executive summary laporan akhir -...

Penyusunan Naskah AKademis dan Rancangan Peraturan Daerah 1 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang

EXECUTIVE SUMMARY LAPORAN AKHIR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung

pembangunan dan integrasi. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk

mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan

dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan

negara.

Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional diatur dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini

pada dasarnya diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun, untuk melengkapi

secara operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan pemerintah,

peraturan Menteri, dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan

sebagai acuan yang lebih mendasar di Kota Malang, perlu ada Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat pentingnya Peraturan Daerah dimaksud, dan sebagi salah satu urusan

daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, maka diperlukan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Membuat Kajian mengenai Penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan jalan, yang

kemudian dituangkan dalam Naskah akademis dan Ranncangan Peraturan Daerah

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.2.2 Tujuan

Menyediakan Dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Kota

Malang.

1.2.3 Sasaran

1. Tahap Persiapan : Mapping kerangka sumber informasi dan perolehan data serta

perencanaan alat survei.

2. Tahap Survei : Studi literatur teori dan aturan serta survei instansional.

3. Tahap Analisis Data : hasil survei; penyelenggaraan bidang jalan; bidang sarana

dan prasarana; bidang industri; serta penyelenggaraan bidang pengembangan

teknologi, dan bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pengemudi,

penegak hukum, operasional manajemen, dan rekayasa lalu lintas, serta

pendidikan berlalu lintas.

Tahap Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Kota Malang;



Diagram 1. 1

Lingkup Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Peyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Membuat Kajian mengenai Penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan jalan, yang kemudian dituangkan

dalam Naskah akademis dan Ranncangan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan

terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan

kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung

tinggi martabat bangsa;

2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hokum bagi masyarakat

Tahap

persiapan

Tahap

survei

Tahap

Analisa Data

1. Mapping

kerangka

sumber

inormasi

dan

peroleha

n data

2. Perencan

aan alat

survei

1. Studi

literatur teori

dan aturan

mengenai

penyelenggar

aan lalu

lintas dan

angkutan

jalan

2. Survei

instansional

kebijakan

dan praktek

penyelenggar

aan lalu

lintas dan

angkutan

jalan

1. Penentuan asas dan tujuan

penyelenggaraan lalu lintas dan

angkutan jalan (LLAJ)

2. Pengidentifikasian kriteria

penyelenggaraan jalan

3. Analisis data penyelenggaraan LLAJ

di bidang jalan meliputi kegiatan

pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan

prasarana jalan


di bidang sarana dan prasarana lalu

lintas dan angkutan jalan


di bidang industri

6. Analisis data Penyelenggaraan LLAJ

di bidang pengembangan teknologi

7. Analisis data Penyelenggaraan LLAJ

di bidang Registrasi dan Identifikasi

Kendaraan Bermotor dan Pengemudi,

Penegakan Hukum, Operasional

Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas, serta pendidikan berlalu lintas

OUTPUT

NASKAH

AKADEMIS

DAN

RANCANGAN

PERATURAN

DAERAH

TENTANG

PENYELENGG

ARAAN LALU

LINTAS DAN

ANGKUTAN

JALAN

UU NO 12

TAHUN

2011



Diagram 1. 2

Kerangka Berfikir Penyusunan Naskah Akademis Dan Racangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan



Diagram 1. 3

Kerangka Pengerjaan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Survei

primer

survei

sekunder

Studi

literatur

NASKAH AKADEMIS DAN

RANCANGAN PERATURAN

DAERAH TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN KOTA MALANG

1. RTRW Kota Malang tahun 2010-

2030

2. Tatrawil

3. Rencana Induk Jaringan Jalan

Kota Malang Tahun 2012-2032

4. Produk Perencanaan Lain

TerkaitLalu Lintas dan Angkutan

Jalan

Studi

kebijakan

1. Undang-Undang

2. Peraturan

Pemerintah

3. Keputusan Presiden

4. Perda Kota Malang

5. Perwal Kota Malang

1. Analisis data penyelenggaraan LLAJ di bidang

jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan,

pembangunan dan pengawasan prasarana jalan


sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan

jalan


industri

4. Analisis data Penyelenggaraan LLAJ di bidang

pengembangan teknologi

5. Analisis data Penyelenggaraan LLAJ di bidang

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta

pendidikan berlalu lintas

6. draft SK Forum Lalu lintas

Kondisi jalan

dan lalu lintas

TAHAP

ANALISA DATA

OUTUT

ANALISA



Diagram 1. 4

Kerangka Analisa Penyusunan Naskah Akademis Dan Racangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan

EXECUTIVE SUMMARY LAPORAN RENCANA


1.2.4 RUANG LINGKUP WAKTU PERENCANAAN

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Kota Malang akan diimplementasikan sebagai acuan hukum pelayanan bidang lalu

lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan

yang mendasarinya. Artinya akan menjadi acuan hukum Penyelenggaraan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan sampai dengan ada peraturan baru.

BAB II

KEBIJAKAN TERKAIT

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2.1 KEBIJAKAN MALANG

2.1.1 JARINGAN JALAN

A. Pola Pergerakan

Pola transportasi utama kota malang yakni konsentris – radial dengan sistem

lingkar dalam (inner ring road).

