hukum pajak · uu no. 28 / 2007 (kup): kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang...
TRANSCRIPT
![Page 1: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/1.jpg)
HUKUM PAJAK
![Page 2: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/2.jpg)
Sejarah
� Ordonansi Rumah Tangga
(Stbl 1908 No. 13) � Ordonansi Bea Balik
Nama (Stbl 1924 No. 291) � Ordonansi Pajak Upah
(Stbl 1934 No. 611)
� Ordonansi Pajak Kendaraan
Bermotor (Stbl 1934 No. 718) � Aturan Bea Materai
(Stbl 1921 No. 498)
![Page 3: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/3.jpg)
Perkembangan
� Fakta : banyak lahir UU baru � Tax Reform 1983 � Perubahan sistem dan tata cara � Lahir 5 paket UU Perpajakan
![Page 4: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/4.jpg)
Alasan Tax Reform
� Falsafah yang menjadi latar belakang peraturan
zaman Belanda berbeda dengan falsafah Indonesia � Struktur pemerintahan sebelum dan sesudah
merdeka berbeda � Perkembangan aspirasi masyarakat � Menghindari kegandaan bahasa
![Page 5: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/5.jpg)
5 Paket UU
� UU No. 6/1983 UU No. 9/1994 UU No. 16/2000 UU No. 28/2007 (KUP)
� UU No. 7/1983 UU No. 10/1994 UU No. 17/2000 UU
No. 36/2008 (PPh) � UU No. 8/1983 UU No. 11/1994 UU No. 18/2000 UU
No. 42/2009 (PPN & PPnBM) � UU No. 12/1985 UU No. 12/1994 tentang PBB � UU No. 13/1985 tentang Bea Materai
![Page 6: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/6.jpg)
UU Perpajakan 1997
� UU No. 17/1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Æ UU no. 14/2004 tentang Pengadilan Pajak
� UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Æ UU No. 28/2009 � UU No. 19/1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Æ UU No. 19/2000 � UU No. 21/1997 tentang BPHTB
Æ UU No. 21/2000
![Page 7: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/7.jpg)
Sumber Penerimaan Negara
� Perusahaan Negara; � Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai
pemerintah; � Denda-denda & rampasan-rampasan untuk kepentingan
umum; � Hak waris atas peninggalan harta terlantar (Balai Harta
Peninggalan); � Hibah-hibah wasiat & hibah lainnya; � Iuran-iuran (pajak, retribusi, sumbangan).
![Page 8: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/8.jpg)
� Pajak merupakan sumber pendapatan
negara yang paling besar (80%). � Pada APBN Æ penerimaan pajak.
![Page 9: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/9.jpg)
PAJAK
� UU No. 28 / 2007 (KUP):
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
![Page 10: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/10.jpg)
Unsur-Unsur Pajak
� Undang-Undang; � Fiscus; � Subyek Pajak; � Obyek Pajak / taatbestand (keadaan,
kejadian, peristiwa); � Kepentingan Masyarakat;
![Page 11: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/11.jpg)
100 perusahaan penunggak pajak
1. Pertamina (Persero)
2. Karaha Bodas Company LLC 3. Industri Pulp Lestari 4. Badan Penyehatan Perbankan Nasional 5. Kalimanis Plywood Industries 6. Siemens Indonesia 7. Angkasa Pura II (Persero) 8. Bentala Kartika Abadi 9. Daya Guna Samudera Tbk 10. Direct Vision 11. Hyaat International-Asiapacific Limited 12. Djarma Aru 13. Televisi Republik Indonesia 14. Likpin LLC 15. Multi Kontrol Indonesia 16. Kereta Api Indonesia (Persero) 17. Bank BNI 18. TH Indo Platations 19. Ing International 20. Surya Dumai Industri Tbk
