2) Makanan Tambahan adalah makanan yang dikonsumsi sebagai tambahan asupan zat
gizi diluar makanan utama dalam bentuk makanan tambahan pabrikan atau makanan
tambahan bahan pangan lokal.
c. 3) Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan adalah jumlah ibu hamil
KEK yang mendapatkan makanan tambahan terhadap jumlah ibu hamil KEK yang ada
dikali 100%.
d. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah ibu hamil kurangenergi kronik (KEK) yang
mendapatkan makanan tambahan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi
jumlah seluruh sasaran ibu hamil kurang energi kronik (KEK) di suatu wilayah pada
kurun waktu yang sama di kali 100%.
e. Target (%) : 80
f. Pencapaian(%) : 75,20
g. Kinerja (%) : 94
Kurang dari target yang ditentukan
h. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Kurangnya Komitmen kuat petugas dan masyarakat untuk melaksanakan
i. Kendala/masalah yang dihadapi
Tingkat kebosanan tinggi karena konsumsi setiap hari dalam jangka waktu yang lama
tanpa variasi rasa (3 bulan atau 90 hari makan).
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
BAB 3AKUNTABILITAS KINERJA
j. Pemecahan Masalah
Meningkatkan sosialisasi, advokasi, monev
k. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan kegiatan konseling di posyandu dan puskesmas
Mengoptimalkan pelaksana pemberian makanan tambahan oleh tenaga yang berkompeten
baik petugas gizi maupun bidan desa yang sudah terlatih.
2. Indikator: Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
a. TTD adalah tablet yang sekurangnya mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat yang disediakan oleh pemerintah maupun diperoleh sendiri.
b. 2) Ibu hamil mendapat 90 TTD adalah jumlah ibu hamil yang selama kehamilan
mendapat minimal 90 TTD terhadap jumlah sasaran ibu hamil dikali 100%.
c. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dibagi
Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang muncul pada Sistem Kewaspadaan Dini dan
Respon (SKDR) Puskesmas di kab/kota tersebut di atas di kali 100%.
d. Target (%) : 95
e. Pencapaian (%) : 94,23
f. Kinerja (%) :99.19
Kurang dari target yang ditentukan
g. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Kurangnya Komitmen kuat petugas dan masyarakat untuk melaksanakan
h. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Tingkat kepatuhan konsumsi TTD ibu hamil belum optimal.Kendala/masalah yang
dihadapiKurangnya koordinasi antara petugas di tingkat provinsi, kabupaten dan
puskesmas.
i. Pemecahan Masalah
Peningkatan sosialisasi terkati manfaat TTD untuk ibu hamil, peningkatan kepatuhan
minum TTD dengan pengawas minum TTD dan koordinasi optimal petugas kesehatan.
j. Efisiensi penggunaan sumber daya
Koordinasai dan keterpaduan lintas program dan sektor terkait
3. Indikator: Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
1. Definisi Operasional:
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
a. Bayi usia kurang dari 6 bulan adalah seluruh bayi umur 0 bulan 1 hari sampai 5
bulan 29 hari
b. Bayi mendapat ASI Eksklusif kurang dari 6 bulan adalah bayi kurang dari 6
bulan yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin
dan mineral berdasarkan recall 24 jam.
c. Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif adalah jumlah
bayi kurang dari 6 bulan yang masih mendapat ASI Eksklusif terhadap jumlah
seluruh bayi kurang dari 6 bulan yang direcall dikali 100%.
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah bayi kurang 6 bulan masih mendapat asi ekslusif dibagi
dengan jumlah bayi kurang dari 6 bulan yang direccal x 100%.
3. Target (%) : 47
4. Pencapaian (%) :
5. Kinerja (%) : 105
Melebihi dari target yang ditentukan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Komitmen petugas dan masyarakat
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Kondisi geografis dan keterbatasan sarana prasarana dan logistik
8. Pemecahan Masalah
Sosialisasi, advokasi, pemenuhan buku pedoman
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan kerjasama lintas program dan sektor terkait dan NGO
4. Indikator: Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
1. Definisi Operasional:
a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses menyusu dimulai segera setelah
lahir. IMD dilakukan dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya
segera setelah lahir dan berlangsung minimal 1 (satu) jam.
b. Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD adalah jumlah bayi baru lahir
hidup yang mendapat IMD terhadap jumlah bayi baru lahir hidup dikali 100%
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan (cacat
tingkat 0) dibagi jumlah kasus baru yang ditemukan dalam periode 1 tahun di kali 100%.
3. Target (%) : 47
4. Pencapaian (%) : 88.61
5. Kinerja (%) : 188.53
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Melebihi dari target yang ditetapkan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Komitmen petugas dan masyarakat
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Kualitas Pelayanan di tingkat masyarakat
8. Pemecahan Masalah
Meningkatkan sosialisasi advokasi terkait IMD yang standar
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Melibatkan keluarga dan masyarakat agar pada saat proses melahirkan bayi dilakukan
IMD sesuai standar.
5. Indikator: Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan
1. Definisi Operasional:
a. Balita kurus adalah anak usia 6 bulan 0 hari sampai dengan 59 bulan 29 hari dengan
status gizi kurus (BB/PB atau BB/TB - 3 SD sampai dengan < - 2 SD)
b. Makanan Tambahan adalah makanan yang dikonsumsi sebagai tambahan asupan zat
gizi diluar makanan utama dalam bentuk makanan tambahan pabrikan atau makanan
tambahan bahan pangan local.
c. Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan adalah jumlah balita kurus
yang mendapat makanan tambahan terhadap jumlah balita kurus dikali 100%.
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan
dibagi jumlah seluruh balita kurusdikali 100 %.
3. Target (%) : 85
4. Pencapaian (%) : 78.25
5. Kinerja (%) : 92.06
Kurang dari Target yang ditetapkan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Belum optimalnya dukungan komitmen Tim Provinsi, Tim Kabupaten/Kota, Tim
Puskesmas.
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Distribusi PMT yang didilaksanakan pada bulan Oktober s/d Desember tahun
bersangkutan dengan proporsi dari tahun sebelumnya mengakibatkan adanya
mutasi/perubahan kasus yang menyebabkan proporsi masing-masing puskesmas kurang
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
sesuai, ada yang mendapatkan lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah kasus yang ada
pada tahun tersebut. Adanya perubahan DO yang berbeda terkait persentase jumlah balita
kurus yang memperoleh PMT, awalnya persentase jumlah balita kurus yang memperoleh
PMT adalah balita yang mendapatkan 90 HMA, akan tetapi berdasarkan juknis surveilans
terbaru tahun 2018 menjadi persentase jumlah balita kurus yang memperoleh PMT
adalah balita yang mendapatkan PMT baik 30 HMA, 60 HMA serta 90 HMA.
8. Pemecahan Masalah
Menggunakan DO terbaru berdasarkan juknis surveilans terbaru tahun 2018 menjadi
persentase jumlah balita kurus yang memperoleh PMT adalah balita yang mendapatkan
PMT baik 30 HMA, 60 HMA serta 90 HMA.
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan Keterpaduan Program di puskesmas.
6. Indikator: Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
1. Definisi Operasional:
a. Remaja Putri adalah remaja putri yang berusia 12 -18 tahun yang bersekolah di
SMP/SMA atau sederajat
b. TTD adalah tablet yang sekurangnya mengandung zat besi setara dengan 60 mg
besi elemental dan 0,4 mg asam folat yang disediakan oleh pemerintah maupun
diperoleh secara mandiri
c. Remaja putri mendapat TTD adalah jumlah remaja putri yang mendapat TTD
secara rutin setiap minggu sebanyak 1 tablet.
d. Persentase remaja putri mendapat TTD adalah jumlah remaja putri yang
mendapat TTD secara rutin setiap minggu terhadap jumlah remaja putri yang ada
dikali 100%.
