final ruu kep 7 des 2012
TRANSCRIPT
RANCANGANUNDANG-UNDANG NO ___ TAHUN ___
TENTANGKEPERAWATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kesehatan.
b. bahwa pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat secara terus menerus berdasarkan keilmuan yang kokoh, kaidah etik dan nilai moral, serta standar profesi.
c. bahwa praktik keperawatan sebagai inti dari pelayanan keperawatan didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada perawat karena keahliannya, yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi.
d. bahwa praktik keperawatan yang dilakukan oleh Perawat perlu dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya pelayanan keperawatan yang berkualitas dan terjangkau.
e. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan perawat diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik keperawatan;
f. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka perlu membentuk undang-undang tentang perawat;
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 22 D ayat (1), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaran Negara No.4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran; (Lembaran Negara Tahun 2004 No.116 Tambahan Lembaran Negara No. 4431 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2008 No.59 Tambahan Lembaran Negara No. 4844);
5. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
6. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5072)
7. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336 );
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
danPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
(1) Keperawatan adalah suatu pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang menyeluruh ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan
masyarakat, baik sehat maupun sakit, yang mencakup seluruh rentang kehidupan manusia.
(2) Perawat adalah seseorang yang telah lulus program pendidikan keperawatan yang diakui oleh Pemerintah dengan persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini
(3) Perawat Vokasional Berizin (PVB) adalah perawat yang telah lulus program pendidikan vokasi dan terrigestrasi
(4) Ners Terregistrasi (NT) adalah perawat yang telah lulus program pendidikan profesi dan terrigestrasi
(5) Ners Spesialis Teregistrasi (NST) adalah perawat yang telah lulus program pendidikan profesi spesialis dan terrigestrasi
(6) Praktik Keperawatan adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Perawat melalui penerapan ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada klien baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan hidupsehari-hari secara mandiri.
(7) Asuhan Keperawatan adalah rangkaian tindakan keperawatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada klien dalam rangka memandirikan klien untuk merawat dirinya dengan rangkaian kegiatan pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi.
(8) Klien adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang membutuhkan asuhan keperawatan.
(9) Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap perawat sesuai dengan standar kompetensi perawat.
(10) Sertifikat kompetensi perawat adalah bukti formal sebagai pengakuan bagi perawat yang telah lulus uji kompetensi.
(11) Registrasi adalah pencatatan resmi oleh Konsil Keperawatan Indonesia terhadap perawat yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Perawat serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya
(12) Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan Indonesia kepada Perawat yang telah diregistrasi dan berwenang melakukan pelayanan kesehatan
(13) Surat Ijin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perawat yang akan melaksanakan praktik keperawatan di rumah sakit dan praktik mandiri setelah memenuhi persyaratan.
(14) Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
(15) Organisasi Profesi adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
(16) Kolegium Keperawatan adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk cabang disiplin ilmu keperawatan yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
(17) Konsil Keperawatan Indonesia yang selanjutnya disebut konsil adalah badan otonom, mandiri, dan non-struktural yang bersifat independen.
(18) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(19) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
(20) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
BAB IIASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Keperawatan dilaksanakan berdasarkan asas 1. Pengabdian Masyarakat;2. Profesionalisme; dan3. Keadilan.
Pasal 3
Pengaturan penyelenggaraan Keperawatan bertujuan untuk:
1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada klien dan perawat;
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan yang diselenggarakan oleh perawat dengan berorientasi pada keselamatan klien serta memandirikannya.
BAB III PERAWAT
Bagian Pertama Pendidikan, Kompetensi, Registrasi
Paragrap 1 Pendidikan
Pasal 4
Pendidikan Keperawatan terdiri atas program studi vokasi, akademik, dan profesi dalam berbagai jenjang dan jenis.
Pasal 5
Pendidikan Keperawatan vokasi adalah pendidikan strata D III Keperawatan.
Pasal 6
Pendidikan akademik terdiri atas pendidikan sarjana strata satu (S1), strata dua (S2), dan strata tiga (S3) Keperawatan
Pasal 7
(1) Pendidikan Keperawatan Profesi adalah pendidikan Ners, pendidikan Ners spesialis dan pendidikan Ners spesialis konsultan
(2) Pendidikan Ners sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan setelah pendidikan sarjana Keperawatan
(3) Pendidikan Ners spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan setelah pendidikan profesi Ners
(4) Pendidikan Ners spesialis konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan setelah pendidikan Ners spesialis.
