implementasi pengakuan hak asasi manusi dalam...
TRANSCRIPT
-
1
PENELITIAN MANDIRI
IMPLEMENTASI PENGAKUAN HAK ASASI MANUSI
DALAM KEGIATAN BERWISATA DI INDONESIA
W. Citra JuwitaSari SH.,M.Par 1986071720130122001
PROGRAM STUDI INDUSTRI PERJALAN WISATA
FAKULTAS PARIWISATA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2016
-
2
Abstrak
Pariwisata adalah sumber devisa utama Di Indonesia serta dapat memberikan
dampak Positif juga membawa dampak negatif. Hak asasi manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Kuasa.
Tanpa mengesampingkan tantangan yang ada, pengakuan hak asasi manusia
dalam kegiatan berwisata merupakan representasi pengakuan terhadap hak-hak ekonomi
dan sosial masyarakat dari pemerintah sejalan dengan The International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Pada gilirannya, kondisi ini diharapkan
menggeliatkan kembali industri pariwisata yang sempat terpuruk dengan berbagai
kejadian yang menimpa Indonesia terutama Bali, mengingat tumbuhnya kegairahan
masyarakat baik masyarakat domestik maupun internasional untuk melakukan perjalanan
wisata.
Semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat sebagai pelaku pariwisata
harus menyadari dan menghormati hak warga asing untuk berwisata dan menikmati
keindahan alam tanpa pelu mendapat gangguan sehingga menimbulkan
ketidaknyamanan. Akhirnya, industri pariwisata di Indonesia akan tetap survive
menghadapi gelombang persaingan yang semakin luas sebagai imbas adanya liberalisasi
pariwisata.
Kata Kunci : Implementasi,Hak Berwisata, Pariwisata
1.1 Latar Belakang Masalah
Perbincangan Hak asasi manusia (HAM), pada dasarnya tidak hanya sebatas pada wacana
untuk memperjuangkan kembali kebebasan manusia dalam berbagai bidang dan sektor. Lebih
dari itu, kita perlu memikirkan secara matang untuk mendapatkan implementasi yang
memuaskan dalam rangka menegakkan hak asasi manusi secara total bagi kehidupan manusia.
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan
berlaku secara universal. Dasar-dasar hak asasi manusia tertuang dalam deklarasi kemerdekaan
Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945
Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan
pasal 31 ayat 1. Contoh hak asasi manusia (HAM ):
1. Hak untuk hidup.
http://id.wikipedia.org/wiki/Hakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Declaration_of_Independence_of_USA&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/UUD%2745http://id.wikipedia.org/wiki/Teks_UUD_1945#BAB_X_-_WARGA_NEGARAhttp://id.wikipedia.org/wiki/Teks_UUD_1945#BAB_X_-_WARGA_NEGARAhttp://id.wikipedia.org/wiki/Teks_UUD_1945#BAB_XI_-_AGAMAhttp://id.wikipedia.org/wiki/Teks_UUD_1945#BAB_XII_-_PERTAHANAN_NEGARAhttp://id.wikipedia.org/wiki/Teks_UUD_1945#BAB_XIII_-_PENDIDIKAN
-
3
2. Hak untuk memperoleh pendidikan.
3. Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain.
4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
5. untuk mendapatkan pekerjaan
Demikian halnya dengan wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik. Setiap
wisatawan memiliki hak untuk melakukaan perjalanan wisata di mana saja dan berhak
menikmati perjalanan tersebut tanpa mendapat gangguan tindakan kekerasan di tempat yang
dikunjungi.
Seperti disebutkan dalam Deklarasi hak asasi manusia pasal 24 bahwa Setiap orang
berhak untuk beristirahat dan menikmati waktu senggang, termasuk pembatasan jam kerja yang
wajar serta liburan berkala yang disertai upah, dan kode etik pariwisata dunia pasal 8 yang
mengatakan bahwa , para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh keuntungan dari
pemenuhan, undang-undang internasional dan peraturan nasional, kebebasan bergerak di dalam
negeri dan dari satu negara ke negara yang lain. Sesuai dengan pasal 13 Deklarasi Universal hak-
hak Azasi Manusia, Mereka harus diperkenankan masuk ke wilayah wilayah transit dan tinggal,
demikian pula ke tempat-tempat wisata dan budaya tanpa formalitas yang berlebihan dan tanpa
diskriminasi, maka perlindungan terhadap wisatawan asing menjadi hak asasi dari wisatawan itu
sendiri yang harus di hormati dan ditegakkan.
