hubungan antara pemahaman hak asasi manusia …eprints.uns.ac.id/6499/1/176812111201102171.pdf · 5...
TRANSCRIPT
1
1
HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISWA
KELAS VII SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT
TAHUN AJARAN 2009/2010
SKRIPSI
Oleh :
ARUM DWI LESTARI
K6406014
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
2
PENGAJUAN
HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN
KESADARAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISWA
KELAS VII SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT
TAHUN AJARAN 2009/2010
Oleh :
ARUM DWI LESTARI
K6406014
Skripsi
Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana
Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
ii
3
HALAMAN PERSETUJUAN
Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Persetujuan Pembimbing,
Pembimbing I
Winarno, S.Pd, M.Si
NIP. 19710813 199702 1 001
Pembimbing II
Triyanto, S.H, M.Hum
NIP. 19830408 200604 1 002
iii
4
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan
telah diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana
Pendidikan.
Pada Hari :
Tanggal :
Tim Penguji Skripsi :
Ketua : Drs. Machmud A.R, S.H, M.Si ..........................
Sekretaris : Dra. C.H Baroroh, M.Si .......................
Anggota I : Winarno, S.Pd, M.Si .........................
Anggota II : Triyanto, S.H, M.Hum .........................
Disahkan oleh:
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret
Dekan,
Prof. Dr. H.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd
NIP. 19600727 198702 1 001
iv
5
ABSTRAK
Arum Dwi Lestari. HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN HAK ASA SI MANUSIA DENGAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT TAHUN AJAR AN 2009/2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. September. 2009.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan
yang positif dan signifikan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif korelasional. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010, yang terdiri dari 6 kelas sebanyak 202 siswa. Sampel diambil dengan teknik Proporsional Random Sampling, dan diperoleh sampel sebanyak 40 siswa. Teknik pengumpulan data untuk variabel pemahaman hak asasi manusia (X) menggunakan tes dan data untuk variabel kesadaran hak asasi manusia (Y) menggunakan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi sederhana.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran hak asasi manusia siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010 yang dapat dibuktikan dengan hasil analisa yaitu diperoleh harga rxy =
0,331 dan pada taraf signifikansi 5% dengan N=40 diperoleh rtabel = 0,312,
karena rxy > r tabel yaitu 0,331 > 0,312 , maka menunjukkan ada hubungan yang
positif antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan harga thitung=2,163 dan pada taraf signifikansi 5% dengan N=40 diperoleh ttabel=2,02, karena thitung>ttabel yaitu 2,163 > 2,02 maka antara variabel X dengan variabel Y terdapat hubungan yang signifikan atau berarti. Adapun persamaan garis regresi linier sederhana diperoleh persamaan Y=51.8802+0.3454X, berdasarkan persamaan regresi menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu unit atau adanya kenaikan satu angka pada variabel pemahaman hak asasi manusia maka diikuti kenaikan variabel kesadaran hak asasi manusia sebesar kemiringan gradien garis regresi sebesar 0,3454.
v
6
ABSTRACT Arum Dwi Lestari . THE RELATION BETWEEN HUMAN RIGHT
COMPREHENTION AND HUMAN RIGHT AWARENESS STUDENT CLASS VII SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT ACADEMIC YEAR OF 2009/2010. Essay, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. September . 2010.
The objective of research is to find out whether or not there is a
positive and significant relation between human right comprehention and human right awareness student class VII SMP Negeri 1 Kebakkramat academic year of 2009/2010.
This study employed a correlational descriptive method. The population of research was all class VII SMP Negeri 1 Kebakkramat academic year of 2009/2010., consisting of 6 class as many as 202 students. The sample was taken using Proportional Random Sampling, and 40 students were obtained as the sample. Technique of collecting data used for human right comprehention variable (X) was test and technique of collecting data used for human right awareness variable (Y) was questioner. Technique of analyzing data employed was simple korelation.
Considering the result of research, it can be concluded that there is a positive and significant relation between human right comprehention and human right awareness student class VII SMP Negeri 1 Kebakkramat academic year of 2009/2010 that can be seen from the result of analysis in which the rxy value = 0.3311 and at significance level of 5% with N = 40 is gotten rtable = 0.312, because rxy > r table of 0.3311 > 0,312, indicating that there is a positive relation between X and Y variables. Meanwhile tstatistic value = 2.163 and at significance level of 5% with N = 40 is gotten ttable = 2.02, because thitung > ttable of 2.163>2.02, therefore between the X and Y variable there is a significant relation. The simple linear regression equation obtained is Y = 51.8802 + 0.3454X, so from the regression equation, it can be describe that each one unit increase in the X variable is followed by the increase of X as many as regression gradient slope of 0.3454.
vi
7
MOTTO
“Kalau anda mau membela keadilan manusiawi dasar, anda harus
melakukannya bagi siapa saja, bukan hanya secara selektif bagi mereka yang
didukung oleh orang-orang dipihak anda, dibudaya anda, dibangsa anda ”.
(Edward W Said)
vii
8
PERSEMBAHAN
Karya ini dipersembahkan untuk:
� Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan
segalanya, semoga Allah SWT memberikan
kebaikan dan kemuliaan di dunia dan akhirat
� Mbak Kris, mas Arif, dan adek Devanda
� Seseorang yang akan menjadi harapan dan masa
depan.
� Teman-teman dekat: Berti, Fitri, Nanda, Ninis
Iin, Fatma, dan Jasmin
� Teman-teman PPKn angkatan 2006
� Almamater
viii
9
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas rahmat dan berkah-Nya skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk
memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.
Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian
penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya
kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk
bantuannya, disampaikan terima kasih kepada yang terhormat :
1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatulah, M.Pd, Dekan Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan
ijin penelitian guna menyusun skripsi ini
2. Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si, Pembantu Dekan 1 Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan
ijin penelitian guna menyusun skripsi ini
3. Drs. Amir Fuady, M.Hum, Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin
penelitian guna menyusun skripsi ini.
4. Drs. Saiful Bachri, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
FKIP UNS Surakarta, yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi
5. Dr. Sri Haryati, M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan FKIP UNS yang telah memberikan ijin untuk menyusun
skripsi
6. Winarno, S.Pd, M.Si, Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan
pengarahan, bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
7. Triyanto, S.H, M.Hum Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan
bimbingan, pengarahan dan dorongan selama penulis menyelesaikan skripsi
ini
8. Wijianto, S.Pd pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta
pengarahan
ix
10
9. Drs. H. Suparlan, M.Pd Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kebakkramat yang
telah memberikan ijin penelitian
10. Segenap Bapak/Ibu dosen Program Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, sehingga
penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
11. Berbagai pihak yang telah membantu penulis demi lancarnya penulisan skripsi
ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penyusunan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun
penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan karena
keterbatasan penulis. Dengan segala rendah hati penulis mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu
pengetahuan dan juga dunia pragmatika.
Surakarta, Oktober 2010
Penulis
x
11
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
HALAMAN PENGAJUAN ............................................................................. ii
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ iii
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iv
ABSTRAK ..................................................................................................... v
ABSTRACK..................................................................................................... vi
HALAMAN MOTTO ...................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... viii
KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix
DAFTAR ISI ................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah .......................................................................... 7
C. Pembatasan Masalah ......................................................................... 7
D. Perumusan Masalah .......................................................................... 7
E. Tujuan Penelitian .............................................................................. 7
F. Manfaat Penelitian ............................................................................ 8
BAB II LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka ............................................................................... 9
1. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia ......................................... 9
2. Tinjauan tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia ..................... 16
3. Tinjauan tentang Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia .............. 25
4. Tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan kaitannya dengan Hak
Asasi Manusia ............................................................................ 30
xi
12
5. Hubungan Pemahaman Hak Asasi Manusia dengan Kesadaran
Akan Hak Asasi Manusia ........................................................... 36
6. Teori Gestalt ......................................................... ..................... 37
7. Penelitian yang Relevan ....................................................... ...... 38
B. Kerangka Berpikir ............................................................................. 38
C. Perumusan Hipotesis ......................................................................... 40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................... 41
B. Metode Penelitian ............................................................................. 41
C. Populasi dan Sampel ........................................................................ 42
D. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 45
E. Teknik Analisis Data ......................................................................... 57
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Data ................................................................................... 62
1. Deskripsi Data Pemahaman Hak Asasi Manusia.................. ...... 63
2. Deskripsi Data Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia ................. 64
B. Pengujian Prasyarat Analisis ............................................................. 65
1. Uji Normalitas ............................................................................ 65
2. Uji Linieritas ............................................................................... 65
C. Pengujian Hipotesis .......................................................................... 66
1. Pengujian Hasil Analis Data………………………………. 66
2. Penafsiran Pengujian Hipotesis …………………………… 67
3. Kesimpulan Pengujian Hopotesis ……………………….. . 68
4. Pembahasan Hasil Analisis data .......................................... 68
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Kesimpulan ........................................................................................ 71
B. Implikasi ........................................................................................... 71
C. Saran ................................................................................................. 72
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 73
LAMPIRAN ..................................................................................................... 76
xii
13
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Hak Asasi Manusia
untuk Sekolah Dasar Kelas 1 ....................................................................... 22
2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Hak Asasi Manusia
untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII ............................................. 23
3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Hak Asasi Manusia
untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X ...................................................... 24
4 Waktu Kegiatan Penelitian ......................................................................... 41
5. Jumlah Populasi Penelitian ......................................................................... 43
6. Distribusi Frekuensi Pemahaman Hak Asasi Manusia ................................ 63
7. Distribusi Frekuensi Kesadaran Hak Asasi Manusia ................................. 64
xiii
14
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Tingkatan Pemahaman ................................................................................. 17
2. Skema kerangka berpikir.............................................................................. 40
3. Histogram Variabel Pemahaman Hak Asasi Manusia ................................. 64
4. Histogram Variabel Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia .......................... 65
xiv
15
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1. Daftar sampel ............................................................................................. 76
2. Daftar tryout .............................................................................................. 77
3. Kisi-kisi uji coba tes pemahaman hak asasi manusia................................. 78
4. Lembar uji coba tes pemahaman hak asasi manusia .................................. 79
5. Uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan derajat kesukaran tes.. ............... 86
6. Kisi-kisi penelitian tes pemahaman hak asasi manusia.............................. 88
7. Lembar penelitian tes pemahaman hak asasi manusia ............................... 89
8. Contoh perhitungan uji validitas tes .......................................................... 96
9. Contoh perhitungan uji reliabilitas tes ...................................................... 97
10. Contoh perhitungan daya beda ................................................................... 100
11. Contoh perhitungan indeks kesukaran ....................................................... 101
12. Kisi-kisi uji coba angket kesadaran akan hak asasi manusia.. ................... 102
13. Lembar uji coba angket kesadaran akan hak asasi manusia .. .................. 103
14. Uji validitas dan reliabilitas angket... ......................................................... 104
15. Kisi-kisi penelitian angket kesadaran akan hak asasi manusia .................. 109
16. Lembar penelitian angket kesadaran akan hak asasi manusia ................... 110
17. Contoh perhitungan uji validitas angket.... ................................................ 114
18. Contoh perhitungan uji reliabilitas angket ................................................. 116
19. Rekapitulasi data penelitian ....................................................................... 117
20. Tabel dan perhitungan uji normalitas variabel X ....................................... 119
21. Tabel dan perhitungan uji normalitas variabel Y ....................................... 121
22. Uji linieritas X terhadap Y ....................................................................... 124
23. Perhitungan uji linieritas dan keberartian X terhadap Y ............................ 125
24. Perhitungan Koefisien korelasi sederhana antara X dan Y ........................ 128
25. Perhitungan uji keberartian koefisien korelasi ........................................... 129
26. Garis regresi sederhana Y atas X .............................................................. 130
27. Permohonan ijin research/ try out kepada rektor UNS di Surakarta.......... 131
xv
16
28. Permohonan ijin menyusun skripsi kepada dekan c.q pembantu dekan 1
FKIP-UNS di Surakarta ........................................................................... 132
29. Surat keputusan dekan FKIP tentang ijin penyusunan skripsi/ makalah .. 133
30. Surat Rekomendasi research/survey dari BAPPEDA kabupaten
Karanganyar ........................................................................................... .. 134
31. Surat Rekomendasi research/survey dari Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga kabupaten Karanganyar ........................................................ .. 135
32. Surat kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Kebakkramat untuk
mengadakan research ............................................................................... 136
33. Surat keterangan telah mengadakan research di SMP Negeri 1
Kebakkramat ............................................................................................. 137
xvi
1
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap
manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Slim
(2002) dalam Bambang Indriyanto (2009: 33) mengatakan bahwa,”Hak asasi
manusia tidak terjadi karena manusia hidup dalam keterisolasian. Kesadaran
terhadap hak asasi manusia muncul ketika mereka berada dalam suatu kesatuan
sosial”. Berdasarkan hal tersebut, maka perasaan bahwa hak assi seseorang telah
dilanggar ataupun diakui adalah ketika mereka berada dalam kebersamaan pada
suatu kesatuan sosial.
Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah
bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu
yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan
sumber daya bagi kehidupannya. Sebagai bentuk kesungguhan negara Indonesia,
peraturan tentang hak asasi manusia telah tertuang dalam sejumlah peraturan
perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, Tap
MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang No. 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Penerapan hak asasi manusia di masyarakat tidak mungkin terjadi dengan
sendirinya. Departemen Pendidikan Nasional sebagai ujung tombak pelaksana
pendidikan telah beberapa tahun ini memperkenalkan hak asasi manusia sebagai
bagian dari kehidupan bermasyarakat dalam bentuk kebijakan memasukkan
materi hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan formal.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional jelas terungkap bahwa tujuan pendidikan nasional, selain
mengembangkan kemampuan akademik peserta didik juga menuntut
dikembangkannya kompetensi moral, sosial serta keterampilan. Pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
2
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab. Kecerdasan yang dituntut dalam tujuan
pendidikan nasional tidak hanya cerdas kognitif, tetapi juga cerdas emosional,
moral, fisik, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi tanpa mengabaikan
martabatnya di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia.
Tujuan pendidikan nasional Indonesia juga sejalan dengan empat pilar
pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO seperti yang dikemukakan oleh
Dasim Budimansyah (2002:4), yaitu:
“Peserta didik harus diberdayakan agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya (learning to do) dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik, sosial maupun budaya sehingga mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia sekitarnya (learning to know). Diharapkan interaksi dengan lingkungannya dapat itu dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan dirinya (learning to be). Kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu atau kepribadiannya (learning to live together) untuk memahami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup”. Pelaksanaan pendidikan hak asasi manusia dalam mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan adalah pelaksanaan yang wajib melalui
pembelajaran dalam kelas yang saat ini telah dilaksanakan dan dinilai oleh guru.
Pada mata pelajaran yang lain, pendidikan hak asasi manusia dapat diintegrasikan
dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang relevan.
Pemilihan cara dan bentuk pendidikan hak asasi manusia di sekolah dibebaskan
kepada satuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi masing-masing satuan
pendidikan.
Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah
Tsanawiyah (MTs) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional
(2006: 2) hak asasi manusia merupakan salah satu aspek dalam ruang lingkup
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi:
3
1. Hak dan Kewajiban Anak,
2. Hak dan Kewajiban Anggota Masyarakat,
3. Instrumen Nasional dan International Hak Asasi Manusia,
4. Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.
Adapun tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta
didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Depdiknas, 2006: 49)
Dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di atas, selayaknya
pembelajaran hak asasi manusia dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat
membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan intelektual dan pengalaman.
Materi hak asasi manusia dibelajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan
dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak
asasi manusia. Tujuannya adalah untuk mencegah siswa melakukan tindakan yang
bertentangan dengan hak asasi manusia. Kenyataan ini sesuai dengan misi dari
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu sebagai mata pelajaran yang
membentuk warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan
kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan
berkarakter (Tiffany, 2009 dalam http//:rimamiror.com-pembelajaran-ham).
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto dalam
(Sobirin Maulian dan Suparman Marzali,2006: 2) yang mengatakan bahwa:
“Pendidikan Kewarganegaraan (civics), yang berhakikat juga sebagai pendidikan untuk mengenali dan menghayati hak-hak warga negara yang asasi (civil right) diacarakan dengan harapan agar setiap peserta didik pada akhirnya akan dapat menyadari hak-haknya yang asasi, yang perlindungannya dijamin oleh undang-undang negara. Lebih lanjut dari
4
sebatas menyadari hak-haknya sendiri, diharapkan pula akan dapat membangkitkan empati di kalangan peserta didik, ialah kesadaran bahwa orang-orang lain sebagai sesama warga atau sesama manusia itu adalah sesungguhnya juga penyandang hak yang harus pula ia hormati”.
Artinya, pembelajaran hak asasi manusia dalam Pendidikan
Kewarganegaraan berguna untuk membentuk kesadaran pada peserta didik
terhadap hak-hak asasi yang dimilikinya, serta menumbuhkan rasa empati yaitu
memiliki kesadaran untuk menghargai dan menghormati hak-hak orang lain.
Kesadaran akan hak asasi manusia memang diperlukan dan tidak hanya
sekedar pemberitahuan, tetapi memerlukan sistem penanaman nilai sejak dini
yaitu melalui sistem pendidikan yang secara sengaja memasukkan materi hak
asasi manusia. Dengan adanya materi mengenai hak asasi manusia yang diberikan
kepada siswa diharapkan dapat membentuk kesadaran hak asasi manusia sejak
dini sebagai upaya dalam pembinaan warga negara yang baik yaitu warga negara
yang cerdas, terampil dan berkarakter serta memiliki kesadaran akan hak dan
kewajibannya, sebagaimana dirumuskan dalam fungsi dan tujuan pendidikan
nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pembelajaran hak asasi manusia pada Pendidikan Kewarganegaraan perlu
dibangun dan dikembangkan guna melestarikan dan mengembangkan kehidupan
sosial yang baik dalam masyarakat yang memerlukan kesadaran hak asasi
manusia dari setiap warga negaranya, sehingga tujuan dari pembelajaran hak asasi
manusia tercapai yaitu terciptanya warga negara yang mau dan mampu untuk
menjunjung tinggi hak asasinya.
Berdasarkan uraian di atas, materi hak asasi manusia dalam mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk kesadaran akan hak
asasi manusia pada siswa sesuai dengan harapan semua pihak, termasuk
lingkungan. Meskipun materi hak assi manusia telah diajarkan pada siswa sebagai
upaya membentuk kesadaran hak asasi manusia masih terlihat perilaku-perilaku
siswa yang kurang mencerminkan kesadaran hak asasi manusia. Fakta
menunjukkan sejumlah kasus kekerasan atau yang biasa dikenal dengan istilah
bullying yang terjadi pada siswa, tidak sepenuhnya dilakukan oleh tenaga
5
pendidik melainkan teman sekelasnya sesama peserta didik, bahkan tak jarang
diantaranya masuk dalam tindakan kejahatan yang mencerminkan ketidaksadaran
akan hak asasi manusia.
Bullying merupakan bentuk-bentuk perilaku berupa pemaksaan atau usaha
menyakiti secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang/kelompok yang
lebih lemah oleh seseorang/sekelompok orang yang mempersepsikan dirinya lebih
kuat (Kabar Indonesia, 3 Juni 2007 dalam http://www.kabarindonesia.com ).
Sedangkan menurut Diena Haryana (2007) menyatakan bahwa,” Secara sederhana
bullying diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti
seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak
berdaya”. Adapun bentuk bullying terbagi tiga, yaitu bersifat fisik, seperti
memukul, menampar, memalak; verbal seperti memaki, menggosip, mengejek;
serta psikologis, seperti mengintimidasi, mengecilkan, mengabaikan,
mendiskriminasi. (http://run18.multiply.com/reviews/item/3).
Maraknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak usia sekolah
saat ini sangat memprihatinkan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat bagi
anak menimba ilmu serta membantu membentuk karakter pribadi yang positif
ternyata malah menjadi tempat tumbuh suburnya praktek-praktek kekerasan.
Plan Indonesia dan SEJIWA dalam Hanna Meita (2009) melakukan survei
yang melibatkan 1.500 pelajar SMP dan SMA di 3 kota besar yaitu Jakarta,
Yogyakarta, dan Surabaya. Dari hasil survei membuktikan bahwa 67% pelajar
SMP dan SMA menyatakan tindak kekerasan pernah terjadi di sekolah mereka
(http://www.riliskan.com/anak-indonesia-bangkit-melawan-bullying.html).
Berdasarkan uraian di atas, maka pemahaman tentang konsep hak asasi
manusia sangat diperlukan di SMP Negeri 1 Kebakkramat untuk mendorong
adanya keseimbangan antara pemahaman tentang hak asasi manusia dengan
kesadaran akan hak asasi manusia yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku
positif terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
Pemahaman hak asasi manusia pada siswa dapat dilihat dari hasil tes
pembelajaran materi hak asasi manusia. Adapun hasil tes materi hak asasi manusia
pada siswa kelas VII diperoleh nilai rata-rata sebesar 83,43 sehingga
6
dikategorikan pemahaman siswa pada materi hak asasi manusia sangat tinggi
sehingga hal tersebut tentunya dapat membentuk kesadaran hak asasi manusia
yang tinggi pula pada siswa.
Menurut keterangan guru bimbingan konseling untuk siswa kelas VII
secara umum sikap dan perilaku siswa menunjukkan kesadaran hak asasi manusia
yang cukup baik, hal itu dapat dilihat dari minimnya tindak pelanggaran yang
dilakukan siswa kelas VII terkait dengan kesadaran hak asasi manusia. Ada dua
kemungkinan yang menjadi faktor minimnya tindak pelanggaran yang dilakukan
siswa kelas VII terkait dengan kesadaran hak asasi manusia. Pertama, karena
siswa benar-benar memiliki pemahaman hak asasi manusia yang baik. Kedua,
karena siswa merasa masih tergolong siswa junior sehingga ada perasaan takut
untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran.
Meskipun demikian, ada juga beberapa siswa kelas VII yang menunjukkan
sikap dan perilaku yang kurang mencerminkan kesadaran hak asasi manusia yaitu
dengan melakukan tindakan-tindakan yang seperti memaki dan menghina sesama
teman sehingga tak jarang hal tersebut memicu adanya perkelahian. Selain itu,
bentuk kurangnya kesadaran siswa akan hak asasi manusia berdasarkan
keterangan guru Pendidikan Kewarganegaraan, dapat dilihat pula pada saat proses
pembelajaran yang sedang berlangsung. Siswa cenderung pasif dalam kegiatan
pembelajaran meskipun telah diterapkan metode diskusi untuk menciptakan
pembelajaran yang interaktif antara guru dengan murid. Kurangnya partisipasi
siswa dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan rendahnya kesadaran siswa
akan hak asasi manusia bahwa dirinya berhak untuk mengeluarkan pendapat
sesuai dengan pikiran serta penilaiannya terhadap suatu hal.