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah remaja puteri mendapat TTD dibagi jumlah remaja
puteri usia 12-18 tahun disekolah dikali 100%.
3. Target (%) : 25
4. Pencapaian (%) : 37.15
5. Kinerja (%) : 148.6
Melebihi dari target yang ditetapkan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Komitmen petugas dan masyarakat.
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Belum optimalnya koordinasi Tim provinsi, Tim kabupaten/kota dan Tim puskesmas.
8. Pemecahan Masalah
Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan bekerjasama dengan NGO.
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan Keterpaduan Program dan Dukungan LSM, dukungan komunitas
7. Indikator : Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
a. Definisi Operasional: Cakupan ibu bersalian yang mendapat pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disuatu wilayah kerja dalam
kurung waktu tertentu
b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah ibu bersalin di tolong oleh tenaga kesehatan dibagi
jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama di kali 100%.
c. Target (%) : 90
d. Pencapaian(%) : 95,6
e. Kinerja (%) : 106
Melebihi dari target yang ditentukan
f. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Pelayanan dan komitmen petugas sudah bagus tetapi kemungkinaan masih rendahnya
pengetahuan masyarakat serta pengaruh sosial budaya masyarakat itu sendiri
g. Pemecahan Masalah
Meningkatkan sosialisasi, advokasi, monev dan perta pemeberdayaan dukun sebagai
mitra dari tenaga kesehatan (bidan)
h. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan Pelaksanaan Kelas Ibu
Pengisian dan pemanfaatan buku KIA, serta pemberdayaan dukun yang sudah terlatih.
8. Indikator: Presentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (Linfaskes)
a. Definisi Operasional: Cakupan ibu bersalin yang mendpatkan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas pelayanan
kesehatan di suatu wilayah kerja dalam kurung waktu tertentu
k. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah ibu bersalin di fasiliats kesehatan dalam suatu wilayah
dibagi dengan jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu satu tahun di
kali 100%.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
l. Target (%) : 85
m.Pencapaian (%) : 95
n. Kinerja (%) : 111
Melebihi dari target yang ditentukan
o. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana dan prasarana yang
terstandar
p. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Faktor keberhasilan atau capain yang melebihi target disebakan karena dukungan dari
internal maupun eksternal tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan dimasyarakat
q. Kendala/masalah yang dihadapi
Kurangnya buku pedoman dan sosialsiasi tingkat Kab/Kota dan Puskesmas
r. Pemecahan Masalah
Pelatihan/Orientasi untuk meningkatan kapasitas tenaga kesehatan
s. Efisiensi penggunaan sumber daya
Koordinasai dan keterpaduan lintas program dan sektor terkait
9. Indikator: Cakupan K4
1. Definisi Operasional: Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal
sesuai dengan standar paling sedikit 4x dengan distribusi waktu 1x pada trimester 1,1x
pada trimester ke 2,2x pada trimester ke 3 di suatu wilayah,pada kurun waktu tertentu
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah ibu hamil yang periksa di fasilitas kesehatan dibagi
dengan jumlah sasaran ibu hamil x 100%.
3. Target (%) : 98
4. Pencapaian (%) : 94,3
5. Kinerja (%) : 96,2
Masih kurang dari target yang ditentukan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Tidak tercapainya target disebabkan karena tenaga kesehatan dalam melaksanakan
program belum sesuai standar dan kriteria program
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Masih lemahnya sistem pembinaan internal Puskesmas terhadap pelaksanaan program
8. Pemecahan Masalah
Pemenuhan standar input Puskesmas sesuai dengan kriteria program serta sistem
monitoring yang berjenjang dan terpadu yang dilakukan secara berkesinambungan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan kerjasama lintas program dan sektor terkait
10. Indikator: Cakupan KB Aktif
1. Definisi Operasional: Persentase KB baru dan lama yang masih aktif hingga saat ini
secara terus menerus untuk menjarakkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah PUS yang ada disuatu
wilayah pada kurun waktu satu tahun di kali 100%.
3. Target (%) : 80
4. Pencapaian (%) : 92,1
5. Kinerja (%) : 115
Melebihi dari target yang ditentukan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Tercapainya target dapat disebkan karena kesadaran masyarakat yang sudah tinggi serta
peran tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat sudah sangat baik
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Masih ada masyarakat memiliki pemahaman tentang ber KB yang minim dan pengaruh
dari sosial budaya serta kebiasaan masyarakat itu sendiri
8. Pemecahan Masalah
Meningkatkan sosialisasi intensifikasi penggunaan KB MKJP
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Melibatkan keluarga dan masyarakat dalam sosialisasi penggunaan KB MKJP
11. Indikator: Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
1. Definisi Operasional: Cakupan pelayanan kepada ibu masa 6 jam dengan 42 hari pasca
persalinan sesuai standar paling sedikit 3x dengan distribusi waktu 6 jam – hari ke 3
(KF1),hari ke 4 – hari ke 28 (KF2) dan hari ke 29 – 42 (KF3) setelah bersalin di wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu.
2. Rumus/Cara perhitungan: Cakupan pelayanan kepada ibu pada masa 6 sampai dengan 24
hari pasca persalinan sesuai standar paling sedikit 3x dengan distribusi waktu 6 jam – hari
ke 3 (KF1),hari ke 4 – hari ke 28 (KF2) dan hari ke 29 – 42 (KF3) setelah bersalin
disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah sasaran ibu
bersalin siuatu wilayah tertentu di kali 100 %
3. Target (%) : 95
4. Pencapaian (%) : 94,2
5. Kinerja (%) : 99
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Masih kurang dari target yang ditentukan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Tidak tercapainya target kemungkinan disebabkan karena dalam melaksanakan program
belum sesuai dengan standar atau kriteria program
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Belum meratanya penempatan tenaga kesehatan yang sudah terlatih/terorientasi program
8. Pemecahan Masalah
peningkatan kapasitas kapasitas untuk seluruh tenaga kesehatan yang melaksanakan
program,serta pemerataan distribusi tenaga baik itu diwilayah perkotaan sampai di daerah
terpencil
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan Keterpaduan Program PIS PK
12. Indikator: Cakupan KN
1. Definisi Operasional: Cakupan neonatus mendapatkan pelayanan sesuai standar paling
sedikit 3 kali dengan distribusi waktu 1 x pada usia 6-48 jam,1x pada usia 3 – 7 hari,dan
1 x pada usia 8 -28 hari setelah lahir disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah neonatus yang mendapat 3 kali layanan KN sesuai
standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh sasaran
lahir hidup disuatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dikali 100 %
3. Target (%) : 96
4. Pencapaian (%) : 98
5. Kinerja (%) : 103
Melebihi dari target yang ditetapkan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Penyebab dari keberhasilan adalah peran serta tenaga kesehatan secara aktif dan
pelaksanaan program yang sudah sesuai standar
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Sarana dan prasaran penunjang program yang masih kurang, serta tingkat mutasi yang
tinggi
8. Pemecahan Masalah
Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan seperti orientasi pelayanan neonatal esensial bagi
tenaga kesehatan di Puskesmas serta orientasi Manajemen Terpadu Balita Muda
(MTBM)
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan Keterpaduan Program yang ada di Puskesmas
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
13. Indikator: Cakupan Kunjungan Bayi
1. Definisi Operasional: Jumlah kunjungan dengan umur 0 – 11 bulan ke Puskesmas pada
kurun waktu tertentu disuatu wilayah kerja
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kunjungan dengan umur 0 – 11 bulan dibagi dengan
jumlah sasaran bayi disuatu wilayah di kali 100%.
