BELUH lHKOHEKSI.

· DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUULIK INDONE61A

CATATAN RAPAT

PANITIA KHUSUS RUU BIDANO PERHUBUNOAN

( RUU TENTANG PE"ERDANGAN )

TAllUN SIDANG

HASA PERSIDANGAN

JENIS RAPAT

D E N G A N

SIFAT RAPAT

HARI/TANOGAL

W A K T U T E M P A T

KETUA RAPAT

SEKRE"f ARIS

A C A R A

It A D I ft

Anggota-anggota DPR-RI :

1. Drs. H. Boiner Pasaribu, SR

3 • Huhammad Duane, SH

5. J.G. Wowor, SH

7. Ir. Lukas Na.nloey-

9. S o e s e n o

11 • Willy Kairupa.n

1 3. Oloan Silalahi

1 5. Muhammad Y usur Hus in

17 • Dr. :H. Sya.£ey Ali Gumay.

: 1991 - 1992

III

: Rapat Panitia Kerja (PANJA) Ke- 5 Peaerin tah/ Dirjen Perhubungan urlara.

: Tertutup

a Jum' at, 10 Janu~ri 1992.

I 14.00 WIB

1 Eta.dart.ha Se.mi ti I : Gedung HPR/DPR~RI Jakarta : 1. Dre. H. :Bomer Paaaribu, SH

2. Ir.· H. An11ar Datuk : Drs. Hoh. Siddiq Sutomo

: Helanjutka.n a.ea:ra rapat

ta.ngg?l, f Ja.nuari 1992.

Anggota-anggota DPR-RI

- 14 dari

3 dari

18 Anggota t~tap;

1 Anggota pengganti.

2. Sundoro Sya.msuri

4. Ir. H. Anwar Datuk

6. Toto 1'1ud~iharto, BA

8. Drs. Soed.arma.dji

10. Ombun Sirila.tupang

12. J.H. Sumarjono .. 14. H. Uma.r Bua.:ng

16. Ny. Dja.ilinar Oetomo, BA

PDHERI.NTAH t • ••••••

- 2 -

PEMl;:RmTAII :

1. Za.inuddin Sikado Dirjen Perhubungan Udara, didampingi :

2. Soeba.gijo S Kepa.la. Biro Hukum da.n Il ub • Luar n ege~i;

: Sta..f - star.

. ....... .

- 3 -

KETUA ( DRS. H. BOMER P.:\SARIBU, SH ) :

Saudara-saudara sekalian, menurut daftar hadir yang disampaikan kepada kami d 8 ri 25 Anggota Panja telah hadir 17 Anggota yang menandatangani d·aftar hadir dari semua un­

sur Fraksi dan Pemerintah walaupun kami diberi inf'ormasi Saudara Dirjen dalam perjalanan mungkin ada sedikit kema­

cetan, kita masih tunggu, namun demikian Rapat kami buka dahulu secara resmi dan dinyat&kan tertutup untuk umum.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saud~ra sekalian, tentu dengan sambil menunggu

sebentar Saudara Dirjen Perhubungan Udara, izinkan kami da­Pa t melaporkan apa yang telah berl{embang dan disimpulkan di dalam Rapat Pimpinan sesudah juga melanjutkan lobby antar Pimpinan dengan semua penanggm.ngjawab-penanggungjawab Fra~

si-fraksi dalam Pansus kita. Pagi hari telah diadakan lobby antar Pimpinan dalam hal

ini Saudara Ir. H. Anwar Datuk dengan beberapa rekan penang­gungjawab Fraksi-fraksi yang pada waktu itu dimasalahkan ~engenai kemitraan dalam setiap rapat-rapat dari Panitia Ker­ja yang sebaiknya dipenuhi dikaitkan dengan Tata tertib Pasal 76, Pasal 92 dan Pasal 93. Untuk sekedar diketahui Pasal 93 katagoris namanya adalah Rapat Kerja Pansus.· Jadi dengan tegas secara eksplisit menyebutkan Rapat· Kerja Pansus atau apapun Rapat Kerja di tingkat DPR maka mitra kerjanya ada­lah Menteri. Sed.§ngkan di dalam Pasal lain ditunjuk satu keten­tuan tingkat rapat yang lain di bawah tingkatan Rapat Kerja Pansus. Pasal 92 menyebutkan Rapat Panja (Rapat Panitia Kerja). Dalam rapat ini tidak diberikan satu katagori yang tegas mengenai masalah mitra yang diperlukan hadir dalam suatu Ra­pat Panja, secara eksplisit tidak disebut. Pada Pasal 76

mengenai alat-alat kelengkapan Dewan kita mengenal ada dua alat kelengkapan yang pertama alat kelengkapan yang bersifat pennanen yaitu Komisi, BKSAP, BURT dan sebagainya adalah alat kelengkapan Dewan. Alat kelengkapan Dewan jenis kedua adalah yang bersifat temporer yaitu Panitia Khusus apabila dibentuk oleh Dewan sendiri. Ada juga yang di bawahnya Yaitu Panitia Kerja adalah Panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan De­wan permanen ataupun oleh alat kelengkapan Dewan yang t2mporer. Jadi kalau Komisi, Badan-badan, membentuk Panitia Kerja itu namanya Panitia Kerja atau kalau Panitia Khusus membentuk Pa­

nitia itu harus dinamakan Panitia Kerja. Lalu bagaimana persidangan-persidangarmya, diatur di dalam Pasal 76 dan Pasal 92 itu. Pasal 76 menyebutkan mengenai

t 91 ta cara •••••

- 4 -

.tata cara kerja dari Panitia Kerja dirumuskan sendiri oleh Panitia Kerja itu sendiri ataupun oleh alat kelengkapan yang membentuknya.

Berdasarkan ini Saudara-saudara sekalian, kami melapor­kan untuk Rapat Kerja k~tagoris Rapat Kerja di tingkat Pansus maka dengan jelas Pasal 93 adalah mi tra Menteri dari Pemerin­tah yang diperluk.an hadir untuk terpenuhinya secara utuh bunyi Tata tertib kita. Karena mitra kerja untuk Rapat Panja tidak pernah ada penjelasan yang rinci, diskusi dalam lobby ke~arin memperbincangkan berbagai pengaiaman yang di sana sini oleh sementara rekan-rekan ada yang membuat katagoris sebagai kon­vensi-konvensi yang hidup di dalam Dewan kita ini. Berbagai pengalaman yang dilaporkan diinformasikan dalam lobby antara lain ada Rapat ·· Panja yang juga ada kalanya dihadiri oleh Me.n teri, dan ini terjadi pada waktu yang lalu dan mungkin juga sampai sekarang ada juga Rapat Panja tetapi mitra dari unsur Pernerintahnya adalah.Menteri misalnya Pansus RUU tentang Peru­mahan dan PermiJ.Kiman. ~'/alaupun memang agak unik sediki t ini .bukan Departemen tetapi adalah tidak. bersifat departemen wal8 u­pun I:lentari tanpa Port folio Yaitu tidak mempunyai eselon-ese­lon yang lazim di tingkat departemen. Kemudaian ada juga Rapat-rapat Panja yang dih8dir~ oleh bukan Menteri bahkan seringkali oleh Eselon .I. Itu juga cukup banyak diinf ormasikan dalam. lobby dan ada kalanya bahkan di bawah ting­k8 tan Eselon I dimana antara lain beberapa rekan melaporkan hal seperti itu kami sendiri juga mungkin ada rekan yang ikut dalam . 5 RUU ten tang Pembangunan Poli tik maupun · l?aket RUU tentang Perpajakan yang sifatnya simultan sehingga 3 Panja berjalan sekaligus dimana Eselon I - nya tidak memad8 i lagi, Dirjen Pajak hanya satu dan sebag;.;...inya sehingga dalarn peng~larn­an i tu ada pula yang tingkatan eselonnya adalah di ba .. mh eselon I, di bawah _ Manteri dan di bawah Eselon I, i tupun dimungkinkan. Bahkan ada Raker yang tidak terlalu lazim yang karena keadaan sa:ngat khusus~ dihadiri oleh Sekjen yang di~er~ tugas khusus olah I•lenterinya Yai tu pada wak.tu ki ta menangani Rancanga.n Undang­undang tentang Bidang Politik, beberapa kali Bapak Menteri pa­da waktu itu Bapak Supardjo Rustam tidak bisa. beli8 u sen~ diri harus diwak.ilkan dan Rapat sudah dijadwal dengan ketat se­hingga dapat disepakati keadaan khusus tersebut. Jadi brdasarkan pengalaman itu kita menarik kesan Pasal 76 dan Pasal 92 daPat ditafsirkan dengan luwes, flexible, berdasarkan kesepakatan yang dapat ki ta konsensuskan di · dalam lembaga

ini. Untuk itulah kemarin juga lobby yang dihadiri langsung

. oleh ••••

-·5 -

oleh Saud8 ra Dirjen Perhubungan Udara dan Saudara Kepala niro Hukum dan Luar Negeri akhirnya ki:ta menyepak9 ti satu kesimpul­an yang kita kukuhk.an secara formal pada hari ini seandainya Rapat Panja ini dapat menyepakati sesudah lobby dan juga sesu­dah akhirnya dipercayakan kepada Pimpinan, yaitu kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pertama, kehadiran mi~ra dari unsur Pemerintah dalarn Rapat Kerja. Pansus diperjelas kembali, hanya sif atnya penegasan, ada­lah Menteri dan didampingi oleh Staf. Staf itu boleh Sekjen, bo­leh Dirjen, boleh eselon-eselon yang lain. Jadi kehadiran mitra kerja dari unsur Pemerintah dalam Rapat Kerja Pansus adalah Me!! teri didampingi oleh Staf •. Sifatnya adalah penegasan karena ini sudah · ~ dengan cukup terang benderang diatur oleh Pasal 93 dan juga sudah diputuskan penegasan yang sama pada Rapat Pimpinan yang lalu waktu diawalinya tugas-tugas kita di dalam Pansus ini.

Kedua, kehadiran mitra dari unsur Pemerintah dalam Rapat P~ nitia K.erja adalah Dirjen atau Eselen I disertai Star. Jadi di­

. harapkan setiap Rapat Kerja ada Dirjen, tentu Dirjen yang rele.­van, kalau tidak tentu paling tidak unsur Eselon I yang lain dengan disertai S taf.

Ketiga, kehadiran mitra kerja dalam rapat-rapat Tim Kecil atau Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi adalah Dirjen atau Zselon I atau Eselon II menurut kebutuhannya disertai Star.

2. Keputusan ini mulai berlaku pada h8 ri Kamis tanggal 9 Januari 1992.

3 •. Hasil atau Keputusan rapat-rap8 t yang sebelum ini, sebelum i\eputusan · ini dinyotakan S?h ... ·

Dengan demikian s 8 y8 kira cukup jelas posisi dari setiap ra­pat yang sudah maupun yang akan kita jalankan. Kesepakatan ini adalah bukan sekedar hasil lobby antar kita tetapi juga dengan Pemerintah dan juga akhirnya dipercayakan kepada Pimpinan untuk merumuskannya diumumkan kembali dan pada a11al rapat Panja pada sore hari ini kami laporkan untuk mendapatkan persetujuan dari Panja yang terhormat.

Apakah ini dapat disetujui ?

(Rapat : Setuju) Pemerintah ?

(Pemerintah : Setuju) Terima kasih, dengan demikian kita telah mendapatkan suatu

penegasan yang cukup jelas. Siapapun memimpin termasuk Saudara Ir. Datuk Anwar nanti akan mudah.

Yang kedua, ••••

- 6 -

Yang kedua, sebelum kami serahkan Pimpinan Rapat Panja ini kepada salah satu rekan, Bapak Ir. H. Anwar Datuk atau Bapak Muhammad Buang, S.H. apa yang telah kita sepakati bahwa tanggal 9 kemarin seyogianya semua koreksian DIM tentang RUU Pelayaran sudah masuk di Pansus. Kami ingatkan tanggal 9 h8 ri Kamis selu­ruh koreksian DIM mengenai RUU tentang Pelayar8 n seyogianya su­dah ada di Sekretariat. Kami ingin eek Fraksi Karya Pembangunan sudah saya kira, Fraksi ABRI apakah sudah tidak ada koreksian atau dienggap sudah cukup, kami harapkan lebih cepat lebih bagus supaya nanti sandingan yang terakhir kita akan komplitkan. Frak­si PDI sudah, Fraksi Persatuan Pembangunan sebelum ayam berkokok pada hari Kamis sudah harus masuk.

Seandainya ma·sih ada dari Fraksi ABRI seyogianya besok per­s andingan ini sudah disebarkan kepada Anggota mungkin ini bisa kita sesuaikan berdasarkan kerja dari Sekretariat ya kalaupun be­sok plus artinya Senin pagipun saya kira dapat dipahami, dengan harapan kalau masih ada dari,Fraksi ABRI maih terbuka untuk itu.

Yang ketiga, juga kami ingatkan apa Ya~g telah disepakati pada Rapat Pansus tanggal 13 Desember yang lalu Sabtu esok hari kita masuk di dalam tingkat Panitia Kerja dengan/Rapat Timmus dan Timcil. Ini mengingatkan, kami bacakan, bukan menyindir, ka­

mi hanya membacakan. Jadi masuk Tim Perumus dan Tim Kecil. Tidak diperlukan persetujuan karena ini Keputusan Pansus siapa yang ti­dak setuju ya biar kami tahu saja kami catat. Jadi kami ingatkan besok hari Sabtu diharapkan sudah dimulai Tim­mus, Timcil. Syukur kita selalu ada ruang gerak yang baik begitu, kalau ·yang belum ya_tentu. paling lambat kalau bisa hari Senin. Dengan demikian kita berharap penggunaan waktu seeffisien mungkin dengan kwalitas sebaik mungkin dengan proses konsensus juga sepuas mungkin bagi semua, itu adalah harapan kita semua yang sudah di­putuskan untuk dipenuhi menurut jadwal oleh Pansus bukan oleh Pan­ja pada tanggal ·13

Demikian beberapa penegasan, terima kasih,atas perhatiannya, dan Saudara Dirjenpun sudah dapat kita kenal, sekarang karni per­c8yakan Bapak Ir. H. Anwar Datuk untuk melanjutkan kemarin dulu supaya n8 nti terbagi selesaikan dahulu bagian Bapak Ir. H. Anwar Datuk, bagian berikutnya Saudara Muhammad Buang S.H. dan Saudara Sundoro Syamsuri.·

Terima kasih, ·t/assalamu 'alaikum 'v/arahmatullahi wabarakatuh.

KETUA ••••

- 7 -

KETUA RA.PAT ( IR. R. ANWAR DATUK) i

Terima kasih, karena Rapat tadi sudah dibuka jadi kami kira tidak perlu dibuka lagi, kami hanya melanjutkan.

