UNDANG-UNDANG TAMBANG DAN KESELAMATAN KERJADosen: Dr. Rijal Abdullah, M.T.Semester JULI-Desember 2013

Petunjuk Pelaksanaan Kuliah:1. Setiap mahasiswa akan diberikan lembaran kerja kuliah ini.2. Lembaran ini harus diisi / dilengkapi pada saat kuliah berlangsung.3. Karena kuliah ini bersifat Continious Assissment, maka kelengkapan

lembaran kerja ini menjadi bahan penilaian.4. Penilaian juga akan sangat tergantung dari partisipasi aktif dan

kehadiran mahasiswa5. Karena terbatasnya jumlah halaman yang tersedia, maka mahasiswa

harus juga menambahnya dengan catatan tersendiri.

Lembaran Kerja Kuliah I Latar Belakang Perlunya Undang-undang Tambang dan

Keselamatan Kerja

A. Beberapa Istilah Penting:Pertambangan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengambil

dan memanfaatkan semua bahan galian dari muka bumi yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan, termasuk batu-batu mulia, yang merupakan endapan alam.

Cakupan Usaha Pertambangan:

1. Penyelidikan Umum: Penyelidikan geologi secara umumatau geofisika di daratan, diperairan, dan dari udara, yang maksudnya untuk membuat peta geologi umumdan menetapkan adanya tanda-tanda adanya bahan galian.

2. Eksplorasi: Segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti /seksama adanya sifat dan letakan bahan galian

3. Studi Kelayakan (Feasibility Study): Kajian teknis dan ekonomis tentang bahan galian yang ada pada suatu lokasi, yang dapat menyimpulkan apakah bahan galian yang ada tersebut layak secara ekonomis untuk ditambang atau tidak.

4. Development: Kegiatan awal penambangan berupa membuat/menyediakan segala sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penambangan, seperti pembuatan jalan masuk ke

lokasi,terowongan (bagi tambang bawah tanah), mengadakan alat-alat galian sampai kepada penggalian tanah penutup (over burden)

5. Ekploitasi: Pemisahan bahan galian dari batuan induk dan pengotornya (breaking sampai kepada loading)

6. Pemurnian: Memisahkan bahan galian terpakai dari unsure-unsur pengotor yang terbawa saat penambangan, supaya sesuai dengan keinginan pasar (sipemakai)

7. Transportasi: Segala usaha untuk mengangkut bahan galian yang sudah ditambang untuk sampai kepada si pemakai (konsumen), antara lain dengan menggunakan chain conveyor, belt conveyor, kereta api, truk, atau kapal.

8. Marketting: Segala usaha untuk menjual hasil tambang kepada pemakai, seperti promosi sampai kepada model-model transaksi penjualannya.

Undang-undang Pertambangan diperlukan karena adanya sifat-sifat khusus industri pertambangan:1. Unrenewable, unreplacable, wasting asset, 2. Sebaran bahan galian terpencar dan tidak dapat dipilih3. Remote location4. Kadarnya kecil5. High risk6. Capital intensive7. Finite life8. Cenderung merusak lingkungan9. Agenf of Development of Area, tapi

Sasaran pengelolaan industri pertambangan:1. GDP2. Export Revenues3. Government Fiscal Revenues

Kriteria Keputusan Pemodal Asing:1. Geological Prospectivity2. Security of title3. Political Risk4. Taxation and environtment regulation5. Foreign Ownership regulation

Lembaran Kerja Kuliah II

SEJARAH PERKEMBANGAN INDUSTRI PERTAMBANGAN INDONESIA

Perkembangan industri pertambangan Indonesia berhubungan erat dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia itu sendiri.

Jika sepintas kita melihat kepada sejarah peradaban manusia, maka usaha pertambangan ini adalah merupakan pekerjaan yang umurnya hampir sama dengan manusia itu sendiri.