Dari uraian yang telah disampaikan di atas maka timbul ketertarikan
penulis untuk melakukan penelitian tentang ada tidaknya hubungan yang positif
dan signifikan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran hak asasi
manusia pada siswa, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul yaitu:
hubungan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran hak asasi
manusia pada siswa kelas VII SMP Negeri I Kebakkramat tahun ajaran
2009/2010.
7
B. Identifikasi masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di
atas maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat
diidentifikasikan, yaitu :
1. Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada materi hak asasi
manusia belum memberikan pemahaman hak asasi manusia yang berorientasi
pada kesadaran akan hak asasi manusia.
2. Semakin meningkatnya perilaku siswa yang tidak mencerminkan kesadaran
akan hak asasi manusia.
3. Rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia yang diasumsikan berkaitan
dengan tinggi rendahnya pemahaman hak asasi manusia.
4. Adanya sikap dan perilaku siswa yang kurang menunjukkan pemahaman dan
kesadaran hak asasi manusia yang positif dan signifikan.
C. Pembatasan Masalah
Supaya masalah dapat dikaji dan dijawab secara mendalam
dan tidak terlalu luas, penulis membatasi masalah hanya pada
rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia yang diasumsikan
berkaitan dengan tinggi rendahnya pemahaman hak asasi manusia,
maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:
Hubungan antara pemahaman hak asasi manusia
dengan kesadaran hak asasi manusia pada siswa kelas VII SMP
Negeri 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2009/2010.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi
masalah dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
”Adakah hubungan yang positif dan signifikan
antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran hak asasi
8
manusia pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat Tahun
Ajaran 2009/2010”.
E. Tujuan Penelitian
Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan
dicapai, dengan tujuan yang jelas tersebut akan mempermudah dalam
melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang positif
dan signifikan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran
hak asasi manusia pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat
Tahun Ajaran 2009/2010.
F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
baik secara teoritis maupun praktis:
1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai suatu karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya
bagi masyarakat pada umumnya mengenai hubungan pemahaman hak
asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia.
b. Menjadi pedoman dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya
yang relevan.
2. Manfaat Praktis
Memberi informasi tentang pentingnya pemahaman hak asasi manusia
sebagai bahan masukan bagi tenaga pengajar khususnya guru Pendidikan
Kewarganegaraan agar selalu menekankan arti penting pemahaman hak asasi
manusia.
9
9
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia
a. Pengertian Hak Asasi Manusia
Menurut Darwan Prinst (2001: 8),”Hak asasi manusia merupakan
anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengingkaran atasnya
berarti mengingkari martabat kemanusiaan”.
Sedangkan menurut Haryono (2007: 11),”Hak asasi manusia adalah
hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya”. Dengan
demikian hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat kodrati artinya hak
itu dimiliki oleh setiap manusia karena stastusnya sebagai manusia.
Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang No.39 Tahun
1999 dalam Krisna Harahap (2000: 139) adalah:
”Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”. Pengertian hak asasi manusia dapat disimpulkan sebagai hak dasar
yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai kodrat dan anugerah dari Tuhan
Yang Maha Esa yang wajib untuk dilindungi dan dihargai oleh negara,
hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan
harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia didasarkan
pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki
derajat dan martabat yang sama.
Pengakuan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang
sama, dengan tidak membeda-bedakan baik atas jenis kelamin, agama, suku
dan sebagainya. Menurut Gunawan Setiardja (1993: 75) mengatakan
bahwa,”Hak Asasi Manusia jika ditinjau secara objektif berhubungan dengan
kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi”. Artinya bahwa
10
dalam menjalankan hak-hak asasinya harus memperhatikan hak asasi orang
lain mengingat kodrat manusia yang saling berinteraksi dengan sesamanya
dalam memenuhi kebutuhannya.
b. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.
Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul
karena kesadaran manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat
kemanusiaanya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa,
penjajahan, perbudakan, ketidakadilan dan kezaliman yang hampir melanda
seluruh umat manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia dapat dilihat
sebagai berikut:
1) Tahun 1215
Lahirnya Magna Charta di Inggris. Piagam ini dianggap sebagai piagam pertama tentang hak asasi manusia. Piagam ini berisi pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia.
2) Tahun 1679
Lahir piagam hak asasi manusia, yaitu Hobeas Corpus Act, yang isinya jaminan kebebasan warga negara dan mencegah penjeraan yang sewenang-wenang terhadap rakyat.
3) Tahun 1776
Declration of Independence di Amerika, yaitu deklarasi kemerdekaaan yang diumumkan oleh tiga belas negara bagian. Deklarasi ini merupakan piagam hak asasi manusia karena mengandung pernyataan,”bahwa semua bangsa diciptakan sama derajat ole Tuhan Yang Maha Pencipta”.
4) Tahun 1789
Lahir piagam Declaration des Droits de L’Homme et du Citoyen, yaitu piagam pernyataan hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil dari revolusi Perancis dibawah kepemimpinan jenderal Laffayette.
5) Tahun 1918
Lahir piagam hak asasi manusia, yaitu Right of Determination. Naskah ini diusulkan oleh presiden Theodero Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian adil.
6) Tahun 1941
11
Atlantic Charter yang lahir pada saat berkobarnya perang dunia II dengan pelopornya F.D. Roosevelt, mengusulkan empat kebebasan (The Four Freedom) sebagai penyangga hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.
7) Tahun 1948
Pada tanggal 10 Desember 1948 PBB mengesahkan piagam hak asasi manusia atau Declaration of Human Rights. (Tim MGMP Kewarganegaraan, 2006: 46-47)
c. Macam-Macam Hak Asasi Manusia
Rumusan hak asasi manusia menurut piagam hak asasi manusia
sedunia (Universal Declaration of Human Right) yang ditetapkan PBB
tanggal 10 Desember 1948.
1) Hak untuk hidup 2) Kemerdekaan dan keamanan badan 3) Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hokum 4) Hak memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain 5) Hak mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti
diperiksa dimuka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti sah
6) Hak masuk dan keluar wilayah suatu negara 7) Hak mendapat hak milik atas benda 8) Hak mengutarakan pikiran dan perasaan 9) Hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan
mengeluarkan pendapat 10) Hak berkumpul 11) Hak mendapat jaminan sosial 12) Hak mendapat pekerjaan 13) Hak berdagang 14) Hak mendapat pendidikan 15) Hak turut serta dalam gerakan kebudayaan di masyarakat 16) Hak menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan (Syahrial Syarbaini, 2006: 130)
Secara umum hak-hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi
enam macam, yaitu :
1) Hak asasi pribadi (personal right), misalnya : a) Hak mengeluarkan pendapat. b) Hak menikah. c) Hak untuk memeluk agama. d) Hak kebebasan untuk bergerak.
2) Hak asasi politik (political right), misalnya :
12
a) Mendirikan, menjadi anggota dan simpatisan parpol. b) Ikut pemilu dan kampanya pemilu. c) Hak ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan umum.
3) Hak asasi ekonomi (property right), misalnya : a) Hak mendirikan koperasi. b) Hak menjual, membeli dan menyimpan barang. c) Hak mendirikan badan usaha swasta. d) Hak mengadakan transaksi bisnis.
4) Hak mendapatkan persamaan hukum dan pemerintahan (right of legal equality), misalnya : a) Hak untuk menjadi pejabat. b) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hokum. c) Hak perlindungan hukum.
5) Hak sosial budaya (social and cultural right), misalnya : a) Hak mendapatkan pendidikan. b) Hak menikmati haisl kebudayaan. c) Hak untuk mengembangkan kebudayaan. d) Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
6) Hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar (procedural right), misalnya: a) Hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar dalam
penahanan, penangkapan, penggeledahan dan razia. b) Hak untuk mendapatkan prosedur yang benar dalam proses
peradilan. (Tim MGMP Kewarganegaraan, 2006: 46-47)
Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, ciri pokok
hakikat hak asasi manusia menurut Mansyur Fakih (2003) yang dikutip dari
http://rafqiachmat.blogspot.com yaitu:
1) Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2) Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
3) Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak asasi manusia walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak asasi manusia.
Dengan demikian hak asasi manusia berlaku bagi siapa saja, kapan saja
dan dimana saja sehingga hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat
universal dan dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan dan tidak seorangpun
dapat melanggar hak orang lain.
13
d. Hak Asasi Manusia di Indonesia
Dalam sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia,
berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan
sudah menunjukkan tuntutan penghormatan terhadap hak asasinya. Hal
tersebut terlihat jelas dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan
Indonesia melawan penjajah, antara lain sebagai berikut:
1) Kebangkitan nasional 20 Mei 1908, yang diawali dengan lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad 20, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain.
2) Sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari hak-haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia.
3) Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuanagn pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam pembukaannya yang mengamanatkan: ‘Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan aturan dasar ynag sangat pokok, termasuk hak asasi manusia.(Wijianto dan Siti Aminah,2004: 65)
Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam
Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya terlebih dahulu ada dibanding
dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada tanggal 24 Desember 1945.
Peraturan tentang hak asasi manusia dalam Tap MPR dan Undang-Undang
Dasar 1945 dimuat dalam:
1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan empat
Hak asasi manusia sebenarnya sudah tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945. Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwa negara Indonesia
sendiri, sejak masa berdirinya tidak bisa lepas dari hak asasi manusia. Hal
ini dapat kita lihat pada alinea pertama yang berbunyi,’’… bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa…”.
Dari pernyataan tersebut sangatlah jelas bahwa dalam jiwa bangsa
Indonesia sudah tertanam bahwa secara universal semua bangsa
14
menginginkan kemerdekaan dan kebebasan tanpa membedakan agama,
jenis kelamin, etnik dan golongan.
Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
tertulis dengan jelas bahwa dalam pembentukan pemerintahan negara
Indonesia berdasarkan kemerdekaan yang kemudian disusun dalam
Undang-Undang Dasar. Hal tersebut dapat dilihat pada alinea keempat
yaitu,’’…untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia...berdasarkan kemerdekaan…”.
2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 rumusan hak asasi
manusia mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, social dan budaya
yang tersebar dari pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar
1945.
Sampai pada berakhirnya orde baru tahun 1998 pengakuan akan hak
asasi manusia di Indonesia tidak banyak mengalami perkembangan dan
tetap berlandaskan pada rumusan yang ada dalam Undang-Undang Dasar
1945.
3) Ketetapan MPR
Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia Indonesia telah tertuang
dalam ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998. Setelah itu, dibentuk Undang-
Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang ini
sangat penting seiring dengan proses berjalannya hak asasi manusia di
Indonesia. Selain itu, keluar juga Undang-Undang No.26 Tahun 2000
tentang pengadilan hak asasi manusia.
Penegakan hak asasi manusia juga menjadi kebijakan penyelenggaraan
negara. Kebijakan dalam bidang hokum salah satunya adalah
meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan
perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam
seluruh aspek kehidupan.
15
4) Undang-Undang
Undang-Undang yang mengatur dan menjadi hak asasi manusia di
Indonesia adalah Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi
manusia. Undang-Undang ini mengatur dan menjamin pelaksanaan hak
asasi manusia. Dalam melaksanakan ketentuan pasal 104, maka disamping
Undang-Undang No.39 Tahun 1999 terdapat pula Undang-Undang No.26
Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.
e. Lembaga Perlindungan Hak Asasi manusia
Melindungi warga negara dari pelanggaran hak asasi manusia sudah
menjadi komitmen bersama. Untuk melakukan itu perlu dibentuk lembaga
perlindungan hak asasi manusia di Indonesia yang bertugas melindungi
korban dari tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh
orang, golongan atau bahkan negara selaku lembaga kekuasaan.
Lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia antara lain:
1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan pada
tahun 1993. komnas HAM dibentuk berdasarkan pada Keppres No.50 Tahun
1993 pada tanggal 7 Juni 1993. Pada era reformasi ini kedudukan lembaga
komnas HAM diperkuat lagi dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi
manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99.
Menurut Wijianto dan Siti Aminah (2004: 71), “Komnas HAM adalah
sebuah organisasi independent, yang tidak berpihak, visioner, serta melakukan
kegiatan pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang hak asasi manusia”.
Dengan demikian bangsa Indonesia sangat memperhatikan masalah hak asasi
manusia terbukti dengan dibentuknya komnas HAM yang bekerja untuk
memajukan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh Indonesia.
2) Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berubah menjadi Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Keberadaanya dilatarbelakangi oleh
ketidakmampuan warga negara dalam membayar dan menuntut haknya untuk
memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. “Yayasan Lembaga Bantuan
16
Hukum Indonesia ini bertujuan untuk membela kepentingan masyarakat tanpa
memandang latar belakang suku, keyakinan politik, ideologi, agama,
kekayaan, warna kulit, keturunan dan kelompok orang yang dibelanya”
(Wijianto dan Siti Aminah,2004: 73). Dengan demikian, lembaga ini bertujuan
untuk mencegah ledakan gejolak dan keresahan dalam masyarakat.
Keberhasilan dari lembaga ini dapat mengembalikan kewibawaan hukum dan
pengadilan di negara kita yang sudah lama terpuruk.
3) Lembaga-lembaga Lain
Lembaga lain yang dimaksud disini adalah lembaga-lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang dibentuk oleh orang-orang yang juga berperan dalam
perlindungan hak asasi manusia. Lembaga swadaya masyarakat bergerak
dalam berbagai bidang. Misalnya bidang lingkungan hidup, bidang
pendidikan, bidang sosial, dan bidang kesehatan. Lembaga swadaya
masyarakat merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Dengan demikian lembaga-lembaga yang dimaksud disini adalah
lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang penegakan dan
perlindungan hak asasi manusia.
2. Tinjauan Tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia
a. Pengertian Pemahaman
Pengertian pemahaman menurut Benyamin S Bloom yang dikutip oleh
Sumadi Suryabrata (1998: 47) mengemukakan bahwa,” pemahaman adalah
kemampuan untuk menangkap arti dari suatu bahan yang telah terlihat antara
lain dalam kemampuan seseorang menafsirkan, informasi, meramalkan akibat
suatu peristiwa dan kemampuan lain sejenisnya”.
Sedangkan pengertian pemahaman menurut Suharsimi Arikunto (2002:
134) mengatakan bahwa,” pemahaman adalah mempertahankan, memperluas,
menyimpulkan, menggeneralisasi, memberi contoh, menuliskan kembali,
memperkirakan”. Dengan pemahaman diharapkan seseorang dapat
17
membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta
dan konsep dari suatu bahan yang telah dipelajarinya.
Kesimpulan dari pengertian pemahaman adalah kemampuan untuk
menangkap arti dari suatu bahan yang dipelajari yang dapat dilihat dari
kemampuan seseorang dalam mempertahankan, meramalkan, memberi contoh
dan menyimpulkan bahan tersebut.
Untuk dapat mengetahui lebih jelas lagi tentang pemahaman, maka
perlu dikaji hal-hal sebagai berikut:
1) Tingkatan Pemahaman
Pemahaman seseorang terhadap suatu obyek atau peristiwa dimulai
dari tahap awal hingga tahap akhir yang menunjukkan seseorang tidak hanya
mengetahui suatu masalah tetapi juga mengerti serta memahami dengan apa
yang telah ia pelajari. Tingkatan pemahaman menurut Buxton dalam Wahyudi
(2002: 389) dibagi dalam empat tingkatan yaitu sebagai berikut:
Gambar 1 Tentang Tingkatan pemahaman
Penjelasan :
a) Tingkatan pertama disebut tingkatan pemahaman meniru (rote learning).
Pada tingkatan ini siswa dapat mengerjakan suatu soal tetapi tidak tahu
mengapa.
Relational Understanding
Insightful understanding
Observational understanding
Rote learning
18
b) Tingkatan kedua disebut tingkatan pemahaman observasi (observational
understanding). Pada tingkatan ini siswa menjadi lebih mengerti setelah
melihat adanya suatu pola (pattern) atau kecenderungan.
c) Tingkatan ketiga disebut tingkatan pemahaman pencerahan (insightful
understanding). Pada tingkatan ini, sebagai ilustrasi, ada seorang siswa
yang mampu menjawab soal-soal dengan baik dan tepat, tetapi baru
kemudian menyadari mengapa dan bagaimana dia dapat menyelesaikannya
setelah melakukan diskusi ulang atau mempelajari ulang materinya.
d) Tingkatan keempat disebut tingkatan pemahaman relasional. Pada
tingkatan ini, siswa tidak hanya tahu tentang penyelesaian suatu masalah
tetapi dia juga dapat menerapkannya pada situasi lain, baik yang relevan
maupun yang lebih kompleks.
Berdasarkan tingkatan pemahaman diatas, maka pada dasarnya
pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran sangat penting untuk
diketahui oleh para pendidik. Hal tersebut untuk mengetahui seberapa jauh
tingkat pemahaman yang telah diperoleh siswa terhadap materi yang
diajarkan. Dengan demikian guru dapat mengetahui apakah siswa telah
menguasai suatu konsep atau baru pada tahapan tahu atau hafal tentang konsep
sesuai dengan sasaran pembelajaran.
Tingkatan pemahaman seorang siswa terhadap suatu obyek yang
dipelajari tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
siswa dalam mencapai pembelajaran yang optimal.
2) Tingkatan Pemahaman dalam Taksonomi Bloom
Dalam hubungannnya dengan satuan pelajaran, ranah kognitif
memegang peranan paling penting. Yang menjadi tujuan pengajaran pada
umumnya adalah peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif.
Tingkatan pemahaman merupakan salah satu tingkatan dalam ranah kognitif
yang terdiri dari enam tingkatan mulai dari yang hanya bersifat pengetahuan
tentang fakta-fakta sampai kepada proses intelektual yang tinggi yaitu dapat
mengevaluasikan sejumlah fakta. Menurut Taksonomi Bloom dalam Daryanto
19
(1997: 103) mengatakan bahwa ” Aspek kognitif dibedakan atas enam jenjang
yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian”.
Adapun masing-masing tingkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Pengetahuan (knowledge)
Pengetahuan adalah aspek yang paling besar dalam taksonomi Bloom,
seseorang dituntut untuk mengenali dan mengetahui adanya konsep, fakta
atau istilah-istilah, dan lain sebagainya dan harus mengerti atau dapat
menggunakannya.
b) Pemahaman (comprehention)
Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar
tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasi materi tersebut
secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek dan materi harus
dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan
sebainya terhadap objek yang dipelajari.
c) Penerapan (application)
Penerapan diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang
telah dipelajari dari situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi di sini
dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode,
prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.
d) Analisis (analysis)
Analis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu
objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur
organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan
analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja misalnya dapat
menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan,
mengelompokkan dan sebagainya.
e) Sintesis (synthesis)
Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau
menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang
baru. Dengan kata lain itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi
baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun,
20
merencanakan, meringkaskan, menyesuaikan dan sebagainya terhadap
suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.
f) Penilaian (evaluation)
Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian
terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu
kriteria- kriteria yang telah ada. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan
tes atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari
subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita
ketahui atau kita ukur dengan tingkatan tersebut di atas.
Tingkatan pemahaman menurut Suhaenah Suparno (2000: 6)
merupakan ”kemampuan untuk menangkap arti dari apa yang tersaji”. Dengan
demikian, seorang siswa dalam ranah kognitifnya dikatakan tingkat
pemahamannya baik apabila siswa dapat menangkap arti dari materi yang
telah ia terima.
3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkatan Pemahaman Siswa
Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa untuk
mencapai pembelajaran yang optimal. Pembelajaran siswa dikatakan optimal
jika mereka mengalami pembelajaran yang bermakna, yang disertai dengan
pencapaian tingkatan pemahaman yang lebih tinggi dari tingkatan pemahaman
sebelumnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan pemahaman siswa
menurut Wahyudi (2002: 389-390) adalah sebagai berikut :
a) Faktor pertama adalah tingkat usia siswa (tingkat sekolah :SD, SLTP atau SMU).
b) Faktor kedua adalah pendekatan yang digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).
c) Faktor ketiga adalah motivasi siswa.
Dengan demikian pencapaian tingkatan pemahaman pada siswa
tergantung pada diri siswa sendiri serta pada guru selaku sarana atau fasilitas
bagi siswa dalam mempelajari konsep suatu materi. ”Semakin baik atau tinggi
tingkat usia siswa atau tingkat sekolah, motivasi siswa, dan pendekatan yang
21
digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar maka semakin tinggi pula
tingkatan pemahaman siswa terhadap suatu materi dan sebaliknya” (Wahyudi,
2002: 390)
b. Pemahaman Hak Asasi Manusia
Pemahaman tentang konsep hak asasi manusia sangat diperlukan bagi
masyarakat untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang salung
menghormati dan menghargai haekat dan martabat kemanusiaan.
Bentuk konkrit yang diharapkan adalah kemampuan seseorang
menghormati hukum yang berlaku, menghormati hak orang lain, menyadari
hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan bertanggung
jawab, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan hidup secara
kekeluargaan ataupun melalui jalur hukum. Kemampuan ini akan
mengkondisikan seseorang menjadi manusia yang disiplin, mematuhi aturan
yang berlaku, yang selalu berusaha menghindari konflik horisontal maupun
vertikal, serta menolak perilaku premanisme dan anarkhi dalam penyelesaian
berbagai masalah.
Pemahaman tentang hak asasi manusia dalam negara hukum di
Indonesia menurut Alik Ibe (2009) dalam www.alikibe.blogspot.com
didasarkan pada:
1. Hak asasi manusia dipahami dalam terminologi hubungan atau relationship. Hak harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama masyarakat atau suatu komunitas berhubungan dengan hak-hak seorang individu.
2. Dalam pengembangan hak asasi manusia, berarti menerima adanya kewajiban atau tanggungjawab manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dibicarakan tanpa adanya implikasi langsung dari kewajiban masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia.
3. Hak asasi manusia harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pada akhirnya hanya ada satu hak, yaitu hak untuk menjadi manusia.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman
hak asasi manusia adalah kemampuan individu sebagai subyek hukum
maupun sebagai warga negara dalam memahami, mensikapi dan menerapkan
22
konsep hak asasi manusia yang dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak
dapat dipisah-pisahkan yaitu hak untuk menjadi manusia.
c. Materi Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Upaya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dalam suatu
negara dapat terwujud apabila setiap warga negara memilki kesadaran akan
hak asasi manusia yang terwujud dalam perilaku untuk menghargai harkat dan
martabat manusia setiap individu. Salah satu alat untuk mencapai tujuan
tersebut adalah melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sarana dalam
memberikan pengetahuan serta pemahaman hak asasi manusia sehingga
diharapkan dengan adanya pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat
menumbuhkan kesadaran akan arti penting hak asasi manusia.
Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan memasukkan materi hak
asasi manusia dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan
menjadi salah satu mata pelajaran yang mencantumkan materi hak asasi
manusia yang dapat dilihat dengan jelas dari ruang lingkup yang telah
dipaparkan sebelumnya.
Dengan dicantumkannya hak asasi manusia sebagai salah satu ruang
lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka menyebarluaskan
informasi serta wawasan mengenai hak asasi manusia pada generasi muda
menjadi salah satu tanggungjawab Pendidikan Kewarganegaraan.
Berikut ini disampaikan rincian Standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar materi hak asasi manusia yang ada pada mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan masing-masing kelas untuk SD, SMP dan SMA sebagai
berikut:
Tabel 1: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Hak Asasi Manusia untuk Sekolah Dasar kelas 1
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
3. Menerapkan hak 3.1 Menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar
23
anak di rumah dan
di sekolah
dengan gembira dan didengar pendapatnya
3.2 Melaksanakan hak anak di rumah dan di
sekolah
4. Menerapkan
kewajiban anak di
rumah dan di
sekolah
4.1 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah
4.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di
masyarakat
Tabel 2: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Hak Asasi Manusia untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
3. Menampilkan
sikap positif
terhadap
perlindungan dan
penegakan Hak
Asasi Manusia
(HAM)
4. Menampilkan
perilaku
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat
3.1 Menguraikan hakikat, hukum dan
kelembagaan HAM
3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan
upaya penegakan HAM
3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM
3.4 Menghargai upaya penegakan HAM
4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan
mengemukakan pendapat
4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan
mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggungjawab
4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan
mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggungjawab
25
Tabel 3: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Hak Asasi Manusia untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
3. Menampilkan
peran serta dalam
upaya pemajuan,
penghormatan, dan
perlindungan Hak
Asasi Manusia.
3.1Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan
dan penegakan HAM
3.2 Menampilkan peran serta dalam upaya
pemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak
Asasi Manusia di Indonesia.
3.3 Mendeskripsikan instrumen hukum dan
peradilan internasional HAM
Dalam penelitian ini standar kompetensi yang akan dicapai kelas VII
semester 2 adalah kemampuan menampilkan sikap positif terhadap perlindungan
dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang meliputi pengetahuan,
keterampilan, serta sikap tentang cakupan materi yang berkenaan dengan konsep-
konsep yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas
VII semester 2.
Alasan peneliti memilih materi tersebut, karena dalam materi tersebut
cakupan konsep hak asasi manusia lebih luas dibandingkan dengan materi pada
standar kompetensi menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan
pendapat. Selain itu materi pada standar kompetensi menampilkan perilaku
kemerdekaan mengemukakan pendapat, cenderung mengarah pada perwujudan
perilaku demokratis.
d. Definisi Konseptual Pemahaman Hak Asasi Manusia
Berdasarkan berbagai pendapat tentang pemahaman hak asasi manusia di
atas, maka dapat dirumuskan pemahaman hak asasi manusia adalah kemampuan
individu sebagai subyek hukum maupun sebagai warganegara dalam memahami,
mensikapi dan menerapkan konsep hak asasi manusia yang dipahami sebagai
satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu hak untuk menjadi
26
26
manusia. Pemahaman hak asasi manusia secara konseptual diartikan sebagai
kemampuan individu dalam menangkap materi hak asasi manusia. Pada
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, hak asasi manusia dijabarkan dalam
Standar Kompetensi yaitu “Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan
penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)”.
e. Definisi Operasional Pemahaman Hak Asasi Manusia
Definisi operasional dari pemahaman hak asasi manusia merupakan
kompetensi dasar dari penjabaran standar kompetensi. Adapun kompetensi dasar
yang dimaksud adalah kompetensi dasar yang masuk dalam tingkatan
pemahaman dari ranah kognitif yaitu sebagai berikut:
1. Menguraikan hakikat , hukum dan kelembagaan hak asasi manusia
2. Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan hak asasi manusia
3. Tinjauan Tentang Kesadaran Hak Asasi Manusia
a. Pengertian Kesadaran
Kesadaran manusia sangat tinggi dalam mewujudkan kehiduupan ini.
Menurut A.W. Widjaja (1997: 14) kesadaran adalah “Sikap atau perilaku
mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan
perundangan yang ada”. Sedangkan kesadaran menurut Poerwadarminto (1997:
731) mengemukakan kesadaran adalah “keadaan insaf, yakin, merasa, tahu dan
mengerti”. Selanjutnya Gerungan (1998: 21) mengemukakan bahwa,”kesadaran
adalah suatu aktivitas jiwa dalam hubungannya dengan lingkungan yang
menyadari adanya benda-benda di sekitar kita”.
Berdasarkan pengertian kesadaran menurut pendapat para ahli diatas,
maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah keadaan insaf sesseorang
berdasarkan sikap tahu, mengerti, merasa dan ingat.
b. Jenis kesadaran manusia
Kesadaran manusia menurut A.W.Widjaja (1997: 14-15) terdiri dari :
1) Kesadaran statis
27
Kesadaran yang sesuai dengan peraturan perundangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat.
2) Kesadaran dinamis Kesadaran dinamis menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dalam
diri manusia, yang timbul dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggungjawab.
Kesadaran yang dituntut adalah kesadaran dinamis. Kesadaran ini,
manusia dan masyarakat mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan
dan mengembangkan lebih lanjut.
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran, menurut Bimo
Walgito (1997: 46) bahwa,”kesadaran dapat dipengaruhi dua faktor yaitu : 1)
faktor endogen atau faktor dari dalam, 2) faktor eksogen atau faktor dari luar”.
Adapun yang dimaksud faktor dari dalam di sini adalah faktor yang datang dari
dirinya sendiri, faktor ini bersifat selektif, daya seseorang untuk menerima dan
mengolah pengaruh yang datang dari luar. Kemudian yang di maksud faktor luar
adalah faktor-faktor yang terdapat di luar diri sendiri, faktor ini berupa
lingkungan atau kelompok masyarakat dimana mereka hidup.
c. Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia
Sebelum berbicara lebih jauh mengenai kesadaran akan hak asasi manusia
hendaknya kita harus mengetahui terminologi dari kesadaran hukum. Hal ini
dikarenakan kesadaran akan hak asasi manusia yang dimiliki seseorang
menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kesadaran hukum. Dikatakan
demikian, karena pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu
substansi yang diatur dan dijamin oleh hukum.
Soerjono Soekanto (1982: 152) berpendapat, “Kesadaran hukum
sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri
manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.”
Sedangkan OK Chairuddin (1991 : 106) menyatakan, “Kesadaran hukum itu
adalah tidak lain daripada suatu kesadaran dalam kehidupan manusia untuk selalu
taat dan patuh terhadap hukum”. Ini berarti, kesadaran hukum juga dapat
diartikan sebagai perasaan sadar dari seorang manusia akan seperangkat aturan
yang memberikan perlindungan terhadap dirinya. Perasaan sadar ini berupa
28
perasaan akan kebutuhan dan pemahaman terhadap hukum sehingga
mempengaruhi seseorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan hukum.
Dengan demikian, kaitannya dengan kesadaran akan hak asasi manusia
dapat dianalogkan bahwa kesadaran akan hak asasi manusia merupakan perasaan
sadar dari seseorang terhadap kebutuhan dan pemahaman hak asasi manusia
sehingga mempengaruhi seeorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan
hukum mengenai hak asasi manusia.
d. Penyebab Rendahnya Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia
Rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia tentunya dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Jika kita mengkaji rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia
berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang,
menurut Soerjono Soekamto (1983: 98) mengatakan bahwa rendahnya kesadaran
hukum disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
1) Taraf sinkronisasi yang rendah dari peraturan perundang-undangan. 2) Mentalitas yang kurang baik dari penegak hukum oleh karena sikap
tindaknya yang: a) Impuls b) Emosional c) Didasarkan pada: (1) Kekayaan material
(2) Kekuasaan (3) Kedudukan (4) Ketenaran 3) Fasilitas pendukung proses hukum yang relatif tidak memadai. 4) Pemberian contoh yang kurang baik dalam sebagai penataan dari
golongan panutan 5) Membudayanya “ Shame culture” ( dan bukan “ Gult culture”) 6) Kecenderungan untuk senantiasa melaksanakan “beleid”. 7) Lebih mementingkan kelaziman daripada kebenaran.
Berdasarkan faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum di atas,
maka pada dasarnya setiap warga masyarakat senantiasa mempunyai taraf
kesadaran hukum yang berbeda-beda yaitu kesadaran hukum yang tinggi dan
kesadaran hukum yang rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh seberapa besar
pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap arti penting hukum itu sendiri.
29
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian rendahnya
kesadaran seseorang terhadap hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia
adalah suatu penilaian yang tidak tahu atau paham, tidak mengerti akan sistem
hukum, adanya perilaku menyimpang dari hukum, kepatuhan hukum yang rendah
yang hanya mengetahui hukum tetapi berperilaku tidak sesuai dengan hukum
sehingga cenderung pada tindakan pelanggaran hukum.
e. Peningkatan Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia
Peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia berhubungan dengan
tinggi rendahnya kesadaran seseorang terhadap aturan hukum yang mengatur
tentang hak asasi manusia. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran hukum
seseorang diperlukan adanya peningkatan dalam pemahaman dan pengetahuan.
Adapun, peningkatan kesadaran hukum dan penyuluhannya hukum yang teratur
dengan dasar rencana yang mantap.
”Tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah agar para warga
masyarakat memahami hukum-hukum sesuai yang sedang dihadapinya pada
suatu saat. Penyuluhan hukum dapat berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban di
bidang-bidang tertentu serta manfaatnya apabila hukum tersebut ditaati”.
( Soerjono Soekanto, 1983: 127)
Tujuan dari penerangan dan penyuluhan hukum tidak hanya sekedar agar
setiap warga masyarakat mengetahui adanya suatu hukum yang berlaku secara
sah, tetapi juga agar setiap warga masyarakat mempunyai kesadaran hukum
yang tinggi, sehingga dapat melaksanakan kaedah-kaedah hukum yang ada dalam
kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, kaitannya dengan kesadaran akan hak asasi manusia
dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan hak asasi manusia merupakan perasaan
sadar dari seseorang terhadap kebutuhan dan pemahaman hak asasi manusia
sehingga mempengaruhi seseorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan
hukum mengenai hak asasi manusia. Artinya, ketaatan seseorang terhadap
peraturan hukum mengenai hak asasi manusia berkaitan serta dengan seberapa
besar kesadaran seseorang itu terhadap kebutuhan dan pemahaman yang
dimilikinya tentang konsep hak asasi manusia.
30
Terlepas dari hal tersebut di atas, maka seharusnya manusia dan
masyarakat mengetahui dengan baik dab benar apa saja yang menjadi hak-hak
asasi dan kewajiban-kewajiban asasinya. A.W Widjaja (1985: 32) memberikan
contoh mengenai kaitan antara kewajiban-kewajiban asasi dengan hak-hak asasi
misalnya antara lain adalah sebagai berikut:
1) Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran maka setiap warga negara mempunyai kewajiban belajar.
2) Bahwa setiap warga negara berhak/memiliki kebebasan dan setiap warga negara berkewajiban mengeluarkan suara dengan dilandasi rasa tanggungjawab.
3) Bahwa setiap warga negara berhak untuk merasa aman dan setiap warga negara berkewajiban menjaga keamanan.
4) Dan lain-lain.
f. Definisi Kesadaran Konseptual akan Hak Asasi Manusia
Kesadaran akan hak asasi manusia adalah keadaan sadar atau perasaan
seseorang akan hak-hak asasi dan kewajiban-kewajiban asasi yang dimilikinya
sebagai kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk
dilindungi dan dihargai oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
g. Definisi Operasional Kesadaran akan Hak Asasi Manusia
1. Kemampuan memiliki kepekaan terhadap hak-hak asasinya
2. Kesanggupan menghargai dan menghormati hak sesama manusia
3. Dorongan untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan
pemajuan hak asasi manusia
4. Kemampuan bersikap dan berpikir positif terhadap upaya perlindungan
dan penegakan hak asasi manusia
4. Tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan kaitannya
dengan Hak Asasi Manusia
Pendidikan adalah salah satu alat untuk membangun bangsa Indonesia
melalui generasi mudanya. Karena pendidikan memberikan arti penting dalam
masa perkembangan generasi muda, khususnya dalam perkembangan sikap dan
31
perilaku guna memberikan arah dan penentuan pandangan hidupnya. Pendidikan
memiliki hakikat mengajarkan manusia untuk menjunjung etika, moral, akhlak,
budi pekerti serta perilaku manusia yang dapat menciptakan suatu kehidupan
yang baik. Pendidikan juga merupakan salah satu alat dalam pembinaan
kesadaran hak asasi manusia baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat.
Salah satu mata pelajaran yang berperan dalam upaya pembinaan
kesadaran hak asasi manusia adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Pemahaman
tentang konsep hak asasi manusia dalam Pendidikan Kewarganegaraan sangat
diperlukan untuk membangun pengetahuan seseorang terhadap arti penting hak
asasi manusia.
Menurut Nils Rosemann (2006: 73) mengatakan bahwa,” Education was
designed in order to make those educated able to act in accordance with their
knowledge either to restrain from violations or to claim human right for their
protection”. Pendidikan dirancang untuk membuat orang-orang berpendidikan
dan mampu bertindak sesuai dengan pengetahuan mereka baik untuk menahan
dari pelanggaran atau untuk mengklaim hak-hak manusia untuk perlindungan
mereka. Jika seseorang menyadari hak-hak yang dimilikinya maka ia akan dapat
berjuang untuk hidup mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Anja
Minhr (2006: 86) yang menyatakan bahwa,” If people are unaware of their own
and other s human right they will be unable to claim these right or to fight for
them”. Artinya bahwa jika seseorang tidak menyadari dirinya sendiri dan hak
asasi manusia orang lain, maka mereka tidak akan dapat berjuang untuk diri
mereka sendiri.
Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa pendidikan memiliki
peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang sadar akan arti
penting hak asasi manusia. Dalam hal ini pendidikan yang dimaksud adalah
Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk mengetahui kaitan antara Pendidikan
Keawrganegaraan dengan hak asasi manusia maka perlu diketahui terlebih
dahulu hal-hal sebagai berikut:
a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
32
Pendidikan kewarganegaraan didalam suatu konsep pendidikan sangatlah
perlu diberikan kepada seorang siswa yang menempuh suatu jenjang pendidikan
baik itu SD, SMP maupun di SMA serta perguruan tinggi karena pendidikan
kewarganegaraan memiliki peranan yang penting dalam pembentukan moral dan
budi pekerti serta kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban seseorang
dalam kehidupan bernegara.
Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang dimaksudkan agar warga negara
memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola
pikir, pola sikap dan perilaku berdasarkan Pancasila dengan kesadaran untuk
melaksanakan hak dan kewajibannya.
b. Ruang Lingkup Isi Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu disiplin ilmu tentunya
mempunyai ruang lingkup kajian. Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang
Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa ruang lingkup
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek Persatuan dan
kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, HAM, kebutuhan warga negara,
konstitusi negara, kekuasaan dan politik, pancasila dan globalisasi sebagai
berikut:
a) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan,
Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap
positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan
jaminan keadilan.
b) Norma, Hukum dan Peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga,
Tata terrtib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-
peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
33
c). Hak Asasi Manusia, meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban
anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan,
penghormatan dan perlindungan HAM.
d). Kebutuhan warga negara, meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai
warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan
pendapat, menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan
kedudukan warga negara.
e). Konstitusi negara, meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama,
Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar
negara dengan konstitusi.
f). Kekuasaan dan politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan,
Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem
politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani,
Sistem pemerintahan, Pers dalam masyrakat demokrasi.
g) Pancasila, meliputi: Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
negara, Proses perumusan pancasila senagai dasar negara, Pengamalan
pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
h). Globalisasi, meliputi: Globalisasi dilingkungannya, Politik luar negeri,
Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan
organisasi internasional, dan Menguasai globalisasi.
Pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan di
setiap jenjang pendidikan formal mulai dari SD hingga perguruan tinggi.
Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai beberapa aspek yang menjadi ruang
lingkupnya. Aspek-aspek dalam Pendidikan Kewarganegaraan terssebut
kemudian dijabarkan ke dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang
menjadi ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi
persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, HAM, kebutuhan
warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, pancasila dan globalisasi.
c. Ranah Pembelajaran Dalam Pendidikan Kewarganegaraan
34
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolah
mempunyai tujuan dan fungsi , visi dan misi, serta ruang lingkup. Sesuai dengan
rumusan tentang tujuan fungsi, visi misi, dan ruang lingkup Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai suatu mata pelajaran yang wajib diberikan dalam
setiap jalur pendidikan, maka aspek-aspek kompetensi yang hendak
dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan setidaknya
menyangkut tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap atau watak.
Menurut Branson dalam Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi (2008:
55-61) ”Berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan, terdapat tiga
komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn yaitu Pengetahuan
Kewarganegaraan (civics knowledge), Kecakapan Kewarganegaraan (civics
dispotition), Watak Kewarganegaraan (civics skill)” .
Adapun penjelasan dari aspek atau domain dalam Pendidikan
Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:
1) Civic Knowledge
Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi (2008: 55) mengatakan ”Civic
Knowledge (pengetahuan kewarganegaran) berkaitan dengan kandungan atau apa
yang seharusnya diketahui oleh warga negara”. Pendapat lain dikemukakan oleh
Sri Wahyuni dan Syaifullah (2008:78) yang mengatakan bahwa,”Pengetahuan
kewarganegaraan berkenaan dengan substansi atau informasi yang harus
diketahui oleh warga negara, seperti pengetahuan tentang system politik,
pemerintahan, konstitusi, undang-undang, hak dan kewajiban sebagai warga
negara, dan sebagainya”.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan
kewaraganegaraan (Civic Knowledge) berkaitan dengan pengetahuan yang harus
dikuasai warga negara seperti pengetahuan tentang system politik, pemerintahan,
konstitusi, undang-undang, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan
sebagainya. Artinya, pemahaman hak asasi manusia masuk dalam aspek atau
35
domain dari civic knowledge yaitu pengetahuan yang harus dikuasai seseorang
mengenai hak asasi manusia.
Jika dikaitkan dengan Taksonomi Bloom, pemahaman yang merupakan
tingkatan kedua dari ranah kognitif menunjukkan kemampuan untuk menangkap
makna dari apa yang ia pelajari, sehingga hal tersebut menunjukkan penguasaan
dari pengetahuan yang diperoleh siswa. Dengan demikian pemahaman hak asasi
manusia dalam taksonomi Bloom masuk dalam ranah kognitif sedangkan dalam
aspek atau domain Pendidikan Kewarganegaraan masuk dalam civic knowledge.
2) Civic Skill
Menurut Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi (2008: 58) ”Civic
dispotition (kecakapan kewarganegaraan) mencakup kecakapan intelektual atau
kecakapan berpartisipasi”. Pendapat lain diungkapkan pleh Sri Wahyuni dan
Syaifullah (2008: 78) ” keterampilan kewarganegaraan berkaitan dengan
kemampuan atau kecakapan intelektual, sosial, dan psikomotorik”. Dari pendapat
di atas dapat disimpulkan bahwa kecakapan-kecakapan intelektual penting untuk
terbentuknya warga negara yang berperpengetahuan, efektif, dan bertanggung
jawab.
3) Civics dispotition
Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi (2008: 61) mengatakan ”Civic
dispotition (watak kewarganegaraan) mengisyaratkan pada karakter publik
maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi
konstitusional”.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Civic dispotiton merupakan
karakter atau watak pribadi seseorang untuk bertanggung jawab secara moral,
disiplin diri dan dapat menghargai harkat dan martabat manusia dari setiap
individu. Hal tersebut sejalan dengan ranah afektif dalam Taksonomi Bloom
yang berkenaan dengan perasaan seseorang terhadap suatu hal. Perasaan
seseorang terhadap suatu hal mencerminkan karakter atau watak seseorang
sehingga dalam hal ini kesadaraan akan hak asasi manusia masuk dalam ranah
36
afektif dalam Taksonomi Bloom sedangkan dalam aspek atau domain pendidikan
Kewarganegaraan masuk dalam civic dispotition.
5. Hubungan Antara Pemahaman Hak Asasi Manusia dan Kesadaran akan
Hak Asasi Manusia
Pendidikan merupakan proses pembinaan dan pengembangan sumber
daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia. Hal ini
mengandung pengertian bahwa arti dan peranan pendidikan baik di dalam
maupun di luar sekolah sama pentingnya, sebab kedua sistem pendidikan tersebut
merupakan komponen yang menentukan dalam keseluruhan proses pendidikan
manusia dan masyarakat pada umumnya.
Kegiatan pendidikan ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling
efektif untuk mendidik generasi muda menjadi manusia seutuhnya yakni manusia
yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, berkepribadian yang mantap
dan mandiri serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab
sehingga mampu menghadapi segala tantangan yang ada.
Dalam pelaksanaannya, tak jarang pendidikan mengalami hambatan yang
mengakibatkan gagalnya output pendidikan. Hal tersebut terlihat dari berbagai
perilaku negatif peserta didik seperti tawuran antar pelajar, budaya senioritas dan
junioritas yang berlebihan, intimidasi terhadap teman sebaya dan lain sebagainya.
Tindakan-tindakan yang mereka lakukan merupakan salah satu bentuk
pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Pendidikan Kewarganegaraan dengan ruang lingkupnya yaitu hak aassi
manusia dalam pembelajarannya memberikan pemahaman bagi siswa terkait
dengan hak asasi manusia. Pemahaman hak asasi manusia adalah kemampuan
untuk menangkap arti dari konsep hak asasi manusia yang dipahami sebagai satu
kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu hak untuk menjadi manusia.
Adapun konsep hak asasi manusia yang dimaksudkan disini adalah materi-materi
37
hak asasi manusia yang secara sengaja dimasukkan dalam standar kompetensi
dan kompetensi dasar dalam pendidikan kewarganegaraan.
Dengan adanya pendidikan di sekolah khususnya Pendidikan
Kewarganegaraan dengan materi pokok hak asasi manusia, siswa akan
mempunyai pemahaman hak asasi manusia. Pemahaman merupakan salah satu
tingkatan dari tujuan kognitif yang berupa kemampuan memahami atau mengerti
tentang isi pelajaran yang dipelajarinya. “Pemahaman juga memiliki arti yang
sangat mendasar yang meletakkan bagian-bagian belajar pada porsinya, tanpa
pemahaman maka keterampilan, pengetahuan dan sikap tidak akan bermakna”
(Nurul Aini, 2008: 23). Artinya, pemahaman yang dimiliki seseorang akan
mendorong kebermaknaan sikap seseorang terhadap suatu hal.