Pasal 8
Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9Standar Pendidikan Keperawatan
(1) Standar pendidikan Keperawatan disusun oleh organisasi profesi dengan melibatkan Kolegium Keperawatan dan /atau Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan.
(2) Ketentuan penyusunan standar pendidikan Keperawatan diatur oleh Organisasi Profesi.
Pasal 10
Organisasi profesi dan /atau kolegium Keperawatan harus melakukan pengawasan untuk penerapan pendidikan Keperawatan agar sesuai dengan standar yang telah disusun.
Paragraf 2Kompetensi Perawat
Pasal 11
Standar Kompetensi Perawat disusun oleh Organisasi Profesi dan disyahkan oleh Konsil.
Pasal 12
Dalam menyusun standar kompetensi perawat, Organisasi Profesi harus melibatkan Kolegium, Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan dan Asosiasi Institusi Pelayanan Keperawatan.
Pasal 13Uji Kompetensi
(1) Uji kompetensi harus dilakukan sesuai standar kompetensi perawat untuk mendapatkan pengakuan nasional
(2) Pelaksanaan Uji kompetensi dilakukan oleh Konsil. (3) Uji kompetensi dilakukan di perguruan tinggi bersamaan dengan ujian
akhir. (4) Ketentuan mengenai Pelaksanaan Uji kompetensi diatur dengan
Peraturan Konsil
Pasal 14Sertifikat Kompetensi Perawat
(1) Perawat yang lulus Uji Kompetensi mendapatkan Sertifikat Kompetensi(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Konsil setelah dinyatakan lulus uji kompetensi(3) Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.(4) Untuk pertama kali sertifikat kompetensi diberikan selama jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal kelulusan pendidikan Ners (5) Sertifikat kompetensi dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh
STR
Pasal 15
(1) Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi perawat dalam kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya atau profesinya.
(2) Partisipasi perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sepanjang telah memenuhi persyaratan perolehan Satuan Kredit Profesi.
(3) Perolehan Satuan Kredit Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencapai minimal 25 (dua puluh lima) Satuan Kredit Profesi selama 5 (lima) tahun.
(4) Jumlah Satuan Kredit Profesi dari setiap kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kegiatan ditentukan oleh Organisasi Profesi.
Paragraf 3Registrasi
Pasal 16
Setiap perawat yang akan menjalankan Praktik atau pekerjaannya wajib melakukan registrasi dan memiliki STR Perawat(1) STR Perawat sebagaimana pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil(2) Untuk memperoleh STR Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perawat harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi(3) STR berlaku selama sertifikat kompetensi Perawat masih berlaku.
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara registrasi dan registrasi ulang diatur dengan peraturan konsil
Pasal 18
(1) STR Perawat terdiri atas 3 (tiga) kategori:a. STR vokasi untuk perawat lulus pendidikan Keperawatan vokasi;b. STR Ners untuk perawat lulus pendidikan profesi Ners; danc. STR Ners Spesialis untuk perawat lulus pendidikan profesi Ners
spesialis.(2) Perawat yang mendapatkan STR vokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diberikan sebutan atau gelar Perawat Vokasional Berizin (PVB)
(3) Perawat yang mendapatkan STR Ners sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebutan atau gelar Ners Terregistrasi (NT)
(4) Perawat yang mendapatkan STR Ners Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebutan atau gelar Ners Spesialis Terregistrasi (NST)
Pasal 19
(1) Perawat warga negara Indonesia lulusan pendidikan Keperawatan dari luar negeri yang akan menjalankan Praktik Keperawatan wajib melakukan registrasi dan memiliki STR.
(2) Registrasi Perawat warga negara Indonesia lulusan Pendidikan Keperawatan luar negeri dilakukan setelah proses evaluasi.
(3) Ketentuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Konsil.
Pasal 20
(1) Perawat asing yang akan melaksanakan Praktik Keperawatan di Indonesia wajib melakukan registrasi.
(2) Registrasi Perawat asing dilakukan setelah mengikluti program adaptasi dan evaluasi.
(3) Program adaptasi dan evalusi perawat asing diatur oleh Konsil(4) Perawat asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.
