implementasi kebijakan program beras...
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI
KELURAHAN KIJANG KOTA KABUPATEN BINTAN
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
ARDIANA AGUS ASTUTINama Pembimbing I : Agus Hendrayady M. SiNama Pembimbing II : Alfiandri M. Si
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIKUNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG2015
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa
yang disebut di bawah ini:
NIM : 100563201022
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Kp. Sei Enam Darat
Nomor Telp. : 081909325777
Email : [email protected]
Judul Naskah : Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin
(RASKIN) Di Kelurahan Kijang Kota
Kabupaten Bintan
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah
ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.
Tanjungpinang, September 2015Yang Menyatakan
Dosen Pembimbing I
(Agus Hedrayady M. Si)NIDN. 1005087301
Dosen pembimbing II
(Alfiandri M. Si)NIDN. 1018088004
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN
(RASKIN) DI KELURAHAN KIJANG KOTA KABUPATEN BINTAN
Ardiana Agus Astuti [email protected] Hendrayady M. Si
Alfiandri M.Si
Abstrak
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UniversitasMaritim Raja Ali Haji
Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang no.7 tahun 1996 mendefinisikanketahanan pangan sebagai “kondisi dimana terjadi kecukupan penyediaan pangan bagirumah tangga yang diukur dari ketercukupan pangan dalam jumlah dan kualitas sertaadanya jaminan atas keamanan (safety), distribusi yang merata dan kemampuanmembeli.” Undang-undang ini kemudian dipertegas dalam PP no.68 Tahun 2002 dimanaketahanan pangan didefinisikan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tanggayang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,merata dan terjangkau. Program Beras Miskin (Raskin) ini dipegang oleh Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan (TKPK) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Masalahdalam penelitian ini mengenai hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan ProgramBeras Miskin (Raskin) apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakatyang terlibat dalam Program tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahuiImplementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kijang KotaKabupaten Bintan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptifkualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Kijang Kota Kabupaten Bintan. Adapunpengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Implementasi Kebijakan ProgramBeras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kijang Kota Kabupaten Bintan sudah terlaksanadengan baik sebagaimana yang diharapkan. Hal-hal yang menyebabkan dalampelaksanaan Program Beras Miskin tersebut yaitu kurangnya koordinasi, tetapi dapatberjalan dengan baik Program tersebut. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu Kepadaaparatur Kelurahan Kijang Kota Kabupaten Bintan sebagai sumber daya manusiapelaksana kebijakan dari Program Beras Miskin (Raskin) ini diharapkan dapatmengoptimalkan lagi pelaksanaan program ini, serta dapat melakukan komunikasi lebihbaik lagi kepada masyarakat penerima manfaat Beras Miskin (Raskin) beserta jajaranRukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Kijang Kota KabupatenBintan.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Beras Miskin
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN
(RASKIN) DI KELURAHAN KIJANG KOTA KABUPATEN BINTAN
Ardiana Agus Astuti [email protected] Hendrayady M. Si
Alfiandri M.Si
Abstract
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UniversitasMaritim Raja Ali Haji
The Indonesian Government through Act No. 7 of 1996 defined food security as"a condition where there is a sufficient supply of food for the household as measuredfrom the adequacy of food in quantity and quality as well as the guarantee of security(safety), the equitable distribution and ability to buy. "The law is then reinforced in PPNo.68 of 2002 in which food security is defined as" the fulfillment of the conditions offood for households which is reflected in the availability of adequate food, both inquantity and quality, safe, equitable and affordable. Poor Rice program (Raskin) held bythe Coordinating Team for Poverty Reduction (TKPK) Social Service Riau IslandsProvince. Problems in this study on obstacles Rice Program Policy Implementation poor(Raskin) whether it has been as expected by the people involved in the program. Thepurpose of this study to determine rice Poor Policy Implementation Program (Raskin) inSub Kijang Bintan regency City. The research method used is descriptive qualitativeresearch. The research location in the Village Kijang Bintan regency City. The collectionof data used are: observation, interviews and documentation.
The results showed that the rice Poor Policy Implementation (Raskin) in theVillage of Deer City went smoothly as expected. There are still obstacles that looks like:infrastructure that is still available and has not been adequate. The things that led to theimplementation of the Poor Rice Program is a lack of coordination, but it can run well onthe Program. The suggestions in this study is To the apparatus Village Deer City as ahuman resources policy implementers of the Program Rice Poor (Raskin) is expected tooptimize the further implementation of this program, as well as be able to communicatebetter to the beneficiary communities Rice Poor (Raskin) and its ranks Neighborhood(RT) and Pillars of Citizens (RW) in the Village Kijang Bintan regency City.
Keywords: Implementation, Policy, Program Rice Poor
1
A. Pendahulan
Indonesia adalah salah satu dari
sekian banyak Negara agraris
terbesar di Asia Tenggara dengan
lahan yang luas dan subur, tentunya
Indonesia tidak akan sulit untuk
memenuhi kebutuhan pangan bagi
penduduknya. Dalam kenyataannya
Indonesia menghadapi kekurangan
bahan pangan khususnya pada beras
sehingga harus diimpor dari Negara
lain dalam jumlah yang sangat besar.
Kebijakan beras di Indonesia
menjadi basis utama dalam kebijakan
pangan, di mana produksi bahan
pangan dunia saat ini cukup
berlimpah dan mampu menghidupi
masyarakat diseluruh dunia, baik
masyarakat yang berada di Negara-
negara kaya maupun Negara-negara
yang perekonomiannya menengah.
Pemerintah Indonesia melalui
Undang-Undang No.7 tahun 1996
mendefinisikan ketahanan pangan
sebagai “kondisi dimana terjadi
kecukupan penyediaan pangan bagi
rumah tangga yang diukur dari
ketercukupan pangan dalam jumlah
dan kualitas serta adanya jaminan
atas keamanan (safety), distribusi
yang merata dan kemampuan
membeli.”Undang-undang ini
kemudian dipertegas dalam PP
No.68 Tahun 2002 dimana ketahanan
pangan didefinisikan sebagai
“kondisi terpenuhinya pangan bagi
rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman,
merata dan terjangkau. (dalam
Winarno 2012:301).
