GAMBARAN UMUM KONDISI MAKRO EKONOMI KAB. SUMEDANG

(BERDASARKAN KOMPILASI DATA BPS)

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

2019

STRUKTUR PEREKONOMIAN

Sumber: PDRB brd Lapangan Usaha; BPS Kab. Sumedang, 2018 ; BPS Prov. Jabar, 2018

Kontribusi Tinggi

Sumedang

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

(20,33%)

Industri Pengolahan

(18,36%)

Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

(15,90%)

AGRARIS

Jawa Barat

Industri Pengolahan

(42,29%)

Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

(15,10%)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

(8,60%)

INDUSTRI

Sumedang

Pengadaan Listrik dan Gas (10,92%)

Informasi dan Komunikasi (10,12%)

Real Estate

(9,73%)

Jawa Barat

Informasi dan Komunikasi (11,85%)

Jasa Lainnya

(9,78%)

Real Estate

(9,31%)

Pertumbuhan Tinggi

Secara spasial, total

PDRB Jawa Barat (2016)

separuhnya disumbang

hanya oleh empat

kabupaten/kota yakni

Kabupaten Bogor,

Kabupaten Bekasi,

Kabupaten Karawang

dan Kota Bandung -

Tiga kabupaten

penyumbang terbesar

adalah daerah yang

memiliki kawasan

industri di wilayah Jawa

Barat bagian Utara, dan

satu kota yang

merupakan pusat

pemerintahan,

perdagangan dan jasa

di Jawa Barat.

KLASIFIKASI KECAMATAN BERDASARKAN PDRB/KAPITA DAN LPE TAHUN 2016

KwadranI : LPE dan PDRB per kapita > SumedangII : LPE < Sumedang; PDRB per kapita > SumedangIII : LPE dan PDRB per kapita < SumedangIV : LPE>Sumedang; PDRB per kapita < Sumedang

Jatinangor

13%

Sumedang

Utara

12%

Sumedang

Selatan

10%

Cimanggung

9%Tanjungsari

6%Cimalaka

5%

Lainnya

45%

KONTRIBUSI PDRB KECAMATANTERHADAP PDRB KABUPATEN

Struktur perekonomian berdasarkan kontribusiterhadap PDRB :1. Sektor Industri pengolahan (Jatinangor,

Cimanggung, & Tanjungsari)2. Sektor Perdagangan (Sumedang Utara,

Sumedang Selatan, & Cimalaka)3. Sisanya (20 Kecamatan) merupakan wilayah

berbasis Pertanian

Kwadran III Kwadran IV

Kwadran IKwadran II

PDRB Berdasarkan Komponen Pengeluaran

Dari sisi distribusi komponen pengeluaran pada PDRB, baik

di Kab. Sumedang maupun Provinsi Jawa Barat, relatif tidak

banyak mengalami perubahan, dimana pengeluaran rumah

tangga masih mendominasi PDRB, diikuti oleh

Pembentukan Modal Tetap Bruto. Hanya saja, net ekspor

Sumedang selalu defisit yang menunjukkan bahwa sebagian

kebutuhan konsumsi di Sumedang masih tergantung pada

wilayah lain.

LPE Kab. Sumedang menunjukkan tren positif. Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga, hanya tertinggal dari

Kab. Majalengka, namun sudah lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya, bahkan melebihi capaian Provinsi Jawa

Barat yang mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya

Capaian LPE Jabar 2017

(5,29%)

Tertinggi :

Kota. Bandung

(7,21%)

5Sumedang

(6,23)

Terendah :

Kab. Indramayu(1,45)

PROYEKSI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

SATUANKONDISI AWAL PROYEKSI

ASUMSI2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Persen 6,23

6,34 6,45 6,57 6,66 6,74 6,88 Optimis

6,20 6,31 6,34 6,30 6,41 6,49 BaU

6,48 6,74 7,01 7,29 7,58 7,88 Prov. Jabar

Asumsi :

Tujuan 1 pada Misi 3 tercapai

Terwujudnya percepatan

pengembangan wilayah ekonomi

agribisnis, industri dan pariwisataAsumsi:

Business-as-usual

Proyeksi Prov. Jabar,

IPM Kab. Sumedang pada tahun 2017 sudah mencapai kategori Tinggi (>70), sementara kabupaten tetangga sebagian besar masih

berada pada kategori sedang, kecuali Kab. Bandung yang sudah lebih tinggi dari capaian Kab. Sumedang & Prov. Jabar. IPM yang

lebih tinggi menjadi modal yang baik untuk meningkatkan daya saing daerah, khususnya dengan wilayah sekitar.

Capaian IPM 2017

(70,69)

Tertinggi :

Kota. Bandung

(80,31)

12 Sumedang

(70,07)

Terendah :

Kab. Cianjur(63,70)

KOMPONEN IPM KAB. SUMEDANG TAHUN 2010 - 2017

• Indeks Pendidikan berada pada nilai terendah dibandingkan

indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran.