Menurut konsep Driyarkara dalam Zaim Elmubarok (2009: 13) “perlunya
keseimbangan antara dimensi kognitif dan afektif dalam proses pendidikan”.
Artinya untuk membentuk manusia seutuhnya tidak cukup hanya dengan
mengembangkan kecerdasan berpikir atau IQ anak melalui dengan segudang
ilmu pengetahuan, melainkan juga harus dibarengi dengan pengembangan
perilaku dan sikap.
Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya
pemahaman hak asasi manusia yang dikaji secara kognitif juga menyangkut sikap
seseorang dalam hal ini bahwa pemahaman mendorong kebermaknaan sikap
seseorang yang terwujud dalam bentuk kesadaran akan hak asasi manusia yaitu
sikap untuk menghargai harkat dan martabat manusia setiap individu. Dengan
demikian, semakin peserta didik memiliki pemahaman khususnya pemahaman
tentang hak asasi manusia maka semakin tinggi tingkat kesadaran akan hak asasi
manusia siswa.
6. Teori Behavioristik menurut Gage Berliner
Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah
laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran
38
psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan
praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik.
Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil
belajar. Oleh karena itu, antara perilaku dengan hasil belajar siswa sangat
berkaitan erat, dimana hasil belajar yang diperoleh siswa memiliki peran dalam
pembentukan perilakunya.
Slavin (2000) mengemukakan bahwa ”belajar merupakan akibat adanya
interaksi antara stimulus dan respon” (http://id.wikipedia.com). Seseorang
dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan
perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang
berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang
diberikan guru kepada pebelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan
pebelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut.
Dengan demikian menurut teori ini, seseorang yang telah diberikan
stimulus berupa materi hak asasi manusia akan menghasilkan suatu input berupa
pengetahuan serta pemahaman siswa terkait dengan materi hak asasi manusia
yang kemudian akan ditanggapi atau direspon oleh pebelajar atau siswa melalui
perubahan perilaku yang mengarah pada tujuan pembelajaran hak asasi manusia
berupa kesadaran akan hak asasi manusia sebagai outputnya
7. Hasil Penelitian Yang Relevan
1. Ernawati Agustiya. 2006. Hubungan Antara Sikap Persatuan dan Kesatuan
Masyarakat dengan Kesadaran Bergotong royong dalam Pembangunan Desa
di Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Dari hasil
penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa adanya korelasi Sikap
Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dengan Kesadaran Bergotong royong
dimana diperoleh hasil sebesar 0,4969. Hasil korelasi tersebut lebih besar dari
nilai kritisnya yaitu sebesar 0,180. Hal ini menunjukkan hubungan antara
sikap persatuan dan kesatuan masyarakat dengan kesadaran bergotong royong
tersebut signifikan.
39
2. Nurul Aini. 2008. Hubungan Antara Pemahaman Pendidikan
Kewarganegaraan Dengan Kesadaran Akan Hak dan Kewajiban Sebagai
Warga Negara Indonesia pada Siswa Kelas XI SMK Batik Surakarta. Dari
hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa adanya korelasi antara
pemahaman pendidikan kewarganegaraan dengan kesadaran akan hak dan
kewajiban sebagai warga negara Indonesia dimana diperoleh hasil sebesar
0,382. Hasil korelasi tersebut lebih besar dari nilai kritisnya yaitu sebesar
0,241. Hal ini menunjukkan hubungan antara pemahaman pendidikan
kewarganegaraan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga
negara tersebut signifikan.
B. Kerangka Berfikir
Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan penalaran untuk dapat
sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan.
Mengacu pada permasalahan dan kajian teori di atas, maka kerangka pemikiran
dalam penelitian ini sebagai berikut :
Hak asasi manusia merupakan salah satu aspek materi pokok Pendidikan
Kewarganegaraan yang ruang lingkupnya adalah sebagai berikut : hak dan
kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan
internasional hak asasi manusia, pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak
asasi manusia. Dengan adanya pembelajaran tentang hak asasi manusia
diharapkan siswa memiliki pemahaman yang dimaksudkan untuk peningkatan
kesadaran dan wawasan peserta didik hak-haknya yang asasi serta peningkatan
kualitas dirinya sebagai manusia.
Pemahaman yang dimiliki oleh seorang siswa dapat membentuk
karakteristik sikap seseorang terhadap apa yang dipahaminya. Hal tersebut
sejalan dengan teori Behavioristik yang dikemukakan oleh Gage Berliner,
dimana aliran ini menekankan pada perubahan perilaku yang tampak sebagai
hasil belajar. Perubahan perilaku pada seseorang tentunya didasari dengan
adanya kemauan atau kesadaran untuk mengubahnya. Artinya dengan adanya
hasil belajar yang diperoleh seseorang dalam aspek kognitif akan berpengaruh
terhadap perubahan perilakunya akibat adanya dorongan dari aspek efektifnya.
Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang
40
dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan
perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang
berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang
diberikan guru kepada pebelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan
pebelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut.
Dengan demikian menurut teori ini, seseorang yang telah diberikan
stimulus berupa materi hak asasi manusia akan menghasilkan suatu input berupa
pengetahuan serta pemahaman siswa terkait dengan materi hak asasi manusia
yang kemudian akan ditanggapi atau direspon oleh pebelajar atau siswa melalui
perubahan perilaku yang mengarah pada tujuan pembelajaran hak asasi manusia
berupa kesadaran akan hak asasi manusia sebagai outputnya.
Pemahaman terhadap materi hak asasi manusia yang dimiliki seorang
siswa diharapkan akan mengetahui dan memahami hak-haknya sebagai manusia.
Selain itu diharapkan siswa mampu mengetahui dan mempunyai kesadaran akan
hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan sesuai dengan
pancasila dan UUD 1945 serta UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2. Interaksi Hubungan antara Pemahaman Hak Asasi Manusia dengan
Kesadaran akan Hak Asasi Manusia.
C. Hipotesis
Menurut Riduwan (2003:35) “Hipotesis merupakan jawaban sementara
terhadap rumusan masalah atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang
dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori yang masih harus diuji
kebenaranya”. Dalam penelitian penulis merumuskan hipotesis yaitu hipotesis
kerja (Ha) adalah sebagai berikut :
“Adanya hubungan positif dan signifikan antara pemahaman hak asasi
manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia pada siswa kelas VII Sekolah
Menengah Pertama Negeri 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2009/2010”
Pemahaman
Hak Asasi Manusia Kesadaran akan Hak
Asasi Manusia
41
41
BAB III
METODOLOGI
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian merupakan sumber diperolehnya data yang dibutuhkan
dari masalah yang akan diteliti. Penelitian yang penulis lakukan ini bertempat di
SMP Negeri 1 Kebakkramat. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan tempat
tersebut memungkinkan sekali bagi penulis untuk memperoleh data-data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini dan lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal
peneliti, sehingga dapat menghemat biaya serta mempercepat proses
pengumpulan data.
2. Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari pengajuan judul
sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan mulai dari bulan
Maret sampai September 2010. Waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai
penyusunan laporan penelitian, dengan jadwal sebagai berikut:
Tabel 4 Waktu Kegiatan Penelitian
Keterangan 2010
Pengajuan judul
Penyusunan proposal
Perijinan
Penyusunan
instrumen
Pengumpulan data
Analisis data
Penyusunan laporan
42
B. Metode Penelitian
Dalam suatu penelitian tentu memerlukan metode atau cara agar
penelitian dapat berhasil. Suatu penelitian akan menghasilkan suatu kesimpulan
yang tepat apabila menggunakan metode yang tepat dan benar. Berkaitan dengan
hal tersebut, maka seorang peneliti harus mampu menentukan metode penelitian
yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
Menurut Abu Achmadi dan Cholid Narbuko (2007: 1), “Metode adalah
cara yang tepat untuk melakukan sesuatu”. Sedangkan yang dimaksud dengan
penelitian adalah “studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang
hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan
yang tepat”. (Winarno Surakhmad, 1998: 131)
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian
merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam suatu studi melalui
penyelidikan terhadap suatu masalah sehingga mendapat pemecahan masalah
yang tepat.
Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif
kuantitatif yang bersifat korelasional. Metode deskriptif kuantitatif yaitu
penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah dengan jalan
mengumpulkan data, menyusun, mengkasifikasikan, menganalisa dan
menginterprestasikan data berupa angka dan skor. Bersifat korelasional
maksudnya adalah untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang
berbeda dalam suatu populasi. Disini, peneliti berusaha meneliti hubungan antara
dua variabel.
Penelitian ini bermaksud untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi
pada suatu faktor, berhubungan dengan satu variasi atau lebih faktor lain
berdasarkan koefisien korelasinya. Dengan kata lain penelitian ini bermaksud
mengungkapkan bentuk hubungan timbal balik antara variabel yang diselidiki
yaitu hubungan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak
asasi manusia.
43
C. Populasi dan Sampel
Dalam suatu penelitian ilmiah tidak akan terlepas dari penetapan populasi
dan sampel, karena populasi dan sampel merupakan subyek penelitian dan
keduanya merupakan sumber data penelitian.
1. Populasi
Pengertian populasi menurut Suharsimi Arikunto (2006: 130) “populasi
adalah keseluruhan subjek penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswi Kelas VII di SMP Negeri 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2009/2010
dengan jumlah 202 orang. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:
Tabel 5 Jumlah Populasi Penelitian
o. kelas VII Jenis Kelamin umlah
laki-laki erempuan
1 15 19 34
2 14 20 34
3 12 21 33
4 17 16 33
5 12 22 34
6 12 22 34
Jumlah 82 120 202
2. Sampel
Suharsimi Arikunto (2002: 117) mengemukakan bahwa, “Sampel adalah
bagian dari populasi (sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti). Sampel
penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan
dapat mewakili seluruh populasi”. Mengingat jumlah populasi ada 202 orang,
maka peneliti hanya akan mengambil sebagian dari jumlah populasi yang
menggunakan sampel. Penentuan besarnya sampel yang akan diambil dalam
penelitian ini, akan menggunakan acuan pendapatnya Suharsimi Arikunto (2002:
112) sebagai berikut:
Untuk sekedar ancer-ancer, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik
diambil semuanya, sehingga penelitinya merupakan penelitian populasi.
44
Selanjutnya jika jumlah subjek besarnya telah lebih dari 100 maka diambil antara
10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:
a. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, dan data.
b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini
menyangkut banyak sedikitnya data.
c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti. Untuk penelitian yang
resikonya besar, tentu saja jika sample lebih besar hasilnya akan lebih
baik.
Sesuai dengan ketentuan tersebut maka penelitian ini mengambil sampel
20% dari populasi sebesar 202 siswa sehingga jumlah keseluruhan sampel dalam
penelitian ini berjumlah 40 (lampiran 1 halaman 76).
3. Teknik Sampling
Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh
sampel (contoh) yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat
menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau dengan kata lain, sampel harus
representatif. Riduwan (2003:11) mengatakan bahwa teknik pengambilan sampel
atau teknik sampling adalah “Suatu cara mengambil sampel yang representatif
dari populasi”. Menurut Abu Achmadi dan Cholid Narbuko (2004: 110) ada dua
macam teknik sampling yaitu:
a. Teknik Random Sampling
1. Cara undian
2. Cara ordinal
3. Cara randomisasi dari table bilangan random
b.Teknik Non Random Sampling
1. Proposional sampling
2. Stratified sampling
3. Purposive sampling
4. Quota sampling
5. Double sampling
6. Area sampling
45
7. Cluster sampling
Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengambil sampel
adalah teknik Proportional Random Sampling. Tehnik sampling ini dilakukan
dengan mendasarkan pada sub-sub atau bagian-bagian yang ada dalam populasi
tersebut. Dalam pengambilan sampel secara random sebesar 20% dari jumlah
siswa sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 40 siswa. Adapun
pengambilan sampel dengan perhitungan sebagai berikut:
Kelas VII A sebanyak (34 x 40) : 200 = 6,7 dibulatkan menjadi 7
Kelas VII B sebanyak (34 x 40) : 200 = 6,7 dibulatkan menjadi 7
Kelas VII C sebanyak (33 x 40) : 200 = 6,5 dibulatkan menjadi 6
Kelas VII D sebanyak (33 x 40) : 200 = 6,5 dibulatkan menjadi 6
Kelas VII E sebanyak (34 x 40) : 200 = 6,7 dibulatkan menjadi 7
Kelas VII F sebanyak (34 x 40) : 200 = 6,7 dibulatkan menjadi 7
Jumlah keseluruhan dari tiap-tiap kelas = 39,8 dibulatkan menjadi 40
D. Tehnik Pengumpulan Data
1. Instrumen Penelitian
Berdasarkan judul dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian.
Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Variabel bebas (independent variable)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut variabel
penyebab. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pemahaman hak asasi
manusia (X).
b. Variabel terikat (dependent variable)
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebut variabel
tergantung. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kesadaran akan hak
asasi manusia (Y).
Untuk memecahkan masalah dalam penelitian diperlukan data yang
relevan dengan permasalahanya, untuk memperoleh data tesebut, perlu
digunakan teknik pengumpulan data sehingga diperoleh data yang benar-benar
valid dan dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
46
penelitian ini adalah teknik tes untuk memperoleh data pemahaman hak asasi
manusia dan teknik angket untuk memeperoleh data kesadaran akan hak asasi
manusia.
2. Tehnik Penyusunan Instrumen Penelitian
a. Tehnik Tes
1) Pengertian Tes
Menurut Suharmini Arikunto (2002: 53) “tes adalah alat ukur atau
prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam
suasana, dengan cara-cara yang sudah ditentukan”.
2) Bentuk Tes
Menurut Suharmini Arikunto (2002: 162) bentuk-bentuk tes ada dua yaitu
tes subjektif dan tes objektif. Adapun penjelasan dari bentuk tes subjektif dan
tes objektif adalah sebagai berikut:
a) Tes subjektif pada umumnya berbentuk essay atau uraian tes subjektif untuk mengukur kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata.
b) Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan objektif. Tes objektif terdiri dari tes benar salah (true-false), tes pilihan ganda (multiple choice test), tes menjodohkan (matching test) dan tes lisan (completion test). Berdasarkan bentuk-bentuk tes maka yang dapat digunakan penulis untuk
mengukur pemahaman hak asasi manusia dalam penelitian adalah tes objektif
dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Alasan digunakannya tes
obyektif dengan tipe aitem pilihan ganda ini dikarenakan menurut Syaifuddin
Azwar (1996: 74-75) mengatakan bahwa:
”item pilihan ganda yang dirancang dengan seksama dengan memperhatikan batasan isi tes serta ditulis sesuai dengan tujuan ukur menurut tingkat kompetensi yang tinggi tidaklah dapat dijawab oleh siswa yang mempunyai kompetensi taraf rendah dan pemahaman terbatas yang tidak disertai kemampuan berpikir kompleks”.
Dengan demikian tes obyektif dalam bentuk pilihan ganda atau multiple
choice ini dapat digunakan untuk mengukur pemahaman yang merupakan salah
satu tingkatan dari tujuan kognitif dalam Taksonomi Bloom yang berupa
kemampuan menangkap arti tentang isi pelajaran yang dipelajarinya.
47
Pemberian skor tiap butir soal yaitu 1 jika jawaban benar dan 0 jika
jawaban salah. Hal ini dikarenakan dalam soal tes dengan tipe pilihan ganda
menghasilkan jawaban berupa dikotomi yaitu salah dan benar.
b. Teknik Angket
Tehnik angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kesadaran
akan hak asasi manusia, dimana pengukurannya dilakukan melalui tes sikap
atau yang sering juga disebut dengan istilah skala sikap (attitude scale) yaitu
alat yang digunakan untuk mengadakan pengukuran terhadap berbagai sikap
seseorang.
1) Pengertian angket
Riduwan (2003: 52-53) “angket (questionnaire) adalah daftar pertanyaan
yang diberikan kepada orang lain, bersedia memberikan respons (responden)
sesuai dengan permintaan pengguna”. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:
151) “kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya,
atau hal-hal yang ia ketahui”.
Dengan demikian, angket merupakan daftar pertanyaan yang digunakan
untuk mendapatkan data kepada responden sesuai dengan permintaan
pengguna.
2) Macam-macam Angket
Suharsimi Arikunto (2006: 152) tentang macam kuisioner (angket),
dapat ditinjau dari berbagai segi:
a) Dipandang dari cara menjawab, maka ada:
(1) Kuisioner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden untuk
menjawab dengan kalimatnya sendiri.
(2) Kuisioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga
responden tinggal memilih.
b) Dipandang dari jawaban yang diberikan ada:
(1) Kuisioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya.
48
(2) Kuisioner tidak langsung yaitu jika responden menjawab tentang orang
lain.
c) Dipandang dari bentuknya maka ada:
(1) Kuisioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan kuisioner
tertutup.
(2) Kuisioner isian, yang dimaksud adalah kuisoner terbuka.
(3) Check list, sebuah daftar, dimana responden tinggal membubuhkan
tanda check (�) pada kolom yang sesuai.
(4) Rating scale (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh
kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya mulai
dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju.
Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup
dengan bentuk skala bertingkat. Siswa diberi 25 pernyataan dengan jawaban
yang sudah peneliti sediakan dalam bentuk contreng (�) pada kolom jawaban
yang sudah disediakan. Siswa memilih jawaban yang sesuai dengan pilihannya
dengan memberikan tanda pada jawaban yang dipilih.
Adapun langkah-langkah penyusunan angket adalah sebagai berikut:
1. Menentukan konsep variabel penelitian.
2. Menentukan aspek dan indikator yang akan disusun dari variabel penelitian.
3. Menyusun kisi-kisi angket.
4. Menyusun butir-butir pernyataan
5. Menentukan skor tiap item.
6. Melakukan uji coba angket.
Adapun pengukurannya dilakukan melalui tes sikap atau yang sering
juga disebut dengan istilah skala sikap (attitude scale). Hal ini dilakukan untuk
mengadakan pengukuran terhadap sikap seseorang sehingga dapat diketahui
seberapa tinggi atau rendahnya kesadaran seseorang terhadap hak asasi
manusia.
Cara pemberian skor tiap item pernyataan sesuai dengan skala likert.
Dengan skala likert, maka variabel akan dijabarkan menjadi indikator yang
kemudian indikator tersebut dijadikan tolak ukur dalam menyusun item-item
49
instrumen. Jawaban setiap item instrumen angket yang menggunakan skala
likert berupa:
1) Sangat setuju
2) Setuju
3) Tidak setuju
4) Sangat tidak setuju
(Syaifuddin Azwar, 2003: 140)
Adapun penilaian angket kesadaran akan hak asasi manusia dalam skala likert
adalah sebagai berikut:
1). Pernyataan Positif
a) Sangat setuju skor 4
b) Setuju skor 3
c) Tidak setuju skor 2
d) Sangat tidak setuju skor 1
2). Pernyataan Negatif
a) Sangat setuju skor 1
b) Setuju skor 2
c) Tidak setuju skor 3
d) Sangat tidak setuju skor 4
E. Uji Coba Instrumen Penelitian
Adapun instrumen yang akan diujicobakan dalam penelitian ini adalah
instrument tes pemahaman hak asasi manusia dan angket kesadaran akan hak
asasi manusia. Uji coba atau Try out dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2010 di
SMP Negeri 1 Kebakkramat kelas VII. Uji coba instrumen ini diberikan kepada
siswa di luar populasi yang telah ditentukan sebanyak 30 siswa dengan maksud
untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan telah memenuihi syarat
validitas dan reabilitas. Adapun daftar siswa yang digunakan dalam ujicoba atau
tryout dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 77. Ujicoba atau tryout instrument
dijabarkan sebagai berikut:
50
1. Uji Coba Tes Pemahaman Hak Asasi Manusia
Sebelum data dianalisis, instrumen dievaluasi terlebih dahulu untuk
mengetahui bahwa tes yang akan digunakan dalam penelitian ini valid dan
reliabel atau tidak. ”Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu
valid dan reliabel” (Suharsimi Arikunto, 2002: 144).
a. Validitasi tes
Validitasi tes digunakan validitas isi (content validity) yaitu dengan cara
menyusun tes berdasarkan kisi-kisi ujicoba tes pemahaman hak asasi manusia
(Lampiran 3 halaman 79). Kisi-kisi tes disusun berdasarkan standar isi yang
kemudian dijabarkan dalam indikator-indikator. Sedangkan lembar soal ujicoba
tes sendiri terdiri dari 30 item pertanyaan (Lampiran 4 halaman 80).
b. Uji coba tes
Sebelum data dianalisis, instrumen dievaluasi terlebih dahulu untuk
mengetahui bahwa tes yang akan digunakan dalam penelitian ini valid dan
reliabel atau tidak. Adapun persyaratan pengujian tes adalah sebagai berikut:
1) Uji validitas tes
Pengujian validitas menggunakan uji validitas item dengan teknik analis
butir-butir soal. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
a) Menghitung besarnya korelasi
Dalam pengujian validitas yang digunakan adalah formula korelasi
point biserial (Rpb). Penggunaan rumus ini karena variabelnya
dikotomi, yaitu hanya memiliki dua macam angka saja, seperti tes ini
yang menjawab benar diberi angaka 1 dan yang menjawab salah diberi
angka 0.
Rumus Korelasi Point Biserial adalah:
( )[ ][ ]QPStMMr tipb Ι−=
Keterangan:
M : Mean skor variabel interval subjek yang mendapat skor satu
padavariabel dikotomi.
Mt : Mean skor variabel interval bagi sekuruh subjek.
St : Deviasi standart variable interval bagi seluruh subjek.
51
P : banyaknya skor satu pada variable dikotomi dibagi n.
Q : 1-P
Kriteria nilai rpbis adalah sebagai berikut :
Item tersebut valid jika harga tabelpbi r ≥r
Item tersebut tidak valid jika harga tabelpbi r ≤r
Artinya dari hasil perhitungan validitas item tersebut kemudian
dikonsultasikan dengan harga r. Jika r Point Biserial lebih besar dari
harga r tabel, maka korelasi tersebut signifikan, berarti item soal
tersebut adalah valid. Apabila harga r Point Biserial lebih kecil dari r
tabel, berarti korelasi tersebut tidak signifikan maka item soal tersebut
dikatakan tidak valid.
b) Pernyataan valid
Suatu bentuk tes dinyatakan valid apabila mempunyai harga positif
dan koefisisen mendekati angka 1 (rxy= 1,00). Berdasarkan hasil uji
validitas dapat menggunakan rumus point biserial yang dibantu dengan
menggunakan program statistik SPSS.