Pemerintah mengeluarkan suatu
kebijakan untuk menangani
kemiskinan terhadap kebutuhan
pangan akibat krisis moneter yaitu
2
dengan membuat program Beras
Miskin (Raskin).Kebijakan adalah
suatu “purposive course of action or
inaction undertaken by an actor or set
of actors in dealing with a problemor
matter of concern” artinya, kebijakan
itu adalah langkah tindakan yang
secara sengaja dilakukan oleh seorang
aktor atau sejumlah aktor berkenaan
dengan adanya masalah atau
persoalan tertentu yang dihadapi.
James Anderson (1994) dalam Wahab
(2012:8). Dengan dibuatnya suatu
kebijakan diharapkan mampu
mengatasi masalah yang terjadi.
Beras Miskin (Raskin) ini
merupakan metamorfosis dari
kebijakan Operasi Pasar Khusus
(OPK) yang merupakan usaha
pemerintah untuk mengurangi beban
masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan hidup khususnya masalah
pangan. Menurut Food Insecurity
and Vulnerability Information and
Mapping System (FIVIM) ketahanan
pangan adalah kondisi ketika “semua
orang pada segala waktu secara fisik,
sosial dan ekonomi memiliki akses
atas pangan yang cukup, aman, dan
bergizi untuk pemenuhan kebutuhan
konsumsi (dietary needs) dan pilihan
pangan (food preferences) dalam
kehidupan yang aktif dan sehat
(dalam Winarno, 2012:301).
Penyaluran beras bersubsidi bagi
kelompok masyarakat miskin
bertujuan untuk mengurangi beban
pengeluaran Rumah Tangga Miskin
(RTM) disamping itu Program ini
dimaksudkan untuk meningkatkan
akses masyarakat miskin dalam
pemenuhan kebutuhan pangan
pokoknya sebagai salah satu hak dan
dasar masyarakat. Kemudian,
Pemerintah menunjuk Perum Badan
Logistik (BULOG) sebagai lembaga
3
yang mengurus tentang
pendistribusian Beras Miskin
(Raskin) ke daerah-daerah yang telah
ditunjuk.
Kelurahan Kijang Kota
Kabupaten Bintan memiliki Rumah
Tangga Sasaran Penerima Manfaat
(RTS-PM) sebanyak 502 Kepala
Keluarga (KK), RTS-PM tersebut
pada bulan Januari s.d Maret Tahun
2014 mendapat masing-masing 15 kg
dengan total keseluruhan 7.530 kg
dan pada bulan berikutnya juga
sama. Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM)
sebanyak 502 Kepala Keluarga (KK)
tersebut tersebar di 24 RW dan 85
RT sekelurahan Kijang Kota
Kabupaten Bintan. Beras Miskin
(Raskin) yang diberikan kepada
setiap keluarga miskin masing-
masing mendapat 15 Kg Raskin per
bulan. Jumlah Beras Miskin (Raskin)
yang diberikan atau dibagikan
kepada Rumah Tangga Miskin
(RTM) dalam setahun 4 kali
dibagikan dan setiap 3 bulan sekali
mendapat masing-masing dengan
jumlah 45 kg Beras Miskin (Raskin).
Dengan harga Rp.1.600/kg, harga
tersebut adalah harga dititik
distribusi.
Pemilihan juga harus yang sesuai
dengan Rumah Tangga Sasaran
(RTS) yang tercantum dalam data
penerima Beras Miskin (Raskin),
karena hanya mereka yang benar-
benar paling miskin dan rawan
pangan saja yang boleh dipilih.
Dengan adanya Program Beras
Miskin (Raskin) sangatlah membantu
masyarakat miskin untuk memenuhi
kebutuhan pangannya. Dalam
Program tergambar rencana dan
strategi akan dilaksanakan sesuai
dengan yang diharapkan, jadi apa
4
yang ditetapkan tersebut harus sesuai
dengan tujuan-tujuan yang ingin
dicapai.
Berdasarkan observasi awal yang
penulis lakukan di Kelurahan Kijang
Kota Kabupaten Bintan, ada
beberapa gejala yang timbul dalam
Program Beras Miskin (Raskin)
tersebut. Adapun gejala yang timbul
adalah sebagai berikut :
1. Terdapat Rumah Tangga
Sasaran Penerima Manfaat
(RTS-PM) yang seharusnya
menerima Program Beras
Miskin (Raskin), tetapi
Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat (RTS-
PM) tersebut tidak
tercantum dalam data
penerima Beras Miskin
(Raskin).
2. Adanya Rumah Tangga
Sasaran Penerima Manfaat
(RTS-PM) yang seharusnya
tidak menerima Program
Beras Miskin (Raskin),
Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat (RTS-
PM) yang dalam ekonomi
menengah keatas tetapi
tercantum dalam data
penerima Beras Miskin
(Raskin).
3. Beras Miskin (Raskin) yang
dibagikan kepada Rumah
Tangga Sasaran Penerima
Manfaat (RTS-PM) kualitas
Beras Miskin (Raskin) yang
disalurkan dan diterima
Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat (RTS-
PM) masih berkualitas
rendah sehingga kurang
layak untuk dikonsumsi.
Pada penelitian ini, peneliti
membahas mengenai pembagian
5
Beras Miskin (Raskin) yang terjadi
di Kelurahan Kijang Kota Kabupaten
Bintan. Peneliti memandang bahwa
masalah tersebut sangat menarik
mengingat bahwa Program Beras
Miskin (Raskin) merupakan program
yang sangat berdampak terhadap
permasalahan ekonomi yang
dihadapi oleh masyarakat Kijang
Kota.
