evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi jawa barat
DESCRIPTION
Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian dan Evaluasi se Jawa Barat di Bappeda Jabar-Bandung, 9 April 2010TRANSCRIPT
2dadang-solihin.blogspot.co.id
Nama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202Email : [email protected]
Websites : dadang-solihin.blogspot.co.id www.flickr.com/photos/dadangsolihin www.slideshare.net/dadangsolihin www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
3
Materi• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah• Perencanaan Pembangunan Daerah• Kegagalan Perencanaan• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan
Ideal• Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
4dadang-solihin.blogspot.co.id
• Evaluasi Kinerja Pembangunan Jawa Barat• RPJMN 2010 – 2014• Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-2014 • Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah• Langkah-langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah Daerah
dadang-solihin.blogspot.co.id 5
Apa Itu Pembangunan?
dadang-solihin.blogspot.co.id 6
Pembangunan adalah: proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih baik
melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.co.id 7
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.co.id 8
Koordinasi yang semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan Prasarana yang memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg kondusif
Peningkatan kapasitasSDM
• Mengurangi ketimpangan
• Memberdayakan masyarakat
• Mengentaskan kemiskinan.
• Menambah lapangan kerja.
• Menjaga kelestarian SDA
dadang-solihin.blogspot.co.id 9
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Mengelola sumber daya ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
10
PEMBANGUNAN JABAR PEMBANGUNAN DI JABAR
dadang-solihin.blogspot.co.id
dadang-solihin.blogspot.co.id 11
PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi Daerah
Pengelolaan Sumberdaya Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-unsur lain.
Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:
Pergeseran Paradigma: From Government to Governance
Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal publik,
Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
12dadang-solihin.blogspot.co.id
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.
Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat
NilaiPertumbuhan
RedistibusiMelalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
13dadang-solihin.blogspot.co.id
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
ExecutiveJudiciary
LegislaturePublic service
MilitaryPolice
organized into:Community-based organizations Non-governmental organizations
Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups
Media
Small / medium / large enterprisesMultinational Corporations
Financial institutions Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
14dadang-solihin.blogspot.co.id
Troika
15dadang-solihin.blogspot.co.id
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat, Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance
16dadang-solihin.blogspot.co.id
Perumusan Visi DaerahStakeholders
PEMDA
17dadang-solihin.blogspot.co.id
Perumusan Visi Daerah
PEMDA
Stakeholders
18dadang-solihin.blogspot.co.id
Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk
mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara
nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah
2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-
pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).
19dadang-solihin.blogspot.co.id
Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
intra wilayah. Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan
dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan infrastruktur.
20dadang-solihin.blogspot.co.id
Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,
pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di
wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman
secara signifikan.
21dadang-solihin.blogspot.co.id
Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan.
Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis.
Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.
22dadang-solihin.blogspot.co.id
Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
keamanan di daerah perbatasan negara.
23dadang-solihin.blogspot.co.id
24dadang-solihin.blogspot.co.id
Proses Perencanaan
dadang-solihin.blogspot.co.id 25
Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
26
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
dadang-solihin.blogspot.co.id
NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)
UU (Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)
Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)
Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
27dadang-solihin.blogspot.co.id
Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
28dadang-solihin.blogspot.co.id
dadang-solihin.blogspot.co.id 29
30dadang-solihin.blogspot.co.id
informasinya kurang lengkap,
metodologinya belum dikuasai,
perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana
pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
Kegagalan Perencanaan (1/4)
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.
31dadang-solihin.blogspot.co.id
Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
Kegagalan Perencanaan (2/4)
Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.
Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
32dadang-solihin.blogspot.co.id
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Kegagalan Perencanaan (3/4)
Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
33dadang-solihin.blogspot.co.id
Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
Kegagalan Perencanaan (4/4)
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.
• Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.