1. Pembangunan Pola Jaringan Jalan Yang Lebih Menjangkau Daerah-Daerah

Di Luar

Memiliki pola jaringan yang lebih memungkinkan untuk menciptakan

pergerakan yang lebih efektif dan efisien.

a. Jalan Tol

b. Jalan Lingkar Timur

c. Jalan Lingkar Barat

d. Jalan Tembus

2. Penanganan Jalan Berdasarkan Tingkat Kepentingan

3. Pengaturan Rute Arus Pergerakan/Lalu Lintas Melalui Peraturan Khusus

4. Penataan Rute Angkutan Umum

5. Trayek Pergerakan Bus Khusus Pelajar Dan Mahasiswa

a. Zona Tarikan Pergerakan

b. Pergerakan Paling Besar

c. Ruas Jalan Yang Diutamakan

B. Fungsi Jalan

Rencana fungsi jalan berdasarkan hirarki jalan Kota Malang yaitu:

1. Sistem Jaringan Jalan Primer

a. Jalan Arteri Primer

Menghubungkan Kota Malang (kota orde II) dengan Kota Surabaya (Kota

orde I) diarahkan pada ruas Jalan Raden Intan diterus ke Timur sampai

Wilayah Kabupaten Malang (bertemu dengan jalan terusan tol Gempol-

Malang) tembus ke Jl Raya Sawojajar- areal samping Jl Dirgantara tembus

ke Mayjen Sungkono sampai ke rencana terminal baru pengganti Terminal

Gadang - sampai tembus ke arah Bumiayu (rencana jalan lingkar Timur

Kota Malang).

b. Jalan Kolektor Primer



Diarahkan pada ruas jalan yang menghubungkan Kota Malang dengan kota

yang ada di sekitar Kota Malang (kota-kota orde 2 dan orde 3) yaitu

Lumajang, Blitar, dan Kediri.

c. Jalan Lokal Primer

2. Sistem Jaringan Jalan Sekunder

a. Jalan Arteri Sekunder

b. Jalan Kolektor Sekunder

c. Jalan Lokal Sekunder

C. Kondisi Jalan

Rencana pada kondisi jaringan jalan adalah peningkatan kualitas perkerasan jalan.

1. Ruas-ruas jalan kondisi perkerasan jalannya berlubang

2. Ruas-ruas jalan yang kondisi jalannya bergelombang atau perkerasan jalannya

tidak rata.

3. Ruas-ruas jalan yang akan ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri

sekunder.

D. Ruas Jalan

1. Jalan Nasional

Jalan nasional yang berada di Kota Malang meliputi :Jl.A.Yani – Jl. Raden

Intan – Jl. Panji Suroso – Jl. Sunandar P. Sudarmo – Jl. Tumenggung Suryo –

Jl. PB Sudirman – Jl.Gatot Subroto – Jl. Martadinata – Jl.Kol.Sugiyono –

Jl.KS Tubun – Jl. Sudanco Supriyadi.

2. Jalan Propinsi

Ruas jalan propinsi yang melintas di Kota Malang sesuai dengan RTRW

Propinsi Jawa Timur meliputi: Jl. Borobudur – Jl. Soekarno Hatta – Jl. MT.

Haryono – Jl.Raya Tlogomas.

2.1.2 SARANA TRANSPORTASI

Beberapa rencana terkait dengan sarana transportasi di Kota Malang adalah

sebagai berikut:

a. Terminal

b. Stasiun Kereta Api

2.1.3 KONDISI SARANA PENUNJANG JALAN

a. ATCS (Automatic Traffic Control System)

b. Rambu Lalu Lintas

c. Marka Jalan

d. Tempat Memutar

e. Jalur Trotoar

f. Jalur Pedesterian Khusus

g. Sempadan Kereta Api

h. Parkir

i. Zona Selamat Sekolah



BAB III

GAMBARAN UMUM

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA MALANG

3.1 BATAS ADMINISTRASI

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Terletak pada

ketinggian antara 440-667 m dpl, serta 112,06 Bujur Timur dan 7,06-8,02 Lintang

Selatan. Kota Malang memiliki luas 110,06 Km2 , dengan batas-batas wilayah, yaitu:

Utara : Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari (Kab. Malang)

Timur : Kecamatan Dau (Kota Batu), Kecamatan Wagir (Kab. Malang)

Selatan : Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Tajinan (Kab. Malang)

Barat : Kecamatan Pakis, Kecamatan Tumpang (Kab. Malang)

Secara administrasi Kota Malang dibagi atas 5 kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Kedung Kandang

2. Kecamatan Klojen

3. Kecamatan Lowokwaru

4. Kecamatan Blimbing

5. Kecamatan Sukun

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta 3.1 orientasi Kota Malang dan peta 3.2

batas administrasi berikut



Peta 3.1 Batas Administrasi Kota Malang



3.2 KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk di Kota Malang berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yaitu

Kecamatan Kedungkandang 174.477 jiwa, Kecamatan Sukun 181.513 jiwa, Kecamatan

Klojen 105.907, Kecamatan Blimbing 172.333 dan Kecamatan Lowokwaru 186.013.

Untuk lebih jelas lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk Rasio Jenis Kelamin dan

Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Hasil Sensus Penduuk Tahun 2010

No Kecamatan

Penduduk

Laki-

Laki Perempuan Jumlah

1 Kedungkandang 86.849 87.628 174.477

2 Sukun 90.127 91.296 181.513

3 Klojen 50.451 55.456 105.907

4 Blimbing 85.420 86.913 172.233

5 Lowokwaru 91.616 94.397 186.013

Sumber: Malang Dalam Angka Tahun 2012

3.3 INDUSTRI

Berdasarkan Data kecamatan Dalam Angka tahun 2012 perkembangan industri di

kecamatan Malang cukup baik. Terlihat dari jumlah dan jenis industri yang ada saat ini

yaitu ada 11 jenis. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Banyaknya Tenaga Kerja dan Pengeluaran Untuk Tenaga Kerja Pada Perusahaan