• Diperlukan upaya memperbaiki pelayanan pendidikan (akses,

mutu, & manajemen) sebagai prioritas pembangunan SDM.

PROYEKSI KOMPONEN IPM

INDIKATOR SATUANKONDISI AWAL PROYEKSI

ASUMSI2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Usia Harapan Hidup tahun 72,0072,07 72,16 72,18 72,21 72,20 72,22 Optimis

72,03 72,05 72,08 72,10 72,13 72,15 BaU

Rata-rata Lama Sekolah tahun 7,988,12 8,34 8,52 8,59 8,62 8,73 Optimis

8,05 8,13 8,20 8,27 8,33 8,40 BaU

Harapan Lama Sekolah tahun 12,9313,08 13,17 13,25 13,37 13,47 13,57 Optimis

12,96 12,98 13,01 13,03 13,06 13,08 BaU

Pengeluaran per Kapita Juta Rupiah 9,579,84 9,95 10,07 10,28 10,40 10,62 Optimis

9,70 9,76 9,88 10,01 10,13 10,25 BaU

PROYEKSI IPMSATUAN

KONDISI AWAL PROYEKSIASUMSI

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Poin 70,07

70,53 71,24 71,68 72,11 72,36 72,82 Optimis

70,13 70,53 70,79 71,04 71,29 71,53 BaU

70,48 70,88 71,3 71,71 72,12 72,54 Prov. Jabar

Asumsi:

Tujuan & sasaran tercapai

Asumsi:

Business-as-usual

Tujuan 1 pada Misi 1

Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat

Tujuan 2 pada Misi 1

Terwujudnya pelayanan sistem pendidikan

yang Berkualitas dan Merata

Tujuan 1 pada Misi 5

Terwujudnya perekonomian Sumedang

yang kreatif dan berdaya saing

Proyeksi Prov. Jabar

Tingkat pengangguran terbuka di Kab. Sumedang belum selaras dengan capaian IPM yang sudah lebih baik dari kabupaten

tetangga lainnya, selain Kab. Bandung, sehingga masih diperlukan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Tingkat PengangguranTerbuka Jabar2017 (8,22%)

Terendah :

Kab. Pangandaran

(3,34%)

9Sumedang

(7,15%)

Tertinggi :

Kab. Bekasi (10,97%)

PROYEKSI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Asumsi :

Tujuan 2 pada Misi 5 tercapai

Terwujudnya masyarakat

Kabupaten Sumedang yang

produktif

&

Program Unggulan

GARUDA

(Gerakan Wirausaha Muda)

Asumsi:

Business-as-usual

& Proyeksi Prov. Jabar

SATUANKONDISI AWAL PROYEKSI

ASUMSI2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Persen 7,157,04 6,45 6,35 6,25 5,76 5,68 Optimis

7,05 6,87 6,73 6,59 6,46 6,33 BaU

Tingkat kemiskinan di Kab. Sumedang sudah berada pada 1 digit, namun masih tertinggal dari beberapa kabupaten tetangga, khususnya Kab.

Bandung yang mampu mencapai 6,65% dan Prov. Jabar yang sudah berada pada 7,45%. Tren kemiskinan menunjukkan pola yang seragam, tinggi

pada tahun 2013 dan 2015 kemudian menurun di tahun berikutnya.

Tingkat KemiskinanJabar 2018

(7,45%)

Terendah :

Kota Depok (2,14%)

19Sumedang

(9,76%)

Tertinggi :

Kota Tasik(12,71%)

KEDALAMAN & KEPARAHAN KEMISKINAN

• Berdasarkan jumlah orang miskin, Kab. Sumedang paling rendah jika

dibandingkan dengan kabupaten tetangga.

• Namun, dilihat dari kedalaman dan keparahannya, beberapa

kabupaten lebih baik, khususnya Kab. Bandung dan Kab. Tasikmalaya,

bahkan Prov. Jabar masih lebih baik dari Kab. Sumedang.

• Tantangan kemiskinan selian menurunkan jumlahnya, juga

memperhitungkan agar rata-rata pengeluaran penduduk miskin

cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan

pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN

Asumsi :

Tujuan 3 pada Misi 1 tercapai

Terwujudnya

penanggulangulangan PMKS

&

Program Unggulan

Rumah Besar Fakir Miskin

Asumsi:

Business-as-usual

SATUANKONDISI AWAL PROYEKSI

ASUMSI2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Persen 10,539,76

9,34 8,95 8,58 8,22 7,88 Optimis

9,66 9,53 9,12 8,73 8,37 BaU

9,17 8,58 7,99 7,40 6,80 Progresif

10,32 10,11 9,91 9,71 9,52 9,33 Prov. Jabar

Proyeksi Prov. Jabar

Target Progresif mengikuti target Prov. Jabar

Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Kab. Sumedang dan beberapa kabupaten tetangga menunjukkan

tren meningkat, khususnya setelah tahun 2014. Capaian gini ratio Kab. Sumedang bahkan sudah mendekati Prov.