Baiklah kita teruskan dengan pembahasan kita tetapi sebelurn.­nya supaya tidak ada· kesalahpahaman di depan kita masing-masing telah dibagikan oleh Sekretariat hasil dari Panja tentang Pener­bangan, kesimpulan-kesimpulan kepu.i...-usan Rapat kemarir .... Ingin kami tanyakan apakah ada kekeliruan atau ada kekurangan atau penambah­an seb+·ng.i::a dengan demikian hasil kemarin ini sudah bisa ki ta a~ gap sah.

Setuju ?

(Rapat : Setuju) Baik, dengan demikian apa yang dibuat oleh Sekretariat sah

adanya.

Jadi kita kembali ada beberapa Pasa.l yang kita tunda yaitu Pasal 4 pembahasannya ditunda sementara, dan Pasal 5 pembahas-annya juga ditunda sementara dengan beberapa catatan yang telah diberikan yaitu pertama kita kembali ke Pasal 4.

. Apakah aarl Fraksi Karya P.embangunan telah memp~nyai usul baru sehingga dengan demikian mungkin Pasal 4 setujui dalam Rapat Panja ?

Kami persilakan.

J .G. JO lOR, S. H. (FKP) :

ini dapat kita

Saudara Ketua dan Pimpinan Panja yang kami hormati, rekan­rekan Fraksi Panja serta ,Pemerintah yang sangat kami hormati, bagi kami Saudara Ketua, Fraksi Karya Pembangunan dimana notulen dari Sekretariat dimana Pasal 4 maupun Pasal 5 ditunda sementara permasalahannya tentunya yang kita bahas pada waktu kemarin dan sekaran6· ini berkenaan dengan apakah di-Timmus-kan ataupun di­Timcil-kan bagi kami Saudara Pimpinan dan Fraksi-fraksi yang ka-mi hormati, adalah masih terkait dengan substansi. Oleh sebab itulahmengenai ditunda sementara ini maka kamipun masih berke­inginan dengan tetap Pasal 4 dan Pasal 5 ini di-Timcil-kan. Kami dalam hal ini Saudara Pimpinan, tidak mengada-ada tetapi seb8 lik­nya pada waktu kita telah membahas Pasal 2 dan Pasal 3 pun ~ami Fraksi Karya Pembangunan juga berusaha untuk bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Fraksi ABRI, walaupun mengenai Pasal 2 dan Pasal .3 inipun telah kita sepakati sebenarnya untuk pada .1aktu itu

untuk kita Timmus-kan • Tetapi dalam pengertian kami dalam hal ini dangan jiwa besar kami kami menerimanya. Alangkah baiknya hari ini juga dari Fraksi-fraksi lainnya menerima usul kami ini untuk bl sa juga di-Tim Kecil-kan berkenaan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 ini.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

KE TUA ....

- 8 -

KETUA :

Terima kasih, sebelum kita meningkat ke Fraksi lain mung­kin dari Pemerintah ada usul setelah mendengar pembahasan i~cma­rin mungkin ada usul untuk mengatasi masalah ini.

Ka.mi persilakan.

PEMERINTAH ( SOEBAGIJO S )

Bapak Pimpinan, Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang kami hormati, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Bapak Dirjen, kem3 rin memang menurut keputusan di sini Pasal 4 dan Pasal 5 pembahasannya ditunda sementara dan kemarin posisinya adalah Fraksi Karya Pembangunan mengusulkan Tim Kecil dan yang lain me­ngusulkan di Tim Perumus. Menurut Pemerintah, masala.l:ulya itu da­pat kita sederhanakan ialah.bahwa mup.gkin karhi salah untuk itu mohon maaf tetapi kalau kami tidak salah dari diskusi kemarin m~ ka diliha~ dari sudut substansinya itu tidak ada perbedaan sebe­n9rnya baik antara ketiga Fraksi, Fraksi Karya Pembangunan aan Pemerintah. Substansinya Pak, jadi 8 rtinya substansi itu bahwa kita ingin memberikan bobot bahwa apa itu "ruang udAra", apa "wi­layah"udara" tetapi yang jel9s· ini merupakan satu kekayaan kita begitu. Itu saya melihat tidak ada perbedaan, yang m8 sih menjadi perbedaan adalah istilah seben8 rnya ialah istilah "wilayah udara" dan "ruang udara". Ini sebenarnya dan kami mengetahui maksud ju­ga merumuskan yang tepat ini adalah agar dapat mengantisipasi ke majuan-kemajuan di masa yang akan datang. Walaupun j~ga kita se­benarnya sudah memiliki satu pegangan yang telah disahkan di aa­lam Pansus kalau saya tidak salah, butir 2 dari Pasal l : ",'fila­

yah udara adalah ruang udara di atas wilayah daratan dan perair­an Republik Indonesia;". Kalau saya tidak salah ini sudah disah­kan di dalam Pansus. Jadi kalau ki ta mengatakan "··'lilayah udara" Ya di situ dik8 takan adalah ruang udara yang di atasnya itu. Ka­rena ini masalahnya demikian malta kami seperti kemarin juga me­nyampailcan di dalam Timmus kami tidak keberatan, di dalam Tim K~

cil itu kami juga sependapat, dan kami dapat memahami sepenuhnya yang· diinginkan oleh rekan-rekan dari Fraksi · .Karya PembanL,-unan bahwa barant?;kali apa di dalam penjelasan nanti atau di dalarn Fa­salnya tetapi istilah "~filayah udara" ini dan" ruang udara" ini supaya diuraikan lebih jelas nanti di dalam penjelasan •

Itu Pak, y~mg dapat kami kemukakan, jadi kami belwn dapat meny8_rankan yang m8 na tetapi untuk Pemerintah di Timcil a.tau di Timmus yang penting bah· .. 1a substansinya sudah ada kesamaan.

Terima kasiho

KE TUA . • • • •

- 9 -

KETUA :

Terima kasih, dari Pemerintah sudah menjelaskan denean melihatkembali kepada.' Pasal 1 ayat (2) memang ada pen6 er­

tian dari pada "vvllayah udara'~ ·1111ayah udara adalah ruang uda­ra. Dengan penjelasan dari Pemerintah ini apakah dari Fraksi Karya Pembungunan ada tanggapan ? Kami mohon ma~f karena ini masih masalah Fraksi Karya Pembangunan yang lain sudah meneri­ma, jadi tinggal Fraksi Karya Pemb;:mgunan.

Kami persilakan.

J .G. ·,vo.voR, s-.H. :

Saudara Pimpinan, oleh sebab itulah karn~pun dalam hal ini melihat kepada Ketentuan Umum kita yaitu Pasal 1 butir 2 itu jelas mengatakan demlkian. Oleh sebab itu berhubung dalam hal ini masih permasalahan: . mengenai substansinya Saudara Ketua, sekali l 8 gi kita memperdalaminya karena ini masih berkaitan dengan substansi alangkah baiknya dengan juga permohonan kami kepada rekan-rekan Fraksi lainnya seperti halnya kami k8 takan tadi b8 hwa kami juga berjiwa besar bisa menerimanya Pasal 2 dan Pasal 3 untuk di-Timcil-kan. Oleh k8 rena itulah sekali lagi kami harapkan melalui Saudara Pimpinan juga dan Pemerintah ki­ranya kita mend.alamiaya di Tim Kec~l.

Demikian Saudara Ketua, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, jadi untuk menuntaskan masalah ini dengan melihat materi yang diajukan oleh pihak Fraksi Karya Pembangunan dimana Fraksi Karya Pembangunan menginginkan, karena perbeuaan­nya adalah hanya bagaimana masalah ini dirampungkan, apakah me-lalui Timcil apakah melalui Timmus. Dari Fraksi-fraksi lain melihat bahwa ini diselesaikan melalui Tim .Perumus, sedangkan Fraksi Karya Pembangunan masih menghimbau untuk · d::;pat mela-lui Timcil. Kalau begitu kami ingin meminta pandangan dari Fral<­si ABRI. Kami persilakan.

OMBUN SIMATUPANG (F ABRil :

Terima kasih Saudara Pimpinan, sebelum kami menyatakan si­kap mengenai apa yang diinginkan oleh Fraksi Karya Pembangunan, izinkan kami sebetulnya untuk lebih memperjelas pandangan kami yang bersurnber sebetulnya dari konvensi-konvensi yang ada karena bagaimanapun juga Undang-undang ini tidak bisa lepas dari substan­si-substansi yang tertulis p8 da konvensi-konvensi internasional.

Fertama, ••••

- 10 -

Pertama, kalau kita lihat konvensi internasional mengenai Pasal 4 sebetulnya apa yang tertuang dalam Pasal 4 ini kalau bisa kami sebutkan 100 % mengambil dari artikel 1 dari pada ko~ vensi internasional yang tertulis dalam Bab I Air Navigation yang menyebutkan : The contracting states recognize that every state has compli te and exclusive S'lipemity over

air space above territory. Jadi kami mempunyai pengertian sebetulnya apa yang die2mbar·T

kan di a dan b sebetulnya ini sudah tertuang di above territory. Apa yang dimaksud di dalam wilayah udara maupun ruang udara itu sudah terliput dalam satu yang sebetulnya di at~s teritori In­donesia. Jadi sebetulnya apa yang kita sebutkan di dalam R.ancang­an Undang-undang ini juga sudah mengandung suatu klaim yane bisa berlaku sangat panjang yai tu ki ta mengklaim yang tidal<. terbatas sampai wilayah manapun, tetapi kita juga tetap waspada karena ke­mampuan kita m0 sih terbatas dan kita masih tergantung juta kepa­dan konvensi-konvensi Yang ada itu maka menurut pendapat kami se­betulnya apa yang tertuang dalam Pasal 4 ini sudah memenuhi semua kriterium yang diinginkan b~ik secara internasional maupun untuk kepentingan bangsa ki ta sendiri. Namun kalau dari Fraksi i'Carya Pembangunan mengirtginkan masalah ini bisa diselesaikan apakah de­

T immus dan Tim Kecil menurut kami tidak ada masalah sepanjang da­ri pada substansi yang kami sebutkan ini tidak berbeda akhirnya nanti sehingga kalau dibicarakanpun di Tim Kecil tidak menj 8 di wa­

salah, dengan catatan substansi ini hendaknya tidak kita pegdng bersama tidak bertentangan . dengan semua pihak.

Demil<.ian dari kami, jadi kami tegaskan kembali untuk dibica­

rakan di Tim Kecil tidak menjadi masal:ah, di Timmuspun sebetulnya sudah bisa menurut pandangan kami tetapi tidak apa-apa dibicara­kan di Tim Kecil asal memperhatikan perhatian kami tadi.

Terima kasih dari Fraksi ABRI.

KETUA : Terlma kasih, jadi dari Fraksi ABRI tidak keberatan, yang

kami bisa tarik tidak keberatan kalau itu di-Timcil-kan. Terima kasih.t Dari Fral<si Persatuan Pembangunan.

f.fuHAMMAD 'lUSUF HUS IN ( · F PP) :

Assalamu 'alaikum warahmatullahi . .,.,abarakatuh. Ini nampaknya Pasal 4, Pasal 5 kemarin kita tunda sementara.

Khusus Fasal 4 mengapa Fraksi Persatuan Fembangunan pada ·,.r8 ktu

itu pada akhirnya menga.jukan kepada Tim Perumus_. pertama karena

memang Fraksi Persatuan Pemb~ngunan menerima rumusan tersebut.

Kedua ••••

- 11 ~

Kedua, kami melihat memang sama dengan Pemerintah, tidal< ter­dapat suatu perbedaan substansi di antara para Fraksi menge­nai · Pasal 4 ini. Kalau sudah begitu mengapa tidak diterima sa­ja, masih harus di Tim Perumus karena ada pendapat dari ~raksi Karya Pembangunan bah11a ruang udara menurut dia terletak dalam wilayah udara. '.1Vilayah udara terletak dalam ruang udara. Jadi ini memutarbalikkan ini saja. Maka kami setuju pada saat itu pindah ke Tim Perumus,. nanti di sinilah kita bicarakan, apakah ruang udara i tu terletak dalam ·N'ilayah udara a tau wilayah udara terletak dalam ruang udara. Ini bisa dirumuskan. Itu maka kon­sekwensi kami menerima itu Tim Perumus, bisa saja dibalik teta­pi substansi tetap itu, tidak berubah substansinya. Jadi kita tidak akan menambah substansi lain. Namun demikian untuk dapat kita selesaikan dengan balk .Pasal 4 ini k8 rena juga sudah kita setujui Pasal 1 butir 2

- 12 -

Sobtlik:n.y!l ki ta, Piapin:m k "l.lli oon.3utl8llt.m su.pny'1 di"1tl.'llt~ lo?b7 s'lj '.'l

auh:in.:Jao. ini d-ip!'lt kit!'l 8.Jlosnk'lll duni::m bnlc otll'lsltin tid"llt porl1.1 tiou.s

tiun.3ldn tid"lk porlu tia::il DUniJkin d'1P!'lt diaot11j tli pt\tb a~.,,t lobb7.

J~ di ainil."lil kit"1 burtu.ko.r pik:iMl'l 8obont:'lr DUdtlh-13U.ililh."Ul P.".\Sll 4 d'lll

Po.s~ S 'bis!'l auk~gu.s kit.'>. r!lllptmcJlt'm. ·

Dotlikinn S~4'.ro Kotll.-1 8:1.r~lt:m km torin"l. lt..'lsih.

KETUA :

Tt.>rin'l ~sill J.'l.Cli d'lri. r:p p~"l prinsiPfl1':>. ingin tot!'lp di tio pot"U

Dl.181 tot~pi u.sul untw; bia!'l. nollpurct.>po.t Pas:il 4 d'lll Paa.'ll 5 ini di"1d:ik'lll

lobb7 d'll:m buntuk kocil 7!lllfl nungldn d'lPo.t ld.t!'l aolus:li.lt:m SUC~3 sok-i­

lig~. K.-W. porail~t:lll d'lri. PPDI.

lPDI (DR. M. SX!PEX ALT OID=tAY)

Torio.'l ltn.sih Bn.p~· PiJ:lpin~.

P~si PDI tot."lp bor.t>~tok~ p!t.d!\ BAB I m~AN m-mt Ptl.8~ 1 !'ly':'lt (2)

Yt'Jllil t.ul:'lh kit!'l s~t.-m bora!lm j~ porso:il.."lll y~ D.".U.L di timil, tiDU.S

!'ld.'l l:'lcJi o~'lh uaul 7~a b~ di lobbytc!m 81.>llll.'l PPDI ticl'llt ltobor:it."ln k'l­

run.'l 1tonsistoDIJ1'~ toto.p p!'lll.'1 porsotuju.'111 ey:it :it.'lll po.s:'l.17.~g tol3h diaa

tujui bors~"l y!'l:i.tu. P!'l.S!U.. 1 :iy:it (2) torin.-i k-isih.

KETTJA :

Turin'l k~sih.

