A. Posisi KasusKasus selat corfu adalah pertikaian antara kedua Negara. Yakni Inggris dan Albania, yang dimana letak selat corfu itu sendiri berada pada Negara Albania. Awal permasalahan bermula ketika Albania menembaki dua kapal perang/penjelajah Inggris. Tidak menerima dengan perlakuan diskriminatif tersebut, Inggris mengugat Albania dengan alasan bahwa setiap kawasan perairan internasional mempunyai hak lintas damai. Pihak Albania menolak pernyataan Inggris dengan asumsi bahwa setiap kapal dagang dan kapal perang asing yang melintasi perairan territorial Albania haruslah meminta izin sebelumnya.Lima bulan berselang (Oktober 1996), Inggris kembali menyusuri perairan Albania. Namun mirisnya, kapal perang inggris malah membentur ranjau. Yang lebih miris lagi ketika kapal perang inggris lainnya hendak menolong. Alih-alih membantu kapal yang terbakar, justru kapal kedua pun juga menabrak ranjau bahkan lebih fatal. Puluhan korban jiwa dan luka-luka yang menjadi tumbalnya.Inggris juga pernah meminta izin untuk melakukan penyapuan ranjau di selat corfu chanel, namun pihak Albania menolaknya. Akhirnya Inggris membawa kasus ini ke ICJ (Internatonal Court Justice) atau Mahkamah Internasional yang belakangan kita kenal dengan kasus selat Corfu.Adapun permasalahan-permasalahan yang akan digugat pada Mahkamah Internasional nantinya berkenaan dengan :1. Apakah memang pihak Inggris telah melanggar Hukum Internasional lewat tindakan Angkatan Lautnya (kapal Perang) di perairan Albania ?2. Apakah Albania bertanggungjawab atas ledakan, dan apakah ada kewajiban untuk membayar kompensasi?Menilik dari pertanyaan-pertanyaan diatas, Maka putusan dari mahkamah internasional adalah sebagai berikut :1. Bahwa inggris tidak melanggar hukum internasional dengan melewati laut Albania Pada 22 Oktober 1946. 2. Bahwa inggris telah melanggar kedaulatan Albania dengan melakukan penyapuan ranjau pada 12 dan 13 November 19463. Bahwa Albania bertanggungjawab atas ledakan tersebut dan memilki kewajiban untuk membayar kompensasi4. Pengadilan menghukum Albania untuk mebayar biaya kompensasi sebesar 843,947 atau U.S. $2,009,437 atau setara dengan 18 Milyar lebih (1 Dollar = 9000 Rupiah).

B. Pengertian Lintas DamaiDalam pasal 18 KHL 1982, disebutkan pengertian lintas damai, berarti suatu kapal asing yang melalui laut teritorial untuk keperluan : 1. Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman ; atau 2. Berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (roadstead) atau fasilitas pelabuhan tersebut.

Termasuk dalam pengertian lintas ini harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, dan mancakup juga berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena force majure atau memberi pertolongan kepada orang lain, kapal atau pesawat udara yang dalam keadaan bahaya. Selanjutnya dalam pasal 19 Konvensi menyatakan, bahwa lintas damai adalah: damai, sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan Negara pantai. Sedangkan lintas suatu kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu Negara pantai, apabila kapal tersebut dalam melakukan navigasi di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut :1. Setiap ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran atas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.2. Setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun.3. Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan infomasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara pantai.4. Peluncuran, pendaratan atau penerimaan pesawat udara di atas kapal.5. Perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan dan keamanan Negara pantai.6. Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan bea cukai dan imigrasi.7. Perbuatan pencemaran laut yang disengaja.8. Kegiatan perikanan.9. Kegiatan riset.10. Mengganggu sistem komunikasi.11. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan lintas.

Lintas Damai Bagi Kapal Perang Dan Kapal Pemerintah: Kapal perang untuk maksud Konvensi Hukum Laut 1982, adalah suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu Negara yang memamkai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira, yang diangkat oleh pemerintah Negaranya dan namanya terdaftar dinas militer yang tepat atau daftar yang serupa yang diawasi oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler.

Dalam melakukan lintas damai di laut teritorial suatu Negara, apabila suatu kapal perang tidak mentaati dan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara pantai mengani lintas damai yang disampaikan kepadanya, Negara pantai dapat menuntut kapal perang itu meninggalkan laut teritorialnya. Negara bendera memikul tanggung jawab internasional untuk setiap kerugian yang diderita Negara sebagai akibat tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan Negara pantai mengenai lintas melalui laut teritorial yang dilakukan oleh kapal perang dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non komersial.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dibuat Negara pantai sehubungan dengan lintas damai bagi kapal asing di laut teritorial sesuai dengan Konvensi ini dan hukum internasional lainnya mengenai setiap hal berikut :1. keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim2. perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas instalasi lainnya3. perlindungan kabel bawah laut4. konservasi kekayaan hayati laut5. pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan Negara pantai6. pelestarian lingkungan Negara pantai dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemarannya7. penelitian ilmiah kelautan dan survey hodrografy8. pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara pantai.