34dadang-solihin.blogspot.co.id
Sistem Perencanaan yang Berhasil
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
35dadang-solihin.blogspot.co.id
Perencanaan yang Ideal
dadang-solihin.blogspot.co.id 36
Kerangka Kerja EvaluasiSasaran Pokok
Pembangunan Daerah
Evaluasi KinerjaPembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Kinerja Evaluasi
Meningkatkan kapasitas daerah untuk mencapai MASA DEPAN LEBIH BAIK dan
KESEJAHTERAAN BAGI SEMUAProses atau aktivitas untuk
melaksanakan pembangunanProses untuk menilai
pembangunan
MASA DEPAN LEBIH BAIK
KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA
RelevansiEfektivitas
Efisiensi
Efektivitas Biaya
Kualitas
Ketepatan Waktu
Produktivitas
PENDEKATAN DALAM MELAKUKAN EVALUASI
IINDIKATOR OUTCOMES
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
Tingkat Kualitas SDM
Tingkat Pembangunan Ekonomi
Tingkat Pengelolaan SDA dan LH
Tingkat Kesejahteraan Sosial
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
REKOMENDASI KEBIJAKAN
Mempertajam Perencanaan Pembangunan Daerah
Mempertajam Penganggaran Pembangunan Daerah
37dadang-solihin.blogspot.co.id
Indikator dan Pendekatan Evaluasi
Kondisi Daerah Saat Ini
(Identifikasi Permasalahan
dan Penyebabnya)
Permasalahan utama dan Tantangan Needs
Tujuan/Sasaran Pokok
Inputs/Masukan
Proses/Kegiatan
Outputs/Keluaran
Impacts/Dampak
Relevansi
Efektivitas
EfisiensiEfektivitas Biaya
PROSES PEMBANGUNAN
Outcomes/Hasil
38dadang-solihin.blogspot.co.id
Pendekatan Evaluasi
39dadang-solihin.blogspot.co.id
1. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan
3. Dimungkinkan untuk menampilkan capaian yang spesifik dan “menonjol” di suatu daerah
Relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional
2. Efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan
Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaikdibandingkan dengan tahun sebelumnya
5 Kategori Indikator Outcomes yang Mencerminkan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah
40dadang-solihin.blogspot.co.id
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
Tingkat Pembangunan Ekonomi
Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
Tingkat Kesejahteraan sosial
1.
2.
3.
4.
5.
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
dadang-solihin.blogspot.co.id 41
1.
Indikator Output
Pelayanan Publik Persentase Jumlah kasus korupsi
yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan
Presentase aparat yang berijazah minimal S1
Persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap
Demokrasi Gender Development Index (GDI) Gender Empowerment
Meassurement (GEM) Tingkat partisipasi politik
masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi
Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi
Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres
Tingkat Kualitas SDM
dadang-solihin.blogspot.co.id 42
2.
Indikator OutputPendidikan Angka Partisipasi Murni
- SD/MI Rata-rata nilai akhir
- SMP/MTs - SMA/SMK/MA
Angka Putus Sekolah - SD - SMP/MTs - Sekolah Menengah
Angka melek aksara 15 tahun keatas % jumlah guru yang layak mengajar
- SMP/MTs - Sekolah Menengah
Kesehatan Umur Harapan Hidup (UHH) Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Gizi buruk (%) Prevalensi Gizi kurang (%) Persentase tenaga kesehatan
perpenduduk
Keluarga Berencana Persentase penduduk ber-KB Persentase laju pertumbuhan
penduduk
Indeks Pembangunan Manusia
Tingkat Pembangunan Ekonomi
43dadang-solihin.blogspot.co.id
3.
