ruu advokat dan penjelasan 11 februari 2013 (final koreksi deputi puu)-1
DESCRIPTION
Bagi rekan-rekan advokat yang ingin mengetahui RUU Advokat dan mempelajarinya, silahkan di download dan disebarkan seluas-luasnya supaya menjadi jelas dan terang informasinya.TRANSCRIPT
11 Februari 2013
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
ADVOKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata
kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib,
dan berkeadilan;
b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur
tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat
yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk
terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan
memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan;
c. bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan
bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya perlu
dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi
terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum
masyarakat sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
membentuk Undang-Undang tentang Advokat;
Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa konsultasi
hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima Jasa
Hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang dibentuk oleh Advokat
berdasarkan Undang-Undang ini yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas profesi Advokat.
5. Induk Organisasi Advokat adalah perkumpulan Organisasi Advokat yang
berfungsi sebagai induk dari Organisasi Advokat.
6. Kode Etik Advokat yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman
etika dan perilaku yang harus dilaksanakan oleh Advokat.
7. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang selanjutnya disebut Dewan
Kehormatan adalah organ yang dibentuk oleh Organisasi Advokat yang
bertugas untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik di tingkat
pertama.
8. Majelis Kehormatan Advokat yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan
adalah organ yang dibentuk oleh Induk Organisasi Advokat yang bertugas
untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik di tingkat banding
yang putusannya bersifat final dan mengikat.
9. Advokat Asing adalah Advokat berkewarganegaraan asing yang
menjalankan profesinya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh
Advokat kepada Klien yang tidak mampu.
Pasal 2
Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan asas:
a. keadilan;
b. kepastian hukum;
c. kemandirian;
d. netralitas;
e. profesionalitas;
f. akuntabilitas; dan
g. transparansi.
BAB II
FUNGSI, KEDUDUKAN,
DAN WILAYAH KERJA ADVOKAT
Pasal 3
Advokat berfungsi sebagai pembela kepentingan hukum Klien dan masyarakat
demi kebenaran dan keadilan.
Pasal 4
Advokat berkedudukan sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang bebas
dan mandiri dalam menjalankan profesi mulia, dengan berpegang teguh pada
Kode Etik dan sumpah Advokat untuk penegakan supremasi hukum dan
keadilan.
Pasal 5
Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Advokat berhak:
a. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang
menjadi tanggung jawabnya di dalam dan di luar sidang pengadilan
dengan tetap berpegang teguh pada Kode Etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. menjalankan tugas profesinya dengan bebas untuk membela perkara yang
menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada Kode Etik
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi
pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan
tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menerima honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Klien
yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua pihak;
e. atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas
berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan
perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
f. untuk tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana dalam menjalankan
tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien
dalam sidang pengadilan; dan
g. untuk tidak diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien
oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
Pasal 7
(1) Advokat wajib:
a. memberikan perlakuan yang sama terhadap Klien tanpa membedakan
perlakuan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, antargolongan,
politik, keturunan, atau latar belakang sosial dan budaya;
b. merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari
Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh
undang-undang;
c. memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma dan melaporkan
pelaksanaannya kepada Organisasi Advokat; dan
d. mengenakan atribut dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian
Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 8
(1) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1), Advokat tidak diperbolehkan:
a. memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas
dan martabat profesinya;
b. memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa
sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan
kemerdekaan dalam menjalankan profesinya; dan
c. menjalankan profesi Advokat apabila diangkat menjadi pejabat negara.
(2) Advokat harus melaporkan pengangkatan dirinya sebagai pejabat negara
baik pada saat mulai maupun pada saat selesai menjalankan jabatannya
kepada Organisasi Advokat tempat Advokat tersebut terdaftar.
BAB IV
PENGANGKATAN, SUMPAH ATAU JANJI, DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 9
(1) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Induk Organisasi Advokat.
(2) Setiap orang yang diangkat menjadi Advokat berdasarkan Undang-Undang
ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. bertempat tinggal di Indonesia;
c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
e. mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat dan lulus ujian profesi
Advokat;
f. magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus pada kantor
Advokat;
g. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
h. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas.
(4) Mantan jaksa, polisi, penyidik pegawai negeri sipil, atau hakim dapat
diangkat menjadi Advokat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan telah berhenti dan/atau diberhentikan dengan
hormat secara tetap paling singkat 5 (lima) tahun dari jabatannya.