3. Capaian Indikator :
a. Target (%) : 96
b. Pencapaian (%) : 96
c. Kinerja (%) : 100
Mencapai target yang ditentukan
2. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Faktor keberhasilan disebabkan karena pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
sudah sesuai standar dan sarana prasarana pendukung kelancaran pelayanan juga sudah
baik
3. Kendala/masalah yang dihadapi
Karena keterbatasan ruangan di Puskesmas sebagian besar pelayanan bayi gabung dengan
ruangan ANC
4. Pemecahan Masalah
Menyiapakan ruangan tersendiri untuk pelayanan/kunjungan bayi ke Puskesmas
5. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan Keterpaduan program
14. Indikator: Cakupan Pelayanan Anak Balita
1. Definisi Operasional: Jumlah Balita sakit yang mencari pengobatan ke Puskesmas dalam
kurun waktu 1 tahun
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Balita sakit ke Puskesmas di bagi dengan jumlah
sasaran bayi dalam kurun waktu satu tahun di kali 100%.
3. Target (%) : 90
4. Pencapaian (%) : 85
5. Kinerja (%) : 94,4
Pencapaian masih kurang dari target
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Penyebab dari tidak mencapai target adalah masyarakat masih menggunakan obat
tradional (self care) untuk penyakit- penyakit ringan dalam pengobatan
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Kurangnya Sarana prasarana seperti lembar balik manajemen terpadu balita sakit
(MTBS) sebagai tatalaksana pengobatan disetiap poli Balita
8. Pemecahan Masalah
Menganggaran untuk pengadaan lembar balik Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan Keterpaduan program dan peran sertamasyarakat dalam pelaksanaan
program
15. Indikator: Cakupan komplikasi kebidanan tertangani
1. Definisi Operasional: Jumlah kesakitan pada ibu hamil,ibu bersalin,ibu nifas yang dapat
mengancam jiwa ibu dan atau bayi
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kunjungan ibu hamil,ibu bersalin dan ibu nifas ke
fasilitas kesehatan dibagi dengan sasaran ibu hamil dengan komplikasi dikurun waktu
satu tahun di kali 100 %
3. Target (%) : 90
4. Pencapaian (%) : 90,69
5. Kinerja (%) :100
Mencapai dari target yang ditetapkan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Penyebab keberhasilannya adalah peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang sudah
tinggi serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program yang sudah standar
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Kurangnya dukungan dari lintas sector (perangkat desa) dalam deteksi dini
8. Pemecahan Masalah
Peningkatan kerjasama lintas program lintas sektoral dan Msyarakat yang lainnya
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan Keterpaduan program dan peran serta masyarakat dalam deteksi dini
16. Indikator: Cakupan neonatal dengan komplikasi
1. Definisi Operasional: cakupan neonatus dengan komplikasi/gangguan kesehatan yang
ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada tingkat pelayanan
dasar dan rujukan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penanganan definitif
adalah pemberian tindakan akhir pada setiap kasus komplikasi neonatus yang
pelaporannya dihitung 1 x pada masa neonatal. Kasus komplikasi yang ditangani asal
seluruh kasus yang ditangani tanpa melihat hasilnya hidup atau mati.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah neonatus dengan komplikasi/gangguan kesehatan yang
ditangani tenaga kesehatan yang kompeten disuatu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu dibagi 15 % dari jumlah seluruh sasaran lahir hidup di suatu wilayah kerja dalam
1 tahun dikali 100%.
3. Target (%) : 85
4. Pencapaian (%) : 68,4
5. Kinerja (%) : 80,5
Pencapaian masih dibawah target
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Adapun analisis kegagalan karena masih dibawah target adalah kemungkinan dalam
melaksanakan program belum sesuai standar dan kriteria program
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Rotasi dan mutasi tenaga kesehatan (bidan) yang tidak disertai dengan sistem tranfer
pengetahuan kepada penggantinya
8. Pemecahan Masalah
Peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan (bidan)
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor yang terkait.
17. Indikator: Cakupan Kabupaten/Kota yang melaksanakan PKPR terstandar
1. Definisi Operasional: Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan
peduli remaja di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
2. Rumus/Cara perhitungan: Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan
kesehatan peduli remaja di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi
jumlah seluruh puskesmas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama di kali
100 %
3. Target (%) : 100
4. Pencapaian(%): 65
5. Kinerja (%) : 65
Masih dibawah target yang ditentukan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Faktor kegagalan atau belum memenuhi target yang sudah ditetapkan karena masih
kurangnya tenaga kesehatan yang diberikan pelatihan/orientasi tentang pelayanan
kesehatan peduli remaja
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Masih kurangnya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta sarana pra sarana
penunjang program belum memadai
8. Pemecahan Masalah
Orientasi pelayanan kesehatan peduli remaja bagi petugas kesehatan serta pengadaan
media KIE serta buku pedoman penunjang progra,
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan kerjasama keterpaduan program, Lintas Sektor terkait dan masyarakat.
2. Indikator Renstra :
2.1.1. Definisi Operasional:
a. Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar, adalah
puskesmas yang menyelenggarakan ksehatan kerja dasar dan atau memberikan
pelayanan kesehatan terhadap pekerja di wilayah kerjanya.
b. Jumlah pos UKK yang terbentuk di PPI/TPI, adalah jumlah pos UKK yang dibentuk
dan dibina masyarakat yang difasilitasi oleh puskesmas.
c. Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar, adalah
Rumag sakit ayau klinik utama yang ditetapkan menteri kesehatan yang dapat
menyelenggarakan pemeriksaan CTKI sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan
oleh peraturan menteri kesehatan RI.
d. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat di wilayah kerjanya, adalah Puskesmas yang menyelenggaraan
upaya kesehatan olahraga melalui pembinaan kelompok olahraga dan atau pelayanan
kesehatan olahraga di wilayah kerjaya.
3. Target Indikator :
A. Indikator Prioritas :
a. Terbentuknya pos UKK di wilayah kerja puskesmas, adalah pos UKK yang
bibentuk oleh puskesmas pada pekrja sector informal diwilayah kerja
puskesmas.pos UKK yang duhitang dan dilaporkan adalah pos UKK baru
terbentuk dan pos UKK lama.
b. Persentase puskesmas meaksanakan kegiatan olahraga bagi anak sekolah, adalah
peserta didik SD/MI dari kelas 1-6. Puskesmas yang melaksanakan penjaringan
dini atau pembinaan kebugaran jasmani anak seolah melalui gerakan peregangan
atau bermain pada jam istirahat.
c. Persentase jemaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani, adalah CJH yang telah
mendapat nomor porsi dan JCH yang telah diperiksa kesehatannya dan diukur
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
kebugarannya sebelum berangkt ke tanah suci, pengukuran kebugaran jasmani
tersebut diukur minimal 3 bulan sebaelum keberangkatannya.
