fraksipartai...
TRANSCRIPT
FRAKSIPARTAI DEMOKRASIINDONESIAPERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONFSIA Sekretarial : MPR I DPR ·AI, Nusantara I, Lantai VI, Ruang 0608 • 10, Jl. Jend. Gatol Subroto, Jakarta 10270
v (~1) 5756187,5756100,5756162, r-ax. 5756188,5756181
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPR-RI
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN .ANGGARAN 2003 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
Disampaikan Oleh : S UK 0 N 0 Anggota Nomor : A - 162
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Yang terhormat Saudara l{etua; Yang terhormat Saudara para anggota Dewan;
··Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan selaku wakll Pemerintah beserta Jajarannya; Saudara-saudara Wartawan dan Hadirin yang terhormat.
MERDEKA !!!
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Sebelup1 kami menyampaikan substansi Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan
maka, atas perkenan Saudara Ketua, izinkanlah saya mengajak seluruh hadirin
menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
perkenan-Nya-lah kita dapat menghadiri Sidang Dewan yang mulia ini dalam· ·
keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kami atas nama Fraksi POI Perjuangan
menyampaikan sclamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasa Bapak/Ibu
dapat menambah Iman dan Taqwa.
Saudara Ketua;
Saudara Menteri Keuangan, dan
Sidang Dewan yang Terhormat.
I. PENGANTAR.
Bahwa RAPBN Tahun Anggaran 2003 adalah merupakan pelaksanaan dari
REPETA dan PROPENAS. Namun dalam pelaksanaannya belum dapat seperti
apa yang diharapkan dalam PROPENAS. Karena akibat adanya gangguan
•
t
kearnanan dalarn negeri rnapun luar negeri. Pengaruh akibat Peledakan Born
di Bali, dan Pernbornan gedung WTC dan Pentagon sangat besar pengaruhnya
terhadap perekonornian nasional, dernikian pula rnelernahnya pertumbuhan
ekonomi di negara-negara tujuan ekspor Indonesia antara lain Jepang,
Arnerika Serikat dan U ni Eropa sudah pasti akan rnernpengaruhi secara
signifikan terhadap perekonornian Indonesia. Maka sasaran yang ada dalam
PROPENAS sudah tidak dapat dicapai lagi.
Oengan berbagai pertirnbangan atas kondisi ekonorni, keamanan dan paska
terjadinya ledakan born Bali dan setelah melalui perdebatan, pencermatan
dan pemaharnan Panitia Anggaran sebagai pernegang hak budget OPR
akhirnya rnenetapkan asurnsi dasar RAPBN 2003 yaitu:
- Perturnbuhan ekonomi 4% turun dari diusulkan Pemerintah 5%.
- Laju Inflasi 9% naik dari yang diusulkan Pemerintah yakni 8%.
- Nilai tukar Rupiah Rp. 9.000,- per-US$ naik dari yang diusulkan
Pemerintah yakni Rp. 8.700,- per-US$
Harga dasar minyak 22 US$ perbarrel naik dari yang diusulkan Pemerintah
20,5 US$ perbarrel.
- Suku bunga SBI tiga bulan 13% tetap.
Fraksi POI Perjuangan dapat menerima asumsi dasar dan perubahan besaran
RAPBN, sebab cenderung lebih realistis rnengingat kondisi ekonorni, sosial,
politik dan keamanan yang sepenuhnya belurn pulih serta pengaruh
perkernbangan ekonomi dunia . . Disarnping asurnsi dasar tersebut, untuk pernulihan perekonomian nasional
prioritas alokasi anggaran. untuk Tahun 2003 tidak bisa lagi tergantung
kepada REPETA sebagai penjabaran dari PROPENAS karena asumsi-asumsi
penetapan prioritas alokasi anggaran tersebut sudah berubah. Prioritas yang
perlu rnendapat pertimbangan adalah pernbangunan infrastruktur ekonomi.