Pariwisata merupakan suatu gejala yang kompleks di dalam masyarakat. Di suatu daerah
terdapat keterkaitan kuat antara daerah objek wisata yang memiliki daya tarik masyarakat atau
penduduk setempat dan wisatawan itu sendiri. Sebenarnya sejak dahulu kegiatan pariwisata
sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, hanya saja belum menjadi kalimat yang populer di
telinga masyarakat. Di Indonesia kata pariwisata mulai di kenal oleh masyarakat sejak tahun
-
4
1958 setelah dimulainya Musyawarah Nasional Tourisme II di Tretes (Jawa Timur) pada
tanggal 12 sampai dengan 14 Juni 1958.
Sebagai negara berkembang, Indonesia sejatinya menyimpan potensi alam dan budaya
yang luar biasa dan dapat dijadikan modal dasar sekaligus keunggulan komparatif untuk
mengembangkan sektor pariwisata. Potensi yang dimiliki dapat dikonversi menjadi sesuatu yang
bernilai ekonomi dengan daya saing yang tinggi. Selain itu, kita mengetahui bahwa bahan baku
usaha pariwisata sesungguhnya tidak akan pernah habis-habis, sedangkan bahan baku usaha-
usaha lainnya sangatlah terbatas. (James J Spillane, 1991 : 46). Karena banyaknya potensi yang
dimiliki Indonesia membuat Indonesia banyak dilirik Wisatawan Mancanegara sebagai salah satu
tempat tujuan favoritnya.
Menilik dari sisi devisa yang dihasilkan, pariwisata memiliki andil yang kontributif
dalam menopang dan menggalakkan roda perekonomian nasional. Kondisi ini terungkap dalam
Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM).
Peraturan presiden ini menyebutkan bahwa pada tahun 2002, pariwisata merupakan penyumbang
devisa kedua terbesar setelah ekspor migas. Tetapi untuk membangun industri pariwisata yang
kuat diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk melindungi pariwisata itu sendiri serta
masyarakat sebagai salah satu pelakunya untuk peduli pada pariwisata agar tak tergerus
globalisasai.
Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal bagi wisatawan asing sekaligus
primadona untuk menikmati wisata yang mengagumkan. Hampir setiap tahun jutaan orang baik
asing maupun domestik yang memilih menghabiskan waktu liburannya di Bali. Tetapi seindah-
indahnya sebuah tempat terkadang timbul masalah yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman
bagi wisatawan salah satunya masalah keamanan dan kenyamanan. Seperti kasus yang terjadi
-
5
pada wisatawan asing sebagaimana diberitakan bahwa Aparat Kepolisian Sektor Denpasar
Selatan menangkap, seorang tukang ojek yang diduga melakukan aksi pencurian dengan
kekerasan serta percobaan pemerkosaan terhadap dua orang wisatawan asing. Tersangka
merupakan tukang ojek liar yang sehari-hari melayani wisatawan asing di kawasan objek wisata
Pantai Kuta. Dalam aksinya, dia khusus menyasar wisatawan asing. Dua wisatawan asing yang
menjadi korban pelaku, yakni seorang perempuan warga negara Australia, Brooke Hall (24) dan
seorang perempuan Warga Negara Singapura yang sehari-hari menetap di Australia, Beatrice
Victoria Hendricks McGuinness (27) tahun Keduanya menjadi korban kejahatan pria itu dalam
waktu berbeda, namun dengan modus yang sama.
Pariwisata seperti pisau bermata dua. Disatu sisi memberikan keuntungan bagi orang-
orang yang terlibat di dalamnya sedangkan sisi yang lain dapat berdampak negatif. Sering kita
sadari atu tidak masalah keamanan merupakan masalah yang tidak dapat dianggap sepele.
Teringat peristiwa Bom bali I dan II, ataupun masalah travel warning dari Australia maupun dari
Amerika agar warganya tidak berkunjung ke Indonesia karena masalah keamanan. Pariwisata
Indonesia khususnya bali sedik menghadapi keterpurukan karena masalah itu. Apalagi sekarang
ini ditambah dengan adanya kasus pencurian yang dilakukan terhadap orang asing itu akan
menimbulkan rasa tidak aman bagi wisatawan yang datang ke Bali dan akan menimbulkan
tercorengnya pariwisata bali di mata International. Berdasarkan latar belakang di atas maka
upaya perlindungan hukum terhadap wisatawan asing perlu dilakukan dan di tegakkan sehingga
hukum menjadi sarana untuk menegakkan hak asasi manusia agar setiap orang dapat memiliki
hak untuk hidup dengan tenang, aman, bahagia, sentosa, makmur, dan sejahtera.