Melalui uraian diatas, maka
peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul :
“Implementasi Kebijakan
Program Beras Miskin (Raskin) Di
Kelurahan Kijang Kota
Kabupaten Bintan.”
B. Landasan Teoritis
Pemerintahan tidak terlepas dari
suatu kebijakan, kegiatan suatu
program kebijakanakan terpenuhi
sebagaimana diharapkan apabila
unsur-unsur yang ada didalamnya
saling mendukung. Dalam kaitan
dengan penyelenggaraan seluruh
kegiatan pemerintahan untuk
mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, dalam pemerintahan
tersebut juga mempunyai beberapa
unsur pendukung, salah satunya
adalah Implementasi.
Secara sederhana implementasi
dapat diartikan sebagai pelaksanaan
atau penerapan.Dalam arti luas
implementasi sering dianggap
sebagai bentuk pengoperasian atau
penyelenggaraan aktivitas yang telah
ditetapkan dan menjadi kesepakatan
bersama diantara pemangku
kepentingan, aktor, organisasi,
prosedur dan teknik secara sinergis
yang digerakkan untuk bekerjasama
dan menerapkan kebijakan ke arah
tertentu yang dikehendaki.
Menurut Pressman dan
Wildavsky (dalam Wahab 2012:135)
6
menyatakan bahwa sebuah kata kerja
mengimplementasikan itu sudah
sepantasnya terkait langsung dengan
kata benda kebijakan.
Van Meter dan Van Horn (dalam
Wahab, 2001:65)merumuskan proses
implementasi sebagai“those actions
by public or private individuals (or
groups) that are directed at the
achievement of objectives set forth in
prior policy decisions”(Tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu/pejabat-pejabat
atau kelompok-kelompok pemerintah
atau swasta yang diarahkan pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan
kebijakan).
Definisi lain juga diutarakan oleh
Daniel A. Mazmanian dan Paul A.
Sabatier (dalam Wahab,
2001:65),menjelaskan makna
implementasi dengan mengatakan
bahwa:
“memahami apa yangsenyatanya terjadi sesudahsuatu program dinyatakanberlaku atau dirumuskanmerupakan fokus perhatianimplementasi kebijakan,yakni kejadian-kejadian dankegiatan-kegiatan yangtimbul sesudah disahkannyapedoman-pedoman kebijakanNegara, yang mencakup baikusaha-usaha untukmengadministrasikannyamaupun untuk menimbulkanakibat/dampak nyata padamasyarakat atau kejadian-kejadian”.
Ripley dan Franklin
(Winarno, 2012:148) berpendapat
bahwa implementasi adalah apa yang
terjadi setelah undang-undang
ditetapkan yang memberikan otoritas
program, kebijakan, keuntungan
(benefit) atau suatu jenis keluaran
yang nyata. Implementasi mencakup
tindakan yang dilakukan oleh
berbagai aktor, khususnya para
anggota birokrat yang membuat
program kebijakan.
7
Agar tidak menimbulkan
penafsiran yang salah terhadap ruang
lingkup penelitian ini, maka penulis
memberikan batasan penelitian
hanya pada pelaksanaan
Implementasi Kebijakan Program
Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan
Kijang Kota Kabupaten Bintan.
Definisi Operasional menurut
Singarimbun (1989:33) adalah suatu
fenomena yang dirumuskan atas
dasar generalisasi dari sejumlah
karakteristik kejadian, keadaan,
kelompok atau individu tertentu yang
menjadi pusat perhatian.
Untuk mengimplementasi
kebijakan suatu program, peneliti
menggunakan teori Edward III
(dalam Winarno, 2012:177-206)
yang mengemukakan ada empat
proses dalam mengimplementasi
kebijakan.
Adapun diantaranya adalah
sebagai berikut :
Implementasi Kebijakan sebagai
variabel, diukur dengan indikator-
indikator menurutEdward III sebagai
berikut:
Implementasi Kebijakan adalah
salah satu tahap kebijakan publik,
antara pembentukan kebijakan dan
konsekuensi-konsekuensi kebijakan
bagi masyarakat yang
dipengaruhinya. Dapat dilihat
dimensi sebagai berikut :
1. Komunikasi
(Communication)
Komunikasi berkenaan dengan
bagaimana kebijakan
dikomunikasikan pada publik dan
sikap serta tanggapan dari pihak
yang terlibat.
Adapun indikatornya adalah :
a. Transmisi, yaitu adanya
kesalahpahaman terhadap
8
keputusan-keputusan yang
dikeluarkan.
b. Konsistensi, yaitu perintah-
perintah pelaksanaan harus
konsisten dan jelas mengenai
Program Beras Miskin
(Raskin) dari pemerintah
kemasyarakat.
c. Kejelasan, yaitu kebijakan-
kebijakan yang ingin
diimplementasikan harus
sesuai dengan yang
diinginkan dan petunjuk-
petunjuk pelaksana harus
dikomunikasikan secara jelas.
2. Sumber-sumber (Resouce)
Ketersediaan sumber yang
dimaksud adalah tersedianya
sumber-sumber daya, baik itu pada
birokrasi pemerintahan sebagai
implementor dan sarana yang dapat
diperlukan atau dibutuhkan dalam
Implementasi Kebijakan tersebut.
Adapun indikatornya adalah :
a. Staf, yaitu adanya keahlian-
keahlian dan
kemampuanyang baik dalam
melaksanakan tugas-tugas
terhadapKebijakan Program
Beras Miskin (Raskin).
b. Informasi, yaitu para
pelaksana kebijakan harus
diberi petunjuk dalam
melaksanakan kebijakan
Program Beras Miskin
(Raskin).
c. Wewenang, yaitu
Kewenangan yang dijelaskan
oleh pemerintah agar
kegiatan suatu Program dapat
berjalan secara efektif dan
efisien.
d. Fasilitas, yaitu sarana
pendukung atau alat-alat
transportasi seperti kendaraan
9
yang digunakan pada saat
pelaksanaan kegiatan.