Pada awalnya pertambangan hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai peralatan untuk meneruskan kehidupan (table berikut)

Kebutuhan / Pemakaian Kegunaan UmurAlat perkakas rumah tangga Mencari makan, perlindungan Pra sejarahSenjata Berburu, membela diri, perang Pra sejarahDekorasi/perhiasan Permata, alat kecantikan, mencelup KunoMata uang Alat tukar, uang Zaman

PermulaanPerlengkapan dan struktur Transportasi dan perlindungan Zaman

PermulaanEnergi Tenaga dan panas Zaman

PertengahanMesin Industri ModernNuklir Kekuatan dan Perang Modern

Jika diasosiasikan dengan penemuan mineral-mineral, peradaban itu berurut sebagai berikut:

Peradaban Perkiraan tahunZaman Batu Sampai 4000 tahun SMZaman Perunggu 4000 – 1500 tahun SMZaman Besi 1500 tahun SM – tahun 1780Zaman Baja 1780 – 1945Zaman Nuklir Semenjak tahun 1945

Menurut catatan sejarah yang pernah ada, diketahui bahwa pertambangan di Indonesia telah ada waktu penjajahan oleh VOC dan Portugis. Tetapi usaha pertambangannya tidak begitu besar, karena pada waktu itu yang dicari oleh VOC dan Portugis adalah rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Usaha tambang tertua di Indonesia adalah batubara

G.30S/PKI

38 40 50 57 60 67 70 73 78 80 90 00

Nasionalisasi UU.11 Oil shock

Catatan Produksi Pertambangan tahun 1938 dan tahun 1941 adalah sebagai berikut:

Komodity 1938 1941Timah 27.737 ton 54.170 tonNikel 20.000 ton 55.570 tonEmas 2.372 kg 2.562 kgBatubara 1.456.650 ton 2.628.875 ton

Cadangan batubara Indonesia 1,2 % dari cadangan Dunia

Cadangan tertambang Dunia :

1. Amerika utara 219 Miliar t

2. Rusia 163 miliar t

3. India 86 miliar t

4. China 84 miliar t

5. Australia 67 miliar t

6. Afrika Selatan 40 miliar t

7. Eropa 26 miliar t

8. Amerika Selatan 15 miliar t

9. Indonesia 9 miliar t

10. Afrika utara 1 miliar t

11. Timur tengah 1 miliar t

Halaman 1

Halaman 2

Source : ESDM 2010

Dalam Undang-undang Pertambangan pertama Indische Mijnwet 1899 telah ada istilah: bahan galian milik negara, pemisahan hak penambangan dan hak pemilikan tanah, dan proses perizinan.

Tahun 1906 keluar Mijn Ordonantie (PP)Tahun 1910 Adendum pasal 5a. Tahun 1945 perang kemerdekaanTahun 1950an mulai kembali diusahakan penambangan sisa sebelum perangTahun 1956/57 mulai dibahas untuk penggantian Mijn WetTahun 1960 PRP No. 37/60 yang disyahkan MPRS yang salah satu isinya adalah adanya Kuasa Pertambangan (KP) pengganti konsesi. Sistem Ekonomi Tertutup, tambang tidak terbuka untuk orang asing.Barulah sesudah 1965 (G30S/PKI) Suharto berkuasa ada perubahanTahun 1967 UU No. 1/1967 PMA (Januari)Tahun 1967 UU No. 11/1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (2 Des 1967)Freeport 1967 (April)Tahun 1969 keluar PP No. 32 / 1969 Tentang Pelaksanaan UU No. 11/1967.

Saat ini sudah ada pengganti UU No. 11 /1967, UU No. 4 Tahun 2009. Ada beberapa UU yang kedudukannya dapat mempengaruhi kebijakan usaha pertambangan antara lain: UU No. 22/1999 Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dll.

Pengusahaan Pertambangan Batubara IndonesiaPenemu batubara Indonesia pertama adalah seorang ahli geologi Belanda

bernama Ir. W. H. de Greve, tahun 1868 di tepi sungai Ombilin. Penemuan ini kemudian dilanjutkan dengan usaha eksplorasi rinci yang dimulai tahun 1870 dan baru rampung pada tahun 1880. Pada tahun itu juga dimulai pembangunan infrastruktur berupa jalur rel kereta api dari Sawahlunto ke Padang dan ke “Emmahaven” atau Pelabuhan Teluk Bayur sekarang. Produksi perdana dimulai pada tahun 1892.