J !'l<li Fr~tai PDI tid'lk: ttoboro.ton untwc :1.p~:Ul nol~lli lobby :'lpo.k:'lb. t10l~ui

tia:il, o.p~t~ DOl~Ui tiot.;1.s, tokh n-it.lriI\Y:i swl'lh fld'l job.a swl'lh dis::U1

k~ P~"l P:is~ 1 ..,Y!l.t (2) t~.

B:lilq!'lh j~ dontl:m doaild.~ :uh du..'l u.aW. di sinl. y~itll lobby !lt."l.1.1

k!lh ki t'.'l b:wo. ke.> ti.mil, Sod.-n3ktm d.'lri pih.'lk P JDOrint!lh toraor~ ~p!'llt'lh.

cli tiDcil :ito.~!'lh di . tiDtls !lpl\lt.°lb lobby t'->t!'lp j ~:1 S~'l.

J:icli tint.m!ll, lt.iliu k:it!'l ,..ia:1 bo.w:i l~ tiacil, <l'lri F.PP, o.p."llt.'lh ini d!lp!lt

ditorin'l ?

FPP (H. UMAR BU.ANG) ;

Torin.fl lt~sih PlJ:ipin~.

T!lili pon.U.-ipo.t rolt.'lll. k'ltli di lobby, a~!l k.h.'lW:itir n::uiti di ticcil di tillua

itu ~t-m bortolo-tul tot!'l.pi k!'ll.~ lobby s~!\ ltir:i it11 n~ti solt!'lllgu.s ik~

bisa •••••••

- 13-

bis!l. turc:'lkt.a.p P!l.cl 4 d:'ll'l P!l.s~ s. K~ron:i !l.p!l. ? K:irun:.i ttit:i swl"lh: ·sop:llt:it p!l.d."l KE'l'mTUAN UMUM 1ni sud."lh kit:i

sop!'llt:iti, d."lll cli!lllt:in kotig:'l :rr~1ksi inipun sud~ ltit:i sap.~t!l.ti, untu.k

not:t>orcop:'lt prosoa :'ll>~:'.'l..,li bosok. awl~ do!'ld linoey.'l h'lri S:ibtu, s:l,Y:i ldr:i

lobby h!ley'!l. aob~t:ir s:ij:i 5 - 10 lJOllit untuk. aonyoloa.'>.ik!l.11 D."ls!ll:ih ini.

Y!lllg l~-lnincy!l &V:'l k.iro p:istll loin slld~ b~y~ Y~J titlu.s d~ sob~.J~

Torill:i k:'lsih.

K&TUA :

Torin."l lasih j"ldi <h.ri FPP tot."lp nonging1nk'lll lobb7 j:idi k'.'llli t:iw:'lr­

k:m kaob:JJ.i !'lP!'lk.'lh kit!l. lobb;Y Wltult noobiC!l.r~t!311 P!l.s!ll 4 d."Ul P:is!ll 5 ?

Fig> (J, G. W<llal. §II} :

S!'ltld.'lr!l PiDpin:m.

· Tontuny.'l k."lt1i d"ll:m ltosonp:it:m ini DOny."lDp~k~ torin"l k'lsih lt~ kop:id..,,

Pr!l.ltsi ABB.I. Doa.lld~ pu.l:'l ltop!l.d"l Fr:i!tsi PDI borlton~ clung~ ltoingin:m yg

j U.J:'l lt!'ltli hom'lti, dil..."lD. h~ ini, ltoingin:m d:lrip~ FPP 1 antuk bis:i ld.r.'l

ny:i ki t:'l Dllllf?:id'll.t~ lobby torin.'l lt'lsih k.."lJli d"ll~ h."ll ini.

II ~:'l po rD!>.s:il.4lhoney:i lton"l.rin lti t:i tol:ih b~y~ Dany':'l.Dpnk:m pol."tl!l.s~OQ:'lll

ny!'l borkon~ dong:m P:is:U. 4 o'1u.pun P:'ls!ll 5 S:'lUd:ir'l Kutu..'l•

Olah oob:ib i tlll!lb. bil~'ll'l:'llt~ non:Jhinb:'lu. l:'lgi din"lll:i k!'lDi oanginrrinkn o.'l

aih lt.'ll.!l.!.l ki t!'l lobb1\ton j \l(l!'l.1 k:it.~'ll'll.~ 10 D01U. t, p0n;;a .. 1s.'ll!lh.~!l. h~~

itu. jLLJ!l. W:U~upLDl koinijin~ b!'lilt FPP itu. a~g:it k:mi hon:nti d!'l.l!'lll h~

ini. M\)llfflp~ tid.'lk: tot!lp ditincilk~ untult labih ltit!l wnchl.~ d~:'lD h:tl

ini DJnif!l.P~ tichk ? Di sinil!'.lh 1tD hiti>!lll D"l&ih 80~.J!J:'l kit:i bis:i bar -

l.!lnjL1t p!l.d"l. P!'ls:'ll 6 c.hn sotor&lSDT!l• Ini y.~g k~ D'lsih ingink~. Tot:'lpi

kit!l f11lll!'lk~ w"llttu. Y!l.nil u!'lsih ~ ini, yntu. llr.Ltuk ki.t!l bia:i tilrusk~ P:'l

,,

poik.'ll'l P:is!ll 4 d111 P:.ia:Jl 5 untw.t di.timilk".U1. SahinJu:i kit.'l D.'lllf'~'ltk'lll w:ik

tu. ini, untuk k.it:i l~ju.tkz cl:u~ P:ia.'li 6.

Turi.n!'l k!'lsih S"lWl~ KutU.."l•

ITrUA .....

- 14 -

KE'l'UA :

Torin"l k!lBih. B~:liD.-m.!l 'k:il"lLl lt:imi DOO!'lrik &!'l.tLl j!'ll~ kulu."lr ?

J :'lC1i. ld. t!'l. wl."ll.u.i. Tio cil, tilt.'lpi n~ti c1i tiocil lobb.Y bi s"l dinunaltln­

k!\111 j~ lobby di ti.Dcil n!lllti, ini k~ u.slJJ.k.'ln jil.!lll kolll"lr. K~ por

sil~k!lll FPP.

f1>P (H. UMAR BUANG)

Toritl!'l. k!'l.sih Piopin!'ln.

ly!l. !'lS~ 3'1!1 kusop'lk"lt!lll b~w"l tid!llt :'ld:1. su.bst~si l.'lin k41run:'l sud~ :'ld!'l

kosop"l.k!l.t~1 ini. Boloh k:'llli n:mti di tiocil t:'lpi tot!'lpi subst:'Ulsi ini to

t!'lp ini•

Turitt'l k!'lsih.

WUA :

B!'likl~ S".\Y!'l kim sW>st!lllsiny!l. kuu~1rin ki t3 sud'3h s-wpr.dk~ du~

h!lsil Sokrut!'lri:'l.t ~~ y~g tol:'lh dis00p!lik~ olch Sokrot"lri!'lt disi tul~

D.'ls:il!'lhlly:i. S:v!'l kin bor!l.rti d"lp.'lt ditorin?. ld.t:'l. sor:'lhk:'Ul p:'ld!'l tia:il

clooi.f!lll c :'lt!l.t~ b!ihw!l. di Utcil n!lnti bis!l ki t!l :'lchk . ..ui lobby Wltuk uonyo­

los:li.lt~ O."ls~~ ini jilt-'1 balWl torj:•.uli kese_pakatan da.pat diterima..

(R!l.p:lt : Sotuj 1.1)

P:'l.lu. clikotok s!'l.tu kill d."lll Kotu."l lll.llJY!'l.t!'l.k'lll toriD!'l. k!'l.sih.

Dociki!lll u.ntuk P!'l.s!U 4 d-m P!ia."ll 5 swl.'lh lei t:i liw!'lti d~ ki t."l o~ouk.

ko P!'l.s."ll 6. Untuk ini lt:u:d. oohon kusocli~'lll PODUr.int:'lh untuk oany.'lLll}!'lik:-..r1

ponjol!'l.~:i. K~ porsil~k:m._

PU:@INTAH {~OE!MGJO, S) :

Torin'l k:'lsih B~'lk Piopin~.

K~ oul*snn:'lk!'l.l'J. p\)l'J.ilg!lS!'l.ll y~u dibori.k!Ul oluh B!'lp~ Dirjon. J !'ldi Itri

b:icnk~ lobih dul.Ll P:.is:il 6,

Untuk kopontinu~ ltosol~'lt~ punorb~~ sort:i purt!lh."lllnn d"Ul ko­

!'lll."lll~ nug!'lr:i Powrint~ Donuttipk~ k:'J.W!'ls~ Lld."lr!'l torl~r:mg b3gi

l!'l.111 lint!'ls pos!'l.W!'l.t tld!'lr!'l.

Ay!'lt {2).

Pos~w:lt l.Ul.'lro Indonosi~ d."lll pl.lsaw!'lt · u.d."l~ !'laing dil!'l.r~ torbn.ng ou

l~lli k'lw:'ls~ Ud~:'l torl~MnS.

_\.yat (3) ......

A7!'lt (3)

Torh~d!'lp pol~1!f'lr~ kotontu~ sob~~ll~.n clin'lksu.tl d:tl.!'ltl V"lt (2),

d."lp3t dintlbil tind"lit~ dona~ Don"llts."l poa!N:'lt ud~M. tcrsobut untuk

nontl!'lr:'lt disu."lttt b:mcl"lr tul:lr::i :'lt:'lu p-mglt!'ll~ tld."lM d~"lJJ wil~:ih Ro

publik Indonosin..

Ptis~ 4

Ponot:'lp~ k~!'ls~ ud."lr:'l torl:U"~ d~ tincl~t~ pon-\ks!'l~ pos~!'lt uch

r!'l untu'!; oond"lr!'lt sob4!:'1l.o!'\l'l:'l cli!ltur sob:'lc:!lin'll'J.~ ditl~:iksu.d d:tl:m :'1Y1.t

(1 ), d.-m ~:'lt (3) din.tllr lobih l:'ll'ljut dong:m por~tur~ pooorint~.

Ijinlt:m ltn DOnjol"lsk!ln b-ibw::t ini, k-mi ruouelt~ ltUDblli sotol:'"lh non

porh!'ltik'll1 borb:1c:;:rl. s:1r~, Y"lDti clio"lsultk:m p~tl-i w!'lktti P:msus {l:'l?l y~cr torta

lis d:il:m DIM, d:m clistti ltonbili lt!llli ingin otSly:mpnk21 bobor!'lp.'l h.'ll. por­

t~'l b~w:i k~:'ls~ ucl:'lr:'l torl:'lr:'ll'lg i tu lt:id.-ma-ltnd'm.g h"lll.y"l sos"l:it d!'ll:m :'"lr­

ti tidri!t torus nonorus k:iron.-my.'l pi)Dbori t~u~!'l soriT1gkili dil -il::s:'l.ni.k."l!'l

cukup dongon !'lp:'l 7-mg dieobut NotOD (Notico to Airn"ll'l). J:'ldi ini untuk rliko

t!lhui sohinggtt cl-m k:i:~!lllg-l;::icl~!J jUt~:i nonbu.tuhlt.~ W!'llttu :f"lllg s.mg::tt cop:'"lt

z:d.S!'Jlr-7!"1 ~d"l g·ur:n.U'lg 1'~;J Dolotu.s ll''lk:'l c.li:it.'lsny':'l porlu cliey"lt.'lk~ SGb'l~r!li Ud!l

r~ ;r:ing torl:'lr!lllg.

DoDikinn B:'lp~t Pinpinrm, ponjol.'lS."lJl t!'ltlb!'111.'ll'J d."'lri k:mi, tarir1.'l k.::1.sih.

!\El'!lA :

Torin"l k:'lsih.

J :'ldi dongnn doniki:m 1d t!'l tol!'lh aondfJng!'lrk~ S!'ltu. runus~ d'lri Pooorin t~

untuk P!is:il 6 ini sotol:'lh noq>orh"ltilt:in usul-usul cl-iri Fr.'lksi-Fr!'lksi.

Untuk ini lt:'ltd mhon S:'ltU t:ingg~p~ d'lri s~ud3r.'l-S.'lud:tt!'l. K::u:xi oul:ii d.'lri

Fr:'11tsi · ABRI.

lABRI (OMBUN SIJl'+ATUPANG)

Toric:'l ltosih S:'1Ud'lr!'l Piripin~.

D111 ju.gtt ltup~"l Pocorint~ 7~.l n!ltlp!'lltny.'l di d~:m Dormuslt.'lll konb!'lli P."ls31

6 dong!ll'l ~:'lt (1 ), (2), (3) d"lll (4) D1Dl>!'l1aty.'l sud"lh tton;ror:'lp sob!ltii~ ~os:'lr

d!'lri !'lspir.'lsi c'.'lsin{J-n."'lsing P'Roltsi.

ijinkan •••••••

- 16 -

ljinlt~ kw untuk ooncob:'l non~gg:'lpi ~:'lt (1).

Ay:'lt (1) nonurt ponchp~_t k~, :'l.P:'l y-m.g dirucu.sk'lll ini subst.'l.Dsiny,"l aud"lh

tort:'lllpung suoll.-my:'l hony:i :'ld'l StJclikit t!'lllt,:fl!'.lp~ d:iri FMksi ABRI y~g ton

tuny!'.l dibic:'lr~:m d."lltltl tinll.8 y:rl.tu. DJDlll:ii k:'lt.'l-lt~t.'l 1Jntuk koponting~ ko

sol~t!'lll nunllru.t p.:!lld'lp:'lt d'lri Pr!'ll.:s:L ABRI t."ll'lP:'l raongurongi suhst:'lllainy:'l

sud."lh bon!'lr oungkin lobih top.'lt IJOJJUl:rl. dong!m Pallori.nt.-ih.

J :'ldi P~DQrint!lb DOOot."lpk~ k:'l.W:'l.S~ u:hr:'l to'rl~~g d.'Jll. sotorllsnY:'lr tot:'lpi

tid.'lk turl~u prinaipi~ p:'ld'l d"lS:'lft'lY:'l lt".Uli torio."l.

Sod."lnglt:m !!Yt:Lt (2), !'l;(!'.lt (2) soponuhn;y:'l k:'llli aopdnchp:it j:'ldi tid'lk1 sud~

tort:'lllpung J:'ldi l~gsung ditoNalt!'lll. KUDudi:m :'l)'":'lt (3), k:'ltli n'lsih ingin

noupart~y:ik~ solnn d'lriP:'ld.'l tlOtl:'lD.!7il:'lPi sob:igfli.n'lll::1. .tortu~g d'll !'lD DIM

Fr:'lksi ABRI, y!'litll port~'l DJD.."lrlf! :'ld.-i ·ttuint:in!lll d'lri Fr:'lkai ABRI sol:rl.n

DOrl{lllt~:xn aobotulny:'l .nonunj ult P~"l su..'ltl.1 p~gk.~"lll ucbr:'l.1 sobolWl b:'lll­

d.-ir u.d~:i. Mong:'lp:'l cloDild.!'lll ?