Dari perhitungan yang telah dilakukan dan kemudian
dikonsultasikan dengan rtabel yang mempunyai taraf signifikansi 5% dan
N=30 maka jika r hitung > 0,361 berarti butir pertanyaan tersebut valid.
Dan jika rhitung < 0,361 berarti butir pertanyaan tersebut tidak valid.
Hasil uji coba dari item tes pemahaman hak asasi manusia dapat
dilihat pada lampiran 5 halaman 86, diketahui bahwa dari 30 item tes
tersebut ada 28 item yang valid, sedangkan 2 item lainnya dinyatakan
tidak valid. Item yang tidak valid adalah item nomor 10 dan 21.
Selanjutnya dalam penelitian untuk item yang tidak valid dibuang.
Untuk kisi-kisi tes penelitian dapat di lihat pada lampiran 6 halaman 88,
sedangkan soal tes penelitian dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 89.
Contoh perhitungan uji validitas tes salah satu item disajikan dalam
lampiran 8.
52
2) Uji reliabilitas tes
Untuk menguji reliabilitas tes digunakan rumus:
a) Rumus Belahan Dua
r xy = ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑−−
−
})(}{)({
))((2222 YYNXXN
YXXYN
(Saifuddin
Azwar, 2002: 48)
b) Dilanjutkan dengan Formula Sperman-Brown
r11 =
+
×
212
1
212
1
1
2
r
r
(Suharsimi Arikunto, 2006:108)
Keterangan :
r11 = Reabilitas Instrumen
r1/21/2 = rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua
belahan instrumen
Kesimpulan:
Dan hasil perbandingan antara r11 dan rtab kemudian diambil
kesimpulan sebagai berikut:
Soal tes dikatakan reliabel apabila r hitung > r tabel, sebaliknya jika r hitung <
r tabel maka soal tes tidak reliabel.
Untuk menentukan kriteria reliabel tes perlu dilakukan konsultasi dengan
kriteria koefisien reliabilitas angket seperti dikemukakan oleh Suharsimi
Arikunto (2006: 75). Sebagai berikut:
(1) 0,800 – 1,000 = reliabilitas sangat tinggi
(2) 0,600 – 0,799 = reabilitas tinggi
(3) 0,400 – 0,599 = reliabilitas cukup
(4) 0,200 – 0,199 = reliabilitas sangat rendah
53
Dari item yang valid dan telah dilakukan uji reliabilitas maka
diperoleh 11r =0,775 yang berarti memiliki koefisien reabilitas yang
tinggi (Lampiran 9 halaman 95).
3) Uji analisis item soal
a) Daya Beda (D)
Untuk mengetahui daya beda dari suatu item tes, terlebih dahulu
dihitung besarnya proporsi penjawab dengan benar antara kelompok
tinggi dan kelompok rendah Formulasi daya diskriminasi item adalah
sebagai berikut:
R
iR
T
iT
N
n
N
nd −=
(Saifudin Azwar,
2002: 138)
Keterangan:
iTn : banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok tinggi
TN : banyaknya penjawab item dari kelompok tinggi
iRn : banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok rendah
RN : banyaknya penjawab item dari kelompok rendah
Kriteria:
D=0,00 – 0,2 : Jelek
D=0,2 – 0,4 : Sedang
D=0,4 – 0,7 : Baik
D=0,7– 1,0 : Baik Sekali
D=negatif : Semuanya tidak baik
Dari 30 soal yang diuji cobakan dapat diketahui soal dengan kriteria
cukup soal no.28 dan kriteria jelek soal no.2. Untuk perhitungan
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10 halaman 98.
b) Derajat Kesukaran (P)
Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak
terlalu sukar. Untuk menentukan derajat kesukaran digunakan rumus:
54
N
nP i=
(Saifudin Azwar, 2002: 134)
Keterangan:
in :Banyaknya siswa yang menjawab item dengan benar
N : Banyaknya siswa yang menjawab item
Kriteri harga P adalah:
0,0 ≤ P < 0,3 = sukar
0,3 ≤ P < 0,7 = sedang
0,7 ≤ P < 1,0 = mudah
Dari 30 soal yang diuji cobakan, berdasarkan hasil perhitungan P
terdapat 29 soal dengan kriteria mudah dan 1 soal dengan kriteria
sedang. Perhitungan lebih lanjut pada lampiran 11 halaman 101.
2. Uji Coba Angket Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia
a. Uji Validitas
Menurut Suharsimi Arikunto macam-macam validitas sebagai berikut:
1) Validitas isi (content validity) sebuah tes dikatakan memenuhi validitas isi apabila menyangkut tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi pelajaran yang diartikan. Oleh karena itu yang dianjurkan tertera dalam kurikulum maka, validitas isi ini juga sering disebut validitas kurikuler. 2) Validitas kontruksi (contruct validity) sebuah tes dikatakan memiliki validitas kontruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berfikir seperti yang tersebut dalam TIK atau konsep. 3) Validitas ”ada sekarang” (concurrent validity) validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris, sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. 4) Validitas prediksi (predictive validity) memprediksi artinya meramal selalu mengenai hal yang artinya akan datang, jadi sekarang belum terjadi, sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. (Suharsimi Arikunto, 2002: 67-69).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis validitas konstruksi
karena menggunakan angket yang terdiri dari beberapa indikator untuk
mengukur setiap aspek berfikir seperti yang tersebut dalam konsep yaitu
kesadaran akan hak asasi manusia siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat.
55
Dari indikator tersebut kemudian disusun butir angket berdasarkan kisi-
kisi uji coba angket kesadaran akan hak asasi manusia (Lampiran 12 halaman
102), sedangkan lembar uji coba angket sendiri terdiri dari 25 item pernyataan
(Lampiran 13 halaman 103).
Untuk mengetahui valid tidaknya butir angket maka diuji dengan rumus
product moment yang dikemukakan oleh Pearson.
})(.}{)(.{
))((.2222 YYNXXN
YXYXNrxy
∑−∑∑−∑
∑∑−∑=
(Suharsimi Arikunto, 2006: 170)
Keterangan :
rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y
∑X : Skor masing-masing item
∑Y : Skor total
∑XY : Jumlah penelitian X dan Y
∑X2 : Jumlah kuadrat dari X
∑Y2 : Jumlah kuadrat dari Y
N : Jumlah subjek
Selanjutnya untuk mengukur taraf validitas tiap butir (item) dalam
angket tersebut maka hasil perhitungannya dikonsultasikan dengan tabel r
product moment dalam taraf signifikansi 5%.
Bila r hitung > r tabel berarti valid
Bila r hitung < r tabel berarti tidak valid
Dari perhitungan yang telah dilakukan dan kemudian dikonsultasikan
dengan rtabel yang mempunyai taraf signifikansi 5% dan N=30 maka jika r hitung >
0,361 berarti butir pertanyaan tersebut valid. Dan jika r hitung < 0,361 berarti
butir pertanyaan tersebut tidak valid.
Hasil uji coba dari item angket kesadaran akan hak asasi manusia dapat
dilihat pada lampiran 14 halaman 104, diketahui bahwa dari 25 item angket
tersebut ada 24 item yang valid, sedangkan 1 item lainnya dinyatakan tidak
valid. Item yang tidak valid adalah item nomor 17. Selanjutnya dalam penelitian
56
untuk item yang tidak valid dibuang. Untuk kisi-kisi penelitian angket dapat di
lihat pada lampiran 15 halaman 109, sedangkan angket penelitian dapat dilihat
pada lampiran 16 halaman 110.
Contoh perhitungan uji validitas angket salah satu item disajikan dalam
lampiran 17.
b. Uji Reliabilitas
Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 154) Reliabilitas adalah ”ketepatan
suatu tes apabila diteskan subyek yang sama”. Dengan kata lain reliabilitas
adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil
pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih.
Adapun mencari reliabilitas menurut Suharsimi Arikunto (2002: 156) adalah (a)
rumus Spearman Brown, (b) rumus Flanagan, (c) rumus Rulon, (d) rumus K-
R.20, (e) rumus K-R21, (f) rumus Hoyt, (g) dan rumus Alpha.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur reliabilitas angket. Reliabiliats
tes dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach oleh Suharsimi
Arikunto (2006:196) dengan rumus:
r11 =
−
−∑σσ
2
2
11
t
b
k
k
Keterangan:
r11 = reliabilitas instrumen
k = banyaknya butir soal
∑σ 2
b = jumlah varians butir
σ 2
t = varians total
Untuk mengetahui reliabel tidaknya alat ukur tersebut, maka hasil r11
dikonsultasikan dengan rtabel. Jika r11 > rtabel, hasil uji coba adalah reliabel.
Sebaliknya jika r11 < rtabel berarti hasil uji coba tidak reliabel.
Berdasarkan perhitungan diperoleh reliabilitas sebesar 0,775. Hasil
tersebut kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada tingkat signifikasi 5%
57
dengan N=30 dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,361. Karena r11 > rtabel atau
0,775> 0,361 maka item pernyataan angket tersebut reliabel (Lampiran 18
halaman 112).
Hasil analisis reliabilitas kemudian dikonsultasikan dengan koefisien
reliabilitas. Adapun mengenai besarnya koefisien korelasi dapat digunakan
ketentuan sebagai berikut:
Adapun mengenai interprestasi besarnya koefisien korelasi dapat
menggunakan ketentuan sebagai berikut :
0.800 – 1.000 = reliabilitas sangat tinggi
0.600 – 0.800 = reliabilitas tinggi
0.400 – 0.600 = reliabilitas cukup
0.200 – 0.400 = reliabilitas rendah
0.000 – 0.200 = reliabilitas sangat rendah
(Suharsimi Arikunto,2006: 276)
Apabila dilihat dengan ketentuan koefisien korelasi maka angket
tersebut dikatakan reliabilitasnya tinggi dikarenakan berada pada interprestasi
0,600 – 0,800.
E. Tehnik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk
mengolah data hasil penelitian. Ada dua teknik analisis data dalam suatu
penelitian, yaitu teknik statistik dan non statistik. Dalam penelitian ini
menggunakan teknik statistik karena data diambil merupakan data kuantitatif.
Adapun prosedur analisis data dalam penelitian ini:
1. Uji prasyarat analisis
2. Pengujian hipotesis
1. Uji Prasyarat Analisis
a. Uji Normalitas
58
Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel diambil dari
distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan uji Lilliefors dengan
cara menggunakan penafsir rata-rata (X) dan simpangan baku. Adapun langkah-
langkah dalam uji Lilliefors adalah sebagai berikut:
1) ( )
S
XXizi
−=
zi = Angka baku
X = Rata-rata
N
X i∑
S = Simpangan baku
( )( )( )1
22
−−
= ∑ ∑NN
XiXN i
2) Tiap angka baku dan menggunakan daftar distribusi normal baku,
hitung peluang: )()( zizPziF ≤=
3) N
ziyangzzBanyaknyazziS ni ≤= ,....,
)( 2
4) Hitung selisih ( ) ( )ziSziF − tentukan harga mutlaknya
5) Cari nilai yang terbesar dari selisih ( ) ( )ziSziF − jadikan Lhitung atau
Lhit
6) Kesimpulannya:
a) Jika Lhit ≥ Ltabel atau Lkritis tolak hipotesis statistik, jadi tidak
normal
b) Jika Lhit < Ltabel, terima hipotesis statistik, jadi normal.
(Hassan Suryono, 2005:79)
b. Uji Linieritas
Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dengan
varibel terikat terdapat hubungan yang linier atau tidak. Jika Fhitung<Ftabel maka
terima H0 berarti korelasinya linier, tetapi apabila Fhitung>Ftabel maka tolak H0
59
berarti korelasinya tidak linier. Pengujian linieritas menggunakan rumus menurut
Sudjana (2001:15) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
∑= 2)( YTJK
( )n
YaJK
2
)( ∑=
( )( )
−= ∑ ∑∑n
YXXYbabJK )/(
( )( )
( )∑ ∑∑ ∑∑
−
−= 22 XXn
YXXYn
)/()()()( abJKaJKTJKSJK −−=
( )∑ ∑ ∑
−=iX in
YYGJK
2
2)(
)()()( GJKSJKTCJK −=
Keterangan:
JK : Jumlah kuadrat-kuadrat JK(T) : Jumlah kuadrat total
JK(a) : Jumlah kuadrat koefisien JK(b/a): jumlah kuadrat regresi
JK(S): Jumlah kuadrat siswa JK(TC): Jumlah kuadrat tuna cocok
JK(G): Jumlah kuadrat galat
2. Uji Hipotesis
Setelah uji prasyarat telah dipenuhi maka dapat dilakukan pengujian
hipotesis yang telah diajukan. Untuk membuktikan hipotesis yang telah
dikemukakan maka diperlukan adanya pengolahan data selama penelitian, dalam
penelitian ini digunakan teknik analisis korelasi sederhana. Adapun langkah-
langkah pengujian analisis dengan tehnik korelasi sederhana adalah sebagai
berikut:
a. Mencari koefisien korelasi sederhana antara X dan Y, menggunakan rumus
Product Moment dari Pearson sebagai berikut :
60
r xy = ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑−−
−2222 )(}{)({
))((
YYNXXN
YXXYN
( Suharsimi Arikunto, 2006: 274)
Keterangan:
r xy : Koefisien korelasi antara X dan Y
∑XY : Jumlah perkalian X dan Y
∑XY : Jumlah perkalian X dan Y
X : Skor masing-masing item
Y : Skor total
2X : Jumlah kuadrat dari X
2Y : Jumlah kuadrat dari Y
N : Jumlah responden
Hipotesis yang diajukan :
Apabila rhitung > rtabel maka terdapat hubungan antara X dan Y (H0 ditolak
dan Ha diterima), sebaliknya jika rhitung ≤ rtabel maka tidak terdapat hubungan
antara X1 dan Y (H0 diterima dan Ha ditolak). Ketentuan nilai r tidak lebih dari
harga (-1 ≤ r ≤ 1).
b. Uji Keberartian Koefisiensi Korelasi
( )2
2
1
1
r
rt
−−Ν=
(Suharsimi Arikunto, 2006: 294)
Keterangan:
t : uji keberartian
r : koefisien korelasi
N : jumlah sampel
61
Jika tabelhitung tt > maka koefisien korelasinya signifikan, sebaliknya jika
tabelhitung tt ≤ maka koefisien korelasinya tidak signifikan.
c. Persamaan garis regresi (y= a + bX) dengan harga a dan b diperoleh melalui:
a
( )( ) ( )( )( ) ( )22
2
∑∑∑∑∑∑
−
−=
XXN
XYXXY
b∑ ∑
∑ ∑ ∑−
−=
22 )(
))(()(
XXN
YXXYN
apabila harga b positif, maka variabel kesadaran akan hak asasi manusia (Y)
akan mengalami kenaikan atau pertambahan sehingga hubungan fungsionalnya
menjadi positif, sebaliknya apabila harga b negatif, maka variabel kesadaran akan
hak asasi manusia (Y) akan mengalami penurunan sehingga hubungan
fungsionalnya menjadi negatif.
(Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, 2003: 216)
62
62
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Data
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pemahaman hak asasi
manusia sebagai variabel bebas (X) dan kesadaran akan hak asasi manusia
sebagai variabel terikat (Y). Adapun tehnik yang digunakan untuk
mengumpulkan data mengenai pemahaman hak asasi manusia adalah dengan
metode tes, sedangkan kesadaran akan hak asasi manusia menggunakan metode
angket yang skala pengukurannya menggunakan skala likert.
Sebelum mengumpulkan data dengan menggunakan angket dan tes,
terlebih dahulu dilakukan tryout angket dan tes terhadap 30 siswa diluar sampel
yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2010. Tryout digunakan untuk menguji
validitas dan reabilitas angket dan tes sebagai instrumen pengumpulan data.
Setelah dilakukan tryout terdapat satu item angket dan dua item soal tes yang
tidak memenuhi syarat validitas maupun reabilitas. Peneliti kemudian membuang
item-item soal tersebut karena masing-masing indikator sudah terwakili dengan
item-item yang lain.
Setelah data dari kedua variabel dikumpulkan, ditentukan tabulasinya serta
dilakukan analisis, maka peneliti dapat memberikan gambaran atau deskripsi data
mengenai X dan Y sebagai berikut:
1. Deskripsi Data Pemahaman Hak Asasi Manusia
Data pemahaman hak asasi manusia diperoleh melalui tes. Berdasarkan
rekapitulasi data diketahui jumlah responden (N) = 40, Nilai tertinggi = 96, Nilai
terendah = 79, Mean= 86,48 dan didapat standar deviasi (SD) = 5,20. Untuk
lebih jelas dapat dilihat dalam lampiran 19 halaman 113. Untuk mendapatkan
kelas interval, terlebih dahulu dicari interval (R) diperoleh dari perhitungan R=
data max – data min yaitu 96-79 hasilnya adalah 17. Untuk menghitung
banyaknya kelas dapat diperoleh dengan rumus K= 1+3,3 X log N (40) hasilnya
6,286 dapat dibulatkan menjadi 6. Keputusan interval kelas diperoleh dengan
63
rumus I=R/K hasilnya adalah 2,8. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini
:
Tabel 6 : Distribusi Frekuensi Data Pemahaman Hak Asasi Manusia
Interval ilai Tengah mutlak komulatif
79.00 81.80 80.40 8 8
81.90 84.70 83.30 5 13
84.80 87.60 86.20 7 20
87.70 90.50 89.10 12 32
90.60 93.40 92.00 6 38
93.50 96.30 94.90 2 40
Dari hasil distribusi frekuensi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa nilai
yang terbanyak muncul adalah pada interval 87.70-90.50 dengan frekuensi 12
dan nilai terendah terdapat pada interval 93.50-96.30 dengan frekuensi 2.
Selengkapnya mengenai hasil dari pengumpulan data tentang pemahaman hak
asasi manusia dapat disajikan dalam bentuk grafik histogram sebagai berikut:
8
5
7
12
6
2
80.40 83.30 86.20 89.10 92.00 94.90
Gambar 3. Histogram Pemahaman Hak Asasi Manusia
2. Deskripsi Data Tentang Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia
Data kesadaran akan hak asasi manusia diperoleh melalui angket.
Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui jumlah responden (N)=40, Nilai
tertinggi= 93, Nilai terendah = 73, Mean= 81,75 dan didapat standar deviasi (SD)
= 5,43. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam lampiran 19 halaman 113. Untuk
mendapatkan kelas interval, terlebih dahulu dicari interval (R) diperoleh dari
64
perhitungan R= data max – data min yaitu 93-73 hasilnya adalah 20. Untuk
menghitung banyaknya kelas dapat diperoleh dengan rumus K= 1+3,3 X log N
(40) hasilnya 6,286 dapat dibulatkan menjadi 6. Keputusan interval kelas
diperoleh dengan rumus I=R/K hasilnya adalah 3,3. Secara rinci dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
Tabel 7 : Distribusi Frekuensi Data Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia
Interval Nilai Tengah Fmutlak Fkomulatif
73.0 76.3 4.7 7 3.0
76.4 79.7 78.1 9 76.4
79.8 83.1 81.5 8 79.8
83.2 86.5 84.9 7 83.2
86.6 89.9 88.3 5 86.6
90.0 93.3 91.7 4 90.0
Dari hasil distribusi frekuensi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa nilai
yang terbanyak muncul adalah pada interval 76.40-79.70 dengan frekunsi 9 dan
nilai terendah terdapat pada interval 90.00-93.30 dengan frekunsi 4.
Selengkapnya mengenai hasil dari pengumpulan data tentang pemahaman hak
asasi manusia dapat disajikan dalam bentuk grafik histogram sebagai berikut:
7
9
8
7
5
4
74,7 78,1 81,5 84,9 88,3 91,7
65
Gambar 3. Histogram Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia
B. Pengujian Prasyarat Analisis
Pengujian persyaratan analisis meliputi dua hal yaitu pengujian normalitas
data dan pengujian linieritas data. Rincian pelaksanaan kedua pengujian tersebut
adalah seperti dibawah ini.
1. Pengujian Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel diambil dari
distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan uji Lilliefors. Apabila Lhit < Ltabel maka sampel diambil dari
distribusi normal, sedangkan apabila Lhit > Ltabel maka sampel diambil dari
distribusi tidak normal.
a. Uji Normalitas Pemahaman Hak Asasi Manusia
Dari uji normalitas data tentang pemahaman hak asasi manusia yang telah
dilakukan diperoleh Lhitung =0,1301 dan pada taraf signifikasi 5%,
Ltabel=0,1401 . Karena harga Lhitung lebih kecil dari Ltabel atau 0,1301 <
0,1401 maka dapat disimpulkan bahwa nilai pemahaman hak asasi manusia
adalah normal. Perhitungannya secara rinci dapat dilihat pada lampiran 20
halaman 119. .
b. Uji Normalitas Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia
Dari uji normalitas data tentang pemahaman hak asasi manusia yang telah
dilakukan diperoleh Lhitung=0,1255 dan pada taraf signifikasi 5%,
Ltabel=0,1401. Karena Lhitung lebih kecil dari Ltabel atau 0,1255 < 0,1401
maka dapat disimpulkan bahwa nilai kesadaran akan hak asasi manusia adalah
normal. Perhitungannya secara rinci dapat dilihat pada lampiran 21 halaman 121.
2. Pengujian Linieritas
Uji linieritas diperlukan untuk mengetahui adanya hubungan linier antara
variabel X terhadap Y. Uji linieritas yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan uji regresi linier. Jika Fhitung < Ftabel maka terima Ho berarti linier,
namun apabila Fhitung > Ftabel maka tolak Ho berarti tidak linier. Adapun uji
66
linieritas antara data pemahaman hak asasi manusia terhadap kesadaran akan hak
asasi manusia adalah dengan membuat tabel kerja linieritas yang terlampir pada
lampiran 22 halaman 124.
Berdasarkan hasil perhitungan uji linieritas variabel pemahaman hak asasi
manusia terhadap kesadaran akan hak asasi manusia diperoleh harga-harga
sebagai berikut:
JK(T) = 268472 JK(a) = 267322,50
JK(b/a) = 125,98 JK(S) = 1023,2
JK(G) = 846,30 JK(TC ) = 177,22
dk(TC) = 4 dk(G) = 34
RJK(TC) = 44,31 Fhit = 1,78
Setelah dilakukan perhitungan, menunjukkan bahwa pada taraf signifikasi
5% dengan dk pembilang 4 dan dk penyebut 34 diperoleh Ftabel 2,65. Karena F
hitung lebih kecil dari F tabel atau 1,78 < 2,65 maka dinyatakan pemahaman hak
asasi manusia linier terhadap kesadaran akan hak asasi manusia (perhitungan
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23 halaman 125)
C. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis pada dasarnya merupakan langkah untuk mengkaji
apakah persyaratan yang akan dikemukakan dalam perumusan hipotesis bisa
diterima kebenarannya atau ditolak kebenarannya. Hipotesis diterima apabila
data yang didapat mendukung persyaratan dalam hipotesis yang diajukan. Dan
sebaliknya ditolak apabila fakta-fakta empiris yang ada tidak dapat mendukung
persyaratan dalam hipotesis yang diajukan.