Dalam hal ini Negara pantai harus mengumumkan semua peraturan perundang-undangan tersebut. Dan bagi kapal asing harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan demikian dan juga semua peraturan internasional bertalian dengan pencegahan tubrukan di laut yang diterima secara umum. Bahkan apabila perlu dengan memperhatikan keselamatan pelayaran atau navigasi, kapal asing yang melakukan pelayaran di laut teritorialnya, dapat diwajibkan untuk mempergunakan alur laut dan skema pemisah lalu lintas sebagaimana yang ditetapkan dan yang harus diikuti untuk pengaturan lintas kapal.

Negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai kapal asing melalui laut teritorialnya, kecuali dengan ketentuan Konvensi atau perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan Konvensi. Negara pantai juga tidak boleh menetapkan persyaratan atas kapal asing yang secara praktis berakibat penolakan atau pengurangan hak lintas damai. Lain dari pada itu Negara pantai tidak boleh mengadakan diskriminasi formil atau diskriminasi nyata terhadap kapal Negara manapun. Untuk keselamatan pelayaran, Negara pantai harus secepatnya mengumumkan bahaya apapun bagi navigasi dalam laut teritorial yang diketahuinya.

Selanjutnya mengenai hak perlindungan bagi keamanan Negaranya, Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlakukan untuk mencegah lintas yang tidak damai di laut teritorialnya. Negara pantai juga berhak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang ditentukan bagi masuknya kapal ke perairan pedalaman atau ke persinggahan demikian. Tanpa diskriminasi formil atau diskriminasi nyata di antara kapal, Negara pantai dapat menangguhkan sementara pada daerah tertentu di laut teritorialnya untuk perlindungan keamanannya termasuk keperluan latihan senjata. Penangguhan ini berlaku setelah diumumkan terlebih dahulu.

C. Relevansi Kasus Selat Corfu dengan Hak Lintas DamaiDari elaborasi terdahulu, kita telah menelaah kesalahan kapal perang Inggris. Bahwasanya kapal perang inggris telah melanggar kedaulatan Albania dengan melakukan penyapuan ranjau yang dimana bertentangan dengan asas lintas damai yang berbunyi : Negara pantai dapat memberlakukan pembatasan hak lintas damai bagi kapal perang. Dengan kata lain Negara pantai dapat meminta pemberitahuan sebelumnya dan ijin sebelumnya atau pelimpahan wewenang dan pembatasan jumlah maksimum kapal perang yang melintas di perairan teritorialnya. Dalam melakukan lintas damai di laut teritorial suatu Negara, apabila suatu kapal perang tidak mentaati dan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara pantai mengenai lintas damai yang disampaikan kepadanya, Negara pantai dapat menuntut kapal perang itu untuk meninggalkan laut teritorialnya. Sedangkan yang telah kita bahas sebelumnya, pihak Albania menolak permintaaan izin pihak inggris untuk menyapu ranjau di selat corfu. Namun, tanpa mengindahkan pernyataan dari Albania, inggris tetap menyapu ranjau di selat corfu pada November 1946.Sebagaimana Inggris, Albania pun dinilai menyalahi ketentuan hak lintas damai. Tanpa mencoba menerka orientasi kapal perang Inggris dalam penyapuan ranjau di selat corfu, adalah salah jika pihak Albania urung menolong kapal perang Inggris yang meledak karena ranjau. Padahal dalam ketentuan hak lintas damai disebutkan : Kapal dibolehkan berhenti sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena force majure atau memberi pertolongan kepada orang lain, kapal atau pesawat udara yang dalam keadaan bahaya. Untuk keselamatan pelayaran, Negara pantai harus secepatnya mengumumkan bahaya apapun bagi navigasi dalam laut teritorialnya yang diketahuinya. Dari dua ketentuan diatas dapat kita simpulkan merupakan kesalahan Albania. Pihak Albania selaku Negara pantai tidak melakukan aksi preventif atau bantuan operasional guna menyelamatkan kapal Inggris yang meledak.Maka, Keterpatautan antara kasus selat corfu dengan hak lintas damai dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh pihak Albania (Negara pantai) maupun pihak inggris (Negara pelintas) adalah menyalahi tujuan dasar hak lintas damai Mengatur aktifitas-aktifitas perairan global demi perdamaian,ketertiban dan keamanan Negara khususnya Negara pantai.

DAFTAR PUSTAKA

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1551/3/hukuminter-Rosmi.pdf.txt (Diakses pada tanggal 20 Mei 2013 jam 19.00)Djalal Hasjim, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Binacipta, Bandung, 1978.W., Koers, Albert, 1994, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut, Gajah Mada University, Press, Yogyakartahttp://www.kemendagri.go.id/pages/glossary/pemerintahan/letter/H (Diakses pada tanggal 20 Mei 2013 jam 19.00)http://www.researchgate.net/publication/42320811_Hak_Lintas_Damai_%28Right_of_Innocent_Passage%29_Dalam_Pengaturan_Hukum_Laut_Internasional (Diakses pada tanggal 20 Mei 2013 jam 19.15)