final skripsi ke lima siap jilid

8/18/2019 FINAL Skripsi Ke Lima Siap JILID

1/60

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Sejak Indonesia mengalami perubahan dari sistem pemerintahan

Orde Baru menjadi pemerintahan “Orde Reformasi” berbagai hal baru

bermun!ulan. Diantaran"a adalah iklim demokrasi "ang semakin bebas dan

terkadang kebablasan mas"arakat semakin berani menuntut hak dan

mengoreksi pemerintah kebebasan pers "ang sangat leluasa serta relati#

mudahn"a mas"arakat mengajukan pembentukan Daerah Otonomi Baru

$DOB%.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru $DOB% menunjukkan

ke!enderungan "ang meningkat. Berbagai &ila"ah di Indonesia "ang merasa

memiliki kemampuan dan potensi sumber da"a manusia dan sumber da"a

alam menginginkan &ila"ah mereka dimekarkan menjadi pro#insi atau

kabupaten'kota bahkan desa dan kelurahan juga.

Pembentukan DOB ini memba&a dampak positif dan negatif. Dari

segi pela"anan publik pembentukan DOB bisa memperpendek jalur

pela"anan administrasi dan birokrasi bagi mas"arakat fokus perhatian

pemerintah daerah terhadap pembangunan dan pemberda"aan bagi

mas"arakat menjadi lebih baik serta porsi anggaran pembangunan bagi

daerah baru tersebut menjadi relatif lebih besar.

Dampak negatif "ang mun!ul juga ada. Ditinjau dari aspek politik

pembentukan DOB memun!ulkan berbagai tarik ulur kepentingan politik

"ang berimbas pada kondisi stabilitas politik di &ila"ah tersebut. (ondisi


2/60

2

tersebut !enderung men!iptakan instabilitas se!ara makro berupa terjadin"a

konflik hori)ontal maupun konflik #ertikal pada tataran politik lokal.Pembentukan DOB memi!u terjadin"a persoalan tarik ulur

kepentingan politik dan ekonomi. Persoalan tersebut bisa mengemuka dalam

beragam bentuk misaln"a mengenai penentuan batas &ila"ah antara daerah

induk dengan daerah pemekaran maupun pembagian aset antara daerah

induk dengan daerah pemekaran.

*. Pembentukan daerah Otonomi (ota BimaDasar hukum pembentukan (ota Bima adalah +ndang,+ndang

Republik Indonesia -omor 1 /ahun *00* /entang Pembentukan (ota Bima

Di Pro#insi -usa /enggara Barat "ang di undangkan pada tanggal 10 pril

*00* pada masa Presiden 2ega&ati Soekarnoputri1.

Dilihat dari rentang &aktu sejak diundangkann"a ++ -o. 1 /ahun

*00* sampai tahun *013 ini berarti telah berlangsung selama 14 tahun.

Semestin"a dalam kurun &aktu tersebut segala hal "ang diamanatkan oleh

ketentuan +ndang,+ndang tersebut telah tuntas. -amun dalam

pelaksanaann"a terdapat persoalan "ang berkaitan dengan pen"erahan aset

"ang belum tuntas dari Pemerintah (abupaten Bima kepada Pemerintah

(ota Bima. set "ang se!ara nilai ekonomi dan strategis "ang belum

diserahkan menurut berita media !etak ada tiga "aitu Rumah Sakit Daerah

$RSD% Perusahan Daerah ir 2inum $PD2% dan eks Bangunan (antor

Bupati Bima (antor Instansi #ertikal pusat seperti Badan Pertanahan

-asional .*

1++ -o. 1 /ahun *00* /entang Pembentukan (ota Bima. 5embaran -egara -o 4166.

27arian 5ombok Post 8disi Sabtu * -o#ember *01 7al9 *0.


3/60

3

/idak tuntasn"a pen"erahan aset ini menimbulkan dampak se!ara

ekonomi sosial politik dan hukum. Dari aspek ekonomi berlarutn"a

pen"erahan aset ini menimbulkan “masalah” tata kelola aset negara. Se!ara

sosial mas"akarakat sebagai pihak "ang membutuhkan pela"anan

pemerintah dari aset "ang ada tentu menginginkan adan"a kejelasan agar

se!ara administrasi tidak mendapatkan masalah.

Ditinjau dari sudut politik persoalan aset tersebut tentu

menimbulkan akibat se!ara politik pula misaln"a politisasi isu oleh para

pihak "ang berkepentingan. (eadaan ini tentu dapat menimbulkan

instabilitas politik "ang berpengaruh terhadap kehidupan mas"arakat se!ara

umum.

Dampak hukum akibat ketidak jelasan status hukum aset,aset

tersebut tentu ban"ak sekali. 7al ini bisa menjadi persoalan hukum dalam

bentuk gugat menggugat dan atau tuntutan hukum "ang pen"elesaiann"a

panjang. Ini tidak bagus karena akan men"ita &aktu dan tenaga bahkan

bia"a se!ara sia,sia.

Sampai saat ini sebagaian besar status aset penting "ang menjadi hak

Pemerintah (ota Bima belum menemukan pen"elesaian. lasan Pemerintah

(abupaten Bima belum men"erahkan aset,aset tersebut hingga saat ini juga

beragam. Salah satu alasan utama "aitu bia"a penggantian aset,aset tersebut

belum ada dan sumbern"a masih di!ari.

+ntuk mendapatkan dari Pemerintah (ota Bima tentu sulit karena

hal itu harus disiapkan dan diusulkan dalam Ran!angan nggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah $RPBD%. Disisi lain dari nggaran dan

Pendapatan Belanja -egara $PB-% masih belum !ukup.


4/60

4

Penafsiran terhadap perintah ++ 1 /ahun *00* dianggap menjadi

salah satu penghambat pengalihan aset dari (abupaten Bima ke (ota Bima.

7ingga kini aset masih menjadi polemik dan belum bisa dituntaskan antara

dua daerah.

Dari uraian latar belakang di atas telah dilakukan suatu penelitian

mengenai “Implementasi Pengalihan Aset Antara Daerah Induk Dengan

Daerah Pemekaran Dari Perspektif Uu No. 13 ahun !""! #$tudi Di

%a&upaten Bima Dan %ota Bima'( sejak bulan 2aret *01 sampai

dengan bulan gustus *01:.

Dengan demikian hasil penelitian mengenai persoalan aset "ang

berlarut,larut pen"elesaiann"a dan menimbulkan akibat hukum dapat

menjadi salah satu pertimbangan para pihak di kedua pemerintah daerah di

Bima.

B. Permasalahan)Isu Hukum

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut 9

1. pakah pengalihan aset antara Pemerintah (abupaten Bima dan

Pemerintah (ota Bima telah dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh

++ -o. 1 /ahun *00* ;

*. pa saja


5/60

5

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui9

a. Pengaturan dan Dasar hukum pengalihan set dari Daerah Induk ke

Daerah Otonomi Baru.

b.


6/60

6

. 2enggali persoalan mengenai belum tuntasn"a pen"erahan sebagian

aset dari pemerintah (abupaten Bima kepada pemerintah (ota Bima.BAB II

INAUAN PU$A%A

A. $e+arah %ota Bima dan %a&upaten Bima

Sejarah (ota Bima dan (abupaten Bima tidak berdiri sendiri satu

sama lain. (edua &ila"ah pemerintah daerah tersebut se!ara historis

merupakan daerah "ang berasal dari (esultanan Bima. Oleh sebab itu

sejarah kedua daerah tersebut merupakan satu kesatuan "ang tidak

terpisahkan.

Bima atau "ang disebut juga dengan Dana 2bojo telah

mengalami perjalanan panjang dan jauh mengakar ke dalam Sejarah.

2enurut 5egenda sebagaimana termaktub dalam (itab BO $-askah (uno

(erajaan dan (esultanan Bima% kedatangan salah seorang musafir dan

bangsa&an =a&a bergelar Sang Bima di Pulau Satonda merupakan !ikal

bakal keturunan Raja,Raja Bima dan menjadi permulaan masa pembabakan

>aman pra sejarah di tanah ini. Pada masa itu &ila"ah Bima terbagi dalam

kekuasaan pimpinan &ila"ah "ang disebut -!uhi. -ama para -!uhi

terilhami dari nama &ila"ah atau gugusan pegunungan "ang dikuasain"a.4

da lima orang n/uhi "ang tergabung dalam sebuah


7/60

7

menguasai &ila"ah Bima bagian /imur dan -!uhi Doro&uni menguasai

&ila"ah +tara. aman

kerajaan. Pada perkembangan selanjutn"a menjadi sebuah kerajaan besar

"ang sangat berpengaruh dalam per!aturan sejarah dan buda"a -usantara.

Se!ara turun temurun memerintah seban"ak 13 orang raja hingga akhir abad

13.3


8/60

2asa kesultanan berlangsung lebih dari tiga abad laman"a.

Sebagaimana ombak dilautan kadang pasang dan kadang pula surut. 2asa,

masa kesultanan mengalami pasang dan surut disebabkan pengaruh

imperialisme dan kolonialisme "ang ada di Bumi -usantara. Pada tahun

1:1 2 tepat setelah &afatn"a sultan ke,14 "aitu Sultan 2uhammad

Salahudin Bima memasuki >aman kemerdekaan dan status (esultanan

Bima pun berganti dengan pembentukan Daerah S&apraja dan s&atantra

"ang selanjutn"a berubah menjadi daerah (abupaten.

Pada tahun *00* &ajah Bima kembali di mekarkan sesuai

amanat +ndang,undang -omor 1 tahun *00* melaui pembentukan

&ila"ah (ota Bima. 7ingga sekarang daerah "ang terhampar di ujung timur

pulau Sumba&a ini terbagi dalam dua &ila"ah administrasi dan politik "aitu

Pemerintah kota Bima dan (abupaten Bima. (ota Bima saat ini telah

memliki : ke!amatan dan 6 kelurahan.6

B. Persoalan Aset

Soal aset "ang belum bisa dituntaskan di dua daerah tersebut

dipersoalkan oleh massa 5D( S/ISIP. =ika sehari sebelumn"a mereka

menggelar aksi demo di Pemkot Bima (amis $*1'11% massa 5embaga

Dak&ah (ampus ini kembali menggelar aksi "ang sama di kantor Bupati

Bima.