1. Pengujian Hasil Analis Data
Setelah dilakukan uji nomalitas dan linieritas hasilnya menunjukkan
normal dan linier, kemudian langkah selanjutnya mengadakan uji hipotesis yaitu
dengan analisis regresi melalui korelasi dari pearson. Perhitungannya secara rinci
dapat dilihat pada lampiran 24 halaman 128.
67
Dari hasil perhitungan diperoleh besarnya koefisiensi korelasi antara X dan
Y dengan nilai rxy=0.3311. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai r tabel
dengan N=40 dan db=N-2= 38 dengan taraf signifikansi 5% sebesar 0.312.
Karena rhitung > rtabel atau 0.3311>0.312 maka Ho ditolak dengan kata lain Ha
diterima berarti ada hubungan antara Pemahaman Hak Asasi Manusia (X) dengan
Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia (Y).
Untuk menentukan apakah hubungan itu berarti atau tidak maka perlu
diadakan uji keberartian atau signifikansi terhadap koefisiensi korelasi yang
telah diperoleh dengan menggunakan rumus t. Dari hasil perhitungan diperoleh t
hitung sebesar 2,163 dan dikonsultasikan dengan nilai ttabel pada taraf signifikasi
5% dengan N=40 dan db=N-2= 38 sebesar 2,02. Jadi, dari perhitungan yang
dilakukan maka thitung > ttabel atau 2,163 > 2.02 maka Ho ditolak dengan kata lain
Ha diterima sehingga koefisien korelasi antara X dan Y berarti atau signifikan
(Penghitungan secara rinci dapat dilihat pada lampiran 25 halaman 129).
Persamaan garis regresi antara pemahaman hak asasi manusia (X) dengan
kesadaran akan hak asasi manusia (Y) ialah Y = a+bx dan dari hasil perhitungan
diperoleh Y = 51,8802+0,3454X (Penghitungan dapat dilihat pada lampiran 26
halaman 130). Karena harga b positif, maka hubungan antara pemahaman hak
asasi manusia (X) dengan kesadaran akan hak asasi manusia (Y) adalah positif.
Ini berarti hipotesis ini menyatakan ada hubungan yang positif dan signifikan
antara X dan Y.
2. Penafsiran Pengujian Hipotesis
Langkah selanjutnya setelah melakukan analisis data adalah melakukan
penafsiran pengujian hipotesis untuk semua variabel yang telah dianalisis yaitu
sebagai berikut :
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rxy = 0,3311 dengan sampel 40
siswa dan db=38 pada taraf signifikasi 5 % diperoleh r tabel = 0,312. Selanjutnya
dengan demikian rhitung > r tabel atau 0,3311 > 0,312 sehingga dapat ditafsirkan
ada hubungan antara pemahaman hak asasi manusia (X) dengan kesadaran akan
68
hak asasi manusia (Y) kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran
2009/2010. Untuk uji keberartian koefisiensi korelasi sederhana dengan uji t
diperoleh thitung > ttabel atau 2,163 > 2.02 sehingga hubungan antara pemahaman hak
asasi manusia (X) dan kesadaran akan hak asasi manusia (Y) adalah berarti atau
signifikan.
Persamaan garis regresi linier sederhana diperoleh persamaan Y=a+bx
atau Y=51,8802+0.3454X. Jadi dari persamaan regresi yang didapat
menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu unit atau adanya kenaikan satu angka
pada variabel pemahaman hak asasi manusia (X) maka diikuti kenaikan kesadaran
akan hak asasi manusia (Y) sebesar kemiringan gradien garis regresi yaitu 0.3454.
3. Kesimpulan Pengujian Hipotesis
Setelah dilakukan analisis data dan penafsiran terhadap pengujian hipotesis
selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari pengujian hipotesis tersebut, yaitu
adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman hak asasi manusia
dengan kesadaran akan hak asasi manusia pada siswa kelas VII SMP Negeri 1
Kebakkramat Tahun Ajaran 2009/2010.
D. Pembahasan Hasil Analisis Data
Berdasarkan analisa dan interprestasi hasil analisa data antara variabel
pemahaman hak asasi manusia (X) dengan kesadaran akan hak asasi manusia (Y),
maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
Hipotesis yang berbunyi “Terdapat hubungan yang positif dan signifikan
antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia
siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010”, dinyatakan
diterima. Hal ini disebabkan karena tabelyx rr >1
, yaitu 0,3311 > 0,312, selanjutnya
dengan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,163 > 2,02. Hal tersebut menunjukkan
bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel pemahaman
hak asasi manusia dengan variabel kesadaran akan hak asasi manusia siswa kelas
VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010.
69
Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa
pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia
mempunyai hubungan yang erat. Dimana pemahaman hak asasi manusia menjadi
tolak ukur yang penting dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak asasi
manusia.
Kesadaran akan hak asasi manusia sangat diperlukan untuk menciptakan
keamanan dan ketertiban serta ketentraman bermasyarakat. Kesadaran akan hak
asasi manusia diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang
atau tindakan anarkhi yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia
terutama dalam kehidupan demokrasi sekarang ini yang rentan dengan perbedaan
pola pikir atau cara pandang seseorang terhadap suatu hal. Untuk meningkatkan
kesadaran akan hak asasi manusia, maka diperlukan berbagai upaya yang
berfungsi menumbuhkan kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi
manusia.
Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran
akan hak asasi manusia adalah dengan memaksimalkan berbagai pembahasan
mengenai hak asasi manusia. Bentuk konkritnya adalah dengan menjadikan
masalah hak-hak asasi manusia sebagai bahan kajian dalam suatu mata pelajaran.
Hal ini sejalan dengan pendapat Suparman Marzuki (2005) yang menyatakan
bahwa, “Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan segi-segi kognitif atau
pengetahuan tentang hak-hak asasi yaitu dengan pendekatan kepada pihak yang
berwenang untuk menjadikan masalah hak-hak asasi manusia sebagai bahan kajian
dalam suatu mata pelajaran” (http://www.pusham.uii.ac.id).
Ditambahkan pula oleh pendapat Driyarkara dalam Zaim Elmubarok
(2009: 13) “perlunya keseimbangan antara dimensi kognitif dan afektif dalam
proses pendidikan”. Artinya untuk membentuk manusia seutuhnya tidak cukup
hanya dengan mengembangkan kecerdasan berpikir atau IQ anak melalui dengan
segudang ilmu pengetahuan, melainkan juga harus dibarengi dengan
pengembangan perilaku dan sikap yang mencerminkan pengetahuan serta
pemahaman dari apa yang telah ia pelajari.
70
Kaitannya dengan teori gestalt dari Max Wertheimer, bahwa teori ini
menekankan adanya pemahaman dalam proses pembelajaran. Hal itu terlihat dari
delapan prinsip teori gestalt, dimana salah satunya yakni belajar harus dengan
pemahaman (Dimyati dan Mujono, 1999:10).
Pendekatan Wertheimer bersifat dinamis, berurusan dengan pola-pola utuh
yang ada dalam kesadaran. Dengan demikian pemahaman bukan hanya melibatkan
kebenaran logika melainkan juga persepsi mengenai persoalan sebagai
keseluruhan yang utuh, mengenai cara menggunakan sarana untuk mengarah ke
tujuan pembelajaran (Winfred F. Hill (2009: 136).
Dengan demikian teori gestlat ini menekankan bahwa pemahaman dalam
proses pembelajaran sangat diperlukan untuk dapat mengarah pada tujuan
pembelajaran. Pemahaman yang dimaksud disini bukan pemahaman yang hanya
melibatkan kebenaran logika melainkan persepsi atau pemikiran-pemikiran yang
dikembangkan sehingga dapat mengarah pada tujuan pendidikan yang sebenarnya.
Menurut Soetandjo Wignjosoebroto dalam Sobirin Maulian dan Suparman
Marzuki (2006: 1) yang mengatakan bahwa,”Pendidikan merupakan suatu proses
terprogram untuk mengefektifkan terjadinya perubahan kognitif dan afektif dalam
diri seorang individu, sedemikian rupa sehingga si anak akan dapat berfungsi
dengan baik di dalam masyarakat”. Adapun perubahan (lewat proses pendidikan)
yang dimaksud adalah perubahan yang tersimak dalam wujud bertambahnya
pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta kepekaan seseorang akan hak-
haknya yang asasi dan hak-hak sesama manusia atau sesama warga negara.
Dari pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran
akan hak asasi manusia yang dimiliki seseorang berkaitan dengan seberapa besar
pemahaman hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang tersebut. Sehingga,
semakin peserta didik tahu dan paham mengenai hak asasi manusia maka semakin
tinggi tingkat kesadaran akan hak asasi manusianya.
Dengan demikian, tinggi rendahnya pemahaman hak asasi manusia yang
dimiliki seseorang berhubungan dengan tinggi rendahnya kesadaran akan hak asasi
manusia orang tersebut. Semakin tinggi pemahaman yang dimiliki tentang hak
asasi manusia maka akan meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusianya.
71
71
BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai hubungan antara
pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia siswa
kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010 diperoleh
kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara
pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia siswa
kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010.
Adanya kesimpulan tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang
selanjutnya diperoleh rxy sebesar 0.331, dimana hasil ini menunjukkan rxy lebih
besar dari rtabel atau tabelyx rr >1
yaitu 0.331 > 0.312 pada taraf signifikasi sebesar
5%. Besaranya hubungan menunjukkan keterangan bahwa variabel pemahaman
hak asasi manusia mempunyai hubungan yang positif atau kuat terhadap variabel
kesadaran akan hak asasi manusia. Sedangkan signifikansi atau keberartian
hubungan kedua variabel dibuktikan dengan harga thitung lebih besar dari ttabel atau
thitung > ttabel yaitu 2.163 > 2.02. Selanjutnya naik turunnya atau besar kecilnya
kesadaran akan hak asasi manusia siswa dapat diprediksi melalui persamaan
regresi Y=51.8802+0.3454X.
B. Implikasi
Berdasarkan landasan teori serta kesimpulan penelitian dapat disampaikan
implikasi sebagai berikut:
1. Implikasi Teoritis
Dengan adanya hubungan tersebut, maka implikasi teoritisnya adalah
semakin tinggi pemahaman hak asasi manusia yang dimiliki seorang siswa berarti
semakin tinggi kesadaran hak asasi manusianya jika dibanding dengan siswa yang
kurang memiliki pemahaman hak asasi manusia.
72
2. Implikasi Praktis
Melihat dari penelitian yang telah dilakukan, ternyata pemahaman hak
asasi manusia mempunyai peranan dalam menumbuhkan kesadaran akan hak asasi
manusia. Maka diharapkan guru, orang tua, dan lingkungan sebagai unsur terkait
untuk menumbuhkan kesadaran akan hak asasi manusia dapat berperan aktif.
C. Saran
Sesuai dengan hasil kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan diatas,
maka dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran penulis menyampaikan
saran sebagai berikut :
1. Bagi Siswa
Siswa hendaknya dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar
mengajar sehingga memiliki pemahaman hak asasi manusia yang baik karena
dengan adanya pemahaman tersebut diharapkan siswa dapat mempunyai
kesadaran akan hak asasi manusia yang tinggi.
2. Bagi Guru
Setiap pendidik atau guru hendaknya lebih memaksimalkan kegiatan
belajar mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman sehingga tidak hanya
fokus pada hafalan serta dapat menjadi motivator bagi siswa dalam belajar untuk
dapat meningkatkan minat belajar siswa supaya pemahaman khususnya
pemahaman hak asasi manusia siswa lebih meningkat sehingga mampu
menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kesadaran akan hak asasi
manusia yang lebih baik.
3. Bagi Sekolah
Lingkungan sekolah memberikan nilai yang besar bagi siswa dalam
memperoleh pengetahuan. Oleh sebab itu disarankan kepada pihak sekolah untuk
meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan hendaknya meningkatkan
kedisiplinan sekolah.
73
DAFTAR PUSTAKA
Abu Achmadi & Cholid Narbuko. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta
. 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta Alik Ibe. 2009. Pemahaman Hak Asasi Manusia di Indonesia (Understanding of
Human Right in Indonesian). http://alikibe.blogspot.com. Diakses tanggal 25 Maret 2010 jam14.30 WIB.
Anja Mihr. 2006. ”Minority Right and Human Right”. The International Journal of
Human Right. http// www. Jsse.org. com. Diakses tanggal 3 September 2010 jam 13:00 WIB.
Anonim. 2007. “Stop Bullying di Kalangan Pelajar”. Kabar Indonesia 3 Juni
2007.http://www.kabarindonesia.com. Diakses Tanggal 28 Maret 2010 jam 15.35 WIB
A.W. Widjaja . 1985. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Jakarta: CV. Era Swasta
. 1997. Komunikasi. Jakarta: Bima Aksara
Benni Setiawan. 2010. Pentingnya Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia. http://bataviase.co.id/detailberita.html. Diakses tanggal 23 Maret 2010 jam 15.45 WIB
Bimo Walgito. 1997. Psikologi Sosial Suatu Pengantar. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
Dasim Budimansyah. 2002. Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio. Bandung: PT Gresindo
Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi. 2008. PKn dan Masyarakat Multikultural. Prodi Pkn: UPI
Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan SD-SMP-SMA-SMK.
Diena Haryana. 2007. Bullying Bikin Anak Depresi dan Bunuh Diri. http://run18.multiply.com/reviews/item/3 . Diakses tanggal 25 Maret 2010 jam 14:15 WIB.
Dimyati dan Mudjiono. 1999. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta
74
Effendi. 2005. Pembelajaran Hak Asasi Manusia. http://www.pendidikan-diy.go.id. Diakses tanggal 11 Mei 2010 jam 14.10 WIB
Ernawati Agustiya. 2006. Hubungan Antara Sikap Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dengan Kesadaran Bergotong royong dalam Pembangunan Desa di Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Surakarta: UNS
Gerungan. 1998. Psikologi Sosial. Bandung: PT Eresco
Gunawan Setiardja. 1993. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI)
H.A Kosasih Djahiri. 2008. Esensi Pendidikan Nilai Moral dan PKN di Era Globalisme http://gurupkn.wordpress.com/2008/05/13/esensi-pendidikan-nilai-moral-dan-pkn-di-era-globalisme/). Diakses tanggal 10 Maret 2010 jam 16:15 WIB
Hanna Meita. 2009. Stop Bullying, Stop Teror di Sekolah. http://www.riliskan.com. Diakses tanggal 25 Maret 2010 jam 14:25 WIB.
Haryono. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press
Hassan Suryono. 2005. Statistik Pedoman, Teori dan Aplikasi. Surakarta: UNS Press
Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar. 2003. Pengantar Statistika. Jakarta: Bumi Aksara
Krisna Harahap. 2000. Hak Asasi Manusia dan Upaya Penegakannya di Indonesia. Bandung: PT. Grafitri Budi Utami
Mansyur Fakih. 2003. Ciri Pokok Hakekat Hak Asasi Manusia. http://rafqiachmat.blogspot.com. Diakses tanggal 25 Maret 2010 jam 14:00 WIB
Nils Rosemann. 2006. “The New debate on Turtore a Challenge For Human Right”.
The International Journal of Human Right. http// www. Jsse.org. com. Diakses tanggal 3 September 2010 jam 14.30 WIB.
Nurul Aini. 2008. Hubungan Antara Pemahaman PKn Dengan Kesadaran Akan Hak
dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Pada Siswa Kelas XI Batik Surakarta. Surakarta: UNS
Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi: Lampiran Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan
Poerwadarminto. 1997. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Riduwan. 2003. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta
75
Saifuddin Azwar. 1996. Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
. 2002. Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sobirin Maulian dan Suparman Marzali. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan dan
Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: UII Press
Sri Wahyuni dan Syaifullah. 2008. Ilmu Kewarganegaraan. (civics). Lab. Pkn: UPI
Sudjana. 2001. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi Bagi Para Peneliti. Bandung: PT Tarsito Bandung.
Suhaenah Suparno. 2000. Membangun Kompetensi Belajar. Jakarta: Depdiknas Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta :
Rineka Cipta . 2006. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
Rineka Cipta Sumadi Suryabrata. 1998. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada Suparman Marzuki. 2005. Perkembangan dan Kesadaran Hak Asasi Manusia di
Indonesia. http://www.pusham.uii.ac.id. Diakses tanggal 2 Mei 2010 jam 13.20 WIB
Syahrial Syarbaini, dkk. 2006. Membangun Karakter Kewarganegaraan.
Yogyakarta: Graha Ilmu. Wahyudi. 2002. ” Tingkatan Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pembelajaran”.
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun ke-8, Nomor 036: 388-401. Wijianto dan Siti Aminah. 2004. Kewarganegaraan (Citizenship). Jakarta: Piranti
Darma Kalokatama Winarno Surakhmad. 1998. Pengantar Ilmiah Dasar Metoda Teknik. Bandung:
Tarsito Winfred. F. Hill. 2009. Theories of Learning Teori-Teori Pembelajaran Konsepsi,
Komparasi dan Signifikansi. Bandung: Nusa Media
Zaim Elmubarok. 2009. Membumikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta
76
76
76
DAFTAR SAMPEL
NO NAMA
1 Anggit Caroko 2 Aristiovani Azis M 3 Bayu Pradaba 4 Desy Kartika Dewi 5 Marita Mharani Putri 6 Muhammad Fajar R.H 7 Nur Intan Cinatur 8 Yesy Wulandari 9 Andika Bayu S.B 10 Dyah Ajeng Marlintang 11 Guntur Purnomo 12 Laily Dyah W 13 Putri Dian Utari 14 Rini Setyaningsih 15 Rizka Alfian Arditya 16 Ayu Fitriani N 17 Shinta R.D 18 Yanuar Ardi 19 Yola Devita A.K 20 Ahmad Aziz Asyari
NO NAMA 21 Annisa M.H 22 Fajar Abdullah 23 Friska Diana S 24 Lutfi Firdaus M 25 Musliawan S.A 26 Ninda Laily 27 Rizky Dwi S 28 Romadhon Edy P 29 Viky Arta S 30 Yosiya Sukma W.S 31 Andi Rustanto 32 Dicky Vega P 33 Miftakhul Fauziyah 34 Putri Nadhifah P 35 Rini Setyowati 36 Rizky Septabrianti 37 Rachmani L.S 38 Sarah Senjang R 39 Tofik Ariyanto 40 Zulfikar Muhammad D
Lampiran 1
77
DAFTAR SISWA TRY OUT
NO NAMA 1 Aan Bagus H 2 Afifah Fauziyah 3 Agus Himawan 4 Andi Rustanto 5 Bagas Bintang 6 Bekti Mardiastuti 7 Desy Ambarsari 8 Diah Kustianingsih 9 Eko Huda Multi 10 Henggar Nossy G 11 Indras Zulfa Laila 12 Khafidz Anshori Y 13 Kukuh Anang Dwi L 14 Launa Ayu F 15 Nisma Febriyatni 16 Tansia Afrilia W 17 Alifah Inas Apriliana 18 Annisa Khonifah 19 Annisa Marliana 20 Armi Avrianti 21 Derika Ikhsan N.R 22 Eka D.A 23 Firdha N.S.R 24 Greti Regina M 25 Hila Ayu I 26 Nia Ferliana 27 Novita Ika D 28 Octaviana Ika S 29 Ratriningsih W.K.A 30 Shinta Wardani
Lampiran 2
78
KISI-KISI UJI COBA
TES PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
Variabel Definisi
Konseptual
Definisi
Operasional Indikator K 1 K 2 K 3
Pemaha
man Hak
Asasi
Manusia
Menampilkan
sikap positif
terhadap
perlindungan
dan penegakan
hak asasi
manusia
(HAM)
1. Menguraikan
hakikat hokum
dan
kelembagaan
hak asasi
manusia
2.Mendeskripsi
kan kasus
pelanggaran dan
upaya
penegakan hak
asasi manusia
1. Menjelaskan
pengertian hak
asasi manusia
2. Menyebutkan
dasar hukum
penegakan hak
asasi manusia
3. Menyebutkan
lembaga-lembaga
perlindungan hak
asasi manusia
4. Menjelaskan
latar belakang
lahirnya hak assai
manusia
1. Menganalisis
kasus-kasus
pelanggaran hak
asasi manusia
2.Mengemukakan
cara-cara
penanganan
pelanggaran hak
asasi manusia
1, 8, 13
5, 10, 30
2, 7, 21
28
23,
4,
9, 12,
20, 25
3, 14
6, 11,
15, 16,
17, 24,
27, 29
18,19
26, 22
Lampiran 3
79
LEMBAR UJI COBA
TES PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
Nama :
Kelas :
Nomor :
A. Petunjuk cara pengisian:
• Isilah identitas anda terlebih dahulu.
• Bacalah pertanyaan dan pilihlah salah satu jawaban yang paling anda anggap
benar dengan cara memberikan tanda silang (X) sesuai dengan pilihan
jawaban
• Selamat mengerjakan.