Industri Dirinci Menurut Sub Sektor Industri Tahun 2011

No Sub Sektor Industri

Tenaga Kerja Pengeluaran

untuk Tenaga

Kerja (Rp) Produksi Lainnya Jumlah

1 Industri Makanan dan

Minuman 540 91 631

5.891.177

2 Industri Pengolah

tembakau 10.335 548 11.083 85.658.845

3 Industri tekstil dan

industri pakaian jadi 608 60 668 8.870.549

4 industri kulit, barang dari

kulit dan alas kaki 251 26 277 3.489.908

5 industri kayu, anyaman

dan

industri kertas, barang

dan kertas dan sejenisnya

637 85 722 11.981.893

6 industri penerbitan,

percetakan dan 345 37 382 5.544.720



No Sub Sektor Industri

Tenaga Kerja Pengeluaran

untuk Tenaga

Kerja (Rp) Produksi Lainnya Jumlah

reproduksi media

rekaman

7 industri kimia dan barang

dari kimia 58 108 166 2.669.672

8 industri karet, barang dari

karet dan barang dari

plastik

940 89 1.029 16.752.461

9 industri barang galian

bukan logam dari kimia 109 17 126 1.249.930

10 industri mesin, mesin

listrik dan peralatan

kedokteran, alat ukur,

peralatan navigasi, optik

jam dan lonceng

278 112 390 6.544.653

11 industri kendaraan

bermotor

industri alat angkut selain

kendaraan bermotor roda

4 atau lebih

749 92 886 35.060.913

12 industri furniture dan

industri pengolahan

lainnya optik dan

lonceng

360 55 415 5.576.424

Sumber : Kota Malang Dalam Angla Tahun 2012

3.4 MODA TRANSPORTASI

Berdasarkan data Kota Malang dalam angka jumlah kendaraan bermotor di Kota

Malang pada tahun 2009 adalah 325,227 buah dan pada tahun 2010 adalah 309,808

buah. Berikut adalah data jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Malang

Tabel 3.3. Kendaraan Bermotor Menururt Jens Kendaraan

Di Kota Malang Tahun 2009-2010

No. JenisKendaraan 2009 2010

1 Penumpang

a Umum 2,556 2,527

b Non Umum 54,749 13,189

c Dinas 533 540



No. JenisKendaraan 2009 2010

2 Bus

a Umum 397 419

b Non Umum 249 277

c Dinas 27 28

3 Truck

a Umum 2,007 2,197

b Non Umum 12,035 12,276

c Dinas 135 140

4 Sepeda Motor 252,539 278,215

Jumlah 325,227 309,808

Sumber : Kota Malang Dalam Angla Tahun 2010 dan 2011

Data berikut merupakan data jumlah kendaraan bermotor yang wajib melakukan

uji dan jumlah kendaraan yaang telah melakukan uji pada tahun 2010, 2011, dan 2012.

Tabel 3.4. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Realisasi

No Jenis Kendaran

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2013

Wajib

Uji Realisasi

Wajib

Uji Realisasi

Wajib

Uji Realisasi

1 Bus umum

ukuran besar 146 141 151 160 116 288

ukuran sedang 133 108 134 143 134 603

ukuran kecil 2.290 2.165 2.256 2.097 2.097 3.327

2 Bus Bukan Umum

Ukuran besar 80 7 8 10 10 19

Ukuran Sedang 50 51 48 46 66 123

Ukuran Kecil 93 95 101 107 98 218

3 Mobil

penumpang 20 201 232 186 227 366

4 Taksi 235 201 232 186 227 366

5 Kendaraan roda

3 - - - - - -

6 Pick Up 7.624 7.024 7.508 7.153 7.465 14.279

7 Truck Sedang 3.976 3.217 4.002 3.231 4.117 6.657



No Jenis Kendaran

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2013

Wajib

Uji Realisasi

Wajib

Uji Realisasi

Wajib

Uji Realisasi

8 Truck Berat 379 275 354 289 416 687

9 Kereta

Gandeng 157 110 145 106 134 188

10 Kereta

Tempelan 54 42 54 51 49 90

11 Penarik

(tracktor head) 63 53 70 72 81 164

Jumlah 15.228 13.507 15.081 13.409 15.026 27.036

Sumber : Data Dinas Perhubungan Tahun 2013

3.5 KONDISI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun

2009 ada beberapa hal yang dijelaskan melipti ruang lalu lintas jalan, terminal, parkir,

fasilitas pendukung dan kondisi angkutan jalan. Masing-masing penjelasannnya

dijelaskan di bawah ini;

3.5.1 KONDISI ANGKUTAN JALAN

Moda transportasi umum yang ada di Kota Malang, terdiri atas Bis Umum

(besar), Bis Umum (sedang), Bis Umum (kecil), MPU, Pick Up, Truk (sedang), Truk

(berat), Truk (gandeng). Adapun angkutan kota yang ada di Kota Malang terdiri atas 24

trayek angkutan menghubungkan antara wilayah Kota Malang. Di Kota Malang

terdapat 2 jenis angkutan, yaitu angkutan umum dan angkutan barang.

BAB IV

ANALISA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

analisa penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan Kota Malang terdiri dari :

1. penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan.

2. penyelenggaraan LLAJ di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan,

pembangunan dan pengawasan prasarana jalan,

(1) invetarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;

(2) penyusun rencana dan proggram pelaksanaannya serta penetapan tingkat

pelayanan jalan yang di inginkan;

(3) perencanaan, pembangunan, dan optimalisai pemamfaatan jalan;



(4) perbaikan geometri ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;

(5) penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;

(6) uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan setandar keamanan dan keselamatan

berlalu lintas;dan

(7) pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.

3. penyelenggaraan LLAJ di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan

jalan meliputi :

(1) penetapan rencana umum lalu lintas angkutan jalan;

(2) manajemen dan rekayasa lalu lintas;

(3) persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;

(4) perizinan angkutan umum;

(5) pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

(6) pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu

lintas dan angkutan jalan; dan

(7) penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan

teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian

dan/ atau peralatan khusus yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan

undang- undang.