Indikator OutputEkonomi Makro Laju Pertumbuhan ekonomi (%) % ekspor terhadap PDRB % output Manufaktur terhadap PDRB % output UMKM terhadap PDRB Pendapatan per kapita (dalam juta
rupiah) Laju Inflasi Nilai tukar petani
Investasi % Pertumbuhan Realisasi Investasi
PMA %e Pertumbuhan Realisasi Investasi
PMDN
Infrastruktur % Panjang jalan nasional berdasarkan
kondisi: - Baik (%) - Sedang (%) - Buruk (%)
% Panjang jalan provinsi dan kabupaten berdasarkan kondisi : - Baik (%) - Sedang (%) - Buruk (%)
% Penambahan panjang jalan provinsi per tahun
44dadang-solihin.blogspot.co.id
Kualitas Pengelolaan SDA4.
Indikator Output
Kehutanan Persentase Luas lahan rehabilitasi
dalam hutan terhadap lahan kritis Rehabilitasi lahan luar hutan Luas kawasan konservasi
Kelautan Jumlah tindak pidana perikanan Persentase terumbu karang dalam
keadaan baik Luas kawasan konservasi laut % kab/kota yang memiliki SPM
lingkungan hidup
45dadang-solihin.blogspot.co.id
Tingkat Kesejahteraan Sosial5.
Indikator Output
% penduduk miskin Tingkat pengangguran terbuka % pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak
- terlantar, - jalanan, - balita terlantar, - nakal
% pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia % Pelayanan dan rehabilitasi sosial
- penyandang cacat, - tunasosial, - korban penyalahgunaan narkoba
Tahapan EKPD1. Identifikasi permasalahan dan tantangan utama pembangunan
daerah serta identifikasi tujuan pembangunan daerah.2. Melengkapi dan mengoreksi tabel capaian.3. Melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan efektivitas
pencapaian 4. Identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan capaian
pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif. How and Why?
5. Menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya.
6. Review dan pemetaan berdasarkan capaian tertinggi sampai terendah.
dadang-solihin.blogspot.co.id 46
dadang-solihin.blogspot.co.id 47
Indikator Utama
dadang-solihin.blogspot.co.id 48
No Indikator Tahun2004 2005 2006 2007 2008
1 Laju Pertumbuhan ekonomi *) 4,77 5,6 6,02 6,48 5,83
2 Gender Empowerment Meassurement (GEM) **) 49,22 53,01 - - 53,65
3 % penduduk miskin *) 12,1 13,05 14,49 13,55 13,01
4 Gender Development Index (GDI) **) 58,21 59,78 60,8 - 64,09
5 Indeks Pembangunan Manusia *) 69,1 69,9 70,3 70,71 71,12
6 % Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan
kritis ***)- - 3,86 2,93 -
Sumber: *) BPS**) BPS, kecuali tahun 2008 (UNDP) ***) Kementerian Kehutanan
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi (1/2)
Data mengindikasikan perkembangan positif dalam penyederhanaan pelayanan perizinan yang semula berpola satu atap menjadi satu pintu, yang pada akhirnya pelayanan menjadi lebih efisien.
Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)
49dadang-solihin.blogspot.co.id
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi (2/2)
50dadang-solihin.blogspot.co.id
Masih rendahnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh lapisan masyarakat
Masih rendahnya komitmen pemerintah
Masih rendahnya pengarusutamaan gender kepada seluruh program dan kegiatan.
Tingkat Kualitas SDM
Peningkatan indikator pendidikan1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)2. Pemberantasan buta aksara3. Dana BOS, BAGUS (Bantuan Gubernur Untuk
Siswa)
Peningkatan indikator kesehatan1. Program JSLU (Jaminan Sosial Lanjut Usia)2. Peningkatan jumlah Puskesmas PONED
(Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar)
3. Peningkatan RS PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Komprehensif)
4. Program Making Pregnancy Safer (MPS)
Faktor yang mempengaruhi:
51dadang-solihin.blogspot.co.id
Laju Pertumbuhan Ekonomi
dadang-solihin.blogspot.co.id 52
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2004 2005 2006 2007*) 2008**)
Sumber : BPS*) : Angka Sementara
**) : Angka Sangat Sementara
Pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Barat kurang efektif, hal ini disebabkan oleh faktor banyaknya industri yang terkena oleh dampak krisis finansial global.