B. Butir-butir soal
1. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak...
a. Yang melekat pada diri manusia sebagai pemberian negara
b. Yang dimiliki manusia dan dapat dialihkan kepada manusia lainnya
c. Yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan YME
d. Yang dimiliki manusia dan dapat ditunda pelaksanaannya
2. Berikut ini merupakan lembaga perlindungan HAM di Indonesia kecuali..
a. KOMNAS HAM
b. IDI
c. KONTRAS
d. Pengadilan HAM Nasional
3. Dalam UU No.39 Tahun 1999 Pelindungan dan penegakan HAM merupakan
wujud penghormatan terhadap…
a. Harkat dan martabat manusia
b. Harkat dan martabat pemimpin suatu bangsa
c. Harkat dan martabat negara
d. Harkat dan martabat masyarakat elite
Lampiran 4
80
4. Cara yang tepat menangani kasus pelanggaran HAM adalah sebagai berikut,
kecuali…
a. Pembentukan lembaga perlindungan HAM
b. Pemberian sanksi yang tegas
c. Peningkatan gaji anggota KOMNAS HAM
d. Penyuluhan pada masyarakat tentang HAM
5. UU yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia terdapat dalam....
a. UU No.22 Tahun 1999
b. UU No.25 Tahun 1999
c. UU No.39 Tahun 1999
d. UU No.20 Tahun 2003
6. Dalam menjalankan fungsinya, KOMNAS HAM berperan…
a. Membuat perundangan-undangan mengenai HAM
b. Mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM
c. Memberi penyuluhan mengenai HAM kepada masyarakat luas
d. Mecari-cari kesalahan pmerintah dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM
7. Untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi manusia maka dibentuk…
a. KOMNAS HAM
b. UNHCR
c. WHO
d. UNESCO
8. Hak kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul diatur dalam pasal…
a. 27
b. 28
c. 29
d. 30
9. Hak asasi manusia bersifat…
a. Terbatas
b. Luas tanpa batas aturan
c. Sempit
d. Universal
81
10. UU No.26 Tahun 2000 mengatur tentang…
a. Pengadilan HAM
b. Hak Asasi Manusia
c. Komnas HAM
d. Perempuan dalan hukum
11. Latar belakang lahirnya perundang-undangan nasional HAM adalah…
a. Meningkatkan derajat pemimpin suatu bangsa
b. Meningkatkan citra bangsa dimata dunia
c. Mengembangkan HAM secara individualis
d. Melaksanakan amanat Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
manusia
12. Hak mendirikan, menjadi anggota dan simpatisan partai politik merupakan
bagian dari…
a. hak asasi ekonomi
b. hak asasi politik
c. hak asasi social budaya
d. hak mendapat prosedur hukum yang benar
13. Dalam pasal 31 UUD 1945 mengatur kemerdekaan…
a. Mendapatkan pendidikan
b. Berserikat dan berkumpul
c. Memeluk agama
d. Mengeluarkan pendapat
14. Yang dianggap sebagai piagam ham di Indonesia adalah…
a. Bill of Right
b. Pembukaan UUD 1945
c. Magna Charta
d. The Four Fredom
15. Pembatasan berpendapat seseorang dapat menyebabkan terjadinya…
a. Aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan dengan baik
b. Musyawarah mufakat
c. Keadilan social
82
d. Keamanan dan pertahanan nasional
16. Paham chauvinisme mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia
berupa…
a. Pelanggaran untuk memeluk agama tertentu
b. Penghapusan komunitas agama tertentu dalam suatu negara
c. Pelanggaran dan penghinaan terhadap pemeluk agama lain.
d. Penghinaan dan penyerangan terhadap bangsa -bangsa lainnya
17. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekolah
adalah…
a. Pemberian PR setiap hari pada siswa
b. Pemberian kredit point bagi siswa yang terbukti membolos
c. Guru menampar siswa karena tidak dapat menjawab pertanyaannya
d. Mengeluarkan siswa yang terbukti melakukan pelanggaran berat di
lingkungan sekolah
18. Tindakan yang seharusnya dilakukan apabila terdapat pencuri yang ditangkap
adalah…
a. Meminta hasil curian
b. Mengadilinya dengan menyerahkan pada massa
c. Menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang
d. Menyerahkan kepada masyarakat setempat
19. Sikap kita terhadap upaya penegakan HAM adalah sebagai berkut, kecuali….
a. Mendukung
b. Acuh saja
c. Ikut mensosialisasikan
d. Memasyarakatkan
20. Hak kemerdekaan bagi setiap bangsa diatur dalam pembukaan UUD 1945
alinea…
a. I
b. II
c. III
d. IV
83
21. Dengan dibentuknya KOMNAS HAM diharapkan dapat menekan kasus
pelanggaran..…
a. Tindak korupsi
b. Hak Asasi Manusia
c. Pencurian
d. Penipuan
22. Demo menentang PP No.37 Tahun 2006 tentang tunjangan bagi anggota DPRD
merupakan wujud pelaksanaan…
a. Hak asasi ekonomi
b. Hak asasi politik
c. Hak asasi social budaya
d. hak mendapat prosedur hokum yang benar
23. Dibawah ini adalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia kecuali…
a. Kasus Tanjung Priok
b. Kasus TRI SAKTI
c. Kasus Poso
d. Kasus Anggodo
24. Membatasi kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan bentuk
pelanggaran hak asasi manusia di bidang…
a. Hak asasi pribadi (personal right)
b. Hak asasi ekonomi
c. Hak asasi social budaya
d. Hak mendapat prosedur hokum yang benar
25. Dalam persidangan pelaku kejahatan berhak dibela dan di dampingi pengacara.
Ini merupakan pencerminan pelaksanaan…
a. Hak asasi ekonomi
b. Hak asasi politik
c. Hak asasi social budaya
d. Hak mendapatkan persamaan hukum dan pemerintahan
26. Dalam menyampaikan pendapat (demo), para peserta dilarang…
a. Membawa makanan dan minuman
84
b. Membuat Pamflet
c. Berpidato
d. Membawa senjata tajam
27. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan masih adanya
keterbatasan pemahaman tentang…
a. Perundang-undangan
b. Hak asasi manusia
c. Politik
d. Sosial dan budaya
28. Dibawah ini sejarah munculnya HAM, kecuali…
a. Magna Charta tahun 1215
b. Declaration of Independen tahun 1776
c. Bill of Roght tahun 1689
d. Konferensi Asia-Afrika
29. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia adalah sebagai berikut
kecuali…
a. Peningkatan berbagai pembahasan mengenai hak asasi manusia
b. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum
c. Rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia di kalangan masyarakat
d. Adanya keterbatasan pemahaman tentang hak asasi manusia
30. Pengakuan Hak Asasi Manusia tercantum dalam…
a. Tap MPR No.IV/MPR/1999
b. Tap MPR No.III/MPR/2000
c. Tap MPR No.XVIII/MPR/1998
d. Tap MPR No.XVII/MPR/1998
85
KUNCI JAWABAN UJI COBA TES
PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
1 C 11 D 21 D
2 B 12 B 22 B
3 A 13 A 23 D
4 C 14 B 24 A
5 C 15 A 25 D
6 C 16 D 26 D
7 A 17 C 27 B
8 B 18 C 28 D
9 D 19 B 29 A
10 B 20 A 30 D
86
Lampiran 5
87
88
KISI-KISI PENELITIAN
TES PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
Variabel Definisi
Konseptual
Definisi
Operasional Indikator K 1 K 2 K 3
Pemaha
man Hak
Asasi
Manusia
Menampilkan
sikap positif
terhadap
perlindungan
dan penegakan
hak asasi
manusia
(HAM)
1. Menguraikan
hakikat hokum
dan
kelembagaan
hak asasi
manusia
2.Mendeskripsi
kan kasus
pelanggaran dan
upaya
penegakan hak
asasi manusia
1. Menjelaskan
pengertian hak
asasi manusia
2. Menyebutkan
dasar hukum
penegakan hak
asasi manusia
3. Menyebutkan
lembaga-lembaga
perlindungan hak
asasi manusia
4. Menjelaskan
latar belakang
lahirnya hak assai
manusia
1. Menganalisis
kasus-kasus
pelanggaran hak
asasi manusia
2.Mengemukakan
cara-cara
penanganan
pelanggaran hak
asasi manusia
1, 8, 13
5, 10,
30
2, 7, 21
28
23,
4,
9, 12,
20, 25
3, 14
6, 11,
15, 16,
17, 24,
27, 29
18,19
26, 22
Lampiran 6
89
LEMBAR SOAL PENELITIAN TES
PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
Nama :
Kelas :
Nomor :
A. Petunjuk cara pengisian:
• Isilah identitas anda terlebih dahulu.
• Bacalah pertanyaan dan pilihlah salah satu jawaban yang paling anda anggap
benar dengan cara memberikan tanda silang (X) sesuai dengan pilihan
jawaban
• Selamat mengerjakan.
B. Butir-butir soal
1. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak...
a. Yang melekat pada diri manusia sebagai pemberian negara
b. Yang dimiliki manusia dan dapat dialihkan kepada manusia lainnya
c. Yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan YME
d. Yang dimiliki manusia dan dapat ditunda pelaksanaannya
2. Berikut ini merupakan lembaga perlindungan HAM di Indonesia kecuali..
a. KOMNAS HAM
b. IDI
c. KONTRAS
d. Pengadilan HAM Nasional
3. Dalam UU No.39 Tahun 1999 Pelindungan dan penegakan HAM merupakan
wujud penghormatan terhadap…
a. Harkat dan martabat manusia
b. Harkat dan martabat pemimpin suatu bangsa
c. Harkat dan martabat negara
d. Harkat dan martabat masyarakat elite
4. Cara yang tepat menangani kasus pelanggaran HAM adalah sebagai berikut,
kecuali…
Lampiran 7
90
a. Pembentukan lembaga perlindungan HAM
b. Pemberian sanksi yang tegas
c. Peningkatan gaji anggota KOMNAS HAM
d. Penyuluhan pada masyarakat tentang HAM
5. UU yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia terdapat dalam…
a. UU No.22 Tahun 1999
b. UU No.25 Tahun 1999
c. UU No.39 Tahun 1999
d. UU No.20 Tahun 2003
6. Dalam menjalankan fungsinya, KOMNAS HAM berperan…
a. Membuat perundangan-undangan mengenai HAM
b. Mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM
c. Memberi penyuluhan mengenai HAM kepada masyarakat luas
d. Mecari-cari kesalahan pmerintah dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM
7. Untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi manusia maka dibentuk…
a. KOMNAS HAM
b. UNHCR
c. WHO
d. UNESCO
8. Hak kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul diatur dalam pasal…
a. 27
b. 28
c. 29
d. 30
9. Hak asasi manusia bersifat…
a. Terbatas
b. Luas tanpa batas aturan
c. Sempit
d. Universal
10. Latar belakang lahirnya perundang-undangan nasional HAM adalah…
91
a. Meningkatkan derajat pemimpin suatu bangsa
b. Meningkatkan citra bangsa dimata dunia
c. Mengembangkan HAM secara individualis
d. Melaksanakan amanat Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
manusia
11. UU No.26 Tahun 2000 mengatur tentang…
a. Pengadilan HAM
b. Hak Asasi Manusia
c. Komnas HAM
d. Perempuan dalan hukum
12. Dalam pasal 31 UUD 1945 mengatur kemerdekaan…
a. Mendapatkan pendidikan
b. Berserikat dan berkumpaul
c. Memeluk agama
d. Mengeluarkan pendapat
13. Yang dianggap sebagai piagam ham di Indonesia adalah…
a. Bill of Right
b. Pembukaan UUD 1945
c. Magna Charta
d. The Four Fredom
14. Pembatasan berpendapat seseorang dapat menyebabkan terjadinya…
a. Aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan dengan baik
b. Musyawarah mufakat
c. Keadilan social
d. Keamanan dan pertahanan nasional
15. Paham chauvinisme mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia
berupa…
a. Pelanggaran untuk memeluk agama tertentu
b. Penghapusan komunitas agama tertentu dalam suatu negara
92
c. Penghinaan terhadap umat beragama lainnya
d. Penghinaan dan penyerangan terhadap bangsa -bangsa lainnya
16. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekolah
adalah…
a. Pemberian PR setiap hari pada siswa
b. Pemberian kredit point bagi siswa yang terbukti membolos
c. Guru menampar siswa karena tidak dapat menjawab pertanyaannya
d. Mengeluarkan siswa yang terbukti melakukan pelanggaran berat di
lingkungan sekolah
17. Tindakan yang seharusnya dilakukan apabila terdapat pencuri yang ditangkap
adalah…
a. Meminta hasil curian
b. Mengadilinya dengan menyerahkan pada massa
c. Menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang
d. Menyerahkan kepada masyarakat setempat
18. Sikap kita terhadap upaya penegakan HAM adalah kecuali….
a. Mendukung
b. Acuh saja
c. Ikut mensosialisasikan
d. Memasyarakatkan
19. Hak kemerdekaan bagi setiap bangsa diatur dalam pembukaan UUD 1945
alinea…
a. I
b. II
c. III
d. IV
20. Dalam menyampaikan pendapat (demo), para peserta dilarang…
a. Membawa makanan dan minuman
b. Membuat Pamflet
c. Berpidato
d. Membawa senjata tajam
93
21. Dibawah ini adalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia kecuali…
a. Kasus Tanjung Priok
b. Kasus TRI SAKTI
c. Kasus Poso
d. Kasus Anggodo
22. Membatasi kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan bentuk
pelanggaran hak asasi manusia di bidang…
a. Hak asasi pribadi (personal right)
b. Hak asasi ekonomi
c. Hak asasi social budaya
d. Hak mendapat prosedur hokum yang benar
23. Dalam persidangan pelaku kejahatan berhak dibela dan di dampingi pengacara.
Ini merupakan pencerminan pelaksanaan…
a. Hak asasi ekonomi
b. Hak asasi politik
c. Hak asasi social budaya
d. Hak mendapatkan persamaan hukum dan pemerintahan
24. Dengan dibentuknya Lembaga KOMNAS diharapkan dapat menekan kasus
pelanggaran…
a. Tindak korupsi
b. Hak Asasi Manusia
c. Pencurian
d. Penipuan
25. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan masih adanya
keterbatasan pemahaman tentang…
a. Perundang-undangan
b. Hak asasi manusia
c. Politik
d. Sosial dan budaya
26. Dibawah ini sejarah munculnya HAM, kecuali…
a. Magna Charta tahun 1215
b. Declaration of Independen tahun 1776
94
c. Bill of Roght tahun 1689
d. Konferensi Asia-Afrika
27. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia adalah sebagai berikut
kecuali…
a. Peningkatan berbagai pembahasan mengnai hak asasi manusia
b. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum
c. Rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia di kalangan masyarakat
d. Adanya keterbatasan pemahaman tentang hak asasi manusia
28. Pengakuan Hak Asasi Manusia tercantum dalam…
a. Tap MPR No.IV/MPR/1999 c. Tap MPR No.XVIII/MPR/1998
b. Tap MPR No.III/MPR/2000 d. Tap MPR No.XVII/MPR/1998
95
KUNCI JAWABAN
1. C
2. B
3. A
4. C
5. C
6. C
7. A
8. B
9. D
10. D
11. B
12. A
13. B
14. A
15. A
16. C
17. C
18. B
19. A
20. D
21. D
22. A
23. D
24. D
25. B
26. D
27. A
28. D
96
96
Contoh Perhitungan Uji Validitas Tes
Item No. 1
Diketahui:
25=ΣX 252 =ΣX 4824=ΣXY
754=ΣY 193982 =ΣY 30=Ν
=PM N
XΣ
N
XP
Σ=
=30
25 =
30
25
= 833,0 = 833,0
Y
XM t Σ
Σ= Pq −= 1 928.3=tS
=754
25 = 833,01−
= 033,0 = 167,0
Rumus yang digunakan untuk uji validitas tes yaitu Korelasi Point Biserial sebagai
berikut:
rpbis = q
p
S
MM
t
tp −
rpbis = 167.0
833.0
928.3
033.0833.0 −
rpbis = 988.4928.3
800.0
rpbis = 233.22036.0 ×
rpbis = 0.455
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai 455.0=pbisr . Hasil tersebut
kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada tingkat signifikasi 5% dengan N=30
dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,361. Karena r hitung > r tabel atau 0,455 > 0,361
maka item soal tersebut Valid .
Lampiran 8
97
Contoh Perhitungan Uji Reliabilitas Tes
Tabel Kerja Uji Reliabilitas
No. X Y X2 Y2 X.Y
1. 15 14 225 196 210
2. 14 15 196 225 210
3. 14 15 196 225 210
4. 13 15 169 225 195
5. 14 14 196 196 196
6. 13 15 169 225 195
7. 14 14 196 196 196
8. 15 13 225 169 195
9. 14 14 196 196 196
10. 14 14 196 196 196
11. 4 14 196 196 196
12. 14 14 196 196 196
13. 14 14 196 196 196
14. 14 13 196 169 182
5. 14 13 196 169 182
16. 13 14 169 196 182
17. 13 14 169 196 182
18. 13 14 169 196 182
19. 13 13 169 169 169
20. 13 12 169 144 156
21. 10 13 100 169 130
22. 12 11 144 121 132
23. 12 11 144 121 132
24. 11 10 121 100 110
25. 9 11 81 121 99
26. 9 11 81 121 99
27. 8 10 64 100 80
Lampiran 9
98
28. 11 7 121 49 77
29. 7 11 49 21 77
30. 11 6 121 36 66
N=30 ∑X=375 ∑Y=379 ∑X2=4815 ∑Y2=4935 ∑XY=4824
Untuk menguji reliabilitas tes digunakan rumus:
(1) Rumus Belahan Dua
r xy = ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑−−
−
})(}{)({
))((2222 YYNXXN
YXXYN
r xy = { }{ }22 )379(4935.30)375(4815.30
)379)(375(4824.30
−−
−
r xy = { }{ }143641148050140625144450
142125144720
−−−
r( )( )44093825
2595=xy
r16864425
2595=xy
r012,4106
2595=xy
r 632,0=xy
(2) Dilanjutkan dengan Formula Sperman-Brown:
r11 =
+
×
212
1
212
1
1
2
r
r
r11 = ( )632,01
632,02
+×
r11 = 632,1
264,1
r11 = 775,0
99
Dari hasil perhitungan diperoleh 775,011 =r . Hasil tersebut
kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada tingkat signifikasi 5%
dengan N=30 dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,361. Karena r hitung > r
tabel atau 0,775 > 0,361 maka item soal tersebut mempunyai tingkat
reliabilitas Tinggi .
100
Contoh Perhitungan Daya Beda
Item No. 1
Diketahui:
iTn =14 TN =15
iRn =11 RN =15
Untuk menghitung Formulasi daya diskriminasi item sebagai berikut:
R
iR
T
iT
N
n
N
nd −=
15
11
15
14 −=d
15
3=d
200,0=d
Dari hasil perhitungan diperoleh d = 0,200. Maka soal tersebut dapat dikatakan
mempunyai indeks daya diskriminasi Cukup.
Lampiran 10
101
Contoh Perhitungan Indeks Kesukaran
Item No. 1
Diketahui:
25=in
30=N
Untuk menentukan derajat kesukaran digunakan rumus:
N
nP i=
30
25=P
833.0=P
Dari hasil perhitungan diperoleh harga P = 0.833. Maka soal tersebut dapat
dikatakan mempunyai indeks kesukaran Mudah.
Lampiran 11
102
KISI-KISI UJI COBA
ANGKET KESADARAN AKAN HAK ASASI MANUSIA
Variab
el
Definisi
Konseptual
Definisi
Operasional/Indikator
Butir soal
+ -
Kesada
ran
akan
hak
asasi
manusi
a
keadaan sadar
seseorang akan
hak dasar serta
kewajiban yang
dimilikinya
sebagai kodrat
dan anugerah
dari Tuhan
Yang Maha Esa
yang wajib
untuk
dilindungi dan
dihargai oleh
negara, hukum,
pemerintah dan
setiap orang
demi
kehormatan dan
perlindungan
harkat dan
martabat
manusia.
1. Kemampuan
memiliki kepekaan
terhadap hak-hak
asasinya
2. kesanggupan
menghargai dan
menghormati hak
sesama manusia
3. Dorongan untuk
berpartisipasi dalam
perlindungan,
penegakan dan
pemajuan HAM
4. Kemampuan
bersikap dan
berfikir positif
terhadap upaya
perlindungan dan
penegakan hak asasi
manusia
4, 10
1, 3, 7, 8
18, 19, 23
12, 13, 25
5, 17, 24
2, 6, 11, 20
22
9, 16
14, 15, 21
Lampiran 12
103
LEMBAR UJI COBA
ANGKET KESADARAN AKAN HAK ASASI MANUSIA
Nama :
Kelas :
No :
Petunjuk cara pengisian:
• Isilah identitas anda terlebih dahulu.
• Bacalah pertanyaan dan pilihlah salah satu jawaban yang paling anda anggap
benar dengan cara memberikan tanda contreng (√) sesuai dengan pilihan
• Keterangan: SS (sangat setuju), S (Setuju) TS (tidak setuju), STS (sangat
tidak setuju)
• Selamat mengerjakan.
No PERNYATAAN SS S TS STS
1. Setiap peserta rapat dapat mengemukakan
pendapat, ide dan gagasan.
2. Saya akan melarang teman saya untuk
mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, apabila
saya tidak suka terhadap teman saya tersebut.
3. Saya akan memberi kesempatan pemeluk agama
lain untuk menjalankan ibadahnya
4. Saya akan menggunakan hak pilih saya dalam
pemilihan ketua OSIS
5. Saya membatasi diri untuk bergaul dengan
pemeluk agama lain karena saya tidak menyukai
perbedaan
6. Saya akan memaksa teman saya untuk mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler yang sama dengan saya.
7. Saya akan menghargai pendapat orang lain
Lampiran 13
104
meskipun tidak sesuai dengan pendapat saya
8. Saya akan menghormati dan menghargai
pengemis dan pemulung yang saya jumpai
9. Saya bersikap tidak peduli, jika saya melihat
tindak pelanggaran HAM.
10. Saya akan memperjuangkan hak-hak yang saya
miliki dengan penuh tanggung jawab
11. Ana-anak di daerah pedalaman tidak perlu
mendapatkan pendidikan
12. Penganiayaan yang dilakukan masyarakat pada
pencuri adalah tindakan yang salah
13. Dalam persidangan, pelaku kejahatan berhak
untuk dibela dan didampingi pengacara
14. Pembentukan lembaga perlindungan HAM yang
dilakukan pemerintah adalah tindakan yang tepat
15. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa
lampau tidak perlu di usut/ di selidiki kembali
16. Saya tidak akan mengkritik keputusan OSIS,
meskipun keputusan itu merugikan kepentingan
umum
17. Jika saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS,
saya akan memaksa teman-teman saya untuk
memilih saya
18. Setiap orang harus mendukung dan turut serta
dalam upaya penegakan HAM
19 Masyarakat yang buta huruf tidak perlu
mengikuti pemilihan umum presiden
20. Kita dapat berbuat semena-ena pada pengemis
dan gelandangan
21 Pelaku kejahatan sebaiknya diancam dan dipaksa
105
dengan kekerasan agar mengakui kesalahannya
22 Saya akan marah dan membenci setiap orang
yang tidak sependapat dengan saya
23 Saya akan menerima hasil keputusan rapat,
meskipun tidak sesuai dengan aspirasi saya.