Pada waktu terjadi Perang Dunia II (1942 – 1945), yang kemudian diikuti dengan Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949), usaha pertambangan batubara dan pertambangan lainnya mengalami kemunduran dan kerusakan. Selanjutnya pada tahun 1950 – 1965 dilakukan upaya rehabilitasi dan pengembangan, namun lagi-lagi usaha tersebut mengalami stagnasi, karena kekacauan politik dalam negeri yang berkepanjangan, ditambah lagi pemberontakan G30S/PKI tahun 1965. Barulah pada tahun 1966, setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Orde Baru, dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, usaha pertambangan mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari waktu kewaktu sampai sekarang ini. Kebijaksanaan pembaharuan sistem perekonomian nasional semasa Orde Baru sedikitnya telah menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan usaha pertambangan Indonesia, dimana dengan program-program itu telah menarik cukup banyak investor, baik investor swasta nasional, maupun investor asing. Dalam hal ini semenjak akhir tahun 1980an atau awal tahun 1990an terus terus menerus dilakukan berbagai perubahan/perbaikan dalam pengaturan sistem pertambangan nasional.

In 1979, The Government invited a number of foreign companies to co-operate with P.N Batubara (noe named P.T. Tambang Batubara Bukit Asam) in developing the country’s coal resources. In the 1981, the first agreement was signed and 10 more followed between 1981 and 1987, including two with domestic companies.

The coal agreements are similar to the CoW’s, the main differences being:- The State coal company hold title to the operations.- The State receives a 13,5% share of the annual coal production, free of

charge.- The foreign contractor provides all the financing of the project, but all

purchased materials, supplies, plant and equipment become the property of the State company (Indonesian Mining Journal, October 1994: 31). Pengusahaan pertambangan batubara Indonesia pertama kali dilakukan

dalam bentuk Kontrak Kerjasama Batubara dengan BUMN pengelola adalah PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero). Dalam Kontrak Kerjasama Batubara tersebut dijelaskan bahwa rekanan kontraktor memberikan 13,5% dari hasil produksinya kepada PT. BA (Persero), lalu PT. BA membayarkan iyuran produksi rekanan kontraktor tersebut kepada negara dengan menjual batubara yang diberikan itu. Pada tahun 1996 Kontrak Kerjasama Batubara berubah menjadi Kontrak Karya, dimana dalam ketentuan Kontrak Karya ini royalti yang 13,5% dari hasil produksi perusahaan (kontraktor) diberikan atau disetorkan ke negara dalam bentuk uang tunai (cash).

Kontrak Karya Pertambangan Indonesia (untuk segala jenis usaha pertambangan) telah mengalami berbagai perobahan.Kontrak Karya Generasi I (1967), kontraktor pertama PT. Freeport.Kontrak Karya Genersai II (1968 sampai tahun 1972), 16 buah dalam berbagai bidang usaha pertambangan.Antara 1972 sampai tahun 1976 tidak ada Kontrak Karya yang ditandatangani, hal ini terjadi karena adanya ketidakstabilan di berbagai belahan dunia, yang membawa dampak terhadap kejatuhan harga berbagai jenis bahan tambang. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan adanya berbagai ketentuan perpajakan yang cukup berat bagi kontraktor atau investor, yang mana hal tersebut menjadikan Kontrak Karya tidak menarik lagi bagi calon investor (terutama investor asing).Tahun 1976 dikeluarkan Kontrak Karya Generasi III, ( berlaku sampai tahun 1979), 3 buah kontrak.Kontrak Karya Generasi IV, (1979-1987), 103 Kontrak Karya. Tahun 1987 dilakukan lagi revisi, sehingga lahirlah Kontrak Karya Generasi V, berlaku sampai tahun 1992 dengan jumlah kontrak yang berhasil ditandatangani sebanyak 3 buah.