Jabar yang justru berhasil menurunkan gini ratio. Hal ini mengindikasikan pembangunan ekonomi di Kab.

Sumedang masih belum inklusif karena di sisi lain pertumbuhan ekonominya terus meningkat.

Gini Ratio Jabar 2017

(0,390)

Terendah :

Kab. Indramayu(0,291)

19Sumedang

(0,387)

Tertinggi :

Kota Bandung (0,428)

PERBANDINGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN 2017 & 2018

Peningkatan Gini Ratio dapat terjadi karena adanya penambahan proporsi konsumsi perkapita pada desil paling atas. Sementara, kelompok menengah dan terbawah mengalami

penurunan.

Gini Ratio 2017Perkotaan : 0,429Perdesaan : 0,338Kota + Desa : 0,387

Gini Ratio 2018Perkotaan : 0,466Perdesaan : 0,351Kota + Desa: 0,420

UKURAN KETIMPANGAN BERDASARKANKRITERIA BANK DUNIA

• Ketimpangan di perkotaan berada pada kategori

sedang, dan di perdesaan berada pada kategorirendah. Sementara di perdesaan dan perkotaan

terjadi pergeseran dari ketimpangan rendah kesedang.

• Secara umum, ketimpangan di Kab. Sumedangterjadi peningkatan, baik di perdesaan maupun

perkotaan, dari tahun 2017 ke 2018.

DIREKTORAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, BAPPENAS, 2018

DIREKTORAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, BAPPENAS, 2018

PROYEKSI GINI RATIO

Asumsi:

Business-as-usual

SATUANKONDISI AWAL PROYEKSI

ASUMSI2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Poin 0,390,42

0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 Optimis

0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 BaU

0,38 0,38 0,37 0,37 0,36 0,36 Prov. Jabar

Asumsi=Proyeksi Prov. Jabar

Misi 1 & 5 RPJMD tercapai

Misi 1

Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

secara mudah dan terjangkau (kesehatan,

pendidikan, PMKS)

Misi 5

Mengembangkan sarana prasarana dan

sistem perekonomian yang mendukung

kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten

Sumedang (pengeluaran per kapita, dan

pengangguran terbuka)

PERENCANAAN SEKTORAL SEBAGAI PENDORONG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

• Industri Pengolahan

• Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Terdapat 3 Sektor Utama Penggerak Perekonomian

Kab. Sumedang

(BPS, PDRB 2010 – 2017)

• Uji regresi: Dari 3 sektor utama, hanya sektor pertanian dan sektorperdagangan yang signifikan menurunkan tingkat kemiskinan

• Location Quotient: Pertanian merupakan sektor basis

• Model Ratio Pertumbuhan: Sektor pertanian, potensial untukdikembangkan

Analisis Makro EkonomiSumedang

(Bappeda, 2017)

• Rumah tangga miskin terbanyak ada di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan padi & palawija, tersebar di 26 kecamatan, terutama di kecamatan Jatinunggal

Kemiskinan (BDT 2015)

• Luas lahan yang dikelola petani masih relatif sempit (77% (2013) dan 76%(2018) petani hanya mengelola lahan kurang dari 0,5 hektar sehingga tidak mencapai skala ekonomis.

• Rumah tangga pengolah hasil hanya 8%, sementara 92% masihmenjual mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh kecil.

Sensus Pertanian (BPS, 2013)

Sutas Pertanian (2018)

• Pangsa terbesar tenaga kerja merupakan lulusan sekolah dasar.

• Pangsa terbesar penganggur justru didominasi oleh lulusan SMK

Ketenagakerjaan

(BPS, 2018 dan BI, 2018)

Menjaga stabilitaspertumbuhan sektor

unggulan

Pengembangansektor pertaniansebagai sektor

strategis

Rumah tanggapertanian menjadi

sasaran utamapengentasankemiskinan

Peningkatankapasitas

pengolahan hasilpertanian pada

rumah tangga petani

Penciptaan lapangankerja lebih inklusifsesuai kebutuhan

pasar tenaga kerja

Sumber Data Kondisi Faktual Rekomendasi

TANTANGAN PEMBANGUNAN

Tren pertumbuhan ekonomi & IPM terus meningkat, dan tren tingkatkemiskinan dan pengangguran berangsur menurun. Namun, ketimpangan memiliki tren meningkat dan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Perlu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar ketimpangan bisa diturunkan. Ini dapat terjadi jika aktivitas yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi adalah sektor-sektoryang menguntungkan kelompok menengah bawah, misalnyasektor pertanian, atau manufaktur yang padat karya (Keadilanuntuk Pertumbuhan – Arief Anshory Yusuf, 2018)

Prioritas pembangunan sektoral jika ingin pertumbuhan tingginamun dapat menurunkan ketimpangan perlu diarahkan pada sektor pertanian yang disinergikan dengan sektorpendukungnya, sejalan dengan misi ke dua dalam RPJPD 2005-2025; “Mewujudkan Kabupaten Agribisnis yang didukung industridan pariwisata”.

HATUR NUHUN