K:'lron:'l ini t10rllp.'llt."lJl sLUtu. kokh..-ison d'lrip:'ld.'l opor:'lsi-opor.'lsi Dili tar y'!l.­

i tu. tincl:llton pon"lk8:'l..4ln D~t:'l dil.ih.-it d'lri so:~i sokuriti cl"Jl'l pol!'lks:Y1'!l..'lll

tohnis opor:isiny:'l sondiri, :1lton 1obih nwl'lb :'l.P!'.lbil:'l pos:'JW:'lt-pos:'lw:it J":'ll'.ltl

dip::\!.ts:i DOnd'lr3t, cliut~'llt~ ko p~lt.'1.l!lll.-p."lllgk!ll.311 wl'l~.

J -ldi sobotulny!l jug~ tid.'lk torl:'llll prinsipi!'ll. :1p!l.k!lh b:'ll'ld."ll' uchr!l du.lu.

p~g!Ut~~ ud-ir:'l tot.'1.pi clilt!'llld~3 ta..4\k.aLld d!lri. 1:r!lkai ABB.I hond~kny!l p!'lllg

k~!m ud.-i?'3 dulu di1.1t!lll!lk:'lll pon"lk.s:•1:m d!lriP~!l h"ll-h."ll lk>l>orti i tu torso­

but. Korucli:m j llfl!\ Dony~glt11t V!lt ( 3) ini. lt.-mi D.'lsih ingin tl())Jport~~k!lll

oong!lp!'.l p"ls!U-P:'ls!U. Y~a ~ usulk~ oloh Fr~tsi ABRI yflng sobotulny~ swl'lh

di".ljult~ !'.ld.-i t~n.h!ln P!t.s."11 sub p:is.-U V!lt (5) d.-m P:'ls~ b!lru. y:.lng llOrlY~

ltut n"lS~~ kukhusu.s:'ll'l d"lrip:id."l J>Ol~stU:t.!\.'Vl pon;yidik!'lll torh!ld:ip posnw:'lt-po­

S:IW!'lt y:v"S h.~rua diuirina dip!t.ks."l torsobut.

Ini km lll&tin ponjol~s:m chri Pocorint."lh Dung:ip:i h~ itll bolLlll dio::isu.kk~

tontu. ~~ ~"ls:m tortont1.1 y~ bis:i k~ t~ag~pi komldi:'ll'l.

Kolllldi:'lll n>llgun~ ey:it (4) tontuny:i k~:'lll n:mti u.sW.~ b:'lru. d".lri Fr:'lksi

ABR1 itu ditor.i.1:i:11 tuntu bunyi d"lrip!ld:i. V!'lt (4) d."'ln !l,;f!'lt (3) tontuny".l k~­

l!).Ll di t~!lb cloog:m V!lt b."lru i t1.1 tantun;y:'l bort.'ld:>!lh l"lgi ~~t (4) db.tur

lobih l~j ut dong:m por3tur~ pot10rint~. J ~ ticl'lk !lCh n"ls:'ll~ h!mY!l t:m

b~!'ln itu. s!lj:'l ~p:'lbil"l ·n-mti slld"lh sop.•1k!'lt l;i t:i dong!'ln pcn~!'lh~ torsobQt.

Sekian ......... .

Sold~ d:'lri Fr~tsi ABRI, tori.D;"l lt:'lsih.

KltUA :

Toritt'!l k:'lsih.

H:my:'l aodiltit lt::mi S!lllp!'li.!t"ltl b~'!l lt~'!ltl t'!lcli diut~r:'lk.-m porlu :'ld!".t ponjo­

l:'ls~ ini J'15~ di Pos~ 6 :J1''!lt (4) &1ri Poeorint~ :'ld°l <li C:'lt:'lt Ui sin.i

di:itur lobih l!"llljllt clo~1~ PP. Ap:1k:lh itu D:'lksuclny~ a!lD."l dong~ :'lp:'l y:m.g

di:'lrtilt~ Oloh FABRI.

FABRI (OMBUN SJ;MATUP ANG)

ToriD!1 1t:1sih.

J :'ldi y"l!lc3 nomr 4, untu.lt oOn.crul~gi j ~di ponot:'lp~ 1tw:'ls~ utl"lr'l torl "l.T'111f!

d"lr! tind'!lk."Dl pos~:'lt ud:'lr.'1 untllk nond:'lMt sob'!l~:'liD~!".t dio'lksud d~l"lil V'lt

(1 ), ('3) d!\11 :iy:'lt (4) lt~:'lu usul~ lt:'Uli sud"lb ditorin"l o'11tsuclny:'l. Di.'ltllr

lobih l!"llljllt donrr~ por:'ltur!'ln puoorint:'lh bogitu.

I tu s:'lj :'l p:1rob~:'lJln3''!l :f'!l t'lDb~ V:'ltny:'l torin"l !;:'!lsih.

I{ETUA:

Torio:i k:'lsih.

Kn porsiln.h!t~. d"lri !'KP.

m CJ. a. wqam.. sHl

Tori.D:'l l\::isih. D"Dl turin"l k:'lsih lt~i kop-id:i Pooorint:'lb y3flg tol:lh non

J ol:'lsk~ borkon"Dl clang:ltl DIM 7~g k:'ltd. :'1j tl1t'm.

S:'1Ud:'1r-"l Piopin!"lll.

K~ d~rul h"\.l. ini nong:'lp:'l 1t~ d"ll.~ DIM K~, 1t-ini porc'!ls"'ll:mk~.

Y."litu hon(hkny:'l diuo1.mk."lll di d'll:om Loub:'lr:'lll Nog'!lr'!l w~:'lupun t"l.cli tol'lh dijo

l'!lsk!\11 dloh P:Jt10rint..'ili. K"lron!'l conurtit hor.t'\t k.-u:d. l'"ls"ll 5 d"lriP~<l"l Und~g -

und:m.g Nonor S) T:lhllrl 195g oonuru.t ban-it Fr~ksi IC!'l.?7!'1 lobih sonpum::i don[;:m

non;rob\lt l'lr~g:m d"ltl llon!jh:'lpue~ !t:iw"ls"lll uc.hr:'l d:'lll h:'lrus iliununk:m cli chl'ID

Loob'.'lr~ Nog:'lr"l w:'ll'.'luptm t~ d'.'lripih"lk l'lJOorint~ tol:"lh oonj cl:lsk:m k".lron~

ini sopint~• n'lk"l tid"lk diporlu!t~ ltir"l-kir'.'l bagitul~ clis"lCp"lik:m oluh Po­

cnrin t!'Jh.

Teta..pi •••••••••

18 -

Tot:'lpi k~ d-:il~ h.'ll ini juatru DOn!'lrly~t~ k:'lron:'l cli d-il.41D P:'ls:'ll 6 :'ly:it

( 1 ) ini, bul.WJ j ol:'ls :'lP:'l y~ dill.'l.ltswllt.".ln dong!'lll k.'lW:'lS:'lll turl:ir:mg ini.

Boluo jol:'ls ~ :rllUJ dio~ltswl oloh V!'l.t ini k:'lW:'lS~ uc.hr!'l. tvrl:'lr~g ini,

douiki21 pul:'l ~:'lt (J). Ay:'lt (3) d'll.-m hubung~ ini, k~ n'lsih oongiz1g~t

b:'l.11w:'l OUD;IOll!li b~'lr wbra, p.-illf!k~!lll wl!.lr!.l koowli.'ln l:'lp!'ll'lff'lll u.th.r:'l n:'lsih

d.il~ h.il ini ~'.Uli tiocilk~. J:ldi k:1l:'l1.1 ltit!"l d~:m h:ll ini runoriU.'l ~y~t

( 3) ini, itu. bJr:'lrti df'll!lD h:l]. ini quote qu.ot sud~ h.-irllS JlOllorin'l b:'Jllcl'lr

ud:'lr:'l · d4lll l:'lp~g~ ud.".\ro.. Oluh sob!'lb itlll.~ .kw d:ll~ h.'11 ini nongQllu ~~t

(J) a.'lsih bol~ aonorin~y!'l k'1ron:'l kit:'l tl.'l.sih noqparn".\~~!lh.k~ p~ch w~ktu yg

lolu. notlb~"la kotont'1.-:ui WJ.UD itu. D."lsih jWJ:'l tork~t dong~ V:'lt ( 3) ini.

Dooild.:'lll QlltuJ.t sucont:'lro. d."lri pih:ik k.-m:i S~cl."l.r~ Piopin:Jn d'll1 torio3

m'UA :

Sil~lt~.

FKP Cm. LUK.AS N,ANLOHX')

T ori.n.'l. · k.:'ledh S~d."lr:'l Piopin~.

Muo..")Jlg k~:'lu. D&llib:'lt :'lP!l Y:'lllfi tlirurw.slt."lll turi.it'l.11-i n0ll[!'3!1'li o.y'lt ( 1 ) d'ln V'lt

(2). Mon!lllb:U1k'lll :'lp:'l y~g ~l~ dis~p~k"lll olJh r1Jk~ lt.'lfli. oongon~ D'ls'1b.h

pongorti~ d"lrip~-i k.:iw:'ls!lll t.W.1.r~ tarl:'lr'.'lng.

Kacudi~ ki.t-i lt:'li.tk.-m pangorti:'lJl ini ka d-il'Ul du.-i !\Y~t, :'l,1'.lt (1) <.hn 1Y'lt (2)

r~s~y~ sobon.'lrll.rn v~t (2) ini ovurbodig k.-irvn:'l c.li'lt-is sa;:~ nunot:1pkm b:lh.

W.'l Pouorint~ rau.n..lt'lpk!lll k"lW'lS"m U(l'lr'l torl:'lr:'llliJ b::uJi lil.J. lint.'ls pos'lW:<lt ud:i

r~., Sochngk'lll :iy'lt (2) k~oh~i di~"ll'lgk.'lll. b~'l pos:'lW:1t llc.hr:'l IndonJsi -i Q'lll

pos~w~t wl'lr:'l nsing dil!'lr~J t;Jrb$if Dill:'llui k"lW~S."lll whr-i torl.'lr:mg.

Mou.'lllg 'l.Y':'lt (2) i.ni k.o1ih.fl.t-mny~ b!)hw'l y:'lb., ovorbodig ol:.>h k'lrun::i i t11 k.'il"l.ll

D!lU ini lobib. cliport-lg!l.Sk:'lll b'lr"llli:k"lli ini h::rru.s di.D~s:Jltk:m di d31~ ponjoh.s

:'lll suhingg~ cli dil..~ ponjolns"lll1'l3!l n'lllti itu. bis"l clijol-isk.'lll 'lp:1 y~g dio.'ll::aucl

k:m. 001' .. g~ lt'lW.:'lS!lll wl.r.J.r~ torl'lr"l.llg.

Douiki~ S"lud.-ir~ Piopin."ln torio.'l knsih.

~ t ········~

- 19 -

FPP (MQJW1MAD YUSUF IIDSIN) i

Tario.-i k:'l.sih S'l1.1chr'l Kotll."l.

D'lri FPP w.1tu!t P'lsi.l 6 V!'lt (1) p~:'l. prinsipny'l d"ll>'lt k:'llli. torio:'l. tobpi

ingin. kn tot:'l.p oo.ngllsL'll.lt.'lJl clio.~ult"lM.Y'!'l' &!'ltu. auhst~si d~-m P~a.'ll 6

~3t ( 1 ) ini, oongun.:1i a:'l.s:tl~ polost."lri!\11 lingkWlg:m •.

A:/:'l.t (2) 1 d."lp:'l.t k~ tarl.n'l n:mun lt:'llo.u. OOU'lll43 ovorboclig d011rru1 'l,/'lt ( 1 ) ,

tid'lk. kubur:'l.t:'lll cy.'lt (2) ini ooru.p'lk'l.n t,."'.UJb~1~ ponjol'l·"'~ p:'lihl 'ly'.'lt (1).

AJ':'lt ( 3) cl'lp:'lt kn turio.-i, doui.·~o.~ j u.u:i v:it· (4).

J 'ldi p~h prinsipny'.'l p~ P:'l.s:tl 6 ini 84.>C:'l.r'.'l kosolt.Jrt.ih~ FPP sud.,.h tl~p'.'lt

nonurio:'l.1 koou..'lli n'lsih ingin non~~ suhst~si p:'l.d:'l. P:'l.s'll 6 ."lY:'lt ( 1 )

Douild!lll S'lw:l'lr:'l. Kotu.:1.

KE.TUA :

FPDI (QR,. M. SYAfEY ALI GtJMAY)

T il rin.'l lt:'l.sih S'lu.~!'l Piopin..'lll •.

Fr!'lltsi PDI l>~-i P~s~ 6 ini ausu..'li dang!'lll DIM, cl"Ul J11c.:r1 sosu..u tl<.mrt·m usul

!'lll ~t:'l.tJ. purbnk~ d-iri POJlflrint:Ul y:mg tol:'lh nunc 'lltllp toru~su.lt j ut:•1 y'.'lllg

do.ri FPDI, n:llt'l SOC:'l.r'l su.bt~.si:U· OongiruJ!lt P:'l.s~ 6 ini V'lt ( 1 ) , (2), ( J)

(4) k.~ sotu.j ;,i wnorin'l dong:m. c~t'lt~ k:mi j U,U.!l. · O.'lsih tJrbu.k'l dcn.{flll pou

d"lp:'l.t· cl'lri bobor~p:'l. tou:m. Fro.kai y~g uou'Ulg •~cr:it nun!'lrik t,lrin'l k'lsih.

gl'UA :

Torio.'l 1;~sih ~J!'lll c.'Llcild.~ ltoODp~t Fr'll.tsi tul~ ooaborik.'U'l p~chng

~ j 'lcli di sini ~d'l bobor:ip!l O!'lS~!lh b'li\t llorl.Y~,1kl.lt !'l;l'~t-~~t U•\tJriny'l,

ju:-J'\ OiJl'lY'lll£!kat U"lS~:iil por1.10.1.1S"llll\Y''.'l• J~cli ll.'l.s!ll'lh tL'lturi. soporti t'lcli di­

s~>Uk"lll oloh FKP oilllgonu pongorti~-pongu:rti~ tip~t"lh itu b111d"lr wl:"lr~,

:'lp!'lkM itll p~;tk'll:m. wl'lr:'l :J'~j O.'lsih kit:>. po-rlu. cli;ti.J:cillt!lll, ini D"lsi.'1 p0rlll

a.da peru.rrrnsan ••••

- 20 -

::idi. po-runtis!lll. Sod'lllgk"lll ·di.ri FABRI ini b!'ll'lyi. oony'llltJkLl~ sll<l'lh d."lp'."lt tor

t~W'l.g h'lll,Y::i nong~r.lnk'lll purob~!'ll'l posisi, P:'ll'lu:ik'll!'ll'l whr"l did-ihul.u.1t'lll

d'\rip:'ld:'l b.md::ir wli.r!t. K"Jrun::i l)au.'l!ta::iin pandi.r!lt:m. ·

D~ri FKP j uai. Illlllinqink!lll unt.W.t ,J.J::a.swt"l.ll lto Loilb-ir!'ll1 Nog~1r!'l j 'l.di '."ld"l bo-

bor.'lp!'l su..':>st.'lllsi d:m jug:i ::idi. bobori.p!'l. D.'ls"ll.!111 por.mu.a!'ll1.