3. Kecendrungan-
kecendrungan (Dispositions
or attitude)
Kecendrungan prilaku atau
karakteristik dari pelaksana
kebijakan berperan penting untuk
mewujudkan Implementasi
Kebijakan yang sesuai dengan tujuan
atau sasaran.
Adapun indikatornya adalah :
a. Dampak dari kecendrungan-
kecendrungan, yaitu para
pelaksana harus-
bersikap baik terhadap suatu
Kebijakan dan dapat
menjalankan Kebijakan
sesuai dengan yang
diharapkan.
b. Pengangkatan Birokrat, yaitu
pengangkatan birokrasi yang
akan menghambat
Implementasi Kebijakan yang
efektif agar didalam suatu
Program dapat berjalan baik
dan tepat sasaran.
4. Struktur Birokrasi
(Bureaucratic Structures)
Struktur birokrasi berkenaan
dengan kesesuaian organisasi
birokrasi yang menjadi
penyelenggara Implementasi
Kebijakan publik.
Adapun indikatornya adalah :
a. Prosedur-prosedur kerja
ukuran dasarnya, yaitu
adanya Prosedur Operasi
yang Standart (Standard
Operating Procedures/SOP)
Fungsi dari SOP menjadi
pedoman bagi setiap
implementor dalam
bertindak.
b. Fragmentasi, yaitu
mengkoordinasi kebijakan-
10
kebijakan dengan lembaga
pemerintahan yang
melaksanakan Program Beras
Miskin (Raskin).
C. Hasil Penelitian
Kita dapat melihat bagaimana
karakteristik dari masing-masing
informan yang membantu penelitian
ini dengan hasil yang sebenarnya.
Informan dalam penelitian ini
berjumlah 18 orang, yaitu: 1
Lurah/Sekretaris Lurah Kijang Kota
Kabupaten Bintan, 1 Kabag
Pelaksana Beras Miskin (Raskin) Di
Kelurahan Kijang Kota Kabupaten
Bintan, 5 Ketua RT (Rukun
Tetangga), 5 Ketua RW (Rukun
Warga) di Kelurahan Kijang Kota
Kabupaten Bintan, dan 6 orang
masyarakat penerima Beras Miskin
(Raskin).
1. Komunikasi
(Communication)
Pakar komunikasi menurut
Joseph de Vito dalam Nasir, dkk
(2011:203) menyebutkan ada lima
kualitas umum yang
dipertimbangkan untuk efektifitas
komunikasi, yaitu adanya
keterbukaan, saling mendukung,
bersikap aktif, memahami perasaan
orang lain, dan adanya kesetaraan.
a. Kesalahpahaman terhadap
keputusan yang
dikeluarkan oleh
pemerintah
Berdasarkan hasil wawancara
pertanyaan yang pertama kepada
informan yang berinisial [PJ,[SN,[MJ
dan [SP, menyatakan bahwa tidak ada
kesalahpahaman yang terjadi mengenai
keputusan dari pemerintah sehubungan
dengan Program Beras Miskin (Raskin)
tersebut. (Wawancara ini dilakukan
pada tanggal 24 juli 2015)
11
Begitu juga hasil wawancara dari
informan berinisial [SN,[AB,[ESdan
[MA juga menyatakan hal yang sama
yaitu bawasannya tidak ada terjadi
kesalahpahaman mengenai keputusan-
keputusan yang dikeluarkan oleh
pemerintah sehubungan dengan
Program Beras Miskin (Raskin).
(Wawancara ini dilakukan pada tanggal
28 juli 2015).
Wawancara yang dilakukan
peneliti dengan informan kunci (key
informan) mengenai kesalahpahaman
terhadap keputusan-keputusan yang
dikeluarkan oleh pemerintah kepada
pihak yang terlibat atau masyarakat
sehubungan dengan adanya Program
Beras Miskin (Raskin) yang ada di
Kelurahan Kijang Kota Kabupaten
Bintan, sebagai berikut:
“Tanggapannya… tidakada kesalahpahaman yangterjadi, kami menanggap baikkeputusan itu dan kami
berharap dengan adanyaProgram Beras Miskin (Raskin)itu dapat meningkatkankesejahteraan masyarakatsetidaknya dapat membantumasyarakat memenuhikebutuhan sehari-harikhususnya untuk kebutuhanpangan.(Wawancara inidilakukan pada tanggal 13Agustus 2015, Jam 10.00 WIB).Dari hasil pengamatan langsung
yang penulis lihat tentang
kesalahpahaman terhadap keputusan
yang dikeluarkan oleh pemerintah
sehubungan dengan adanya Program
Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan
Kijang Kota Kabupaten Bintan tidak
ada kesalahpahaman yang terjadi.
Terkait dari hasil wawancara
dengan beberapa informan dan hasil
Observasi dapat disimpulkan bahwa
kesalahpahaman terhadap keputusan
yang dikeluarkan oleh pemerintah
kepada masyarakat dalam Program
Beras Miskin (Raskin) tidak terjadi
kesalahpahaman.
12
b. Perintah Pelaksanaan
Harus Konsisten Dan Jelas
Dari Pemerintah Ke
Masyarakat Mengenai
Program Beras Miskin
(Raskin)
Berdasarkan hasil wawancara
pertanyaan kepada informan yang
berinisial [PJ,[SN,[MJ dan [SP,
menyatakan bahwa mengenai
perintah pelaksanaan sudah konsisten
dan jelas tentang Program Beras
Miskin (Raskin) dari pemerintah ke
masyarakat. (Wawancara ini
dilakukan pada tanggal 24 juli 2015).