1.2 Rumusan Masalah
-
6
Berkenaan dengan permasalahan diatas, bagaimanakah implementasi pengakuan hak
asasi manusia bagi kegiatan berwisata dengan melihat prospek dan juga tantangannya bagi
industri pariwisata di Indonesia ?
1.3 Tujuan Penulisan
1. untuk mengetahui perkembangan hukum serta Pengakuan hak asasi manusia terutama
berwisata di Indonesia
2. Untuk mengetahui implementasi pengakuan hak asasi manusia bagi kegiatan berwisata
dengan melihat prospek dan juga tantangannya bagi industri pariwisata di Indonesia.
1.4 Manfaat Penulisan
1.4.1 Manfaat Praktis
- Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah agar dapat menambah
wawasan tentang penegakan hak asasi manusia dan sanksi hukum di Indonesia.
1.4.2 Manfaat teoritis
- Manfaat yang ingin diperoleh yaitu dapat menambah pengetahuan tentang peraturan
hukum yang diterapkan dalam bidang hak asasi manusia.
2.1 Konsep Implementasi
Konsep Implementasi menurut Grindle (1980) menyatakan bahwa Implementasi
Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran
keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan
-
7
lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu
kebijakan.
Implementasi adalah salah satu bagian dari tahap-tahap pembuatan kebijakan, secara
keseluruhan tahapan tersebut berupa ; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi
kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. (William N. Dunn, 1999 :hal. 24).
Dari kelima tahapan pembuatan kebijakan di atas, implementasi memegang peran yang sangat
penting. Bahkan Udoji dengan tegas menyatakan bahwa :
" the execution of policies is as important if not more important than policy making.
Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented"
artinya pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih
penting daripada sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam
arsip kalau tidak diimplementasikan (Solichin A. Wahab, 1997: hal.59).
Edward II (1980 : 1) menyatakan bahwa
" without effective implementation the decisions of policymakers will not be carried out
successfully".
Pendapat-pendapat tersebut, bukan berarti meremehkan posisi yang lain dari keseluruhun
tahapan kebijakan itu sendiri, akan tetapi harus disadari bahwa walaupun perumusan kebijakan
atau formulasi telah dilakukan dengan begitu baik dan kemudian akan bermuara pada
dikeluarkannya satu kebijakan, tanpa diimplementasikan dalam suatu program atau kegiatan,
kebijakan tersebut tidak berarti apa-apa. Sama halnya disket di dalam kotak, bila tidak digunakan
untuk menyimpan data maka disket tersebut hanyalah sebuah benda tak berarti.
Berdasarkan pengertian di atas, maka implementasi merupakan suatu proses
melaksanakan kebijakan (baik di tingkatan nasional maupun tingkatan lokal) melalui satu atau
serangkaian program atau proyek dengan implikasi pengaturan dan pengalokasian risorsis
tertentu serta serta konsekuensi pengaruh atau dampak yang ditimbulkannya.
-
8
Dalam konteks yang sama Sofian Effendi (2000) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan
adalah proses pelaksanaan kebijakan atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan
untuk menghasilkan outcome yang diinginkan". Berarti tidak hanya mengandung maksud
terjadinya suatu proses tunggal atau berdiri sendiri, tapi ada proses lain yang dilakukan dalam
upaya persiapan implementasi dan proses "yang sebenarnya" dari implementasi kebijakan itu
sendiri.