(5) Mantan jaksa agung, kepala kepolisian Republik Indonesia, hakim agung,
atau hakim konstitusi tidak dapat diangkat menjadi Advokat.
Pasal 10
(1) Pendidikan khusus profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3) huruf e diselenggarakan oleh Organisasi Advokat.
(2) Ujian profesi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) huruf e
diselenggarakan oleh Induk Organisasi Advokat bekerja sama dengan
Organisasi Advokat.
(3) Kurikulum pendidikan khusus profesi Advokat ditetapkan oleh Induk
Organisasi Advokat sesuai dengan standar yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat menjalankan praktiknya dengan
mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat disampaikan oleh Induk
Organisasi Advokat kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja.
(3) Induk Organisasi Advokat mengeluarkan kartu Advokat dalam jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya surat keputusan pengangkatan Advokat.
(4) Induk Organisasi Advokat mengirimkan kartu Advokat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Advokat yang bersangkutan dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya kartu Advokat.
Bagian Kedua
Sumpah atau Janji
Pasal 12
(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah atau berjanji
menurut agamanya dengan sungguh-sungguh yang dipandu oleh
pimpinan Organisasi Advokat tempat Advokat tersebut terdaftar.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai
berikut:
“Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji:
bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai
dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung
dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan
atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa
hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan
hukum dan keadilan;
bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar
pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada
hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau
menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan
kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab
saya sebagai Advokat;
bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau
memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya
merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang
Advokat.
(3) Pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuatkan berita acara oleh Organisasi Advokat yang salinannya
disampaikan kepada Induk Organisasi Advokat dan Mahkamah Agung.
Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 13
(1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi
Advokat berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan atau Majelis
Kehormatan.
(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh Dewan Kehormatan atau Majelis Kehormatan
kepada Induk Organisasi Advokat dan Mahkamah Agung.
Pasal 14
(1) Advokat berhenti dari profesinya secara tetap karena:
a. meninggal dunia;
b. permohonan sendiri; dan
c. diberhentikan.
(2) Advokat diberhentikan dari profesinya secara tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c karena:
a. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima)
tahun atau lebih; atau
b. berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan atau Majelis Kehormatan
karena telah melanggar Kode Etik.
(3) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.
BAB V
ORGANISASI ADVOKAT
Pasal 15
(1) Organisasi Advokat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
Induk Organisasi Advokat.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. berbadan hukum;
b. beranggotakan Advokat;
c. memiliki program kerja dalam bidang pemberian Jasa Hukum dan Jasa
Hukum Secara Cuma-Cuma; dan
d. memiliki kepengurusan dan kegiatan yang aktif paling sedikit 3 (tiga)
cabang kabupaten/kota di setiap provinsi di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pengurus Organisasi Advokat paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang
pimpinan, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang bendahara.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus Organisasi Advokat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dan ditetapkan oleh
Advokat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 16
Pengurus Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pengurus partai
politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Pasal 17
Tugas dan wewenang Organisasi Advokat diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat.
Pasal 18
Anggaran pendapatan dan belanja Organisasi Advokat bersumber dari iuran
anggota dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
(1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan.
(2) Anggota Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Advokat yang telah berpraktik paling singkat 15 (lima belas) tahun;
b. mantan penegak hukum;
c. akademisi; dan
d. tokoh masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota dan tata cara
pengangkatan anggota Dewan Kehormatan diatur dengan Peraturan
Organisasi Advokat.
Pasal 20
(1) Dewan Kehormatan memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode
Etik pada tingkat pertama.
(2) Keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab
pidana jika pelanggaran terhadap Kode Etik mengandung unsur pidana.
Pasal 21
(1) Advokat dapat dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan
12 (dua belas) bulan; atau
c. pemberhentian tetap dari profesinya.
(2) Sebelum Advokat dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepada Advokat yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk
melakukan pembelaan diri.
BAB VI
INDUK ORGANISASI ADVOKAT
Pasal 22
(1) Induk Organisasi Advokat beranggotakan Organisasi Advokat.
(2) Pengurus Induk Organisasi Advokat paling sedikit terdiri atas 2 (dua)
orang pimpinan, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang bendahara
yang berasal dari perwakilan Organisasi Advokat.
(3) Induk Organisasi Advokat membentuk Kode Etik.
(4) Pendanaan untuk menjalankan kegiatan Induk Organisasi Advokat
dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Organisasi Advokat
yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Pengurus Induk Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (2) berasal dari perwakilan setiap Organisasi Advokat.