4. penyelenggaraan LLAJ di bidang industri meliputi:

(1) penyusunan rencana dan perogram pelaksanaan pengembangan industri

Kendaraan Bermotor;

(2) pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin

Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

(3) pengembangan industri perlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan dan

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Penyelenggaraan LLAJ di bidang pengembangan teknologi meliputi:

(1) penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi

Kendaraan Bermotor;

(2) pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yang

menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

(3) pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang menjamin Ketertiban dan

Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Penyelenggaraan LLAJ di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan

Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas meliputi:

(1) Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengedara Kendaraan Bermotor;

(2) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor,

(3) pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;

(4) pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan;

(5) pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;

(6) penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan

Kecelakaan Lalu Lintas;



(7) pendidikan berlalu lintas;

(8) pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan

(9) pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

Proses analisa masing-masing penyelenggaraan didasarkan pada Undang-Undang

dan peraturan Pemerintah yang terkait lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut

penjelasannnya:

4.1 ANALISA ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN

Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan

jalan yaitu lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan

;

a) Asas transparan

b) Asas akuntabel

c) Asas berkelanjutan

d) Asas partisipatif

e) Asas bermanfaat

f) Asas efisien dan efektif

g) Asas seimbang

h) Asas terpadu, dan

i) Asas mandiri

Sedangkan untuk lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat,

tertib, lancer, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong

perekonomian nasiona, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh

persatuaan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat

bangsa

b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan

c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

4.2 ANALISA DATA KRITERIA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN

Analisis data kriteria penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah :

a. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi

b. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh

forum lalu lintas dan angkutan jalan

c. Forum lalu lintas dan angkutan jalan bertugas melakukan koordinasi antar

instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan

dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan

d. Keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas usur Pembina,

penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.



4.3 ANALISIS DATA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN DI BIDANG JALAN MELIPUTI KEGIATAN

PENGATURAN, PEMBINAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGAWASAN

PRASARANA JALAN.

a. Invetarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;

Menurut PP 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan pasal 10 :

Pembagian jalan dalam beberapa jalan, didasarkan pada: kebutuhan

transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan

keunggulan karakteristik masing – masing moda, perkembangan teknologi

kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor , serta

konstruksi jalan.

b. Penyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan

tingkat pelayanan jalan yang di inginkan;

Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum

jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu

kesatuan sistem jaringan penguasaan jalan pada negara dan memberikan

kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

1. Kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran

kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu

2. Rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.

Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kota disusun berdasarkan

rencana pembangunan kota jangka panjang, rencana tata ruang wilayah

kota, rencana umum jaringan transportasi jalan, rencana umum jangka

panjang jaringan jalan nasional dan provinsi; dan RPJM Jaringan Jalan

disususn berdasarkan RPJP Kota dan ditetapkan oleh keputusan

Walikota.

Di Kota Malang moda transportasi terdiri dari 2 yaitu angkutan barang dan

angkutan orang. Sedangkan untuk kelas jalannya terdiri dari kelas jalan I, II,

III A, III B dan III C. Moda transportasi seperti sepeda motor, mobil

penumpang, mobil bus, mobil barang (trailer, truk) dan kendaraan khusus

sudah memaksimalkan penggunaan kelas jalan yang sudah disediakan,

namun masih banya ruas jalan yang membutuhkan peningkatan pelayanan

kelas jalan sesuai standar yang ada mengacu pada PP No 34 tahun 1993.

Menurut PP 34 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan pasal 11

menyebutkan pemabagian kelas jalan berdasarkan moda angkutan yang

melewati adalah sebagai berikut :

1. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor

dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak

melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan

lebih besar dari 10 ton

2. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor


melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10

ton



3. Jalan kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dilalui kendaraan


melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8

ton

4. Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan dengan

ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak

melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8

ton

5. Jalan kelas III C, yaitu jalan local yang dapat dilalui kendaraan bermotor

dangan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak

melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

c. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisai pemamfaatan jalan;

Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan jalan meliputi

kegiatan sebagai berikut :

1. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan

2. Pembangunan

Lingkup kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. pemrograman dan penganggaran;

b. perencanaan teknis;

c. pengadaan tanah;

d. pelaksanaan konstruksi; dan

e. pengoperasian dan pemeliharaan jalan

3. Rencana Induk Transportasi

4. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diperlukan pada ruas – ruas

Dari data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Malang jenis

kendaraan di Kota Malang terdiri dari bus umum, bus bukan umum, mobil

penumpang, taksi, kendaraan roda 3, pick up, truck sedang, truck berat, kereta

gandeng, kereta tempelan, penarik (tracktor head).

Banyaknya jumlah kendaraan tersebut mengakibatkan berdampak pada

kapasitas penggunaan jalan dan pemanfaatan jalan di Kota Malang, untuk itu

dibutuhkan perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan jalan

harus dilakukan, bisa berupa :

1. Rekayasa lalu lintas :

2. Pelebaran jalan :

3. Pembangunan jalan baru :

Tiga item diatas adalah penyelesaian kebutuhan transportasi yang ada di Kota

Malang melihat dari pesatnya perkembangan kendaraan yang melintas di tiap

ruas jalan Kota Malang.

d. Perbaikan geometri ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;

Perencanaan geometri jalan dan/atau persimpangan setiap ruasnya harusnya

berbeda karena setiap jalan mempunyai pertimbangan yang berbeda. Jenis

moda angkutan yang banyak melewatai ruas jalan dan keadaan topografi



menjadi pertimbangan untuk perbaikan ruas jalan. Perencanaan perbaikan

geometri jalan menurut pp 32 tahun 2011 meliputi :

1. Inventarisasi kondisi geometrik

2. Penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan

dan/atau persimpangan jalan

3. Perencanaan teknis, dan

4. Pelaksanaan konstruksi

Kondisi topografi Kota Malang yang berbukit memerlukan pertimbangan

khusus dari segi perencanaan geometri radius, kemiringan alitivemen

vertikal, alinyemen horizontal, lebar, kanalisasi dan kapasitas belokan

maupun persimpangan.

e. Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;

Penetapan kelas jalan dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk jalan Kota. Ruas

jalan yang hendak ditetapkan kelas jalannya harus lulus uji kelayakan fungsi

jalan dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas, dan setiap ruas

jalan yang lulus uji kelayakan fungsi jalan dilakukan pemasangan rambu lalu

lintas.