Wawancara yang dilakukan
peneliti dengan informan kunci (key
informan) mengenai perintah-
perintah pelaksanaan dari pemerintah
ke masyarakat sehubungan dengan
adanya Program Beras Miskin
(Raskin) yang ada di Kelurahan
Kijang Kota Kabupaten Bintan,
sebagai berikut:
“Sudah… hmm,sudah dilaksanakan secarakonsisten dan jelas dalamwaktu yang cukup lama dansejauh ini juga khususnya diKelurahan Kijang Kota tidakada masalah yang berarti.kitaselalu memberikan kepadamasyarakat yang tepatsasaran.(Wawancara inidilakukan pada tanggal 13Agustus 2015, Jam 10.00WIB).
Dari hasil pengamatan
langsung yang penulis lihat
mengenai perintah-perintah
pelaksanaan tentang Program Beras
Miskin (Raskin) di Kelurahan Kijang
Kota Kabupaten Bintan sudah
konsisten dan jelas.
Terkait dari hasil wawancara
dengan beberapa informan dan hasil
Observasi dapat disimpulkan bahwa
perintah-perintah pelaksanaan dari
pemerintah kemasyarakat dalam
Program Beras Miskin (Raskin)
13
sudah dilaksanakan secara konsisten
dan jelas.
2. Sumber-sumber (Resouce)
Sumber daya adalah faktor paling
penting dalam Implementasi
Kebijakan agar efektif.Ketersediaan
Sumber yang dimaksud adalah
tersedianya sumber-sumber daya,
baik itu pada birokrasi pemerintahan
sebagai implementor dan sarana
yang dapat diperlukan atau
dibutuhkan dalam Implementasi
Kebijakan. Tanpa adanya sumber
daya, Kebijakan hanya tinggal
dikertas saja menjadi dokumen. Ada
ukurannya yang akan digunakan
dalam melihat dimensi dari sumber-
sumber tersebut melalui indikator
yaitu:
a. Keahlian-Keahlian Dan
Kemampuan Dalam
Melaksanakan Program
Beras Miskin (Raskin)
Adapun pertanyaan tentang
indikator Keahlian dan Kemampuan
dalam melaksanakan Program Beras
Miskin (Raskin) yang akan dijadikan
pertanyaan tentang indikator
Keahlian dan Kemampuan yaitu
untuk pertanyaan pertama informan
berinisial [AR, menjawab bahwa:
“mengenai keahlian dankemampuan dalammelaksanakan Program BerasMiskin (Raskin) kepadamasyarakat di KelurahanKijang Kota ini menurut sayasudah baik, walaupun masihada masyarakat yang kurangnyaman denganpelaksanaannya”.(Wawancara ini dilakukanpada tanggal 29 juli 2015)
Hal ini diperkuat oleh hasil
wawancara dengan informan kunci
(key informan) mengenai Keahlian-
keahlian dan kemampuan dalam
melaksanakan Program Beras Miskin
(Raskin) yang ada di Kelurahan
Kijang Kota Kabupaten Bintan,
sebagai berikut:
14
“Tugas dan
kemampuan, untuk petugas-
petugasnya itu dapat
melaksanakan tugas Raskin
dengan baik. (Wawancara ini
dilakukan pada tanggal 13
Agustus 2015, Jam 10.00
WIB).
Dari hasil observasi
(pengamatan langsung) yang penulis
lihat bahwa keahlian-keahlian dan
kemampuan dalam melaksanakan
Program Beras Miskin (Raskin) di
Kelurahan Kijang Kota Kabupaten
Bintan dari pihak pemerintah
kemasyarakat sudah baik dan dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik.
Terkait dari hasil wawancara
dengan beberapa informan dan hasil
Observasi dapat disimpulkan bahwa
keahlian dan kemampuan dalam
melaksanakan Program Beras Miskin
(Raskin) sudah terlaksana dengan
baik.
b. Para Pelaksana Diberi
Petunjuk Dalam
Melaksanakan Program
Beras Miskin (Raskin)
Informasi merupakan sumber
penting yang kedua dalam
Implementasi Kebijakan yaitu
informasi mengenai bagaimana
melaksanakan suatu kebijakan.
Pelaksanaan-pelaksanaan perlu
mengetahui apa yang dilakukan dan
bagaiman harus melakukannya.
Dengan demikian, para pelaksana
kebijakan harus diberi petunjuk
untuk melaksanakan kebijakannya
tersebut.
Wawancara yang dilakukan
peneliti dengan informan kunci (key
informan) tentang para pelaksana
kebijakan dalam melaksanakan
Program Beras Miskin (Raskin) yang
15
ada di Kelurahan Kijang Kota
Kabupaten Bintan, sebagai berikut:
“Sejauh ini sudah
diberi petunjuk dalam
melaksanakan Program
tersebut”. (Wawancara ini
dilakukan pada tanggal 13
Agustus 2015, Jam 10.00
WIB).
Dari hasil pengamatan langsung
yang penulis lihat tentang para
pelaksana dalam melaksanakan
Program Beras Miskin (Raskin) di
Kelurahan Kijang Kota Kabupaten
Bintan sudah diberi petunjuk, hanya
saja kebijakannya kurang
dikoordinasi dari pelaksana.
Terkait dari hasil wawancara
dengan beberapa informan dan hasil
Observasi dapat disimpulkan bahwa
para pelaksana dalam melaksanakan
Program Beras Miskin (Raskin)
sudah diberi petunjuk tetapi
kebijakannya kurang dikoordinasi
dari pelaksana.
3. Kecendrungan-
kecendrungan atau tingkah
laku
Kecendrungan-kecendrungan
atau tingkah laku adalah watak dan
karakteristik yang dimiliki oleh
implementor seperti komitmen,
kejujuran dan sifat demokratis.