Oari pihak Pernerintah yang diwakili oleh Bappenas mengusulkan bahwa
untuk mernbuat jalan negara dan jalan propinsi diperlukan hanya Rp. 8
triliun. Ternyata Panitia Anggaran hanya rnenyetujui Rp. 4,2 triliun, sehingga
target rehabilitasi yang dicapai hanya 80% untuk jalan negara dan 60%
untuk jalan propinsi. Hal ini menjadi sikap Fraksi POI Perjuangan didalam
upaya rnernperbaiki infra struktur ekonorni menyikapi perkernbangan terakhir
perekonomian dunia dan dalarn negeri, akan tetapi hal ini tidak mendapat
dukungan dari anggota fraksi lainnya. Maka Fraksi PDI Perjuangan mengajak
rekan-rekan anggota fraksi lainnya, untuk tahun anggaran 2004 kita terlebih
dahulu rnenetapkan prioritas baru kita rnembicarakan besaran-besaran
alokasinya.
•
II. TANGGAPAN, PENDAPAT, DAN SARAN.
1. Pendapatan Negara.
Rencana pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan
yang meliputi 80% dari keseluruhan penerimaan dalam negeri atau
13,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesungguhnya masih terlalu
kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Rendahnya rencana target
penenmaan dari perpajakan terutama disebabkan terbatasnya akses
memperoleh informasi bagi aparat perpajakan. Hal ini disebabkan
berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang
tentang Perbankan Tahun 1998 yang sangat membatasi akses
memperoleh informasi tentang keuangan nasabah. Sedangkan di negara
negara yang tax rationya cukup tinggi ketentuan seperti itu tidak ada.
Kemudian Undang-undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai
Tukar Tahun 1999 juga menetapkan Lalu Lintas Devisa yang
transaksinya diperkirakan mencapai 250 ribu perbulan, dinyatakan
rahasia sehingga tidak boleh diakses oleh aparat perpajakan. Sedangkan
hal tersebut merupakan objek pajak penghasilan. Selanjutnya Keppres
Nomor 68 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa terhadap Deposito
berjangka dan tabungan-tabungan lainnya tidak dilakukan pengusutan
perpajakan atau fiskal sedangkan semua transaksi keuangan itu juga
menjadi objek dari pajak penghasilan. Hal ini juga menimbulkan ketidak
adilan terhadap wajib pajak (WP) yang bukan deposan. Dengan
perkembangan dana pihak ketiga diperbankan nasional yakni pada awal
tahun 1998 berjumlah. Rp. 358 triliun, dan posisinya pada bulan Juni
tahun 2002 menjadi Rp. 812 triliun. Data-data keuangan ini tidak boleh
diakses oleh aparat perpajakan, maka terjadilah kerugian yang sangat
begitu besar terhadap keuangan negara. Dipihak lain uang rakyat dari
APBN setiap tahunnya untuk membayar bunga utang dalam negeri
mencapai Rp. 60 triliun. Oleh karena itulah mengakibatkan APBN kita
menjadi defisit. Dalam hubungan itu Fraksi PDI Perjuangan mengajak
anggota Fraksi lainnya demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat, semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang
menghambat akses informasi kepada aparat perpajakan harus ditinjau
kern bali.
2. Sumber Daya Alam.
Rencana penerimaan pcndapatan negara bukan pajak yang berasal dari
sumber daya alam sebesar Rp. 59,3 triliun masih sebagian besar dari
•
•
sumber daya alam migas, sedangkan potensi dari sumber daya alam non
Migas, seperti Kehutanan, Pertambangan Umum, dan Perikanan masih
cukup besar. Tidak terukurnya penerimaan pendapatan dari sumber
daya alc;tm non migas tcrsebut disebabkan pola pengelolaannya tidak
seperti pengelolaan migas "yang menggunakan sistem bagi basil dan
kontrak karya. Kalau pola pengeiolaannya seperti pola Migas, maka
potensial loss yang sekurang-kurangnya Rp. 135 triliun dapat menjadi
penerimaan pendapatan APBN setiap tahun.