(5) Perawat asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diregistrasi oleh Konsil sesuai dengan ketentuan berlaku
Pasal 21
(1) Perawat asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan Keperawatan yang bersifat sementara di Indonesia diberikan STR Sementara.
(2) STR Sementara pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh STR Sementara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Konsil.
Bagian KeduaPendidikan dan Pelatihan Keperawatan Berkelanjutan
Pasal 22
(1) Pendidikan dan pelatihan Keperawatan berkelanjutan mempunyai tujuan meningkatkan kompetensi Perawat dan dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan Keperawatan berkelanjutan.
(2) Standar Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan diatur sesuai dengan ketentuan organisasi Profesi
Pasal 23
(1) Setiap perawat yang berpraktik wajib meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan Keperawatan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh Organisasi Profesi dalam penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan.
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sarana kesehatan yang memakai jasa Perawat wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi Perawat
BAB IVPENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN
Bagian PertamaUmum
Pasal 24
(1) Praktik Keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga.
(2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
(3) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:a. pelaksanaan asuhan Keperawatan; b. pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan
pemberdayaan masyarakat dalam hal kesehatan; c. pelaksanaan tindakan berdasarkan potensi dan kebutuhan klien; dand. pelaksanaan tindakan Keperawatan komplementer.e. pelaksanaan tindakan medis sesuai dengan permintaan tertulis
tenaga medis (4) Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
meliputi pengkajian, penetapan diagnosa Keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi Keperawatan.
(5) Implementasi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penerapan perencanaan dan pelaksanaan tindakan Keperawatan.
(6) Tindakan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pelaksanaan prosedur Keperawatan, observasi Keperawatan, penyuluhan dan konseling kesehatan.
(7) Praktik Keperawatan di sarana kesehatan adalah asuhan Keperawatan profesional yang diberikan oleh NT atau NST bersama PVB
(8) Ketentuan mengenai rasio dan jumlah tenaga NT atau NST bersama PVB di fasilitas sarana kesehatan diatur dalam peraturan Konsil.
(9) Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan berwenang a. Memberikan obat bebas dan/atau obat bebas terbatas.b. Memberikan penanganan kepada bayi dan anak balita sesuai dengan
Pedoman yang ditetapkan Pemerintah atau Pemerintah Daerahc. Memberikan Imunisasi sesuai Program Pemerintahd. Melakukan khitan oleh perawat yang telah mendapatkan sertifikat
pelatihan.e. Melaksanakan deteksi dini, dan memberikan penyuluhan dan
konseling terhadap penyakit infeksi menular Seksual.f. Mencegah Penyalahgunaan NAPZA melalui informasi dan edukasig. Menyimpan obat-obat emergensi dengan jenis dan jumlah terbatash. Melakukan tindakan penyelamatan kehidupan dalam tim emergensii. Melakukan tindakan peningkatan kesehatan jiwa untuk individu dan
masyarakatj. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencanak. Memberikan pertolongan dan atau tindakan yang dapat mengancam
jiwa individu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
Pasal 25
(1) Dalam melakukan praktik Perawat harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Keahlian dan kewenangan yang dimiliki.
(2) Perawat dapat melakukan tugas pelimpahan tindakan sesuai dengan kompetensinya.
(3) Tugas pelimpahan antar pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis.
(4) Keahlian dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan kompetensi masing-masing kualifikasi Perawat.
(5) Ketentuan mengenai keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Konsil
Pasal 26
(1) Pemberian asuhan Keperawatan harus didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
(2) Ketentuan mengenai pelayanan Keperawataan di fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam peraturan Konsil.
Pasal 27
(1)Perawat dapat melaksanakan penugasan khusus untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah yang tidak diminati, daerah rawan bencana atau mengalami bencana, dan konflik sosial.
(2)Perawat dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kebutuhan kesehatan masyarakat, kompetensi dan kewenangan.
(3)Penugasan yang dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus mengeluarkan keputusan Kepala daerah yang menetapkan kewenangan khusus bagi perawat tersebut.
Pasal 28
Dalam kondisi sebuah daerah tidak mempunyai dokter yang bertugas di daerah tersebut maka Pemerintah Daerah harus memberikan kewenangan kepada Perawat untuk melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan yang ditetapkan dalam sebuah Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 29
(1) Pemerintah daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota dapat menugaskan Perawat tertentu untuk melaksanakan penugasan khusus.