Apabila implementor memiliki
disposisi yang baik, dia akan dapat
menjalankan kebijakan dengan baik
seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan. Ketika
implementor memiliki sifat atau
perspektif yang berbeda dengan
pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan juga menjadi
tidak efektif. Ada ukurannya yang
akan digunakan dalam melihat
dimensi dari Kecendrungan-
16
kecendrungan atau tingkah laku
tersebut melalui indikator yaitu:
a. Para Pelaksana Bersikap
Baik Terhadap Kebijakan
Program Raskin
Jika ingin Implementasi
Kebijakan suatu Program dapat
terpenuhi dan tercapai dengan yang
diharapkan, maka para pelaksananya
harus bersikap baik terhadap suatu
kebijakan dan dapat menjalankan
kebijakan sesuai dengan yang
diharapkan.
Berdasarkan hasil wawancara
pertanyaan kepada informan yang
berinisial [PJ,[SN,[MJ dan [SP,
menyatakan bahwa “sejauh ini sikap
para pelaksana sudah bersikap baik.
(Wawancara ini dilakukan pada
tanggal 24 juli 2015)
Wawancara yang dilakukan
peneliti dengan informan kunci (key
informan) mengenai para pelaksana
Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan
Kijang Kota dan apa sudah dapat
menjalankannya sesuai dengan yang
diharapkan yaitu sebagai berikut:
“Sudah bersikap baik, ramah
tamah, sopan-sopan dan
dalam menjalankan
Programnya pun sudah sesuai
dengan yang diharapkan”.
(Wawancara ini dilakukan
pada tanggal 13 Agustus
2015, Jam 10.00 WIB).
Dari hasil pengamatan
langsung yang penulis lihat
mengenai para pelaksana Raskin di
Kelurahan Kijang Kota bersikap baik
dan dapat menjalankannya
Programnya sesuai dengan yang
diharapkan.
Terkait dari hasil wawancara
dengan beberapa informan dan hasil
Observasi dapat disimpulkan bahwa
mengenai para pelaksana Raskin di
17
Kelurahan Kijang Kota sudah
bersikap baik dan dapat menjalankan
Program Raskinnya juga sudah
sesuai dengan yang diharapkan.
b. Pengangkatan Birokrasi
Menghambat Implementasi
Kebijakan yang efektif
Jika didalam suatu kegiatan atau
Program tentang pengangkatan
birokrasi dapat menghambat
Implementasi Kebijakan yang efektif
agar didalam suatu Program dapat
berjalan baik dan sudah tepat
sasaran.
Berdasarkan hasil wawancara
pertanyaan kepada informan yang
berinisial [PJ,[SN,[MJ dan [SP,
menyatakan bahwa “dalam hal
tersebut saya tidak mengetahuinya
secara jelas. (Wawancara ini
dilakukan pada tanggal 24 juli 2015)
Wawancara yang dilakukan
peneliti dengan informan kunci (key
informan)tentang pengangkatan
birokrasi dapat menghambat
Implementasi Kebijakan yang efektif
agar didalam suatu Program dapat
berjalan baik dan tepat sasaran yaitu
sebagai berikut:
“sudah, karena kan untuk
menetapkan masyarakat
sasarannya itu ada beberapa
indikator yang dapat mee..
hm, apa istilahnya
masyarakatnya yang miskin
atau layak untuk dibagikan”.
(Wawancara ini dilakukan
pada tanggal 13 Agustus
2015, Jam 10.00 WIB).
Dari hasil observasi
(pengamatan langsung) yang penulis
lihattentang pengangkatan birokrasi
tidak ada yang menghambat
Implementasi Kebijakan yang efektif
dan didalam Program Raskin
berjalan baik dan sudah tepat sasaran
18
Terkait dari hasil wawancara
dengan beberapa informan dan hasil
Observasi dapat disimpulkan
bahwatentang pengangkatan
birokrasi tidak ada yang
menghambat dalam Implementasi
Kebijakan tersebut dan didalam
Program Raskin juga sudah berjalan
baik dan sudah tepat sasaran.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas
mengimplementsikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi
kebijakan.Salah satu dari aspek
struktur yang penting dari setiap
organisasi adalah adanya prosedur
operasi yang standar (standar
operating procedure) SOP menjadi
pedoman bagi implementor dalam
bertindak. Ada ukurannya yang akan
digunakan dalam melihat dimensi
dari Struktur Birokrasi tersebut
melalui indikator yaitu :
a. Adanya Prosedur Operasi
yang Standar (standar
operating procedure) SOP
Jika Implementasi kebijakan
ingin berhasil dan sesuai dengan
yang diharapkan makadidalam suatu
kegiatan atau Program khususnya
Beras Miskin (Raskin) harus dengan
adanya Prosedur Operasi yang
Standar (standar operating
procedure) SOP yang berlaku.
Wawancara yang dilakukan
peneliti kepada informan yang
berinisial [PJ,[SN,[MJ dan [SP,
menyatakan bahwa “mengenai
Prosedur Operasi yang Standar sudah
sesuai dengan prosedur.
(Wawancara ini dilakukan pada
tanggal 24 juli 2015)
Sedangkan dari informan
berinisial [SN,[AB,[ES,[MA,[AR
19
dan [HK juga menyatakan hal yang
sama yaitu bawasannya sudah sesuai
dengan prosedur Operasi yang
Standar.
Hal tersebut juga disetujui
dengan pendapat informan kunci
(key informan) dalam menjalankan
Program Beras Miskin (Raskin)
sudah dengan adanya Prosedur
Operasi yang Standar (standar
operating procedure) SOP yang
berlaku.yaitu sebagai berikut:
“sudah, kita selalu
memastikan itu tetap sesuai
dengan Prosedur Operasi
yang Standar”. (Wawancara
ini dilakukan pada tanggal 13
Agustus 2015, Jam 10.00
WIB).
Berdasarkan observasi (hasil
pengamatan langsung) yang penulis
lihat dalam menjalankan Program
Beras Miskin (Raskin) sudah dengan
Prosedur Operasi yang Standar
(standar operating procedure) SOP
yang berlaku.
