juru bicara : jakarta,28juni2005 - dprberkas.dpr.go.id/armus/file/anggaran/ang_1... · nomor...
TRANSCRIPT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I. FRAKSIPARTAIDEMOKRAT
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
TERHADAP RANCANGAN UNDANG~UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENT ANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005
Juru Bicara : Syarief Hasan, SE, MM, MBA.
Nomor Anggota : A - 94
Jakarta,28Juni2005
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA 2004-2009
FRAKSIPARTAIDEMOKRAT Sekretariat : Gedung MPR-DPR RI, Nusantara I, Lt. IX Ruang; 0903
JI. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270 Telp. (021} 575 5119, Fax. (021) 575 5120
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG .. UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG .
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005
Juru Bicara : Syarief Hasan, SE, MM, MBA. Nomor Anggota : A - 94
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Sefamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.
Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna,
Yth. Saudara Menteri Keuangan selaku Wakif Pemerintah beserta segenap jajarannya.
Yth. Para Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami hormati.
Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita
dapat menghadiri rapat pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk
mengikuti Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-undang tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran dan
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005.
Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juncto Pasal 16 Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005, yang
menetapkan kewajiban bagi Pemerintah bersama-sama DPR-RI untuk
1
melakukan penyesuaian atas APBN tahun berjalan, appbila terjadi
perkembangan atau perubahan keadaan. Atas dasar itu, pada tanggal 23 Maret
2005 Pemerintah telah mengajukan kepada DPR-RI Rancangan· Undang
undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran
2005 beserta Nota Keuangannya.
Menurut Fraksi Partai Demokrat, beberapa perkembangan yang sangat
mendasar yang dapat mempengaruhi APBN 2005 antara lain :
a. Terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi di Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAO) dan Pulau Nias di Propinsi Sumatera
Utara membutuhkan pembangunan sesegera mungkin agar dapat
kembali tumbuh berkembang seperti daerah-daerah lain di Indonesia.
Namun, pembiayaan pembangunan daerah tersebut tidak dianggarkan
dalam APBN 2005.
b. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung
mulai tahun 2005, pendanaannya harus dibantu dari APBN selain dari
dana APBD itu sendiri.
c. Perkembangan faktor eksternal, khususnya yang berasal dari perubahan
harga minyak mentah di pasar dunia yang berpengaruh besar dalam
pengelolaan keuangan negara dalam tahun 2005.
Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati,
Proyeksi pertumbuhan ekonomi didasarkan pada cukup kuatnya tingkat
konsumsi yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada, peningkatan investasi
(triwulan I Tahun 2005 yang tumbuh sebesar 15,0 persen) melalui
pertumbuhan impor bahan baku penolong, peningkatan nilai kredit investasi
dan program pembangunan infrastruktur, serta ekspor yang mulai membaik
(triwufan I 2005 tumbuh 13,4 persen).
2
Kondisi ekonomi makro selama Triwulan I tahun 2005, yaitu laju inflasi
yang relatif tinggi pada bu Ian Januari · 2005 karena dampak Tsunami, dan
kenaikan harga BBM awal Maret 2005, serta melemahnya nilai tukar ·rupiah
terhadap Dolar Amerika Serikat. Perkiraan faktor musiman ke depan, seperti
musim panen, perayaan lebaran, natal dan tahun baru juga menyebabkan
tingginya perkiraan inflasi, sehingga Fraksi Partai Demokrat berpendapat
bahwa pertumbuhan ekonomi akan mencapai s.ebesar 6.0 % untuk tahun
anggaran 2005. Demikian pula halnya tingkat inflasi dalam APBN-P 2005
sebesar 7,5 persen atau lebih tinggi 0,5 persen dari usulan Pemerintah dalam
RAPBN-P sebesar 7,0 persen.
Untuk perkembangan nilai tukar rupiah y~mg sempat mengalami tekanan
pada triwulan I Tahun 2005. Diharapkan nilai tukar rupiah terhadap dolar
Amerika Serikat dapat kembali menguat, seiring dengan telah dikeluarkannya
serangkaian kebijakan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan likuiditas
rupiah. Maka depresiasi rupiah terhadap dolar untuk tahun anggaran 2005
ditetapkan Rp. 9.300,-/US$.
Dengan laju inflasi yang sedikit lebih tinggi dan nilai tukar rupiah yang
agak melemah, maka tingkat suku bunga SBl-3 bulan dalam APBN-P 2005
menjadi sebesar 8,0 persen. Perhitungan rata-rata tingkat suku bunga SBI
tersebut adalah untuk periode Januari-Desember 2005.
Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati,
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi global dan masih cukup rendahnya
stok minyak di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, juga
merupakan salah satu pemicu tingginya harga minyak mentah di pasar
internasional termasuk ICP, maka Fraksi Partai Demokrat berpendapat khusus
asumsi harga harga ICP rata-rata US$ 45,0/barel dengan lifting kapasitas
produksi minyak 1, 125/juta barel/hari, atau lebih tinggi US$ 10,0 dari usu Ian
3
Pemerintah dalam RAPBN-P 2005 rata-rata disepakati US$ 35,0/barel. Fraksi
Partai Demokrat berpendapat bahwa perkiraan tersebut didasarkan pada
beberapa faktor yang mempengaruhi harga minyak mentah, seperti kondisi
keamanan yang belum sepenuhnya di lrak, serta masalah yang dihadapi
industri perminyakan di Rusia.
Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa asumsi tersebut di atas,
dapat mempengaruhi perkiraan pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P
2005 akan mencapai Rp. 491.587,4 miliar atau meningkat Rp. 47.800,7 miliar
dari usulan Pemerintah dalam RAPBN-P 2005 sebesar Rp. 443.786,7 miliar.
Sementara itu perkiraan belanja negara dalam APBN-P 2005 yang kami
perkirakan adalah mencapai Rp. 511.917,7 miliar atau meningkat Rp. 48.586,0
miliar dari APBN-P 2005 yang diusulkan oleh Pemerintah sebesar
Rp. 463.331,9 miliar. Akibatnya perkiraan beban subsidi BBM dalam APBN-P
2005 kami perkirakan akan mencapai Rp. 76.514,9 miliar atau lebih tinggi
Rp. 36.718,6 miliar dari usulan Pemerintah dalam RAPBN-P 2·005 sebesar
Rp. 39. 796,3 mi liar.
Fraksi Partai Demokrat berpendapat pula bahwa anggaran Program
Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM dalam APBN-P 2005 agar
dinaikan menjadi sebesar Rp. 11 .022,0 miliar atau lebih tinggi sebesar Rp.
237,2 miliar dari usulan Pemerintah dalam RAPBN-P sebesar Rp. 10.784,8
miliar.
Hasil pembahasan Fraksi Partai Demokrat sepakat agar pemerintah
memfokuskan PKPS BBM menjadi tiga bidang yaitu. pendidikan, kesehatan dan
1, infrastruktur perdesaan.
4
Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati,
Untuk bidang Pendidikan, Fraksi Partai Demokrat sepaka~ agar
anggaran PKPS BBM ditetapkan sebesar Rp. 6.217,9 miliar. Anggaran
tersebut /ebih tinggi Rp. 670,4 miliar dari yang diusulkan dalam RAPBN-P 2005
sebesar Rp. 4.134,2 miliar, ditambah dana yang telah dialokasikan dalam
APBN 2005 sebesar Rp. 1.467 ,3 miliar.
Di bidang Kesehatan, anggaran ditetapkan sebesar Rp. 3. 778,5 miliar
atau lebih tinggi Rp. 96,7 miliar dari yang diusulkan RAPBN-P 2005 sebesar
Rp. 2.875,2 miliar, ditambah dana yang telah teralokasi dalam APBN 2005
sebesar Rp. 1.000,0 miliar. Pemanfaatan dana PKPS BBM bidang kesehatan
direncanakan dalam bentuk pelayanan gratis di Puskesmas dan jaringannya,
serta kelas Ill Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk
Pemerintah, sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan bagi seluruh penduduk.
Anggaran PKPS BBM bidang lnfrastruktur Perdesaan agar ditetapkan
sebesar Rp. 3.342, 1 miliar yang berarti sama dengan yang diusulkan dalam
RAPBN-P 2005. Jumlah desa yang memperoleh dana PKPS BBM tersebut
mencakup 12.834 desa, sehingga masing-masing desa mendapat bantuan
sebesar Rp. 250,0 juta.
Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati,
Dengan demikian akan terjadi defisit anggaran dalam APBN-P 2005
sedikit mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 20.330,4 miliar atau lebih tinggi
sebesar Rp. 785,2 miliar dari usulan Pemerintah dalam RAPBN-P 2005
sebesar Rp. 19.545,2 miliar. Namun rasionya terhadap PDB agar
dipertahankan sama dengan usulan RAPBN-P 2005 yaitu sebesar 0,8 persen
dari PDB Rp. 2.624,3 miliar •
5
Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati,
Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, Fraksi Partai
Demokrat menyatakan : "Menerima dan menyetujui Rancangan Undang
undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
basil pembahasan Pemerintah dengan DPR-RI untuk disahkan menjadi
Undang-undang".
Selanjutnya dengan dilandasi rasa tanggung jawab terhadap
keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan, Fraksi Partai Demokrat
menyampaikan harapan sebagai berikut:
Pertama
Kedua
Kesiapan dan disiplin aparat dalam melaksanakan
pembangunan perlu terus ditingkatkan dan kebijakan
pemerintah dalam memberantas KKN terus ditingkatkan pula
demi kesejahteraan dan keamanan bangsa dan rakyat
Indonesia.
Kebijakan yang telah dan akan diambil Pemerintah, hendaknya
diarahkan untuk secepatnya memulihkan perekonomian
nasional.
Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati,
Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat. Pada kesempatan ini
kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang, Saudara Menteri
Keuangan selaku yang mewakili Pemerintah, dan, para anggota Dewan yang
terhormat, serta para hadirin yang telah mengikuti Pendapat Akhir Fraksi Partai
Demokrat ini secara seksama, khususnya kepada rekan-rekan dari media
massa baik media cetak maupun media elektronik yang memungkinkan
Pendapat Akhir ini disampaikan kepada masyarakat.
6
',.,J
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufiq dan
hidayah-Nya kepada kita semua.
Sekian dan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Jakarta, 28 Juni 2005
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR-RI
KETUA SEKRETARIS
7