2.2 Konsep Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak Asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak-hak tersebut telah
dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia
memiliki derajat dan martabat yang sama . Pada masa lampau, manusia tidak mengakui akan
adanya derajat manusia yang lain sehingga mengakibatkan terjadinya penindasan antara manusia
yang satu dengan yang lainnya. Sehingga banyak terjadi penjajahan yang dilakukan salah
satunya terjadi di Indonesia yang dijajah dengan sangat tidak berperikemanusiaan oleh kaum
kolonialisme dengan menindas, dan menyengsarakan bangsa ini. Sehingga, dilakukan perjuangan
terus menerus untuk tetap mempertahankan hak asasi manusia yang dimilikinya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi
manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, adalah:
1. Hak untuk hidup,
-
9
2. Hak untuk berkeluarga,
3. Hak mengembangkan diri,
4. Hak keadilan,
5. Hak kemerdekaan,
6. Hak berkomunikasi,
7. Hak keamanan,
8. Hak kesejahteraan, dan
9. Hak perlindungan
Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi
keharusan dari sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusinya. Melalui Deklarasi
Universal HAM 10 desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak
mengenai manusia sebagai manusia. Naskah tersebut menyuarakan pernyataan sedunia tentang
hak-hak asasi manusia, sehingga tanggal 10 Desmber sering diperingati sebagai hari hak asasi
manusia. Isi pokok deklarasi tersebut tertuang pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa
“Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.
Mereka dikaruniai akal dan budi, hendaknya bergaul satu sama lain dalam
persaudaraan”.
Hak- hak yang diatur menurut Piagam PBB tentang deklarasi Universal Human Rights
1948 itu adalah:
1. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat,
2. Hak memiliki sesuatu,
3. Hak mendapatkan aliran kepercayaan atau agama
4. Hak untuk hidup,
5. Hak untuk kemerdekaan hidup,
-
10
6. Hak untuk memperoleh nama baik,
7. Hak untuk memperoleh pekerjaan,
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
3. Hasil Dan Pembahasan
Aktivitas yang awal mulanya hanya bisa di nikmati oleh segelintir orang yang relatif
kaya pada awal era ke-20, saat ini sudah jadi sisi dari hak azazi manusia. Hal semacam ini
berlangsung bukan sekedar di negara maju namun mulai dirasakan juga di negara berkembang
terhitung juga Indonesia. Pariwisata mulai menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari
kehidupan manusia terlebih menyangkut aktivitas sosial dan ekonomi seperti yang telah di akui
oleh berbagai organisasi internasional diantaranya PBB, Bank Dunia serta World Tourism
Organization.
Potensi pariwisata di Indonesia amatlah besar terbentang luas mulai dari Provinsi
Nangroe Aceh Darussalam hingga Provinsi Papua dengan semua keaneka ragaman objek
pariwisata, seni budaya yang menawan serta tersedianya fasilitas serta prasara pendukung
pariwisata, yang kesemuanya itu diinginkan dapat menarik semakin banyak lagi devisa negara,
terbaik dari wisatawan luar negeri ataupun domestik.
Namun badai krisis ekonomi yang menempa Indonesia dari akhir tahun 1997, merupakan
sebuah tantangan dan juga pengalaman yang benar-benar bernilai untuk orang-orang pariwisata
Indonesia untuk lakukan re-positioning sekalian re-vitalization aktivitas pariwisata Indonesia
serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta memulihkan citra Indonesia didunia
internasional. Dengan perkembangan pariwisata di Indonesia khususnya di bali terutama di
sector peningkatan fasilitas serta prasarana serta pemberdayaan orang-orang lewat
http://www.totalserve.biz/2014/05/potensi-pariwisata-di-indonesia.html
-
11
pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan atau community-based tourism development
semakin meningkatkan kunjungan wisatawan ke indonesia.
Dalam bahasa Perancis hak asasi manusia (HAM) berasal dari kata Droits L’Homme
yang berarti hak-hak manusia. Sedangkan istilah Menselijke Rechten dalam bahasa Belanda.
Dalam bahasa Inggris hak asasi manusia diistilahkan dengan Human Rights Secara etimologi, ia
merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak ia lahir sebagai karunia alami dari Sang
Pencipta. Dengan kata lain, ia bukanlah pemberian manusia, hukum positif, terlebih aparatur
suatu negara. Pada kerangka relasi tersebut, hak asasi manusia berarti melekat (inherent) pada
manusia sejalan dengan kodrat dan martabatnya sebagai manusia. ( Maurice Cranston. 1973 : 70)
Sementara itu dalam preamble Universal Declaration of Human Rights (1948) dikatakan bahwa:
”Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights off
all member of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the
world” yang kurang lebihnya dapat diartikan bahwa pengakuan terhadap sifat agung
bawaan dan hak-hak sama serta tak dapat diganggu gugat semua anggota keluarga
adalah landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.
Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi
manusia dan Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi manusia, Hak
asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Di Indonesia, proses pemaksaan Hak asasi manusia telah melahirkan perdebatan atas ide,
konsep, pemikiran, dan tindakan dari pemerhati Hak asasi manusia mengenai masalah
penghormatan dan perlindungan (respect and protect) terhadap hak-hak sipil dan politik individu
ditambah tuntutan pemenuhan (fulfill) akan hak-hak lain seperti ekonomi, sosial, dan budaya
-
12
Sebagai penjabaran dari politik hukum pemerintah, dua Kovenan Hak asasi manusia
internasional yang menyangkut hak-hak sipil, politik dan hak-hak ekonomi sosial, budaya telah
dirafikasi dalam bentuk Undang-undang 11 tahun 2005 dan Undang-undang 12 tahun 2005. Dua
Kovenan Internasional ini terkait pula dengan mekanisme Komisi Hak asasi manusia PBB, dan
disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200a
(XXI).
Kegiatan berwisata merupakan salah satu hal mendasar yang telah mendapatkan
pengakuan sebagai Hak asasi manusia. Secara implisit pengakuan ini bertitik tolak pada rumusan
Artikel 24 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa
“ Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working
hours and periodic holidays with pay”.
Dalam Undang-undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pun telah dicantumkan
pengakuan kegiatan berwisata sebagai Hak asasi manusia.
Pengakuan kegiatan berwisata sebagai hak asasi manusia terdapat dalam UUD 1945 pasal
28 C ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
demi kesejahteraan umat manusia.
Pengakuan yang lebih tegas terdapat dalam menimbang point b Undang-undang No.10
tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UUK), disebutkan bahwa kebebasan melakukan perjalanan
dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi
manusia. Pasal 5 point b UUK kemudian menjabarkan ketentuan ini dengan menyatakan
pemyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan pada prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia,
-
13
keragaman budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya, pasal 19 ayat 1 point a UUK lalu meyebutkan
bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata.
Pariwisata tanpa kita sadari kini telah menjadi kebutuhan dasar yang menjadi bagian dari
hak asasi manusia dan harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Secara tersirat maupun tersurat,
pemerintah selaku pemangku kepentingan serta masyarakat memiliki kewajiban untuk dapat
mendukung, mempromosikan dan memenuhi hak berwisata bagi para wisatawan asing maupun
domestik sehingga pada gilirannya mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat
manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam koridor perdamaian
di dunia.
Pariwisata dan hak berwisata adalah dua hal yang saling berkaitan dan seringkali
menimbulkan pergesekan. Salah satu faktor yang menjadi kendala suatu daerah atau Negara
menjadi jarang dikunjungi oleh wisatawan adalah faktor Keamanan. Seperti kasus yang terjadi
pada dua wisatawan yang berkunjung ke Bali, dimana seharusnya mereka bersenang-sennag di
Bali malah mereka dirampok dan Hak asasi manusiapir diperkosa. Ini merupakan tindakan
pelanggar terhadap hak asasi manusia (sesuai kode etik kepariwisataan Dunia poin 8 Hak dasar
atau asasi berwisata serta Poin 9 atau asasi berwisata.Kebebasan bergerak bagi para wisatawan).
Adapun kode etik yang di maksud adalah Kode Etik Kepariwisataan Dunia atau Global
Code of Ethics for Tourism yang ditetapkan oleh United Nation World Tourism Organization
(UNWT), telah menyerap nilai-nilai pengakuan kegiatan berwisata sebagai hak asasi manusia,
perlindungan hak anak, dan kelestarian lingkungan hidup. Sepuluh butir kode etik ini meliputi:
1. Kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan menghormati antar penduduk
dan masyarakat.
2. Kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan “kualitas hidup”.
-
14
3. Kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan.
4. Kepariwisataan sebagai pemakai dan penyumbang pelestarian warisan budaya.
5. Kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi negara dan masyarakat
penerima wisatawan.
6. para pemangku kepentingan kepariwisataan.
7. Hak dasar atau asasi berwisata.
8. Kebebasan bergerak bagi para wisatawan.
9. Hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata.
10. Implementasi kode etik.
Menjadi sebuah hak, ketika seorang mengadakan perjalanan dari satu tempat menuju
tempat lain dan bertempat tinggal di dalam negeri tersebut dengan alasan apapun untuk
mendapat perlindungan hukum. Namun dalam prosedur dan proses penerimaan warga asing,
setiap negara mempunyai aturan yang berbeda-beda. Pada tatanan teorinya, ada empat pendapat
mengenai hak izin masuk (admission) warga asing :
1. berpendapat bahwa izin masuk merupakan hak yang harus diberikan oleh Negara kepada
semua orang asing tanpa terkecuali.