24 Perempuan yang hamil diluar pernikahan dapat
melakukan tindakan aborsi (pengguguran
kandungan)
25 Setiap orang baik kaya maupun miskin bebas
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi
106
KUNCI JAWABAN ANGKET
KESADARAN AKAN HAK ASASI MANUSIA
1. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
2. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
3. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
4. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
5. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
6. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
7. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
8. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
9. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
10. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
11. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
12. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
13. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
14. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
15. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
16. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
17. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
18. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
19. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
20. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
21. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
22. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
23. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
24. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
25. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
107
Lampiran 14
108
109
KISI-KISI PENELITIAN
ANGKET KESADARAN AKAN HAK ASASI MANUSIA
Variabel Definisi
Konseptual
Definisi
Operasional/Indikator
Butir soal
+ -
Kesadara
n hak
asasi
manusia
keadaan sadar
seseorang akan
hak dasar serta
kewajiban yang
dimilikinya
sebagai kodrat
dan anugerah
dari Tuhan
Yang Maha Esa
yang wajib
untuk
dilindungi dan
dihargai oleh
negara, hukum,
pemerintah dan
setiap orang
demi
kehormatan dan
perlindungan
harkat dan
martabat
manusia.
1. Kemampuan
memiliki kepekaan
terhadap hak-hak
asasinya
2. kesanggupan
menghargai dan
menghormati hak
sesama manusia
3. Dorongan untuk
berpartisipasi dalam
perlindungan,
penegakan dan
pemajuan HAM
4. Kemampuan
bersikap dan
berfikir positif
terhadap upaya
perlindungan dan
penegakan hak asasi
manusia
4, 10
1, 3, 7, 8
17, 18, 22
12, 13, 24
5, 12
2, 6, 11, 19, 21, 23
9, 16
14, 15, 20
Lampiran 15
110
LEMBAR PENELITIAN
ANGKET KESADARAN AKAN HAK ASASI MANUSIA
Nama :
Kelas :
No :
Petunjuk cara pengisian:
• Isilah identitas anda terlebih dahulu.
• Bacalah pertanyaan dan pilihlah salah satu jawaban yang paling anda anggap
benar dengan cara memberikan tanda contreng (√) sesuai dengan pilihan
• Keterangan: SS (sangat setuju), S (Setuju),TS (tidak setuju), STS (sangat
tidak setuju)
• Selamat mengerjakan.
PERNYATAAN SS S R TS STS
1. Setiap peserta rapat dapat mengemukakan
pendapat, ide dan gagasan.
2. Saya akan melarang teman saya untuk
mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, apabila
saya tidak suka terhadap teman saya tersebut.
3. Saya akan memberi kesempatan pemeluk agama
lain untuk menjalankan ibadahnya
4. Saya akan menggunakan hak pilih saya dalam
pemilihan ketua OSIS
5. Saya membatasi diri untuk bergaul dengan
pemeluk agama lain karena saya tidak menyukai
perbedaan
6. Saya akan memaksa teman saya untuk mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler yang sama dengan saya.
7. Saya akan menghargai pendapat orang lain
Lmpiran 16
111
meskipun tidak sesuai dengan pendapat saya
. Saya akan menghormati dan menghargai
pengemis dan pemulung yang saya jumpai
9. Saya bersikap tidak peduli, jika saya melihat
tindak pelanggaran HAM.
0. Saya akan memperjuangkan hak-hak yang saya
miliki dengan penuh tanggung jawab
11. Ana-anak di daerah pedalaman tidak perlu
mendapatkan pendidikan
12. Penganiayaan yang dilakukan masyarakat pada
pencuri adalah tindakan yang salah
13. Dalam persidangan, pelaku kejahatan berhak
untuk dibela dan didampingi pengacara
14. Pembentukan lembaga perlindungan HAM yang
dilakukan pemerintah adalah tindakan yang tepat
15. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa
lampau tidak perlu di usut/ di selidiki kembali
16. Saya tidak akan mengkritik keputusan OSIS,
meskipun keputusan itu merugikan kepentingan
umum
17. Setiap orang harus mendukung dan turut serta
dalam upaya penegakan HAM
18 Masyarakat yang buta huruf tidak perlu
mengikuti pemilihan umum presiden
19. Kita dapat berbuat semena-mena pada pengemis
dan gelandangan
20 Pelaku kejahatan sebaiknya diancam dan dipaksa
dengan kekerasan agar mengakui kesalahannya
21 Saya akan marah dan membenci setiap orang
yang tidak sependapat dengan saya
112
22 Saya akan menerima hasil keputusan rapat,
meskipun tidak sesuai dengan aspirasi saya.
3 Perempuan yang hamil diluar perikahan dapat
melakukan tindakan aborsi (pengguguran
kandungan)
24 Setiap orang baik kaya maupun miskin bebas
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi
113
KUNCI JAWABAN ANGKET KESADARAN AKAN HAK ASASI MANUS IA
1. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
2. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
3. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
4. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
5. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
6. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
7. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
8. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
9. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
10. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
11. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
12. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
13. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
14. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
15. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
16. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
17. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
18. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
19. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
20. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
21. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
22. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
23. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
24. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
114
Contoh Perhitungan Uji Validitas
Angket Variabel Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia
Item No. 1
No. X Y 2 Y2 XY 1. 4 98 16 9604 392 2. 4 98 16 9604 392 3. 4 96 16 9216 384 4. 97 16 9409 392 5. 2 88 4 7744 176 6. 4 93 16 8649 372 7. 4 76 16 5776 04 8. 4 95 6 025 380 9. 4 89 16 7921 356 10. 4 89 16 7921 356 11. 4 96 16 9216 384 12. 4 98 16 9604 392 13. 2 86 4 7396 172 14. 3 93 9 8649 279 15. 2 93 4 8649 186 16. 3 89 9 7921 267 17. 2 86 4 7396 172 18. 4 97 16 9409 388 19. 3 84 9 7056 252 20. 4 98 16 9604 392 21. 4 95 16 9025 380 22. 2 73 4 5329 146 23. 3 85 9 7225 255 24. 1 79 1 6241 79 25. 4 95 16 9025 380 . 4 83 16 6889 332 27. 3 92 9 8464 276 28. 4 86 16 7396 344 29. 3 76 9 5776 228 30. 4 90 16 8100 360 N=30 ∑X=101 ∑Y=2693 ∑X2=363 ∑Y2=243239 ∑XY=9164
Lampiran 17
115
Rumus yang digunakan untuk uji validitas adalah rumus product moment:
})(.}{)(.{
))((.2222 YYNXXN
YXYXNrxy
∑−∑∑−∑
∑∑−∑=
})2693(243239.30}{)101(363.30{
)2693)(101(9164.3022 −−
−=xyr
)72522497297170()1020110890(
271993274920
−−−−=xyr
)44927)((689(
2927=xyr
30954703(
2927=xyr
84009.3492
2927=xyr = 0,526
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai rxy 0,526. Hasil tersebut kemudian
dikonsultasikan dengan rtabel pada tingkat signifikasi 5% dengan N=30 dan diperoleh
nilai kritis sebesar 0,361. Karena r hitung > r tabel atau 0,526> 0,361 maka item soal
tersebut Valid .
116
Contoh Perhitungan Uji Reliabilitas AngketVariabel Kesadaran Akan Hak
Asasi Manusi
Diketahui:
K (jumlah angket) =30
b2σΣ (jumlah variansi butir)=10106
t2σΣ (variansi total) =51633
Rumus yang digunakan untuk uji rliabilitas adalah rumus Alpha Cronbach:
r11 =
−
−∑σσ
2
2
11
t
b
k
k
r11 =
−
− 51633
101061
130
30
r11 = ( )195,0129
30 −
r11 = ( )( )805,004,1
r11 = 838,0
Dari hasil perhitungan diperoleh r11= 0,838. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan
dengan rtabel pada tingkat signifikasi 5% dengan N=30 dan diperoleh nilai kritis
sebesar 0,361.arena r11 > rtabel atau 0,838> 0,361 maka item pernyataan angket
tersebut reliabel.
Lampiran 18
117
Rekapitulasi Data Penelitian
No. Responden Pemahaman HAM (X) Kesadaran Akan HAM (Y)
1 96 92
2 86 73
3 79 83
4 82 84
5 86 93
6 96 88
7 89 81
8 89 80
9 8 84
10 93 86
11 86 80
12 79 73
13 79 78
14 86 76
15 82 79
16 79 91
17 86 80
18 93 91
19 79 84
20 89 78
21 79 77
22 82 74
23 89 88
24 93 83
25 86 87
26 93 87
27 89 84
Lampiran 19
118
28 82 76
29 79 79
30 93 88
31 82 80
32 89 76
33 89 84
34 89 74
35 89 77
36 86 78
37 79 85
38 93 78
39 89 78
40 89 83
ΣΣΣΣX 3459 3270
ΣΣΣΣX2 300173 268472
Rata-rata 86.48 81.75
SD 5.20 5.43
Variansi 27.08 29.47
Maks 96 93
Min 79 73
119
Uji Normalitas Pemahaman Hak Asasi Manusia(X)
No Xi f f.X i f.X i2 Zi F(Zi) S(Zi) IF (Zi)-S(Zi)I
1 79 8 632 49928 -
1.44 0.0749 0.2000 0.1251
2 82 5 410 33620 -
0.86 0.1949 0.3250 0.1301
3 86 8 688 59168 -
0.09 0.4641 0.5250 0.0609
4 89 11 979 87131 0.48 0.6844 0.8000 0.1156 5 93 6 558 51894 1.25 0.8944 0.9500 0.0556 6 96 2 192 18432 1.83 0.9664 1.0000 0.0336
Jml 525 40 3459 300173
Rerata 86.48 L obs 0.1301 SD 5.2 L tab 0.1401 Kesp. NORMAL
Uji normalitas ini menggunakan uji Lilliefors sebagai berikut:
1. ( )
S
XXizi
−=
( )( )( )1
22
−−
= ∑ ∑NN
XXNS ii
( )( )( )14040
345930017340 2
−−=
1560
1196468112006920−=
1560
42239=
2.506.27 ==
∑∑=
fi
fixiX
Lampiran 20
120
48.8640
3459==
( )S
XXizi
−= 11
44.12.5
48.7
2.5
48.8679 −=−=−=
2. Tiap angka baku dan menggunakan daftar distribusi normal baku, hitung
peluang: F(zi)=P(z≤zi)
Zi1= -1.44 setelah dikonsultasikan dengan tabel distribusi normal baku
maka ditemukan nilai table 0,4251. Maka F(zi)=0,5-0,4251 hasilnya adalah
0,0749
3. N
ziyangzzbanyaknyazziS n ≤= ,...,
)( 21
( ) 2000,040
81 ==ziS
4. Harga mutlak ( ) ( )11 ziSziF − =0,0749-0,2000= -0,1251
5. Penghitungan dilakukan pada semua data dan menjadikan selisih
( ) ( )11 ziSziF − yang terbesar sebagai Lhitung. Dan Lhitung nya adalah 0.1301
6. Kesimpulan dari kolom selisih ( ) ( )11 ziSziF − yang terbesar adalah 0,1301
(Lhitung). Karena N>30 maka dilakukan penghitungan untuk mendapatkan
Ltabel dengan rumus:
Ltabel=N
886,0
= 1401,040
886,0 =
Dengan N=40 dan taraf nyata α 0,05 didapat Ltabel 0,1401. Jadi Lhit<Ltabel
yaitu 0.1301< 0,1401 maka sampelnya berasal dari distribusi normal.
121
Uji Normalitas Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia (Y)
No Yi f f.Y i f.Y i2 Zi F(Zi) S(Zi) IF (Zi)-S(Zi)I
1 73 2 146 10658 -1.61 0.0537 0.0500 0.0037 2 74 2 148 10952 -1.43 0.0764 0.1000 0.0236 3 75 0 0 0 -1.24 0.1075 0.1000 0.0075 4 76 3 228 17328 -1.06 0.1446 0.1750 0.0304 5 77 2 154 11858 -0.87 0.1922 0.2250 0.0328 6 78 5 390 30420 -0.69 0.2451 0.3500 0.1049 7 79 2 158 12482 -0.51 0.3050 0.4000 0.0950 8 80 4 320 25600 -0.32 0.3745 0.5000 0.1255 9 81 1 81 6561 -0.14 0.4443 0.5250 0.0807 10 82 0 0 0 0.05 0.5199 0.5250 0.0051 11 83 3 249 20667 0.23 0.5910 0.6000 0.0090 12 84 5 420 35280 0.41 0.6591 0.7250 0.0659 13 85 1 85 7225 0.60 0.7257 0.7500 0.0243 14 86 1 86 7396 0.78 0.7823 0.7750 0.0073 15 87 2 174 15138 0.97 0.8340 0.8250 0.0090 16 88 3 264 23232 1.15 0.8749 0.9000 0.0251 17 89 0 0 0 1.34 0.9099 0.9000 0.0099 18 90 0 0 0 1.52 0.9357 0.9000 0.0357 19 91 2 182 16562 1.70 0.9554 0.9500 0.0054 20 92 1 92 8464 1.89 0.9706 0.9750 0.0044 21 93 1 93 8649 2.07 0.9808 1.0000 0.0192
Jml 1650 40 3270 268472 Rerata 81.75 L obs 0.1255 SD 5.43 L tab 0.1401 Kesp. NORMAL
Uji normalitas ini menggunakan uji Lilliefors sebagai berikut:
1. ( )
S
XXizi
−=
( )( )( )1
22
−−
= ∑ ∑NN
YYNS
ampiran 21
122
( )( )( )14040
327026847240 2
−−=
1560
1069290010738880−=
1560
45980=
43.547.29 ==
∑∑=
fi
fixiX
75.8140
3270==
( )S
XXizi
−= 11
61.143.5
75.8
43.5
75.8173 −=−=−=
2. Tiap angka baku dan menggunakan daftar distribusi normal baku, hitung
peluang: F(zi)=P(z≤zi)
Zi1= -1.61 setelah dikonsultasikan dengan tabel distribusi normal baku
maka ditemukan nilai tabel 0.4463. Maka F(zi)=0,5-0,4463 hasilnya 0.0537
3. N
ziyangzzbanyaknyazziS n ≤= ,...,
)( 21
( ) 05.040
21 ==ziS
4. Harga mutlak ( ) ( )11 ziSziF − =0,0537-0,05= 0,0037
5. Penghitungan dilakukan pada semua data dan menjadikan selisih
( ) ( )11 ziSziF − yang terbesar sebagai Lhitung. Dan Lhitung nya adalah 0,1255
6. Kesimpulan dari kolom selisih ( ) ( )11 ziSziF − yang terbesar adalah 0,1255
(Lhitung). Karena N>30 maka dilakukan penghitungan untuk mendapatkan
Ltabel dengan rumus:
123
Ltabel=N
886,0
= 1401,040
886,0 =
Dengan N=40 dan taraf nyata α 0,05 didapat Ltabel 0,1401. Jadi Lhit < Ltabel
yaitu 0.1255< 0,1401 maka sampelnya berasal dari distribusi normal.
124
Uji linieritas X terhadap Y
No X X2 k n Y Y2 XY T T 2/n K (G)
1 79 6241 1 8 91 8281 7189.00 650.0000 52812.5000 221.5000
2 79 6241 85 7225 6715.00
3 79 6241 84 7056 6636.00
4 79 6241 83 6889 6557.00
5 79 6241 79 6241 6241.00
6 79 6241 78 6084 6162.00
7 79 6241 77 5929 6083.00
8 79 6241 73 5329 5767.00
9 82 6724 2 5 84 7056 6888.00 393.0000 30889.8000 59.2000
10 82 6724 80 6400 6560.00
11 82 6724 79 6241 6478.00
12 82 6724 76 5776 6232.00
13 82 6724 74 5476 6068.00
14 86 7396 3 7 87 7569 7482.00 558.0000 44480.5714 133.4286
15 86 7396 84 7056 7224.00
16 86 7396 80 6400 6880.00
17 86 7396 80 6400 6880.00
18 86 7396 78 6084 6708.00
19 86 7396 76 5776 6536.00
20 86 7396 73 5329 6278.00
21 86 7396 4 12 93 8649 7998.00 976.0000 79381.3333 322.6667
22 89 7921 88 7744 7832.00
23 89 7921 84 7056 7476.00
24 89 7921 84 7056 7476.00
25 89 7921 83 6889 7387.00
26 89 7921 81 6561 7209.00
27 89 7921 80 6400 7120.00
28 89 7921 78 6084 6942.00
29 89 7921 78 6084 6942.00
30 89 7921 77 5929 6853.00
31 89 7921 76 5776 6764.00
32 89 7921 74 5476 6586.00
33 93 8649 5 6 91 8281 8463.00 513.0000 43861.5000 101.5000
34 93 8649 88 7744 8184.00
35 93 8649 87 7569 8091.00
36 93 8649 86 7396 7998.00
37 93 8649 83 6889 7719.00
38 93 8649 78 6084 7254.00
39 96 9216 6 2 92 8464 8832.00 180.0000 16200.0000 8.0000
40 96 9216 88 7744 8448.00
Jumlah 3459 300173 - 40 3270 268472 283138 3270 267626 846
Lampiran 22
125
UJI LINEARITAS DAN KEBERARTIAN
Pemahaman HAM (X) Terhadap Kesadaran Akan HAM (Y)
A. Hipotesis
Ho : Model regresi antara Pemahaman HAM (X) dengan Kesadaran Akan HAM
(Y) adalah linear
H1 : Model regresi antara Pemahaman HAM (X) dengan Kesadaran Akan HAM
(Y) adalah tidak linear
B. Komputasi
Berdasarkan tabel kerja diperoleh:
a. ( )( ) ( )( )
( ) ( )22
2
∑∑∑∑∑∑
−
−=
XXN
XYXXY
( )( ) ( )( )( ) ( )2345930017340
28313834593001733270
−−=
1196468120069201
793743429815657109
−−=
42239
2191368=
= 51.8802
b. ∑ ∑
∑ ∑ ∑−
−=
22 )(
))(()(
XXN
YXXYN
( ) ( )2345930017340
0)(3459)(327-)283138(40
−=
1196468112006920
1310930113255201
−−=
42239
14590=
= 0.3454
Jumlah kuadrat masing-masing varian
JK(T) ∑= 2Y = 268472
ampi
Lampiran 23
126
JKreg(a) ( )
N
Y2
∑= ( )40
3270 2
= = 267322
JKreg(b/a) ( )( )
−= ∑ ∑∑
N
YXXYb
=
40
0)(3459)(327 -2831383454.0
=
40
11310930 -2831383454.0
= [ ]282773.25 -2831383454.0
= 125.98
JKres = JK(T) - JKreg(a) - JKreg(b/a) = 1023.52
JK(E) = 846.30
JK(TC) = JKres – JK(E) = 177.22
Derajad kebebasan (dk) adalah:
k = 6
dkreg(a) = 1
dkreg(b/a) = 1
dkres = N – 2 = 40 – 2 = 38
dkTc = k – 2 = 6 – 2 = 4
dkE = N – k = 40 – 6 = 34
Rerata masing-masing sumber varian
RJKreg(a) 50.6732221
267322.50
)(
)(===
areg
areg
dk
JK
RJKreg(b/a) 98.2511
125.98
)/(
)/( ===abreg
abreg
dk
JK
RJKres 93.6238
1023.52===res
res
dk
JK
RJKTC ( )
2−=
k
JK TC
127
31.444
177.22==
RJKE ( )
kN
JK E
−=
89.4234
846.30 ==
Uji Linearitas Regresi
F1 ( )E
TC
RJK
RJK= 78.124.89
44.31==
Uji Keberartian Regresi
F2 68.426.93
125.98)/( ===res
abreg
RJK
RJK
C. Daerah Kritik
F1 = F (0.05,k-2,n-k)
= F(0.05;4;34) = 2.65
DK = {FF > F(α,dk)}
= {FF > 2.64}
F2 = F (0.05,dka,n-2)
= F(0.05;1,38) = 4.10
DK = {FF > F(α,dk)}
= {FF > 4.10}
D. Keputusan Uji
Untuk Uji Linearitas
Karena Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima, sebab Fhitung = 1.78 jatuh diluar
daerah kritik. Jadi model regresi antara Pemahaman HAM (X) dengan Kesadaran
Akan HAM (Y) adalah linear.
Untuk Keberartian
Karena Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak, sebab Fhitung = 4.68 jatuh di dalam
daerah kritik. Jadi regresi linier antara Pemahaman HAM (X) dengan Kesadaran
Akan HAM (Y) adalah berarti.
128
128
Koefisien Korelasi Sederhana Antar Pemahaman HAM (X)
dan Kesadaran Akan HAM (Y)
Diketahui :
N = 40 ΣX = 3459
ΣX2 = 300173
ΣY = 3270
ΣY2 = 268472
ΣXY = 283138
Untuk menentukan uji independen dapat digunakan rumus
sebagai berikut :
( ) ( )( )( ) ( ){ } ( ) ( ){ }2222 ∑∑∑∑
∑∑∑−−
−=
YYNXXN
YXXYNr yx
{ }{ }22 (3270)-)268472(40(3459)-40(300173)
0)(3459)(327-)283138(40=
= 0.3311
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai rxY = 0.3311. Hasil
tersebut dikonsultasikan dengan nilai rtabel dengan N = 40 dan taraf
signifikansi 5% sebesar 0.312. Karena rhitung > rtabel berarti antara
Pemahaman HAM (X) dengan Kesadaran Akan HAM (Y) ada
hubungan.
Lampiran 24
129
129
Uji Keberartian Koefisien Korelasi
a. Hipotesis
Ho = koefisien korelasi r tidak berarti
HI = koefisien korelasi r tidak berarti
b. Taraf Signifikansi = 5 %
c. Daerah Kritik
Ho ditolak apabila thitung > ttabel
Dari tabel diperoleh t(0,95)(40) = 2.02
d. Statistik Uji
21
2
r
Nrt
−
−=
Untuk koefisien korelasi X dengan rxy = 0.3311
2(0.3311)-1
2 - 400.3311=
= 2.163
e. Keputusan Uji
Untuk koefisien korelasi Pemahaman HAM (X) dengan thitung = 2.163,
karena thitung > ttabel maka koefisien korelasinya berarti.
Lampiran 25
130
Garis Regresi Sederhana Kesadaran Akan HAM (Y)
Atas Pemahaman HAM (X)
Diketahui :
N = 40 ΣX = 3459
ΣX2 = 300173
ΣY = 3270
ΣY2 = 268472
ΣXY = 283138
Model regresi yang dicari adalah
Y = a0 + a1X
dimana
∑ ∑∑ ∑ ∑
−−
=221 )(
))(()(
XXN
YXXYNa
( ) ( )2345930017340
0)(3459)(327-)831382(40
−=
= 0.3454
−−−= 11 XaYao
= 81.75 - (0.3454)( 86.475)
= 51.8815
Sehingga persamaan regresi Kesadaran Akan HAM (Y) atas
Pemahaman HAM (X).
ΛY = 51.8815 + 0.3454 X
Lampiran 26
131
132
133
134
135
136
137