gambaran umum pnpm mandiri perkotaan tahun 2011
Upload: pusat-informasi-virtual-air-minum-dan-penyehatan-lingkungan-piv-ampl
Post on 30-Jun-2015
739 views
DESCRIPTION
Disampaikan oleh Direktur Penataan bangunan dan Lingkungan Kementerian PU pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012TRANSCRIPT
Gambaran Umum Gambaran Umum PNPM Mandiri Perkotaan PNPM Mandiri Perkotaan
20112011
Oleh:Oleh:Dirjen Cipta KaryaDirjen Cipta Karya
OOleh :leh :Direktur Penataan Bangunan dan LingkunganDirektur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Hotel Bidakara, 9-10 Februari 2011Hotel Bidakara, 9-10 Februari 2011
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
1) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai salah satu upaya untuk membangun kemandirian masyarakat bersama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.
2) Melalui P2KP-1 sampai P2KP-3 (1999-2006) telah terbentuk 6.168 BKM yang merupakan kelembagaan masyarakat terbuka, representatif dan mengakar.
3) Dalam rangka sinergisasi upaya penanggulangan kemiskinan pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai Program Payung (umbrella policy) untuk mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat, yang dimulai dengan P2KP dengan PPK.
Latar Belakang Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
3
Tujuan Program PNPMM Perkotaan
1. Meningkatnya perubahan perilaku dan sikap masyarakat yang lebih peduli, kebersamaan dan gotong royong dalam memperbaiki kualitas lingkungan permukiman di perkotaan dan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya akses dan pelayanan kebutuhan dasar (lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi) sesuai IPM-MDG, bagi warga miskin perkotaan dengan membangun kemandirian masyarakat.
3. Pewujudan good governance dan membangun sinergi pemerintah daerah bersama masyarakat & pelaku pembangunan kelompok peduli untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development)
a.a. Komponen 1 : Pemberdayaan Masyarakat & Penguatan PemdaKomponen 1 : Pemberdayaan Masyarakat & Penguatan Pemda Fasilitasi Masyarakat di lokasi PNPMM (belum terima BLM 3x)Fasilitasi Masyarakat di lokasi PNPMM (belum terima BLM 3x) FaFassilitailitasi Masyarakat di lokasi si Masyarakat di lokasi “graduated” BKMs“graduated” BKMs (terima BLM > 3x) (terima BLM > 3x) Pengembangan Kapasitas Pemerintah DaerahPengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
b.b. Komponen 2 : Stimulan BLM Komponen 2 : Stimulan BLM
Stimulan BLM bagi Lokasi PNPMM Perkotaan 2010 untuk pembiayaan upaya Stimulan BLM bagi Lokasi PNPMM Perkotaan 2010 untuk pembiayaan upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya pelayanan infrastrukturpenanggulangan kemiskinan, khususnya pelayanan infrastruktur
Stimulan BLM Koordinasi bagi lokasi > 3x BLM PNPMM untuk koordinasi, Stimulan BLM Koordinasi bagi lokasi > 3x BLM PNPMM untuk koordinasi, promosi, pengembangan kapasitas menuju channelling programpromosi, pengembangan kapasitas menuju channelling program
c.c. Komponen 3 : Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan TeknisKomponen 3 : Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis
Dukungan bantuan teknis konsultan, monitoring & evaluasi, SIM, dll;Dukungan bantuan teknis konsultan, monitoring & evaluasi, SIM, dll;
d.d. Component 4Component 4 :: Contingency Contingency ActivitiesActivities
Disaster Risk Disaster Risk Reduction Reduction (DDR) untuk wilayah yang dibiayai oleh WorldBank dan (DDR) untuk wilayah yang dibiayai oleh WorldBank dan Livelihood Development Livelihood Development untuk untuk wilayah wilayah yang dibiayai oleh yang dibiayai oleh IDBIDB
4
Komponen Program
Strategi PNPM Mandiri Perkotaan 2010 - 2014
No
Substansi Pendampingan Phase Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
Pembelajaran
(2007-2009)
Kemandirian
(2010-2012)
Keberlanjutan
(2013-2014)
Exit Strategy
(2015-..)