(2) Perawat yang ditugaskan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhak atas pelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerah dalam hal ini yang bertanggung jawab Bupati/ Walikota/ atau Gubernur.
(3) Perawat yang melaksanakan penugasan khusus program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan penyediaan
sarana pelayanan kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas lainnya sesuai standar yang berlaku.
(4) Perawat yang melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai tunjangan khusus di luar gaji yang diterima.
Pasal 30
(1) Pada daerah yang belum memiliki dokter, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menempatkan Perawat dengan pendidikan minimal Diploma III Keperawatan.
(2) Apabila tidak terdapat tenaga Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat menempatkan Perawat dengan pendidikan dibawah Diploma Keperawatan yang telah mengikuti pelatihan.
(3) Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan bagi Perawat yang memberikan pelayanan di daerah yang tidak memiliki dokter.
Pasal 31
(1) Dalam keadaaan Gawat darurat, Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat untuk memberikan pertolongan pertama.
(2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa Klien dan keselamatannya hanya tergantung pada inisiatif Perawat.
(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan bidang keilmuan.
Pasal 32
(1) Dalam menjalankan Praktik Keperawatan yang dikelola secara mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi:a. memiliki tempat praktik, ruangan praktik dan peralatan untuk
tindakan asuhan keperawatan, serta peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di dalam maupun di luar fasilitas sarana kesehatan, yang memenuhi persyaratan lingkungan sehat; dan
b. memiliki sarana, peralatan dan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Ketentuan persyaratan tempat praktik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Konsil.
Bagian KeduaPerijinan
Pasal 33
Perawat yang akan menjalankan praktik wajib memiliki SIPP
Pasal 34
SIPP sebagaimana yang dimaksud pasal 33 diberikan pada PVB, NT, NST sesuai persyaratan yang berlaku.
Pasal 35
(1) SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
(2) SIPP berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui bila masa berlaku habis.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan memperoleh SIPP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Konsil.
Pasal 36
(1) Perawat hanya dapat menjalankan praktik dan / atau kerja paling banyak di 2 (dua) tempat.
(2) Tempat praktik yang dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) untuk fasilitas pelayanan kesehatan serta 1 (satu) untuk tempat pelayanan lainnya yang diselenggarakan secara mandiri
Pasal 37
Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan harus sesuai dengan keahlian yang sesuai kompetensinya.
Pasal 38
Dalam menjalankan praktik mandiri, Perawat wajib memasang papan nama Praktik Keperawatan, yang berisi Nama, STR, SIPP, dan masa berlaku.
Pasal 39
SIPP dinyatakan tidak berlaku karena:a. tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP;b. masa berlakunya habis dan tidak diperbarui;c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin
Pasal 40
Perawat asing hanya dapat menjalankan Praktik Keperawatan di fasilitas sarana kesehatan saja
BAB VKONSIL
Bagian KesatuNama dan Kedudukan
Pasal 41
(1) Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Konsil Keperawatan Indonesia.
(2) Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 42
Konsil berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Bagian KeduaFungsi, Tugas dan Wewenang Konsil
Pasal 43
Konsil mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, pengawasan dan pembinaan Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan.
Pasal 44
(1) Konsil mempunyai tugas:a. Melakukan registrasi perawat; b. Mengesahkan standar pendidikan perawat c. Membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan terkait dengan
praktik perawat.d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketetapan yang
dikeluarkannya. (2) Standar pendidikan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dibuat dan diusulkan oleh Kolegium Keperawatan.
Pasal 45
Dalam menjalankan tugas, Konsil mempunyai wewenang:a. Menyetujui atau menolak permohonan registrasi Perawatb. Menetapkan ada tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu
Keperawatan yang dilakukan Perawat dan menetapkan sanksi;c. Mengesahkan standar pendidikan profesi Keperawatan yang dibuat oleh
kolegiumd. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan program pendidikan profesi
Keperawatan berdasarkan rekomendasi Organisasi Profesi.
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Konsil Keperawatan Indonesia.
Bagian KetigaSusunan Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 47
(1) Susunan pimpinan konsil terdiri dari :a. Ketua merangkap anggotab. Wakil ketua merangkap anggota c. Ketua- ketua Komite merangkap anggota.
(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :a. Komite registrasib. Komite standar pendidikan profesic. Komite praktik Keperawatand. Komite disiplin Keperawatan
(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap anggota.