2. negara berkewajiban memberikan hak izin masuk, tetapi juga mempunyai hak untuk
melarang masuk beberapa kategori orang tertentu seperti pecandu obat bius, orang yang
mempunyai penyakit tertentu dan orang-orang yang 'tidak dikehendaki' lainnya.
3. Negara terikat untuk memberikan izin masuk kepada setiap warga asing, namun juga
dapat menetapkan syarat-syarat tertentu mengenai prosedur masuk teritorial negara
tersebut. Bisa saja negara memberikan kebebasan admisi kepada kelompok orang tertentu
untuk alasan tertentu, seperti pelajar dan pelancong.
-
15
4. Negara mempunyai hak penuh untuk melarang seluruh warga asing untuk masuk ke
dalam wilayahnya.
Salah satu masalah perlindungan warga asing menyangkut kedudukannya di dalam
teritorial negara adalah tentang yuridiksi. Yuridiksi adalah berlakunya sebuah undang-undang
yang berdasarkan hukum di dalam kawasan tertentu. Namun Hukum Indonesia juga dapat
mengatur perilaku individu yang berdomisili di luar Indonesia dalam beberapa hal. Karena itu
jika warga asing mendapat perlakuan tidak nyaman selama dia melakukan wisata di suatu
Negara, Negara tersebut wajib memberikan perlindungan tanpa membeda-bedakan perlakuannya
dengan warga negaranya.
Dalam memberikan perlakuan kepada warga asing, Negara bisa berbeda-beda
metodenya. Namun ada standar minimum dalam perlakuan tersebut. Maksudnya, negara tidak
dapat memberikan perlakuan kepada warga asing di bawah standar minimum yang telah diatur
oleh perangkat Hukum Internasional. Namun dalam beberapa hal, Negara tentu diperbolehkan
untuk memberikan perlakuan melebihi batas minimum. Misalkan pada pasal 23 ayat 2 Deklarasi
Universal Hak asasi manusia yang menyebutkan;
“… setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekeraan
yang sama…”
Perangkat Hukum Internasional Yang Melindungi Hak Individu,Terdapat beberapa
peragkat Hukum Internasional dalam rangka melindungi hak-hak manusia secara umum dan
termasuk di dalamnya hak warga asing ketika berdomisili di negara tertentu, perangkat-
perangkat tersebut adalah;
1. Universal Decralation of Human Rights
2. Covenant On Civil and Political Rights
-
16
3. Optional Protocol to the Covenant on civil and Political Rights
4. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
5. Covenant Against Torture
6. Convention Against Genocide
7. The Geneva Conventions
8. Convention on the Rights of the Child
9. Convention on Elimination of Discrimination Againts Women
10. Charter of the United Nations
Dalam Universal Declaration of Human Rights yang diumumkan pada 10 Desember
1948, mencakup segala hak yang harus dipenuhi oleh setiap individu di manapun dia berada dan
kapanpun tanpa membedakan apakah dia warga asing atau bukan, di dalam tanah airnya atau di
luar negeri:
“Pasal 2 menyatakan Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan
yang tercantum dalam pernyataan ini (aturan ala deklarasi Hak asasi manusia) tanpa
perkecualian apapun… asal muasal kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik
kelahiran ataupun kedudukan lain…”
Kemudian menyebutkan juga bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama di
hadapan hukum. Dan tentumya mempunyai perlindungan hukum yang sama tanpa membeda-
bedakan antara warga asing atau bukan:
“Pasal 7 menyatakan Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan
hukum yang sama tanpa diskriminasi…”
“Pasal 10 menyatakan bahwa Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas
pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak…”
“Pasal 11: Setiap orang yang dituntut kerena disangka melakukan suatu pelanggaran
hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam
suatu peradilan yang terbuka…”
-
17
Terlepas dari sederet prospek yang didapat, terdapat sejumlah tantangan harus dihadapi
seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Persoalan pertama yang mengemuka justru terkait
dengan keefektivan pemberian pengakuan hak asasi manusia bagi kegiatan berwisata itu sendiri.