B. Indikaotor non prioritas :
a. Jumlah fasilitas pemeriksaan kesehatan CTKI yang memnuhi standar, adalah
Rumah sakit atau klinik utama yang ditetapkan menteri keshatan dan telah
dibina oleh kementeria kesehatan yang dapat menyelenggarakan pemeriksaan
yang ditetapkan oleh peraturan menteri kesehatan.
b. Jumlah perusahaan /tempat kerja yang melaksanakan GP2SP, adalah perusahan
atau tempat kerja yang melaksanakan paling sedukit 1 dari kegiatan berikut ;
1. memiliki kebijakan terkait GP2SP
2. Menyediakan ruang asi
3. Memberikan cuti melahirkan
4. Memberikan kesempatan untuk memerah asi
5. Memberika tablet Fe untuk perempuan
6. Memberika makanan tambahan untuk pekerja perempuan hamil dan
menyusui
7. membrika makanan untuk pekerja perempuan yang lembur
8. Pemeriksaan pekrja perempuan hamil
9. Perlakuan kusus ibu hamil
10. Pelayanan KB
11. Melakukan medical check up.
4. A. Kendala/masalah :
a. Program kesehatan keja dan Olahraga merupakan proram pengembangan di
puskesmas.
b. Program ksehatan kerja dan olahraga dianggap kurang penting.
c. Banyaknya Pengelola program yang merangkap sehingga program kesjaor terabaikan.
d. Banyaknya mutasi pegawai di lingkup Kab./kota dan puskesmas setiap tahunnya.
B. Pemecahan Masalah :
a. Meningkatkan Sosialisasi disetiap pertemuan atau setiap pembinaan ke Kab./Kota dan
puskesmas bahwa program kesjaor merupakan program Esensial/komperhensip di
kab./kota dan puskesmas artinya program tersebut harus dilaksanakan di Kab./Kota
dan Puskesmas.
b. Program Kesjaor tersebut merupakan salah satu pendukung akreditasi Puskesmas.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
c. Penguatan/dukungan program tersebut di Kab./Kota dan Puskesmas serta LP/LS
terkait.
d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi ke Kab./Kota dan Puskesmas
5. A. Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja (LBKP)
Adalah laporan yang dikerjakan dan dikirimkam secara rutin dan berjenjang, yaitu
Puskesmas ke Kab./Kota setiap 1 bulan sekali, Kab./Kota ke Provinsi setiap 3 bulan
sekali dan provinsi ke pusat/kementerian setiap 3 bulan sekali, jenis pelaporannya sbb :
a. Pekerja sakit yang dilayani, yaitu jumlah kunjungan pekerja yang dating ke
puskesmas untuk kesehatannya dalam periode 1 bulan.
b. Kasus penyakit umum pada pekerja, yaitu jumlah kasus pada pekerja yang
terdiaknosis penyakit biasa (batuk,pilek,diare dll) yang berhubungan dengan
pekrjaan.
c. Kasus diduga PAK pada pekerja, yaitu jumlah kasus penyakit yang diduga akibat
kerja pada pekerja atau penyakit yang mempunyai penyebab spesifik.
d. Kasus PAK pada pekerja, yaitu jumlah PAK pada pekerja yang dibuktikan dengan
dioaknosis klinis PAK.
e. Kasus KAK pada pekerja, yaitu jumlah semua kecelakaan yang terjadi pada
pekerjayang berhubungan dengan kerja, demikian ula kecelakaan yang terjadi dalam
perjalanan berangkat dan pulang kerja yang biasa dilalui.
f. Jumlah ps UKK yang dibina, yaitu jumlah pos UKK yang dibentuk dan dibina oleh
masyarakat yang difasilitasi oleh puskesmas (PPI/TPI dan sector informal linnya).
g. Persentase petugas puskesmas yang menggunakan APD (masker, handscoon yang
sesuai dengan standar), yaitu pekerja yang berada di tempat yang berisiko.
B. Laporan Bulanan Kesehatan Olahraga (LBKO)
Adalah laporan yang dikerjakan dandikirimkan secara rutin dan benjenjang, yaitu
puskesmas ke kab./kota 1 bulan sekali, Kab./kota ke provinsi 3 bulan sekali dan provinsi
ke pusat/kmenterian 3 bulan sekali, jenis pelaporannya sbb :
a. Jumlah puskesmas/sasaran kesehatan Olahraga, yaitu jumlah puskesmas/kab/kota
yang menjadi sasaran kesehatan olahraga
b. Jumlah puskwsmas/Kab/kota melapor, yaitu jumlah puskesmas/Kab/kota yang rutin
melopor setiap bulan ke dinkes kab./kota dan provinsi.
c. Pendataan kelompok olahraga, yaitu jumlah kelompok/klub olahraga yang sudah
didata di wilayah kerja puskesmas, jumlah ini merupakan jumlah komulatif.
d. Pembinaan kelompok olahraga, yaitu jumlah kelompok/klub yang telah mendapatkan
pembinan di wilayah kerja puskesmas (pemeriksaan,penyuluhan)
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Pelayanan kesehatan olahraga, yaitu jumlah orang yang mendapatkan pelayanan
kesehatan olahraga yang dilakukan (promotof, preventif, kuratif dan rebabiltatif).
21. Indikator : Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS
1. Definisi Operasional: Persentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS
Adalah jumlah Kab/Kota yang telah mengeluarkan kebijakan baik berupa Surat Edaran,
Peraturan Pemerintah, Instruksi Bupati/Walikota, Peraturan Daerah untuk mendukung
Program Kesehatan
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Komulatif Kabupaten/Kota yang mengeluarkan
kebijakan pada kurun waktu tahun 2017 s/d tahun 2018 dibagi dengan jumlah
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB di kalikan 100%.
3. Target (%) : 50
4. Pencapaian (%) : 60
5. Kinerja (%) : 120 (melebihi dari target yang ditentukan)
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti kebijakan
nasional terkait issue-issue kesehatan prioritas
7. Kendala/masalah
Implementasi kebijakan daerah yang sudah ada belum maksimal baik di jajaran
aparatue pemerntah maupun masyarakat umum
8. Pemecahan Masalah
Dukungan penguatan implementasi kebijakan daerah oleh Dinas Kesehatan Provinsi
NTB, Meningkatkan sosialisasi, advokasi, monitoring evaluasi dan pelatihan
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan para mitra (Dunia Usaha, Ormas, LSM Peduli Kesehatan) dalam
mengkampanyekan hidup sehat di masyarakat
22. Indikator: Presentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa 10 % untuk UKBM
1. Definisi Operasional: Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa 10% untuk
UKBM dalam kurun waktu satu tahun.
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Desa yang memanfaatkan Dana Desanya minimal
10% untuk UKBM dibagi jumlah seluruh Desa yang ada dalam kurun waktu satu
tahun di kalikan 100%.
3. Target (%) : 40
4. Pencapaian (%) : Belum ada data yang dapat menunjukkan dana desa minimal
10% untuk program kesehatan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Jumlah Desa yang sudah mengalokasikan dana desanya untuk UKBM sebanyak 920
desa dari 995 desa yang ada (92,46%) tetapi tidak diketahui berapa % desa tersebut
mengalokasikan dana desanya untuk UKBM.
5. Kinerja (%) : Tidak dapat dijelaskan
6. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Melakukan pengumpulan dan kompilasi dari Kantor Kementerian Desa Wilayah NTB
7. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Tidak adanya peraturan yang mencantumkan besaran presentase alokasi dan untuk
program Kesehatan dan alokasi penggunaan dana desa harus diputuskan melalui
Musyawarah Desa.
8. Kendala/masalah yang dihadapi
Pemerintah Desa belum bersedia menyampaikan informasi penggunaan dana desa untuk
program kesehatan.