Sumber: http://bimakota.go.id/post/read/24/S!"#$#%-&'(#-)I*#+ Ibid


9/60


10/60

1,

2enguatkan pern"ataan 7 bdul Aahab sisten II Setda

(abupaten Bima Ir. 72 /aufik 7( mengatakan tidak ada upa"a

pemerintah menghambat pengalihan aset. Bahkan menurutn"a pemerintah

(abupaten Bima sedang mengin#entaris aset "ang ada.14

*. Pengaturan Pemindahtanganan Aset

1. Pengaturan Pemindahan set

Se!ara formal pengaturan pemindahtanganan aset diatur dalam

beberapa norma hukum positif di negara kita./ata !ara Pelaksanaan Pen"ertaan 2odal Daerah atas /anah dan'atau

Bangunan9

a% Pengelola mengajukan usul pen"ertaan modal Pemerintah Daerah

atas tanah dan'atau bangunan kepada (epala Daerah disertai alasan

pertimbangan serta kelengkapan dataC

b% (epala Daerah membentuk /im untuk meneliti dan mengkaji usul

"ang

disampaikan oleh pengelolaC

!% pabila (epala Daerah men"etujui atas ren!ana pen"ertaan modal

tersebut selanjutn"a (epala Daerah mengajukan permohonan

persetujuan kepada DPRD untuk menghapus'memindahtangankan

aset tersebut "ang akan dijadikan sebagai pen"ertaan modalC

d% Setelah mendapat persetujuan DPRD (epala Daerah menetapkan

penghapusan terhadap aset tersebut selanjutn"a pengelola

men"iapkan ran!angan Peraturan Daerah tentang Pen"ertaan 2odal

DaerahC

14 Ibid4


11/60

11

e% Setelah Peraturan Daerah ditetapkan. selanjutn"a dilakukan

pen"erahan barang dengan Berita !ara Serah /erima kepada pihak

ketiga selaku mitra pen"ertaan modal daerahC

f% Pelaksanaan pen"ertaan modal sesuai dengan peraturan perundang,

undangan.

g% 5aporan pemindahtanganan diajukan oleh (epala Daerah kepada

2enteri Dalam -egeri selambat,lambatn"a 1: $lima belas% hari

setelah ditetapkan (eputusan Penghapusan.

*. 2anajemen Pengelolaan set

Sebelum melakukan pen"ertaan modal pemerintah daerah

pemerintah daerah harus melakukan manajemen pengelolaan aset berupa9

a% 2elakukan in#entarisasi aset9

- In#entarisasi


12/60

12

- Penetapan -ilai aset sesuai hasil administrasi pen!atatan dan

engelompokan aset "ang ada

- atatan terhadap aset "ang tidak dapat dinilai sesuai dengan

hasil in#entarisasi dan legal audit.

Pengaturan mengenai pengalihan aset diatur dalam “PP -omor 3 /ahun *003”

sebagaimana diuraikan berikut9

. 2elakukan Penilaian atas Barang 2ilik -egara'Daerah

a% Penilaian barang milik negara'daerah dilakukan dalam rangka

pen"usunan nera!a pemerintah pusat'daerah pemamfaatan dan

pemindahtanganan barang milik negara'daerah

b% Penetapan nilai barang milik negara'daerah dalam rangka pen"usunan

nera!a pemerintah pusat'daerah dilakukan dengan berpedoman pada

Standar kuntansi Pemerintahan $SP%

!% Penilaian barang milik negara dilakukan oleh tim "ang ditetapkan

oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai independen "ang

ditetapkan oleh pengelola barang.

d% Penilaian barang milik negara dilakukan oleh tim "ang ditetapkan

oleh gubernur'bupati'&alikota dan dapat melibatkan penilai

independen "ang ditetapkan oleh gubernur'bupati'&alikota.

e% Penilaian barang milik negara'daerah dilaksanakan untuk

mendapatkan nilai &ajar dengan estimasi terendah menggunakan

-=OP.

f% 7asil penilaian ditetapkan oleh pengelola barang untuk barang milik

negara dan gubernur'bupati'&alikota untuk barang milik daerah.

4. Penghapusan atas Barang 2ilik -egara'Daerah9

a% Penghapusan barang milik negara'daerah meliputi9

1% Penghapusan dari daftar barang pengguna dan'atau kuasa

penggunaC


13/60

13

*% Penghapusan dari daftar barang milik negara'daerah.

b% Penghapusan dilakukan apabila barang milik negara'daerah sudah tidak

berada dalam penguasaan pengguna barang dan'atau kuasa pengguna

barang "akniC

1% Penghapusan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari

pengelola barang untuk barang milik negaraC

*% Pengguna barang setelah mendapat persetujuan

gubernur'bupati'&alikota atas usul pengelola barang untuk barang

milik daerah.

% Pelaksanaan atas penghapusan selanjutn"a dilaporkan kepada

pengelola barang.

:. Pemindahtanganan atas Barang 2ilik -egara'Daerah9

a% Pemindahtanganan merupakan tindak lanjut atas penghapusan

barang milik negara'daerah berasal dari pen"ertaan modal

pemerintah pusat'daerah. b% Pemindahtanganan B2D untuk tanah dan'atau bangunan dan selain

tanah dan'atau bangunan "ang bernilai lebih dari Rp

:.000.000.00000 $lima miliar rupiah% setelah mendapat persetujuan

DPRD "ang usulan tersebut diajukakan oleh Eubernur.

!% Pemindahan B2D selain tanah dan'atau bangunan "ang bernilai

sampai dengan Rp. :.000.00000 $lima miliar rupiah% dilakukan oleh

pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur.

3. Pen!atatan set

Pengaturan mengenai pen!atatan set "ang berupa pen"ertaan

modal pemerintah daerah diatur dalam PP Standar kuntasi Pemerintah

sebagaimana berikut ini9

Pen"ertaan 2odal Pemerintah Daerah merupakan aset dalam PP

SP. PP SP men"atakan aset adalah sumber da"a ekonomi "ang


14/60

14

dikuasai dan'atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristi&a

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan'atau sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun mas"arakat

serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber da"a

nonkeuangan "ang diperlukan untuk pen"ediaan jasa bagi mas"arakat

umum dan sumber,sumber da"a "ang dipelihara karena alasan sejarah

dan buda"a. set dikualifikasikan kedalam aset lan/ar dan nonlan/ar.

set lan!ar meliputi kas dan setara kas in#estasi jangka pendek piutang

dan persediaan. set nonlan!ar men!akup aset "ang bersifat jangka

panjang dan aset tak ber&ujud "ang digunakan baik langsung maupun

tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau "ang digunakan

mas"arakat umum. set nonlan!ar diklasifikasikan menjadi in#estasi

jangka panjang aset tetap dana !adangan dan aset lainn"a.

a% Pen!atatan dalam -era!a di kolom set,In#estasi =angka Panjang

,Pen"ertaan 2odal Pemerintah Daerah.

b% Pen!atatan dalam 5aporan rus (as dalam kolom rus (as dari

kti#itas In#estasi rus (as (eluar,Pen"ertaan 2odal Pemerintah

Daerah.

D. Proses dan $tandar Pengelolaan Aset

1. In#entarisasi aset.

In#entarisasi set merupakan kegiatan "ang terdiri dari dua

aspek "aitu in#entarisasi fisik dan "uridis'legal. spek fisik terdiri atas

bentuk luas lokasi #olume'jumlah jenis alamat dan lain,lain. Sedangkan


15/60

15

aspek "uridis adalah status penguasaan masalah legal "ang dimiliki batas

akhir penguasaan. Proses kerja "ang dilakukan adalah pendataan

kodifikasi'labelling pengelompokkan dan pembukuan'administrasi sesuai

dengan tujuan manajemen aset.

*. 5egal audit.

Demikian men"angkut legal audit sebagai lingkup kerja

manajemen aset "ang berupa in#entarisasi status penguasaan aset sistem

dan prosedur penguasaann atau pengalihan aset. Selanjutn"a identifikasi

dan men!ari solusi atas permasalahan legal dan strategi untuk meme!ahkan

berbagai permasalahan legal "ang terkait dengan penguasaan dan

pengalihan aset. 2asalah "ang sering dihadapi dalam legal audit

men"angkut status penguasaan "ang lemah aset dikuasai pihak lain

pemindahan aset "ang tidak termonitor dan lain lain.

. Penilaian aset.

(esatuan kerja lanjutan dari manajemen aset "aitu berupa

kegiatan penilaian aset sebagai upa"a penilaian atas aset "ang dikuasai

pemerintah daerah dan biasan"a kegiatan ini dilakukan oleh konsultan

penilaian independent. 7asil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan

untuk mengetahui nilai keka"aan maupun informasi untuk penetapan harga

bagi aset "ang ingin dijual.

4 Optimalisasi aset.


16/60

16

Selanjutn"a optimalisasi asset merupakan kegiatan untuk

mengoptimalkan potensi fisik lokasi nilai jumlah'#olume legal dan

ekonomi "ang dimiliki asset tersebut. Dalam kegiatan ini aset,aset "ang

dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset "ang memiliki

potensi dan "ang tidak memiliki potensi. set "ang memiliki potensi dapat

dikelompokkan berdasarkan sektor,sektor unggulan "ang dapat menjadi

tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional baik dalm jangka

pendek menengah maupun jangka panjang. +ntuk menentukan hal tersebut

harus terukur dan trnsfaran sedangkan aset "ang tidak dapat dioptimalkan

harus di!ari faktor pen"ebabn"a apakah faktor permasalahan legal fisik

nilai ekonomi "ang rendah ataupun faktor lainn"a sehingga setiap aset

nantin"a memberikan nilai tersendiri. 7asil akhir dari tahapan ini adalah

rekomendasi "ang berupa sasaran strategi dan program untuk

mengoptimalkan aset "ang dikuasai.