Pasal 48
(1) Ketua konsil dan ketua komite dipilih oleh dan dari anggota Konsil.(2) Ketua Konsil dan ketua komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus seorang Perawat(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan ketua Konsil dan ketua Komite
diatur dalam peraturan Konsil
Pasal 49
(1) Komite Uji kompetensi dan Registrasi mempunyai tugas untuk melakukan Uji kompetensi dan proses registrasi Keperawatan.
(2) Komite standar pendidikan profesi mempunyai tugas memvalidasi standar pendidikan profesi yang disusun oleh Kolegium Keperawatan.
(3) Komite Praktik Keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan mutu Praktik Keperawatan dan menetapkan kebutuhan praktik Keperawatan.
(4) Komite Disiplin Keperawatan mempunyai tugas melindungi klien melalui pembinaan kepada Perawat dan menentukan ada tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu Keperawatan,
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas komite diatur dalam Peraturan Konsil.
Pasal 50
(1) Keanggotaan Konsil terdiri atas unsur-unsur wakil Pemerintah, Organisasi Profesi, institusi pendidikan, pelayanan, dan wakil masyarakat.
(2) Jumlah anggota Konsil 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:a. Anggota yang ditunjuk adalah 11 (sebelas) orang terdiri dari:
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia 3 (tiga) orang;- Kolegium Keperawatan 1 (satu) orang;- Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan 1 (satu) orang;- Asosiasi rumah sakit 1 (satu) orang; - Asosiasi institusi pelayanan 1 (satu) orang;- Tokoh masyarakat 1 (satu) orang;- Kementerian kesehatan 1 (satu) orang;- Kementerian pendidikan dan kebudayaan 1 (satu) orang- Kementerian Pertahanan Keamanan 1 (satu) orang
b. Anggota yang dipilih adalah 6 (enam) perawat, masing masing 2 perawat dari 3 (tiga) wilayah utama (barat, tengah, timur) Indonesia.
(3) Setiap perawat yang menjadi Pimpinan Konsil wajib mengundurkan diri sebagai pengurus Organisasi Profesi, Kolegium Keperawatan, Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan, dan atau organisasi lain yang dapat mengganggu tugas dan kepentingan Konsil
(4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan amanah Undang-undang
Pasal 51
Masa bakti satu periode keanggotaan Konsil adalah 5 (lima) tahun.
Pasal 52
(1) Anggota Konsil sebelum memangku jabatan terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah.
(2) Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
Saya bersumpah/ berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.
Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu Keperawatan dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan
dan tetap akan menjaga rahasia kecuali jika diperlukan untuk kepentingan hukum.
Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, akan setia, taat kepada Negara Republik Indonesia, mempertahankan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.
Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.“
Pasal 53
Untuk menjadi anggota Konsil seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;b. Warga Negara Republik Indonesia;c. Sehat rohani dan jasmani;d. Memiliki kredibilitas baik di masyarakat;e. Berusia sekurang-kurangnya 30 (empat puluh) tahun dan setinggi-
tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia;
f. Mempunyai pengalaman dalam praktik Keperawatan minimal 7 tahun dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat, kecuali untuk non Perawat;
g. Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan
h. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil.
Pasal 54
(1) Keanggotaan Konsil berakhir apabila :a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota;b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;c. Meninggal dunia;d. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;e. Ketidakmampuan melakukan tugas secara terus-menerus selama 3
(tiga) bulan;f. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam hal anggota Konsil menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari keangotaannya.
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Konsil.
Pasal 55
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris Konsil
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas rekomendasi Konsil
(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Konsil
(4) Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan Konsil
(5) Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan oleh Ketua Konsil
Pasal 56
Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian KeempatTata Kerja
Pasal 57
(1) Setiap keputusan Konsil yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota.
(2) Rapat pleno Konsil dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dilakukan pemungutan suara.
Pasal 58
Pimpinan Konsil harus melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota dan pegawai Konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bagian KelimaPembiayaan
Pasal 59
(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(2) Pembiayaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia.
BAB VIPERAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 60
Pemerintah daerah harus mengurus dan mengatur pengembangan serta peningkatan kualitas perawat demi terpenuhinya hak kesehatan masyarakat daerah.
Pasal 61
Pemerintah harus menyusun program pelatihan Keperawatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.