Menurut PP no 34 tahun 2006 tentang jalan, untuk dapat menetapkan kelas

jalan dikelompokan dalam beberapa kelas berdasarkan :

1. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan

jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan

2. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi

kendaraan bermotor

Penetapan kelas jalan didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan

moda, karakteristik masing – masing moda, muatan sumbu terberat kendaraan

bermotor serta konstruksi jalan

f. Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan setandar keamanan dan

keselamatan berlalu lintas;dan

Persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait.

persyaratan laik fungsi teknis sebagai berikut:

1. teknis struktur perkerasan jalan;

2. teknis struktur bangunan pelengkap jalan;

3. teknis geometri jalan;

4. teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;

5. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan

6. teknis perlengkapan jalan

Setiap ruas jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum

pengoperasian Jalan. Uji kelayakan dilakukan secara berkala dalam jangka

waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana

jalan



Analisisi pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang

prasarana jalan yaitu dari data yang ada di Kota Malang sudah ada

pengembangan sistem informasi berupa Automatic Traffic Control System

(ATCS) pada 5 titik persimpangan yaitu Simpang Ciliwung, Simpang

Sarangan, Simpang Kaliurang, Simpang Borobudur dan Blimbing (pertigaan

Dinas Perijinan).

Untuk kedepannya Dinas perhubungan Kota Malang sudah ada rencana

penambahan jumlah persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS harus lebih

ditingkatkan terutama persimpangan-persimpangan yang merupakan jalur

lintas utama di Kota Malang, seperti pada simpang Basuki Rahmat

(Kayutangan), simpang Sarinah, simpang I.R Rais, pertigaan Janti, simpang

Kacuk, Simpang LA. Sucipto, Perempatan sulfat, perempatan Rampal,

perempatan Klenteng hingga ke wilayah terminal Gadang.

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi tersebut berfungsi untuk

memantau arus lalu lintas dan moda transportasi yang melewati ruas-ruas

jalan tersebut. Kesimpulan dari rangkaian analisa penyelenggaraan lalu lintas

dan angkutan jalan di bidang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan,

pembangunan dan pengawasan prasarana jalan adalah ;


ANGKUTAN JALAN DI BIDANG SARANA DAN PRASARANA LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

a. Penetapan rencana umum lalu lintas angkutan jalan;

Rencana Umum lalu lintas angkutan jalan merupakan rencana penetapan arah

dan kebijakaan transportasi. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009

perencanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas:

1. Rencanan induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Ruang lalu lintas

3. Dana Preservasi Jalan

4. Terminal

5. Fasilitas Parkir

6. Fasilitas Pendukung

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, moda

transportasi terbagi atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Untuk kondisi di lapangan Kota Malang adal sebagi berikut :

1. Kendaraan bermotor di Kota Malang dibagi atas :

a. Sepeda Motor

b. Mobil Penumpang

c. Mobil Bus

d. Mobil Barang

2. Kendaraan tidak bermotor di Kota Malang yaitu becak.

Untuk lebih jelas hasil analisa dapat dilihat pada gambar ini :

b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;

Manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No

32 Tahun 2011 tentang Manajaemen dan Rekaysa, Analisa Dampak, Serta



Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka manajemen dan rekayasa lalu lintas

meliputi:

1. Identifikasi masalah lalu lintas

2. Inventasrisasi dan analisis situasi arus lalu lintas

3. Inventasrisasi dan analisa kebutuhan angkutan orang dan barang

4. Inventasrisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan

5. Inventasrisasi dan analaisisi ketersediaan atau daya tampung kendaraan

6. Inventasrisasi dan analisis angka pelenggaran dan kecelakaan lalau lintas

7. Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas

8. Penetapan tingkat pelayanan

9. Penetapan rencana rencana kebijakan peraturan penggunaan jaringan jalan

dan gerakan lalu lintas.

Di Kota Malang penyelenggaraan manajemen dan rekaya lalu lintas sudah

dilaksanakan. Penyelenggaraannya berupa pemasangan perlengkapan jalan

pada ruas jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder. Tetapi penerapan

manajemen dan rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan masih belum

optimal. Oleh karena itu diperlukan penyelenggaraan manajemen dan

rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan selain hanya dengan pemasangan

perlengkapan jalan.

c. Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Semua moda transportasi di Kota Malang yaitu sepeda motor, mobil

Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang dan kendaraan khusus yang beroperasi

di jalan raya diwajibkan untuk mengikuti persyaratan teknis dan laik jalan

kendaraan bermotor. Persyaratan teknis dan Laik kendaraan bermotor di

dasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan.

Berikut penjelasannnya :

Sesuai pasal 6 persyaratan teknis setiap kendaraan bermotor yang beroperasi

adalah :

a. Susunan

b. Perlengkapan

c. Ukuran

d. Karoseri

e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya

f. Pemuatannya

g. Penggunaan

h. Penggandengan Kendaraan bermotor; dan/atau

i. Penempelan kendaraan bermotor

Sedangkan untuk pengujian persyaratan laik jalan sesuai dengan pasal 150

meliputi uji :

1. emisi gas buang;

2. tingkat kebisingan;

3. kemampuan rem utama;

4. kemampuan rem parkir;

5. kincup roda depan;

6. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;



7. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan

8. kedalaman alur ban.

Penyelenggaran persyaratan teknis dan laik jalan sudah dilaksanakan di Kota

Malang. Ini dibuktikan dengan data kendaraan di Kota Malang yang wajib uji

dan yang sudah terrealisasi pada tahun 2012 yakni 15. 026 kendaraan yang

wjib uji dan yang terealisasi adalah 27.036 kenadaraan.

d. Perizinan angkutan umum;

Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan perizinan angkutan umum terbagai atas angkutan orang dalam

trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek.

1. Angkutan orang dalam trayek

Angkutan umum merupakan bentuk penyelenggaraan angkutan orang yang

melayani trayek perkotaan. Pemegang izin penyelanggaraan angkutan

umum bertayek seperti angkutan kota yang ada di Kota Malang wajib :

1) Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan

2) Mengoperasikan kendaraan bermotor umum sesuai dengan standar

pelayanan minimal

2. Angkutan orang tidak bertrayek

Pemegang izin penyelanggaraan angkutan umum tidak dalam trayek yang

ada di kota Malang diberikan kepada taksi.

Berdasarkan pasal 7 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2011 perizinan

angkutan meliputi:

1. Administrasi

2. Teknis

Proses analisa dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan


Berdasarkan pasal 245 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan pengembangan sistem informasi dan komunikasi

di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi

sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data,

meliputi:

1. Bidang prasarana jalan

2. Bidang sarana dn prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

3. Bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi,

penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan

angkutan jalan, serta pendidikan berlalu lintas.

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di Kota Malang belum

dilaksanakan. Pegembangan sistem informasi dan komunikasi dibutuhkan

untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu

lintas dan angkutan jalan dengan sistem yang terpadu.

f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana

lalu lintas dan angkutan jalan; dan



Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan wajib

mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang

professional yang memiliki kompetisi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Maka Pemerintah Kota Malang wajib memberikan pembinaaan terhadap

penyelenggara sarana meliputi pengusaha taxi, pengusaha travel dan para

pemilik kendaraan bermotor.

Berdasarkan pasal 47 peraturan pemerintah nommor 51 tahun 2012

pembinaan sumber dayamanusia meliputi:

1. Pengaturan

2. Pengendalian

3. Pengawasan

Penyelenggaran dan pembinaan sumber daya manusia di Kota Malang sudah

dilaksanakan. Urusan pembinaan ini lebih ditekankan pada pasal 5 undang-

undang nomor 22 tahun 2009, yakni pembinaan di bidang registrasi dan

identifikasi kendaraaan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum,

operasional manajemen dan rekaya lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas

oleh kepolisian republik Indonesia.

g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum,

persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang

memerlukan keahlian dan/ atau peralatan khusus yang di laksanakan

sesuai dengan ketentuan undang- undang

Penyidikan dibutuhkan untuk keamamn dan keselamatan penumpang

angkutan umum. Berdasarkan pasal 259 undang-undang nomor 22 tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan penyidikan terhadap tindak pidana

lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal ini yang

berwewenang adalah penyidik dari Kepolisian Resort Kota Malang

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus,

dalam hal ini yang berwewenang adalah penyidik dari Dinas Perhubungan

Kota Malang.

3. Penyidikan terhadap pelanggaan syarat teknis dan laik jalan dan perizinan

angkutan umum di kota Malang sudah dilaksankan oleh SKPD terkait.


ANGKUTAN JALAN DI BIDANG INDUSTRI.

a. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri

Kendaraan Bermotor;

Untuk kondisi saat ini di Kota Malang sudah terdapat industri kendaraan

bermotor dan industri alat angkut selain kendaraan bermotor roda 4 atau lebih.

Dari data yang diperoleh tahun 2012 jumlah produksi industri kendaraan

bermotor dan industri alat angkut sebesar 749 unit. Hal yang dibutuhkan

adalah peningkatan kualitas hasil produksi yang ber SNI.



b. Pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang

menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;

kedepannya diharapakan seluruh penggunan jalan khususnya jenis kendaraan

bermotor (sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan

kendaraan khusus) yang melintasi ruas arteri sekunder dan kolektor sekunder

Kota Malang wijib menggunakan dan dilengkapi dengan perlengkapan

kendaraan bermotor. Hal tersebut diatur dalam UU no 22 tahun 2009 pasal 57

yaitu :

1. bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia (SNI)

2. bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya

terdiri atas :

1) sabuk keselamatan

2) ban cadangan

3) segitga pengaman

4) dongkrak

5) pembuka roda

6) helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan

Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah;

dan

7) peralatan pertolongan pertama Kecelakaan Lalu Lintas

c. Pengembangan industri perlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan

dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

perlengkapan jalan terdapat di semua ruas jalan arteri sekunder, kolektor

sekunder dan jalan lokal sekunder dengan jenis dan jumlah sesuai kebutuhan.

Adapun jenis moda transportasi Kota Malang yang wajib mematuhinya

adalah:

1. sepeda motor

2. mobil penumpang meliputi :

Di Kota Malang terdapat 24 trayek angkutan umum kota (mikrolet), selain

itu juga tersedia angkutan umum yang tidak bertrayek seperti taxi, ojek,

travel dan becak dan mobil pribadi.

3. Mobil bus dan mobil bus umum.

Mengingat Kota Malang sudah memiliki terminal tipe A dan tipe B

sehingga di kota ini sudah tersedia bus AKAP dan ADP. Selain itu

mengingat lokasi malang yang bersebelahan dengan Kota Batu maka

banyak moda transportasi jenis bus pariwisata dan mobil elf yang

menuju/keluar Kota Batu melalui jalur malang.

4. Mobil barang yang ada di Kota Malang terdiri dari mobil bak muatan

terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki dan mobil penarik.