Dapat disimpulkan dari hasil
wawancara dengan beberapa
informan dan hasil Observasi dapat
disimpulkan bahwa sudah
denganadanya Prosedur Operasi
yang Standar (standar operating
procedure) SOP yang berlaku.
b. Mengkoordinasi Kebijakan
Dengan Lembaga
Pemerintahan yang
melaksanakan Program
Beras Miskin (Raskin)
Implementasi Kebijakan suatu
kegiatan atau Program harus
mengkoordinasi kebijakan tersebut
secara baik dengan lembaga
pemerintahan yang melaksanakan
Program Beras Miskin (Raskin).
Berdasarkan hasil wawancara
pertanyaan kepada informan yang
20
berinisial [PJ,[SN,[MJ dan [SP,
menyatakan bahwa “hmm, mengenai
hal tersebut kemungkinan masih
kurangnya koordinasi.
(Wawancara ini dilakukan pada
tanggal 24 juli 2015)
Begitu juga hasil wawancara dari
informan berinisial [SN,[AB,[ES dan
[MA juga menyatakan hal yang sama
yaitu bawasannya mengenai
koordinasi kebijakan atau aturan
dengan pemerintah yang
melaksanakan Program Raskin di
Kelurahan Kijang Kota masih
kurangnya koordinasi, tetapi sejauh
ini dapat terlaksana dengan baik.
(Wawancara ini dilakukan pada
tanggal 28 juli 2015)
Begitu juga hasil wawancara
yang dilakukan peneliti dengan
informan berinisial [HF,[SN dan
[HM menyatakan hal yang sama juga
yaitu “hmm.. mengenai hal tersebut
tanggapan saya itu masih kurangnya
koordinasi dari pihak-pihak yang
terlibat.”. (Wawancara ini dilakukan
pada tanggal 6 Agustus 2015)
Wawancara yang dilakukan
peneliti dengan informan kunci (key
informan) dalam mengkoordinasi
Kebijakan dengan lembaga
Pemerintahan yang melaksanakan
Program Raskin Di Kelurahan
Kijang Kota Kabupaten
Bintan.yaitusebagai berikut:
“kami setiap ada informasi-informasi atau peraturan-peraturan yang baru itu selalumenginformasikan kepadastaf khususnya pemerintahpusat yang melaksanakanProgram itu sehingganantinya dapat sinkrondengan yang diinginkanmasyarakat”. (Wawancara inidilakukan pada tanggal 13Agustus 2015, Jam 10.00WIB).
Hasil observasi (pengamatan
langsung) yang penulis
lihatdalammengkoordinasi Kebijakan
dengan lembaga Pemerintahan yang
21
melaksanakan Program Raskin Di
Kelurahan Kijang Kota Kabupaten
Bintan kurangnya koordinasi, tetapi
dapat terlaksana dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara
dengan beberapa informan dan hasil
Observasi dapat disimpulkan bahwa
dalam mengkoordinasi Kebijakan
dengan lembaga Pemerintahan yang
melaksanakan Program Raskin Di
Kelurahan Kijang Kota Kabupaten
Bintan meskipun kurangnya
koordinasi, tetapi dapat terlaksana
dengan baik.
D. Kesimpulan
Proses Implementasi Kebijakan
Program Beras Miskin (Raskin) di
Kelurahan Kijang Kota Kabupaten
Bintan sudah terlaksana dengan baik
yang mengacu pada teori dari
Edward III. Hal-hal ini dapat dilihat
dari beberapa faktor antara lain
sebagai berikut :
1. Pada dimensi Komunikasi
(Communication), pada
dimensi komunikasi sudah
terlaksana yaitu kebijakan
tentang Program Beras Miskin
(Raskin) sudah diinformasikan
dengan baik, melalui
penyampaian langsung kepada
masyarakatnya. begitu juga
dengan pelaksanaan
programnya tidak terjadi
kesalahpahaman terhadap
keputusan yang dikeluarkan
oleh pemerintah dan dalam
perintah dan petunjuk
pelaksanaan dari pemerintah
ke masyarakat juga sudah
konsisten dan jelas serta
sudah sesuai dengan yang
diharapkan dan
dikomunikasikan dengan
jelas sehubungan dengan
22
adanya Program Beras Miskin
(Raskin) di Kelurahan Kijang
Kota Kabupaten Bintan.
2. Pada dimensi Sumber-sumber
(Resouce), pada dimensi ini
petugas pelaksananya dapat
melaksanakan tugasnya
dengan baik yaitu: sumber
daya yang dimaksud adalah
tersedianya sunber daya
keahlian dan kemampuan
sebagai implementor dan para
pelaksana juga sudah diberi
petunjuk, hanya saja
kebijakannya kurang
dikoordinasi dari pelaksana
kegiatan, dan kewenangan
yang dijelaskan oleh
pemerintah dapat berjalan
efektif dan efisien yaitu
sudah sesuai dengan yang
ditetapkan, serta sarana
pendukung atau alat
transportasi yang digunakan
pada saat pelaksanaan
kegiatan atau Program ini
sudah tersedia, meskipun
kendaraan yang dikhususkan
untuk Program Beras Miskin
(Raskin) belum ada.
3. Pada dimensi Kecendrungan-
kecendrungan (Dispositions
or attitude), pada dimensi
kecendrungan-kecendrungan
dapat disimpulkan bahwa
mengenai para pelaksana
Beras Miskin (Raskin) di
Kelurahan Kijang Kota
Kabupaten Bintan sudah
bersikap baik dan dapat
menjalankan Program atau
kegiatan Raskinnya juga
sudah sesuai dengan yang
diharapkan. Serta
pengangkatan birokrasi tidak
ada yang menghambat dalam
23
Implementasi Kebijakan
tersebut didalam Program
Beras Miskin (Raskin) juga
sudah berjalan baik dan
sudah tepat sasaran.