3. Belanja Pegawai.
Mengutip pernyataan lbu Presiden yang mengatakan bahwa birokrasi
kita tidak efisien oleh karena jumlah pegawai yang terlalu besar
dibanding dengan beban pekerjaan, maka Fraksi PDI Perjuangan
menyarankan agar diambil langkah-langkah terobosan pemberdayaan
organisasi Departemen/ Lembaga serta pegawai negeri. Sehubunga.n
dengan beban APBN untuk pembayaran belanja pegawai khususnya
pens1unan pegawm negn dan militer peranan TASPEN perlu
ditingkatkan. Fraksi PDI Perjuangan sangat prihatin melihat peranan
TASPEN yang di dalam Tahun Anggaran 2002 masih berperan atau
berkontribusi sebesar 25% untuk pembayaran pensiun, sedangkan
dalam Tahun Anggaran 2003 di rencanakan hanya 21%. Pangsa terse but
juga baru dapat dipenuhi dengan mengorbankan aset kira-kira Rp 400
miliar. Melemahnya peranan TASPEN tersebut disebabkan masih
adanya tagihan investasi TASPEN pada Bank Rekap Danamon yang
sebesar Rp 900 miliar sebagai kebijaksanaan masa lalu yang baru dapat
tertagih sebesar Rp 300 miliar. Demikian juga peranan dari Asuransi
ABRI yang mencapai Rp 60 miliar untuk Tahun Anggaran 2003. Melihat
kinerja yang demikian ini sudah pasti tujuan didirikannya TASPEN dan
ASABRI yaitu untuk dapat memikul keseluruhan beban pembayaran
pensiun akan tidak terpenuhi. Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan
menyarankan agar ASABRI digabungkan dengan TASPEN dan seluruh
tagihan-tagihan TASPEN harus segera dapat dicairkan. Sehingga tujuan
didirikannya TASPEN tersebut dapat terwujud.
4. Belanja Barang.
Dalam Tahun Anggaran 2001 yang lalu dengan latar belakang pemikiran
ada komponen-komponen belanja barang yang tidak efisien dan efektif,
maka secara menyeluruh di lakukan pengurangan sebesar 10% terhadap
•
•
rancangan belanja barang yang diajukan Pemerintah kepada DPR.
Perlakuan yang sama ingin juga dilakukan terhadap pengeluaran belanja
barang dalam RAPBN Tahun Anggaran 2003. Fraksi POI Perjuangan
masih tetap memperkirakan masih banyak komponen dalam belanja
barang tersebut yang belum efisien. Fraksi POI Perjuangan meminta
kepada Pemerintah agar anggaran belanja barang tersebut antara lain
pemeliharaan gedung, pemakaian listrik, telepon dan air bersih harus
dilakukan sesuai dengan kebutuhan menjalankan kegiatan rutin dari
instansi yang bersangkutan.
5. PENGELUARAN PEMBANGUNAN.
Prioritas kebijakan pengeluaran pembangunan digunakan antara lain
uptuk kegiatan yang sangat penting dan sangat mendesak, berdampak (
luas, peningkatan kesempatan kerja, proyek yang cepat berfungsi dan
bermanfaat bagi masyarakat luas, pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur, dan pemerataan pembangunan daerah melalui
dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Pengeluaran pembangunan APBN
Tahun Anggaran 2003 sebsar Rp. 65.129,8 miliar atau 3,36% dari PDB
mengalami kenaikan Rp. 12.830,7 miliar dibanding dengan Tahun
Anggaran 2002. Dana tersebut disebar disemua sektor, sub sektor,
Departemen/Lembaga dan Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Alokasi
pengeluaran pembangunan yang merupakan investasi Pemerintah
untuk penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) juga
diupayakan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan
nasional.
Sikap Fraksi PDI Perjuangan terhadap penambahan anggaran belanja
pembangunan dari optimalisasi pendapatan negara belum sepenuhnya
mendukung stimulus dan pertumbuhan ekonomi oleh karena belum
sepenuhnya dapat menampung kebutuhan, pembangunan dan
perbaikan infrastruktur.