5. Kendaraan khusus (bagi penyandang cacat)


ANGKUTAN JALAN DI BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI.



a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi

Kendaraan Bermotor;

Analisis penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan

teknologi kendaraan bermotor yaitu untuk menentukan manajemen rekayasa

lalu lintas Kota Malang pada semua ruas jalan arteri sekunder dan kolektor

sekunder Kota Malang

b. Pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yang


Jalan;

Analisis pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang

menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu

untuk kedepannya pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan

bermotor bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia, sabuk

keselamatan, ban cadangan, segitga pengaman, dongkrak, pembuka roda,

helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor

beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan peralatan

pertolongan pertama Kecelakaan Lalu Lintas

c. Pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang menjamin Ketertiban

dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Analisis pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin

ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah di Kota

Malang sudah dikembangkan ATCS Automatic Traffic Control System pada 5

titik persimpangan yaitu Simpang Ciliwung, Simpang Sarangan, Simpang

Kaliurang, Simpang Borobudur dan Blimbing (pertigaan Dinas Perijinan)


ANGKUTAN JALAN DI BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI

KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGEMUDI, PENEGAKAN

HUKUM, OPERASIONAL MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU

LINTAS, SERTA PENDIDIKAN BERLALU LINTAS.

a. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengendara Kendaraan Bermotor;

Penggolongannya terdiri dari sesuai undang-undang nomor 22 tahun 2009

pasal 80 :

1. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang

dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak

melebihi 3. 500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

2. Surat Izin Mengemudi B1 berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang

dan barang perseorang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari

3500 (tiga ribu ratus) kilogram.

3. Surat Izin Mengemudi BII berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat

berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta

tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan

untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1000 (seribu kilogram

4. Surat Izin Mengemudi C Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan

Sepeda motor; dan



5. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus

bagi penyandang cacat.

Seluruh pengemudi moda transportasi harus mengurus izin mengemudi

disesuaiakn dengan jenis kendaraannya. Penyelenggaraan pengujian dan

penerbitan surat izin mengendara kendaraan bermotor merupakan bagian dari

tugas kepolisian resort Malang yang ketentuannya diatur dalam Peraturan

Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia.

b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor,

Penyelenggaraan pengujian registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

merupakan bagian dari tugas kepolisian resort Malang yang ketentuannya

diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia.

c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan;

Penyelenggaraan pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data

lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari tugas kepolisian resort

Malang yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara

republik Indonesia.

d. Pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu


Penyelenggaraan pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan

komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari tugas

kepolisian resort Malang yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Kepala

Kepolisian Negara republik Indonesia.

e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;

Penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas



f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan

penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;

Penyelenggaraan penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran

dan penanganan kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari tugas



g. Pendidikan berlalu lintas;

Penyelenggaraan pendidikan berlalu lintas merupakan bagian dari tugas



h. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan

Analisa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dikaitkan dengan

moda transportasi dilakukan dengan :

1. Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyedian lajur atau jalur

khusus.

Di Kota Malang sudah tersedia angkutan umum jenis mikrolet sebanyak

24 trayek. Yang dibutuhkan adalah pembagian trayek angkutan sehingga



dapat melayani kawasan yang sebelumnya belum terlayani angkutan

umum.

2. Pemanduan berbagai moda angkutan

Penyelenggaraan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas



i. Pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas

Analisis pelaksanaan manajemn operasional lalu lintas adalah untuk

menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas di ruas jalan arteri sekunder dan

kolektor sekunder. Kondisi di lapangan menunjukkan aplikasi manajemen

operasional lalu lintas pada setiap ruas jalan berbeda.

Penyelenggaraan pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas merupakan

bagian dari tugas kepolisian resort Malang yang ketentuannya diatur dalam

Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia.

4.8 DRAFT SK FORUM LALU LINTAS

Draf SK Forum lalu lintas ini berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor :

188.45/85/ 35.73.112/2012 tentang pembentukan Forum lalu Lintas dan Angkutan jalan

Kota Malang.

BAB V

RENCANA PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN KOTA MALANG

Mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, analisa penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan Kota Malang

terdiri dari :

1. penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan,

pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan.

2. penyelenggaraan LLAJ di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan,

pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana jalan,

(8) invetarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;

(9) penyusun rencana dan proggram pelaksanaannya serta penetapan

tingkat pelayanan jalan yang di inginkan;

(10) perencanaan, pembangunan, dan optimalisai pemamfaatan jalan;

(11) perbaikan geometri ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;

(12) penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;

(13) uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan setandar keamanan dan

keselamatan berlalu lintas;dan

(14) pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana

jalan.



3. penyelenggaraan LLAJ di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan meliputi :

(8) penetapan rencana umum lalu lintas angkutan jalan;

(9) manajemen dan rekayasa lalu lintas;

(10) persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;

(11) perizinan angkutan umum;

(12) pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan


(13) pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana

lalu lintas dan angkutan jalan; dan

(14) penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum,

persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang

memerlukan keahlian dan/ atau peralatan khusus yang di laksanakan

sesuai dengan ketentuan undang- undang.

4. penyelenggaraan LLAJ di bidang industri meliputi:

(4) penyusunan rencana dan perogram pelaksanaan pengembangan

industri Kendaraan Bermotor;

(5) pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang


Jalan; dan

(6) pengembangan industri perlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Penyelenggaraan LLAJ di bidang pengembangan teknologi meliputi:

(1) penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan

teknologi Kendaraan Bermotor;

(4) pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yang


Jalan; dan

(5) pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang menjamin

Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Penyelenggaraan LLAJ di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan

Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen

dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas meliputi:

(10) Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengedara Kendaraan Bermotor;

(11) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor,

(12) pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu


(13) pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



(14) pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;

(15) penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan

penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;

(16) pendidikan berlalu lintas;

(17) pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan

(18) pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

Berdasarkan UU no 22 Tahun 2009 Asas penyusunan Raperda adalah

meliputi :

a. Asas transparan

b. Asas akuntabel

c. Asas berkelanjutan

d. Asas partisipatif

e. Asas bermanfaat

f. Asas efisien dan efektif

g. Asas seimbang

h. Asas terpadu, dan

i. Asas mandiri

Sedangkan untuk lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan

tujuan :

a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman,

selamat, tertib, lancer, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk

mendorong perekonomian nasiona, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuaan dan kesatuan bangsa, serta mampu

menjunjung tinggi martabat bangsa

b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi

masyarakat.

