hasil pendataan potensi desa (podes) 2018 … hasil pendataan potensi desa (podes) 2018 provinsi...

1Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 Provinsi Maluku

Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 Provinsi Maluku No. 5/12/Th. XVIII, 10 DESEMBER 2018

Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018Provinsi Maluku

BERITARESMISTATISTIK

• Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan tiga (3) kali dalam sepuluh (10) tahun. Berdasarkan hasil Podes 2018, tercatat 1.240 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 1.202 desa, 34 kelurahan dan 4 UPT/SPT. Podes juga mencatat sebanyak 118 kecamatan dan 11 kabupaten/kota.

• Indeks Pembangunan Desa (IPD) menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan kategori tertinggal, berkembang, dan mandiri. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut. Hasil pengkategorian IPD menghasilkan desa mandiri sebanyak 31desa (2,58 persen), desa berkembang sebanyak 613 desa (51,00 persen), dan desa tertinggal sebanyak 558 desa (46,42 persen),

• Indeks Pembangunan Desa disusun berdasarkan lima dimensi, yaitu Dimensi Pelayanan Dasar, Dimensi Kondisi Infrastruktur, Dimensi Transportasi, Dimensi Pelayanan Umum, dan Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pada tahun 2018, semua dimensi penyusun IPD mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2014. Dimensi dengan kenaikan tertinggi adalah Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yaitu sebesar 14,5 poin. Sementara dimensi dengan kenaikan terkecil adalah Pelayanan Dasar, yaitu sebesar 0,34 poin.

Terdapat 1.240 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Maluku tahun 2018

PROVINSI MALUKU

2 Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 Provinsi Maluku

1. Cakupan Wilayah Administrasi Pemerintahan Pendataan Podes dilaksanakan tiga (3) kali dalam sepuluh (10) tahun. Podes 2018

dilaksanakan pada bulan Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh Desa/Kelurahan/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), Kecamatan, Kabupaten/Kota. Wilayah administrasi pemerintahan yang didata harus memenuhi tiga (3) syarat, yaitu: 1) ada wilayah, 2) ada penduduk, dan 3) ada pemerintahan desa. Menurut Podes 2018, terdapat sebanyak 1.240 wilayah setingkat desa, 118 kecamatan, 11 kabupaten/kota (Lampiran 1). Dari sejumlah desa tersebut, terdiri atas 1.202 desa, 34 kelurahan, dan 4 UPT/SPT (Lampiran 2).

Gambar 1 Jumlah Desa/Kelurahan/UPT/SPT, dan Kecamatan di Provinsi Maluku, 2011 - 2018

2. Desa/Kelurahan TerluarKeputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 mencantumkan sebanyak seratus sebelas (111)

pulau kecil terluar. Desa/kelurahan terluar adalah desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya berada di pulau kecil terluar. Berdasarkan hasil Pendataan Podes 2018, keseratus sebelas (ke-111) pulau kecil terluar tersebut berada di 22 Provinsi, 49 Kabupaten/Kota, 117 Kecamatan, dan 543 Desa/Kelurahan. Terdapat 76 Desa/Kelurahan di sembilan belas (19) pulau kecil terluar di Provinsi Maluku yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

2011 2014 2018

Desa/KelurahanUPT/SPT

Kecamatan

1024 10881240

2011 2014 2018

84

113 118


No. Provinsi JumlahPulau Kecil Terluar

Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar

Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Aceh 7 4 7 232 Sumatera Utara 3 3 3 83 Sumatera Barat 3 1 3 34 Riau 4 3 4 45 Bengkulu 2 1 2 76 Lampung 1 1 1 17 Kepulauan Riau 22 5 12 208 Jawa Barat 2 1 1 19 Jawa Tengah 1 1 2 2

10 Jawa Timur 3 2 3 311 Banten 3 1 2 212 Bali 1 1 1 1413 Nusa Tenggara Barat 1 1 1 114 Nusa Tenggara Timur 7 5 28 29415 Kalimantan Timur 2 1 2 516 Kalimantan Utara 2 1 5 1917 Sulawesi Utara 12 5 8 1518 Sulawesi Tengah 3 1 3 3

19 Maluku 19 4 18 7620 Maluku Utara 1 1 1 121 Papua Barat 3 2 2 222 Papua 9 4 8 39

Indonesia 111 49 117 543

Tabel 1Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintah di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2018

Catatan: Ada satu pulau kecil terluar yang bukan bagian dari wilayah suatu desa/kelurahan yaitu Pulau Puriri (Papua).