(2) Perwakilan dari setiap Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah berpraktik sebagai Advokat paling singkat 15 (lima belas) tahun;
b. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
c. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas.
(3) Pengurus Induk Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Untuk pertama kali pengurus Induk Organisasi Advokat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipilih melalui musyawarah nasional
Organisasi Advokat.
Pasal 24
(1) Dalam hal terdapat upaya banding atas perkara pelanggaran Kode Etik,
Induk Organisasi Advokat membentuk Majelis Kehormatan.
(2) Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Advokat yang telah berpraktik paling singkat 20 (dua puluh) tahun;
b. mantan penegak hukum;
c. akademisi; dan
d. tokoh masyarakat.
(3) Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah berpraktik sebagai Advokat paling singkat 15 (lima belas) tahun;
b. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
c. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata cara
pengangkatan anggota Majelis Kehormatan diatur dengan Peraturan
Induk Organisasi Advokat.
Pasal 25
(1) Majelis Kehormatan memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode
Etik pada tingkat banding.
(2) Keputusan Majelis Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab
pidana jika pelanggaran terhadap Kode Etik mengandung unsur pidana.
BAB VII
ADVOKAT ASING
Pasal 26
(1) Advokat Asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik
dan/atau membuka kantor Advokat di Indonesia.
(2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan Advokat Asing sebagai karyawan
atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan
rekomendasi Organisasi Advokat.
(3) Advokat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan
kontribusi secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian
hukum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
mempekerjakan Advokat Asing serta kewajiban memberikan kontribusi
secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 27
Advokat Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tunduk kepada Kode
Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 28
Masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara:
a. melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada Organisasi Advokat jika
terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Advokat;
b. turut serta dalam unsur keanggotaan Dewan Kehormatan; dan/atau
c. memberikan sumbangan kepada Organisasi Advokat.
BAB IX
LARANGAN
Pasal 29
Setiap orang dilarang menjalankan pekerjaan profesi Advokat tanpa memenuhi
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali ditentukan lain
berdasarkan undang-undang.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30
Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat
tanpa memenuhi ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
(1) Advokat yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini.
(2) Pengangkatan sebagai Advokat yang pada saat Undang-Undang ini mulai
berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Pasal 32
Kode Etik dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan yang telah ditetapkan
oleh Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasihat
Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat
Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, dan Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal, pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan masih
tetap berlaku sampai ada Kode Etik dan ketentuan mengenai Dewan
Kehormatan baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.
Pasal 33
(1) Organisasi Advokat yang ada, pada saat Undang-Undang mulai berlaku
harus menyesuaikan dengan persyaratan Organisasi Advokat
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun
sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
(2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Organisasi Advokat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyesuaikan dengan
persyaratan dalam Undang-Undang ini, tidak dapat dikategorikan sebagai
Organisasi Advokat.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4288), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 35
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4288), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 36
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama
2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 37
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
ADVOKAT
I. UMUM
Negara Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan melindungi
segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Prinsip negara
hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 antara lain supremasi hukum, pembagian kekuasaan, pemerintahan
berdasarkan konstitusi, persamaan di hadapan hukum, adanya peradilan
tata usaha negara, perlindungan Hak Asasi Manusia, serta peradilan yang
bebas dan tidak memihak.
Untuk melaksanakan prinsip negara hukum tersebut, diperlukan profesi
Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab selain lembaga
peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.
Profesi Advokat tersebut dilaksanakan melalui pemberian Jasa Hukum
kepada masyarakat. Jasa Hukum yang dapat diberikan oleh Advokat tidak
hanya di dalam pengadilan tetapi juga di luar pengadilan.
Mengingat profesi Advokat merupakan profesi yang mulia (officium nobile),
Advokat berdasarkan Undang-Undang ini, selain memberikan Jasa Hukum
dengan imbalan berupa honorarium, juga dibebani kewajiban untuk
memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak
mampu. Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Advokat tersebut
tidak hanya sekedar sebagai kontribusi dan tanggung jawab sosial Advokat
dalam kaitannya dengan fungsi sosial dari profesi tersebut tetapi lebih
merupakan kewajiban dari Advokat.
Untuk menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta untuk
meningkatkan kualitas profesi Advokat, Advokat diberikan kebebasan yang
seluas-luasnya untuk membentuk Organisasi Advokat berdasarkan
persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Seluruh
Organisasi Advokat tersebut bergabung dalam Induk Organisasi Advokat.