Pasal 62
Pemerintah daerah harus mengadakan, mendistrusikan perawat secara merata di daerah agar pelayanan kesehatan masyarakat di daerah dapat dilaksanakan dengan baik
Pasal 63
Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran daerah untuk mengembangkan perawat daerah
BAB VIIPENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 64
Pemerintah, Konsil, dan Organisasi Profesi harus membina, mengembangkan dan mengawasi Praktik Keperawatan sesuai dengan fungsi serta tugas masing-masing.
Pasal 65
(1) Pembinaan dan pengembangan Perawat meliputi pembinaan profesi dan karir
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi Perawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kompetensi profesional dan kepribadian
(3) Pemerintah, Konsil dan Organisasi Profesi membina serta mengembangkan kualifikasi dan kompetensi Perawat pada institusi baik pemerintah maupun swasta.
(4) Pembinaan dan pengembangan profesi Perawat dilakukan melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Perawat dan Jenjang Karir Perawat.
(5) Jenjang Karir Perawat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Organisasi Profesi
Pasal 66
Pembinaan, pengembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, diarahkan untuk: a. Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan Perawat.b. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Perawatc. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan yang
dilakukan oleh Perawat;d. Melindungi Perawat terhadap keselamatan dan risiko kerja.
Pasal 67
Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah Perawat PVB, NT, NST
Pasal 68
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perawat yang menyelenggarakan praktik mandiri Keperawatan dapat dilakukan audit Keperawatan oleh Konsil.
Pasal 69
(1) Pemerintah dan / atau Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada :a. Perawat yang berpraktik di sarana Kesehatan yang tidak memiliki
STRb. Perawat menyelenggarakan Praktik keperawatan tidak sesuai
dengan kewenangan yang telah ditentukanc. Perawat yang melakukan pelanggaran Kode Etik Keperawatan yang
diajukan oleh Organisasi profesi.d. Pelanggaran Kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf c
ditentukan oleh Organisasi Profesi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :a. Teguran atau Peringatan b. Penundaan STR atau SIPPc. Pencabutan STR atau SIPP sementarad. Pencabutan STR atau SIPP permanen
(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan Perawat dalam melaksanakan Praktik.
BAB VIIIKETENTUAN PIDANA
Pasal 70
Perawat karena kelalaian dalam tugasnya menyebabkan cacat atau kematian klien dipidana 1 tahun kurungan atau denda maksimal 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah
BAB IXKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71
Konsil paling lambat sudah terbentuk 1 tahun setelah undang-undang ini diundangkan
Pasal 72
Perawat yang telah mempunyai STR dan/atau SIPP masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
Pasal 73
Sebelum Konsil terbentuk dan dapat melaksanakan fungsinya, permohonan untuk memperoleh STR atau SIPP yang masih dalam proses, diselesaikan dengan prosedur yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan
Pasal 74
(1) Perawat lulusan SPK atau SPR yang mempunyai STR Perawat sebelum Undang-undang ini diundangkan dianggap sebagai Perawat vokasi terregistrasi
(2) Perawat lulusan SPK atau SPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan Pendidikan minimal Diploma III paling lambat 10 tahun setelah undang-undang ini diundangkan
Pasal 75
(1) Institusi Pendidikan Keperawatan yang telah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini.
(2) Penyesuaian yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 1 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
BAB XKETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Pada tanggal …………………
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO..... TAHUN ,,,,,,
PENJELASANATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. ..... TAHUN ......TENTANG
KEPERAWATAN
I. UMUM
Perwujudan terhadap kesehatan sebagai salah satu hak dasar dari manusia dilakukan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Pelayanan kesehatan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus diselenggarakan secara bermutu, adil dan merata demi mencapau tujuan pembangunan kesehatan. Upaya pembangunan kesehatan merupakan kegiatan yang terus-menerus, terintegrasi, menyeluruh, terarah, terpadu, dan ditujukan sepanjang rentang kehidupan manusia, baik dalam kondisi sehat maupun sakit.
Salah satu faktor penentu dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan adalah adanya tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu dan berkualitas, yang didalamnya termasuk Perawat. Jadi jelas bahwa keberadaan tenaga kesehatan sangatlah penting. Mereka memiliki peran dan kedudukan yang sangat sentral dan signifikan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut terjadi mulai dari manusia itu lahir sampai menjelang ajal. Pelayanan tersebut dilakukan dengan tujuan mempertahankan derajat kesehatan yang optimal sesuai dengan kondisinya.