No. Kabupaten JumlahPulau Kecil Terluar

Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar

Kecamatan Desa/Kelurahan(1) (2) (3) (5) (6)

1 Maluku Tenggara Barat 3 3 152 Maluku Tenggara 1 1 13 Kepulauan Aru 9 5 94 Maluku Barat Daya 6 9 51

Maluku 19 18 76

Tabel 2. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2018


3. Indeks Pembangunan DesaIndeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan

tingkat kemajuan atau perkembangan desa, dengan skala 0–100. Indeks Pembangunan Desa menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan status tertinggal (kurang dari sama dengan 50), berkembang (lebih dari 50 namun kurang dari sama dengan 75), dan mandiri (lebih dari 75). Indeks Pembangunan Desa hanya dihitung pada wilayah administrasi setingkat desa yang berstatus pemerintahan desa. Pada tahun 2018, sebagian besar desa di Provinsi Maluku berstatus Desa Berkembang (Gambar 2).

Gambar 2Jumlah Desa Menurut Status IPD di Provinsi Maluku, 2018

Indeks Pembangunan Desa telah menunjukkan perbaikan status desa. Jumlah desa yang termasuk dalam kategori Desa Mandiri ini sudah lebih banyak, yaitu bertambah 16 desa dari tahun 2014. Selain itu, Desa Tertinggal pada tahun 2018 juga sudah berkurang bila dibandingkan tahun 2014, berkurang sebesar 166 desa. Perkembangan jumlah desa menurut status IPD disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3Perkembangan Pembangunan Desa di Provinsi Maluku, 2014 – 2018

2014 2018

Desa Berkembang;613; (51,00 %)

Desa Tertinggal;558; (46,42%)

Desa Mandiri;31; (2,58%)

Catatan: Jumlah Desa 2018 sebesar 1,202

Catatan: Perbandingan status IPD ini dilakukan untuk desa-desa yang sama dengan tahun 2014, yaitu sebesar 1 048

Desa Berkembang;419; (39,87%)


Desa Berkembang;569; (54,14 %)





Indeks Pembangunan Desa disusun dari 5 dimensi, yang terdiri dari 12 variabel dan 42 indikator. Semua dimensi penyusun IPD mengalami kenaikan. Dimensi dengan kenaikan tertinggi adalah Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yaitu sebesar 14,5 poin. Sementara dimensi dengan kenaikan terkecil adalah Pelayanan Dasar, yaitu sebesar 0,34 poin. Secara lebih rinci, tingkat kenaikan IPD menurut dimensi penyusun IPD dapat dilihat pada Gambar 4.

Setiap dimensi penyusun IPD dibentuk dari beberapa indikator. Kenaikan nilai setiap dimensi penyusun IPD yang telah disebutkan sebelumnya tidak lepas dari kenaikan nilai dari indikator-indikator penyusunnya. Pada tahun 2018, indikator yang mengalami perubahan nilai terbesar dibandingkan tahun 2014 menurut dimensi pembentuk IPD yaitu: ‘otonomi desa’ pada Dimensi Pemerintahan Desa, ‘kondisi penerangan di jalan utama desa’ pada Dimensi Kondisi Infrastruktur, ‘waktu yang ditempuh menuju Kantor Camat’ pada Dimensi Transportasi, ‘keberadaan kelompok kegiatan olahraga’ pada Dimensi Pelayanan Umum, serta ketersediaan dan kemudahan akses ke apotik pada Dimensi Pelayanan Dasar (lihat Gambar 5).

Gambar 5Indikator Penyusun Dimensi IPD di Povinsi Maluku, 2018

Gambar 4Tingkat Kenaikan IPD Menurut Dimensi Penyusun IPD di Provinsi Maluku, 2014 dan 2018

Kelengkapan Pemerintahan Desa(Desa yang memiliki sekretaris desa meningkat 5,7% dari 2014)

Kualitas SDM Kepala Desa(Pendidikan Kepala Desa minimal SMA meningkat sebesar 6,18% dari 2014)

Pemerintah DesaOtonomi Desa (Penerimaan desa selain Dana Desa)(Penerimaan desa meningkat lebih dari 50% dari 2014)

Tempat buang air besar sebagian besar keluargaDesa yang sebagian besar keluarganya menggunakan jamban

sendiri di desa meningkat 21,28% dari 2014

Distribusi Energi Listrik lebih MerataDesa yang teraliri listrik meningkat sebesar 17,09% dari 2014