Selanjutnya dalam rangka menegakkan Kode Etik, berdasarkan Undang-
Undang ini, masing-masing Organisasi Advokat membentuk Dewan
Kehormatan yang anggotanya terdiri atas Advokat yang telah berpraktik
paling singkat 15 (lima belas) tahun, mantan penegak hukum, akademisi,
dan tokoh masyarakat. Dewan Kehormatan tersebut memeriksa dan
mengadili perkara pelanggaran Kode Etik pada tingkat pertama.
Jika terhadap perkara pelanggaran kode etik diajukan banding, Induk
Organisasi Advokat membentuk Majelis Kehormatan. Anggota Majelis
Kehormatan terdiri atas Advokat yang telah berpraktik paling singkat 20 (dua
puluh) tahun, mantan penegak hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab
perlu dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang yang mengatur
profesi Advokat sebelum dibentuknya Undang-Undang ini adalah Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun keberadaan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut belum
dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh
karena itu, pembentukan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk
menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Adapun materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain
mengenai pengertian Advokat; fungsi, kedudukan, dan wilayah kerja
Advokat; hak dan kewajiban Advokat; pengangkatan, sumpah atau janji, dan
pemberhentian; Organisasi Advokat; Induk Organisasi Advokat; Advokat
asing; dan partisipasi masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Advokat
harus adil dalam memperlakukan setiap Klien tanpa melihat
perbedaan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa
Advokat harus dapat melindungi Klien dan masyarakat agar
tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh negara atau
penguasa, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa
Advokat mampu bertindak atas dorongan dan kemampuan diri
sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya, yang terlihat
dalam tindakan atau perbuatan nyata guna menghasilkan jasa
hukum yang baik.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah Advokat dalam
menjalankan tugas profesinya bebas dari pengaruh pihak lain.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa
Advokat mampu bertindak sesuai dengan keahliannya
berlandaskan pada Kode Etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap
tindakan hukum Advokat harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada Klien dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas tranparansi” adalah bahwa
setiap tindakan hukum Advokat dan Organisasi Advokat harus
dapat diakses oleh anggota masyarakat dan Klien sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, sebaliknya
Advokat juga berhak untuk memperoleh setiap informasi dari
Pemerintah terhadap penyelenggaraan sistem peradilan.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman,
hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan
harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Dalam hal Advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu
wilayah negara Republik Indonesia, Advokat wajib memberitahukan
kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat, Induk Organisasi
Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat.
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam
menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan Kliennya di
luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi Kliennya pada
dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan
memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan
Klien.
Yang dimaksud dengan “honorarium” adalah imbalan atas Jasa
Hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan
dengan Klien.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas
profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk
membela kepentingan kliennya.
Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang
pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua
lingkungan peradilan.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “atribut” merupakan toga berwarna
hitam, dengan lengan lebar, simare dan bef putih dengan
atau tanpa peci hitam.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Indonesia”
adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai
Advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di
Indonesia. Persyaratan ini tidak mengurangi kebebasan
seseorang setelah diangkat sebagai Advokat untuk
bertempat tinggal dimanapun.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” adalah pegawai
negeri dan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan
tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas
syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan
tinggi ilmu kepolisian.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki
pengalaman praktik yang mendukung kemampuan,
keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya.
Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat
sebagai Advokat dan dapat dilakukan pada lebih dari 1
(satu) kantor Advokat,
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya
praktik kolusi dan nepotisme.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bidang tertentu” antara lain Hak Atas
Kekayaan Intelektual, Pasar Modal, dan Perusahaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pimpinan” adalah ketua dan wakil
ketua.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “mantan penegak hukum” adalah
penegak hukum yang telah berhenti atau diberhentikan
dengan hormat dari instansinya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “akademisi” adalah dosen di
bidang ilmu hukum.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah
seseorang yang dalam kehidupan sehari-harinya penuh
dengan bakti kepada masyarakat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pembelaan diri” adalah hak yang
diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta
sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam
menjalankan profesinya atau kaitannya dengan organisasi
profesi.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hukum asing” adalah hukum dari
negara asalnya dan/atau hukum internasional di bidang bisnis
dan arbitrase.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kontribusi secara cuma-cuma kepada
dunia pendidikan dan penelitian hukum” antara lain menjadi
pengajar dan narasumber.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain orang perseorangan,
kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga
swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “sumbangan” meliputi finansial dan non
finansial.
Pasal 29
Cukup jelas.