Perawat sebagai Profesi mempunyai tanggung jawab moral dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Profesi Perawat tersebut ada karena terdapat pengakuan dari masyarakat sehinga profesi Perawat mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan kewajiban profesi sebagai pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Penyelenggaraan Pelayanan dan/atau Praktik Keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dan saling komplementer dengan pelayanan yang diberikan oleh profesi kesehatan lainnya. Setiap individu Perawat berhak bekerja dimanapun dan berhak untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang setara dengan mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang setara dengan kompetensi yang sama di Negara manapun mereka bekerja yang diatur melalui peraturan dan perundang-undangan.
Perawat di Indonesia, jumlahnya paling banyak bila dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya, sehingga perannya menjadi penentu dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Di era globalisasi dampaknya sangat besar, karena itu para perawat harus dapat bersaing secara profesional. Hal itu bisa dicapai, bila Para perawat terus meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini yang kemudian menjadikan Perawat sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan upaya kesehatan kepada masyarakat yang memiliki peran penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan keahlian,
kompetensi, dan pendidikan yang dimiliki oleh Perawat atau tenaga Keperawatan.
Namun eksistensi Perawat sebagai tenaga kesehatan belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi keberadaannya, padahal Perawat merupakan salah satu komponen dan instrumen utama dalam pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat. Bahkan belum ada suatu perencanaan yang komprehensif mengenai program prioritas pelayanan Keperawatan, yang pada dasarnya meliputi pengembangan sistem pemberian pelayanan Keperawatan professional, pengembangan manajemen kinerja klinik bagi perawat dan bidan, penguatan emergency nursing terkait dengan bencana, pengembangan jenjang karir perawat rumah sakit, revitalisasi Perkesmas di Puskesmas dan jaringannya serta pengembangan pelayanan Keperawatan keluarga.
Sebagai suatu kesatuan dalam pelayanan kesehatan, perlindungan masyarakat sebagai penerima pelayanan, maupun perlindungan tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat menjamin keberadaan tenaga kesehatan terutama perawat dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga Perawat. Keperawatan sebagai profesi mempunyai tanggung jawab moral dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Profesi ada karena ada pengakuan dari masyarakat sehinga profesi mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan kewajiban profesi sebagai pengabdian kepada masyarakat.
Penyelenggaraan Praktik Keperawatan didasarkan pada kewenangan yang diberikan karena keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Tenaga Keperawatan sebagai salah satu komponen utama pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilikinya.
Kehadiran Undang-Undang Tentang Keperawatan ini setidaknya bertujuan untuk memperjelas wewenangan dan hubungan antara Perawat dengan tenaga kesehatan lainnya, melakukan peningkatan kualitas, standarisasi, kompetensi dan sertifikasi Perawat dan Praktik Keperawatan termasuk didalamnya registrasi Perawat, mengusahakan agar terbentuknya kelembagaan Konsil Keperawatan Indonesia yang berfungsi melakukan pengawasan dan standarisasi dan kompetensi Praktik Keperawatan, melakukan perlindungan dan kepastian hukum terhadap profesi Perawat dan Praktik Keperawatan, dan yang terakhir adalah dalam rangka optimalisasi peran pemerintah daerah di dalam pembinaan, pengembangan dan pemberian penghargaan terhadap profesi Perawat.
Sebagai sebuah profesi, tenaga Keperawatan dituntut untuk memberikan pelayanan Keperawatan secara professional dengan kompetensi yang memenuhi standar dan memperhatikan kaidah etik dan moral. Hal ini tentunya bertujuan agar masyarakat terlindungi karena menerima pelayanan dan asuhan Keperawatan yang bermutu dan berkualitas.
Keperawatan sebagai profesi juga memiliki body of knowledge yang jelas berbeda dengan profesi lain, altruistik, memiliki wadah profesi, memiliki standar dan etika profesi, akuntabilitas, otonomi, dan kesejawatan. Perawat juga diharuskan akuntabel terhadap praktik Keperawatan yang berarti dapat memberikan pembenaran terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukan dengan konsekuensi dapat digugat secara hukum apabila tidak melakukan praktik Keperawatan sesuai dengan standar profesi, kaidah etik dan moral.