Ketersediaan Komunikasi SelulerDesa yang ada sinyal komunikasi seluler meningkat10,5% dari 2014

Kondisi Infrastruktur

Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi KeKantor Bupati/Walikota

(Waktu tempuh menjadi lebih singkat 26,55% dari 2014)

Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi KeKantor Camat(Waktu tempuh menjadi lebih singkat 53,44% dari 2014)

Lalu Lintas Dan Kualitas Jalan Untuk TransportasiAntar Desa(Desa dengan jalan Aspal meningkat 4.30 poin dari 2014)

Transportasi

Keberadaan Kelompok Kegiatan Olah Raga(Keberadaan Kelompok Kegiatan Olah Raga meningkat 5.48 poin

dari 2014)

Ketersediaan Fasilitas Olahraga(Desa yang ada fasilitas olah raga meningkat 16,86% dari2014)

Pelayanan Umum

Ketersediaan dan Akses Ke SMA Sederajat(Desa yang ada SMA meningkat 3.02 poin dari 2014)

Ketersediaan Dan KemudahanAkses Ke Apotek(Desa yang ada apotek meningkat 1.83 poin dari 2014)

Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Poskesdes Atau Polindes(Desa yang ada Rumah Sakit meningkat 3,35 poin dari2014)

Pelayanan Dasar

Tempat buang air besar sebagian besar keluargaDesa yang sebagian besar keluarganya menggunakan jamban

sendiri di desa meningkat 50,64% dari 2014

Kondisi penerangan di Jalan Utama DesaDesa yang terdapat penerangan di jalan utama desameningkat sebesar 62,84% dari 2014

Ketersediaan Komunikasi SelulerDesa yang ada sinyal komunikasi seluler meningkat39,26% dari 2014

Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi KeKantor Bupati/Walikota

(Waktu tempuh menjadi lebih singkat 26,55% dari 2014)

Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi KeKantor Camat(Waktu tempuh menjadi lebih singkat 53,44% dari 2014)

Lalu Lintas Dan Kualitas Jalan Untuk TransportasiAntar Desa(Desa dengan jalan Aspal meningkat 34,71% dari 2014)

Ketersediaan Fasilitas Olahraga(Desa yang ada fasilitas olah raga meningkat 16,86% dari 2014)

Penanganan Gizi Buruk(Desa yang ada kejadian gizi buruk

(warasmus/kwarsiorkhor) berkurang 17,31% dari 2014)

Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)(Desa yang mengalami KLB berkurang 29,17% dari 2014)

Ketersediaan dan Akses Ke SMA Sederajat(Desa yang ada SMA meningkat 17,12% dari 2014)

Ketersediaan Dan Kemudahan AksesKe Apotek(Desa yang ada apotek meningkat 29,51% dari 2014)

Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Puskesmas(Desa yang ada Puskesmas rawat inap meningkat 25% dari 2014)

Kualitas SDM Sekretaris Desa(Desa dengan Pendidikan Sekretaris Desa minimal SMA

meningkat sebesar 43,63% dari 2014)

Kelengkapan Pemerintahan Desa(Desa yangmemiliki sekretaris desa meningkat 21,29% dari 2014)

Otonomi Desa (Penerimaan desa selain Dana Desa)(Penerimaan desa meningkat lebih dari 50% dari 2014)

48.5

28.54

66.45

43.0650.44 46.7448.84

33.22

71.81

46.93

64.94

51.13

Pelayanan Dasar Kondisi Infrastruktur Transportasi Pelayanan Umum Pemerintah Desa IPD

2014 2018

0,34 4,68 5,36 3,87 14,5 4,39


4. Potensi Desa/KelurahanSelain informasi terkait cakupan wilayah administrasi, Podes 2018 juga menyajikan berbagai

informasi terkait potensi-potensi desa/kelurahan dan ketersediaan infrastruktur penunjang berbasis kewilayahan di Indonesia. Pada bidang pariwisata, tercatat di Provinsi Maluku terdapat 13 desa wisata pada tahun 2018.

Pada bidang ekonomi, diketahui bahwa desa/kelurahan dengan keberadaan Industri Kecil dan Mikro mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada Industri dari Kulit, yaitu dari 1 desa/kelurahan pada 2014,menjadi 11 desa/kelurahan pada 2018. Selain itu, terjadi peningkatan pada desa/kelurahan dengan keberadaan Industri dari Kain Tenun yaitu sebesar 134,62 persen (dari 52 desa/kelurahan pada 2014 menjadi 122 desa/kelurahan pada 2018).