:. Penga&asan dan pengendalian.

(emudian sebagai kegiatan akhir dari manajemen aset "aitu

penga&asan dan pengendalian dan hal ini sering menjadi bahan hujatan

terhadap Pemda saat ini. Sarana "ang paling efektif untuk meningkatkan

kinerja aspek ini adalah pengembanan SI2. 2elalui SI2 transparansi

kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adan"a

kekha&atiran akan penga&asan dan pengendalian "ang lemah. Dalam

SI2 keempat aspek di atas diakomodasi dalam sistem dengan menambah


17/60

17

aspek penga&asan dan pengendalian. Demikian setiap penanganan terhadap

suatu aset termonitor jelas mulai dari lingkup penanganan hingga siapa

"ang bertanggungja&ab menanganin"a. 7al ini akan diharapkan

meminimalkan ((- dalam pelaksanaan pela"anan oleh Pemda.

3. (atagori set

Dalam Peraturan Pemerintah -omor *: tahun *00: tentang

Standar kuntansi Pemerintah $SP% pern"ataan nomor 3* aset

dikatagorikan ke dalam aset lan!ar dan non lan!ar. Sesuai kategori dalam

ketentuan ini maka aset tetap dikategorikan sebagai aset non lan!ar. Dalam

pern"ataan 33 disebutkan aset tetap meliputi tanah peralatan mesin gedung

dan bangunan jalan irigasi dan jaringan aset tetap lainn"a dan konstruksi

dalam pengerjaan. Salah satu dari 5aporan Pertanggungja&aban (epala

Daerah adalah -era!a. 2enurut 7alim nera!a adalah laporan keuangan

"ang disusun se!ara sistematis untuk menunjukkan posisi akti#a utang dan

modal perusahaan pada suatu saat tertentu. 2enurut PP -o.11 *001 nera!a

adalah nera!a "ang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah

se!ara bertahap sesuai dengan kondisi masing,masing pemerintah.1:

Sebagai laporan kepala daerah beberapa elemen nera!a terdiri

dari $a% akti#a lan!ar $b% akti#a tetap $!% ke&ajiban lan!ar $d% ke&ajiban

15 %alim 2,11. Sistem elapora &euaga emda 'leh &epala

aerah. embaug ogakarta.


18/60

1

jangka panjang $e% ekuitas. =adi akti#a tetap dan persediaan merupakan

elemen penting dalam pen"usunan nera!a.13

kti#a tetap adalah akti#a berujud "ang diperoleh dalam bentuk siap

pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu "ang digunakan dalam

operasi entitas pemerintah tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka

kegiatan normal entitas pemerintah dan mempun"ai masa manfaat lebih

dari satu tahun. 1?

Persediaan adalah semua barang milik entitas pemerintah daerah

"ang disimpan di gudang atau tempat pen"impanan lain oleh entitas

pemerintah daerah "ang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional entitas pemerintah daerah. =enis barang "ang termasuk dalam

kelompok sediaan ini ialah9 $a% sediaan barang $b% sedian barang habis

pakai $!% sediaan suku !adang $d% dan sebagain"a.16

Persediaan adalah barang pakai habis "ang diperoleh dengan

maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan

di!atat pada akhir periode akuntansi "ang dihitung berdasarkan hasil

in#entarisasi fisik persediaan. Barang Persediaan adalah Barang milik

daerah "ang termasuk barang persediaan adalah barang "ang disimpan

dalam gudang tertutup maupun terbuka atau ditempat pen"impanan

lainn"a

16 )astia 2,,1. era0a &euaga. eerbit ipta "akarta.17 ibid

1 ibid


19/60


20/60

2,

d% Commonity asset sebenarn"a adalah aset milik pemerintah dimana

penggunaan aset tersebut se!ara terus menerus umur ekonomis atau

umur gunan"a tidak ditetapkan dan terkait pengalihan "ang terbatas

$tidak dapat dialihkan%. ontoh aset ini adalah musium kuburan

rumah ibadah dan sebagain"a.

Sejalan dengan hal tersebut Budisusilo men"ebutkan bah&a

aset tetap adalah aset "ang ber&ujud "ang mempun"ai masa manfaat

lebih dari 1* bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau

dimanfaatkan oleh mas"arakat umum. set tetap "ang tidak digunakan

untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset

tetap dan harus disajikan di pos aset lainn"a.*0

Dapat dijelaskan pula katagori aset operasional sesuai dengan kaidah

internasional adalah 9*1

1% /anah "ang termasuk spesial propertiC

*% Rumah tinggal dinasC

% Perumahan lainn"aC

4% Bangunan kantorC

:% SekolahC

3% PerpustakaanC

?% Eedung olah ragaC

6% 5apangan golfC

% 2essC

2, ibid21 ibid


21/60

21

10% 2useumC

11% BengkelC

1*% (uburanC

1% /empat parkirC

14% Peralatan kendaraanC

1:% 2esinC

13% (omputer perabotan dan peralatan kantor.

Pada tahun *00* &ajah Bima kembali di mekarkan sesuai amanat

+ndang,undang -omor 1 tahun *00* melaui pembentukan &ila"ah (ota

Bima. 7ingga sekarang daerah "ang terhampar di ujung timur pulau

Sumba&a ini terbagi dalam dua &ila"ah administrasi dan politik "aitu

Pemerintah kota Bima dan (abupaten Bima. (ota Bima saat ini telah

memliki : ke!amatan dan 6 kelurahan.**

Soal aset "ang belum bisa dituntaskan di dua daerah tersebut

dipersoalkan oleh massa 5D( S/ISIP. =ika sehari sebelumn"a mereka

menggelar aksi demo di Pemkot Bima (amis $*1'11% kemarin massa

5embaga Dak&ah (ampus ini kembali menggelar aksi "ang sama di kantor

Bupati Bima.*

2enja&ab tuntutan massa 5D( S/ISIP Pelaksana /ugas $Plt%

Sekda (abupaten Bima Drs 7 bdul Aahab mengaku berbagai upa"a telah

mereka lakukan men"elesaikan masalah aset tersebut. Bahkan katan"a

22 Sumber: http://bimakota.go.id/post/read/24/S!"#$#%-&'(#-)I*#23 Ibid


22/60

22

pemerintah pro#insi sampai turun tangan mempertemukan dua pemerintah.

“Sudah tiga kali pemerintah (abupaten dan (ota Bima berunding. -amun

belum ada titik temu karena beda manfsirkan aturan itu” jelasn"a.*4

2enurut pria "ang juga merangkap sisten I (abupaten Bima ini

Pemerintah (ota menafsirkan pengalihan aset begitu saja tanpa ada

kompensasi. Sementara Pemerintah kabupaten justru menafsirkan

sebalikn"a. “+ntuk men"elesaikan soal aset ini harus ada komitmen antara

dua pemerintah. pakah ada kompensasi atau tidak” katan"a.*:

Bagaimanapun katan"a aset sangat berarti bagi pembangunan

ibukota (abupaten Bima "ang abru. palagi bia"a pembangunan

diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp 600 miliar. Ini "ang perlu

dibi!arakan lebih lanjut” akun"a.*3

(arena persoalan ini belum bisa dituntaskan pemerintah (abupaten

Bima berniat melakukan uji material terhadap ++ tersebut ke 2ahkamah

(onstitusi $2(%. gar masalah aset tidak berlarut larut dan merugikan salah

satu pihak. “(ita akan perjelas dulu tentang penafsiran undang,undang

tersebut” jelasn"a.*?

2enguatkan pern"ataan 7 bdul Aahab sisten II Setda

(abupaten Bima Ir 72 /aufik 7( mengatakan bah&a tidak ada upa"a

pemerintah menghambat pengalihan aset. Bahkan menurutn"a pemerintah

(abupaten Bima sedang mengin#entaris aset "ang ada.*6

24 Ibid25 Ibid

26 7arian 5ombok Post 8disi Sabtu * -o#ember *01 7al9 *0.27 Ibid2 Ibid


23/60

23

BAB III

,E0DE PENELIIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif "ang umum dilakukan

pada penelitian,penelitian bidang hukum "akni 2etode -ormatif,8mpiris.

A. enis Penelitian

=enis penelitian ini adalah 8mpiris. 2etode penelitian hukum

empiris adalah suatu metode penelitian hukum "ang berfungsi untuk melihat

hukum dalam artian n"ata dan meneliti bagaimana bekerjan"a hukum di

lingkungan mas"arakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang

dalam hubungan hidup di mas"arakat maka metode penelitian hukum empiris

dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bah&a

penelitian hukum "ang diambil dari fakta,fakta "ang ada di dalam suatu

mas"arakat badan hukum atau badan pemerintah..


24/60

24

Penelitian hukum 8mpiris bermula dari ketentuan hukum positif

tertulis "ang diberlakukan pada peristi&a hukum in concreto dalam

mas"arakat sehingga dalam penelitiann"a selalu terdapat gabungan dua

tahap kajian "aitu9*

1% /ahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif "ang berlaku

*% /ahap kedua adalah penerapan pada peristi&a in concreto guna men!apai

tujuan "ang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat di&ujudkan

melalui perbuatan n"ata dan dokumen hukum. 7asil penerapan akan

men!iptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan, ketentuan

hukum normatif "ang dikaji telah dijalankan se!ara patut atau tidak.

B. ,etode Pendekatan

1. 2etode

2etode "ang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 melakukan

telaah terhadap implementasi pelaksanaan +ndang,+ndang -o. 1 tahun

*00* tentang Pembentukan (ota Bima

*. 2etode Pendekatan (onseptual

Di dalam penelitian skripsi ini akan menggunakan Pendekatan

(onseptual "aitu melalui pendekatan doktrin,doktrin serta pandang,

pandangan "ang berkembang didalam ilmu hukum "ang ada

hubungann"a dengan tata kelola aset daerah.

. 2etode Pendekatan Sosiologis.

Di dalam penelitian ini akan menggunakan Pendekatan Sosiologis

"aitu melihat hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala,gejala

sosial lainn"a "ang n"ata terjadi di dalam mas"arakat.