Demikianlah dari waktu kewaktu Kontrak Karya ini mengalami revisi, sesuai dengan tuntutan pembangunan. Kebanyakan revisi Kontrak Karya dilakukan terhadap ketentuan yang menyangkut pengaaturan perpajakan dan sebagian lagi menyangkut ketentuan ketenagakerjaan dan pengembangan wilayah sekitar lokasi.

Saat ini sistem Kontrak Karya Indonesia telah memasuki Kontrak Karya Generasi VIII, yang baru saja dikeluarkan pada bulan Agustus 1998 oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Menurut Kuntoro, prinsip dasar dari Kontrak Karya Generasi VIII sama dengan Kontrak-kontrak Karya generasi sebelumnya, baik dari aspek hukum, teknik, keuangan, maupun promosi minat nasional bagi hak dan kewajiban para kontraktor, bedanya adalah bahwa dalam Kontrak Karya Generasi VIII lebih menekankan masalah pengembangan ekonomi masyarakat setempat (Warta APBI, Agust – September 1998: 6).

Cadangan Terbukti Batubara IndonesiaA r e a In-Situ Resource

- North Sumatera- Central Sumatera- South Sumatera- Bengkulu- East kalimantan- South Kalimantan- Central Kalimantan- Java- Sulawesi- Irian Jaya

1,272,000,000 tonnes 1,782,258,000 tonnes 5,563,564,000 tonnes 42,413,000 tonnes 4,590,328,000 tonnes 3,555,804,000 tonnes 240,000,000 tonnes 27,221,000 tonnes 89,062,000 tonnes 4,000,000 tonnes

Total 17,167,000,000 tonnes

(Graeme, L, 1995: 1)Berdasarkan jumlah sumber daya atau cadangan geologinya, batubara

tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan tingkat sumber daya batubara tertinggi di Indonesia, yaitu setara dengan 68,4% dari total sumber daya batubara. Indonesia memiliki cadangan 18,71 miliar ton dan sumber daya batubara 93,40 miliar ton, yang sebagian besar merupakan batubara kalori rendah (data DJMBP-DESDM 2007).

Data terakhir yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (2010) menunjukkan bahwa sumberdaya batubara Indonesia sekitar 105 milyar ton dengan cadangan batubara sebesar 21,13 milyar ton. Untuk membuat sumber daya yang ada itu menjadi cadangan terbukti, sangat diperlukan adanya usaha-usaha eksplorasi yang lebih intensif lagi. Produksi ril batubara Indonesia saat ini masih terbilang sangat rendah, maka oleh karenanya potensi pengembangan batubara ini kedepan masih sangat besar.Data dari Asosiasi Produsen Batubara Indonesia (APBI) yang dikeluarkan pada tahun 2007, menyebutkan bahwa jumlah total pelaku pertambangan batubara saat itu adalah 440 buah perusahaan, yang terdiri dari BUMN, Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Penambangan Batubara (PKP2B), dan Kuasa Pertambangan (KP). Pada saat itu 169 perusahaan sudah berproduksi, sedang sisanya masih dalam tahapan eksplorasi, studi kelayakan atau pun dalam status konstruksi atau development (Sunarijanto, 2008: 174).

Permodalan Dalam Pertambangan Batubara Sama halnya dengan pertambangan bahan galian lainnya, bahwa

pertambangan batubara mempunyai resiko yang besar (terutama pada tambang bawah tanah) dan memerlukan masa pengembalian modal lama, serta succes failure ratio yang kecil (antara 1% sampai 5%). Disamping itu semua kegiatan pertambangan jelas memerlukan modal yang besar, terutama dalam masa-masa eksplorasi. Dari catatan perkiraaan atas biaya eksplorasi yang dikeluarkan oleh berbagai negara terlihat bahwa Indonesia pada tahun 1997 yang lalu telah menghabiskan sebesar US$ 233.000.000, yakni jauh diatas biaya yang dikeluarkan oleh negara-negara lainnya.