Pada sarana ekonomi lainnya juga terjadi peningkatan, seperti keberadaan warung kelontong dan pasar. Desa/kelurahan dengan keberadaan warung/toko kelontong meningkat sebesar 25,35% dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 1.088 desa/kelurahan. Sementara desa/kelurahan dengan keberadaan pasar dengan bangunan, baik bangunan permanen maupun bangunan semi permanen, meningkat sebesar 6 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 108 desa/kelurahan.

Sementara itu, pada tahun 2018 telah ada 424 desa/kelurahan yang memiliki produk unggulan. Produk unggulan ini ada dua macam, yaitu produk makanan dan produk non-makanan. Ada sebanyak 270 desa/kelurahan yang hanya memiliki produk unggulan makanan, sementara ada 71 desa/kelurahan yang hanya memiliki produk unggulan non-makanan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan desa/kelurahan memiliki 2 macam produk unggulan tersebut, seperti yang terjadi pada 83 desa/kelurahan. Lebih jauh lagi, ternyata ada 6 desa/kelurahan memiliki produk unggulan yang telah diekspor ke luar negeri (lihat Gambar 6).

Gambar 6Persentase Desa yang Memiliki Produk Unggulan di Provinsi Maluku, 2018

424 desa/kelurahan memiliki produk unggulan

6 desa

DI EKSPOR 1,42%63%17%

20%

Makanan

Non-Makanan

Makanan +Non-Makanan

270desa

71desa

83desa


Pada bidang kesehatan, diketahui bahwa desa/kelurahan dengan penyelenggaraan kegiatan posyandu sebulan sekali meningkat sebesar 33,45 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 1.129 desa/kelurahan. Selain itu, ternyata sarana kesehatan juga ada peningkatan, seperti pada keberadaan Puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan Polindes. Desa/kelurahan dengan keberadaan Puskesmas Rawat Inap meningkat sebesar 25 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 235 desa/kelurahan. Sementara desa/kelurahan dengan keberadaan Polindes meningkat sebesar 84,48 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu dari 58 desa/kelurahan pada 2014 menjadi 107 desa/kelurahan pada 2018.

Selanjutnya, pada bidang perumahan dan lingkungan hidup, ada beberapa peningkatan di beberapa hal, seperti pada penggunaan minyak tanah, listrik, dan jamban. Pertama, desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak meningkat sebesar 65,45 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 273 desa/kelurahan. Kedua, desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna listrik PLN meningkat sebesar 28,29 dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 839 desa/kelurahan. Ketiga, desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna jamban sebagai fasilitas buang air besar meningkat sebesar 50,64 persen dibandingkan tahun 2014, yaitu menjadi 1.059 desa/kelurahan.

Kemudian, pada bidang pendidikan, di Provinsi Maluku terdapat 260 desa/kelurahan telah mempunyai SMU/SMA. Hal ini berarti bahwa desa dengan keberadaan SMU/SMA meningkat sebesar 17,12 persen dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, dari segi pendidikan kepala desa/lurah, ternyata 806 desa/kelurahan (dari 997 desa/kelurahan yang memiliki kepala desa/lurah) telah memiliki kepala desa/lurah berpendidikan minimal SMU/sederajat. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 25,94 persen bila dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 640 desa/kelurahan.

Terakhir, pada bidang komunikasi dan informasi, diketahui bahwa desa/kelurahan dengan keberadaan pelayanan dari Pos Indonesia (baik itu berupa Kantor Pos, Pos Pembantu, Rumah Pos) meningkat sebesar 38,89 persen dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu menjadi 50 desa/kelurahan. Selain itu, pada 2018, desa/kelurahan dengan keberadaan jasa ekspedisi swasta tercatat sebanyak 48 desa/kelurahan. Sementara itu, dalam rangka mendukung komitmen Indonesia dalam penerapan Industri 4.0 di Indonesia, ternyata desa/kelurahan dengan keberadaan jangkauan sinyal telepon selular sudah mencapai 1.050 desa/kelurahan (meningkat 39,26 persen dibandingkan tahun 2014), dan 49,33 persen dari desa/kelurahan tersebut sudah terjangkau sinyal internet (518 desa/kelurahan).