*. enis dan $um&er Data

1.=enis Data

a% Data primer

2+ Ibid


25/60

25

Data primer "aitu data "ang diperoleh langsung dari sumber

pertama.0

b% Data Sekunder

Data sekunder adalah data "ang diperoleh melalui bahan

kepustakaan. =enis data sekunder dalam penelitian ini "aitu 9

1% Bahan 7ukum Primer

dalah informasi dan data "ang diperoleh dari Pemerintah

(ota Bima serta Pemerintah (abupaten Bima berupa

dokumen resmi dan tidak resmi se!ara tertulis $hard !op"%

maupun digital berupa file. Bahan hukum primer ini

merupakan informasi "ang ada kaitann"a dengan persoalan

aset diantara kedua pihak pemerintahan daerah di (ota Bima

dan (abupaten Bima.

*% Bahan 7ukum Sekunder

Bahan hukum "ang diperoleh dari buku,buku makalah,

makalah hasil seminar majalah,majalah ilmiah referensi

internet dan lain,lainn"a "ang diperoleh dari dokumen resmi

lainn"a.

*. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data "ang diperoleh bersumber dari 9

a% 7asil Sur#e" dan &a&an!ara 5apangan

Data "ang diperoleh dari penelitian "ang dilakukan di lapangan

"aitu dari para pihak "ang memiliki kompetensi dan otoritas di

Pemerintah (ota Bima dan (abupaten Bima.

b% (epustakaan

Data "ang men!akup dokumen,dokumen resmi seperti buku,

buku hasil penelitian "ang ber&ujud laporan dan sebagain"a.

D. eknik Pengumpulan Data

3,miruddin dan >ainal sikin Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Erafindo

Persada 9 =akarta *004 hlm. 0


26/60

26

1. /eknik Pengumpulan Data Primer

Data "ang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dengan !ara 9

a% 2e&a&an!arai birokrat dan mas"arakat "ang dinilai memiliki

kapasitas dan pengetahuan tentang aset "ang pemerintah (ota

Bima dan (abupaten Bima.

b% 2elakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian "ang

merupakan aset "ang dipersoalkan oleh kedua pemerintah

daerah.

*. /eknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan !ara mengumpulkan data dan

informasi "ang ada di badan arsip daera atau satuan kerja "ang

ber&enang dengan pengelolaan aset daerah dikedua pemerintahan

daerah. Data sekunder juga diperoleh dari sumber,sumber lain "ang

berhubungan dengan objek penelitian.

E. Analisis DataBerdasarkam pokok,pokok masalah "ang menjadi nob"ek penelitian

ini maka materi,materi "ang ada dapat disesuaikan sesuai kebutuhan "ang

substantif dengan orientasiu'sasaran untuk menja&ab atas pokok masalah

tersebut.

7al ini dilihat keterkaitann"a dengan masalah bagaimana pengaturan

pengalihan aset sebagai materi pembahasan "ang dapat menggambarkan

uraian materi antara "ang seharusn"a dengan kenn"ataann"a

Semua data "ang diperoleh di susun dan ditabulasi serta dilakukan

sortir sesuai dengan tujuan penelitian. 7asil sortir dan tabulasi ini kemudian

dilakukan analisa dan pembahasan sehingga diperoleh kesimpulan dan saran

untuk menja&ab permasalahan dalam penelitian ini.


27/60

27

BAB I

PE,BAHA$AN

A. Pengaturan Pengalihan Aset

1. Polemik Pen2erahan Aset

Polemik mengenai pen"erahan aset Pemerintah (abupaten Bima

ke Pemerintah (ota Bima "ang kini sudah tiga belas tahun tahun masih

saja belum menemui titik terang. 7ingga saat ini proses pen"erahan aset

se!ara totalitas masih menemui berbagai terkendala meskipun pada a&al,

a&al pembentukan Pemkot Bima sudah ada sebagian aset Pemkab Bima

"ang diserahkan seperti Puskesmas sekolah kantor !amat dan gedung

Paruga -ae. Sedangkan bentuk aset lainn"a seperti kantor Bupati Bima

kantor DPRD kantor Dinas'Badan RS+D Bima dan sejumlah aset tanah

lainn"a belum juga diserahkan. -ampakn"a proses pen"erahan aset ini

tidak semudah membalikkan telapak tangan karena ban"ak aspek "ang

harus dikaji. dan"a pertemuan bersama antara pihak eksekutif maupun

legislatif "ang berada di (abupaten Bima maupun di (ota Bima sangat

diharapkan dalam kerangka membangun komunikasi "ang baik di kedua

pemerintahan tersebut.


28/60

2

nggota (omisi B DPRD (ota Bima dari ulkarnain dan membi!arakan pen"erahan aset ini se!ara baik,baik.

Diharapkan agar Aalikota Bima lebih bersikap arif dan bijaksana men"i,

kapi hal ini” harapn"a.

lfian mengibaratkan bah&a (ota Bima adalah Hanak @ dan

(abupaten Bima merupakan Hinduk @,n"a. Se"ogian"a ungkapn"a sebagai

31 a8a0ara #l9a Idra ira8a. #ggota $ )ima. *aret 2,15


29/60

2+

anak harus pun"a inisiatif lebih dahulu untuk mengajak dan duduk bersama

agar permasalahan pen"erahan aset ini !epat terselesaikan.

Sementara itu salah satu anggota (omisi III DPRD (abupaten

Bima Drs. 7. 2ustahid 7. (ako juga mengakui bah&a persoalan aset ini

sudah dibi!arakan sejak lama namun belum menemui titik terang. +ntuk

itu katan"a dibutuhkan komunikasi dan koordinasi antara dua

pemerintahan baik (abupaten Bima maupun (ota Bima agar dapat

men"elesaikann"a se!ara baik,baik.”Gang dipikirkan sekarang bagaimanaPemerintah (abupaten Bima segera men"erahkan aset tersebut dengan

ketentuan agar kedua pemerintahan ini bisa saling memberikan kontribusi.

Bupati Bima juga harus pun"a niat baik untuk mau men"erahkan aset

(abupaten se!ara total kepada (ota Bima dengan !atatan saling membe,

rikan konstribusi” u!apn"a. +pa"a pen"erahan aset itu tutur 2ustahid

baru akan ter&ujud apabila kedua pemerintahan ini telah bermediasi dan

duduk bersama. Bahkan untuk memper!epat proses pen"erahan aset ini

kedua pemerintahan bisa saja meminta pihak Pro#insi -/B untuk

memfasilitasi sehingga per!epatan pen"erahan aset ini segera terlaksana.

*. Pendapat Responden 2engenai 2asalah set Gang /idak Diserahkan

Pemerintah (abupaten $Pemkab% Bima dinilai tidak memiliki itikad

baik terhadap Pemerintah (ota $Pemkot% Bima. Pasaln"a hingga saat ini

tahun *01: akhir sejumlah aset milik Pemkab "ang ada di &ila"ah (ota

Bima belum diserahkan sepenuhn"a.”Sejauh ini sa"a belum melihat

Pemkab Bima melakukan upa"a pen"erahan aset kepada Pemkot Bima.

Seharus itu sudah dilakukan” jelas (etua


30/60

3,

$


31/60

31

Ia berharap Pemkab Bima bisa memahami keinginan Pemkot Bima.

(erena semua itu untuk kemajuan Dana 2bojo sendiri. “Sa"a "akin

kedepan Pemkot Bima juga akan membatu proses permbangunan di

Pemkab Bima” pungkasn"a. :

B. Pengalihan set 2enurut (etentuan PP -o. 3 /ahun *003

dapun pengaturan mengenai pengalihan aset diatur dalam

“PP -omor 3 /ahun *003” se!ara detail memang ban"ak penjelasann"a.

7al ini bisa dimaklumi mengingat Peraturan Pemerintah merupakan

norma hukum "ang berada di ba&ah +ndang +ndang "ang bersifat

menjelaskan se!ara operasional berbagai hal "ang tidak termuat di dalam

ketentuan undang,undang.

(etentuan tata !ara pengalihan aset "ang dibuat dalam undang,undang -o.

1 tahun *00* dijabarkan lebih rin!i dalam PP -o. 3 tahun *003 sebagai

Pengaturan mengenai pen!atatan set "ang berupa pen"ertaan modal

pemerintah daerah diatur dalam PP Standar kuntasi Pemerintah

sebagaimana berikut ini9

Pen"ertaan 2odal Pemerintah Daerah merupakan aset dalam PP

SP. PP SP men"atakan aset adalah sumber da"a ekonomi "ang

dikuasai dan'atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristi&a

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan'atau sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun mas"arakat serta

dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber da"a nonkeuangan "ang

diperlukan untuk pen"ediaan jasa bagi mas"arakat umum dan sumber,

35 Ibid


32/60

32

sumber da"a "ang dipelihara karena alasan sejarah dan buda"a. set

dikualifikasikan kedalam aset lan/ar dan nonlan/ar. set lan!ar meliputi

kas dan setara kas in#estasi jangka pendek piutang dan persediaan. set

nonlan!ar men!akup aset "ang bersifat jangka panjang dan aset tak

ber&ujud "ang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk

kegiatan pemerintah atau "ang digunakan mas"arakat umum. set

nonlan!ar diklasifikasikan menjadi in#estasi jangka panjang aset tetap

dana !adangan dan aset lainn"a.

a. Pen!atatan dalam -era!a di kolom set,In#estasi =angka Panjang

,Pen"ertaan 2odal Pemerintah Daerah.

b. Pen!atatan dalam 5aporan rus (as dalam kolom rus (as dari

kti#itas In#estasi rus (as (eluar,Pen"ertaan 2odal

Pemerintah Daerah.

. In#entarisasi set

1. Pengertian In#entarisasi

In#entarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan

pen!atatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah

$Permendagri 1?'*00? pasal 1 a"at 1%.

In#entarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan

perhitungan pengurusan pen"elenggaraan pengaturan pen!atatan data

dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian $ Soleh habib

dkk *010 9 160 %.

