f a k u l hukum administrasi negara t a instrumen ... · pengertian instrumen pemerintahan a/ alat...
TRANSCRIPT
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
INSTRUMEN PEMERINTAH (II)
F
A
K
U
L
T
A
S
H
U
K
U
M
By. Fauzul
FAKULTAS HUKUM
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR24 Oktober 2016
10/31/2016
1
POKOK BAHASAN:
PERATURAN KEBIJAKAN
FREIES ERMESSEM
10/31/2016
2
PENGERTIAN
Instrumen pemerintahan a/ alat ato sarana yg digunakan o/ pemerintah ato administrasi negara dlm melaksanakan tugasnya. Instrumen pemerintahan merupakan bagian dari instrumen
penyelenggaraan negara secara umum
Pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara di Negara Indonesia paling tidak dilakukan oleh 3 lembaga (organ), yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA-MK). Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara,
masing-masing organ negara tsb diberikan kewenangan tuk mengeluarkan “instrumen hukumnya”
10/31/2016
3
MACAM PERBUATAN TUN
Pemerintah sebagai bagian dari organ Negara diberikan tugas tuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat. Untuk itu pemerintah diberikan kewenangan tuk
melakukan perbuatan administrasi negara (TUN) melalui “instrumen hukum” tsb.
Secara garis besar, perbuatan administrasi Negara (TUN) ini dpt dikelompokkan ke dlm 3 macam perbuatan, yaitu: 1.mengeluarkan peraturan perundang-undangan;
2.mengeluarkan keputusan;3.melakukan perbuatan materiel.
10/31/2016
4
PERATURAN KEBIJAKAN
Keberadaan peraturan kebijakan tidak terlepas dari
kewenangan bebas dari pemerintah yg dikenal dg Freies
Ermessen.
10/31/2016
5
FREIES ERMESSEN
Pengertian
Freies Ermessen berasal dari kata:
Frei yang artinya bebas, lepas, tidak terikat dan
merdeka,
Ermessen berarti mempertimbangkan, menilai,
menduga dan memperkirakan.
Sehingga Freies Ermessen berarti orang yang
memiliki kebebasan untuk menilai, menduga,
dan mempertimbangkasn sesuatu.
10/31/2016
6
FREIES (1)
Freies Ermessen
salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi
pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk
melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada
undang-undang (Marcus Lukman, 1996: 205)
Freies Ermessen diberikn krn fungsi pemerintah a/
menyelenggarakn ksejahteran umum, berbeda dg
fungsi yudisial yg berfungsi menyelesaikn sengketa.
Putusan yg diambil o/ pemerintah lebih
mengutamakn capaian tujuan (doelmatigheid)
daripada sesuai dg hk (rechmatigheid).
10/31/2016
7
FREIES (2)
Meskipun pemerinth diberikan ruang gerak
kebebasan, namun dlm kerangka negara hukum,
kebebasan tsb tdk digunakn tanpa batas. Batas yg hrs
dipertimbangkn dlm mlakukan tindakan bebas tsb a/:
a) ditujukn tuk melaksanakn tugs layanan publik;
b) merupakan tindakn yg aktif dari administrasi negara;
c) tindakan tsb dimungkinkan o/ hk;
d) diambil atas inisiatif sendir;
e) dimaksudkan tuk menyelesaikn persoalan penting yg scr
tiba-tiba;
f) dpt dipertanggungjawabkn.
10/31/2016
8
FREIES (3)
Disamping itu penggunaan Freies Ermessen tidak
boleh bertentangan dengan sistem hukum yg berlaku
(kaidah hukum positif) dan hanya ditujukan demi
kepentingan umum.
Freies Ermessen muncul sebagai alternatif tuk
mengisi kekurangan dan kelemahan dalam pnerapn
asas legalitas (wetmatigheid van bertuur).
Bagi negara yg bersifat welfare state asa legalitas saja
tidak cukup untuk berperansecara maksimal dalam
melayani kepentingan msyarakat yg berkembang
pesat sejalan dg perkembangan iptek.
10/31/2016
9
FREIES (3)
Freies Ermessen ini kemudian menjadi asal
muasal lahirnya peraturan kebijaksanaan, yg
mengandung dua aspek, yaitu:
10/31/2016
10
PERATURAN (2)
1. Kbebasan menilai yg bersifat obyektif,
yaitu kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup
wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar
wewenangnya;
2. Kbebasan menilai yg bersifat subyektif,
yaitu kebebasan untuk mnentukan sendiri dg cara
bagaimana dan kapan wewenang yg dimiliki administrasi
negara itu dilaksanakn
10/31/2016
11
CIRI-CIRI
Mnurut Philipus M. Hadjon (1994:152), praturan
kbijaksanaan pd hakekatnya mrupakn produk dari
perbuatan tata usaha negara yg bertujuan “naar
buiten gebracht schricftelijk beleid”, yaitu
menampakkn keluar suatu kbijakan tertulis.
Menurut Van Kreveld, J.H (1983: 9-10) ciri-ciri dari
peraturn kbijaksanaan adalah sebagai berikut:
1. Peraturan itu tidak ditemukan dasarnya dlm UU
2. Peraturan itu bisa berbentuk tertulis, bisa juga
berbentuk tidak tertulis
3. Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum
10/31/2016
12
FUNGSI
Scara umum fungsi dari peraturan kebijaksanaan
adalah sebagai bagian dari operasional
pnyelenggaraan tugas-tugas pemerintahn sehingga
tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi
peraturan perundang-undangan. Sering disebut
dengan istilah “perundang-undangan semu”.
Fungsi tersebut kalau dirinci adalah sebagai berikut:
1. Sebagai sarana pengaturan yang mlengkapi,
menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan
yang ada pada peraturan perundang-undangan;
10/31/2016
13
FUNGSI (1)
2. Sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum
peraturan perundang-undangan
3. Sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-
kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak,
benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan
4. Sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi
peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan
jaman.
5. Bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan
yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaruan
sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi
10/31/2016
14
DAFTAR PUSTAKA
Plilipus M Hadjon, dkk, 1997, Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada
University Press.
Poerbopranoto, Koentjoro. 1981. Perkembangan
Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta: Bina Cipta
S F Marbun, dkk, 2002, Dimensi-dimensi Pemikiran
Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press.
Wicipto Setiadi, Instrumen Pemerintahan,
http://www.legalitas.org/%3Fq%3Dnode/269+instru
men+pemerintah&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client
=firefox-a
10/31/2016
15
T
E
R
I
M
A
K
A
S
I
H
10/31/2016
16