5.1 RENCANA KRITERIA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN

Rencana kriteria penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah :

e. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara

terkoordinasi

f. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan

oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan

g. Forum lalu lintas dan angkutan jalan bertugas melakukan koordinasi

antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam

merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan

jalan



h. Keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas usur

Pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

5.2 MATERI MUATAN RAPERDA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN KOTA MALANG

Materi yang diatur dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu

lintas dan angkutan jalan Kota Malang berdasarkan pasal 8, 9, 10, 11, 12 UU no

22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal-pasal tersebut

sudah dijelaskan secara rinci mengenai pokok-pokok penyelenggaraan pada

masing-masing bidang. Selain itu juga berdasarkan UU no 10 tentang

pembentukan peraturan daerah. Berikut materi yang akan di atur meliputi :

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Asas dan Tujuan

Bab III : Ruang Lingkup

Bab IV : Objek dan Subjek

Bab V : Forum lalu lintas dan Angkutan Umum

Bab VI : Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengawasan

Prasarana

Jalan

Bagian Kesatu : Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Bagian Kedua : Inventarisasi Tingkat Pelayanan Jalan dan

Permasalahannya

Bagian Ketiga : Penetapan Tingkat Pelayanan Jalan Paragraf 1 : kelasa jalan

Paragraf 2 : Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Bagian Keempat : Perencanaan, Pembangunan, dan Optimalisi

Pemanfaatan Jalan

Bagian Kelima : Perbaikan Geometri Ruas Jalan dan/Atau

Persimpangan

Jalan

Bagian Keenam : Pengembangan Sistem Informasi dan

Komunikasi di

Bidang Sarana dan Prasarana Jalan

Bagian Ketujuh : Pembinaan Sumber daya manusia Penyelenggara

sarana

dan prasarana

Bab VII : Bidang Sarana dan Prasarana

Bagian Kesatu : Rencana Umum Lalu Lintas Angkutan Jalan

Paragraf 1 : terminal

Bagian Kedua : Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas



Bagian Ketiga : Perencanaan

Paragraf 1 : Umum

Paragraf 2 :Identifikasi Masalah Lalu lintas

Paragraf 3 : Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu

lintas

Paragraf 4 : Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan

Orang

dan Barang

Paragraf 5 : Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau

Daya

Tampung Jalan

Paragraf 6 : Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau

Daya

Tampung Kendaraan

Paragraf 7 : Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu lintas

Paragraf 8 : Penetapan Tingkat Pelayanan

Paragraf 9 : Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan

Penggunaan

Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu lintas

Bagian Keempat : Pengaturan

Bagian Ke lima : Perekayasaan

Bagian Keenam ; Pemberdayaan

Bagian Ketuju : Pengawasan Bagian Kedelapan : Persyaratan Teknis dan Laik Kendaraan Bermotor

Persyaratan Teknis dan Laik Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 : Jenis dan Fungsi Kendaraan

Paragraf 2 ; Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 3 : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Bagian Kesembilan : Perizinan Angkutan Umum

Paragraf 1 ; Angkutan Orang dan Barang

Paragraf 2 : Perusahaan Angkutan

Paragraf 3 ; Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam

Trayek

Bagian Kesepuluh : Sistem Informasi dan Komunikasi Bidang Sarana

dan

Prasarana

Bagian Kesebelas : Sumber Daya Penyelenggaran Sarana dan

Prasarana

Bab VIII : Bidang Industri dan Teknologi

Bagian Kesatu : Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor



Bagian Kedua : Pengembangan Industri Perlengkapan Kendaraan

Bermotor

Bagian Ketiga : Pengembangan Industri Perlengkapan Jalan

Bab IX : Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan

Pengemudi,

Penegakan Hukum, Operasional

Bagian Kesatu : Surat Izin Mengendara Kendaraan Bermotor

Bagian Kedua : Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Bagian Ketiga : Penyajian Data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bagian Keempat : Pendidikan Berlalu Lintas

Bab X : Sanksi Administrasi

Bab XI : Penyidikan

Bab XII : Ketentuan Pidana

Bab XII : Penutup

Penjelasan mengenai ketentuan sanksi dan peralihan adalah sebagai

berikut;

a. Kententuan sanksi

Ketentuan sanksi dijelaskan sebagai berikut :

1. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas

pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal)

dengan norma yang memberikan sanksiadministratif atau sanksi keperdataan.

2. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan

terdapat lebih dari satupasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan

dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian(pasal) tersebut. Dengan

demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuatsanksi

pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

3. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin,

pembubaran, pengawasan,pemberhentian sementara, denda administratif,

atau daya paksa polisional. Saksi keperdataandapat berupa, antara lain,

ganti kerugian.

b. Ketentuan Peralihan

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Daerah dijelaskan bahwa:

1. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana

atas pelanggaran Terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau

perintah.

2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum

ketentuan pidanayang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana, karena ketentuan dalamBuku Kesatu berlaku juga bagi

perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan

Perundangundanganlain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain

(Pasal 103 Kitab Undang-UndangHukum Pidana).

3. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu

dipertimbangkan mengenaidampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana

dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

4. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan

pidana yang letaknyasesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab

ketentuan peralihan. Jika bab ketentuanperalihan tidak ada, letaknya

adalah sebelum bab ketentuan penutup.

5. Jika di dalam Peraturan Perandang-undangan tidak diadakan

pengelompokan bab per bab,ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal

yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yangberisi ketentuan

peralihan. Jika tiidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan

pidanadiletakkan sebelum pasal penutup.

6. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan

Daerah.

7. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma

larangan atau perintahyang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang

memuat norma tersebut. Dengan demikian,perlu dihindari:

a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perandang-undangan

lain. Lihat juga Nomor 98; b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen

atau unsur-unsur darinorma yang diacu tidak sama; atau

a. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di

norma-norma yang diaturdalam pasal (-pasal) sebelumnya, kecuali

untuk Undang-Undang tindak pidana khusus.

Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana

dirumuskandengan frase setiap orang

executive summary laporan akhir -...

Documents