In#entarisasi aset terdiri atas dua aspek "aitu in#entarisasi fisik

dan "uridis'legal. spek fisik terdiri atas bentuk luas


33/60

33

lokasi#olume'jumlah jenis alamat dan lain,lain. Sedangkan aspek

"uridis adalah status penguasaan masalah legal "ang dimiliki batas akhir

penguasaan dan lain, lain. Proses kerja "ang dilakukan adalah pendataan

kodifikasi' labelling pengelompokan dan pembukuan' administrasi

sesuai dengan tujuan manajemen aset $ Siregar *004 9 :16%.

In#entarisasi merupakan kegiatan pen!a!ahan (opname) fisik

dan administratif barang "ang meliputi pendapatan pen!atatan

pendaftaran dan pelaporan hasil in#entarisasi tersebut. In#entarisasi

dilakukan untuk mengetahui jumlah nilai dan kondisi barang milik

negara' daerah pada suatu saat tertentu $ Pusdiklat Spimnas *01 9 *4%.

In#entarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan

perhitungan pengurusan pen"elenggaraan pengaturan pen!atatan data

dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. $Peraturan

2enteri Dalam -egeri -omor 1? /ahun *00?94%

dapun pengertian Barang 2ilik Daerah sebagaimana "ang

diatur dalam Pasal butir 1 huruf ab dan butir * huruf a b ! d

Peraturan 2enteri Dalam -egeri -omor 1? /ahun *00? tentang

Pedoman /eknis Pengelolaan barang 2ilik Daerah bah&a Barang 2ilik

Daerah adalah Barang "ang dibeli atau diperoleh atas beban PBD

barang "ang berasal dari perolehan lainn"a "ang sah. Barang

sebagaimana dimaksud meliputi 9

a% Barang "ang diperoleh dari hibah'sumbangan atau "ang sejenisC

b% Barang "ang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian'kontrakC


34/60

34

!% Barang "ang diperoleh berdasarkan ketentuan undang,undangC atau

d% Barang "ang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan "ang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. $Pasal Peraturan 2enteri

Dalam -egeri -omor 1? tahun *00? 9 3%.

Pada dasarn"a Pejabat Pengelola Barang 2ilik Daerah adalah

(epala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik

daerah ber&enang dan bertanggungja&ab atas pembinaan dan

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. (epala Daerah dibantu

oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola (epala Biro'Bagian

Perlengkapan'+mum'+nit pengelola barang milik daerah selaku

pembantu pengelola (epala S(PD selaku pengguna (epala +nit

Pelaksana /eknis Daerah selaku kuasa pengguna Pen"impan barang

milik daerah dan Pengurus barang milik daerah.

Barang 2ilik daerah dimaksud dapat berupa barang bergerak

dan barang tidak bergerak "ang semua keberadaann"a di semua tempat

tidak terbatas han"a ada pada pemerintah daerah atau lembaga namun

juga "ang berada pada Badan +saha 2ilik Daerah $B+2D% atau bentuk,

bentuk kelembagaan lainn"a "ang belum ditetapkan statusn"a menjadi

keka"aan daerah "ang dipisahkan.

Barang 2ilik Daerah "ang dipisahkan adalah barang daerah

"ang pengelolaann"a berada pada Perusahaan Daerah atau B+2D

lainn"a "ang anggarann"a dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah

atau B+2D lainn"a.


35/60

35

*. Pengertian Pentingn"a Penatausahaan Barang 2ilik Daerah

Istilah Barang 2ilik Daerah atau set Daerah sebagaimana ter!antum

pada Peraturan Pemerintah -omor :6 /ahun *00: sering kali digunakan

bergantian dengan istilah lain "aitu keka"aan daerah atau barang milik

daerah. Dengan demikian barang milik daerah atau aset daerah atau

keka"aan daerah adalah semua barang "ang dibeli atau diperoleh atas

beban PBD atau berasal dari perolehan lainn"a "ang sah.

Barang 2ilik Daerah atau aset Daerah merupakan salah satu sumber

pembia"aan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan

di daerah. Pendapatan sli Daerah $PD% salah satun"a berasal dari hasil

pengelolaan keka"aan daerah "ang tidak dipisahkan.

Penerimaan hasil penjualan keka"aan $aset% daerah "ang dipisahkan

dapat berupa penjualan perusahaan 2ilik Daerah $B+2D% penjualan

aset milik pemerintah daerah "ang dikerjasamakan dengan pihak ketiga

atau hasil di#estasi pen"ertaan modal pemerintah daerah. Oleh karena

barang milik daerah atau aset daerah merupakan salah satu sumber

pembia"aan dan Pendapatan sli Daerah $PD% maka harus dikelola

dengan baik agar dapat memberikan manfaat "ang sebesar,besarn"a

bagi mas"arakat luas.

. 5andasan 7ukum Penatausahaan Barang 2ilik Daerah $B2D%


36/60

36

Pedoman Penatausahaan Barang 2ilik Daerah perlu disempurnakan.

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka

pen"elenggaraan pemerintahan dan pela"anan mas"arakat harus dikelola

dengan baik dan benar "ang pada gilirann"a dapat me&ujudkan

pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan peraturan,

peraturan sebagai berikut 9

a% Peraturan Pemerintah -omor 03 /ahun *003 tentang Pengelolaan Barang

2ilik -egara ' Daerah.

Dalam Peraturan pemerintah ini diatur pejabat "ang melakukan

pengelolaan barang milik -egara'Daerah. Dalam pengelolaan milik

-egara menteri keuangan adalah pengelola barang menteri'pimpinan

lembaga adalah pengguna barang dan kepala kantor satuan kerja adalah

kuasa pengguna barang. Sedangkan dalam pengelolaan barang milik

daerah gubernur'bupati'&alikota adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan barang milik daerah sekretaris daerah adalah pengelola

barang dan kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna

barang.

b% Peraturan 2enteri Dalam -egeri -omor 1? /ahun *00? tentang

Pedoman /eknis Pengelolaan Barang 2ilik -egara'Daerah.

Pengelola barang milik daerah selanjutn"a disebut pengelola adalah

pejabat "ang ber&enang dan bertanggung ja&ab melakukan koordinasi

pengelolaan milik daerah. Pembantu pengelola barang milik daerah

disebut pembantu pengelola adalah pejabat "ang bertanggung ja&ab


37/60

37

mengkoordinir pen"elenggaraan pengelolaan barang milik daerah "ang

ada pada satuan kerja perangkat daerah.

Peraturan 2enteri Dalam -egeri -omor 1? /ahun *00?

tentang pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah

agar pelaksanaan pengelolaan asset daerah dapat dilakukan dengan baik

dan benar sehingga dapat di!apai efekti#itas dan efisiensi pengelola asset

daerah hendakn"a berpegang teguh pada asas, asas sebagai berikut 9

a%


38/60

3

Selanjutn"a dikemukakan bah&a maksud dikeluarkann"a pedoman

teknis tersebut adalah untuk men"eragamkan langkah dan tindakan "ang

diperlukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan barang daerah sesuai

dengan peraturan perundang,undangan.

Pentingn"a pengelolaan barang milik daerah agar dapat diketahui

kejelasan status kepemilikan B2D in#entarisasi keka"aan daerah dan masa

pakai B2D optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan

PD antisipasi kondisi B2D dalam fungsi pela"anan publik pengamanan

barang daerah dasar pen"usunan nera!a serta ke&ajiban untuk melaporkan

kondisi dan nilai B2D se!ara berkala.

2anfaat pengelolaan Barang 2ilik Daerah adalah guna

meningkatkan pengurusan dan akuntabilitas meningkatkan manajemen

la"anan meningkatkan manajemen resiko "aitu menganalisis kemungkinan

dan konsekuensi dari kegagalan aset dan meningkatkan efisiensi keuangan.

D. Daftar Aset Pemerintah %a&upaten Bima

set "ang dimiliki oleh Pemerintah (abupaten Bima terdiri atas

beberapa ma!am "ang bisa dikelompokkan pada kriteria9 in#entaris tanah

dan bangunan rumah dinas kantor dan berbagai aset lainn"a "ang tersebar

diberbagai &ila"ah ke!amatan "ang ada termasuk "ang masih berada di

&ila"ah (ota Bima.