9. Pemecahan Masalah
Menyediakan format pelaporan penggunaan dana desa untuk Program Kesehatan dan
menggalang komitmen kepala desa untuk pengisian format tersebut dan disampaikan
kepada Puskesmas setempat..
10. Efisiensi penggunaan sumber daya
Advokasi,Koordinasai dan keterpaduan lintas program dan sektor terkait
23. Indikator : Jumlah Dunia Usaha yang memanfaatkan dana CSRnya untuk mendukung
program kesehatan
1. Definisi Operasional: Komulatif Jumlah Dunia Usaha yang memanfaatkan dana CSRnya
untuk mendukung kesehatan pada waktu tertentu dan dibuktikan dengan adanya
Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MOU.
2. Rumus/Cara perhitungan: Adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MOU antara Instansi
Kesehatan dan Mitra (Dunia Usaha) pada waktu tertentu.
3. Target (Dunia Usaha) : 1
4. Pencapaian (Dunia Usaha) : 1
5. Kinerja (%) : 100
Mencapai target yang ditentukan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Adanya Forum CSR yang memfasilitasi kemitraan dengan Instansi Kesehatan-
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Beberapa Perusahaan yang besar hanya mengalokasikan CSRnya di tingkat Pusat.
8. Pemecahan Masalah
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Sosialisasi, advokasi,koordinasi
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan PKS/MOU dengan Forum CSR
24. Indikator: Organisasi Kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk
mendukung kesehatan.
1. Definisi Operasional: Komulatif Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang memanfaatkan
sumberdayanya untuk mendukung kesehatan pada waktu tertentu
2. Rumus/Cara perhitungan: Adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MOU antara Instansi
Kesehatan dengan Mitra (Organisasi Kemasyarakatan) pada waktu tertentu.
3. Target (Ormas) : 1
4. Pencapaian (Ormas) : 1
5. Kinerja (%) : 100
Mencapai target yang ditetapkan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Adanya MOU beberapa Ormas dengan Kemenkes shg memudahkan untuk melakukan
komunikasi dengan Ormas di tingkat daerah
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Masalah pendanaan, dimana Ormas ini beranggapan dengan adanya MOU mendapatkan
kucuran dana dari instansi kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di masyarakat.
8. Pemecahan Masalah
Meningkatkan sosialisasi,advokasi dan Koordinasi
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan kerjasama dengan mitra (Ormas) yang sudah didukung pendanaanya
dari pusat
25. Indikator: Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya Program Kesehatan Masyarakat.
1. Definisi Operasional: Komulatif Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang memanfaatkan
sumberdayanya untuk mendukung kesehatan pada waktu tertentu
2. Rumus/Cara perhitungan: Adanya keterpaduan kegiatan maupun anggaran pada waktu
tertentu.
3. Target (%) : 93
4. Pencapaian (%) : 89.05
5. Kinerja (%) : 100
Target yang ditetapkan belum tercapai
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Adanya MOU beberapa Ormas dengan Kemenkes shg memudahkan untuk melakukan
komunikasi dengan Ormas di tingkat daerah
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Masalah pendanaan, dimana Ormas ini beranggapan dengan adanya MOU mendapatkan
kucuran dana dari instansi kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di masyarakat.
8. Pemecahan Masalah
Meningkatkan sosialisasi,advokasi dan Koordinasi
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan kerjasama dengan mitra (Ormas) yang sudah didukung pendanaanya
dari pusat
26. Indikator : Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
a. Definisi Operasional: Desa/kelurahan yang sudah diintervensi atau dilakukan pemicuan
dan menyusun rencana kerja untuk melaksanakan pilar STBM.
b. Rumus/Cara perhitungan: Menghitung jumlah desa/kelurahan yang sudah melaksanakan
STBM.
c. Target : 1.138 Desa/Kelurahan
d. Pencapaian : 1.133 Desa/Kelurahan
e. Kinerja (%) : 99,56 %
Belum mencapai target
f. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Tim pemicu STBM Kecamatan sudah bagus tetapi ada beberapa lokasi desa yng belum di
jangkau karena keterbatasan tenaga pemicu di tingkat Kecamatan
g. Pemecahan Masalah
Petugas kesling kecamatan melatih tim pemicu di tingkat desa dan melibatkan PKK,
petugas Pustu dan Poskesdes.
h. Efisiensi penggunaan sumber daya
Melakukan pemicuan bersamaan dengan kegiatan Posyandu.
27. Indikator: Presentase Sarana air minum yang dialkukan pengawasan
a. Definisi Operasional: Cakupan sarana air minum perpipaan maupun non perpipaan yang
dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dan dilakukan pemeriksaan kualitas
airnya di suatu wilayah kerja dalam kurung waktu tertentu
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
b. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah sarana air minum yang memenuhi syarat dibagi jumlah
sarana air minum semuanya dalam suatu wilayah pada kurun waktu satu tahun di kali
100%.
c. Target (%) : 60
d. Pencapaian (%) : 40,45
e. Kinerja (%) : 67,41
Belum mencapai target yang ditentukan
f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pemanfaatan dana BOK serta pemenuhan sarana
peralatan sanitarian kit di Puskesmas.
g. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Faktor capain yang belum mencapai target disebakan karena kemampuan tenaga
sanitarian untuk melakukan pengawasan kualitas air minum belum optimal dan sarana
laboratorium atau sanitarian kit belum terpenuhi.
h. Kendala/masalah yang dihadapi
Kurangnya dana dan buku pedoman dan sosialsiasi tingkat Kab/Kota dan Puskesmas
i. Pemecahan Masalah
Pelatihan/Orientasi untuk meningkatan kapasitas tenaga sanitarian dan pengadaan alat
sanitarian kit di semua Puskesmas.
j. Efisiensi penggunaan sumber daya
Kerjasama dan keterpaduan lintas program dan sektor terkait
28. Indikator: Presentase Tempat Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat
1. Definisi Operasional: Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) yang diawasi dan
memenuhi syarat di suatu wilayah dibagi dengan jumlah TTU keseluruhan dikalikan
100% pada kurun waktu tertentu.
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah TTU yang memenuhi syarat dibagi jumlah TTU yang
ada x 100%.
3. Target (%) : 75
4. Pencapaian (%) : 76,5
5. Kinerja (%) : 102
Melebihi target yang ditentukan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Tercapainya target disebabkan karena kerjasama lintas sektor dan sarana TTU yang
diawasi adalah fasilitas umum.
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Masih lemahnya sistem pembinaan internal Puskesmas terhadap pelaksanaan program
8. Pemecahan Masalah
Pemenuhan standar input Puskesmas sesuai dengan kriteria program serta sistem
monitoring yang berjenjang dan terpadu yang dilakukan secara berkesinambungan
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Meningkatkan kerjasama lintas program dan sektor terkait
29. Indikator: Presentase Rumah Sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai
standart
1. Definisi Operasional: Cakupan Rumah Sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis
sesuai syarat kesehatan.
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Rumah Sakit yang mengelola limbah medis sesuai
standart disuatu wilayah dibagi jumlah Rumah Sakit keseluruhan dikali 100% pada
kurun waktu satu tahun.
3. Target (%) : 30
4. Pencapaian (%) : 20
5. Kinerja (%) : 66,7
Belum mencapai target yang ditentukan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Belum tercapainya target dapat disebkan karena sarana pengelolaan limbah di Rumah
Sakit belum semuanya tersedia dan belum berfungsi maksimal
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Penangan pengelolaan limbah tidak dikelola sesuai standart dan pengetahuan petugas
masih belum optimal.