Salah satu elemen yang berperan penting dalam mendukung Pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dalam kerangka otonomi daerah untuk melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan adalah tenaga eperawatan Namun sayangnya dalam praktIknya di daerah malah terdapat kondisi minimnya perlindungan dan kepastian hukum bagi Perawat ketika melaksanakan praktik Keperawatan di masyarakat.
Hal-hal diatas dapat diterapkan dan terlaksana dengan baik apabila terdapat suatu payung hukum dan produk hukum yang menjadi pedoman serta berfungsi sebagai pengarah bagi tenaga Keperawatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tentunya Undang-Undang Tentang Keperawatan sebagai suatu payung hukum juga bertujuan untuk melakukan unifikasi atau mengintegrasikan strata pendidikan bagi tenaga Keperawatan dan juga untuk meningkatkan kualitas Perawat Indonesia.
II. PASAL PER PASAL
Pasal 1cukup Jelas.
Pasal 2Pada huruf 1, yang dimaksud pengabdian masyarakat terdiri dari perlindungan keselamatan pasien, kemanusiaan, kemanfaatanPada huruf 2, yang dimaksud profesionalisme terdiri dari moral, ilmiahPada huruf 3, yang dimaksud keadilan terdiri dari keadilan, efektif serta efisien
Pasal 3Pada huruf a, Cukup jelasPada huruf b, penyelenggaraan Keperawatan harus mampu memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, merata, terjangkau dan bermutu dalam pelayanan kesehatan tanpa kecuali
Pasal 4Cukup jelas
Pasal 5Cukup jelas. Pendidikan D III Keperawatan yang menghasilkan Perawat ahli madya.
Pasal 6Cukup jelas
Pasal 7Cukup jelas
Pasal 8Cukup jelas
Pasal 9Cukup jelas
Pasal 10Cukup jelas
Pasal 11Cukup jelas
Pasal 12Cukup jelas
Pasal 13Cukup jelas
Pasal 14Cukup jelas
Pasal 15Cukup jelas
Pasal 16Cukup jelas
Pasal 17Cukup jelas
Pasal 18Cukup jelas
Pasal 19Cukup jelas
Pasak 20Cukup jelas
Pasal 21Cukup jelas
Pasal 22Cukup jelas
Pasal 23Cukup jelas
Pasal 24Cukup jelas
Pasal 25Cukup jelas
Pasal 26Cukup jelas
Pasal 27Cukup jelas
Pasal 28Cukup jelas
Pasal 29(1)Cukup jelas(2)Daerah yang tidak memiliki dokter kecamatan atau kelurahan/desa
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.(3)Cukup jelas(4)Cukup jelas
Pasal 30Cukup jelas
Pasal 31Cukup jelas
Pasal 32Cukup jelas
Pasal 33Cukup jelas
Pasal 34Cukup jelas
Pasal 35Cukup jelas
Pasal 36Cukup jelas
Pasal 37Cukup jelas
Pasal 38Cukup jelas
Pasal 39Point a Cukup jelasPoint b Cukup jelasPoint c yang dimaksud dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota atas rekomendasi dari Konsil
Pasal 40Cukup jelas
Pasal 41Cukup jelas
Pasal 42Cukup jelas
Pasal 43Cukup jelas
Pasal 44Cukup jelas
Pasal 45Cukup jelas
Pasal 46Cukup jelas
Pasal 47Cukup jelas
Pasal 48Cukup jelas
Pasal 49Cukup jelas
Pasal 50Cukup jelas
Pasal 51Cukup jelas
Pasal 52Cukup jelas
Pasal 53Cukup jelas
Pasal 54Cukup jelas
Pasal 55Cukup jelas
Pasal 56Cukup jelas
Pasal 57Cukup jelas
Pasal 58Cukup jelas
Pasal 59Cukup jelas
Pasal 60Cukup jelas
Pasal 61Cukup jelas
Pasal 62Cukup jelas
Pasal 63Cukup jelas
Pasal 64Cukup jelas
Pasal 65Cukup jelas
Pasal 66Cukup jelas
Pasal 67Cukup jelas
Pasal 68Cukup jelas
Pasal 69Cukup jelas
Pasal 70Cukup jelas
Pasal 71Cukup jelas
Pasal 72Cukup jelas
Pasal 73Cukup jelas
Pasal 74Cukup jelas
Pasal 75Cukup jelas
Pasal 76Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.... TAHUN .....