39/60

3+

Daftar aset Pemerintah (abupaten Bima "ang berada di &ila"ah

hukum Pemerintah (ota Bima berdasarkan jenis penggunaan tanah sangat

ban"ak sebagai berikut93

1.(antor Bupati (abupaten Bima

*.Rumah =abatan Bupati Bima

.Rumah =abatan Sekda

4.Eedung Islami! enter

:.Eedung ip Room Bandara

3.Eedung (antor (orpri

?.Eedung Olah Raga Raba

6.Eedung (oni Bima

.Eedung Paruga -ae

10.Eedung Aisma Daerah'2ess Pemda

11.Eedung Dharma Aanita (ab. Bima Prop. -tb

1*.Eedung (antor BPD abang Bima

1.Eedung (antor Sekretariat P((

14.Eedung Eedung (&artir Daerah Pramuka

1:.Bumi Perkemahan Eatot Suherman

13.Pemb. (antor Dpd Eolkar 1?.Pemb. (antor Sekretariat Ba)is (ab. Bima Prop. -tb

16.Eedung 5apangan Pa!uan (uda

1.Pemb. Rumah Dinas Pega&ai Pengadilan -egeri

*0.Bekas SP2 5ama Dan /anah /empat Praktek

*1.Rumah Dinas Pengadilan -egeri

**.Eedung Smik (ab. Bima Prop. -tb

*.Eedung +ma 2eJe 8K. Pasanggrahan Palibelo

*4.Eedung 5umbung Perkreditan $5(P%

*:.2akam Pahla&an (ab. Bima Prop. -/B

*3.Eedung museum si 2bojo

*?.Eedung Aisma (omodo

*6.7otel 5a&ata dan lain,lain pantai 5a&ata

*./empat Rekreasi

0.Pasanggrahan Aa&o

1.Rumah adat lengge Aa&o

*.Pasanggrahan Donggo

.PPI $Pendaratan Pelelangan Ikan% (e!. Sape

36 atar#set I;etaris aerah


40/60

4,

4.Rumah Dinas Pemda $7. bdullah /a"eb B%

:.Rumah dinas ditempati (akan Sospol (ab. Bima Prop. -/B Bima

3.Rumah dinas pemda $ketua Pengadilan%

?.Rumah Dinas Pemda (epala B((B-

6.Rumah Dinas Pemda $Palang 2erah Indonesia%

.Rumah Dinas Pemda $Gono'min &akil%

40.Rumah Dinas Pemda $7. bdul Eani'Ibu >aini%

41.Rumah Dinas Pemda $7. +mar'7.. 7usain%

4*.Rumah Dinas Pemda $(osong%

4.Bangunan (antor R(PD (ab. Bima Prop. -/B

44.Rumah Pemda "ang ditempati (epala Pelni

4:.Pasar Penaraga43.8ks. (antor Dinas Pertanian $sekarang masih (osong%

4?.Rumah Dinas Pemda Gang Ditempati 2antan (epala BP-

46.Eedung Permanen 2ilik Pemda

4.Rumah Dinas 2ilik Pemda

:0.Rumah Dinas Gang Dipakai Oleh Sek!am Sape

:1.Rumah Dinas Sek!am

:*.Bangunan Eedung (antor DPRD Dan Eedung Sidang DPRD

:.Bangunan Rumah Dinas (etua

:4.Bangunan Rumah Dinas Aakil (etua::.2ess nggota DPRD (ab. Bima Prop. -/B

:3.Rumah Dinas (epala (antor

:?.Bangunan kantor

:6.+ntuk Bangunan 5B(

:./aman 2akam Pahla&an

3*.Bangunan 5B(

3.Bangunan kantor

34.Bangunan kantor

3:.Bangunan kantor

33.Rumah =P

3?.Rumah Penjaga Dam Rontu

36.Rumah Penjaga Dam

3.Rumah =P

?0.Rumah =P

?1.Sa&ah Per!ontohan

?*.Sa&ah Per!ontohan

?.Sa&ah Per!ontohan

?4./anah (ebun

?:.Rumah =P


41/60

41


??.Sa&ah Per!ontohan


?.Rumah penjaga Pintu ir

60.Rumah penjaga Pintu ir

61.Rumah Aaker

6*.Rumah Aaker

6.Rumah Aaker

64./anah Perkantoran

6:.(antor Pengamat Rasanae

63./anah Pekarangan

6?./anah (ebun66./anah (ebun

6./anah Pekarangan

0./anah (ebun

1./anah Sa&ah

*./anah (ebun

./anah (ebun

4./anah (ebun

:./anah Sa&ah

3./anah Sa&ah?./anah Pekarangan

6./anah Pekarangan

./anah Pekarangan

100./anah Pekarangan

101.Rumah =P

10*.Rumah =P

10.Rumah =P

104.Rumah =P

10:.Rumah =P

103.(ebun

10?.Rumah =P

106.Rumah =P

10.Rumah Dinas (elapa P+ ipta kar"a

110.(antor perpustakaan L rsip Daerah

111.(antor Dinas Perikanan dan (elautan

11*.Rumah Dinas (adis perikanan

11.Eedung kantor pemerintah


11:.Eedung kantor pemerintah


42/60


43/60

43

1:3.Pasar 7e&an

1:?.(ebun Rumput

1:6.Padang Pengembalaan

1:.(antor Poskes&an

130.(antor Poskes&an

131.(antor Poskes&an

13*.(antor RP7 Bima

13.(antor RP7 Sila

134.(antor Poskes&an Bolo

13:.72/ ' Poskes&an

133.Rumah Dinas

13?.Pasar 7e&an136. Poskes&an

13. Poskes&an

1?0.Poskes&an ' RP7

1?1. Poskes&an

1?*.7olding Eround

1?.72/

1?4.Bangunan (antor

1?:.Pos Pela"anan IB

1?3.Rumah Sakit +mum1??.(antor koperasi

1?6.Rumah Dinas

1?.Rumah =P

160.Rumah =P

161.Rumah =P

16*.Rumah =P

16.Rumah =P

164.(ebun

16:.Rumah =P

163.Rumah =P

16?.Rumah Dinas (elapa P+ ipta kar"a

166.(antor perpustakaan L rsip Daerah

16.(antor Dinas Perikanan dan (elautan

10.Rumah Dinas (adis perikanan


1*.Eedung kantor pemerintah


14.Eedung rumah dinas

1:./ambak per!ontohan


44/60

44

13.(antor Dinas

1?./erminal Bus

16.Eedung terminal Bus (umbe

1./erminal Bus =atibaru

*00./erminal Bus

*01./erminal Bus

*0*.(antor Diknas (ab. Bima Prop. -/B

*0.S2+ -8E8RI 1 RB , BI2

*04.S2+ -8E8RI * RB , BI2

*0:.S2+ -8E8RI RB , BI2

*03.S2+ -8E8RI 4 RB , BI2

*0?./anas 2ess (epala Sekolah ' Euru*06.S2(- 1 RB BI2

*0.S2(- * RB BI2

*10.5apangan olle"

*11.Parkir Euru dan Sis&a

*1*.S2(- RB BI2 $S2I(%

*1.(antor Dispenda

*14.(antor pos Retribusi

*1:.Pertokoan

*13.Pasar'Pertokoan*1?.Rumah =P

*16.Rumah =P

*1.Rumah =P

**0.Rumah =P

**1.Rumah =P

***.(ebun

**.Rumah =P

**4.Rumah =P

**:.Rumah Dinas (elapa P+ ipta kar"a

**3.(antor perpustakaan L rsip Daerah

**?.(antor Dinas Perikanan dan (elautan

**6.Rumah Dinas (adis perikanan

**.Eedung kantor pemerintah

*0.Eedung kantor pemerintah

*1.Eedung kantor pemerintah

**.Eedung rumah dinas

*./ambak per!ontohan

*4.(antor Dinas


45/60

45

*:.Eedung terminal Bus (umbe #$um&er PPAD %a&upaten Bima

#!"11'

8.


46/60

46

memediasi persoalan ini. (emudian dengan meninggaln"a ulkarnain nampakn"a

tidak bersikap dan berkemauan lebih kuat untuk men"elesaikan persoalan

aset ini sehingga Rumah Sakit PD2 Pelabuhan dan beberapa in#entaris

tanah dan bangunan dalam &ila"ah Pemerintah (ota Bima masih menjadi

in#entaris Pemerintah (abupaten Bima.

(ondisi ketidakjelasan status terhadap aset "ang ada harus segera

diselesaikan melalui jalur politik dan hukum. Se!ara politik maksudn"a

harus dilakukan pendekatan melalui kekuatan politik "ang ada di de&an

per&akilan rak"at daerah serta para tokoh politikn"a. Se!ara hukum

maksudn"a harus berpijak kepada aturan pa"ung hukum "ang ada "akni ++

-o. 1 /ahun *00* dan Peraturan Pemerintah -o. 3 /ahun *003. Dan harus

difahami oleh semua pihak bah&a pengabaikan dan tidak patuh terhadap

norma hukum positif di negara Republik Indonesia memiliki akibat hukum

Dengan demikian jika para pihak men"adari hal ini akan dapat dihindari

persoalan hukum terhadap status hukum aset daerah tersebut.

Pada bagian lain Pemerintah (ota Bima Sedang berupa"a kuat

untuk mengembalikan berbagai aset "ang masih diba&ah emerintah

(abupaten Bima sebagai dilansir di media masa berikut ?

37 (ambora e8s #set 5 *iliar #ka Segera itelusuri.13 "uli 2,15


47/60

47

Pemerintah (ota Bima telah membentuk /im set. /im itu akan

menelusuri keberadaan sejumlah aset di S(PD senilai Rp : miliar.

“(ami mulai bekerja usai lebaran” ujar (epala Inspektorat (ota Bima

Drs 7 Ramli 7akim 2Si pada Radar /ambora Senin $1'?%.

Dijelaskan tim ini akan menelusuri dan men!atat semua aset bergerak

maupun tidak bergerak di setiap S(PD lingkup (ota Bima. Penelusuran aset

itu sesuai hasil data Bagian set DPP(D (ota Bima.

Dari data itulah aset bisa diketahui posisi terakhirn"a. Bila ditemukan

akan langsung dibuat surat keterangan tentang kondisi aset.

“(ami akan keluarkan surat keterangan tentang kondisi asset itu

apakah rusak hilang atau masih ada” terangn"a mantan kepala Dinas

Pari&isata dan (ebuda"aan (ota Bima ini.

7asil temuan ini lanjutn"a akan dikeluarkan rekomendasikan ke

bagian aset untuk dihapus melalui dilelang. Ini supa"a tidak ada lagi aset

pemerintah kota "ang tidak jelas keberadaann"a.

Ramli menilai penelusuran ini bertujuan untuk mempertahankan opini

&ajar tanpa penge!ualian $A/P% dari BP(P. (arena masalah aset merupakan

salah satu penilaian BP(. “Ini bagian dari upa"a mempertahankan predikat

A/P” pungkasn"a.

E. Solusi /erhadap Persoalan aset.

2elihat dan memahami persoalan "ang terjadi sesuai dengan hasil

penelitian sangat penting para pihak untuk segera menemukan jalan keluar

agar tidak terjadi persoalan hukum "ang akan merugikan ban"ak pihak.

=alan keluar "ang dita&arkan dalam kasus ini adalah9

1%. (edua belah pihak "akni Pemkab Bima dan Pemkot Bima harus segera

melakukan perundingan kembali dengan menghadirkan otoritas

pemerintah pusat "akni (ementerian Dalam -egeri bersama dengan

pihak Pemerintah Pro#insi -/B.


48/60

4

*%. Para Aakil Rak"at di (abupaten Bima dan (ota Bima 7arus lego&o

men"elesaikan masalah aset ini dengan menghindari aspek politik dan

politisasi masalah "ang sebenarn"a jelas !ara pen"elesaiann"a.