![Page 12: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/12.jpg)
21. DSM Kaltim Melamine 22. Cosa International Group Limited 23. Bank Bukopin 24. Pasifik Satelit 25. PT Bukit Makmur Mandiri Utama 26. Bank Global International tbk 27. DP3KK 28. Gandhi Memorial International School 29. Sarana Niaga Perdana 30. Perdana Karya Perkasa Tbk 31. Sampoerna AGro Tbk 32. Seaunion Energy (Limau) LTD 33. Agoda Rimba Irian 34. Total E & P Indonesia 35. Avera Pratama 36. Seatdy Safe Tbk 37. Toyota Tsusho Indonesia 38. Kaltim Prima Coal 39. Jakarta Llyod Kantor Pusat 40. Universal Foodwear Utama Indonesia
![Page 13: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/13.jpg)
Jenis-Jenis Pajak
� Menurut Golongannya 1. Pajak Langsung
a. Ekonomis b. Administratif
2. Pajak Tidak langsung a. Ekonomis b. Administratif
� Menurut Sifatnya
1. Pajak Subyektif 2. Pajak Obyektif
![Page 14: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/14.jpg)
Lanjutan…
� Menurut Kewenangan Pemungut 1. Pajak Pusat 2. Pajak Daerah
a. Pajak Propinsi b. Pajak Kabupaten/Kota
![Page 15: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/15.jpg)
Pendekatan Pajak
� Pajak dari aspek Hukum; � Pajak dari aspek Ekonomi (mikro dan makro); � Pajak dari aspek Sosiologi; � Pajak dari aspek Historis; � Pajak dari aspek Keuangan; � Pajak dari aspek Pembangunan;
![Page 16: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/16.jpg)
Hukum Pajak
Rochmat Sumitro :
Suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan
antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat
sebagai pembayar pajak.
![Page 17: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/17.jpg)
Santoso Brotodihardjo :
Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi
wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang
dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan
melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum
publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara
negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban
membayar pajak.
![Page 18: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/18.jpg)
Pembagian Hukum Pajak
� Hukum Pajak Material: Memuat norma-norma yang menerangkan
keadaan-keadaan perbuatan-perbuatan
dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus
dikenakan pajak
siapa- siapa yang harus dikenakan pajak?
Berapa besar pajaknya?
![Page 19: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/19.jpg)
� Dengan kata lain: Segala sesuatu tentang tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak, termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda dan hukuman-hukuman serta cara-cara tentang pembebasan dan pengembalian pajak.
![Page 20: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/20.jpg)
� Hukum Pajak Formil
Peraturan peraturan mengenai cara-
cara untuk menjelmakan hukum
pajak material menjadi suatu
kenyataan.
Memuat cara-cara
penyelenggaraan mengenai
penetapan suatu hutang pajak
![Page 21: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/21.jpg)
Kontrol Pemerintah terhadap
penyelenggaraan pemungutan Pajak.
Kewajiban para wajib pajak (sebelum
dan sesudah menerima surat
ketetapan pajak).
Prosedur pemungutan pajak.
![Page 22: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/22.jpg)
� Tujuan Hukum Formil:
Æ Melindungi para pihak, baik Fiscus
maupun wajib Pajak. Æ Memberi jaminan bahwa
hukum material dapat
diselenggarakan dengan baik.