5. Tantangan Desa/KelurahanSelain potensi yang bisa dikembangkan dari desa/kelurahan, tidak terlepas juga dengan

tantangan desa/kelurahan ke depan, sebagai pekerjaan rumah untu kemajuan desa/kelurahan ke depan. Tantangan tersebut antara lain terkait ekonomi, bencana, pencemaran, dan masalah keamanan. Tantangan dari sisi ekonomi dapat dilihat dari data Podes 2018 dengan keberadaan restoran/rumah makan yang mengalami peningkatan sebesar 60,42 persen dibandingkan tahun 2014, dari 48 desa/kelurahan menjadi 77 desa/kelurahan di tahun 2018. Hal tersebut menjadi tantangan untuk terus menggenjot sektor lain seperti pariwisata, agar pertumbuhan restoran/rumah makan dapat terus positif. Sedangkan keberadaan restoran/rumah makan, tidak ada penambahan desa/kelurahan yang terdapat restoran/rumah makan.

Gambar 8Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di Provinsi Maluku, 2018

Bencana masih menjadi masalah yang menjadi perhatian di Maluku. Kejadian bencana terbesar dari kejadian banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan yaitu sebesar 221 desa/kelurahan (banjir), 196 desa/kelurahan (gempa bumi), dan kejadian kebakaran hutan dan lahan sebesar 140 desa/kelurahan. Desa/kelurahan yang mengalami kejadian bencana lainnya antara lain bencana kekeringan sebanyak 126 desa/kelurahan,tanah longsong sebanyak 199 desakelurahan, gelombang pasang laut sebanyak 108 desa/kelurahan, angin puyuh/puting beliung/topan sebanyak 67 desa/kelurahan, banjir bandang sebanyak 11 desa/kelurahan (lihat Gambar 8). SDGs goal 13 target 3 adalah meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. Terkait dengan hal tersebut, jumlah desa dengan upaya mitigasi bencana alam antara lain terdapat 147 desa/kelurahan yang ada sistem peringatan dini bencana alam, jalur evakuasi sebanyak 235 desa/kelurahan, perlengkapan keselamatan (12 desa/kelurahan), serta peringatan dini tsunami sebanyak 44 desa/kelurahan (lihat Gambar 9).

Gambar 9Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Upaya Mitigasi Bencana Alam, 2018

Banjir221 desa

Tanah longsor119 desa

Gempa bumi196 desa

Kekeringan126 desa

Angin puyuh/putingbeliung/Topan67 desa

Kebakaran hutandan lahan140 desa

Banjir bandang11 desa

Gelombang pasang laut108 desa

Sistem Peringatan Dini Bencana Alam147 Desa

Perlengkapan Keselamatan12 Desa

Sistem Peringatan Dini Khusus Tsunami44 Desa

Jalur Evakuasi235 Desa


Permasalahan desa/kelurahan lainnya adalah terkait pencemaran. Desa yang mengalami pencemaran air meningkat 84 persen dibanding tahun 2014, yaitu menjadi 105 desa/kelurahan di tahun 2018. Selain itu, pencemaran tanah juga mengalami peningkatan sebesar 54 persen, yaitu menjadi 20 desa/kelurahan di tahun 2018. Pencemaran Udara juga mengalami peningkatan sebesar 23 persen dibanding tahun 2014, yaitu menjadi 32 desa/kelurahan di tahun 2018 (lihat Gambar 10).

Terkait keamanan, jumlah desa dengan kejadian penyalahgunaan/pengedaran narkoba meningkat tinggi yaitu sebesar 87 persen, dari 15 desa/kelurahan naik menjadi 28 desa/kelurahan. Hal ini menjadi tantangan cukup berat, jika penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh para generasi muda, bonus demografi akan menjadi bumerang dan menjadi hambatan. Hal lain terkait keamanan, yang masih menjadi tantangan antara lain yaitu berkaitan dengan tindak kejahatan dan perkelahian massal. Desa/kelurahan dengan kejadian tindak kejahatan naik sebesar 12,77 persen, dari 321 di tahun 2014 naik menjadi 362 desa/kelurahan di tahun 2018. Begitu pula dengan desa/kelurahan dengan kejadian perkelahian massal naik 24 persen dibanding tahun 2014 yaitu 160 desa naik menjadi 199 desa/kelurahan di tahun 2018.