6. Dana Alokasi Umum (DAU).
Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa penetapan DAU dan DAK
kepada Dati II setiap tahun akan semakin menimbulkan kesulitan akibat
tidak adanya data-data otentik antara lain jumlah penduduk, luas
wilayah, dan potensi daerah. Pemerintah mempergunakan data dari BPS
dan BKKBN. Sedangkan Pemerintah Daerah mempergunakan data
sendiri yang kecenderungannya akan membesarkan angka-angka data
•
tersebut dengan tujuan memperoleh alokasi yang lebih besar. Fraksi PDI
Perjuangan berpendapat :peranan BPS dan BKKBN untuk memberikan
data yang otentik dan akurat mengenai objek tersebut diatas sudah tidak
dimungkinkan lagi, oleh karena tidak mungkin BPS dan BKKBN
melakukan pemetaan untuk menetukan luas wilayah. Begitu juga halnya
BPS dan BKKBN tidak mungkin melakukan pendataan mengenai kondisi
prasarana jalan, sarana irigasi, sarana gedung sekolah, Puskesmas dan
lain-lain. Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan berpendapat perlu
· ditetapkan lembaga yang dapat melaksanakan tugas pendataan yang
men]adi dasar perhitungan dalam memutuskan formula DAU.
7. Privatisasi
Dalam rangka memenuhi target pembiayaan defisit APBN, dilakukan
dengan privatisasi BUMN, sehingga mengaburkan tujuan utama dari
privatisasi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan
produktifitas BUMN. BUMN-BUMN mana yang berfungsi memenuhi
kepentingan umum dan yang bisa menghasilkan, baik berupa deviden,
pajak, dan penyediaan lapangan pekerjaan tidak perlu dijual. Inilah yang
menjadi sikap dasar Frak~i PDI Perjuangan dalam menanggapi penjualan
BUMN. Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan agar
Pemerintah melaksanakan privatisasi BUMN sesuai dengan prinsip
prinsip diatas.
Saudara Ketua;
Saudara Menteri Keuangan, dan
Sidang Dewan yang Terhormat.
Dari uraian, pendapat dan saran terhadap hasil pembicaraan Tingkat I dalam
Panitia Anggaran, maka Fraksi PDI Perjuangan dengan ini menyatakan dapat
menyetujui:
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
Untuk disahkan oleh Presiden menjadi
UNDANG-UNDANG.
Dalam kesempatan m1 Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah yang diwakili Menteri
Keuangan, yang selama berlangsungnya pembahasan RAPBN Tahun Anggaran
2003 telah memperlihatkan pengakuan terhadap hak budget DPR sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 23 UUD 1945 dan penjelasannya.
Demikian pula terhadap seluruh Anggota Dewan dari berbagai fraksi, kami
• tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,
karena selama pcmbahasan RAPBN Tahun Anggaran 2003, khususnya dalam
Panitia Anggaran kita tclah menunjukkan kerja sama yang baik dan saling
menghargai perbedaan pendapat namun scmua itu kita lakukan hanya untuk
memberikan yang terbaik dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional kita
sebagai wakil rakyat.
Terakhir, kepada rekan-rekan wartawan dari mass media cetak maupun
elektronik, para pakar yang tidak dapat kami sebut satu persatu dan semua
pihak yang telah memberikan masukan kepada Panitia Anggaran umumnya dan
Fraksi POI Perjuangan khususnya dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran
2003, kami pun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus.
Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap RUU APBN
·Tahun Anggaran 2003. Atas perhatian dan kesabaran hadirin mengikuti
penyampaian ini, kami haturkan terima kasih.
Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.
MERDEKA !!!
Jakarta, 25 Nopember 2002.
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPR-RI W akil K e t u a, Wakil Sekretaris,
ENGELINA PATTIASINA. Dipl . .Oek •'1 I I·;::;·~- ~·;·\ .-. . :·· .,
.·,
7