Untu.I;. ini k"l.Di po-rsil~k'ln di.ri Porurint~ oung!tln !'l.di. p:md:'lllg~-p~

d.'lllfl"lll torh"l:l:l.p lJ."lS~~ ini k-m:i. p:)rsil:l.hkoo.

PSMi!I?O:AH (SOEBAGJO. S)

Torio."l k!'l.sih p:llt.

Port~"l D!lsl.ak:m d:'l~ Pro.ksi ABRI, llal1£I.Jl'ln V:'lt (4) Y'ltl£! dis:iir'.'lllk:'lll tli ch

l~ DIM itu. llQnu.ru.t hou."lt k'llli lt'llli o'lsWt!.Ul c.b.l:m pun:rorti.".Ul ·".lY·'lt (4) d:'lri

rutiu.s:'lll yrm.g b-iru.. ll!lJ.ll.ln dard.ld~ a._,kir!U'\Y!l ini. oisih k.1.1.r-mg borkon.'lll, o"ll:'l

k.'lran::i oun'lllg tindi.k"lll poc.'lka:i.'l11 poa!'lW!'lt '1<l'lr.·::i y'lng l:l01~3g::ir k::'lw!ls:m ud"l.r'l

· torl!'lr:mg, i tu. clil:-.iks::in::i!t.!lll oloh inat.'»lsi 7~3 bort.~Jtl!Jncl j !lW!.lb di bichna

port."lh~on ko!1o:m.:m.. M!\lt.'1 tid"l!t conj~ D:'ls!ll~ ::ip~il::i i ttJ. ingin dij 'l<lik.'lJl

!'l¥:>.t (4) y:'lllg b:i.ru., 1t:il!'ll1 DOn'll'lg ittJ. boll.Ill d'lp:'lt dit~pun.3 d'll~ pongortbn

~.'lt (4) y:mg · :i:l'l di dil.~ rWlll.a'lll 7${1 tol~ lt.~ s~~k!lll.

Itu. p!'l.lt. J~ ku-on:'l sobon:i.rny::i jiw~:i s~'l .h-lrl7'l knl'lll in£Jin lubih t-0fflS

b:i.r~gk"lli DU!lilkin · j U:J:'l n::inti · rocl.'lksin¥:'l JlOhon d.".lp!lt diportinb."ll'l{llt.m k"lron1.

ira UWJ.'lniA :'lch.l~ ltawon'.'lllg!Vl inat.~si cli bicl-mg port'lh.'lll~ dnn ka'lll"lll:".U:l ti­

d.411~. bis:'l l~n intorsop it1.1 DOD.'lllfJ y~ tlOupuny'li kowon~::m itu y~ O..)ll'lllfl

sOC~!l inst~1nsi y~g bort.'lll{.lg!Jll£: j!'lw:lb ?-1 bitl:mg port!lh-in~ tl:m k0:m.'lll:m.

Ay"lt (J), :'lp~il!'l p~gk~nn '1<hr::i didihul.wt~ d!'lll ini ju..:_~!'l k'.'l.ron::i t3di "lcl'.'l.

ey:'l p.lllikir!lll Y:lntl k$'li g~!'l.rk'lll di d~!'lO v:it (4) yrJ.r..g diu.su.lk:m, Pooo­

rint!'lh tid"llt lt;Jbur~t:m p!llt, j :'lcli p.'lllgk.-.U..'lll whr:'l lobih thhu.1.Ll, so311rhh i tu

b:-u-u b~d 'lr udi.r!'l..

Torin'l k.-.isih.

T:ldi !'lcl:J. y~g di t1117~~ d'lri Fr~tai K!'ley:J. nonacn'li di d~~ Undwg­

uncl"lng Nooor ~l3 T~tlll 1958 die:m:'l clik":Lt::ilt'lll Don~g l'lr~g:'ln ini i tw1iw:11.u:i­

k:'lll dil:m Loobn.r~ N og!'lr!'l..

Ijintt"lll k$Q. oanjol:'lsk!lll Lli.JD.'lllf! d'.Ll~ h.11. ini ~'l d1.1.'l h.'ll sob®'.'l.nlY3 :lch

yang disebut •••••

- 21 -

Y~J disobu.t wil:.iy!'lh IJ.d"lr~ turl!'lr!lng !'lt'lu. prof'it:'ltod ( ?) :'lro!'l d:m rostric-•

• i ta di!'lt'.'l.s ini larun."l tortu.t11p p~t ;y:'lh, cli!'lt:is pW.!'lll Burll i tu ois.'llny:i i tu

profit!'ltod :iro!'l itti cli!'lt:'l.s L.'lllun'1 R"ll.itl profit!'ltod !'lrtJ:'l.1 s. W~u.di 'lt!'lu.

inst.'ll!'lsi. oilitor .!'lt'lu. lll.Jngkin kit:i ptJll3:l !'lP!'l bogitu. y!'lh, itll profit:itod

ini tcrl:Uu. b.'ll'.\J~ soliwor!Ui di!'lt!'lany'l ?ogi tu..

S.'ltu. lxji, rJstrictod ~o!'l. Rostrictod ~ro:l. ini n~-xey!'l j1.1..3!'l ros·trictod,

too. Acb l!l.tih.'ln plllloDb.'llt!'ln itll Doll.'lllg SJring p!lk: kit:l j L1£f:l w:iw:ik"ln bogi tu.,

h'lti-h'lti :'lro!'l ini, i tu !'ld.'1 l!'ltih.'lll punoob:lk~, ngg~ boloh D'lsuk ko situ.

Ita j~!'l ju..J!'l ditot!'lpk~ tt\llgg:U sold~ d'lri.j!'lO soki~ s~p!'li j:'lll so1ti:"lll.

Ad'l S!'lti.1 l~Ji <hr Fr!l.ksi A.BB.I Y~l t!'ldi b;.>lUD lt!llli Jol:isk'll'l i:ll!'lh :icl"ll1y'l

t"Ulb~."lll p!'ls:'ll b:lru. p.'.llc. h'4- oantlrut hon4l.t PuDorint:.Ui, ini j LLJ'l sobon!'lrLY!'J.

t..:n:o'lsillt d"ll.!'lil !'ly!'lt (4) d~i P!').S:ll. 6 ini p!J.k. J ~li dis~:i kotontu.'lll o~gon~

tind!'lk~ itu to··n'lsl1k prostJs hu.ltWJny.'l it1.1 ili.!'ltur lo11ih l:"llljut don:!~ por:"ltu.r:-in

:rrng borl~i.1 b::Ulw'l h"ll torsobut n!'lnti di!'ltl.lr lobih l'lllj'l:t d.'ll.!'lO PP.itu.

T!'ldi cliing!'lt sobon'ln',Y'l oloh Fr'lksi K!'J.17!1. Dll\U.ru.t hao.41.t ltf.Uli &'ltu pol"in.g:it~

lc:wink~, h~!'l kit4l kan.~ s~tu. istil'lh s'lj~ b::md~r

wl".lr!'l, ~t!'lu.k:lh. :ld!l. d1l.!l istil~. K::il.!'l.11 p~gltil.-.in wb.r:l.1 k'l.l'lll s,Y:i tichk s~-

1~ itt.i st.id~ kit'l aup~t~ti., J!'ltli, k~ ingin 00117.'l~~km untuk P'ls:U 6 ~;it

(3) · dan •••••••••

- 22 -

(3) d"ltl j11.:3:i n:"lllti untu.k ooob:ih:'ls lobih l~jut .lto bol:ik~g, kil:'lu kit,'\ ko­

tonlllt.-m b~d~ udi.r~ it11 sal::ilu kit,"l hori s:ij:i C:'lt:it~. C:it:'lt~ b:iliw~ k~­

l:ia n~ti l:ip~J~ torb~ jug:'l ld.t:i p~t~ a'1ka lllnlJltin istil:lh.J\y:'l b.11Hhr

clicorot. K:U:ill kit:i p:ilt:li istil:lh lbn~hr Ucli.r:i S:'lj:'l, nrrg:i!; p~k:rl. l:igi l~-

p:mg~ torb:mg. Sohingg.i. dong.'ltl dooi1d~ k~na ini kit~ sop:lk:'lt, 1dt"l ti -

KEXUA :

S-,y:l kir:i o:'lsih :id!l l:'lgi d~i FPP o!'lupun 1KP. D:'lri FPP i tu "'.\~hl:ih

ovorbodig :r:mg v:it (2).

PEmllMIJI ' ( SOEBAG!JO s ) :

Mongon:ii v:it (2) ini bogini p:1k.

K:il:iu. V:'lt (1) itu :icl."ll:'lh lt!'.lW:'lS"lfley:'l, k~:'lU ~"lt (2) itll istil~ p.-ik Dir-

g:ip ovorboclig, y:ih bis:'l, tot:ipi ini untuk Donog'lsk.'lll k~ron1. di clll-u:.1 h'll

J :icli b~w!l d."ll.:m h~ ini Y!llls punting sllb st!lllsiey~ i tu o'lksudnyn. j :'l<li "l<.h

ny:'l purbocl'l!'lll k!iJ.!lU V:'lt (1) itll :iro~y:i, lt"'.lW:'lO~::l ~t (2)ny'l itu

pos:iv:'ltny:'l subJoltrzy":i. ToriD:i k:,.sih.

WUA :

D:iri Fl'P ?

,,·

~FP ( H. UMA.R BUA.NG ) :

Kelestarian dan lingkunga.n hidup.

PEIL'.J.'t.THTAR ...

- 23 -

PEMEF: I NTAH ( SOEBAGIJO S ) :

Mahon maaf ini kami serino ad~ vano kurano dari

tarian linokunaan ini didalam Chicaao Conference itu ada orov t­

eated carrier ya Pak. disana sebenarnya vana ditekankan ada!a~

"Voracious of mi 1 i tary nati oni ty of PLtbl i c safety",. j adi

oenaertian-penaertian public safety itu bisa juaa Psk. kal2u se­

benarnya oenaertiaM kelestarian linakunosn ini yano munokin Jua2

perlu kita adakan keseoakatan dulu Pak. Secara lanosuno memano

tidak Pak. karena kalau itu berkait denaan kelestarian linokunaan

yana ada disekitar bandar udara. maka itu na~ti secara rnudahnya

itu sudah ditanakao denaan ketentuan-ketentuan menaenai

sebaaai contoh konkrit saja itu ada Pulau Rambut vano

adalah buruno-buruna didepan teluk Jakarta. itu sudah c

antisipasi pada (iaJaktu m.enetaokan landasan itu" sehin..::10 lalu e.r-2r-,

landina dan take off itu sudah diperhitunakan tidak menaqanaou

buruna-buruna itu. itu apabila vana dimaksud ''kelestarian 1 i no-

kunoan''. Taoi kalau vana dimaksud kelestarian linokunoan itu p2

karena beqini terus terana memanq kami juqa mendiskusikan ni

oanj antl 1 ebar. i:1esawat-oesawat i tu sekarano tinooi sekt:71l i., j ad

pada airways/jalur penerbanaan itu~ itu dapat dikatakan sudah

tidak ada buruno-buruna atauoun hewan-hewan vanq berterbancan~

vano ada itu disekitar bandara. dan itu nanti sudah akan terken2

ketentuan-ketentuan menoenai kawasan keselamata'l

penerbanaan di bandara.

Namun baranakali ada cantoh-contoh konkrit vana lebih.nvata.

tapi intinya kita seoendapat bahwa linokunaan harus dilestarikan.

munakin tidak perlu ditanokap denoan ini beoitu Pak.

FPP <M. BUANG. SH>

Kami tambah sedikit Pak Ketua dalam kaitan kelestarian lino-

kunaan ini kami pertimbanokan beoini. contoh konkrit di Sinoapore

dan Malaysia menolak masuknva oesawat Concorde., karena menooano~u

kelestarian linakunqan., ini contoh konkrit menoaoa kami

DIM itu., ada pertimbana~n kelestarian linokunoan vano tadinv2

diizinkan" karena kebisinaannva tinaqi. maka lalu ditolak masuk

ke Sinqaoore dan Malaysia.

PEMERINTAH :

Terima k~sih Pak diinqatkan~ oertama itu memano akan erke~

pada terutama kalau mau masuk ke bandara., nan ti akan ada

ketentuan-ketentuan lain menaenai kebisinqan yanq arahnya ad2l2h

kelestarian linqkunqan. jadi tidak dalam kaitan denoan prov tea-

ted area~ itu kaitannva kesana. Jadi provicated area atauoun

. - 24 -

restricated area itu ada suatu kawasan vano dilaranc dilalui.

Kalau menoenai Concorde atau munokin ada pesawat-ces2wat

·personic vano demikian. itu nanti ketanakao dalam ketentuan lain.

ti dak dal am i ni.

Kalau untuk vana di bandara nanti pada Pasal 35 kurano lebih

disana. vana supersonic ini Pasal 46 menaenai tinokat kebisinoan

oesawat disana. Juoa Pasal 47. terima kasih.

KETUA :

Jadi kami ki ra denaan demi ki an pihak Pemeri ntah s.ud2J: !F?mL

rikan penjelasan. oenaertian dan ulasan menoenai oertanya22n-per-

tanyaan dari rekan-rekan Fraksi. Denoan penjelasan ini

mohon sekali laai satu pandanoan dan usul dari Fraksi-~raks ~ -

oaimana kita menvelesaikan oasal ini. kami oersilakan F~P.

FKP CIR. LUKAS NANLOHY>

Rasanva memana masalah vana dibahas dalam Pasal 6 ini lebih

jelasa dan baranakali kita bisa berusaha untuk meriveles.ail::an

Pasal 6·pada tinakat ~ANJA denaan beberaoa catatan. bahwa memano

avat (1) tidak ada vana keberatan. seandainya nanti dalam avat

C!> itu ditambah denoan oenjelasan penoerti~n apa sebenarnya yana

dimaksudkan "kai .. Jasan udara terlarana" ..

Namun ayat (2) menurut oendapat FKP masih tetao seoerti yana

dikemukakan sebelumnva. bahwa sebenarnva avat C2J ini kelihatan-

nva overbodio. kalau memanQ mau ditekankan keoada subjeknya. b2-

ranokali subjek itu bisa dicantumkan/dimasukan dalam avat (3 ~

sehinoaa avat (3) itu disarankan untuk dirobah sebaoai berikut

Terhadap pesawat udara vanq terbano melalui

terlarano. sebaaaimana dimaksudkan dalam avat Cl>. daoat dia~­

bil tindakan denaan memaksa pesawat udara tersebut un~uk

mendarat di suatu aoa bandara atau panakalan Cnanti kalau _. ' s .. uu ~n

kita setujui dalam TIMCILJ dalam wil~yah Republik Indonesia.