%. Dalam hal terjadin"a perbedaan penafsiran atas ++ -o. 1 /ahun *00*

serta Peraturan Pemerintah -o. 3 /ahun *003 oleh para pihak di kedua

daerah pemerintahan tersebut harus mengundang pakar hukum

khususn"a akademisi ilmu hukum dari +ni#ersitas 2ataram.

7. Perlu (eterlibatan Pihak Dirjen Pajak +ntuk 2elakukan 8#aluasi Status set

/erlibatn"a pihak Dirjen Pajak terhadap persoalan terhambatn"a

pen"erahan aset dari daerah induk ke daerah pemekaran dipandang penting

khususn"a men"angkut persoalan antara (abupaten Bima dan (ota Bima.

lasan utama agar dengan adan"a kepastian status semua aset bermasalah

tersebut maka pemba"aran dan penarikan pajak sesuai amanat undang,

undang dan segara aturan turunann"a menghindarkan semua pihak dari

persoalan hukum dikemudian hari

Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun *003 tentang Pengelolaan

Barang 2ilik -egara' Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah nomor 6 tahun *006 tentang perubahan atas Peraturan

Pemerintah nomor 3 tahun *003 tentang Pengelolaan Barang 2ilik -egara'

Daerah sebagai legi inferiori merupakan penjabaran lebih lanjut atas


49/60

4+

ketentuan perundang,undangan di atasn"a. Di dalamn"a diatur ketentuan

umum pengelolaan B2-'D dan se!ara lebih khususMuntuk hal,hal

men"angkut pengelolaan B2-Mdijabarkan kembali ke dalam peraturan

"ang lebih aplikatif "aitu Peraturan 2enteri (euangan "ang salah satun"a

adalah Peraturan 2enteri (euangan nomor 3'P2(.03'*00? tentang /ata

ara pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang 2ilik -egara. (endati se!ara tersirat diatur dalam

+ndang,+ndang nomor 10 tahun *004 bah&a Peraturan 2enteri tidak

termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang,undangan namun

kedudukann"a sebagai aturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah nomor

3 tahun *003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor

6 tahun *006 tetaplah mengikat sepanjang se!ara ketat sesuai dengan

ketentuan di atasn"a. -ah terkait dengan hal inilah timbul begitu ban"ak

rupa permasalahan dengan pen"elesaian "ang seharusn"a sederhana namun

oleh karena ban"akn"a kepentingan menimbulkan perdebatan "ang tidak

berujung. Salah satu permasalahan "ang riskan timbul adalah dalam hal

ke&enangan penilaian terkait pelaksanaan pen"e&aan B2- oleh pengguna

barang. 7al ini penting mengingat kaitann"a dengan penetapan besaran tarif

se&a "ang berhadapan langsung dengan apa "ang disebut kerugian negara.

/entu perdebatan"a berada pada tataran siapa bertanggung ja&ab atas itu;


50/60

5,

Penilaian /erkait Pemanfaatan Sesuai Peraturan Pemerintah

Pada pasal a"at $1% Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun *006

disebutkan bah&a9

“Penilaian barang milik negara berupa tanah dan'atau bangunan dalam

rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal

"ang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai eksternal

"ang ditetapkan oleh pengelola barang.”

(emudian pada a"at $4% disebutkan bah&a9

“Dike!ualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada a"at $% bagi

penjualan barang milik negara berupa tanah "ang diperlukan untuk

pembangunan rumah susun sederhana.”

Dari kedua a"at di atas "ang dipetik se!ara utuh dari Peraturan

Pemerintah nomor 6 tahun *006 se!ara jelasMdimaknai sebagaimana tersurat

Mdiatur bah&a ke&enangan penilaian atas pemanfaatan B2- dengan kondisi

apapun berada pada penilai internal "ang ditetapkan oleh pengelola barang dan

dapat melibatkan penilai eksternal "ang ditetapkan pengelola barang ke!uali

atas apa "ang diatur pada a"at $4% di atas. (ondisi apapun disini berarti termasuk

didalamn"a segala #ariasi jenis pemanfaatan sebagimana diatur dalam pasal 1

angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun *006 "aitu9

“Pemanfaatan adalah penda"agunaan barang milik negara'daerah "ang

tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi


51/60

51

kementerian'lembaga'satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk se&a pinjam

pakai kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna'bangun guna serah

dengan tidak mengubah status kepemilikan.”

Dan termasuk di dalamn"a adalah #arian "ang timbul berdasarkan letak

ke&enangan "akni pada pengelola barang atau pada pengguna barang.

Penilaian /erkait Pen"e&aan B2- Sesuai Peraturan 2enteri (euangan

Pada pasal 11 a"at $*% Peraturan 2enteri (euangan nomor

3'P2(.03'*00? disebutkan bah&a9

“Penilaian Barang 2ilik -egara berupa tanah dan'atau bangunan

dilakukan oleh Penilai "ang ditetapkan oleh pengelola barang.”

Dalam lampiran II Peraturan 2enteri (euangan nomor

3'P2(.03'*00? bagian angka : huruf b disebutkan bah&a9

“Penghitungan nilai Barang 2ilik -egara untuk sebagian tanah

dan'atau bangunan "ang berada pada pengguna barang dilakukan oleh tim "ang

ditetapkan oleh pengguna barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait

dan'atau penilai.”

=ika dimaknai sebagaimana adan"a kedua ketentuan dimaksud

memiliki kaganjilan "ang menggelikan. /entu karena berbeda se!ara jelas

kendati bersumber dari peraturan "ang sama. Pada a"at $*% di atas jelas


52/60

52

disebutkan bah&a penilaian B2-Mdalam Peraturan 2enteri (euangan nomor

3'P2(.03'*00? tidak se!ara spesifik diatur mengenai tujuan penilaiann"aM

dilakukan oleh penilai "ang ditetapkan oleh pengelola barang. Bahkan jika

dibandingkan dengan ketentuan di atasn"a $Peraturan Pemerintah nomor 6

tahun *006% kententuan ini lebih umumMkeganjilan keduaMbetapa tidak

ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun *006 "ang seharusn"a

mengatur hal,hal "ang lebih umum justru lebih spesifik mengatur soal penilaian

sampai pada tujuann"a dibandingkan dengan Peraturan 2enteri (euangan

nomor 3'P2(.03'*00?. (eganjilan lainn"a "akni pertentangan aturan "ang

lebih penting justru pada tingkat ke&enangan jika pada petikan pertama $dari

pasal 11 a"at $*% Peraturan 2enteri (euangan nomor 3'P2(.03'*00?% di atas

disebutkan bah&a ke&enangan ada pada penilai "ang ditetapkan oleh pengelola

pada petikan kedua justru disebutkan dilakukan oleh tim "ang ditetapkan oleh

pengguna barang.

Se!ara hukum pertentangan di atas akan sangat merepotkan

dikarenakan oleh pertama bah&a pada umumn"a pihak pengguna barang atau

bahkan pengelola barang dalam memba!a ketentuan untuk kemudian diterapkan

terpaku pada lampiran karena lampiran memuat tata !ara se!ara lebih spesifik

dan runut sehingga dalam hampir semua kondisi "ang diterapkan justru

ke&enangan terhadap hal dimaksud "ang ada pada tim "ang ditetapkan oleh

pengguna barang. (edua hal pertama tadi salah demi hukum oleh karena

bertentangan dengan peraturan di atasn"a Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun


53/60

53

*003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun

*006 sehingga penerapan aturan dimaksud tentu !a!at hukum. (etiga oleh

karena "ang kedua tadi maka dimungkinkan sudah ban"ak produk hukum terkait

pen"e&aan B2- "ang !a!at hukum. (eempat dalam hal terdapat kepentingan

terkait proses pen"e&aanMmisaln"a terhadap penetapan nilai se&a oleh

pengguna "ang bagi pengelola terlalu ke!ilMmaka akan timbul masalah terkait

sejauh mana ke&enangan pengelola terhadap besaran nilai dan jika terhadapn"a

ada indikasi kerugian negara sampai kemudian diputuskan adan"a kerugian

negara itu siapa "ang bertanggung ja&ab atas itu;

Dalam menja&ab persoalan sebagaimana diuraikan sebelumn"a tentu

kita tidak bisa lepas dari asas,asas penerapan hukum karena permasalahan

pertentangan antar ketentuan hukum han"a bisa diselesaikan se!ara hukum juga.

Persoalan "ang mesti mendapat ja&aban setidakn"a adalah bagaimana jelasn"a

status ke&enangan ini; Dan solusi apa "ang kiran"a dapat diambil tanpa harus

mengabaikan ketentuan hukum itu sendiri;

2engenai status ke&enangan pertama berangkat dari ken"ataan

bah&a peraturan menteri merupakan penjabaran atas ketentuan "ang ada di

atasn"a harus se!ara ketat memiliki kesesuaian dengan peraturan di atasn"a

atau dengan kata lain tidak mengatur hal,hal "ang se!ara jelas telah tidak diatur

dalam ketentuan di atasn"a maka terhadap pertentangan tersebut se!ara hukum

hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan 2enteri (euangan nomor

3'P2(.03'*00? dapat diabaikan untuk selanjutn"a terkait ke&enangan


54/60

54

penilaian berpatokan pada Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun *003

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun *006.

(edua jikapun kita berangkat dari ken"ataan bah&a peraturan menteri juga

merupakan sumber hukum maka berdasarkan asas leK superiori derogat legi

inferiori dimana peraturan "ang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan "ang

lebih rendah apabila mengatur substansi "ang sama dan bertentangan maka

jelas kiran"a ketentuan penilaian terkait se&a "ang ke&enangann"a ada pada

pengguna barang sebagaimana diatur dalam Peraturan 2enteri (euangan nomor

3'P2(.03'*00? dapat dikesampingkan demi hukum.

