TUGAS TERSTRUKTUR II

TUGAS TERSTRUKTUR II

HUKUM dan HAM

Nama: Ferdy Kasinta Tarigan

NIM: 0610113089

Kelas: A

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

Pengantar :Dalam kasus penculikan aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti, serta peristiwa Semanggi I dan II yang sampai dengan saat ini, pelaku dari kasus tersbut tidak jelas dan tidak pernah terungkap. Sementara itu, pemerintah juga dinilai enggan menuntaskan masalah yang jelas merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Tidak ada keputusan yang jelas dari pemerintah mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia dimana para mahasiswa yang menjadi korban. Dalam hal ini pemerintah dinilai lepas tangan dan tidak bertanggung jawab terhadap kasus yang banyak menelan korban jiwa yang tidak bersalah guna memperjuangkan haknya untuk menyampaikan aspirasi rakyat sebagai wujud negara yang demokratis.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun dinilai pasif karena tak mampu memaksimalkan kinerja jajaran kabinet dalam penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tak mengherankan jika pernyataan Presiden menyebutkan tak ada yang kebal hukum, dinilai oleh korban dan kelurga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai sesuatu yang didengar saja.

Rumusan Masalah :

1. Mengapa Pemerintah tidak dapat menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada kasus penculikan aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti, serta peristiwa Semanggi I dan II ?

2. Dimana letak situasi yang menggambarkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia ?

3. Siapa yang menjadi objek pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut ?

4. Siapa subjek yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut ?

Analisa Kasus :

Dalam kasus penculikan aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti, serta peristiwa Semanggi I dan II yang sampai dengan saat ini kasus tersebut belum dituntaskan, bukan karena pemerintah yang tidak dapat menuntaskan kasus ini tetapi pemerintah terkesan enggan menyelesaikan kasus yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kasus ini para aktivis dan mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka kepada Kepala Negara saat itu. Para aktivis dan mahasiswa ini sebenanya memiliki hak untuk mengajukan pendapatnya dan menyampaikan aspirasinya, tanpa harus ditekan oleh pihak lain asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya Rule Of Law yang mendahulukan hukum dan ketertiban yang berkenaan dengan demokrasi. Demokrasi jelas mengutamakan suara rakyat, tapi demokrasi ini tidak berjalan karena adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia.Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara dengan sengaja atau tidak karena kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian ha yang adil dan benar, bedasarkan mekanisme yang berlaku (pasal 1 butir 6 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).Dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menimpa para aktivis dan mahasiswa ini adalah merupakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat karena banyak mahasiswa yang dibunuh dengan sengaja, dan adanya penyiksaan terhadap mahasiswa dan aktivis. Pelaku dari pelanggaran Hak Asasi Manusia inipun tidak lain adalah merupakan para aparat negara yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyrakat dan bukan sebaliknya.Negara seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh para aparat negara ini yang telah banyak memakan korban baik para aktivis maupun mahasiswa. Negara seharusnya dapat melakukan investigasi serta mengadili pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia karena hukum terbukti bersalah, namun dalam kenyataannya kasus ini tidak kunjung usai dan tuntas. Selain itu juga, negara seharusnya memberikan santunan dan bantuan untuk rehabilitasi baik bagi korban maupun keluarga korban yang ditinggalkan karena tidak jelas dimana keberadaan si korban. Namun hal ini juga tetap tidak terwujud, karena itu keluarga korban masih terus mencari keadilan guna mendapat kepastian dari Negara tentang kejadian yang menimpa korban. Sesuai dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dari Pasal 17-Pasal 19 mengenai hak memperoleh keadilan. Para keluara yang seharusnya mendapat perlindungan Negara justru tidak mendapat keadilan dari negara yang enggan menuntaskan kasus ini.

PAGE 1