8. Pemecahan Masalah
Meningkatkan sosialisasi, meningkatkan kapasitas petugas dan kerjasama dengan pihak
luar.
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Melibatkan petugas kesling Rumah Sakit dalam sosialisasi pengelolaan limbah medis
30. Indikator: Presentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
1. Definisi Operasional: Cakupan jumlah TPM yang dilakukan IKL dan hasilnya memenuhi
syarat kesehatan di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan disuatu wilayah
tertentu dibagi jumlah TPM keseluruhan di suatu wilayah tertentu dikali 100%
3. Target (%) : 30
4. Pencapaian (%) : 42
5. Kinerja (%) : 71,42
Melebihi target yang ditentukan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Tercapainya target disebabkan karena dalam melaksanakan program sesuai dengan
standar atau kriteria program dan didukung oleh dana BOK
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Peralatan pengawasan kualitas TPM belum memadai sehingga masih dilakukan hanya
menggunkan format IKL dan belum bisa melakukan pemeriksaan makanan
8. Pemecahan Masalah
Peningkatan kapasitas untuk seluruh tenaga kesehatan lingkungan dan pengadaan
peralatan sanitarian kit di semua Puskesmas.
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Mengoptimalkan pendanaan melalui BOK
31. Indikator: Jumlah Kbupaten/Kota menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
1. Definisi Operasional: Kabupaten/Kota yang melaksanakan minimal 2 (dua) tatanan dari 9
tatanan kabupaten/kota sehat di wilayah tertentu.
2. Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan
kab/kota sehat dibagi jumlah Kab/Kota seluruhnya dikali 100% dalam kurun waktu
tertentu.
3. Target : 10
4. Pencapaian : 10
5. Kinerja (%) : 100
Mencapai target yang ditetapkan
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Penyebab dari keberhasilan adalah komitment daerah dan kerjasama antar OPD sesuai
tatanan yang dipilih
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Masih kurang aktifnya tim pembina dan forum KKS dan belum terkoordinirnya
pelaksanaan kegiatan oleh tim pembina sehingga pendanaan belum terfokus.
8. Pemecahan Masalah
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Pembentukan dan penguatan tim forum KKS di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
9. Efisiensi penggunaan sumber daya
Berkoordinasi dan kolaborasi dengan Pokja AMPL provinsi dan kab/kota.
3.2 Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran DEKON satker 03 masing-masing indikator dalam pencapaian kinerja Program Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 yaitu:1. Indikator : Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan
1.1. Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 386.070.0001.2. Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 341.653.5001.3. Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 88,50 Dengan penggunaan dana 88,50 %, semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan meliputi ; sewa gudang PMT di provinsi dan biaya distribusi PMT ibu hamil KEK ke puskesmas Dengan penggunaa dana 88,50% cakupan programkurang dari target yang ditentukan.
2. Indikator: Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan2.1 Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 580.380.0002.2 Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 408.504.6002.3 Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 70.39Dengan penggunaan dana 70.39%, semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan meliputi ;sewa gudang PMT di provinsi dan biaya distribusi PMT ibu hamil KEK ke puskesmas. Dengan penggunaan dana70.39% cakupan program kurang dari target yang ditentukan.
3. Output : Penguatan Intervensi Paket Gizi pada Ibu Hamil dan Balita21. Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 986.717.00022. Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 906.583.00023. Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 91.88Dengan penggunaan dana 91.88%, semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan meliputi ;penguatan paket intervensi pada ibu hamil dan balita, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan kegiatan yang mendukung penguatan paket intervensi gizi . Dengan penggunaan dana91.88% cakupan program kurang dari target yang ditentukan.
4. Output : Pembinaan dalam Peningkatan Status Gizi Masyarakat4.1 Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 588.680.0004.2 Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 564.662.4004.3 Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 95,92. Dengan penggunaan dana 95,92%, semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan meliputi ; Orientasi Asuhan Gizi di Puskesmas dan E-PPGBM. Dengan penggunaan dana 95,92% cakupan program melebihi dari target yang ditentukan.
5. Output : Pemantauan Status Gizi5.1 Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 1.641.500.0005.2 Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 1.587.346.4005.3 Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 96.70
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Dengan penggunaan dana 96.70%, semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan meliputi ; Orientasi Pelaksanaan PSG dan PKG Tahun 2018, Pengumpulan Data PSG dan PKG Tahun 2018, Rapat Surveilans Gizi di Kab/Kota focus, Pendataan Data Terpilah di Lokasi Bencana. Dengan penggunaan dana96.70% cakupan program melebihi dari target yang ditentukan.
1. Komponen : Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Antenatal1.1. Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 296.257.0001.2. Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 290.187.3001.3. Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 98Dengan penggunaan dana 98 %, semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan meliputi ;Orientasi pelayanan Kespro Catin Bagi Fasilitator Kespro, Konsultasi teknis Program Kesehatan Keluarga, Pelaksanaan Kelas Ibu di Puskesmas Terdampak BencanaDengan penggunaa dana98 % cakupan program melebihi dari target yang ditentukan.
2. Komponen :Pembinaan Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Kunjungan Neonatal Pertama2.1 Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 149.393.0002.2 Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 126.094.0002.3 Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 84Dengan penggunaan dana 84 %, semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan meliputi ;Orientasi MTBS Bagi Petugas Kesehatan di Provinsi, Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital. Dengan penggunaan dana 84% kurang dari target yang ditentukan karena ada penyesuaian denga tempat pelaksanaan pertemuan serta anggran transport pengiriman sampel yang tidak terserap semuanya.
3. Komponen: Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1,7 & 10 21. Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 658.884.00022. Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 645.268.20023. Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 98Dengan penggunaan dana 98%, semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan meliputi ;Orientasi TP UKS Kab/Kota,Kecamatan dan Sekolah Dalam Rangka Penerapan Model Sekolah Sehat,Monev Terpadu Program Kesehatan Keluarga,Orientasi Peningkatan Kualitas pelayanan Usia Sekolah dan Remaja Melalui Pelaksanaan SN PKPR,Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Sehat di Sekolah Pilot Project,Pendampingan ke Sekolah Nominasi Nasional Lomba Sekolah Sehat.Dengan penggunaan dana98% cakupan program melebihi dari target yang ditentukan.
4. Indikator: Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 4.1 Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 253.300.0004.2 Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 159.765.0504.3 Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 63. Dengan penggunaan dana 63%, sebagian besar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan meliputi ; Pertemuan evaluasi program dan validasi data kohort tk. Prov., Peningkatan kapasitas puskesmas. Kegaiatn yang tidak dapat dilaksanakan karena kabupaten belum siap adalah pelaksanaan intensifikasi penemuan kasus kusta di Kabupaten Bima.Dengan penggunaan dana 63% cakupan program melebihi dari target yang ditentukan.
5. Komponen: Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 5.1 Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 113.921.0005.2 Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 102.145.0005.3 Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 90 Dengan penggunaan dana 90%, semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan meliputi ;Orientasi pelayanan kesehatan lanjut usia dan geratri bagi petugas Puskesmas
Dengan penggunaan dana90% cakupan program melebihi dari target yang ditentukan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
2. Outputr : Pembinaan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
1.4. Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 881.082.000,-
1.5. Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 779.152.000,-
1.6. Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 88,43
Untuk Output Pembinaan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ,
kegiatannya meliputi : Koordinasi penguatan implementasi kebijakan lintas sector di
daerah,Workshop pelaksanaan kampanye Germas di daerah,penggerakkan masyarakat sebagai
implentasi kampanye Germas dan Evaluasi pelaksanaan Germas di daerah. Untuk Output ini ada
kegiatan yang tidak terlaksana yaitu: Melakukan Evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah. Kegiatan
ini adalah kegiatan yang disarankan oleh Pusat untuk dilakukan revisi dan diubah menjadi kegiatan
lain. Revisi tidak dapat dilaksankan karena untuk usulan kegiatan baru , membutuhkan MAK
Perjalanan Dinas. Sedangkan untuk Perjalanan Dinas alokasinya sudah dibatasi dan tidak dapat
melebihi batas yang telah ditetapkan.