![Page 23: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/23.jpg)
Pengaturan Hukum Pajak
� Sebelum Tax Reform # hukum materiil dan hukum formil jadi satu
� Setelah Tax Reform
# hukum materiil dan hukum formil terpisah # kecuali PBB
![Page 24: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/24.jpg)
Kedudukan Hukum
� Privaatrecht # hukum perdata # hukum dagang
� Publikrecht
# hukum pidana # hukum administrasi negara # hukum tata negara
![Page 25: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/25.jpg)
DASAR PEMUNGUTAN PAJAK
Dasar hukum Pemungutan Pajak
Falsafah Pemungutan Pajak
Syarat-Syarat Pemungutan Pajak
Teori Pemungutan Pajak Sistem
Pemungutan Pajak Stelsel
Pengenaan Pajak Asas
Pemungutan Pajak
![Page 26: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/26.jpg)
Dasar Hukum
Pasal 23 A UUD 1945
Ketentuan Positif Perpajakan
(UU PPh, UU PPN dan PPnBM, UU
KUP, UU PBB, dsb)
![Page 27: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/27.jpg)
Dasar Falsafah
Pancasila (sila IV)
Berdasar Undang-Undang (pasal 23A UUD 1945)
![Page 28: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/28.jpg)
The Four Maxims (the four canons)
Equality and Equity
Certainty
Convenience of Payment
Economic of Collection (Efficiency)
![Page 29: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/29.jpg)
Syarat Pemungutan
Syarat Yuridis
Syarat Ekonomis
Syarat Finansial
Syarat Rechtsfilosofis
![Page 30: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/30.jpg)
Teori Pembenaran
Teori Asuransi
Teori Kepentingan
Teori Bakti (Kewajiban Pajak Mutlak)
Teori Gaya Pikul (Daya Pikul)
Teori Daya Beli
![Page 31: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/31.jpg)
Teori Asuransi
Pajak = Premi pada asuransi
Tidak sesuai dengan sifat pajak
Negara tidak memberi ganti rugi
![Page 32: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/32.jpg)
Teori Kepentingan
� Besar pajak = besar kepentingan
� Pajak tidak menunjuk kontra
prestasi secara langsung
� Mengacaukan arti pajak
dengan retribusi
![Page 33: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/33.jpg)
Teori Bakti
� Negara = Organische Staatsler � Warga negara mutlak membayar pajak pada negara
![Page 34: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/34.jpg)
Teori Daya Pikul
� Pajak = daya pikul wajib pajak � Daya pikul = jembatan
� Memunculkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
![Page 35: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/35.jpg)
Daya Pikul ???
� Prof. De Langen : “Kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari
apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilan dikurangi
dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk
kehidupan primer diri sendiri dan keluarga”.
![Page 36: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/36.jpg)
Teori Daya Beli
� Pompa yang menyedot daya beli masyarakat � Dikembalikan pada masyarakat melalui saluran lain � Pajak tidak merugikan rakyat
![Page 37: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/37.jpg)
adakah kesalahan yang terjadi?
� PT Indah Jaya memberikan gaji kepada karyawannya tanggal 1 setiap bulannya. Untuk mempermudah dan untuk pemerataan pajak, perusahaan menetapkan setiap karyawan akan dipotong pajak dalam jumlah yang sama atas gaji yang diterima oleh seluruh karyawan. Mekanisme pajak atas gaji ditetapkan dengan menggunakan level departemen sebagai tempat pengumpulan gaji. Setiap karyawan diminta untuk menyetorkan pajak setiap tanggal 25 kepada bagian yang telah ditunjuk. Setelah terkumpul, selanjutnya pajak disetorkan perusahaan kepada kas negara.
![Page 38: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/38.jpg)
Sistem Pemungutan Pajak
Official Assessment System :
a. Jumlah pajak terutang ditentukan fiscus
b. Wajib pajak bersifat pasif
c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkannya SKP
![Page 39: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/39.jpg)
Self Assessment System :
a. Jumlah pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak
b. Fiscus hanya memberi penyuluhan, penerangan,
pengawasan
![Page 40: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/40.jpg)
Semi Self Assessment System :
a. Diawal tahun wajib pajak bersifat aktif dalam
menentukan besar pajak terutang sebagai
perhitungan sementara
b. Diakhir tahun fiscus aktif menentukan besarnya
pajak
terutang
![Page 41: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/41.jpg)
Fully Assessment System :
a. Wajib pajak bersifat aktif
b. Fiscus pasif kecuali apabila wajib pajak
menyalahi aturan perpajakan yang berlaku
![Page 42: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/42.jpg)
With Holding System :
a. Fiscus maupun wajib pajak pasif dalam
menentukan pajak terutang
b. Pihak ketiga aktif menentukan jumlah pajak
terutang
![Page 43: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/43.jpg)
Saat Pemungutan Pajak
� Pajak dipungut dimuka (voorheffing)
� Pajak dipungut dibelakang (naheffing)
![Page 44: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/44.jpg)
Stelsel Pengenaan Pajak
Stelsel Riil
merupakan sistem pemungutan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang sesungguhnya dalam waktu satu tahun pajak
Stelsel Fiktif
merupakan sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada
suatu fiksi atau anggapan
![Page 45: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/45.jpg)
Stelsel Campuran
merupakan gabungan dari stelsel fiksi dan stelsel riil.