Sasaran
1 Penyiapan Kelembagaan Masyarakat (BKM)
Penguatan Kelembagaan BKM
Handling Over pembinaan BKM oleh Pemda
BKM menjadi asset Pemda
2 Penyusunan perencanaan masyarakat (PJM Pronangkis)
Integrasi perencanaan masyarakat dengan mekanisme Musrenbang
Proses musrenbang berbasis perencanaan masyarakat
Pelembagaan musrenbang secara partisipatif
3 Peran Pemda dalam DDUB dan monitoring PNPMM
DDUB, monitoring dan penguatan aparat Pemda melalui pelatihan-pelatihan
Alih kelola PNPM ke Pemda termasuk pengelolaan faskel
Pemda sebagai executing agency PNPMM
Input/Tools
1 BLM setiap tahun Channeling program sektoral, CSR dan KUR serta BLM Capacity Building dan koordinasi chaneling program
Pemberian program –program sektor oleh Pusat dan DAK Kemiskinan
DAK Kemiskinan, Program Sektoral dan Program Pemda
DDUB hanya diwajibkan untuk PNPM Perdesaan dan PNPM DDUB hanya diwajibkan untuk PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan Perkotaan (sesuai dengan PMK 168/2009)(sesuai dengan PMK 168/2009);;
Kriteria Kriteria kelurahan/desa miskinkelurahan/desa miskin di perkotaan adalah kelurahan/desa di perkotaan adalah kelurahan/desa dengan penduduk miskin ≥ 10% dan belum melaksanakan 3 kali BLM;dengan penduduk miskin ≥ 10% dan belum melaksanakan 3 kali BLM;
Desa/Kelurahan di wilayah perkotaan yang telah menerima BLM Desa/Kelurahan di wilayah perkotaan yang telah menerima BLM selama 3 tahun namun tingkat kemiskinannya masih tinggi (≥ 25%) selama 3 tahun namun tingkat kemiskinannya masih tinggi (≥ 25%) akan mendapat alokasi BLM sesuai dengan tingkat kemiskinannya akan mendapat alokasi BLM sesuai dengan tingkat kemiskinannya (tidak di(tidak di phase out phase out););
Batas Minimal DDUB untuk setiap kabupaten/kota sebesar 20% Batas Minimal DDUB untuk setiap kabupaten/kota sebesar 20% dan maksimal 30%;dan maksimal 30%;
Untuk kabupaten/kota dengan kategori IFKD rendah dan sedang maka Untuk kabupaten/kota dengan kategori IFKD rendah dan sedang maka proporsi DDUB sebesar 20%, dan untuk kabupaten/kota dengan proporsi DDUB sebesar 20%, dan untuk kabupaten/kota dengan kategori IFKD tinggi dan sangat tinggi maka proporsi DDUB sebesar kategori IFKD tinggi dan sangat tinggi maka proporsi DDUB sebesar 30%. 30%. Kategori IFKD disesuaikan dengan PMK 61/2010; Kategori IFKD disesuaikan dengan PMK 61/2010;
Pelaksanaan PNPMM 2011
Bagi kabupaten/kota yang terkena Bagi kabupaten/kota yang terkena Bencana Alam Bencana Alam dengan status dengan status bencana nasional dibebaskan dari kewajiban penyediaan DDUB bencana nasional dibebaskan dari kewajiban penyediaan DDUB pada tahun terjadinya bencana tersebut;pada tahun terjadinya bencana tersebut;
Kabupaten/kota yang tidak menyediakan DDUB Kabupaten/kota yang tidak menyediakan DDUB selama 3 tahun selama 3 tahun berturut-turutberturut-turut dikenakan sanksi tidak akan mendapatkan PNPM dikenakan sanksi tidak akan mendapatkan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan; Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan;
Kabupaten/kota yang tidak menyediakan DDUB pada tahun Kabupaten/kota yang tidak menyediakan DDUB pada tahun berjalan dikenakan sanksi tidak akan menerima berjalan dikenakan sanksi tidak akan menerima program-program program-program PNPM sektoralPNPM sektoral pada tahun berikutnya; pada tahun berikutnya;
Sanksi dapat dicabut dan diberikan PNPM Mandiri pada tahun Sanksi dapat dicabut dan diberikan PNPM Mandiri pada tahun berikutnya apabila ada permintaan resmi dari Pemkab/Pemkot berikutnya apabila ada permintaan resmi dari Pemkab/Pemkot dengan disertai komitmen penyediaan DDUB yang ditujukan dengan disertai komitmen penyediaan DDUB yang ditujukan kepada Ketua TNP2K dan tembusan kepada Menkokesra, kepada Ketua TNP2K dan tembusan kepada Menkokesra, Mendagri, Menteri PU, dan Menteri PDT.Mendagri, Menteri PU, dan Menteri PDT.
Pelaksanaan PNPMM 2011 Lanjutan
Sumber data dasar untuk lokasi & alokasi BLM adalah Kecamatan/Kelurahan Perkotaan mengacu pada data PODES 2008 untuk jumlah penduduk (total, perempuan-laki-laki & KK).
Sumber data untuk menentukan %-tase keluarga miskin digunakan data mikro PPLS 2008 untuk Rumah Tangga Miskin (RTS).
Untuk daerah pemekaran yang tidak ada datanya di Podes 2008, data masih menggunakan data induk atau sumber data dari daerah.