Sehinoqa subJeknva pesawat itu bisa termuat didalam

Kemudian avat (4) itu menjadi ayat (3) yana rumusannya let1h

sederhe\na. rumusnva tetap. cuma avat C3J itu diaanti j adi

C2> seoerti berikut

Penetapan kawasan udara terlaranq dan tindakan pemaksaan oesa­

wat udara untuk mendarat sebaqaimana dimaksud dalam avat (1)

dan avat C2>. diatur lebih lanjut denaan Peraturan Pe~erintah.

Denqan demikian maka avat C2) vana dirasakan overbodiq itu

bisa hilana. dan ayat <2> ini bisa dimasukan dalam oenjelasan da-

rioada avat menaena:i ka:wasan. udara terlarano. sehinoc:ia

didalam batana tubuh tidak terlihat ayat vano sebenarnva oerasaan

-nva aaak overbodia. demikian Sdr. Pimpinan dan terima kasih juaa ~

kepada ......... .

- 25 -

kepada Pemerintah yana telah menjelask~n aoa vano memanq kei a ..

an dari FKP. terutama untuk diumumkan didalam Lembaran NQa2ra mR-

naenai masalah laranQan vana berkaitan denoan avat Cl> dan avat

(2) • terima kasih.

KETUA :

Teri ma kasi h. kami persi 1 akan dari FKP •

FI::P ( J .G. WOWOR,, SH )

Sesuai denqan permintaan Pimoinan vana telah disamo i an

Juaa oleh rekan kami. maka kami dalam hal ini bilamana P2s2

avat (1) telah dijelaskan demikian. maka henda~nva kawasan ud2ra

terlaranq ini kami seoendaoat kalau oenjelasannva ini

dibahas dalam TIMMUS.

Sedanqkan avat (2) dan avat (3) yanQ telah dis~mpaikan

Sdr. Nanlohv. maka ini masih tetap kami menoambil satu sikao.

Sedanakan aoa yana telah disamoaikan oleh Pemer- i nt.2.h

berkenaan denaan bandar udara. vana masih kita TIMCIL-kan,. inioun

harapan kami selain apa yano telah dibahas oleh Sdr. N2.n 1 :::hv

vaitu juoa kami harao di TIMCIL-kan dulu,. ka~aloa denoan aoa vano

telah kita seot:1.kati Pi:lda waktu kita membahas di ketentuan umurr'~

Sedanokan menoenai evat (4) ini menurut hemat kami,

juaa perlu kami pertanyakan karena tadi oleh Pemerin~ah tel L

disampaikan menanqqapi aoa yanq dikehendaki oleh FABRI dalam ._ -j ~

ini. kalau sudah dicantumkan Peraturan Pemerintah,.

masih erlu ditambahkan satu avat laai.

Pemerintah adalah nanti vano menjabarkan menaenai penqertian ~oa

vanq dikehendaki oleh FABRI dalam hal ini.

KETUA :

Terima kasih. kami persilakan FABRI.

FABF::I CONBUN SIMA.TUPANG ) :

Jadi ah mendenaar penjelasan dari Pemerintah., k :?,JT:i

merasa leaa. karena sebetulnva oada prinsionva aca vanq merjadi

FABRI sudah terjawab secara umum., dan

diperkuat dari FKP. dan kami menaucapkan terima kasih bahwa

sebetulnva aoa yano dipermasalahkan oleh FABRI s.udah

tapi masih tetao Juaa.diinoinkan oleh FABRI

sudah disampaikan oleh FKP. vaitu menaenai secara ekspli it sebe­

tulnya ada keinqinan dari FABRI untuk membuat suatu avat bar

a.tau aoakah substansi daripada ayat baru itu biE.a di tumpanc!: r,

pada salah satu avat. misalnmva pada avat (3). atau ba~anq ~l~

minimal didalam penjelasan didalam rancanoan penjelasan~

tertarnpunq ........... ~

- 26 -

dasar hukum baqi ABRI untuk melakukan oemaksaan cesawat itu

secara eksplisit didalam UU. sebetulnva itu vano diincinkan oleh

FABRI .. oleh karenanya kami lebih cenderuna secerti vano kam usul

-ka-n ini .. karena bisa kami informasikan sebetulnva bah~--1a keoutu:::::.­

an intern daripada ABRI sendiri sebetulnya bahwa TNI AU seb2oai

penyidik didalam ranaka oenvelenaoaraan kedaulatari in1. :=.ud 2;-1

baku.

Jadi kalau misalnya apa yana diusulkan oleh FABRI sebaoaima

na disebutkan walaupun redaksinya tentunva kami

menerima denaan redaksi vano lebih tepat tentunva ..

masih bisa

maka. tanpa

menauranai aoa yana disamoaikan ol~h Pemerintah .. sebetulnva sudah

i si-menoi ~-i.

Jadi misalnya saja seoerti tindakan Oemaksaan oesawat udara

"y'ano mel anqqar kai-.,asan Ltdara terl arano. di 1 ak~.anakan ABRI se~-L~~i

denqan bunyi Pasal 30 UU No. 20/19 .... misalnva demikian. ,

Jadi ini apa makna daripada oenqemukaan ini di batano tubuh.

bahwa tindakan daripada TNI AU atau ABRI itu- bahwa betul-bet~l

sudah tertuano didalam hukum., Jadi tidak didalam penjelasan.,

maksudnya demikian. karena kita tidak bisa memaksa orsanQ harus

membaca oenjelasannya. Taoi kalau sudah lanosuna membaca UU dan

pasalnva ada. tidak menjadi seal sehinaoa dunia internasional

bisa memoertanaaunajawabkan apa vana dilakukan oleh aoa vano ber­

wenanq i tL:.. ki ra-kira demi ki an menaenai masal a.h tambahan dar-ipad

pasal tersebut.

Sebaqai ilustrasi sebetulnva. kami inqin Juaa menambahkan

baranokali sama denoan aoa vanq disampaikan oleh Pemerintahq

bahwa penentuan wilayah terlarano. jadi kalau tadi

menoenai aoa i tu "provicated ar-ea"., kurana lebih bis.::. l~:am

tambahkan demikian.

Jadi penentuan wilavah terlarana atau orovicated area~ lazim

-nya ditetapkan atas dasar pertimbanaan pertahanan keamanan

neqara ...

PendiriRn wilayah terlaranq memounvai damoak terhadao oener­

banqan sioil. baik nasional maupun internasional., oleh karera itu

dalam masalah ini terkait denaan wewenana yano bersifat lintas

sektm-al. vaitu wewenano Menteri vana bertanqqunajawab dibidano

penerbanaan sioil. dan Menteri vano bertanaounajawab dibid no

Pertahanan keamanan neoara. sehinoaa penentuannya sebeti kn\./3.

ditentukan bersama oleh kedua Menteri tersebut.

Sedanokan penyebutan kawasan lain untuk pertahanan ke2man2n.

dimaksudkan untuk menaouno pendirian kawsa~ udara tertentu vana

bukan kawasan terlarana. tetapi dioerlukan baoi

pertahanan keamanan neaara seperti yano disebut U.l\T'\T-rt• HL' .l i_

Air •••••• * •• " ......

2i -Zone) dan s~baoainva.

Dalam kawasan ADIZ penerbanoan oleh cesawat udara as1na .L " L.I.

dak dilaranQ. tetaoi untuk keperluan oertahanan udara. Pemerint~h

Republik Indonesia dapat menentukan orosedur oenerbanaan tertentu

vanQ tidak bertentanaan denaan hukum internasional. disisi lain

misalnya penentuan jalur lalu lintas udara atau airways baai oe­

nerbananan sipil. didasarkan pertimbanQan oada keselarnatan dan

ekonomi .. Jadi sebetulnya denQan oenjelasan ini. aoa v2nc

disampaikan oleh Pemerintah namoaknya semakin tambah jelas dan

·:;.,emaki n si nkron. denaan tentunva haraoan dari FABRI" tcHnbahe.n

oasal-pasal tadi sebetulnva ini lebih memoerlenokap maksud. tuju­

an dan Jiwa daripada Pasal 6. kuranQ lebih baranakali dapat mem-

bantu rekan dari FKP. ~arena ini nampaknya aaaok teknis.

kan kalau kami bisa menanQQQapi masalah-masalah vanq bersifat mi­

salnva vanQ diinqinkan oleh FKP. NOTAM itu harus denaan Lembaran

Neqara menurut pendapat FABRI. karena ini sifatnva sanoat teknis

dan sanoat bisa mendadak. karena bisa berubah dalam sehar • mak

sevoavanya tidak perlu denaan Lembaran Neaara. cukuo denoar NOTAM

yanq munqkin cukup dilimpahkan keoada Direktorat Perhubunaan

Udara. dan ini memana diseoakati oleh konvensi-konvensi

internasional. itu dapat diberi wewenana tersebut, j Ci.di

perlu lembaraM neqara. demikian Pak.

Pl:l'.IERINTAR ' ZAINU.Dnnq SIYJU>O )

Tadi apa vanq disamoaikan oleh Pak Ombun. ADIZ itu

Air Datification Zone Pak, terima kasih.

FPP <M.Y. HUSIN) . .

tidak

2.J.~:i.lah

Sebaaaimana kami kemukakan tadi oada orinsipnya FPP. Pasal ~

ini secara keseluruhan dapat menerima. namun demikian ada

hal yana inain kami tambahkan oenjelasan. karni tadi masih meno-

inqinkan suoava di Pasal 6 avat ( 1) dimasukan

linakunaan". ini berhubunqan denaan habitat darioada suatu mahluk

Jadi kalau suatu mahluk vana memanq oeka terhadap kebisinaan se-

perti oesawat Concorde~ vane habitatnva memana di jalur penerbano

an. ini vana perlu menjadi perhatian. oleh karena itu maka karni

disampinQ keamanan neqara. juqa kelestarian linakunqan ini suoava

terjamin habitat daripada mahluk-mahhluk hiduo lainnya yanq rne­

manq tidak bisa menerima kebisinqan seperti itu.

Menoenai Pasal 6 avat C2J dan seterusnya. termasuk dari sa-

ran atau apa yanq inQin dituanokan oleh rekan FABRI. aada qaris

bes~rnya kami sependapat untuk itu. cuma sama denqan 2 RUU yeno

sudah kita setujui. kami tidak menqinainkkan dalam satu RUU ini~

ki ta menvebut oej abat mana vano akan di beri tuoas. taai i tu cukur:•

nant i ............. ..

- 28 -

nanti Peraturan Pemerintah-nva diarahkan ·kesana.

Didal~m pelaksanaan oemaksaan oesawat udara. itu jelas akon

dilakukan oleh TNI AU; tapi benvebutan TNI AU dalam UU ini maupun

dalam penjelasannva kami persepakat,. taoi itu diatur lebih jel

didalam Peraturan Pemerintah nantinva. yang dasarnva pasal

Dasar hukum membuat Peraturan Pemerintah menoenai itu memteri ke­

wenanoan keoada TNI AU itu oada Pasal 6 ini.

Jadi dalam Peraturan Pemerintah itu Jelaslah nanti b 2 h ~~1e..

vanQ berhak melakukan tindakan seperti itu adalah TNI AU umpama-

nva .. jadi sebenarnya hanya orinsipnya sama,. cuma oeletakannva

vang tidak sama. Oleh karena itu terakhir kami karena ini

ada beberaoa hal vanQ inain kita dalami

sarankan aaar Pasal 6 ini kita TIMCIL saja.

l<ETUA :

lebih L:mjut ..

ma-s:. h

k2mj_

Terima kasih~ cuma perlu kami sedikit minta oenjelas2n dari

tadi dari Pemerintah telah menjelaskan bahwa menoenai

tinakat kebisinaan tersebut,. itu sudah dituanqkan d dalam Pasal

47 dari RUU. disitu ada menyanakut masalah ini,. j adi

tidak dimasukan di sini" munoki n denQan penjel asan tambahan kc-~rni

munakin masalah linokunaan itu daoat ditunda untuk ke Pas2l 4 -

Denaan demikian masalahnva kita kecilkan kembali sudah t

oerlu laqi dipersoalkan. Di Pasal 47 ada standard menqenai tin

kat kebisinoan pesawat udara di Bandara dan sekitarnvar

lebih lanjut dennoan Peraturan Pemerintah" ini vana PeriETintah

maksudkan bahwa sudah ada .disitu.

FPP CM.Y. HUSIN> :

Pasal 47 memano kami seoakat. tapi vano seoerti kami katakan

tadi,. ini ada daerah-daerah yano meruoakan habitat daripad2

mahluk hidup. umoamanva buruna dan lain sebaoainya. yana wemana

tidak bisa menerima kebisinoan. aoalaoi kalau itu dilalui

Pesawat Concorde umoamanva. karenanya dalam hal-hal vana d~miki2n

itu. daerah yanq seoerti itu kita jadikan kawasan udara terlara,o

Jadi bukan merupakan kebisinoan vano diatur dalam Pasal 49.

KETUA :

Baiklah. jadi kami hanya untuk mengarahkan s~oava kita lsbih

effisien. kami persilakan dari FPDI.

FPDI <DR.M. SYAFEY. AG>

Denqan tambahan bahwa tadi sudah ada usulan yanq manis

ayat Cl> TIMMUS,. avat <2>. (3) dan <4> TIMCIL. tloi kalau mende­

naar usulan terakhir dari FPP. maka kami menqusulkan konkritnva

Pasal 6 ·R········

- 2? -

Pasal 6 ini semuanya kita TIMCIL~kan.

KETUA

Jadi denqan demikian telah disamoaikan beberapa masalah.

baik yanq menvanqkut oenjelasan-penjelasan. baik vano m~nvanokut

materi maupun oerumusannva. Jadi ada usul untuk di TIMCIL-kar:

masal ah i ni denQan memahami dan melihat masalah-mBsalah yano

sudah diajtikan tadi. apakah ini daoat di setujui?

FKP CIR. LUKAS NANLOHYl

Belum Sdr. Ketua. sava kira masalah PBsal 6 dikaitkan denoan

kelestarian linakunqan. itu vano menjadi masalah

sebelum masalah ini dimasukan kedalam TIMCIL atauoun TIMMUS~ sava

kira kita selesaikan masalah ini dulu~ dan masalahnya per u

dikembalikan kepada Pemerintah terhadap aoa vanq disampaikan ter-

utama oleh rekan FPP.

KETUA :

Baiklah. dari FPP melihat bahwa ada masalah materi. vano

dibicarakan didalam kawasan terlarano ini

restriktif dan korebitif area. vana menvanqkut keamanan dan k~­

selamatan penerbanaan. belum dikaitkan denaan linakunoan~ masalah

1 i nokunqan i ni masuk kedal am pasal-pasal yano sud ah ada di er2.s l -

pasal berikutnva. jadi kalau ini nanti dibawa ke TIMCIL dan masa­

lahnya masih dibicarakan menurut FKP ini bisa ada terjadi sedikit

disbiuk ya terima kasih.