Kualitas Pengelolaan SDA dan LH
53dadang-solihin.blogspot.co.id
Kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat tergolong kurang baik.
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
54dadang-solihin.blogspot.co.id
Peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang efektif, disebabkan:1. Rendahnya daya beli2. Tingginya angka
pengangguran3. Kenaikan UMR yang tidak
memadai
Kesimpulan Capaian dari hasil kinerja pembangunan Jawa Barat secara
umum memperlihatkan relevansi terhadap sasaran/pembangunan nasional khususnya pada:• Aspek Tingkat Pelayanan publik dan demokrasi dan
Pembangunan Ekonomi, namun secara efektifitas memang tidak terlalu signifikan.
• Aspek Kesejahteraan sosial dan Sumber daya Alam Lingkungan, relevansi serta efektifitas terhadap tujuan pembangunan nasional relatif belum menunjukkan hasil yang baik.
55dadang-solihin.blogspot.co.id
dadang-solihin.blogspot.co.id 56
Landasan HukumPenyusunan RPJMN 2010-2014
1. UU 25/2004 tentang SPPN:• Pasal 19 ayat 1 : RPJMN ditetapkan
dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik.
2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005 – 2025• Arah pembangunan untuk RPJM ke-2
(2010-2014):Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber dayamanusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
dadang-solihin.blogspot.co.id 57
Dokumen RPJMN 2010-2014
BUKU I: PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera,
Demokratis dan Berkeadilan Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan
Kerangka Makro
58
BUKU I
BUKU III
dadang-solihin.blogspot.co.id
BUKU II: STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG Sinergi pembangunan antarbidang Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang pembangunan
(sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum & aparatur, hankam, infrastruktur, wilayah & tataruang, lingkungan hidup)
BUKU III: STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH Sinergi pembangunan pusat – daerah dan antardaerah Isu-isu Pembangunan Wilayah (7 Wilayah)
Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III
dadang-solihin.blogspot.co.id 59
Visi-MisiSBY-Boediono
RPJMN 2010-1014
11 Prioritas Nasional+ 3 Prioritas Nasional Lainnya
Prioritas Bidang:Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Sarana Prasarana, Politik,
Hankam, Hukum & Aparatur, Wilayah & Tata Ruang, SDA &
LH
Prioritas Regional:Sumatera, Jawa-Bali,
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua
Buku I
Buku II
Buku III
Arah Kebijakan Pembangunan (1/2)
60
1. Keberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung pada keberhasilan pembangunan daerah
2. Sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah perlu dibangun secara efektif
3. Pembangunan (development) ditujukan untuk menghasilkan: 1. Kesejahteraan (prosperity)
2. Demokrasi (democracy)3. Keadilan (justice)
dadang-solihin.blogspot.co.id
Arah Kebijakan Pembangunan (2/2)
61
4. Kebijakan dan strategi dasar dalam pembangunan untuk semua (development for all), yaitu:
1) Pembangunan harus bersifat inklusif.2) Pembangunan harus berdimensi wilayah.3) Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi
ekonomi yang ada di daerah menjadi satu kesatuan geoekonomi secara nasional.
4) Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.5) Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan
(pro growth, pro job, pro poor).6) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
dadang-solihin.blogspot.co.id
dadang-solihin.blogspot.co.id 62
V I S I
Memperkuat triple tracks strategy
Pembangunan inklusif dan berkeadilan
Memantapkan konsolidasi demokrasi
Memperkuat penegakan hukum Pemberantasan korupsi Pengurangan
kesenjangan
Sejahtera Demokratis Berkeadilan
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
VISI RPJMN 2010-2014
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola2 Pendidikan3 Kesehatan4 Penanggulangan Kemiskinan5 Ketahanan Pangan6 Infrastruktur7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha8 Energi9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II
2009-2014
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan13 Bidang Perekonomian14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Lainnya
Prioritas Nasional
63dadang-solihin.blogspot.co.id
dadang-solihin.blogspot.co.id 64
EkonomiNo. Pembangunan Sasaran
1. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%
2. Inflasi Rata-rata 4-6 % pertahun
3. Tingkat Pengangguran 5-6 % pada akhir tahun 2014
4. Tingkat Kemiskinan 8-10 % pada akhir tahun 2014
Kesejahteraan Rakyat (1/5)
65dadang-solihin.blogspot.co.id
PendidikanNo Indikator Status Awal
(2008)Target (2014)
1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun) 7,50 8,25
2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (%) 5,97 4,18
3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%) 95,14 96,04. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%) 72,28 76,05. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%) 64,28 85,06. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%) 21,26 30,07. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan
antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat
66dadang-solihin.blogspot.co.id
Kesejahteraan Rakyat (2/5)
Kesehatan
No Indikator Status Awal (2008)
Target (2014)
1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0
2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 228 118
3. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 24
4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%) 18,4 < 15,0
67dadang-solihin.blogspot.co.id
Kesejahteraan Rakyat (3/5)
PanganNo. Pembangunan Sasaran1. Produksi Padi Tumbuh 3,22 % per tahun
2. Produksi Jagung Tumbuh 10,02 % per tahun
3. Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 % per tahun
4. Produksi Gula Tumbuh 12,55 % per tahun
5. Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 % per tahun
68dadang-solihin.blogspot.co.id
Kesejahteraan Rakyat (4/5)
EnergiNo. Pembangunan Sasaran
1. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik 3.000 MW pertahun
2. Meningkatnya rasio elektrifikasi Pada tahun 2014 mencapai 80 %
3. Meningkatnya rasio desa berlistrik Pada tahun 2014 mencapai 98 %
4. Meningkatnya produksi minyak bumi
Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari
5. Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi
Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW
69dadang-solihin.blogspot.co.id
Kesejahteraan Rakyat (5/5)
Perkuatan Demokrasi
70
Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia
1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum;
2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;
3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;
4. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.
5. Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 2014
Sasaran:
dadang-solihin.blogspot.co.id
Penegakan Hukum
71
Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum
1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum
2. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum
3. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen
4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009
Sasaran:
dadang-solihin.blogspot.co.id
dadang-solihin.blogspot.co.id 72
Tujuan SPDAD
73
1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih terarah dan sistematik dengan skenario yang disepakati semua pihak
2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian domestik
3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan kawasan ekonomi khusus
dadang-solihin.blogspot.co.id
Agenda untuk Memperkuat SPDAD
74
Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi dalam:
1. Perencanaan kebijakan.2. Kerangka regulasi.3. Kerangka anggaran.4. Kerangka kelembagaan 5. Kerangka pengembangan wilayah
dadang-solihin.blogspot.co.id
Strategi dan Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah 2010-2014
1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali
3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah
2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik
4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan
75dadang-solihin.blogspot.co.id
Langkah-langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah Daerah (1/2)
76
1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, dengan langkah-langkah:
Revisi RPJMD apabila RPJMD masih belum ditetapkan dan/ atau RPJMD masih berlaku sekurang-kurangnya 3 tahun.
Penajaman dalam penyusunan RKPD sesuai dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014.
dadang-solihin.blogspot.co.id
Langkah-langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah Daerah (2/2)
77
2. Meningkatkan sinkronisasi penggunaan dana dekonsentrasi/ tugas pembantuan, dana perimbangan, dan APBD dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010-2014, melalui sinkronisasi:
Renstra SKPD dengan Renstra K/L Renja SKPD dengan Renja K/L Terutama menyangkut tujuan, sasaran, program,
kegiatan, dana dan lokasi.
dadang-solihin.blogspot.co.id
78
Terima KasihTerima Kasih
dadang-solihin.blogspot.co.id