Karena pertimbangan biaya, dan alasan teknologi serta sumberdaya manusia, maka pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk membuka peluang masuknya investor asing dalam dunia pertambangan Indonesia. Dari sekian banyak perusahaan yang bergerak dalam pertambangan batubara di Indonesia, sebahagian besar adalah atas investasi modal asing atau patungan antara investor asing dengan investor domestik, yang diikat dalam satu sistem Kontrak Karya Batubara.

Berkaitan dengan masalah transfer teknologi, juga diadakan kerjasama dengan pihak asing, yang mana salah atu diantaranya adalah kerjasama yang baru saja diluncurkan antara pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam program HEAD & JICA. Dalam kerjasama ini pihak Jepang melatih tenaga instruktur khusus untuk tambang dalam batubara. Pelatihan tenaga-tenaga pertambangan ini akan dimulai tahun 2001 sampai tahun 2005, yang akan dilakukan di Ombilin Mining Training Centre (OMTC) Sawahlunto.

Lembaran Kerja Kuliah III

Macam-macam Bahan Galian dan Konsep Penguasaan dan Pengusahaannya

Menurut UU N0 27 Tahun 1980 pasal 1 ayat a, b, dan c bahan galian itu digolongkan atas 3 macam, yaitu: Golongan A, B, dan C. Adapun dasar hukum pembagian golongan adalah: 1. Sifat dan Karakteristik2. Kegunaan3. Keterdapatan4. Pertimbangan ekonomi / teknologi5. Kepentingan Nasional/negara

Klasifikasi langsung terkait dengan azaz penguasaan, pembatasan pengusahaan, dan penggunaan. Golongan A (Strategis): - minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam

- bitumen padat, aspal; - antrasit, batubara, batubara muda; - uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; - nikel, kobalt; - timah.

Golongan B (Vital):- besi, mangan, molybdenum, khrom, wolfram, vanadium, titanium;- bauksit, tembaga, timbal, seng;- emas, platina, perak, air raksa, intan;- arsen, antimon, bismut;- yitrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;- berillium, korundum, zircon, kristal kwarsa;- kriolit, fluorspar, barit;- yodium, brom, khlor, belerang

Golongan C (tidak termasuk A dan B):- nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);- asbes, talk, mika, grafit, magnesit;- yerosit, leusit, tawas (alum), oker;- batu permata, batu setengah permata;- pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;- batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fuller earth);- marmer, batu tulis;- batu kapur, dolomit, kalsit;- granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak

mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 hanya dikenal bahan galian itu sebagai mineral dan batubara. Dengan dasar itu didefinisikan beberapa hal sebagai berikut.

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Konsep Kepemilikan / Penguasaan Bahan Galian Hak Pengusahaan / Penambangan Bahan Galian

Konsep universal: Kepemilikian seseorang atas suatu lahan tidak serta merta memberikan

hak kepadanya untuk menguasai bahan galian yang ada di dalamnya.Ketentuan tentang Konsep Universal itu ditampung dalam Perundang-

undangan: 1. UUD 1945, pasal 33 ayat (3): ....................

Dalam UU No. 4 Tahun 2009 dinyatakan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Oleh karena itu pengelolaan minerba harus memenuhi asas: a) manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b) keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan d) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Lembaran Kerja Kuliah V

BENTUK PERIZINAN/DASAR HUKUM USAHA PERTAMBANGAN

Karena sifatnya yang khas (high risk, and not quick yielding), maka usaha pertambangan memerlukan jaminan kepastian hukum.

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Catatan: Untuk kepastian hukum, usaha pertambangan membutuhkan perizinan yang berkesinambungan (consecutive title).

Lembaran Kerja Kuliah VIII

PENGHASILAN NEGARA DARI INDUSTRI PERTAMBANGAN

Penerimaan negara dari usaha pertambangan bersumber dari pungutan khusus antara lain deadrent, royalty, dan sebagainya yang bersifat tetap dan pungutan lain yang besarnya tergantung pada perkembangan kegiatan usaha dan keuntungan.