Jadi kami masih minta kepada Pemerintah untuk memberi sedi-

kit Denjelasan dan penqertian daripada kawasan udara terlarano.

F'EMERINTAH (SOEBAGIJO s ) Terima kasih atas masukan-masukan ini. sava kira memana ba k

juqa kita didalam PANJA ini menyelesaikan sampai tuntas. sehinoo

TIMCIL ataupun TIMMUS sifatnya hanya pelaksanaan.

Inqin kami teqaskan bahwa aaak berbeda denaan RUU KA dan

LLAJ. memana didalam penyusunan RUU ini Pemerintah kadano-kadano

baik dilinqkunqan Dephub mauoun antar Deoartemen itu serina k.::i.l i

ad~ beda oendaoat. taoi beoini Pak. banyak hal itu kita senano

atau tidak senanq. mau atau tidak ~au teroaks~ harus menoambil • ~" .J'. r" .

penaertian-penaertian ataupun norma-norma vana ada didalam

Convention. ini disebabkan karena memanq inilah koMvensi ataupur

suatu badan vana memanq secara profesional menanoani hal-hal in .

Taoi kami inoin meneqaskan. tidak berarti bahwa kita seo2c21

neaara yaMQ berdaulat tidak boleh menqatur sendiri. nah did2lam

IQAU Convention itu yana dimaksud provicated area seoerti vane;

- 30 -tadi tel.2.h jelaskan adalah hanya

nation it v or Pub 1 i c Savetv"" j adi dLta i tu st:d a ..

Lalu ditanvakan kalau itu nanti ada satu Pulau Ctadi l . ,~am1 qambarkan>~ habitatnva bisa rusak kalau itu dilewati

pesawat udara disitu. maka

1. Kalau Pulau itu didekat dan berkait denonan .naik turunnya 8

sawat Cberarti dekat denaan Bandara>. itu nanti akan kita se­

diakan Pasal 35 dan Pasal 36. kira-kira disana menaenai Bend~-

ra. Juaa Pasal 25.

2. Tapi kal.au Pulau-nva itu ja.uh. itu juaa kita kaitkan dalam oe­

netapa.n atau oenentuc3.n vana namanva "Air\l'Jays" ataL\ "Jalur- PE-

nerbanoan 11• itupun juqa tidak asal beqitu.

~irwavs itu disamoina tadi FABRI telah dijelaskan untul~ it~

terima kasih ba.nyak. Penetaoan Airways itu beberaoa ~ ktor.

ada keamanan tentu tidak boleh lewat dari ini.

teknis kalau Airways belak-belok beaini vano tidak munoki~.

~. Lalu juqa tentu ekonomis. tidak beroutar-putar jauh~ termasuk

juqa kalau memana ternvata pada· ketinaaian vana sanoat tinoa

itu juqa masih ada habitat~ va disana itu sudah kena oada

waktu penetaoan Airways itu.

1.-1 adi Pemeri ntah berpendaoat bahwa menqenai 11 F'reivi cated C:;r-r:;a ''

ataupun 11 Restracted A,.-ea" i ni ti dak berkai t 1 anQ!:;.una denqan rr:i:•~.a-

lah 11 kelestarian Linokunqan". bukan berarti I • + ~::1 ... a mernoerha.ti k.an

kelestarian linqkunaan~ tapi kelestarian linokunoan nant

kita selesaikan berkait denqan Bandara. berkait denaan oes2w2tnva

sendiri vaitu kelaikannva itu. disini nanti tinakat kebi inoannva

ditetaokan d~n sebaoainya.

Demikian Bapak Pimoinan. sehinqqa baranckali nanti aoak~~ di

TIMCIL aoakah di TIMMUS. hal ini maka apa vano tadi d tan\/el::an

menqenai kelestarian linakunoan namoaknya tidak oerlu kit

dalam kaitan denaan Pasal 6. da1am kaitan denaan pasal-oasal l?in

nanti~ terima kas~h.

KETUA :

Ter-ima kasih~ kami kembalikan denoan FPP. apakah denoan

penjelasan ini sudah dapat menerima.

FPP <M.Y. HUS!N)

.Atas penjel asan Pemerintah karni menaucaokan te·rima kasi h n -

mun dari FPP masih tetap menoinainkan masalah 11 k el es·'.,: a r- i .;in

linakunaan" ini dimasukan dalam Pasal 6 dan usul kami masih tetao

ini suoava di TIMCIL-kan. kecuali ada perkembanqan lain nanti ~a-

lam TIMCIL ..

KE TUA

- 31 -

KE'IUA:

Baiklah, jadi kani ld.ra dari pihak Penerintah tetap menber:i.kan penjelasan

kepada kita sekalian mengenai pqertian pasal 6 'ini dikaitkan sasaran daripada

pasal 6 ini. Jadi sasaran dari pasal 6 ini menyangkut kawasan udara terlarang

yang dikaitkan dengan pertabanan dan kananan negara. Jadi ~skip..m. daniki.an ka­

rena usul FPP tetap ~inginkan ling~an dan tidak keeeratan dibawa ke Tim

cil dengan tanbahm materi ini kani. usu1kan bahwa masalah ini dibawa ke T:im

cil dengan catatan bahwa nanti muogldn dalam lobby dan perkembangan lebih lanjut

masalah ini dapat dipahani dan dapat diselesaikan dalam Tim Cil.

De~an demild.an kalau disetujui pasal 6 ini kita bawa dengan seluruh mate­

rinya ke Tim Cil. BagaJmana FABRI ?

FAIR! ( J .H. SUMARJONO ) :

Hanya ingin ~ingatkan ~ pasal 6 . ini adalah dari bab YallS rerjudul

kedaulatan atas wilayah udara apakah itu ada relevansinya dengan li:ngkungan

hidup atau tidak mohon dapat diendapkan.

Terima kasih.

KEIUA:

Baiklah kani kira sudahcukup j elas mangena.i masal.ah ini. Merurut kami

masih ~himbau juga FPP untuk dapat bisa msnahami masalah ini.

FPP (YUSUF RUSIN):

Terima kasih saudara ketua, sampai saat ini kani tetap ingin di Timcil

nanti terserah nanti bagaimana peruwsan kita di Timcil atau dislo.isi kita di

Tim. Jadi sanpai saat ini kami tetap bertahan supaya kawasan udara terlaran

ini temasuk didalannya tertaruh disini.

Terlma kasih

KEl'UA:

Kalli sedikit manberikan tanbahan kami mohon agar kita dengan tidak mengu­

rangi hak dari fraksi-fraksi, ttp masal.ah ini supaya kita bisa letakkan pada

porsi ·clan materi yang kita bicarakan itu. Jadi kani mohon pergertian dengan

tanpa mengurangi hak dari sauda:ra-saudara.

FABRI (WILLY KAIRlJP AN) :

Kami menanba.hkan mengenai penj elasan y~ diksnukakan oleh F ABRI mengenai

kelestarian ling~an, sebenarnya kalau kita meninjau mqenai istil.ah lestari

berarti sesua.tu yang harus kita lestarikan, yaitu dengan kata lain dilingkung

an suatu bandar udara mestinya ada tenpat-tempat yang perlu kita lestarikan.

Oleh karena itu kalau · kita bicara mergenai kelestarian lingkurgan nustinya

llllrgldn dikaitkan dengan bandara yang mungkin ada pada pasal 25 ayat (2) disana

jelas disebutkan bahwa kelestarian ling~an kawasan. Ini dapat kani kaitkan

dengan kelestarian lirg~an yang ada pada waktu pe.nb.latan pangkalan/ban:iar

udara ~~eng itu sudah diamati clan dip~lajari meogenai kelestarian ling­

kutlsan di Pulau rambut itu.

Tetapi ....... .

- 32 -

Tet.!pi kalau j :i.ka kita kaitkan degan masalah kec!lllanan clan pertahanan

~kin itu tidak berhu'bur:gan muq;ki:n. Kita merghadapi masalah-masalah lurung .. .

juga seperti di·Iswayudi, disana it:u sering terjadi penerbangan-penerbangan

yang culOJp m~anggu, m~anggu turun dan naiknya pesawat kita yarg ada di

Iswahyudi, tetapi:ini tidak terus mene:rus denild.an, tetapi kalau ya~ ada di

Pulau Ranb.tt itu terus menerus begitu. Inilah bedim.ya.

Oleh karena itu m.mgkin sejauh yang mepy11rgkut pelestarian llllskungan

itu tidak ada lub.mgannya dengan pasa1 25 ataupun metl5enB.i baridar udara, jadi

mengenai rancang bangu,n mergenai pangkalan. Mmgkin danikian.

Terima kasih.

KElUA:

Terima kasih. Dari FKP mungkin ada garrtbaran.

FKP (JG • l-X>WJR, SH) :

Saudara ketUa kani dalam bal ini sudah panja:rg lebar disa:npaikan oleh

rekan FABRI bahkan dari Penerintah daL!m hal ini. Apalagi penbicara pertmna

dari FABRI mergatakan ini kita menbicarakan mengenai Bab. Kedaulatan atas wi

layah udara. Jadi kalau kita ingin dalan hal ini membicarakan lebih lanjut

kita bicarakan dalan bab berikutnya,_.mengenai bandara udarakah, atau m~enai

b:lb ~lo.Jngan atau mengenai. ini. Dengan segala homat kepada FPP, itu bisa kita ha.has. Oleh sebab itulah

seperti tadi k2lni ka.takan kalau kani dari FKP Pasal 6 ayat (1) itu Timuskan.

Kertudim yang lainnya itu ayat (2), (3) dan (4) boleh T:im Kecilkan.

Ter:ima kasih.

FABRI (OOEDAm1ADJI):

Tanbahan, saya ~in q;~ juga. Saudara P':impinan clan Saudara Ketua,

saya kira yang hadir ditanpat ini tidak ada yang menyargkal bahwa panbargun

m nasional In:loo.esi8: adalah berwawasan ling~an, itu satu.

Kemudian yang kedua, bahwa masalah lingkungan · itu minimal ada dua

Undang-undang yang sudah kita telorkan yait:u Undang-Undang Ne.mar 4/1982 ten

tang lingkungan hidup dan ~ kedua adalah Undang-Undang Nanor 5/1990 ten

tang koservasi sunber daya alan hayati .clan ekosistan ini.

Jadi ini menunjukkan bahwa peuerintah negara bangsa Indonesia itu adalah

betul-betul coo.cem.can.ited terhadap l~klmgan. Untuk itulah maka kami 100/o

menberi.kan dukungan kepada rekan FPP karena masalah l~kungan itu adalah masa

lah yq mUtlak.

Namm demikian masalah yang kani dukung 100% itu penempatannya, jadi te­

taplingkungan itu hidup itu betul-betul FKP dan nnmgkin rekan-rekan yang lain clan : tezmaMlk Pe:neri tab itu sepakat ingin. kelestarian lingkungan hidup bah

kan didal21ll sistranas secara j elas dan ganblang yaitu ditegaskan ten tang ke­

lestarian ling~an. Oleh karena itu ....... .

- 33 -

Oleh karena itu benaJ: ... benar apa yang dikatakan rekan FPP itu s~atlah

tepat, namun lwra:rg tepat dida.lan penanpatannya. Jadi tadi FABRI sud.ah me -

nunjukkan dalan Pasal 25, panerintah sudah menunjukkan didale Pasal 46,47

mungldn pasal-pasal berikutnya dan eeba.gainya. Oleh ka:rena it:ulah maka se -

baga.lmana yang . diusulkan oleh FKP seyogyanyal.ah dengan j iwa besar dengan pe

mahaDan yang dsnikian ini maka masalah :ini. tidak perlu masuk.

Terima kasih.

KETUA: Terima ka.sih, F.ABRI ka:ni persilahkan

»:,ABRI ( smmono SYJ.TiSTJRI )

Kalau saya boleh menergahi, saya duduk dibe~ ingin mendengar, jadi

saya bukan dari FABRI bukan dari Pimpinan, hanya n~ahi saja kalau boleh.

Kalau tidak boleh tidak apa-apa.

Saya ingat kanaren, ksnaren itu juga sawa T:imus ada · Timcil, sekarang

kanbali lagi, tim kecil ~otot t:im kecil, Timus, sudahlah t:imcil ya timcil

hanpir jan 16. 00 WIB.

Sekian, t~:ima kasih.

KEI'UA: -Terima kasih, jadi masalah ke T:imcil sebenarnya bJkan masalah, masalah

T:imcil itu dari tadi sudah setuju tapi masalaJ:nya didalan T:im::il itu ada ma

teri yang agak dispute ya~tu antara ~ertian dari kawasan laraqsan itu di

kaitkan dengan Bab :ini terha.da.p masalah Ltngkungan hidup.

Ft'P ( ~· BUANG, .SH ) :

Sat.1dara Ketua, justru karena dispute itu kita selesaikan dalan Timcil.

Terima kasih.

KE'IUA: Saya kira ini, supaya tidak keliru atasnya T:imcil apa artinya panbhasan

yang ini. Jadi dalan panbahasan itu ma.teri sudah jelas, jadi Tim hanya meng

i:nikan materi-materi yaqs sudah tidak dispute, tapi ban.ya meluruskan,membe­

tulkan.

Jadi kalau kita belun ada kepastian mengenai masalah ini saya kira ini

agak sulit nanti kita seolah-olah melepaskan ban ke timci1. Ini saya kira

perlu kepastian. Jadi teaap prinsipnya Timcil kita sudah dapat menerima se­

muanya, hanya masalah materinya saja. Jadi kani masih mohdm kesediaan dari

pihak FPP untlllk. dapat msnahani masalah ini dengan tidak mergurangi hak dari

pada fraksi.

FRAKSl PP · { M. YUSuF HUS IN ) . : l

Interupsi saudara ketua.

Kani sebaga.:imana kani usulkan tadi merfliENDAKI dibicarakan lebih lanjut

dalan T:imcil. Andaikata kita keberatan untuk Tllncil,maka kani akan minta

pending khusus pasal 6. Jadi apakah kita selesail<an di T:imcil atau disa:na

kalau menang sudah tidak cocok tanpatnya disana. FPP bisa saja a.kan menarik

tapi kita bicara.kan disana secara mendalan. Atau kani ajukan pend:ing.

Ter:ima kasih. KEIUA;

- 34·-

KE'IUA:

Teritna kasi{l., jadi saya kira masalah ini kita endapkan saja dulu.

FKP (JG. w:>WE., SH) : Interupsi.

Kalau danikian haln.ya, Timcil.-lah sauda:ra Ketua.

KE'IUA: Ter:ima kasih, kalau begitu apakah dapat diterima di Timcil ?

Rapat : Setuju.