Diawal tahun diadakan penghitungan dengan anggapan
yang pada akhir tahun akan disesuaikan dengan
keadaan yang sebenarnya dari wajib pajak
![Page 46: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/46.jpg)
Asas Pemungutan Pajak
Permasalahan :
Negara mana yang
berwenang?
Siapa yang dikenai pajak?
Apa yang dikenai pajak?
![Page 47: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/47.jpg)
Asas Domisili
Negara tempat domisili subyek pajak
Subyek pajak yang bertempat tinggal di negara
yang menganut asas tersebut
Penghasilan yang diperoleh subyek pajak dari
manapun ia memperoleh penghasilan tersebut
![Page 48: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/48.jpg)
Asas Nasionalitas
Negara asal kebangsaan subyek pajak
Subyek pajak yang mempunyai
kewarganegaraan/kebangsaan dari negara yang
menganut asas nasionalitas dimanapun ia berada
Penghasilan yang diperoleh subyek pajak dari
manapun diperoleh subyek pajak
![Page 49: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/49.jpg)
Asas Sumber
Negara asal/sumber penghasilan
subyek pajak didapat
Subyek pajak yang mempunyai
penghasilan dari negara tertentu
yang menganut asas ini dimanapun
ia berada
Penghasilan yang diperoleh
dari negara tertentu yang
menganut asas ini
![Page 50: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/50.jpg)
A=Rp Indonesia
$ A $
Amerika WNI Australia
Negara mana yang berwenang memungut pajak ?
![Page 51: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/51.jpg)
B=Rp Indonesia
$ B $
Amerika WNA
Australia
Negara mana yang berwenang memungut pajak ?
![Page 52: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/52.jpg)
Hutang Pajak
Perikatan
Perikatan yang timbul karena perjanjian ??
Perikatan yang timbul karena UU ??
![Page 53: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/53.jpg)
Ajaran Timbulnya Hutang Pajak
� Ajaran Material :
# hutang pajak timbul karena undang-undang pada
saat dipenuhi tatbestand. # tidak tergantung pada surat ketetapan. # surat ketetapan pajak bersifat deklarator
(tidak menimbulkan hak-kewajiban).
# misal : PPh.
![Page 54: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/54.jpg)
� Ajaran Formal :
# hutang pajak timbul pada saat
dikeluarkannya surat ketetapan pajak.
# surat ketetapan pajak bersifat mutlak/konstitutif
(menimbulkan hak-kewajiban).
# misal : PBB.
![Page 55: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/55.jpg)
Hapusnya Hutang Pajak
� Pembayaran � Kompensasi � Pembebasan � Verjaring � Pembatalan
![Page 56: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/56.jpg)
PEMBAYARAN
� Pembayaran dengan menggunakan uang � Cek & BG ? � Mata uang negara pemungut pajak � Pembayaran lunas sesuai ketentuan Undang-Undang
![Page 57: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/57.jpg)
KOMPENSASI/PERJUMPAAN HUTANG
� Jika salah satu pihak disamping memiliki hutang
juga memiliki tagihan � Hutang pajak yang satu dengan hutang pajak
jenis lain � Hutang pajak sejenis tetapi dari tahun yang
berbeda
![Page 58: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/58.jpg)
PEMBEBASAN
� Peniadaan Hutang (kwijtschelding) � Pembebasan Hutang (ontheffing) � Writing Off
![Page 59: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/59.jpg)
VERJARING
� Hak untuk melakukan penagihan daluwarsa
dengan lampaunya waktu 5 tahun terhitung dari
saat terhutangnya pajak.
![Page 60: HUKUM PAJAK · UU No. 28 / 2007 (KUP): Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060707/607375e214d69c51c9494d9e/html5/thumbnails/60.jpg)
PEMBATALAN
� Yang dibatalkan adalah Surat Ketetapan Pajak � Salah nama dan atau jumlah pajak terutang � Berdasarkan Surat keputusan Pejabat yang berwenang
Chandra Dewi Puspitasari, LL.M