Penerimaan Negara dari usaha pertambangan:1. deadrent2. royalty3. pajak perusahaan4. pbb5. ppn6. pajak penjualan barang mewah7. pajak pemasukan barang impor (beacukai)8. pajak eksport9. biaya surat-surat penting10. retribusi11. pajak daerah12. sumbangan lain yang tidak mengikat

Sebagian besar pungutan dan pajak menjadi unsur biaya usaha, sedangkan pajak penghasilan badan tergantung keuntungan perusahaan.Besar kecilnya berbagai pungutan itu dapat menjadi incentive or disincentive bagi pengusaha.

Lembaran Kerja Kuliah IX

INSPEKSI DAN PENGAWASAN TEKNIS PERTAMBANGAN

Inspeksi bertujuan untuk peningkatan ditaatinya segala ketentuan perundang-undangan yang ada dalam suatu usaha pertambangan, terutama dalam bidang keselamatan kerja dan perlindungan terhadap lingkungan.Cakupan inspeksi/pengawasan:

1. Eksplorasi2. Pembersihan lahan3. Pengupasan tanah penutup4. Konstruksi dan sarana prasarana penunjang5. Ekploitasi6. Pengolahan / pemurnian7. Pasca tambang

Inspeksi dilakukan oleh seorang Inspektur Tambang: PNS dalam DESDM dan Pemda yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan inspeksi aspek keselamatan pertambangan dan lingkungan.

Wewenang dan Tanggung Jawab Inspektur Tambang:1. Masuk tambang setiap saat saat disertai surat tugas2. Menghentikan/menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha,

bila dianggap tidak aman dan atau menimbulkan kerusakan lingkungan.3. Minta bantuan pihak terkait dari Pemda setempat atau pihak terkait

lainnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.4. Tanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambilnya5. Tanggung jawab terhadap pelaporan hasil inspeksinya6. Tanggung jawab kepada kepala Pelaksana Inpektur Tambang sesuai

tugas dan wewenangnya.

Fungsinya:1. Inspeksi/pemeriksaan2. Penyelidikan kecelakaan atau kejadian berbahaya3. Penyelidikan pencemaran lingkungan 4. Uji limbah5. Pembinaan keselamatan kerja6. Perintah atau larangan, serta saran perbaikan jika ada pelanggaran7. Menyusun laporan

Inspektur Tambang haruslah: profesional

Lembaran Kerja Kuliah XI

KEPMEN 555K TENTANG K3 PERTAMBANGAN UMUM

Lembaran Kerja Kuliah XII

KEBIJAKAN TATA LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

UU No. 11/1967 pasal 30: Apabila selesai melakukan penambangan dan penggalian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang KP yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit dan bahaya lainnya bagi masyarakat sekitar.

PP 32/1969 pasal 46 ayat 4: Sebelum meninggalkan bekas KP, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang KP harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

UU No. 4 / 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan PP No. 29 / 1986 bertujuan untuk:

1. Menciptakan keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan2. terkendalinya manusia Indonesia menjadi pembina lingkungan3. terciptanya pembangunan berwawasan lingkungan4. terlindungnya negara dari dampak kegiatan pembangunan

Pendekatan pengelolaan lingkungan yang paling popular adalah Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang tujuannya antara lain:

1. Meniadakan atau mengurangi resiko2. Mengoptimalkan hasil pembangunan3. Meniadakan atau mencegah pertikaian

Amdal merupakan suatu studi yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup dan menjaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan.Amdal terdiri dari:

1. Kerangka Acuan Dampak Lingkungan2. Analisis Dampak Lingkungan (Andal)3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Tahapan Amdal:1. Identifikasi komponen rencana kegiatan dan rona awal lingkungan2. Proyeksikan / perkirakan perubahan rona akibat kegiatan (duga)3. Evaluasi dampak lingkungan4. Rekomendasikan saran atau tindakan pengelolaan dan pemantauannya.

Pekerjaan yang dapat dilakukan untuk perbaikan lingkungan pasca tambang:1. Reklamasi2. Restorasi3 Rehabilitasi4 Revegetasi