WK. KE'IUA (SUNOORO SAMSURI) :

Mohon penjelasan mungldn kacau balau sa.ya. Kalau tidak salah, guru

saya itu Pak Jupri. Kalau tidak salah Bapak Jupri me~arahkan kepada saya

waktu itu kalau dibaha.s di Timcil itu substansial. Kalau sudah diterima ma

salal:nya

nya saja.

tinggal dirumJskan Timµs, ini yang baga:imana, saya itlgin berta -

FKP (JG.w:>\.m): Kita sepakat apa yang dikatakan Bapak &mdoro, maupun apa yang dikatakan

BBpak Jupri. Justni kani dalan hal ini, dalan hal berkenaan c:iergan substansi

maka. diinginkan oleh FPP yaitu Pasal 6 ayat 1,2, 3 dan 4 itu di Timcilkan.

Karena masih ada permasalahan. sed&l1kan kani lebih maju sebenamya dari

FKP, yaitu Pasal 6 ayat (1) iw T:imus, tidak ada ·masalah lagi. Sedargkan

2,3 dan 4 di Timcil. Tapi oleh karena. oleh selu;nihnya di T:imcilkan kami juga

bisa menerima. ini.

Terima kaslh.

KE'IUA:

Ba.iklah, kita mehingkat ke' Bab N masalah penbinaan, kita masuk ke

Pasal 7, ka:ni persilahkan Paner:intah molm dapat diberj· · penjelasan.

PEMERINTAH (SOEBAGIO) :

Bapak Pimpinan, kani bacakan terlebih dahulu, Bab N Penbinaan, Pasal 7

ayat (1) :"Penerbangan dikuasai oleh negara dan psnbinaanya dilakukan oleh

Pemerintah''.

catatan, bahwa ini telah disetujui didalan Pansus.

Ayat (2) :''Penyel~araan penerbangan dilaksanakan berdasarkan ketentua.n dalan

~-undang ini''.

Ayat (3) : ''Pembinaan penerb&:san diarahkan untuk me~katkan penyelenggaraan

penerbangan dalan keseluruhan moda transportasi secara terpadu de­

ngan me:aperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk melf.Ujud

kan tujuan sebagalmana tersewt dalan pasal 3.

Ayat (4) :" Pembinaan penerbangan sebagaimana d:imaksud dalan ayat (3) diatur

lebih lanjut dengan peraturan penerintah."'

Ijinkan ....

- 35 -

Ij inkan kani menberikan t:ambah8n penj elasan bahva runusan ini banyak

kita ambil dari peogalanan kita bersana pada waktu merunuskan RUU llAJ, khu

susnya ayat (2), dan juga diusahakan telah menampung saran-saran yang di

ajukan oleh keenpat fraksi yang ada di.da.lan DIM yang bersangkutan ...

Danild.an Bapak Pimp:i.nan sebagai satu p~antar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih.

KEIUA:

Ter:ima kasih sebelun kita serahkan kepada fraksi"'fraksi. perlu kani ....

sampaikan bahwa pasal 7 ayat (1) itu sudah disetujui oleh Keputusan Raker

taoggal 11 Desanber 1991, jadi ki.ta tidak permasalahkan lagi.

Yang kita perlu psnbicaraan lebih lanjut adalah mengenai· ayat (2), ayat (3)

dan ayat (4) yang disampaikan oleh Penerintah setelah mendengar usul-susul

dari rekan-rekan fraksi.

Untuk ini kami persilahkan dari FA.BR! U:ntuk msmla:inya.

FABRI (CMBUN S)

Ter:ima kasih saudara PimPinan,

Pasal 7 ayat (1) mengena.i Bab N Psnbinaan sud.ah sepaka.t .mengenai

ayat (2) FAlllI msnang masih memerlukan penjelasan dengan latar belakang

seb8gaimana kami sanpaikan beberapa. waktu yang lalu bahwa penerbangan yang

kita bicarakan ini adalah penerbangan plus, s~a ~an danikian maka

Bab IV tentang Psnbinaan d~an sendi:rinya juga harus bisa memmjuk atau

mengarah kepada Pembina.an yang bersifat makro dan penb:inaan yang bersifat

khusus atau kalau kani sebJtkan mikro seperti: apa yang sudah dituargkan

secara terperinci yaitu ~enai angkutan udara yang konotasinya seperti

transportasi tersebut merurut pendapat FABRI yarg mikronya pada prinsipnya

substansinya suda.h menyeluruh pada ti:nggal hanya menyustm bagaimana kira­

kira redaksi yang paling bail< s~amenamplll1g SEmll4 aspek~aspek yang

kita inginkan.

Nam.Jn dida.lam. ayat yang behm nanpak adalah penbinaan ~ bersif at

makro sehingga merurut FABR.I sebelun ayat (2) jadi dia.ntara ayat (l} deJl5an

(2) perlu ada satu ayat baru yang max:emiinkan penbinaan makro seb3.ga:imana

FABRI sudah me~lkan yang beltm ditanp.mg oleh Pemerintah pada terakhir

ini yaitu.~ secara makro bunyinya kllrang lebih sebagai berikut :

''Panbinaan penerbangan diarahkan untuk meningkatkan clan msnantapkan keta­

hanan aspek kedirgantar&m, ini bisa berhenti kalau mau ..dikl'Dlsuskml. d:ima ...

sukkan ayat (2) yang sud.ah dima.sukkan oleh Panerintah yar.g kl:u.isus ~o

ini kita kcxnaka:n·, kbususnya peranserta angkutan uda:r:a secara terpadu ae ... ngan moda angkutan lainnya''.

Jadi bisa yang ayat (2) yarg kami usulkan itu bisa dipecah menj adi dua

atau yang dua bisa. menjadi satu dengan ti.tile kana yq sebetulnya maksud ...

nya adalah panbinaan secara makro yang me~ seluruh aspek dirgantara

dan ke:nudian khusus mengenai aspek angkutan udara. Itu mengenai ayat (2)

Sedarlgkari ...... .

•

- 36 -

Sedangkan yang ayat (3) sebetulnya ini sangat spesifik panbinaan yang

menyangkut aspek argkutan udara atau penerbangan yang d:imaksud disini ada

lah angkutan udaranya. Kalau ini yang diangkutan udara y~ dimaksud pe­

nerbangan angkutan udara, maka ini menurut pendapat kami sudah benar subs

tansin ya.

Kem.ldiBn; ayat (4) tentunya apabila ada bal'"bal penambahan ayat~ayat

tentunya bungi dari pada ayat (4) ini tentunya bisa berubah apakah ayat

dalan akul ade 2 dan 3 dan seterusnya y~ masih bisa kita bicarakan lebih

lanjut.

Demikian dari F ABRI mengenai Pasal 7. Terima kasih.

KE'IUA:

Teri.ma kasih, kami persilahkan dari FPP.

FPP (YUSUF HJSEIN) :

Ter:ima kasih saudara Ketua, ~enai Pasal 7 ayat (2) FPP ingin m~­

ajukan pertanyaan kepada Panerintah apakah perlu bJnyi Pasal 7 ayat (2)

itu dimaksukkan dalam ba~ tubuh RIJU ini, ataukah sudah secara implisit

d:imaksud seperti itu, yang pertama.

Yang kedua pada ayat (3) dari FPP masih ingin mengusulkan supaya pan

binaan ini dikaitkan u~ dengan industri pesawat terbang nasional dan

yang kuat, de.ngan :i.Ddustri pesawat terbang nasional y~ kuat sebaga:irnana

dianana.tkan oleh Sistranas hala.nan 11. Sedangkan pada ayat (4) kani dapat

menerima sepenuhny~.

Demikian saudara Ketua.

I<El'UA:

Terima kasih, kani persilahkan dari FPDI.

FPDI (SYAFEI ALI Gt.MAY)

Ter:ima kasih saudara Pimpinan, FPDI pada ·nDl yang· 1ana tidak ada per

bedaan suastansial de.ngan yang RUU yang telah diajukan oleh Penerintah

dan pad.a usulan yang baru dari Panerintah, Pasal 1 ma:na~ sudah disetujui

oleh Pansus, Pasal 3 substansial tidak ada perbedaan dengan usulan kita,

dan pasal · 4 juga sa:na. Tinggal pasal 2 ini sama dengan FPP, apakah perlu atau lllell$apa perlu.­

nya dicantunkan di .Pasal. 7 ini .

Ter:ima kasih.

Kln'UA: Terima kasih·, kami persilahkan dari FKP.

FKP (IR. IlJ&\S NANI.DRY) :

Ter:ima kasih saudara . Pimpinan, meogenai Bab IV Psnbinaan pasal 7, kalau

dilihat Bab ini terdiri dari dUa pasal dan· Bab ini kita sudah sepakat judul

nya adalah penbinaan. Oleh karena itu maka menurut anggapan dari FKP Bab

ini lebih ditekankan khusus masalah perbedaan · Oleh . , ... , ., ,

- 37 -

Oleh karenanya maka ka.laJ kita menbaca pasal 7 yang terdiri dari 4 ayat

klususnya ayat (2}. rasanya ayat (2) ini tidak kena untuk d:inn.latkan didalan

Pasal 7 Bab mergenai Penbinaan.

Pagi.-pagi fraksi karya sudah menyarankan atau mengusulkan adanya suatu

Bab tersendirimengenai penyel~araan.Oleh karena itu FKP sangat kaget de ..

ngan munculnya masalah penyelenggaraan pada Bab Panbinaan. Oleh karena itu

perlu dipert:imbangkan khusus mengenai ayat (2) mengenai penyel~araan Pener

bangan ini untuk tidak d:ima.sukkan kedalan materi yang menyangkut atau Bab,

ayat yang menyangkut substansi panbinaan. Itu yq pertana.

Kaw.dian kalau ki~ liliat mei::genai subst.ansi pergerahan daripada pe:nbinaan

yang tercaritun didalam ayat (3) ka:ni dapat mengerti keeeluruhan penmusan

ini. ~kin Pa:nerintah berusaha untuk menanpung aspirasi dari sanua fraksi

yang ada. Nawn Fraksi Karya melihat bahwa ayat (3) Pasal 7 ini tidak bisa

terlepas daripada pasal 3 ma:>genai tujuan.

Pasal 3' kita telah sepakat untuk dibicarakan nanti pa.da tingkat Tim Kecil,

dan disitu khu.sus 'llleQSenai tujuan FKP tel.ah mengusulkan salah satu tujuan ada

la.h untuk ~katkan dan m~enbqkan potensi kedirgantaraan nasional.

!tu sana sebenarnya apa Yat'@ dikehendaki oleh FABRI untuk d:imasi..tkkan dalan

·penbinaan. 'l'etapi FKP meliha.t ini sebagai tujuan. justru da.lan kerangka iw~

lah, maka penbinaan yang disarankan oleh FKP untuk dimasukkan disini adal.ah

bagajmaoa kita manbina sarananya, kita membina prasarananya, kita manbina sum

ber daya manusianya untuk mencapai tujuannya itu. Itulah yang mana~ didalam

DIM.dari FKP yarg menyarankan mqenai ma.slab penbinaan.

Jadi sekali lagi kamim menyarankan bahwa masalah pembinaan klususnya

ayat (3), karena ayat (1) kita sudah ter:ima, barangkali ayat (4) ini ya:qs ti­

dak ad.a masalah, FKP menyarankan ayat (2) itu di drop, nanti dimasukkan dalan

penyelerggaraan, tidak tahu ba8aimana penyel~a:raan itu sebentar nanti di

putuskan apakah itu merupakan satu Bab tersemiri atau dimasukkan menu.rut subs

tansi tiap-tiap anu, apakah itu penyele~ara bandar udara itu senditi, pe­

nyelenggara ~kutan itu sendiri, jadi terserah, tapi lduJsus mergenai penye­

lenggaraan ini supaya jangan dimasukkan didalan panbinaan.

Kenudian Pasal 7 ini terdiri dari 3 ayat, ayat (1) sudah diterima oleh

kita sanua, bar~kali ayat (3) nanti ~ merupakan ayat (4) dala:n konsep ini

tidak ada masalah, tapi ini hanya panbinaan pemrbEgan sebagaimana d:imaksud

kan dalan ayat sekUm. seldan diatur lebih lanjut ~ peraturan panerintah

FKP juga ma:nang denikian pendapat:nya.

Y~ menjadi masa.lah adalah ayat (3) yq nanti FKP menyarankan itu men

jadi ayat (2), itu di T:imcilkan sens.pas dalan panbahasan daripada pasal 3

mengenai tu.Juan. han disitu FKP i.r@m menekankan baga:ima:na. panbinaan dari

pa.da penerbangan klusus menyqkut sarananya ,menyanglo.lt prasarananya ,menyatl$kut

sunber daya marusianya untuk mencapai bisa mqan~kan dan meni~katkan ke­

dirgantaraan.

Denikian saudara ketua, terima kasih.

KEIUA : ...............

- 38 -

KEIUA:

Ter:fma kasih untuk selanjutnya j an telah merunjukkan pukul 16. 00, tapi

kami minta persetujuan dari Penerintah, kani persilahkan dari :e:nerintah. -

P:EMERINrAH: Ter:fma kasih Bapak P:impinan, Ibu dan Bapak-bapak yarg kmni honnati,per

ta:na mengenai ayat (2) Penyeiengga:r~ m~ tadi juga kani j elaskan bahwa

ini ada.lah menganbil ~alanan dari RW UAJ.DB:n kani berbesar hati dan

ter:ima kasih atas saran dari FKP untuk manpert:imbargkan kembali ayat (2) ini

dergan catatan bahwa penyel~araan itu nanti akan masuk dalam Ba.b-bab yang

bersargkutan atau bab tersendiri disitu karena bandar udara sendiri babnya,

atau disatukan dalan satu bah, sehingga didalan pasal 7 ayat (2) hal ini

tidak perlu lagi. Sebenarnya ini adalahuntuk judul untuk me~akanodasikan

itu sebagai suatu kopl~ sebelun masuk. Namm apabila ini dianggap tidak

perlu lagi, ·maka. mengenai hal ini tennasuk juga tlldi saran dari FABRI me­

~enai nm.isan ayat (3) Pemerintah sependapat untuk ini kita dala:ni lebih

lanjut didalan T:im Kecil, sehingga dergan denikian m.mgkin a.kan lebih men­

dalan.

Terlma ka.sih.

KETUA: Terima ka.sih. Sesuai dengan ~inan dari beberapa Fraksi, apakah ini

dapat dibicarakan dalan T:im cil ? RAPAT : SETUJU.

Karena j an telah menunjukkan pulul 16. 05, maka denga:n mergucapkan terima

kasih, besok tetapi kala:u disepakati jan 09. 00 t:idak juga keberatan,

Jtm 10.00 ? Baile kita lanjutkan besok jan 10.00

Ter:ima kasih Wassalanu 'alaikun Wr. Wb.

Rapa.t ditutup pada pukul 16. 05 WIB.

Ja.ka.rta, 10 Ja.nua.ri 1992.

A.n. }J.!.TUA &\PAT

KAJ3AGSEI' PAN SUS,

DRS. l'IOH. SIDDIQ S1JT01'·i0,

NIP. 210 000 418,