4. Pada dimensi Struktur
Birokrasi (Bureaucratic
Structures), kegiatan Program
Beras Miskin (Raskin) ini
telah terlaksana sesuai
dengan SOP, begitu juga
dalam mengkoordinasi
kebijakan tersebut dengan
lembaga pemerintahan yang
melaksanakan Program Beras
Miskin (Raskin) di Kelurahan
Kijang Kota Kabupaten
Bintan meskipun kurangnya
koordinasi, tetapi dapat
terlaksana dengan baik.
Karena dengan adanya
Prosedur yang Standart
(Standart Operating
Procedures/SOP) dan
struktur birokrasi yang jelas
di dalam suatu kegiatan atau
program akan menjadi jelas
dan lebih terarah.
Saran
Berdasarkan data dan hasil
penelitian yang telah penulis lakukan
di Kelurahan Kijang Kota Kabupaten
Bintan. Khususnya yang terlibat
didalam Program Beras Miskin
(Raskin) tersebut, maka saran yang
dapat penulis sampaikan kepada
pihak Kelurahan Kijang Kota
Kabupaten Bintan antara lain sebagai
berikut:
1. Dari segi komunikasi dalam
pelaksanaan Kegiatan
Program Beras Miskin
(Raskin) di Kelurahan Kijang
Kota Kabupaten Bintan sudah
terlaksana dengan baik dan
tidak terjadi kesalahpahaman
24
namun tetap harus
dipertahankan dan
dioptimalkan lagi untuk
kegiatan Program
selanjutnya.
2. Dari segi sumber daya yang
ada sudah tersedia, walaupun
yang dikhususkan untuk
program Raskin ini belum
ada. Namun pemerintah harus
lebih mengoptimalkan lagi
khususnya dalam Program
Raskin di Kelurahan Kijang
Kota Kabupaten Bintan dan
masyarakat setempat harus
memberikan masukan yang
bagus terhadap Program ini
sehingga dalam suatu
kegiatan bisa berjalan baik
dan sesuai dengan yang
diharapkan.
3. Dari segi Kecendrungan-
kecendrungan (Dispositions
or attitude), baik mengenai
para pelaksana Beras Miskin
(Raskin) di Kelurahan Kijang
Kota Kabupaten Bintan dan
pengangkatan birokrasi sudah
baik dan dapat menjalankan
Program atau kegiatan
Raskinnya juga sudah sesuai
dengan yang diharapkan serta
tidak ada yang menghambat
dalam Implementasi
Kebijakan tersebut didalam
Program Beras Miskin
(Raskin) juga sudah berjalan
baik dan sudah tepat sasaran.
Hanya saja pemerintah harus
lebih mengoptimalkan lagi
dalam kebijakan tersebut agar
tidak terjadi kesalahpahaman
dikemudian hari
4. Dari segi Struktur Birokrasi
(Bureaucratic Structures),
kegiatan Program Beras
25
Miskin (Raskin) sudah baik
hanya saja pemerintah harus
lebih memperhatikan lagi
dalam membuat jadwal
pelaksanaan kegiatan tersebut
dan Program Raskin dapat
dikoordinasi dengan baik lagi
sehingga dalam kegiatan
suatu Program dapat
terlaksana dengan baik lagi
dan terarah.
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.
Anderson, James, A. 1997. Public Policy Making Third Edition, USA, PenerbitHoughton Miffin Company
Arikunto, Suharsimi, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,Jakarta: PT Rineka Cipta.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.(Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa.dkk.) Yogyakarta: Gaja MadaUniversity Pres.
Dye R Thomas. 2008. Understanding Public Policy. Pearson Education' UpperSaddle River' NewJersey
Hasibuan, SP. Malayu. 2001. Manejemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta :Bumi Aksara.
Hendrayady, Agus, dkk. 2011. Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian danSkripsi Sarjana FISIP UMRAH. TanjungPinang : Umrah Press
Naihasya, Syahrir. 2006. Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani.Jogyakarta: Mida Pustaka.
Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung: Alfabeta.
Wahab, Solichin Abdul. 2001, Analisis Kebijaksanaan, Dari FormulasiKeimplementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Penerbit PT Bumi Aksara
. 2012, Analisis Kebijakan Dari Formulasi kePenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: BumiAksara
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan StudiKasus).Yogyakarta:Caps.
Zuriah, Nurul.2009.Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta:BumiAksara.
Jurnal:
Risal, Posumah dan Burhanuddin.2013.Hubungan Pengelolaan Program RaskinDengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.Acta Diurna.(DiaksesTanggal 25 Mei 2014 pukul 15.00 Wib).
Nurhayati,2014,Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Kampung BulangKecamatan TanjungPinang Timur Kota TanjungPinang Pada Tahun 2012,FakultasIlmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. (Diakses Tanggal 17Agustus 2015 Pukul 16.00 Wib).
Skripsi/Naskah yang tidak dipublikasikan
Ayu Wahyuni,2014,”Implementasi Kebijakan Raskin (Beras Untuk Rumah TanggaMiskin)” Study kasus Desa Toapaya Selatan Kecamatan ToapayaKabupaten Bintan Tahun 2012. Skripsi Sarjana Pada Jurusan IlmuPemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Fhani Supayuliandari,2014,”Implementasi Kebijakan Pengelolaan KawasanKonservasi Hutan Mangrove di BLH Provinsi Kepulauan Riau (Study PadaProgram Reboisasi Kawasan Hutan Mangrove Didesa Berakit KecamatanTeluk Sebong Kabupaten Bintan)”. Skripsi Sarjana Pada Jurusan IlmuAdministrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Peraturan Undang-Undang
Undang-undang No. 7 Tahun 1996, Tentang Pangan.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, Tentang Ketahanan Pangan