2. Output Kampanye Hidup Sehat melalui berbagai media
2.4 Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 2.060.805.000,-
2.5 Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 1.592,756.076,-
2.6 Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 77,29
Untuk Output Kampanye Hidup Sehat melalui berbagai media, kegiatannya meliputi : penyebarluasan
informasi melalui media elektronik, penyebarluasan informasi melalui media luar ruang,
penyebarluasan informasi melalui media pameran dan penyebarluasan informasi melalui media cetak.
Untuk Output ini penyerapan dananya masih kecil disebabkan karena beberapa hal :
Sebagian besar kegiatan penyebarluasan informasi melalui berbagai media adalah melalui
proses lelang sehingga besaran dana yang dapat direalisasikan disesuaikan dengan harga yang
ditawarkan oleh rekanan pemenang lelang. Harga yang ditawarkan di bawah harga DIPA
sehingga dana yang dapat direalisasikan sesuai dengan harga lelang.
Adanya bencana gempa bumi. Kegiatan-kegiatan difokuskan untuk penanggulangan bencana
gempa dan untuk kegiatan-kegiatan seperti pameran ditiadakan sehingga kegiatan pameran
pada moment – moment tertentu tidak dapat dilaksanakan.
6. Output Dukungan Sektoral dalam pelaksanaan Gerakan Hidup Sehat
21. Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 762.569.000,-
22. Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 726,876.500,-
23. Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 95,32
Untuk output Dukungan Sektoral dalam pelaksanaan Gerakan Hidup Sehat, kegiatannya meliputi :
Advokasi untuk mendorong kebijakan PHBS di Kab/Kota, Sosialisasi Pedoman Umum Pemanfatan
Dana Desa, Melakukan advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memasukkan menu kesehatan
dalam kebijakan pemerintah daerah (perbub) terkait pemanfaatan dana desa, Menggalang Dunia
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Usaha untuk memanfaatkan CSR-nya dan Ormas untuk mendukung kesehatan di daerah,
Melaksanakan Pertemuan Koordinasi berkala SBH di daerah.
Untuk output ini ada kegiatan yang tidak terlaksana yaitu : Advokasi untuk mendorong kebijakan
PHBS di kab/Kota, seharusnya pelaksanaanya sebanyak 2 kali tetapi hanya bisa terlaksana sebanyak
1 kali.
7. Output Pemberdayaan Masyarakat
4.4 Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 798.531.000,-
4.5 Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 629.260.400,-
4.6 Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 78,80
Untuk output Pemberdayaan Masyarakat, kegiatannya meliputi : Pengadaan media keluarga sehat,
Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu, Bimbingan Teknis Program Promkes ke Kab/Kota, Konsultasi
ke Pusat, Pertemuan Koordinasi perencanaan dan evaluasi program promkes dan pemberdayaan
masyarakat.
Untuk output ini penyerapan dananya rendah karena beberapa hal :
Ada pengadaan media keluarga sehat melalui proses lelang sehingga besaran dana yang dapat
direalisasikan disesuaikan dengan harga yang ditawarkan oleh rekanan pemenang lelang.
Harga yang ditawarkan di bawah harga DIPA sehingga dana yang dapat direalisasikan sesuai
dengan harga lelang.
Adanya bencana gempa bumi. Kegiatan-kegiatan difokuskan penanggulangan bencana gempa
dan kegiatan program sempat terhenti selama 2 bulan, sehingga ada kegiatan yang tidak dapat
terlaksana yaitu : Koordinasi Pokjanal Posyandu tingkat Kabupaten/Kota.
3. Komponen : Melakukan Orientasi SDM dalam Pengawasan TPM
1.7. Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 115.978.000
1.8. Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 106.196.300
1.9. Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 9.782.000
Dengan penggunaan dana 91,56 %, semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan meliputi ;
Orientasi Investigasi KLB Penyakit bawaaan pangan
Dana juga berasal dari APBD Provinsi.
2. Komponen :Melakukan koordinasi, advokasi dan sosialisasi pengawasan pasar sehat
2.7 Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 33.090.000
2.8 Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 33.050.000
2.9 Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 99,87%
Penggunaan dana 99,87 %, kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan yaitu melakukan praktik
implementasi pasar sehat di 3 lokasi pasar, namun target pasar sehat belum bisa tercapai karena
kab/kota tidak memiliki dana untuk melakukan praktik implemnetasi di masing-masing Kab/Kota.
8. Komponen: Melakukan Orientasi SDM dalam Pengawasan TTU
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
21. Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 310.041.000
22. Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 307.253.600
23. Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 99%
Penggunaan dana 99%, kegiatan orientasi direvisi menjadi bimbingan teknis dan pendampingan
intervensi kesling paska bencana gempa yaitu : Bimtek kualitas fisik sarana kesling paska bencana,
Melakukan bimbingan teknis sarana TTU.
Dengan penggunaan dana99 % cakupan program belum mencapai target yang ditentukan.
9. Komponen : Melakukan Orientasi SDM Dalam Pengawasan Sarana Air Minum
4.7 Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 111.887.000
4.8 Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 111.049.000
4.9 Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 99%.
Penggunaan dana 99%, kegiatan orientasi teknis petugas dalam pengawasan kualitas kesling yang
memenuhi syarat dan konsultasi pertemuan teknis ke pusat dapat dilaksanakan.
Pencapaian cakupan indikator program belum mencapai target yang ditentukan.
10. Komponen: Pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
5.4 Jumlah dana yang dianggarkan (Rp) : 949.240.000
5.5 Jumlah dana yang telah dipergunakan (Rp) : 788.584.200
5.6 Prosentase pemanfaatan dana ( % ) : 83%
Penggunaan dana 83%, semua kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan semuanya,
kegiatan yang dilaksanakan meliputi ; Orientasi STBM Stunting, Monitoring evaluasi STBM,
Penggandaan buku pedoman pengawasan NSPK dan penunjang program STBM. Sedangkan kegiatan
yang tidak bisa dilaksanakan adalah rekrutmen tenaga non ASN untuk Koordinator STBM Provinsi
karena tidak ada peminat dan sudah ada tenaga pendamping Pokja AMPL yang direkrut oleh Daerah
melalui Bappeda, sehingga honor koordinator STBM tidak dapat terealisasi.
Dengan penggunaan dana83% cakupan program belum bisa mencapai target yang ditentukan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
4.1 Kesimpulan1. Kegiatan pembinaan gizi sampai tahun ini perlu dilakukan dengan lebih optimal,
indicator-indikator yang belum tercapai seperti ibu hamil kek mendapatkan PMT, balita
kurus mendapat PMT serta persentase ibu hamil mendapatkan TTD minimal 90 tablet
harus menjadi focus perhatian terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yang
akan menentukan kwalitas dari generasi selanjutnya. Bagaimana mengoptimalkan
kesehatan ibu dan balita agar terhindar dari masalah gizi.