Setelah jelas mengenai status ke&enangan permasalahan selanjutn"a

adalah bagaimana tata !ara se&a "ang ke&enangann"a ada pada pengguna

barang itu disesuaikan. /erkait hal ini dapat dilakukan hal,hal "aitu pertama

dalam hal pengguna barang beren!ana untuk melakukan pen"e&aan B2- maka

"ang bersangkutan pada kesempatan pertama mengajukan permohonan

pelaksanaan penilaian kepada Pengelola Barang. (edua berdasarkan

permohonan dimaksud pengelola barang menetapkan' menugaskan tim untuk

melaksanakan penilaian. (etiga setelah menerima hasil penilaian "ang

disampaikan tim melalui pengelola barang pengguna barang melanjutkan proses

pen"e&aan B2- sesuai ketentuan "ang berlaku termasuk di dalamn"a

memperhitungkan besaran tarif se&a dengan mendasarkan pada nilai &ajar

dengan tetap mempertimbangkan ke&ajaran tarif se&a berdasarkan standar

bia"a se&a pada umumn"a serta besaran nilai jual objek pajak.


55/60

55

Permasalahan Dalam Peraturan 2enteri (euangan -omor

3'P2(.03'*00?.

Peraturan 2enteri (uangan nomor 3'P2(.03'*00? menurut hemat

penulis merupakan ketentuan "ang dibuat dengan terburu,buru. Ban"ak bagian

"ang diharapkan merupakan solusi atas pemasalahan justru menjadi masalah itu

sendiri. Permasalahan,permasalahan itu seperti permasalahan terkait

ke&enangan persetujuan se&a oleh pengelola terhadap pelaksanaan se&a oleh

pengguna "ang beberapa tahapann"a masih harus disesuaikan lagi dengan

ketentuan hukum perikatan sesuai (+7Perdata. Selanjutn"a permasalahan

terkait adan"a perbedaan elementer antara ketentuan sebagimana diatur dalam

batang tubuh Peraturan 2enteri (uangan nomor 3'P2(.03'*00? dengan

ketentuan "ang kemudian diuraikan pada bagian lampiran dan lain,lain.

2engingat persoalan,persoalan tersebut sudah sepatutn"a dilakukan

pen"esuaian kembali atas Peraturan 2enteri (uangan nomor 3'P2(.03'*00?

dengan memperhatikan seluruh aspek,aspek "ang terkait dalam pengelolaan

B2-. (arena sejatin"a sumber hukum pengelolaan B2- bukan han"a

Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun *003 sebagimana dirubah dengan

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun *006 namun juga ketentuan,ketentuan

lain seperti ketentuan mengenai kerugian negara ketentuan mengenai P-BP

dan lain,lain


56/60

56

BAB .

PENUUP

A. %esimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan "ang

dilakukan maka dapat disimpulkan * $dua% hal sebagai berikut9

1. Implementasi pelaksanaan ++ -o. 1 /ahun *00* tentang

Pembentukan (ota Bima khususn"a oleh Pemerintah (abupaten

Bima terkait pen"erahan aset belum sepenuhn"a dilaksanakan

karena kedua belah pihak pemerintah daerah tidak memiliki

keinginan kuat untuk men"elesaikan persoalan aset.

*. Pembentukan (ota Bima pada /ahun *00* sesuai amanat ++ -o. 1*

/ahun *00* nampakn"a dipaksakan sehingga salah satun"a

berdampak terhadap lambann"a pen"erahan aset sesuai norma "ang

ada akibat daerah induk merasa kehilangan sumber,sumber potensial

pendapatan asli daerah.

B. $aran

gar persoalan pen"erahan aset ini bisa tuntas disampaikan

saran sebagai berikut9

1. Pemerintah (abupaten Bima dan (ota Bima harus mau melaksakan

perintah ++ -o. 1 /ahun *00* agar tidak terjadi pelanggaran

pelaksanaan undang,undang negara.

*. Pemerintah Pusat semestin"a tidak memberika se!ara mudah ijin

pembentukan daerah otonomi baru sebelum dilakukan kajian "ang

mendalam tentang perlu tidakn"a dibentuk sebuah daerah otonomi

baru.


57/60

57

DA4A- PU$A%A

. Buku 2akalah dan rtikel

bdulkadir 2uhammad Hukum dan Penelitian Hukum, et. 1P/. itra

dtr"a Bakti 9 Bandung *004

miruddin dan >ainal sikin Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja

Erafindo Persada 9 =akarta *004 hlm. 0

.Bastian *001. -era!a (euangan. Penerbit ipta =akarta.

Budisusilo *00:. (ategoti set. Penerbit Berlian Bandung.

habib Soleh dan 7eru Ro!hmansjah Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daera, !ebua Pendekatan !truktural Manu"u #ata Kelola

Pemerintaan $ang %aik


58/60

5

Ronn" 7anitijo Soemitro Metodologi Penelitian Hukum Dan -urimetri

Ehalia Indonesia =akarta 10.Ronn" 7anitijo Soemitro Metodologi Penelitian Hukum dan -urimetri

etakan (elima =akarta 9 Ehalia Indonesia. 14.

Sedarma"anti L S"arifudin 7ida"at Metodologi Penelitian. Bandung 9 .

2andar 2aju. *00*.

Soekanto Soerjono L Sri 2amudji. Penelitian Hukum *ormatif $Suatu

/injauan Singkat% =akarta 9 Raja&ali Pers. *001.

Soekanto Soerjono. Pengantar Peneltian Hukum, +ni#ersitas Indonesia

$+I% Press 9 =akarta. 163.

Sugono Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. =akarta 9 Raja Erafindo

Pustaka. *011

Sudikno 2ertokusumo Penemuan 7ukum9 Sebuah Pengantar 5ibert"

Gog"akarta 13.

Aignjosoebroto Soetand"o. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika

Masalanya, 8ditor 9 Ifdhal (asim et.al. 8lsam dan 7uma. =akarta.

*00*.

B. Peraturan5Peraturan

Indonesia +ndang,+ndang -o. 1 tahun *00* tentang Pembentukan (ota

Bima.

Indonesia +ndang,+ndang -o. *0 tahun *001 tentang Pemberantasan

/indak

Pidana (orupsi.

Indonesia +ndang,+ndang -omor 3 /ahun 1:6 tentang PembentukanDaerah,Daerah /ingkat II dalam Aila"ah Daerah,Daerah /ingkat I Bali

-usa /enggara Barat dan -usa /enggara /imur ibu kota (abupaten

Bima berkedudukan di Raba.

Indonesia +ndang,+ndang -omor 1 /ahun *00* tentang Pembentukan (ota

Bima di Pro#insi -usa /enggara Barat maka ibu kota (abupaten Bima

perlu dipindahkan dari Raba &ila"ah (ota Bima ke &ila"ah (abupaten

Bima.


59/60

5+

Indonesia +ndang,+ndang -omor * /ahun *004 tentang Pemerintahan

Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang PemindahanIbu (ota (abupaten Bima dari Raba &ila"ah (ota Bima ke (e!amatan

Aoha (abupaten Bima.

Indonesia +ndang,+ndang -omor 3 /ahun 1:6 tentang Pembentukan

Daerah,Daerah /ingkat II dalam Aila"ah Daerah,Daerah /ingkat I Bali

-usa /enggara Barat dan -usa /enggara /imur $5embaran -egara

Republik Indonesia /ahun 1:6 -omor 1** /ambahan 5embaran

-egara Republik Indonesia -omor 133:%.

Indonesia +ndang,+ndang -omor 1 /ahun *00* tentang Pembentukan

(ota Bima di Pro#insi -usa /enggara Barat $5embaran -egara

Republik Indonesia /ahun *00* -omor *3 /ambahan 5embaran

-egara Republik Indonesia -omor 4166%.

Indonesia +ndang,+ndang -omor * /ahun *004 tentang Pemerintahan

Daerah $5embaran -egara Republik Indonesia /ahun *004 -omor 1*:

/ambahan 5embaran -egara Republik Indonesia -omor 44?.

Indonesia +ndang,+ndang -omor 6 /ahun *00: tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti +ndang,+ndang -omor /ahun *00:

tentang Perubahan tas +ndang,+ndang -omor * /ahun *004 tentang

Pemerintahan Daerah 2enjadi +ndang,+ndang $5embaran -egara

Republik Indonesia /ahun *00: -omor 106 /ambahan 5embaran

-egara Republik Indonesia -omor 4:46%C

(eputusan 2enteri (euangan Republik Indonesia -omor 9 01 ' (2. 1* '

*001 tentang Pedoman (apitalisasi Barang 2ilik ' (eka"aan

-egara Dalam sistem kuntansi Pemerintah.

5embaran -egara Republik Indonesia /ahun *00* -omor *3.

Peraturan 2enteri Dalam -egeri -omor 1? /ahun *00? tentang Pedoman

/eknis Pengelolaan Barang milik Daerah.

Peraturan Pemerintah -omor *? /ahun *014 tentang Pedoman /eknis

Pengelolaan Barang 2ilik -egara'Daerah.

Perubahan tas Peraturan pemerintah -omor 03 /ahun *003 /entang


60/60

6,

pengelolaan Barang milik -egara ' Daerah $PP -omor 6 /ahun

*006%.Pusdiklat *019 %aan A"ar Diklat Pengelolaan %arang Milik

*egaraDaera.

*. $um&er Lain

lfian Indra Aira&an. nggota DPRD Bima. Aa&an!ara. 2aret *01:.

7ttp9''bimakota.go.id'post'read'*4'S8=R7,(O/,BI2

7ttp9''&&&.hukumonline.!om'berita'ba!a'hol**00'pro,kontra,remisi,

koruptor.html

7http9''&&&.poskota.!o.id'berita,terkini'*011'11'01

http9''mediagardaasakota.blogspot.!o.id'*011N0N01Nar!hi#e.html

7arian 5ombok Post 8disi Sabtu * -o#ember *01 7al9 *0.

http9''tamborane&s.!om'*01:'01'*4'pemkab,dinilai,tidak,pun"a,itikad,

baik/7ttp9''&&&.koranstabilitas.!om'*01:'04'pemkot,diduga,hendak,

rampok,aset.html

7ttp9''tamborane&s.!om'*01:'0?'1:'aset,rp,:,miliar,akan,ditelusuri'

.

final skripsi ke lima siap jilid

Documents