Gambar 10Potensi Pencemaran di Provinsi Maluku, 2018

105 desa 20 desa 32 desa

Desa yang mengalamipencemaran air

meningkat 84%dibanding tahun 2014

Desa yang mengalamipencemaran tanah

meningkat 54% dibanding tahun 2014

Desa yang mengalamipencemaran udara

meningkat 23% dibanding tahun 2014

Sebanyak 1.115 desa/kelurahan tidak ada pencemaran

(Terjadi peningkatan 10,83% dibanding tahun 2014)


(2) (3)

10 81 11 193 18 196 10 82 10 119 11 92 15 198 17 118 6 81 5 50 5 30 118 1 240 MALUKU

Seram Bagian Timur Maluku Barat Daya Buru Selatan Ambon Tual

Lampiran 1. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2018

Kabupaten/Kota

Seram Bagian Barat Kepulauan Aru

Maluku Tengah Buru

Kecamatan Desa/Kelurahan(1)

Maluku Tenggara Barat Maluku Tenggara

Desa Kelurahan UPT/SPT Jumlah

(2) (3) (4) (5)

80 1 - 81 192 1 - 193 186 6 4 196 82 - - 82 117 2 - 119 92 - - 92 198 - - 198 117 1 - 118 81 - - 81 30 20 - 50 27 3 - 30 1 202 34 4 1 240

Kepulauan Aru

Kabupaten/Kota

(1)

Maluku Tenggara Barat Maluku Tenggara Maluku Tengah Buru

Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Maluku Barat Daya Buru Selatan Ambon Tual MALUKU

Lampiran 2. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2018


Dimensi Variabel No Indikator(1) (2) (3) (4)

Pelayanan Dasar

Pelayanan Pendidikan

1 Ketersediaan dan Akses ke TK/RA/BA

2 Ketersediaan dan Akses ke SD Sederajat

3 Ketersediaan dan Akses ke SMP Sederajat

4 Ketersediaan dan Akses ke SMA Sederajat

Pelayanan Kesehatan

5 Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Rumah Sakit

6 Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Rumah Sakit Bersalin

7 Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Puskesmas

8 Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Poliklinik/Balai Pengobatan

9 Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Tempat Praktik Dokter

10 Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Tempat Praktik Bidan

11 Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Poskesdes atau Polindes

12 Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Apotek

KondisiInfrastruktur

Infrastruktur Ekonomi

13 Ketersediaan Pertokoan, Minimarket, atau Toko Kelontong

14 Ketersediaan Pasar

15 Ketersediaan Restoran, Rumah Makan atau Warung/Kedai Makan

16 Ketersediaan Akomodasi Hotel atau Penginapan

17 Ketersediaan Bank

Infrastruktur Energi

18 Elektrifikasi

19 Kondisi Penerangan di Jalan Utama

20 Bahan Bakar untuk Memasak

Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi

21 Sumber Air untuk Minum

22 Sumber Air untuk Mandi/Cuci

23 Fasilitas Buang Air Besar

Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

24 Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Komunikasi Seluler

25 Ketersediaan Fasilitas Internet dan Pengiriman Pos atau Barang

Transportasi

Sarana Transportasi

26 Lalu Lintas dan Kualitas Jalan

27 Aksesibilitas Jalan

28 Ke tersediaan Angkutan Umum

29 Operasional Angkutan Umum

Aksesibilitas Transportasi

30 Waktu Tempuh per Kilometer Transportasi ke Kantor Camat

31 Biaya per Kilometer Transportasi ke Kantor Camat

32 Waktu Tempuh per Kilometer Transportasi Ke Kantor Bupati/Walikota

33 Biaya per Kilometer Transportasi ke Kantor Bupati/Walikota

Pelayanan Umum

Kesehatan Masyarakat34 Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)

35 Penanganan Gizi Buruk

Olah Raga36 Ketersediaan Fasilitas Olah Raga

37 Keberadaan Kelompok Kegiatan Olah Raga

Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Kemandirian

38 Kelengkapan Pemerintahan Desa

39 Otonomi Desa

40 Aset/Kekayaan Desa

Kualitas Sumber Daya Manusia

41 Kualitas SDM Kepala Desa

42 Kualitas SDM Sekretaris Desa

Lampiran 3. Daftar Dimensi, Variabel, dan Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Desa


Diterbitkan oleh:

Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi MalukuJl. Wolter Monginsidi, Passo-Ambon 97232Ir. Ismail Rumata, M.SiKepala Bidang Statistik SosialTelepon: (0911) 361320E-mail: [email protected] Website : www.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIKPROVINSI MALUKU

221

119

196

12667

108

11

140

147

12235

16,05 %

2,26 %

32

20

105

44

1.202

312,58%

55846,42%

61351 %

Berita Resmi Staasak No. 5/12/Th.XVII, 10 Desember 2018

hasil pendataan potensi desa (podes) 2018 … hasil pendataan potensi desa (podes) 2018 provinsi...

Documents