2. Program kesehatan maternal dan neonatal sampai tahun ini mengalami perbaikan yang
cukup signifikan baik dari pencapaian cakupan yang memiliki tendensi meningkat sampai
dengan penurunan jumlah kematian ibu dan anak, walaupun terjadi sedikit penurunan
capaian pada pelayanan komplikasi neonatal dan ketidaktercapaian target pada KN3
namun tidak memberikan pengaruh secara signifikan pada kematian neonatal, karena
memang peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu sedikit tidak memberikan
sumbangsih yang cukup besar terhadap jumlah neonatal karena memang kedua program
ini sangat berkaitan, baik tidaknya kesehatan neonatal bergantung pada kesehatan ibu
baik sebelum melahirkan ataupun setelah melahirkan, dilihat dari data yang telah
dijabarkan sebelumnya jumlah kematian neonatal pada tahun 2018 sejumlah 650 kasus
kematian, sementara jumlah kematian ibu sendiri juga mengalami penurunan yang cukup
signifikan dibanding tahun tahun-tahun sebelumnya terutama tahun 2017 yaitu sejumlah
742 kasus kematian.
3. Program Kesehatan Balita memiliki capaian yang cukup baik sampai dengan tahun 2018
ini, dimana capaian pelayanan kesehatan cenderung meningkat seperti, kunjungan bayi
dan anak balita masing-masing mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini
juga yang ikut mempengaruhi penurunan kematian bayi dan anak balita, dimana yang
terlihat paling mencolok adalah penurunan kematian bayi tahun 2018 yang berada
dibawah seribu kasus yaitu sejumlah 866 kasus kematian, sementara kematian anak balita
pun turun menjadi 42 kasus kematian
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
BAB 4PENUTUP
4. Program Kesehatan Remaja dan anak sekolah pada tahun 2018 masih dalam tahap
pembenahan dan pembentukan model sekolah sejumlah 4 sekolah tingkat SD/MI di
masing-masing kab/Kota Provinsi NTB sehingga evaluasi terkait model sekolah sehat
tersebut akan dapat dilihat pada tahun 2019 ini.
5. Capaian pelayanan kesehatan KB pasca persalinan di provinsi NTB masih terbilang
cukup rendah pada Tahun 2018 yaitu sekitar 58,80% bila di bandingkan tahun 2017
66,77% mengalami penurunan hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya
pengetahuan masyarakat, sehingga dukungan keluarga terhadap ibu untuk melakukan
pemasangan KB setelah bersalin masih sangat kurang.
6. Sama halnya dengan program kesehatan remaja dan anak sekolah, banyak inovasi yang
telah dilakukan dalam program kesehatan lansia ini, terutama inovasi sistem pencatatan
dan pelaporan, mulai dari dibuatnya kohort dan buku kesehatan lansia hingga sistem
pelaporan wilayah setempat atau PWS lansia, sehingga inovasi ini sangat membantu
pemegang program kesehatan lansia di tingkat puskesmas. Selain itu ada juga
pembentukan Puskesmas santun lansia.
7. Program Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan tahun ini mengalami peningkatan
sehingga capaian indikator kinerja dapat tercapai namun masih jauh dibandingkan dengan
jumlah sarana Tempat Pengelolaan Makanan yang ada di wilayah Provinsi NTB.
8. Program Pengawasas Tempat Tempat Umum (TTU) targetnya terlalu tinggi sehinga
masih belum bisa mencapai target karena disamping masih minimnya dana yang tersedia,
ada beberapa dana untuk menunjang program TTU direvisi untuk kegiatan lainnya karena
kondisi darurat bencana di provinsi NTB.
9. Program Pengawasan terhadap sarana air minum targetnya terlalu tinggi yaitu 17.604
sarana sedangkan dana yang tersedia hanya 111.887.000, sehinga masih belum bisa
mencapai target karena disamping masih minimnya dana yang tersedia dari
Dekonsenterasi dana APBD juga tidak ada provinsi NTB.
10. Program Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
11. Capaian program ini cukup bagus karena disamping pendanaan kegiatan dari
dekonsenterasi, program STBM juga menjadi program prioritas daerah sehingga
pendanaan dari APBD juga cukup dan ini dapat meningkatkan progres program yang
cukup signifikan setiap tahunnya. Capaian program STBM untuk tahun 2018 meningkat
sekitar 6% sehingga capaian program menjadi 76% akses jamban dan Desa STBM
mencapai 46 Desa
4.2 Tindak Lanjut
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka beberapa upaya yang dapat
dilakukan untuk peningkatan
1. Monitoring dan evaluasi maupun bimbingan teknis berkala terhadap pelaksanaan
program maupun kemampuan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat
2. Diharapkan ada dukungan dari pemerintah daerah setempat dalam pengadaan sarana dan
prasarana poskesdes, pustu atau jaringan puskesmas lainnya sehingga tenaga kesehatan
dapat melaksanakan tugas pokoknya di desa (memberikan pelayanan kesehatan kepada
ibu, bayi, balita, remaja, dan lansia) sesuai standar.
3. Optimalisasi posyandu sehingga pelayanan kesehatan sebagai upaya deteksi dini masalah
kesehataan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan sesuai standar pelayanan.
Peningkatan konseling PMBA di tingkat masyarakat baik oleh kader, bidan maupun
tenaga pelaksana gizi sehingga diharapkan kualitas gizi masyarakat terutama ibu hamil
dan balita dapat lebih optimal.
4. Dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan keluarga maka upaya peningkatan
pemanfaatan Buku KIA ataupun buku kesehatan lansia perlu terus ditingkatkan terutama
di rumah sakit dan/atau klinik swasta terhadap sasaran ibu hamil, ibu balita, dan lansia.
Sosialisasi perlu terus dilakukan tidak hanya di kalangan instansi kesehatan saja akan
tetapi juga secara lintas sektor.
5. Dalam upaya percepatan penurunan AKI kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan perlu
dilanjutkan seperti, P4K, Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, Kemitraan bidan dan dukun,
Peningkatan Fungsi Puskesmas PONED/RS PONEK
6. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap program kesehatan keluarga
maka kegiatan konseling kesehatan dapat diberikan baik pada saat memberikan
pelayanan sesuai dengan kondisi ibu hamil/balita, remaja ataupun lansia yang sedang
diperiksa di pelayanan kesehatan, ataupun ditingkat masyarakat dengan melibatkan
sumber daya kesehatan yang ada termasuk sumber daya da’i kesehatan.
7. Perlu pemahaman yang sama tentang definisi operasional indikator program dan
pengisian format pencatatan pelaporan oleh pengelola dan pelaksana program sehingga
pelaporan program sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
8. Meningkatkan dukungan pemerintah daerah dalam pengawasas dan pendampingan
program TPM, Pasar Sehat dan TTU.
9. Untuk program STBM agar terus ditingkatkan dan dukungan pendanaan dari APBD juga
ditingkatkan sehingga target provinsi NTB bisa dicapai terutama pilar pertama yaitu
bebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan dapat di capai.
10. Perlu pemahaman yang sama tentang definisi operasional indikator program dan
pengisian format pencatatan pelaporan oleh pengelola dan pelaksana program sehingga
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
pelaporan program sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati melali e-monev
maupun laporan manual
Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2018 disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan perencanaan
tahun berikutnya.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
LAMPIRAN 1.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV
LAMPIRAN 2
DIPA REVISI TERAKHIR (KE EMPAT) TAHUN 2018
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Dana Dekonsentrasi 03) Tahun 2018|IV