Sejauh ini, belum terdapat mekanisme penegakan hukum yang jelas dan tegas terkait pemberian
pengakuan hak asasi manusia bagi kegiatan berwisata. Perdebatan pemberian pengakuan hak
asasi manusia bagi kegiatan berwisata juga terfokus pada ada tidaknya isu harkat manusia
(human dignity) yang diperjuangkan oleh pengakuan hak asasi manusia tersebut.
Sebagian kalangan beranggapan kegiatan berwisata kurang memiliki relevansi dengan isu
harkat manusia sehingga belum dipandang perlu untuk mendapatkan pengakuan hak asasi
manusia. Disamping itu, proses penelurusan relevansi pengakuan kegiatan berwisata sebagai hak
asasi manusia terhadap peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di suatu area destinasi
wisata yang berujung pada peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata . Karena itu perlu
dilakukan peningkatan kualitas serta kepedulian semua pihak agar kegiatan berwisata serta
kenyamanan berwisata dapat diperoleh agar citra Indonesia tidak rusak di mata Dunia
4. Simpulan dan Saran
4.1 Simpulan
Pariwisata merupakan sumber Devisa utama Di Indonesia, Pariwisata selain juga
memberikan dampak Positif juga membawa dampak negatif. Hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan
-
18
serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tanpa mengesampingkan tantangan
yang ada, pengakuan hak asasi manusia dalam kegiatan berwisata merupakan
representasi pengakuan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat dari
pemerintah sejalan dengan The International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights (ICESCR). Pada gilirannya, kondisi ini diharapkan menggeliatkan kembali industri
pariwisata yang sempat terpuruk dengan berbagai kejadian yang menimpa Indonesia
terutama Bali, mengingat tumbuhnya kegairahan masyarakat baik masyarakat domestik
maupun internasional untuk melakukan perjalanan wisata. Semua pihak baik pemerintah
maupun masyarakat sebagai pelaku pariwisata harus menyadari dan menghormati hak
warga asing untuk berwisata dan menikmati keindahan alam tanpa pelu mendapat
gannguan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Akhirnya, industri pariwisata di
Indonesia akan tetap survive menghadapi gelombang persaingan yang semakin luas
sebagai imbas adanya liberalisasi pariwisata.
4.2 Saran
Masing-masing pihak baik itu Pemerintah sebagai pemangku Kepentingan, masyarakat
selaku pelaku wisata, maupun wisatawan sebagai penikmat wisata harus menyadari
kepentingan dan hak masing-masing. Terutama pemerintah harus memaHak asasi
manusiai Kedudukan diantara tiga generasi hak asasi manusia adalah seimbang atau
sederajat tanpa mengutamakan atau memprioritaskan salah satu hak asasi manusia
tertentu. Dalam perspektif kewajiban negara, maka negara wajib menghargai (respect),
melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill) seluruh hak-hak yang telah mendapatkan
pengakuan sebagai hak asasi manusia secara non-diskriminasi.
-
19
DAFTAR PUSTAKA
James J Spillane.1991.Ekonomi Pariwisata. Yogyakarta:Kanisius, h.46
Maurice Cranston. 1973. What are Human Rights? New York: Taplinger,h. 70
Universal Declaration of Human Rights dalam Sandy Gandhi.2010. International Human Rights
Documents 7th Edition. New York:Oxford University Press,h.10
Anom, Putu,dkk. 2010. Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global. Denpasar:
Udayana University Press.
Direktorat Jenderal Pariwisata.1990.Pengantar Pariwisata Indonesia. Jakarta.
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.2005.Rencana Strategik 2005-2009. Jakarta.
Koentjaraningrat.2000. Bunga Rampai Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta:
Gramedia
Pendit, Nyoman S.2003.Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradnya
Paramitha.
Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G.2005.Sosiologi Pariwisata.Yogyakarta: Penerbit Andi.
Sumadi,Ketut.2009.Kepariwisataan Indonesia Sebuah Pengantar. Denpasar: Sari Kahyangan.
Spillane, James J.1991.Ekonomi Pariwisata. Yogyakarta:Kanisius.
-
20
Wyasa Putra, Ida Bagus dkk.2003. Hukum Bisnis Pariwisata. Bandung:Refika Aditama.
Widiatedja, IGN Parikesit .2010. Liberalisasi Jasa dan Masa Depan Pariwisata Kita. Denpasar:
Udayana University Press.
Undang –Undang
UUD 1945
Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia
Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi manusia
Undang-undang No.10 tahun 2009
-
21