Sumber Data Penduduk yang DigunakanSumber Data Penduduk yang Digunakan
Dasar penetapan DDUB mengacu pada PMK No.168 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan
Dasar penetapan porsi DDUB mengacu pada PMK No. 61 Tahun 2010 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah
Besaran DDUB 20% untuk Kab/Kota dengan IFKD Rendah dan Sedang dan 30% untuk Kab/Kota dengan IFKD Tinggi dan Sangat Tinggi
Dasar Penetapan DDUB 2011Dasar Penetapan DDUB 2011
10
Dasar Penetapan Jumlah Dana BLM
Kategori Lokasi
Kategori Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa
(jiwa)<3000 3000-10000 >10000
Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali putaran BLM dengan KK Miskin >10% dan Lokasi yang telah melaksanakan 3 kali putaran BLM dengan %-tase miskin masih > 25%
125 jt 200 jt 300 jt
Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali putaran BLM dengan %-tase KK miskin <10%
Jumlah kk miskin < 50 kk, BLM = 50 jtJumlah kk miskin > 50 kk, BLM = 100 jt
Lokasi yang telah menyelesaikan 3 kali putaran BLM dengan %-tase miskin < 25% (BLM Koordinasi)
50 Juta/Kelurahan
A. Wilayah Jawa-BaliA. Wilayah Jawa-Bali
11
Kategori Lokasi
Kategori Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa
(jiwa)<1500 1500-7500 >7500
Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali putaran BLM dengan KK Miskin >10% dan Lokasi yang telah melaksanakan 3 kali putaran BLM dengan %-tase miskin masih > 25%
125 jt 200 jt 300 jt
Lokasi yang belum menyelesaikan 3 kali putaran BLM dengan %-tase KK miskin <10%
Jumlah kk miskin < 50 kk, BLM = 50 jtJumlah kk miskin > 50 kk, BLM = 100 jt
Lokasi yang telah menyelesaikan 3 kali putaran BLM dengan %-tase miskin < 25% (BLM Koordinasi)
50 Juta/Kelurahan
B. Wilayah Luar Jawa-BaliB. Wilayah Luar Jawa-Bali
12
Lokasi dan Alokasi PNPM-MP 2011
Nama ProgramJumlah Lokasi
Prov Kab/Kota Kec Kel
PNPM-MP 2011 33 268 1.153 10.948
A. Data NasionalA. Data Nasional
B. Data untuk Wilayah Yang Dibiayai Melalui IDBB. Data untuk Wilayah Yang Dibiayai Melalui IDB
Nama ProgramJumlah Lokasi
Prov Kab/Kota Kec Kel
PNPM-MP 2011 14 111 569 4.811
Capaian Pelaksanaan PNPMM Perkotaan s/d 2010Capaian Pelaksanaan PNPMM Perkotaan s/d 2010
No KomponenCapaian Hasil
Nasional Wil - I
1 BKM Terbentuk 10.948 4.811
2 Anggota BKM Anggota Laki-laki 77.360 48.066 Anggota Perempuan 41.656 18.544
3 KSM Terbentuk 131.253 KSM Ekonomi 39.831 24.870 KSM Lingkungan 145.419 97.950 KSM Sosial 25.456 8.433
4 Anggota KSM Anggota Laki-laki 419.512 151.919 Anggota Perempuan 216.112 68.254
Capaian Pelaksanaan PNPMM Perkotaan s/d 2010Capaian Pelaksanaan PNPMM Perkotaan s/d 2010
No KomponenCapaian Hasil
Nasional Wil - I
5 Lokasi Penguatan 9.351 1.902
6 Fasilitator Terlatih 6.498 2.790
7 Relawan Terlatih 273,700 770.404 Relawan Laki-laki 433.611 224.066 Relawan Perempuan 265.827 157.880
8 Pemandu Nasional
Unsur Konsultan 254 107
Unsur Aparat Pemda 329 155
STATUS PENYEDIAAN DDUB
STATUS REALISASI DDUB TA 2010
LOKASI
DDUB JUMLAH KAB/KOTA
PAGU REALISASI KEKURANGAN KURANGTIDAK
MENYEDIAKANCUKUP TOTAL
NASIONAL 312.970.000 169.443.000 123.289.000 53 92 123 268
STATUS KOMITMEN DDUB TA 2010
LOKASIJUMLAH KOTA/ KAB
PAGU DDUB 2011
NILAI KOMITMEN
STATUS DDUB
CUKUP KURANGTANPA NILAI
TOTAL MASUK
BELUM ADA
KOMITMEN
NASIONAL 268 196.218 98.948 105 5 40 150 118
Harapan dan Tindak Lanjut Pemerintah Daerah
1. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan PNPMM Perkotaan di masing-masing wilayah yang diwujudkan dalam bentuk DDUB (Sesuai amanat PMK No 168 Tahun 2009)
2. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberlanjutan kelembagaan BKM yang diwujudkan dalam bentuk kemitraan program-program daerah mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi dan monitoring.
3. Munculnya integrasi antara program sektoral/dinas dengan perencanaan yang disusun secara partisipatif oleh masyarakat melalui forum musrenbang. Secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan diharapkan integrasi ini mulai dibangun.
4. Pembelajaran siklus pemberdayaan masyarakat dalam PNPMM Perkotaan diadopsi oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Replikasi Program. Replikasi dapat dilakukan untuk program reguler (membangun kelembagaan di lokasi baru) maupun program advance (mengembangkan kelembagaan yang ada melalui channeling/kemitraan)
TerimTerima a
KasihKasih
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM