implementasi peraturan daerah kabupaten …

275
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NO 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011-2031 (STUDI KASUS SISTEM PENGENDALIAN BANJIR DI KEC.KRESEK TAHUN 2015) Skripsi Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian sarjana strata-1 Pada Program Studi Ilmu Adminstrasi Negara SEPTIAN PRASETIA MAHAGUNA 6661120216 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, Juni 2017

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TANGERANG NO 13 TAHUN 2011

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011-2031

(STUDI KASUS SISTEM PENGENDALIAN BANJIR DI

KEC.KRESEK TAHUN 2015)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian sarjana strata-1

Pada Program Studi Ilmu Adminstrasi Negara

SEPTIAN PRASETIA MAHAGUNA

6661120216

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, Juni 2017

Page 2: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

i

Page 3: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

ii

Page 4: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

iii

Page 5: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

i

ABSTRAK

Septian Prasetia Mahaguna. 6661120216. 2017. Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Studi Kasus Sistem

Pengendalian Banjir Di Kec.Kresek Tahun 2015). Program Studi Ilmu

Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa. Pembimbing I : Abdul Hamid, Ph.D dan Pembimbing II : Anis

Fuad, S.Sos, M.Si.

Penelitian ini di dasari oleh bencana banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten

Tangerang dan khususnya di kecamatan kresek. Dengan disahkanya Perda RTRW

sistem pengendalian banjir di harapkan bencana banjir yang terjadi dapat berkurang

dengan pengendalian banjir yang di laksanakan oleh para stakeholder pelaksana

sistem pengendalian banjir. Masalah penelitian ini terkait proses dan kerja sama

diantara para stakeholder pelaksana. Pelaksanaan sistem pengendalian banjir

melibatkan beberapa pihak terdiri dari Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang,

BBWS Ciliwung-cisadane, BBWS Cidanun-ciujung-cidurian dan UPT III Dinas Bina

Marga Kab.Tangerang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana

pelaksanaan sistem pengendalian banjir di kecamatan kresek. Teori yang di gunakan

dalam penelitian ini teori implementasi kebijakan publik menurut Van Metter & Van

Horn dalam buku Agustino (2016:124). Metode penelitian menggunakan penelitian

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan

wawancara, observasi & studi dokumentasi. Temuan di lapangan menunjukan bahwa

pelaksanaan sistem pengendalian banjir di kecamatan kresek belum optimal terbukti

dengan masih kurangnya anggaran yang tersedia dalam pengendalian banjir,

kurangya sumberdaya manusia yang ada dan proses komunikasi dan koordinasi yang

kurang efekif diantara para pelaksana serta usulan masyarakat yang mengajukan tidak

semua dapat terealisasikan oleh para pelaksana sistem pengendalian banjir.

Kata Kunci : Implementasi, Perda Tata Ruang Wilayah, Sistem

Pengendalian banjir.

Page 6: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

ii

ABSTRACT

Septian Prasetia Mahaguna. 6661120216. 2017. Implementation of Regional

Regulation of Tangerang Regency No 13 Year 2011 About Tangerang Regional

Spatial Plan Year 2011-2031 (Case Study Flood Control System in Kresek

Subdistrict Year 2015). Public Administration Department Faculty of Social and

Political Science University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisors I Abdul Hamid,

Ph.D and Advisors II : Anis Fuad, S.Sos, M.Si.

This research is based on the flood disaster that occurred in Tangerang Regency and

especially in Kresek Subdistrict. With the enactment of local regulations on the

RTRW flood control system, it is expected that flood disasters can be reduced by

flood controls implemented by the stakeholders of the flood control system. This

research problem is related to the process and cooperation among stakeholders. The

implementation of flood control system involves several parties consisting of Bina

Marga Official & SDA Tangerang Regency, BBWS Ciliwung-Cisadane, BBWS

Cidanau-Ciujung-Cidurian and UPT III Highway Official Tangerang Regency. The

purpose of this research is to know how the applications of flood control system in

Kresek Subdistrict. The theory used in this research is the implementation of public

policy according to Van Metter & Van Horn in the book Agustino (2016: 124). The

research method used is qualitative research with descriptive approach. Technique of

collecting data using interview, observation & documentation study. Field findings

indicate that the implementation of the flood control system in Kresek Subdistrict has

not been proven optimally in the absence of the budget available in flood control,

lack of human resources and existing communication processes and lack of effective

coordination between implementers and the proposed community. The Proposals all

can not be realized by the implementers of the flood control system.

Keywords: Implementation, Legal Regional Regulation, Flood Control Sistem

Page 7: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

iii

KATA PENGANTAR

Saya ucapkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

berkah rahmat dan hidayah-NYA, beserta ijin-NYA, saya dapat menyelesaikan

Penelitian Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tangerang Tahun 2011-2031 (studi kasus system pengendalian banjir di kecamatan

kresek tahun 2015)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu

Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penelitian skripsi ini mungkin jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis juga

mengharapkan kritik dan saran untuk memotivasi penulis dalam penyempurnaan

lebih lanjut, demikian penelitian skripsi ini saya ajukan.

Pada Kesempatan ini penyusun mengucapkan Terima kasih yang sebesar-

besarnya Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa.

2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Ibu Listyaningsih, S.Sos.,M.Si., Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

4. Bapak Dr. Riswanda, MPA., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

5. Bapak Abdul Hamid, Ph.D., Selaku dosen pembimbing I yang mengarahkan dan

memberikan masukan dalam penelitian ini.

Page 8: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

iv

6. Bapak Anis Fuad, S.Sos.,M.Si., Selaku pembimbing Akademik dan dosen

pembimbing II yang mengarahkan dan memberikan masukan dalam perkuliahan

maupun penelitian ini.

7. Para Dosen-Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik yang telah memberikan Ilmu-Ilmu serta Bimbingannya.

8. Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan

pelayanan terbaiknya kepada Mahasiswa.

9. Seluruh Pegawai Dinas Bina Marga & SDA Kabupaten Tangerang Dan para

Stackholder yang terkait, Yang telah membantu proses observasi awal hingga

akhir penelitian.

10. Kepada Kedua Orang Tuaku yang telah memberikan dukungan dan doanya.

11. Serta kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang telah membantu dan member

dukungan dalam penelitian ini.

Tangerang, Juni 2017

Penyusun

Septian Prasetia Mahaguna

NIM. 6661120216

Page 9: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

v

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK……………………………………………………………........................ i

ABSTRACT…………………………………………………………………………. ii

KATA PENGANTAR……………………………………………………………… iii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………v

DAFTAR TABEL……………………………………………………………..…...viii

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………..ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah ……………………............................................1

1.2.Identifikasi Masalah……………………………………………………..20

1.3.Pembatasan Masalah……………………………………….................... 21

1.4.Perumusan Masalah…………………………………………………..... 22

1.5.Tujuan Penelitian………………………………………………………. 22

1.6.Manfaat Penelitian……………………………………………………... 23

1.7.Sistematika Penulisan Penelitian ……………………………………… 23

Page 10: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

vi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka…………………………………………...................... 27

2.1.1 Tinjauan Tentang Teori..……………………………………... 27

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik..……..…………………………. 28

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik..…………………………….. 30

2.1.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik..……………... 32

2.1.5 Deskripsi Perda RTRW No 13 Thn 2011...……...................... 46

2.1.6 Teori Perencanaan...…...………………………....................... 47

2.1.7 Pengertian Ruang ……...…………………………………... 52

2.1.8 Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah.…………………… 53

2.2 Sistem Pengendali Banjir.……..……………………………………….. 58

2.2.1 Pengendali Banjir Metode Struktur…..……………………….60

2.2.2 Pengendali Banjir Metode Non Struktur……………………....67

2.3 Penelitian Terdahulu………………………………………………….... 70

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian………………………………………… 72

2.4 Asumsi Dasar Penelitian……………………………………………….. 75

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian………………………………..……………………...76

3.2 Fokus Penelitian…..……………...………………..................................77

3.3 Lokasi Penelitian………….…..………………………………………. 77

3.4 Variabel Penelitian…………………………………………………….. 78

Page 11: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

vii

3.4.1 Definisi Konsep...…………..……………………………….. 78

3.4.2 Definisi Operasional……..………………………………….. 79

3.5 Instrumen Penelitian…..……………………………………………….. 80

3.6 Informan Penelitian…..…..……………………………………………. 81

3.7 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data………………………… 83

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data…………………………………... 83

3.7.2 Teknik Analisis Data.……...………………………………….89

3.7.3 Uji Keabsahan Data…………………………………………...92

3.8 Jadwal Penelitian………………………………………………………. 93

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian…………………………………………….. 95

4.1.1 Gambaran Umum Kab.Tangerang…………………………... 95

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Bina Marga..…………………….. 105

4.1.3 Gambaran umum Kec.Kresek………………………………. 115

4.2 Deskripsi Data………………………………………………………… 119

4.2.1 Deskripsi Informan Penelitian…………………………...…. 122

4.2.2 Analisis Data……………………………………………….. 124

4.3 Sistem Pengendalia Banjir di Kec.Kresek Kab.Tangerang………….. 126

4.4 Deskripsi Hasil Penelitian…………………………………………….. 136

4.4.1 Implementasi Perda Kab.Tangerang tentang RTRW

terkait system pengendalian banjir di Kec.Kresek……….. 138

4.4.2 Ukuran Dan Tujuan Kebijakan……………………………... 138

Page 12: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

viii

4.4.3 Sumberdaya………………………………………………… 147

4.4.4 Karakteristik Agen Pelaksana………………………………. 155

4.4.5 Sikap Kecenderungan Para Pelaksana……………………… 163

4.4.6 Komunikasi Antara Organisai dan Aktivitas Pelaksana……. 172

4.4.7 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik……………………180

4.4.8 Rekapitulasi Hasil Temuan Lapangan.....................................183

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan…………………………………………………………….188

5.2 Saran………………………………………………………………….. 190

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 13: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Wilayah Rawan Banjir Provinsi Banten Tahun 2015………………...4

Tabel 1.2 Bencana Banjir Kab.Tangerang Tahun 2012-2015………..………... 5

Tabel 1.3 Wilayah Banjir Perkecamatan Kab.Tangerang Tahun 2015..………..7

Tabel 1.4 Bencana Banjir Kec.Kresek Tahun 2012-2015……….......................9

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian……………….………………………….82

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara………………………………………………..85

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian…………………………………………………… 93

Tabel 4.1 Informan Penelitian...........................................................................123

Tabel 4.2 Tabel Banjir Kec.Kresek Tahun 2013-2017.....................................145

Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Temuan Lapangan..............................................184

Page 14: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

x

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Unsur Perencanaan…………………………………………………..50

Gambar 2.2 Alur Proses Perencanaan…...………………………………………..51

Gambar 2.3 Perencanaan Tata Ruang Daerah…………………………………....58

Gambar 2.4 Pengendali Banjir……………………………………………………59

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir…………………………………………………...74

Gambar 3.1 Aktifitas Dalam Analisis Data………………………………………90

Gambar 4.1 Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2008-2012 Kab.Tangerang………101

Gambar 4.2 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk (LPE) Tahun 2008-2012

Kab.Tangerang……………………………………………………..102

Gambar 4.3 Grafik Peranan sektoral terhadap PDRB Kab.Tangerang Tahun

2011………………………………………………………………...103

Gambar 4.4 Gambar Peta Kec.Kresek Rawan banjir............................................116

Page 15: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Bencana alam merupakan masalah utama yang dihadapi sebuah Negara

maupun daerah yang ada dalam sebuah bangsa. Bencana alam dapat sangat

merugikan bagi pemerintah maupun masyarakat sendiri karena dampak yang

di timbulkan dapat merusak roda perekonomian, sosial dan lingkungan,

kerusakan sarana prasana infrstuktur yang telah ada dapat mengganggu

aktivitas sosial masyarakat,dapat menimbulkan korban jiwa seperti luka-luka,

kematian, maupun hilangnya harta benda, rusaknya tempat tinggal dan

dampak psikolgis yang sangat buruk bagi korban.bencana alam rutin datang

pada setiap tahun yang di pengaruhi oleh alam. Seperti tingginya intensitas

curah hujan yang mengakibatkan bencana alam seperti longsor maupun banjir.

Banjir merupakan bencana alam yang datang rutin setiap tahunnya pada

sebuah bangsa atau daerah. Banjir dapat merugikan bagi pemerintah dan

masyarakat seperti rusaknya sarana prasarana umum yang biasanya di

gunakan oleh masyarakat seperti jalan, tempat ibadah dan fasilitas pendidikan.

Banjir juga dapat merusak lahan pertanian masyarakat dan sangat merugikan

para petani serta mengganggu perekonomian Negara, hilangnya harta benda

masyarakat akibat banjir yang cukup besar dapat menghanyutkan benda-

Page 16: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

2

benda baik itu mobil, pakaian dan fasilitas yang berada didalam rumah

masyarakat, dampak yang cukup tinggi karena bencana banjir menimbulkan

korban jiwa karena arus yang cukup kuat dapat menghanyutkan seseorang dan

menimbulkan jenis-jens penyakit.

Oleh karena itu masalah banjir adalah masalah besar bagi setiap bangsa.

Seharusnya masyarakat maupun para elit politik dapat memberikan kontribusi

yang nyata terhadap masalah banjir agar dapat memperkecil jumlah bencana

banjir yang ada di Indonesia.

Kondisi banjir yang terjadi di Indonesia menuntut pemerintah untuk

menanggulangi, mengurangi bahkan memberantas permasalahan yang sudah

ada. Pemerintah harus mampu mengatasi permasalahan kebanjiran dengan

memberikan kebijakan/program yang berorientasi kepada masyarakat agar

angka masyarakat atau wilayah yang terkena banjir di Indonesia dapat

berkurang karena pada hakikatnya masalah banjir ini menjadi masalah

nasional bangsa yang setiap tahunnya mengakibatkan kerusakan lingkungan

maupun infrastuktur yang ada dan mengakibatkan korban jiwa. Maka

pemerintah mempunyai kewajiban dalam menanggulangi bencana banjir.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Yang Isinya :

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan

Page 17: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

3

penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila.

Tertanam jelas bahwa perlindungan atas bencana merupakan tanggung

jawab dan wewenang pemerintah. Hal tersebut diperkuat oleh Undang-undang

No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dimana dalam Pasal 8

diatur, bahwa Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelanggaraan

bencana meliputi : (a) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi

sesuai dengan standar pelayanan minimum, (b) Perlindungan masyarakat dari

dampak bencana, (c) pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan

risiko dengan program pembangunan, (d) pengalokasian dana

penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang

memadai.

Berdasarkan dasar hukum tersebut maka pemerintah pusat, provinsi

maupun kabupaten/kota dituntut untuk melakukan tanggung jawab terhadap

bencana yang ditimbulkan oleh daya rusak air atau banjir dengan memulihkan

kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air.

Adapun peraturaan lain yang mengatur pelaksanaan pengendali banjir

ialah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang

Sungai Pasal 39 ayat (1) Yang menyatakan bahwa:

Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai pengendali banjir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d

Page 18: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

4

dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai

kewenangannya.

Pemerintah memegang peranan penting dalam menanggulangi banjir

untuk itu, pemerintah wajib memberikan pelayanan berupa kebijakan atau

program yang mengutamakan masyarakat agar dapat mengurangi bencana

banjir dan dampak negatif yang ditimbulkan dari bencana banjir. Untuk itu

diperlukkan langkah-langkah dalam menangani permasalahan banjir dari

pemerintah. Karena dalam pengendalian dan penanggulangan bencana banjir

memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintah

pusat, pemerintah daerah serta masyarakat merupakan pihak-pihak yang

memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pengendalian dan

penanggulangan bencana banjir, dibawah ini adalah data yang peneliti

dapatkan terkait wilayah rawan bencana banjir perkabupaten/kota di provinsi

banten pada tahun 2015.

Tabel 1.1

Wilayah Rawan Banjir Provinsi Banten Tahun 2015

Kabupaten/kota Jumlah Perkecamatan

Kab.Serang 16

Kota Serang 4

Kab.Cilegon 8

Kab.Tangerang 19

Page 19: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

5

Kota Tangerang 13

Tangerang Selatan 4

Kab.Pandegelang 12

Kab.Lebak 16

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov.Banten 2015)

Bencana banjir Kabupaten Tangerang menjadi peringkat pertama di

provinsi Banten dengan wilayah rawan banjir sebanyak 19 Kecamatan,

menyusul Kab.Serang dan Kab.Lebak dengan 16 kecamatan, Kota Tangerang

13 kecamatan, Kab.Pandegelang dengan 12 Kecamatan,kab.cilegon 8

kecamatan serta Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan Dengan jumlah 4

kecamatan daerah rawan banjir.Untuk wilayah Kabupaten Tangerang sendiri

bencana banjir sering terjadi pada musim penghujan dengan wilayah yang

tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang. Untuk lebih jelasnya,

hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 1.2

Bencana Banjir Kabupaten Tangerang Tahun 2012-2015

No

Tahun Kecamatan Desa Penyebab Jumlah

korban (KK)

1 2012 15 30 Luapan aliran sungai cidurian,

cimanceuri & cisadane

11.390 (KK)

2 2013 19 49 Luapan aliran sungai cidurian,

cimanceuri & pendangkalan

14.680 (KK)

Page 20: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

6

irigasi

3 2014 15 29 Hujan deras, luapan sungai

cisadane, sabi & penyempitan

saluran air

7.646 (KK)

4 2015 10 44 Luapan sungai cimanceuri,

cidurian,rob air laut &

pendangkalan saluran air

7.726 (KK)

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Tangerang 2015)

Tabel diatas menunjukan keseluruhan jumlah bencana banjir setiap tahun

dari tahun 2012-2015, dengan daerah yang luas dan jumlah korban yang

banyak pada setiap tahunnya yang dampaknya sangat merugikan masyarakat

yang terkena bencana banjir tersebut, mulai dari kesehatan yang menurun,

harta benda yang rusak maupun hilangnya korban jiwa. Tahun 2012 jumlah

korban kepala keluarga (KK) kecamatan kosambi mencapai 2.600 Kepala

Keluarga jumlah tersebut merupak jumlah paling besar dari kecamatan yang

lain yang terkena banjir hal tersebut di karenakan oleh air laut yang pasang.

Dan pada tahun 2013 kecamatan kosambi menjadi kecamatan yang terbanyak

dari kecamatan lain, karena banjir rob air laut ini jumlah kepala keluarga yang

terkena banjir sebanyak 6.622 kepala keluarga (KK).

Pada tahun 2014 kecamatan sepatan menjadi daerah yang paling besar

terkena dampak banjir 1.775 kepala kelurga yang diakibatkan luapan sungai

kali sabi dan penyempitan saluran air. Pada tahun 2015 kecamatan kresek

Page 21: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

7

menjadi kecamatan terbesar dari kecamatan lainnya, jumlah korban kepala

keluarga yang terkena banjir dikecamatan kresek 2.262 kepala keluarga (KK)

diakibatkan sungai cidurian meluap ke pemukiman masyarakat.

Untuk bencana banjir terparah pada Tahun 2013 tersebar di 19

kecamatan dan 49 desa yang mengakibatkan 14.680 korban Kepala Keluarga

(KK) terkena bencana banjir. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat, dan

pada tahun 2016 ini jumlah yang terkena bencana banjir ini sebanyak 6

Kecamatan dan 9 Desa.

Peneliti memusatkan tempat penelitian di Kecamatan Kresek Kabupaten

Tangerang, dimana Kecamatan Kresek merupakan wilayah langganan terkena

bencana banjir di wilayah Kabupaten Tangerang.

Tabel 1.3

Jumlah Wilayah Banjir Perkecamatan Kab.Tangerang Tahun 2015

No Kecamatan Jumlah Korban (KK)

1 kronjo 1.132

2 Sindang Jaya 373

3 Rajeg 226

4 Mauk 435

5 Gunung kaler 263

6 Sepatan 144

7 Kosambi 107

Page 22: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

8

8 Kresek 2.262

9 Pakuhaji 1.213

10 Jayanti 212

11 Teluk Naga 712

12 Sukamulya 542

13 Pasar Kemis 870

14 Sepatan Timur 245

15 Kemiri 835

16 Sindang Jaya 342

17 Tigaraksa 249

(sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Tangerang 2015)

Kecamatan Kresek merupakan kecamatan yang paling banyak terdapat

Jumlah Korban Kepala Keluarga diantara kecamatan yang lainnya di

Kabupaten Tangerang, yaitu sebanyak 2.262 jumlah korban kepala keluarga

(KK) maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dikecamatan

kresek, dalam peta rencana pola ruang kab.tangerang wilayah kecamatan

kresek difokuskan sebagai kawasan pertanian jadi tidak terpengaruh oleh

pembangunan-pembangunan yang menggunakan lahan yang cukup besar dan

mengurangnya lahan resapan air.

Kecamatan Kresek adalah sebuah kecamatan di bagian utara Kabupaten

Tangerang dan secara administratif terdiri dari Sembilan desa dengan luas

wilayah 29,970 Kilometer Persegi, luas kecamatan kresek hanya 2,91 persen

Page 23: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

9

dari luas wilayah kabupaten tangerang. Desa-desa yang berada dalam wilayah

kecamatan kresek meliputi desa koper, desa patrasana, desa pasirampo, desa

renged, desa jengkol, desa kemuning, desa rancailat, desa talok dan desa

kresek. Desa kemuning adalah desa yang terluas di kecamatan kresek dengan

luas wilayah 4,480 kilometer persegi atau 16,02 persen dari luas wilayah

kecamatan kresek. Sedangkan desa koper memiliki luas wilayah yang terkecil

yaitu sebesar 2,290 kilometer persegi atau 8,19 persen dari wilayah kecamatan

kresek.(sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Tangerang 2015, 15 Mei 2016)

Bencana banjir kecamatan kresek ini sering datang setiap tahunnya dengan

kondisi daerah banjir yang wilayahnya samadan jumlah kepala keluarga yang

samapada setiap tahunnya, hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4

Bencana Banjir Kecamatan Kresek Tahun 2012-2015

No

Tahun Desa Penyebab Jumlah

korban

(KK)

1 2012 Ds.pasirampo, Ds. Koper,

Ds.Patrasana, Ds.Renged,

Ds.Talok

Luapan aliran sungai

cidurian dan tanggul

jebol

1.081

(KK)

2 2013 Ds.Pasisampo, Ds.Renged,

Ds,Koper, Ds.Patrasana,

Ds.Talok

Tanggul sungai

cidurian jebol

1.210

(KK)

3 2014 Ds.Koper dan Ds.pasirampo Hujan deras, &

penyempitan saluran

air

156

(KK)

Page 24: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

10

4 2015 Ds.pasir ampo, Ds.koper,

Ds.Patrasana, Ds.Renged,

Ds.Kresek, Ds.Talok

Luapan sungai

cidurian

2.262

(KK)

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Tangerang 2015)

Banjir terparah di kecamatan kresek terjadi pada tahun 2015 dengan

jumlah korban kepala keluarga sebesar 2.262, walau pada tahun 2014 telah

mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan

jumlah daerah maupun jumlah korban kepala keluarga hal tersebut di

akibatkan karena pada awal tahun 2014 prakiraan curah hujan untuk wilayah

Kab.Tangerang dan daerah perbatasan seperti kab.serang dan kab.lebak curah

hujan berada dilevel menengah antara 101-300 milimeter menurut

perhitungan rata-rata curah hujan, wilayah Kab.Tangerang sendiri curah hujan

berada di level menengah antara 201-300 milimeter dan untuk sifat hujannya

adalah normal 85%-115% .

Dan pada awal tahun 2015 prakiraan curah hujan untuk wilayah

Kab.Tangerang dan daerah perbatasan seperti kab.serang dan kab.lebak curah

hujan berada dilevel tinggi antara 301-400 milimeter menurut perhitungan

rata-rata curah hujan, wilayah Kab.Tangerang sendiri curah hujan berada di

level tinggi antara 301-400 milimeter dan untuk sifat hujannya adalah normal

85%-115%. terjadi peningkatan curah hujan pada tahun 2014 ke 2015 berada

di level menengah 201-300 milimeter dan pada tahun 2015 berada dilevel

Page 25: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

11

tinggi antara 301-400 milimeter (Sumber:staklimpondokbetuk2015, dikutif

pada 2 Desember 2017)

Dari informasi yang didapat tersebut maka terjadi peningkatan jumlah

kepala keluarga dari 156 pada tahun 2014 yang merendam dua desa

dikecamatan kresek meningkat menjadi 2.262 pada tahun 2015 yang

merendam enam desa di kecamatan kresek terkena banjir, penyebab banjir

yang menimbulkan jumlah Korban kepala keluarga yang banyak tersebut

dikarenakan meluapnya sungai cidurian, karena memang wilayah pemukiman

masyarakat sangat berdekatan dengan wilayah sungai cidurian sehingga

jumlah kepala keluarga meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk mengatasi

masalah banjir ini telah di buat dan di sahkan dalam bentuk peraturan daerah

tentang rencana tata ruang wilayah, hal tersebut tertulis jelasdalam Peraturan

Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 pasal 35

sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf f tersebut poin-poin yang

tercantum dalam peraturan daerah tersebut kewenangannya berada di

pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dan ada pula kewenangan dari

pemerintah pusat, kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang itu

meliputi poin berikut ini :

Page 26: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

12

a. Rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta

membongkar dan / atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem

drainase;

c. Operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efesien;

d. Memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki

saluran drainase khususnya dilokasi banjir;

f. Pembangunan kolam tandon air direncanakan di 16 wilayah kecamatan

rawan banjir; dan kewenangan pemerintah pusat meliputi poin b dan e

berikut ini:

b. Normalisasi Sungai Cisadane, Sungai Cidurian dan Sungai Cimanceuri

berupa pengerukan, pelurusan, penyayatan bagian sungai yang sempit

serta pembuatan tebing penguat di tepi sungai, serta pengembangan fungsi

bantaran sungai;

e. Penerapan manajemen daerah pengaliran sungai, situ dan pantai dengan

membentuk badan pengelola

Poin b dan e merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat

melalui direktorat jenderal sumber daya kementerian pekerjaan umum melalui

balai besar wilayah sungai cisadane-cimanceuri (D II), balai besar wilayah

sungai cidanau-ciujung-cidurian (D III). Adapun peraturan lain yang mengatur

pelaksanaan pengendalian banjir ialah Peraturan Daerah Kabupaten

Tangerang No.03 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sungai Dan Drainase

dimana dalam pasal 5 Diatur bahwa : (1) Wewenang dan tanggung jawab

Page 27: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

13

pengelolaan sungai dan drainase berdasarkankesatuan sungai di Daerah

berada pada Pemerintahan Daerah yangpelaksanaannya dilakukan oleh

Dinas.(2) Selain wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sungai dan

drainasesebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan

tugaspembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah

Provinsi.

Dalam pelasanaan terkait pengendalian banjir dinas bina marga dan

sumber daya air Kab.Tangerang maupun balai besar wilayah sungai ciliwung-

cisadanedan balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-cidurian maupun unit

pelayanan teknis yang terkait dalam bidang sumber daya air mengacu kepada

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum : 09/PRT/M/2009 huruf (h) Pengendalian

daya rusak air yaitu (1) Pengendalian banjir mengutamkan pendekatan non-

struktur melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaaan daerah aliran

sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan ruang wilayah, (2)

Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku

kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir. (3)

Pengendalian banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan

strategis.Dan untuk pelaksanaan pembangunan kegiatan sendiri

pembiayaannya di keluarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN), Anggaran Pendapatan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan

sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Page 28: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

14

Berdasarkan dasar hukum tersebut, maka instansi yang memiliki

wewenang dalam pengendalian banjir haruslah melaksanakan kewenangan

yang telah ditugaskan oleh peraturan yang terkait sumber daya air untuk

meminimalisir daya rusak air yang mengakibatkan banjir, namun didalam

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 13 Tahun 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-

2031 terkait pengendalian banjir belum berjalan dengan baik dan masih

terdapat persoalan-persoalan :

Pertama, Kurangnya respon para pelaksana dalam penanganan

pengendalian banjir, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,

pemerintah daerah terkendala oleh kewenangan yang tidak bisa mereka

lakukan di karenakan penyebab utama banjir di kec.kresek yaitu sungai

cidurian yang merupakan tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai

Cidanau-Ciujung-Cidurian di bawah Kementerian PUPR, karena usulan

masyarakat yang di berikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang

dalam hal ini Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang bukan kewenangan

Pemerintah Kabupaten Tangerang, maupun usulan yang di berikan kepada

Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian penanganan belum

berjalan dengan baik karena pengendalian banjir yang di harapkan oleh

masyarakat di wilayah Kec.Kresek kepada Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang serta kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-

Page 29: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

15

Cidurian keinginan dan harapan dari masyarakat di Kec.Kresek tidak

terselesaikan oleh para pelaksana. (Wawancara dengan Kepala Upt III Dinas

Bina Marga & SDA Kab.Tangerang. Edwin saidi. ST, selasa 29 November

2016, di Kantor UPT III).

Kedua, Lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah daerah

dengan pemerintah pusat. Padahal koordinasi adalah cara terbaik untuk

menyelaraskan dari tujuan yang ingin dicapi bersama, akan tetapi koordinasi

antar stakeholder terkait di dalam ini Dinas Bina Marga, Upt III maupun

BBWSCC II dan BBWSCC III belum berjalan maksimal di karenakan

kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya berbeda-beda maka koordinasi

yang ingin dicapai untuk pengendalian dan penanganan daya rusak air sulit

untuk dilakukan hal tersebut di pengaruhi oleh tidak intensifnya melakukan

komunikasi kepada instansi diatas seperti BBWSCC II maupun BBWSCC III

maupun UPT di bawah Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air, dan bila ada

kepentingan atau program yang harus dibahas bersama terkait penanganan

yang memang perlu dan mendesak baru adanya koordinasi walaupun tidak

berkesinambungan kordinasi diantara instansi dengan UPT dan instansi di atas

Bina Marga & Sumber Daya Air yang peranananya lebih luas dari dinas Bina

Marga & Sumber Daya Air(Wawancara dengan Bidang Perencanaan Dinas

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab.Tangerang,Nana Priyatna, Jumat 2

Page 30: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

16

Desember 2016, di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kab.Tangerang)

Ketiga, Badan pengelola manajemen daerah aliran sungai, situ dan

pantai belum berjalan secara optimal. Karena sungai seperti sungai cidurian

wewenannya berada di balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-cidurian

yang melewati kecamatan kresek dan ke empat situ yang berada di kecamatan

kresek seperti situ patrasana, situ garukgak, situ gabus dan situ genggong

wewenang pengelolaannya berada di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-

Cisadane, Pemerintah Daerah melalui Dinas Bina Marga & SDA maupun

UPT III yang fungsi kewenangnya hanya lingkup yang paling kecil, maka dari

itu penerapan manajemen pengelolaan daerah aliran sungai, situ dan pantai

sulit diterapkan, sedangkan masalah banjir sering terjadi dikarenakan sungai

cidurian yang meluap dan keempat situ yang tidak bisa menampung air hujan

yang turun akibat fungsinya sendiri kurang baik dan akhirnya meluap

kepemukiman masyarakat.(Wawancara dengan Bidang Perencanaan Dinas

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab.Tangerang, Nana Priyatna, Jumat, 25

April 2016, di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kab.Tangerang, dan wawancara dengan Kepala UPT III Dinas Bina Marga &

SDA Edwin, kamis 21 Juni 2016, di kantor UPT III).

Keempat, Partsipasi masyarakat sendiri dalam perawatan sungai-

sungai linear ini masih kurang sekali. Padahal masyarakat sekitarpun dapat

Page 31: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

17

berperan aktif dalam perawatan dan pembersihan areal aliran sungai baik

bantaran sungai maupun sungainya sendiri.Kesadaran masyarakat dalam

menjaga kebersihan pun masih cukup rendah, banyak sekali drainase-drainase

yang telah di bangun tetapi tidak terawat membuktikan bahwa masyarakat

sendiri belum menyadari pentingnya perawatan drainase tersebut. (Observasi

Lapangan pada Jumat 20 Mei 2016 di wilayah Kec.Kresek)

Kelima, Sedimentasi terhadap sungai cidurian yang berada di dasar

sungai maupun bantaran sungai cidurian, kondisi sungai cidurian bagian

permukaan tepi sungai yang sudah di turap tetutupi oleh tanah yang cukup

besar anatara 30-45 Cm dan tumbuh rumput di atas tanah yang menutupi turab

di bantaran sungai cidurian, serta sampah-sampah seperti kayu-kayu yang

hanyut terbawa air banyak sekali berada di tepian sungai.

Kondisi sungai turap sungai cidurian yang penuh dengan sedimentasi

Page 32: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

18

(Wawancara dengan Sekertaris Kec.Kresek, Rabu 18 Mei, di kantor

Kec.Kresek dan Observasi Lapangan pada Jumat 20 Mei 2018 di wilayah

sungai cidurian Kec.Kresek)

Keenam, Kondisi tanggul sungai cidurian yang telah rusak, menjadi

penyebab utama banjir sering terjadi di wilayah desa di Kec.Kresek, tanggul

yang kondisinya sudah terlalu lama mengakibatkan tanggul sudah tidak kuat

menahan air luapan sungai cidurian yang kemudian meresap ke sela-sela

tanggul maupun ke bawah tanggul cidurian yang lambat laun merusak

infrastuktur pengendali banjir yang telah pemerintah pusat bangun yang

kemudian mengancam terjadinya banjir yang akan merugikan masyarakat dan

pemerintah sendiri.

Kondis tanggul cidurian yang telah rusak

Page 33: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

19

(Wawancara dengan Kepala Desa Pasirampo, Jumat 10 Maret 2017, di

kantor Desa Pasirampo Kec.Kresek dan Observasi Lapangan selama

penelitian pada 20 Mei 2016-27 Maret 2017)

Ketujuh, situ yang ada di Kec.Kresek belum tersentuh revitaliasi, di

Kec.Kresek terdapat empat situ / rawa yang kondisinya mengalami

pendangkalan dan penyempitan fungsinya belum di manfaatkan untuk

kepentingan bersama, di samping situ / rawa terda[at sawah-sawah yang di

buat oleh masyarakat yang mengakibatkan situ menjadi mengecil jumlah

arealnya dan ketika musim hujan situ / rawa tidak dapat menampung air yang

mengalir dari aliran-aliran sungai dan akhirnya membanjiri wilayah-wilayah

yang datranya rendah, pemrintah pusat belum melakukan revitalisasi terhadap

situ yang ada di Kec.Kresek. Padahal jika fungsi titu tersebut di manfaatkan

akan bermanfaat ketika musim hujan sebagai penampung musim hujan dan

musim kemarau sebagai pengakir utama persawahan masyarakat.

Page 34: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

20

Situ / Rawa yang belum tersentuh revitalisasi di Kec.Kresek

(Wawancara dengan Sekdes Patrasana , Jumat 10 Maret 2017, di

kantor Desa Patrasana Kec.Kresek dan Observasi Lapangan selama penelitian

pada 20 Mei 2016-27 Maret 2017)

Berangkat dari permasalahan yang telah di paparkan di atas, maka

peneliti tertarik meneliti sebagai bahan skripsi dengan judul “Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Studi Kasus

Sistem Pengendalian Banjir Di Kecamatan Kresek).

1.2 Identifikasi Masalah

Bencana banjir sering terjadi karena curah hujan yang tinggi

mengakibtkan meluapnya sungai dan situ ataupun daerah aliran sungai yang

Page 35: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

21

melebihi kapasitas normal sungai dan situ sehingga menjadi meluap ke daerah

yang lebih rendah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis

mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya respon para pelaksana dalam penanganan pengendalian

banjir.

2. Lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah daerah dengan

pemerintah pusat.

3. Badan pengelola manajemen daerah aliran sungai,situ dan pantai

belumberjalan secara optimal.

4. Kesadaran masyarakat dalam partisipasi kebersihan dan perawatan

sungai-sungai drainase masih kurang.

5. Sedimentasi terhadap sungai cidurian.

6. Kondisi tanggul sungai cidurian yang telah rusak.

7. Situ / rawa di Kec.Kresek yang belum tersentuh revitalisasi.

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka peneliti

membatasi ruang lingkup permasalahan ini pada Implementasi Peraturan

Daerah Kabupaten Tangerang No.13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata

Page 36: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

22

Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Studi Kasus Sistem

Pengendalian Banjir Di Kecamatan Kresek Pada Tahun 2015).

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa

permasalahan yang telah terangkum dalam identifikasi masalah, untuk itu

penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.13

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tangerang Tahun 2011-2031 (Studi Kasus Sistem Pengendalian Banjir Di

Kec.Kresek Pada Tahun 2015).?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan

masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.13 Tahun 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-

2031 (Studi Kasus Sistem Pengendalian Banjir Di Kec.Kresek Pada Tahun

2015).

Page 37: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

23

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

a. Untuk dapat mengembangkan Ilmu Adminisitrasi Negara, khususnya

dalam implementasi kebijakan publik.

b. Untuk memperoleh tambahan pengetahuan mengenai Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.13 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

(Studi Kasus Sistem Pengendalian Banjir Di Kec.Kresek Pada Tahun

201).

1.6.2 Manfaat Praktis

Untuk memberikan saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan seperti Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air,

Kementerian Direktorat Jendral Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian

(BBWSC III), BPBD Kab.Tangerang dan Kec.Kresek.

1.7 Sistematika Penulisan Penelitian

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini yang

terdiri dari beberapa Bab dan lengkap dengan penjelasannya adalah

sebegai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Page 38: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

24

Latar belakang masalah menjelaskan ruang lingkup dan kedudukan

masalah yang akan diteliti. Bentuk penjelasan diuraikan secara

deduktif, artinya dimulai dari penjelasan yang berbentuk umum hingga

menukik ke masalah yang spesifik dan relevan dengan judul

penelitian.

Sumber penjelasan latar belakang masalah dapat berasal dari hasil

penelitian sebelumnya, seminar ilmiah, pengamatan atau pengalaman

pribadi.Latar belakang masalah harus diuraikan secara jelas, faktual

dan logis dengan didukung oleh data-data lapangan.Data yang ditulis

dapat berbentuk data kuantitatif maupun data kualitatif.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang

akan diteliti dan dikaitkan dengan tema/judul atau variabel penelitian.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi masalah yang akan

diteliti oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian.

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk menetapkan masalah yang paling

berkaitan dengan judul penelitian.Perumusan masalah adalah

mendefinisikan permasalahan yang telah diterapkan dalam bentuk

definisi konsep dan definisi operasional. Kalimat yang digunakan

dalam perumusan masalah adalah kalimat tanya.

Page 39: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

25

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai

dalam penelitian.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan mengenai manfaat dari temuan

penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan penelitian menjelaskan beberapa poin penulisan

penelitian secara rinci.

2. BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi tentang beberapa teori yang digunakan sebagai rujukan dan

studi kepustakaan, kerangka berpikir dan hipotesis guna menunjang dalam

kegiatan penelitian.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam

penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang paparan data-data dari penelitian yang telah

dilakukan oleh peneliti.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta saran dari peneliti.

6. DAFTAR PUSTAKA

Page 40: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

26

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitianya

7. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi lampiran-lampiran yang menunjung dalam penelitian serta

dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti maupun diambil dari

referensi.

Page 41: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

27

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Tentang Teori

Sugiyono (2012: 43) mendefinisikan bahwa teori adalah seperangkat konsep,

asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan

menjelaskan perilaku dalan berbagai organisasi, baik organisasi formal maupun

organisasi informal. Berdasarkan defenisi tersebut dapat dikemukakan ada empat

kegunaan teori di dalam penelitian yaitu:

1. Teori berkenaan dengan konsep, asumsi dan generalisasi yang logis.

2. Teori berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan dan memprediksi

perilaku yang memiliki keteraturan.

3. Teori sebagai stimulant dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan.

4. Teori sebagai pisau bedah untuk suatu penelitian.

Dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Tangerang No.13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tangerang Tahun 2011-2031 (studi kasus sistem pengendalian banjir di Kec.Kresek

tahun 2015), peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah

dengan mengklasifikasikan kedalam teori. Adapun penjelasan mengenai teori-teori

yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

Page 42: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

28

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya terdiri dari dua kata yaitu kebijakan dan

publik. Secara etimologis istilah policy(kebijakan) berasal dari bahasa Yunani,

Sansakerta dan Latin. Akar kata policydalam Bahasa Yunani dan Sansakerta yaitu

polis(Negara-kota) dan mur(kota), yang kemudian dikembangkan dalam Bahasa Latin

menjadi politia(negara) dan pada akhirnya dalam bahasa Ingrris pertengahan policie,

yang berarti menangani masalah-massalah publik atau administrasi (Dunn, 2005:51).

Lain dengan kebijakan publik menurut Richard Rose (dalam Agustino 2016:7)

adalah sebagai berikut:

Kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dan atau sedikit yang

saling berhubungan dan memiliki konsentarsi bagi yang berkepentingan sebagai

keputusan yang berlinan. Rose memberikan catatan yang berguna bagi kita

bahwa kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dari

bukan hanya suatu kegiatan pola regulasi.

Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh Carl Friedrech (dalam

Agustino 2016:7) yang menyatakan bahwa :

“Kebijakan adalah serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana

terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan

tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan

yang dimaksud”.

Adapun pengertian publik dalam rangkaian kata publik policy memiliki tiga

konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum (dalam Abidin 2012:7). Hal ini

dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam

dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah

Page 43: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

29

satu ciri kebijakan adalah “what government do or not to do”. Kebijakan dari

pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga

mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan sementara bahwa kebijakan

publik ialah serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok

atau pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada untuk kepentingan

orang banyak.

William N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang

berjudul analisis kebijakan publik, pengertiannya sebagai berikut:

“Kebijakan publik (public policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari

pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan

untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.” (Dunn,

2003:132).

Pengertian lain mengenai kebijakan public dikemukakan oleh Thomas R Dye.

Menurut Thomas R Dye (dalam Agustino 2016:7) mengatakan bahwa “kebijakan

publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak di

kerjakan.” Berdasarkan pengertian Tomas R Dye ini, apapun yang dipilih pemerintah

untuk dikerjakan ataupun tidak dikerjakan itu adalah suatu kebijakan publik.

Selanjutnya James Anderson dalam bukunya publik policy making memberikan

pengertian atas kebijakan publik, sebagai berikut: “Serangkaian kegiatan yang

mempunyai maksud / tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang

Page 44: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

30

aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau

suatu hal yang diperhatikan.” (Agustino, 2006:7)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan

publik adalah suatu keputusan, tindakan / kegiatan pemerintah dan lembaga Negara

yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik yang ada dan mempengaruhi

sebagian besar masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Dalam praktiknya sebuah kebijakan publik tidak akan ada manfaatnya jika

tidak dilaksanakan dan diimplementasikan oleh badan-badan lembaga Negara yang

mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap masalah bangsa yang

dihadapi. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses

kebijakan publik. Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak

dan tujuan yang di inginkan (Winarno, 2014:146).

Beberapa pengertian implementasi menurut para ahli politik mendeskripsikan

sebagai berikut:

Lester dan Steward (dalam Winarno 2014:147) yaitu:

Impelentasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan

tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi

dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana

berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan

kegiatan dalam untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Page 45: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

31

Selain itu Rifley dan Franklin juga berpendapat sebagaiman dikutip (dalam

Winarno 2014:148) sebagi berikut:

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis

keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah

kegiatan yang mengikuti pernyataan magsud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-

hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencangkup

mencangkup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh beberapa aktor,

khusunya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Sementara itu menurut Grindle (dalam Winarno 2014:149) sebagai berikut:

Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang

memudahkan tujuan-tujuan kegiatan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak

suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencangkup

terbentuknya “a policy delivery system,” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan

dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang inginkan.

Selanjutnya Van Metter dan Van Horn yang dikutip (dalam Winarno

2014:149-150) memaparkan pendapatnya dalam implementasi sebagi berikut:

“Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan oleh individu-

individu (atau kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan

sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencangkup usaha-usaha untuk mengubah

keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu

tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Page 46: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

32

Sedangkan menurut kamus Webster (Wahab,2012:139) meumuskan

bahwa :

“istilahto implement (mengimplementasikan) itu berarti to provide the

means for carrying out (menydiakan sarana untuk melaksanakan sesuatu),

to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap

sesuatu)”.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan

menyangkut 3 hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan: (2) adanya

aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan: (3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat

disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan pelaksanakan

kebijakan guna memecahkan masalah yang dihadapi dan mendapatkan hasil yang

ingin dicapai dalam peraturan atau program yang telah disahkan sebelumnya.

2.1.4 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam studi kebijakan publik terdapat, terdapat beberapa model implementasi

kebijakan publik yang dikemukakan oleh ahli yang melihat variable-varabel apa saja

yang dapat memepengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan publik. Adapun ahli

tersebut ialah Van Meter dan Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier,

Goerge Edward III, ,Marilee S. Grindle dan Hoogwood beserta Gun.

Menurut Model Implementasi kebijakan yang diutarakan Van Meter dan Van

Horn (Agustino,2016:142) terdapat 6 variabel yang dapat mempengaruhi kinerja

impelementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Standard dan Sasaran Kebijakan/Ukuruan dan Tujuan Kebijakan.

Page 47: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

33

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya

jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realiistis

dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memenfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia, waktu dan

sumberadaya financial merupakan bentuk sumberdaya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan

informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini

sangat penting banyak dipengarahi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok

dengan para agen pelaksananya

4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat

banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi

kebijakan publik.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelakasana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak

yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-

kesalahanakan sangat kecil untuk terjadi.

Page 48: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

34

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Kondisi Ekonomi, sosial dan politik yang kondusif akan sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Begitupun

sebaliknya.

Sedangankan Menurut Model Implementasi Kebijakan yang di

utarakan Mazmanian dan Paul Sabatier (Subarsono,2005:94) terdapat 3 variabel

yangdapat mempengaruhi kinerja impelementasi kebijakan publik, yaitu :

8. Karakteristik dari Masalah

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

Di satu pihak ada beberapa masalah social secarateknis mudah

dipecahkan, seperti kekurangan air minum bagi penduduk atau harga

beras tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang

relatif sulit dipecahkan.

2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.

Ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah

diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen.

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.

Sebuah program akan sulit diimpelementasikan apabila sasarannya

mencakup semua populasi. Begitupun sebaliknya.

4. Cakupan perubahan perilak yang di harapkan.

Page 49: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

35

Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau

bersifat kognitif akan relative lebih mudah diimplementasikan daripada

program yang bertujuan unutk mngubah sikap dan perilaku masyarakat.

9. Karakteristik Kebijakan

1. Kejelasan isi kebijakan

Ini berarti semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan akan mudah

diiplementasikan karena implementor mudah memahami dan

menterjemahkan dalam tindakannya.

2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.

Kebijakan yang memiliki dasarteoritis memiliki sifat lebih mantao

karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan social tertentu

perlu ada modifikasi.

3. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

Sumber daya keuangan adalahfaktor krusial untuk setiap program

sosial.

4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi

pelaksana.

Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi

vertical dan horizontal antara instansi yang terlibat dalam implementasi

program.

5. Kejelasan dan konsistensi aturan yangadapada badan pelaksana.

6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

Page 50: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

36

Rendahnya komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan

pekerjaan atau program dapat menyebabkan gagal suatu kebijakan

diimplementasikan.

7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam

implementasi kebijakan.

Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat

untuk terlibat akanrelatif mendapat dukungan daripada program yang

tidak melibatkan masyarakat.

10. Variabel Lingkungan

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative mudah

menerima program-program pembaharuan disbanding dengan masyarakat

yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi

akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program.

2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.

Kebijakan yang berpihakterhadap publik tentunya akanmendapat

dukungan yang lebih banyak di bandingkan kebijakan yang tidak

berpihak pada publik.

3. Sikap dari kelompok pemilih.

Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat

mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara lain, (1)

kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang

Page 51: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

37

dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud

untukmengubah keputusan (2) kelompok pemilih dapat memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak

langsun melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan

pelaksana.

4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam

membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan

tersebut.

Adapun menurut Model Impelementasi Kebijakan yang diberikan oleh

George C. Edward III (Agustino, 2016:149) terdapat 4 variabel yang

mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu ;

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

suatu kebijakan menurut George C. Eward III, adalah

komunikasi.Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam

mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

Page 52: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

38

a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan

suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam

penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi),

hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa

tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah

jalan.

b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan

(street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak

ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu

menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana

membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada

tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang

hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau

dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah,

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Indikator sumber-

sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

Page 53: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

39

a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah

satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai,

ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan

implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf

dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan

kapabel) dalam meng-implementasikan kebijakan atau melaksanakan

tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua

bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara

melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus

mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor

harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan

kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar

perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para

implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat

menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks

Page 54: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

40

yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi

kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak,

efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi

kebijakan tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala

wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya

sendiri atau demi kepentingan ke-lompoknya.

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam

implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang

mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki

wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas

pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut

tidak akan berhasil.

3. Disposisi;

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting

ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika

pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan

tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus

memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya

tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel

disposisi ini adalah :

a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi

Page 55: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

41

kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan

yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan

pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang

memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi

pada kepentingan warga.

b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan

untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan

memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak

menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh

para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana

kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu

mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana

kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai

upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan

implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang

begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur

birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan

menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan

menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah

Page 56: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

42

kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara

politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur

birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar

Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah

suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana

kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya

pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar

minimum yang dibutuhkan warga).Sedangkan pelaksanaan fragmentasi

adalah upaya peyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-

aktiuvitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Dan menurut Model Impelemntasi Kebijakan yang di berikan oleh

Marielee S. Grindle (Agustino, 2016:154) terdapat 2 varibel besar yang

mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik , yaitu :

7. Content of Policy, meliputi :

a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mem-pengaruhi)

Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam

pelaksanaanya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana

kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap

implementasinya.

b. Type of benefit

Page 57: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

43

Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau

menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis

manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh

pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Extent of change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai.

Pada poin ini ingin dijelaskan bahwa seberapa berapa besar perubahan

yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan

harus mempunyai skala yang jelas ukuran yang jelas dalam penerapanya,

perubahan yang ingin dicapai harus melihat kondisi dilapangan.

d. Site of Decision Making

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan

penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus

dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang

akan diimplementasikan.

e. Program Implementer

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus di dukung

dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi

keberhasilan suatu kebijakan.

f. Resource Commited

Pelaksanaan suatu kebijakan harus di dukung oleh sumberdaya-

sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaan-nya berjalan dengan baik.

Page 58: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

44

8. Context Of Policy, meliputi :

a. Power, Interest, and Strategy of Actor involved

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau

keuaaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para actor yang

terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaansuatu implementasi

kebijakan.

b. Institusion and Regime Charateristic

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga

berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin

dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut

mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Compliance and Responsiveness

Hal lain yang diras pening dalam proses pelaksanaan suatu

kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari parapelaksana, maka hendak

dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon

pelaksana dalam menangggapi suatu kebijakan.

Selanjutnya Implementasi kebijakan publik model Hoogwood dan Gun

(1978:20). Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan implementasi

kebijakan diperlukan beberapa syarat:

1. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/ badan

tidak akan menimbulkan masalah yang besar.

Page 59: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

45

2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai,

termasuk sumberdaya waktu.

3. Apakah keterpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.

4. Apakah kebijakan yang diimplementasikan didasari hubungan kausal

yang andal.

5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi

6. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

8. Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan diurutkan dalam urutan yang

benar.

Berdasarkan beberapa teori dan model pendekatan implementasi kebijakan publik

yang telah dipaparkan oleh beberapa tokoh di atas, maka peneliti menggunakan teori

dan model pendekatan kebijakan publik yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van

Horn (Agustino, 2016:142). Peneliti memilih model Van Metter dan Van Horn

dengan alasan karena peneliti merasa cocok untuk membedah masalah penelitian

dengan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn karena variable yang ada

dalam teori Van Metter dan Van Horn dapat menjawab masalah penelitian dan proses

penelitian di lapangan dengan kategori informan stakeholder yang berbeda-beda,

peneliti meyakini bahwa model teori Van Metter dan Van Horn dapat di gunakan

sebagai alat bantu penelitian untuk menjawab masalah penelitian di lapangan -

berdasarkan variable yang terdapat dalam model pendekatan ini yaitu standard dan

sasaran program, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana,

komunikasi antar organisasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Kelebihan teori Van Metter dan Van Horn dalam penelitian ini dari setiap

variabel yang ada dan kemudian jadi pedoman wawancara yang peneliti yakini dapat

Page 60: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

46

menjawab segala permasalahan yang ada dan dapat menjawab pertanyaan peneliti di

lapangan terkait penelitian terhadap para informan dari stakeholder yang ada dalapm

penelitian ini seperti pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah dan pemerintah pusat dengan masyarakat, kategorisasi informan dengan teori

pun menurut peneliti saling berkaitan maka dari itu peneliti memilih dan meyakini

bahwa teori Van Metter dan Van Horn dapat menjawab masalah yang ada yang

berkaitan dengan pelaksanaan yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (studi kasus

sistem pengendalian banjir dikecamatan kresek tahun 2015). Dandari model

implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dapat mengetahui tujuan

dari suatu kebijakan maupun program tersebut, kemampuan sumberdaya yang ada,

agen pelaksana yang terlibat, sikap dari para pelaksana program, komunikasi diantara

pihak-pihak yang terlibat dalam program dan kondisi eksternal yang dapat

mempengaruhi jalannya suatu program.

2.1.5 Deskripsi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabuapeten Tangerang

Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peratuan daerah di tetapkan oleh kepala daerah yang mendapat persetujuan bersama

DPRD. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

Page 61: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

47

provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantunya. Peraturan daerah dilarang

beretentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi. Bertentangan dengan kepentingan umum maksudnya adalah yang

berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan

umum dan ketentraman dan ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat

administrarif. Peraturan daerah berlaku setelah di undangkan dalam bentuk lembaran

daerah.

2.1.6 Teori Perencanaan

Dalam setiap pembuatan kebijakan perlu adanya perencanaan, dengan

perencanaan akan lebih akan lebih memudahkan dalam menyelesaikan setiap

kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan jika tanpa adanya perecanaan tidak akan

berjalan dengan baik, terutama dalam evaluasi perencanaan.

Perencanaan menurut Newman dama Manullang (2004:39) adalah “penentuan

terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan”. Menurut Louis A. Allen dalam Manullang

(2004:39) perencanaan adalah “penemuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil

yang diinginkan”. Perencanaan menentukan apa yang harus dicapai (penentuan waktu

secara kualitatif dan bila itu harus dicapai), dimana hal itu harus dicapai, bagaimana

hal itu harus dicapai siapa yang bertanggung jawab dan mengapa hal itu harus

dicapai.

Bagian lain perencanaan menurut Sujarto (2002:4) adalah sebagai berikut:

Page 62: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

48

Perencanaan merupakan produk perumusan keinginan atau cita-cita masa

datang yang lebih terbatas-mikro, yaitu yang merupakan hasil penguraian bagian-

bagian dari produk perencanaan (planning) yaitu yang akan merupakan pedoman dan

arahan untuk mencapai keinginan atau cita-cita yang sasaran jangkauannya telah

digariskan terlebih dahulu. Rencana merupakan rumusan-rumusan keinginan atau

cita-cita yang lingkupnya luas.

Sedangkan perencanaan menurut Robinson (2006:1) adalah sebagai berikut:

Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah yang

diperlukan untuk tujuan tersebut. Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan yang

dicapai setelah memperhatikan factor-faktor pembatas dan mencapai tujuan tersebut

memilih serta menetapka langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Moekijat dalam Robinson (2006:4) perencanaan dapat didefenisikan

sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan factor-faktor serta dan

menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal

menggambarkan dalam merumuskan kegiatan yang diusulkan yang dianggap

perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan,

artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan dimana

hal itu dilakukan.

3. Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil

yang diinginkan.

4. Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang

diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai.

Dalam definisi perencanaan diatas terdapat empat elemen dasar perencanaan,

yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan berarti memilih

2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya

3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan

4. Perencanaan berorientasi ke masa depan.

a. Unsur-unsur dan sifat suatu rencana

Page 63: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

49

Menurut Manullang (2002:42) suatu rencana terdapat unsur-unsur sebagai

berikut:

1. Tujuan ; unsur pertama dari suatu rencana adalah tujuan. Tujuan harus jelas

pada setiap rencana apa yang menjadi tujuan. Tujuan itu dapat bersifat

materiil, dapat pula bersifat moral.

2. Politik ; politik merupakan salah satu unsur yang ada dalam suatu unsur

rencana. Politik itu merupakan peraturan atau pedoman yang harys

digariskan bagi tindakan, untuk mencapai tujuan dengan hasil yang baik.

3. Prosedur ; suru rencana harus memuat prosedur, yakni urutan pelaksanaan

yang harus dituruti oleh seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

4. Budget ; merupakan suatu anggaran, yakni ikhtiar dari hasil-hasil yang

diharapkan untuk dicapai, dan pengeluaran yang diperlukan untuk

mencapai hasil tersebut, yakni dinyatakan dalam angka.

5. Program ; program adalah campuran dari politik yang Budget, yang

dimaksudkan untuk menetaptkan suatu rangkaian tindakan untuk waktu

yang akan datang.

Menurut Sujarto (2002:5), perencanaan dapat mempunyai arti dan makna

mulai kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan kelompok

masyarakat sampai kepada lingkup masyarakat yang lebih luas seperti kota,

wlayah, negara dan bahkan antar Negara. Tetapi dari sudut manapun

planningatau perencanaan itu akandidefenisikan akan terdafat unsur-unsur

yang memberikan arti dan makna yang sama yaitu bahwa perencanaan

merupakan kegiatan merumuskan keinginan dan cita-cita yang lebih baik

atau lebih berkembang dimasa yang akan datang. Jadi dalam hal ini akan

selalu terkandung unsur-unsur yang terdiri dari : unsur kegiatan ; unsur

cita-cita ;unsur tujuan dan motivasi, unsur sumber daya (alam, manusia,

modal dan informasi), unsur upaya “hasil guna”dan “daya guna”, unsur

ruang dan waktu.

Page 64: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

50

Jadi dari manapun akan mengartikan dan memaknakan perencanaan

maka seharusnya mengandung unsur-unsur tersebut :

Gambar 2.1

Unsur Perencanaan

Sumber: Sujarto (2002:6)

Menurut Sujarto (2002:9) dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa

factor-faktor yang sangat menentukan dalam perencanaan dan perancangan akan

meliputi:

1. Landasan filsafat dan teknologi,

2. Motivasi dan tujuan yang merupakan dasar kebijaksanaan,

3. Sumber daya alam, manusia, modal dan informasi,

4. Teknologi dan ilmu pengetahuan,

5. Personil trampil, dan

6. Ruang dan waktu.

a. ...Proses suatu rencana

proses untuk membuat rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui,

tingkatan-tingkatan atau langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Menetapkan tugas dan tujuan,

Keinginan

Cita-Cita

Keadaan Masa

Datang

Keadaaan

Masa Kini

Dimensi Waktu

Page 65: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

51

2. Mengobservasi dan menganalisis,

3. Mengadakan kemungkinan-kemungkinan,

4. Membuat sitesis, dan

5. menyusun rencana.

Sesunggunhya dalam penyusunan rencana itu dapat dikerjakan oleh berbagai

pihak, namun karena suatu hal para ahli berpendapat bahwa supaya rencana benar-

benar dapat diramalkan haruslah ada joint participationdalam pembuatan rencana

tersebut.

Menurut Sujarto (2002:12) proses perencanaan akan berlangsung terus menuju

upaya penyelesaian masalah selanjutnya sesuai dengan perkembangan permasalahan

yang baru. Proses perencanaan akan selalu tanggap san menyesuaikan diri dengan

perkembangan di dalam masyarakat maupun berbagai sumber daya yang

menunjangnya. Jadi, suatu permasalahan secara sistematik dan berencana. Proses

perencanaan dapat berkembang sesuai dengan kendala dan batasan yang ada sehingga

rangkaian kegiatan itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien. Secara skematik

suatu alur proses dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2

Alur Proses Perencanaan

Proses Analisa Rencana Data

Evaluasi

Page 66: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

52

Sumber : Sujarto (2002:12)

Proses perencanaan hanya menyangkut satu macam kegiatan saja do dalam

rangkaian kegiatan perencanaan tetapi juga kemudian akan berkembang mencangkup

serbagai rangkaian proses seperti teknik penyusunan rencananya ; proses legalitas

rencana ; proses pengembangan lanjut dari rencana menjadi rencana yang leboh rinci

; proses evaluasi alternative ; proses pemprograman implementasi dan proses evaluasi

program dan proyek hasil pelaksanaan.

2.1.7 Pengertian Ruang

Menurut peraturan daerah Kabupaten Tangerang No 13 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang dan Undang-undang No 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang lau, dan ruang udara,

termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dn makhluk

lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Sedangkan ruang menurut Robinson (2006:110) adalah sebagai berikut:

Ruang adalah suatu tempat untuk suatu kegiatan atau apabila kosong bias diisi

dengan suatu benda atau kegiatan. Dalam hal ini kata “Tempat” adalah berdimensi

tiga kata benda atau kegiatan dalam benda atau kegiatan apa saja tanpa batas.

Kegunaan menjadi terbatas apabila ciri atau karakter tambahan.

Page 67: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

53

Dan ruang menurut Random House dalam Robinson (2006:110) adalah

sebagai tempat bedimensi tiga tanpa konotasi yang tegas atas batas dan lokasinya

yang dapat menampung atau ditujukan untuk menampung benda apa saja.

2.1.8 Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 13 Tahun 2011, Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang adalah:

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW

Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang.

Dalam Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Tangerang dan Undang-Undang No 26 Tahun 2007, Tentang

Penataan Ruang yang dimaksudkan dengan:

1. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang

dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial

ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk

fungsi budi daya.

5. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan/atau aspek fungsional.

8. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai

jangkauan pelayanan pada tngkat wilayah.

Page 68: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

54

Sedangkan tujuan tata ruang wilayah dalam peraturan daerah no 13 tahun

2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten tangerang, adalah sebagai

berikut:

a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten;

c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;

d..penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk lokasi investasi yangdilaksanakan

pemerintah daerah dan/atau masyarakat; dan

e. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian lain Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Sujarto (2002:21) adalah

sebagai berikut:

Rencana tata ruang wilayah merupakan suatu bagian dari serangkaian

proses pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan perkembangan

dan perubahan di dalam masyarakat. Rencana tata ruang wilayah tiyujukan

untuk mencapai suatu pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan

yang nyata maka perlu ada pola piker yang melandasi oleh suatu konsep yang

rasional (Sudarjo,2002:21).

Kemudia menurut Glasson dalam Robinson (2006:111), ada dua pandangan

yang berbeda tentang wilayah, yaitu:

1. Cara pandang subjektif, yaitu wilayah adalah alat untuk

mengidentifikasikan suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau

tujuan tertentu. Dengan demikian banyaknya wilayah tergantung kepada

kriteria yang digunakan. Wilayah hanyalah suatu model agar kita dapat

membedakan lokasi yang satu dari lokasi lainnya.

2. Cara pandang objektif, menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat

dibedakan dari ciri-ciri atau gejala alam disetiap musim wilayaha. Wilayah

dapat dibedakan berdasarkan musim atau temperature yang dimilikinya

atau berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, kepadatan

penduduk.

Pandangan subjektif menyatakan bahwa pengelompokan ruang berdasarkan

kriteria yang digunakan. Jadi mudah tidaknya menetapkan batas ruang itu sangat

Page 69: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

55

dipengaruhi oleh kriteria yang digunakan. Batas ruang wilayah dilapangan seringkali

bukan kasat mata, perhitungan, bantuan peralatan tertentu kita masih bisa menyatakan

sesuatu lokasi itu masuk kedalam wilayah mana dari pengelompokan yang dibuat.

Sedangkan menurut Hanafiah dalam Robinson (2006:112), ruang terdapat unsur-

unsur yang terpenting, yaitu: Jarak, Lokasi, Bentuk, Ukuran dan Skala.

Dan menurut Glasson dalam Robinson (2006:112), menyatakan bahwa wilayah

dapat dibendakan berdasarkan kondisi atau berdasarkan fungsinya. Wilayah

berdasarkan konisinya, dimaksudkan wilayah dapat dikelompokan atas keseragaman

isinya (homogen), misalnya : wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah

industry. Sedangkan wilayah berdasarkan fungsinya, wilayah dapat dibedakan seperti,

kota dengan wilayah belakangnya tidak produksi dengan wilayah pemasarannya

susunan orde perkotaan, hirarki jalur transportasi. Selain wilayah berdasarkan dari

kondisi dan fungsi wilayah sendiri, wilayah juga terdapat jenis perwilayahan. Yang

mana terdiri dari beberapa cara untuk menetapkan suatu perwilayahan dasar dari

perwilayahan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintah.

2. Berdasarkan kesamaan kondisi, yang paling umum adalah kesamaan kondisi

fisik

3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi, perlu ditetapkan terlebih

dahulu beberapa pusat pertumbuhan yang kira-kira sama besarnya atau

rangkingnya, kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari pusat

pertumbuhan.

4. Berdasarkan wilayah perencanaan atau program, dalam hal ini ditetapkan

batas ataupun daerah yang terkena suatu program atau proyek dimana wilayah

tersebut termasuk dalam suatu perencanaan untuk tujuan khusus.

Page 70: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

56

Dalam hal ini perencanaan wilayah sangat penting, karena perencanaan

dikuatkan oleh berbagai factor yang dikemukan sebagai berikut:

1. Banyak diantaranya potensi wilayah selain terbatasi juga tidak mungkin lagi

diperbanyak atau dipengaruhi.

2. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia.

3. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi dilapangan sering tidak dapat

diubah atau diperbaiki kembali.

4. Lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya pada

sisi lain, kemampuan manusia untuk mendapatkan lahan tidak sama.

5. Tahapan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian atau masyarakat

yang berdominan diwilayah tersebut, dimana kedua hal tersebut adalah saling

mempengaruhi.

6. Potensi wilayah berupa pemberian alam taupun hasil kerja manusia dimasa

lalu adalah asset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat dalam jangka panjang dan bersifat langgeng.

Sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menunjukan manfaatnya Antara

lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari

berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut

dimasa yang akan datang.

2. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih

kegiatan apa yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang dan

dimana lokasi kegiatan seperti itu masih diizinkan.

3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengenalkan atau mengawasi

acuan pertumbuhan kegiatan ekomoni dan arah penggunaan lahan.

4. Sebagai landasan bagi rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih

detail, misalnya perencanaan sektoral dan prasarana.

Dalam perencanaan wilayah terdapat bidang-bidag yang mencangkup di

dalam perencanaan wilayah tersebut. Perencanaan wilayah tersebut dibagi

terdiri dari beberapa sub bidang dalam perencanaan wilayah tersebut,

yaitu sebagai berikut:

Page 71: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

57

1. Sub bidang perencanaan ekonomi-sosial wilayah dapat diperinci lagi

terdiri atas:

1. Ekonomi-sosial wilayah (mencangkup hal-hal berdasar dan berlaku

umum)

2. Ekonomi-sosial perkotaan (mencangkup butir a plus masaah spesifik

perkotaan)

3. Ekonomi-sosial pedesaan (mencangkup butir a plus masalah spesifik

pedesaan)

2. Sub bidang tata ruang atau tata ruang lahan dapat diperinci atas:

1. Tata ruang tingkat Nasional

2. Tata ruang tingkat Provinsi

3. Tata ruang Kabupaten/Kota

4. Tata ruang Kecamatan/Desa.

3. Sub bidang perencanaan Khusus seperti:

a. Perencanaan lingkungan

b. Perencanaan permukiman/perumahan

c. Perencanaan transportasi.

4. Sub bidang perencaaan proyek seperti:

a. Perencanaan lokasi proyeksi pasar

b. Perencanaan lokasi proyeksi pendidikan

c. Perencanaan lokasi proyeksi rumak sakit

d. Perencanaan lokasi proyeksi real estate

e. Perencanaan lokasi proyeksi pertanian.

Seperti yang tercantum pada Permendagri No 28 Tahun 2008 Tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Tata

Ruang Daerah.Bahwa dalam evaluasi perencanaan tersebut terlebih dahulu

dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi, dan oleh Gubernur untuk Raperda Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten/Kota. Untuk itu perencanaan tata ruang daerah dapat

digambarkan seperti dibawah ini.

Page 72: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

58

Gambar 2.3

Perencanaan Tata Ruang Daerah

Sumber : Permendagri No 28 Tahun 2008 (Pasal 2 s/d 5)

2.2 Sistem Pengendalian Banjir (Flood Control System)

Sistem pengendalian banjir pada suatu daerah perlu dibuat dengan baik dan

efisien, memperhatikan kondisi yang ada dan pengembangan pemanfaatan sumber

air mendatang. Pada penyusunan sistem pengendalian banjir perlu adanya

evaluasi dan analisis atau memperhatikan hal-hal yang meliputi antara lain :

1).Analisis cara pengendalian banjir yang ada pada daerah tersebut yang

sedang berjalan.

PERENCANAAN

TATA RUANG

DAERAH

RENCANA UMUM

TATA RUANG (RUTR)

RENCANA RINCI

TATA RUANG (RRTR)

RTRV Provinsi

(Perda Provinsi)

RTRW Kab/Kota

(Perda Kab/Kota)

RTR Kawasan

Strategi Prov

(Perda Prov)

RDTR Kab/Kota

(Perda Kab/Kota

RTR Kawasan Strategis

Kab/Kota (Perda)

Page 73: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

59

2) Evaluasi dan analisis daerah genangan banjir, termasuk data kerugianaki

akibat banjir.

3) Evaluasi dan analisis tata guna tanah di daerah studi, terutama di daerah

bawah / dataran banjir.

4).Evaluasi dan analisis daerah pemukiman yang ada maupun

perkembanganyang akan datang.

5) Memperhatikan potensi & pengembangan sumber daya air mendatang.

6).Memperhatikan pemanfaatan sumber daya air yang ada termasukbangunan

yang ada.Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dapat

direncanakan sistem pengendalian banjir dengan menyesuaikan kondisi

yang ada, dengan berbagai caramulai dari dari hulu sampai hilir yang

mungkin dapat dilaksanakan. Cara pengendalian banjir dapat dilakukan

secara struktur dan non struktur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Gambar 2.1. (Robert J.Kodoatie,”Banjir”, 2002).

Gambar 2.4

Pengendali Banjir

Metode Struktur

Perbaikan &

Pengaturan

Sistem Sungai

1 Sistem jaringan

sungai

2 Normalisasi

sungai

3 Tanggul banjir

4 Sudetan

5 Pembuatan alur

pengendali Banjir

Bangunan Pengendali

Banjir

1 Bendungan

2 Kolam Retensi

3 Pembuatan Check Dam

(penangkap sedimen)

3 Bangunan Pengurang

Kemiringan Sungai

4 Groundsill

5 Retarding Basin

6 Pembuatan Polder

1 Pengelolaan Das

2 Pengaturan Tata Guna Lahan

3 Pengembangan Daerah

Banjir

4 Penanganan Kondisi Darurat

5 Peramalan Banjir

Peringatan Bahaya Banjir

7 Asuransi

8 Law Enforcement

Pengendali Banjir

Metode non Struktur

Page 74: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

60

Gambar 2.1 Pengendalian banjir metode struktur dan non struktur.

(Sumber : Robert J. Kodoatie, Sugiyanto, “Banjir”,2002)

2.2.1 Pengendalian Banjir Metode Struktur

Cara-cara pengendalian banjir dalam metode struktur dapat di bagi

menjadi 2 yaitu:

A.……Perbaikan dan Pengaturan Sistem Sungai

1. Sistem Jaringan Sungai

Apabila beberapa sungai yang berbeda baik ukuran maupun sifatnya

mengalir berdampingan dan akhirnya bertemu, maka pada titik pertemuannya,

dasarnya akan berubah dengan sangat intensif. Akibat perubahan tersebut,

maka aliran banjir pada salah satu atau semua sungai mungkin akan terhalang.

Sedangkan jika anak sungai yang arusnya deras dan membawa banyak

sedimen mengalir ke sungai utama, maka terjadi pengendapan berbentuk

kipas. Sungaiutama akan terdesak oleh anak sungai tersebut. Bentuk

pertemuannya akancenderung bergeser ke arah hulu.Karena itu arus anak

sungai dapat merusak tanggul sungai utama di seberang muara anak sungai

atau memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi bangunan

sungai yang terdapat di sebelah hilir pertemuan yang tidak deras arusnya.

Lebar sungai utama pada pertemuan dengan anak sungai cenderung untuk

bertambah sehingga sering berbentuk gosong – gosong pasir dan berubah arah

Page 75: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

61

arus sungai. Guna mencegah terjadinya hal – hal di atas, maka pada

pertemuan sungai dilakukan penanganan sebagai berikut :

a. Pada pertemuan 2 (dua) buah sungai yang resimnya berlainan, maka pada

kedua sungai tersebut diadakan perbaikan sedemikian, agar resimnya

menjadi hampir sama. Adapun perbaikannya adalah dengan pembuatan

tanggul pemisah diantara kedua sungai tersebut dan pertemuannya digeser

agak ke hilir apabila sebuah anak sungai yang kemiringannya curam

bertemu dengan sungai utamanya, maka dekatpertemuannya dapat

dibuatkan ambang bertangga.

b. Pada lokasi pertemuan 2 (dua) buah sungai diusahakan supaya formasi

pertemuannya membentuk garis singgung.

2. Normalisasi alur sungai dan tanggul

Usaha pengendalian banjir dengan normalisasi alur sungai dimaksudkan untuk

memperbesar kapasitas pengaliran saluran. Kegiatan tersebut meliputi :

a. Normalisasi cross section

b. Perbaikan kemiringan dasar saluran

c. Memperkecil kekasaran dinding alur saluran

d. Melakukan rekonstruksi bangunan di sepanjang saluran yang tidak sesuai

dan menggangu pengairan banjir.

e. Menstabilkan alur saluran

f. Pembuatan tanggul banjir

Page 76: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

62

Faktor –faktor yang perlu diperhatikan pada cara ini adalah

penggunaan penanmpang ganda dengan debit dominan untuk penampang

bawah, perencanaan alur stabil terhadap proses erosi dan sedimentasi dasar

saluran maupun erosi tebing dan elevasi muka air banjir. Pada pengendalian

banjir dengan caraini dapat dilakukan pada hampir seluruh sungai-sungai di

bagian hilir. Pada pekerjaan ini diharapkan dapat menambah kapasitas

pengaliran dan memperbaiki alur sungai. Faktor-faktor yang perlu

diperhatikan pada cara ini adalah penggunaan penampang ganda dengan debit

dominan untuk penampang bawah, perencanaan alur stabilterhadap proses

erosi dan sedimentasi dasar sungai maupun erosi tebing dan elevasi muka

banjir.

1. Pembuatan alur pengendali banjir (Floodway)

Apabila debit banjir terlalu besar dan tidak dimungkinkan peningkatan

kapasitas tamping saluran diatas kapasitas yang sudah ada, maka

penambahankapasitasnya dapat dilakukan dengan pembuatan saluran baru

langsung kelaut, danau atau saluran lain. Saluran baru ini disebut saluran

banjir(floodway). Saluran banjir adalah saluran baru yang dibuat untuk

mengalirkan air secara terpisah dari saluran utamanya. Saluran banjir dapat

mengalirkan sebagian atau bahkan seluruh debit banjir. Saluran banjir ini

dibuat dengan berbagai tujuan antara lain menghindarkan pekerjaan saluran

pada dareah pemukiman yang padat atau untuk memperpendek salah satu ruas

Page 77: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

63

saluran. Biasanya saluran banjir dilengkapi dengan pintu atau bendung untuk

membagi debit sesuai dengan rencana. Perencanaan floodway meliputi :

pembagian jalur floodway, jalur floodway, normalisasi floodway, dan

bangunan pembagi banjir.

Faktor – faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan suatu

saluran banjir (floodway) adalah :

a. Normalisasi alur alam biasanya mengalami kesulitan lahan.

b.Head alur lama tidak menguntungkan, alur jauh dan berkelok – kelok

c. Terdapat alur alam untuk jalur floodway

d. Floodway mempunyai head yang cukup

e. Tidak menggangu pemanfaatan sumber daya alam

f. Dampak negatif sosial ekonomi.

4. Pembuataan sudetan (shortcut)

Pada ruas sungai yang belok – belokanya (meander) tajam atau

sangatkritis, maka tanggul yang akan dibangun biasanya akan lebih panjang.

Selain itu pada ruas sungai yang demikian terjadi peningkatan gerusan pada

belokan luar dan menyebabakan kerusakan tebing sungai yang pada akhirnya

mengancam kaki tanggul. Pada belokan bagian dalam terjadi pengendapan

yang intensif pula. Alur sungai yang panjang dan menpunyai kondisi seperti

di atas menyebabkan kelancaran air banjir menjadi terganggu. Untuk

mengurangikeadaan yang kurang menguntungkan tersebut perlu

dipertimbangkanpembuatan alur baru, agar pada ruas tersebut alur sungai

Page 78: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

64

mendekati garislurus dan lebih pendek. Sungai baru seperti itu disebut

sudetan. Sudetan ini akan menurunkan muka air di sebelah hulunya tetapi

muka air di sebelah hilirnya biasanya naik sedikit. Tujuan dilakukannya

sudetan ini antara lain :

a. Perbaikan alur sungai yang pada mulanya panjang berbelok –belok dan

tidak stabil menjadi lebih pendek dan lebih lurus.

b. Dengan adanya sudetan akan terjadi hidrograf banjir antara di bagianhulu

dan hilir sudetan, sehingga akan menguntungkan daerah dibagian hulunya.

5. Groyne (Tanggul Tangkis)

Tanggul tangkis sering juga disebut groyne atau krib. Krib

adalahbangunan yang dibuat mulai dari tebing sampai ke arah tengah

untukmengatur arus sungai dan tujuan utamanya adalah sebagai berikut :

a. Mengatur arah arus sungai

b..Mengurangi kecepatan arus sungai sepanjang tebing sungai,mempercepat

sedimentasi, dan menjamin keamanan tanggul / tebingterhadap gerusan.

c. Mempertahankan lebar dan kedalaman air pada alur sungai.

d.Mengkonsentrasikan arus sungai dan memudahkan penyadapan.

Page 79: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

65

B. Bangunan Pengendali Banjir

1. Bendungan

Bendungan digunakan untuk menampung dan mengelola distribusi

aliransungai. Pengendalian diarahkan untuk mengatur debit air sungai di

sebelah hilir bendungan.

2. Pembuatan Check Dam ( Penangkap Sedimen )

Check Dam (Penangkap Sedimen) atau disebut juga bendung

penahanberfungsi untuk memperlambat proses sedimentasi dengan

mengendalikan gerakan sedimen menuju bagian sungai sebelah hilirnya.

Adapun fungsi chekdam antara lain :

a. Menampung sebagian angkutan sedimen dalam suatu kolampenampung

b. Mengatur jumlah sedimen yang bergerak secara fluvial dalam kepekaan

yang tinggi, sehingga jumlah sedimen yang meluap ke hilir tidak

berlebihan. Dengan demikian besarnya sedimen yang masuk akan

seimbang dengan daya angkut aliran air sungainya. Sehinggasedimentasi

pada lepas pengendapan terhindarkan.

c. Membentuk suatu kemiringan dasar alur sungai baru pada alur sungai hulu.

Check dam baru akan nampak manfaatnya jika dibangun dalam jumlah

yang banyak di alur sungai yang sama.

3. Groundsill

Groundsill merupakan suatu konstruksi untuk perkuatan dasar

sungaiuntuk mencegah erosi pada dasar sungai, dengan maksimal drop 2

Page 80: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

66

meter.Groundsill diperlukan karena dengan dibangunnya saluran baru

(shortcut) maka panjang sungai lebih curam sehingga akan terjadi degradasi

pada waktu yang akan datang.

4. Pembuatan Retarding Pond

Pengendalian banjir dengan cara ini adalah dengan membuat

kolampenampungan air saluran atau saluran yang akan meluap. Retarding

ponddibuat dengan cara menggali suatu daerah/area dengan tujuan

menampung air limpasan dan pada saat banjir surut, air tersebut dapat

dikeluarkan ke saluran pembuangan. Berkaitan dengan bangunan pengendali

banjir ini maka diperlukan bangunan – bangunan air lainnya sebagai

pelengkap antara lain :pintu air, pompa, saluran pengambilan, saluran

pembuangan, dan lain sebagainya.

5. Pembuatan Polder

Drainase sistem polder adalah sistem penanganan drainase

perkotaandengan cara mengisolasi daerah yang dilayani (catchment area)

terhadap masuknya air dari luar sistem berupa limpasan (overflow) maupun

aliran di bawah permukaan tanah (gorong-gorong dan rembesan), serta

mengendalikan ketinggian muka air banjir di dalam sistem sesuai dengan

rencana. Drainase sistem polder digunakan apabila penggunaan drainase

sistem gravitasi sudah tidak memungkinkan lagi, walaupun biaya investasi

dan operasinya lebih mahal.

Page 81: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

67

2.2.2 Pengendalian Banjir Metode Non Struktur

Analisis pengendalian banjir dengan tidak menggunakan

bangunanpengendali akan memberikan pengaruh cukup baik terhadap regim

sungai.

Contoh aktivitas penanganan tanpa bangunan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS berhubungan erat dengan peraturan, pelaksanaan

danpelatihan. Kegiatan penggunaan lahan dimaksudkan untuk menghemat dan

menyimpan air dan konservasi tanah. Pengelolaan DAS mencakup

aktifitasaktifitas berikut ini :

1) Pemeliharaan vegetasi di bagian hulu DAS

2) Penanaman vegetasi untuk mengendalikan kecepaatan aliran air dan

erosi tanah.erosi tanah.

3) Pemeliharaan vegetasi alam, atau penanaman vegetasi tahan air yang tepat,

sepanjang tanggul drainasi, saluran-saluran dan daerah lain untuk

pengendalian aliran yang berlebihan atau erosi tanah.

4) Mengatur secara khusus bangunan-bangunan pengendali banjir (missal

chek dam) sepanjang dasar aliran yang mudah tererosi.

5) Pengelolaan khusus untuk mengatisipasi aliran sedimen yang

dihasilkandari kegiatan gunung berapi.

2. Pengaturan Tata Guna Lahan

Page 82: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

68

Pengaturan tata guna tanah di daerah aliran sungai, ditujukan

untukmengatur penggunaan lahan, sesuai dengan rencana pola tata ruang

wilayah yang ada. Hal ini untuk menghindari penggunaan lahan yang tidak

terkendali, sehingga mengakibatkan kerusakan daerah aliran sungai yang

merupakan daerah tadah hujan. Pada dasarnya pengaturan penggunaan lahan

di daerah aliran sungai dimaksudkan untuk :

a. Untuk memperbaiki kondisi hidrologis DAS, sehingga tidakmenimbulkan

banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musimkemarau.

b. Untuk menekan laju erosi DAS yang berlebihan, sehingga dapatmenekan

laju sedimentasi pada alur sungai di bagian hilir.

3. Pengendalian Erosi

Sedimen di suatu potongan melintang sungai merupakan hasil erosi di

daerah aliran di hulu potongan tersebut dan sedimen tersebut terbawa oleh

aliran dari tempat erosi terjadi menuju penampang melintang itu. Oleh karena

itu kajian pengendalian erosi dan sedimen juga berdasarkan kedua hal tersebut

di atas, yaitu berdasarkan kajian supply limited dari DAS atau kapasitas

transport dari sungai. Faktor pengelolaan penanaman memberikan andil yang

paling besar dalam mengurangi laju erosi. Jenis dan kondisi semak (bush) dan

tanaman pelindung yang bisa memberikan peneduh (canopy) untuk tanaman

di bawahnya cukup besar dampaknya terhadap laju erosi. Pengertian ini secara

lebih spesifik menyatakan bahwa dengan pengelolaan tanaman yang benar

sesuai kaidah teknis berarti dapat menekan laju erosi yang signifikan.

Page 83: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

69

4. Pengembangan Daerah Banjir

Ada 4 strategi dasar untuk pengembangan daerah banjir yang meliputi

:

1)Modifikasi kerentanan dan kerugian banjir (penentuan zona atau pengaturan

tata guna lahan).

2) Pengaturan peningkatan kapasitas alam untuk dijaga kelestariannya seperti

pesepereti penghijauan.

3) Modifikasi dampak banjir dengan penggunaan teknik mitigasi

sepertiasuransi, penghindaran banjir (flood proofing).

4) Modifikasi banjir yang terjadi (pengurangan) dengan bangunan pengontrol

(waduk) atau normalisasi sungai.

5. Pengaturan Daerah Banjir

Pada kegiatan ini dapat meliputi seluruh kegiatan dalam perencanaan

dantindakan yang diperlukan untuk menentukan kegiatan, implementasi,

revisi perbaikan rencana, pelaksanaan dan pengawasan secara keseluruhan

aktivitas di daerah dataran banjir yang diharapkan berguna dan bermanfaat

untuk masyarakat di daerah tersebut, dalam rangka menekan kerugian

akibat banjir. Kadang - kadang kita dikaburkan adanya istilah flood plain

management dan flood control, bahwa manajemen di sini dimaksudkan

hanya untuk pengaturan penggunaan lahan (land use) sehubungan dengan

banjir dan flood controluntuk pengendalian mengatasi secara keseluruhan.

Demikian pula antara floodplain zoning dan flood plain regulation, zoning

Page 84: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

70

hanya merupakan salah satu cara pengaturan dan merupakan bagian dari

manajemen daerah dataran banjir. Manajemen daerah dataran banjir pada

dasarnya bertujuan untuk :

a. Meminimumkan korban jiwa, kerugian maupun kesulitan yang diakibatkan

oleh banjir yang akan terjadi.

b. Merupakan suatu usaha untuk mengoptimalkan penggunaan lahan di daerah

dataran banjir dimasa mendatang, yaitu memperhatikan

keuntunganindividu ataupun masyarakat sehubungan dengan biaya yang

dikeluarkan.(Robert J. Kodoatie,”Penanganan Bencana Terpadu”)

2.3 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil

penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang tentunya sejenis

dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau

memecahkan masalah yang timbul dalam Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (studi kasus sistem pengendalian banjir

di kecamatan kresek tahun 2015). Walaupun lokusnya dan masalahnya tidak sama

persis tapi sangat membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan

masalah penelitian ini. Berikut ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adhitia Listiawati Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa Tahun 2016. Skripsi berjudul Implementasi Peraturan Daerah

Page 85: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

71

Kota Serang No. 6 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Serang Tahun 2010-2030

(studi kasus pasal 17 sistem prasarana drainase dan pedestarian). Tujuan

penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai

penyediaan dan pemeliharaan drainase. Hasil dari penelitian ini adalah

Implementasi terhadap Perda No 6 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah belum berjalan dengan baik. Pemeliharaan yang dilakukan oleh dinas

terkait untuk drainase yang telah di bangun kurang optimal, bila hujan turun

beberapa wilayah di kota serang tergenang hujan serta drainase yang terdapat

sampah dapat menghambat air. Persamaan penelitian dengan Adhitia Listiawati

dengan penelitian yang di teliti adalah penelitian ini terkait dengan implemetasi

peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Metodelogi Kualitatif

deskriptif. Perbedaannya pada, lokus dan fokus dari penelitian yang dilakukan

oleh peneliti. Metodelogi yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan

Metodelogi Kualitatif, Lokus dalam penelitian skripsi ini adalah di wilayah

administratif kota serang dan fokusnya adalah tentangImplementasi Peraturan

Daerah Kota Serang No. 6 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Serang Tahun

2010-2030 (studi kasus pasal 17 sistem prasarana drainase dan pedestarian).Teori

yang digunakan oleh Adhitia Listiawatisama dengan peneliti yaitu teori

implementasi Van Metter dan Van Horn dengan enam indikator seperti ukuran

dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap para

pelaksana, aktifitas pelaksana dan lingkungan ekonomi sosial dan politik.

Page 86: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

72

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agung Tri Cahyono Institute

Teknologi Sepuluh November yang Berjudul Perencanaan Pengendalian Banjir

Kali Kemuning, Sampang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengadakan

normalisasi pada kali kemuning, sudetan dan cek sistem drainase daerah

genangan. Kekurangan dari penelitian ini adalah sangat sedikit sekali . Kelebihan

penelitian ini teori-teori dan data-data yang disajikan cukup detail dalam

membahas Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Kemuning, Sampang.Hasil dari

penelitian ini adalah Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Kemuning, sudah

berjalan dengan baik, Ini terlihat dari hitungan perencanaan yang dihasilkan dari

teori-teori yang digunakan. Tetapi masih terdapat beberapa masalah yang

ditemukan. Persamaan penelitian Tri Cahyo dengan penelitian yang peneliti teliti

adalah terkait sistem pengendalian banjir. menggunakan Metodelogi yang tidak

sama yaitu skripsi tri cahyo menggunakan Metodelogi kuantitatif sedangkan

peneliti menggunakan Metodelogi Kualitatif deskriptif. Perbedaannya lokus

penelitian tri cahyo di sampang, madura. Sedangkan fokus penelitiannya adalah

perencanaan pengendalian banjir kali kemuning, sampang yang dilakukan oleh

peneliti. Kemudian teori yang digunakan oleh peneliti tidak sama.

2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai lanjutan dari

kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca. Dalam penelitian ini

yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Page 87: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

73

Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tangerang Tahun 2011-2031 (Studi Kasus Sistem Pengengendalian Banjir Di

Kecamatan Kresek Tahun 2015). dengan menggunakan indikator pengukuran

berdasarkan kriteria implementasi menurut Van Metter dan Van

Horn(Agustino,2006:142), yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

2. Sumberdaya

3. Karakteristik agen pelaksana

4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

5. Sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Page 88: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

74

Gambar 2.5

Kerangka Berpikir

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 13

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Studi Kasus Sistem

Pengendalian Banjir Di Kecamatan Kresek Tahun 2015).

Teori Van Metter dan Van Horn Mengenai Implementasi

(Agustino,2016:142) :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

2. Sumberdaya

3. Karakteristik agen pelaksana

4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas

pelaksana

5. Sikap atau kecenderungan (disposition) para

pelaksana

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Teratasinya Banjir Di Kecamatan Kresek Kab.Tangerang.

(Sumber:Peneliti, 2016)

Masalah Penelitian:

Kurangnya respon para pelaksana dalam penanganan

pengendalian banjir.

Lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah daerah

dengan pemerintah pusat.

Badan pengelola manajemen daerah aliran sungai,situ dan

pantai belumberjalan secara optimal.

Kesadaran masyarakat dalam partisipasi kebersihan dan

perawatan sungai-sungai drainase masih kurang.

Sedimentasi terhadap sungai cidurian.

Kondisi tanggul sungai cidurian yang telah rusak.

Situ / rawa di Kec.Kresek yang belum tersentuh revitalisasi.

Page 89: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

75

2.4 Asumsi Dasar

Pada penelitian ini peneliti memiliki asumsi dasar sebagai bahan untuk

menilai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 13 Tahun 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

(Studi Kasus Sistem Pengendalian Banjir Di Kecamatan Kresek Tahun

2015).Melalui tahap awal penelitian maka peneliti berasumsi bahwa sistem

pengendalian banjir di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang tidak optimal.

Page 90: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

76

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah adalah suatu cara yang logis, sistematis, objektif,

untuk menemukan kebenaran secara keilmuan. Metode penelitian pada dasarnya

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Berdasarkan hal tersebutterdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara

ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional

berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga

terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat

diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui

cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian

itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono 2012: 2).

Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tangerang Tahun 2011-2031 (studi kasus sistem pengendalian Banjir Di Kecamatan

Kresek Tahun 2015) berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan

Taylor (dalam Moleong 2006:3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

Page 91: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

77

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan

pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

3.2 Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan

sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Studi Kasus Sistem Pengendalian Banjir Di

Kecamatan Kresek Tahun 2015).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti pilih yaitu Kecamatan Kresek Kabupaten

Tangerang. Dimana Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan tingginya

jumlah pembangunan industri dan pemukiman di provinsi Banten yang

mengakibatkan menurunnya jumlah ruang resapan air hujan yang setiap tahunnya

rutin terjadi banjir di wilayah Kabupaten Tangerang. Fokus lokasi penelitian peneliti

Memilih kecamatan kresek karena dalam peta rencana pola ruang Kab,Tangerang

sendiri wilayah kecamatan kresek di fokuskan pada kawasan pertanian,

namunKecamatan Kresek pun merupakan kecamatan yang paling banyak

menimbulkan korban kepala keluarga pada tahun 2015 sebanyak 2.262 jumlah kepala

keluarga di Antara kecamatan lainnya di Kabupaten Tangerang. Sehingga peneliti

pun tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Kresek.

Page 92: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

78

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menurutModelDonald Van

Metter dan Carl Van Horn (Agustino, 2016: 142). Ada enam variabel yang

mempengaruhi kinerja kebijakan publikyaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

2. Sumber Daya

3. Karakteristik Agen Pelaksana

4. Sikap/ Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

5. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari aturan yang menjadi

pedoman yaitu Peraturan Daerah Kab.Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Tangerang tahun 2011-2031(studi kasus

sistem pengendalian banjir di kec.kresek tahun 2015). Isi dari Peraturan

tersebut merupakan pedoman yang harus diperhatikan dalam implementasi

peraturan daerah yang terkait dengan sistem pengendalian banjir pasal 35.

3.4.2 Definisi Operasional

Page 93: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

79

Definisi operasional merupakan penjabaran dari konsep atau variable

penelitian dalam rincian yang terukur atau disebut juga indikator penelitian.

Dalam penjelasan definisi operasional akan dikemukakan fenomena-

fenomena penelitian yang tentunya dikaitkan dengan konsep teori yang

digunakan seperti yang telah dijelaskan didalam definisi konsep sebelumnya.

Donald Van Metter dan Carl Van Horn ( Agustino, 2016: 142). Ada enam

variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publikyaitu:

1. Standard dan Sasaran Kebijakan/Ukuruan dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya

jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realiistis

dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memenfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia, waktu dan

sumbera daya financial merupakan bentuk sumber daya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan

informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini

sangat penting banyak dipengarahi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok

dengan para agen pelaksananya

4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana

Page 94: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

80

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat

banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi

kebijakan publik.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelakasana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak

yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-

kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi Ekonomi, sosial dan politik yang kondusif akan sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Begitupun

sebaliknya.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tangerang Tahun 2011-2031 (Studi Kasus Sistem Pengendalian Banjir Di Kecamatan

Kresek Tahun 2015) yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti

sendiri.Menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif

dan R&D hal 199, menjelaskan bahwa Instrumen penelitian adalah suatu alat yang

digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Dalam

penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri.

Page 95: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

81

Nasution dalam Sugiyono (2005:60), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan

R&D menyatakan, bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada

menjadikan manusia sebagai instrumen peneliti utama. Alasannya ialah bahwa, segala

sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, bahan

hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas

sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu.

Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan

hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian

kualitatif pada awalnya di mana permasalahan belum jelas dan fokus belum pasti,

maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Tetapi, setelah masalah

yang akan dipelajari itu jelas, maka dapat dikembangkan satu instrumen.

3.6 Informan Penelitian

Sugiyono (2012 :5 53) dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel

sumber data berkaitan dengan siapa yang hendak dijadikan informan dalam

penelitian. Teknik pengambilan sumber data yang sering digunakan pada peneliian

kualitatif adalah purposive dan snowball adalah teknik pengambilan informan sumber

data dengan pertimbangan tertentu. Dalam menentukan data yang akurat, maka

peneliti memilih informan dengan teknik purposive atau dipilih secara sengaja,

dimana peneliti sudah menentukan siapa saja yangakan diwawancarai dengan

pertimbangan tertentu. Dimana informan tersebut peneliti anggap sebagai pihak-pihak

Page 96: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

82

yang paling mengetahui situasi dan kondisi objek penelitian. Dalam hal ini yang

dijadikan informan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Informan Penelitian

No Jenis

Informan

Katagori Informan Spesifikasi

Informan

Keterangan

& Kode

Informan

1 Pemerintah Kasie Pembangunan dan

Pemeliharaan Sumber Daya

Air Dinas Bina Marga &

SDA

Selaku penanggung

jawab

pembangunan dan

pemeliharaan

Sumber Daya Air

Key

Informan

I1-1

Kepala Bidang

pembangunan Dinas Bina

Marga dan Sumber Daya

Air Kab.Tangerang.

Selaku penanggung

jawab pelaksanaan

pembangunan

Sumber Daya Air

Key

Informan

I1-2

Kepala (UPT) III Unit

Pelayanan Teknis Sumber

Daya Air Dinas Binamarga

dan Sumber Daya Air

Kab.Tangerang.

Selaku penanggung

jawab pelayanan

wilayah sungai

cidurian hilir

Key

Informan

I1-3

Kepala Balai Besar Wilayah

Sungai Cidanau-ciujung-

cidurian.

Selaku penanggung

jawab BBWSCC

III Cidurian

Key

Informan

I1-4

Kepala Balai Besar Wilayah

Sungai Ciliwung-cisadane

Selaku

Penanggung jawab

Situ/rawa wilayah

Kab.Tangerang

Key

Informan

I1-5

Page 97: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

83

2

Penerima

Kebijakan

Penerima kebijakan terkait

sistem pengendalian banjir

wilayah administratif Kec

Kresek (Ds.pasir ampo,

Ds.koper, Ds.Patrasana,

Ds.Renged, Ds.Kresek,

Ds.Talok dan masyarakat

yang terkena banjir

Kelompok

sasaran/target

group

Key

Informan

I2,1 I2,2 I2,3

I2,4 I3,1 I3,2 I3,3

(Sumber:Peneliti, 2016)

3.7 Teknik Pengumpulan Data dan Analisi Data

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah :

1. Observasi

Menurut Hadi (Prastowo, 2011:22), pengamatan (observasi) diartikan sebagai

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada

objek penelitian. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara

berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperan serta (non partisipan). Pada

pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu

mengadakan pengamatan saja, sedangkan pengamat berperan serta melakukan dua

peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari

kelompok yang di amati (Moleong, 2006:176).

Page 98: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

84

Pada penelitian ini, peneliti tidak terlibat untuk membantu pekerjaan dinas bina

marga dan sumber daya air dalam melaksanakan Program pembangunan terkait

sistem pengendalian banjir. Serta tidak terlibat dalam aktivitas pelaksanaan program

pembangunan terkait sistem pengendalian banjir. Peneliti hanya melakukan observasi

saja untuk mengetahui kondisi objek penelitian.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2005:72) wawancara adalah merupakan pertemuan dua

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (indepth interview).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstuktur, dimana

wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat

dinamis, namun tetap terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat

terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus

penelitian.

Dalam sebuah wawancara tentu dibutuhkan suatu pedoman. Pedoman

wawancara digunakan peneliti dalam mencari data dari para informan dan

memudahkan peneliti dalam menggali sumber informan untuk mendapatkan

informasi. Adapun pedoman wawancara yang telah disusun yaitu sebagai berikut.

Page 99: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

85

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara

No Dimensi Kisi-Kisi Pertanyaan Informan

1

Ukuran dan tujuan

kebijakan

1. Apa tujuan dari Perda

RTRW tersebut terkait

sistem pengendalian banjir

di Kab.Tangerang

khususnya di Kecamatan

Kresek?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5

2. Apa standar keberhasilan

dari Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir

di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan

kresek?

I1, I1-2, I1-3,I1-4,

I1-5

3. Sejauh mana tingkat

keberhasilan Peda RTRW

terkait sistem

pengendalian banjir di

Kab.Tangerang khususnya

di kecamatan kresek?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5

2

Sumber Daya

1. Bagaimana kesiapan

aparatur dari Perda RTRW

terkait sistem

pengendalian banjir di

Kab.Tangerang khususnya

di kecamatan kresek?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5, I2,1 I2,2 I2,3

2. Bagaimana sarana

prasarana yang ada

sebagai penunjang

pengendali banjir di

Kab.Tangerang khusunya

di kecamatan kresek?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5, I2,1 I2,2 I2,3

3. Bagaimana anggaran

dalam menunjang Perda

RTRW terkait sistem

pengendalian banjir di

Kab.Tangerang khususnya

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5,I2-1

Page 100: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

86

di kecamatan kresek?

4. Bagaimana waktu yang

diperlukan untuk

mengatasi banjir di

Kab.Tangerang khususnya

di kecamatan kresek

dimulai?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5, I2,1, I2,3

3

Karakteristik Agen

Pelaksana

1. Apa saja peran aparatur

dalam Perda RTRW

terkait sistem

pengendalian banjir di

Kab.Tangerang khususnya

di kecamatan kresek?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5,I2-1

2. Sejauh ini bagaimana

pelaksanaan dari Perda

RTRW terkait sistem

pengendalian banjir di

Kab.Tangerang khususnya

di kecamatan kresek?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5, I2,1 I2,2 I2,3 I2-4, I3-1, I3-3

3. Bagaimana mekanisme

sistem pengajuan dan

penerimaan program dari

Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir

di Kab.Tangerang

khusunya di kecamatan

kresek?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5, I2-1

4

Sikap/kencerungan

(disposisi) para

implementator

1. Bagaimana sikap

Impementator terhadap

Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir

di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan

kresek?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5, I2-1 , I2-2, I2-3

2. Bagaimana respon

implementator dalam

menerima dan menolak

perda RTRW terkait

dengan sistem

pengendalian banjir di

Kab.Tangerang khususnya

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5I2-1, I2-2I2-3

Page 101: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

87

pelaksana di kecamatan kresek?

3. Bagaimana bentuk

dukungan dan persetujuan

dari para pelaksana

terhadap perda maupun

program sistem

pengendalian banjir di

kecamatan kresek?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5I2-1, I2-2 I2-3

5

Komunikasi Antar

Kab.Tangerang-Dinas

Bina Magra-

Kecamatan Kresek-

BBWSCC-UPT III

Sumber Daya Air-

Kepala Desa-

Masyarakat setempat-

Dan Aktivitas

Pelaksana

1. Bagaimana koordinasi

yang dilakukan terhadap

Implementasi Perda

RTRW terkait sistem

pengendalian banjir di

Kab.Tangerang khusunya

di kecamatan kresek?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5,I2-1, I2-2,I2-3

2. Bagaimana proses

komunikasi yang di

lakukan terhadap

Implementasi Perda

RTRW terkait sistem

pengendalian banjir di

Kab.Tangerang khususnya

di Kecamatan kresek?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5,I2-2, I2-3I2-4

3. Bagaimana pembagian

tugas yang di lakukan

dalam Implementasi Perda

RTRW terkait sistem

pengendalian banjir di

Kab.Tangerang khususnya

di Kecamatan kresek?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5,I2, I3I4

6

1...Bagaimana kondisi

ekonomi dari wilayah yang

mendapatkan kebijakan

maupun program terkait

sistem pengendalian banjir

di Kab.Tangerang

khususnya di Kecamatan

Kresek?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5,I2-1, I2-2,I2-3I2-

4

2. Bagaimana kondisi sosial

dari wilayah yang

mendapatkan kebijakan

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

Page 102: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

88

Lingkungan Ekonomi,

Sosial dan Politik

maupun program terkait

sistem pengendalian banjir

di Kab.Tangerang

Khususnya di Kecamatan

Kresek?.

I1-5,I2-1, I2-2,I2-3I2-

4

3. Bagaimana kondisi politik

dari wilayah yang

mendapatkan kebijakan

maupun program terkait

sistem pengendalian banjir

di Kab.Tangerang

khususnya di Kecamatan

Kresek?

I1-1, I1-2, I1-3, I1-4,

I1-5,I2-1, I2-2,I2-3I2-

4

(Sumber: Peneliti, 2016)

4. Study kepustakaan

Istilah studi kepustakaan digunakan dalam ragam istilah oleh para ahli,

diantaranya yang dikenal adalah: kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, dan

tinjauan teoritis. Penggunaan istilah-istilah tersebut, pada dasarnya merujuk pada

upaya umum yang harus dilalui untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan

topik penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti:

mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, analis dokumen yang

memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini peneliti

melakukan studi kepustakaan melalui hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan,

buku-buku, maupun artikel atau yang memuat konsep atau teori yang dibutuhkan

terkait dengan penelitian.

5. Study dokumentasi

Page 103: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

89

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories),

cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya

foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya

karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam

penelitian kualitatif (Sugiyono, 2005:240).

3.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan sudah jelas,

yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesei

dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalan penelitian adalah dengan

menggunakan teknik analisis data mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan

Huberman. Menurut kedua tokoh tersebut, bahwa aktifitas dalam analisa data

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya jenuh.

Page 104: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

90

Gambar 3.1

Aktifitas Dalam Analisis Data

Sumber: Miles dan Huberman.

Berdasarkan gambar diatas, analisis data kualitatif merupakan upaya yang

berkelanjutan, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data dan penarikan

kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran dari keberhasilan secara berurutan

sebagai rangkaian kegaiatan analisis yang saling susul menyusul. Namun dua hal

lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan.

Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstarakan, dan transformasi data „kasar‟ yang muncul

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berarti merangkum, memilih

Pengumpulan

Data

Reduksi

Data

Penarikan

Kesimpulan

Penyajian

Data

Page 105: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

91

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

dan mencarinya kembali bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, penyajian

data, penyajian data yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif pada

masa lalu adalah bentuk teks naratif. Tetapi ada beberapa bentuk penyajian data

dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan.Maka dalam penelitian ini,

peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif.

Mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami

tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Langkah ini yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan peneliti untuk dijadikan

suatu kesimpulan penelitian yang dikemukakan diawal masih bersifat sementara, dan

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh

bukti-bukti didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel.

Page 106: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

92

Oleh karena itu, kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

3.7.3 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data atau bisaa juga disebut uji validitas dan realiabilitas data

memiliki keterkaitan antara deskripsi dan eksplanasi. Tedapat dua macam validitas,

yaitu validitas internal dan validitas eksternal.

Validitas internal adalah penelitian kualitatif disebut kredibilitas, yaitu hasil

penelitian memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang sesuai dengan fakta

dilapangan.Kemudian validitas eksternal dalam penelitian kualitatif disebut

transferabilitas.Hasil penelitian kualitatif memilikistandar transferabilitas tinggi

bilamana pembaca memperoleh gambaran/ pemahaman yang jelas tentang konteks

dan fokus penelitian.

Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, penelitian ini menggunakan dua cara

sebagai berikut :

1. Triangulasi

a. Triangulasi Teknik

Suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui

wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

b. Triangulasi Sumber

Suatu teknis pengecekan kredibelitas data yang dilakukan dengan

memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi

sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali tingkat

kepercayaan atau informasi yang diperoleh.

2. member check

Page 107: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

93

Peneliti juga menggunakan teknik pengujian reliabilitas data melalui member

check, tujuannya untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian data yang peneliti

dapatkan dari pemberi data. Jika data yang diberikan kepada

penellitimendapatkan kesepakatan bersama antara peneliti dengan pemberi

data, maka data tersebut dianggap valid dan semakin kredibel (dapat

dipercaya).

3.8 Jadwal Penelitian

Ada pun waktu pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada tabel 3.3

Tabel 3.3

Jadwal Penelitian

Nama

Kegiatan

Waktu Penelitian

02

03

04

05

06

07

08

09

10 11 12 01 02

03

04

05

‘16 ‘16 ‘16 ‘16 ‘16 ‘16 ‘16 ‘16 ‘16 ‘16 ‘16 ‘17 ‘17 ‘17 ‘17 ‘17

Pengajuan Judul

Acc Judul

Penelitian

Observasi Awal

Penyusunan

Proposal

Bimbingan dan

Perbaikan

Proposal

Penyerahan

Proposal

Seminar

Proposal

Revisi Proposal

Wawancara

Penyusunan

Hasil

Penelitian

Sidang Skripsi

Page 108: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

94

Revisi Skripsi

Wisuda

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2017)

Page 109: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

95

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian merupakan penjelasan tentang objek penelitian

yang meliputi penjelasan tentang lokasi penelitian yang diteliti dengan memberikan

gambaran umum tentang lokasi penenlitian, gambaran umum Kabupaten Tangerang,

gambaran umum Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Kab.Tangerang dan

gambaran umum Kec.Kresek hal tersebut dijelaskan di bawah ini:

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Tangerang

Pemerintah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Po No. 34/2604 yang

menyangkut pemindahan Jakarta Ken Yaskusyo ke Tangerang, maka Panitia Hari

Jadi Kabupaten Tangerang menetapkan terbentuknya pemerintahan di Kabupaten

Tangerang. Sebab itu, kelahiran pemerintahan daerah ini adalah pada tanggal 27

Desember 1943. Selanjutnya penetapan ini dikukuhkan dengan Peraturan Daerah

Tingkat II Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 1984 tertanggal 25 Oktober

1984. Maka, secara resmi Kabupaten Tangerang terbentuk pada tanggal 27

Desember 1943.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tangerang sebagai daerah lintasan

dan berdekatan dengan Ibukota Negara Jakarta melesat pesat. Apalagi setelah

Page 110: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

96

diterbitkannya Inpres No.13 Tahun 1976 tentang pengembangan Jabotabek, di

mana kabupaten Tangerang menjadi daerah penyangga DKI Jakarta.

Secara astronomis Kabupaten Tangerang terletak dibagian timur Provinsi

Banten pada koordinat 106º20‟-106º43‟ Bujur Timur dan 6º00‟-6º20‟ Lintang

Selatan. Tanggal 28 Pebruari 1993 terbit UU No. 2 Tahun 1993 tentang

Pembentukan Kota Tangerang. Berdasarkan UU ini wilayah Kota Administratif

Tangerang dibentuk menjadi daerah otonomi Kota Tangerang, yang lepas dari

Kabupaten Tangerang.

Berkaitan itu terbit pula Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1995 tentang

pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Tangerang dari Wilayah Kotamadya Dati

II Tangerang ke Kecamatan Tigaraksa. Luas wilayah Kabupaten Tangerang

setelah pemekaran dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan berdasarkan UU

Nomor 51 Tahun 2008 Tanggal 26 nopember 2008 menjadi 959,61 km².

Kabupaten Tangerang memiliki wilayah yang cukup luas secara Administratif

Kabupaten Tangerang mempunyai 29 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 246 Desa

dengan luas mencapai 95.961 Ha atau 959,61 Km². wilayah administrasi

Kabupaten Tangerang sendiri berbatasan dengan beberapa Kabupaten/Kota dan

bentangan laut yang ada disekitarnya, yaitu:

Sebelah utara berbatasan dengan laut jawa

Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang selatan, Kota Tangerang

dan DKI Jakarta

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.

Page 111: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

97

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik kecamatan dengan luas terbesar adalah

Kecamatan Rajeg yaitu sebesar 53,70 km² atau 5,60% dari luas wilayah Kabupaten

Tangerang, sedangkan luas Kecamatan Yang paling kecil, yaitu Kecamatan Sepatan

dengan Luas wilayah 17,32 km² atau 1,80% dari luas wilayah Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan suhu udara 24.2-28.4°C Dengan kelembapan udara 85-115% Data

BMKG Stasiun Klimatologi Pondok Betung tahun 2015 Menjelaskan bahwa curah

hujan rata-rata di kondisi menengah 101-300 mm rata-rata 19 hari hujan dengan

kecepatan angin 2.0-4.0 knot.

Melihat pada kondisi saat ini, dan tantangan yang dihadapi tahun2016 serta

mempertimbangkan potensi dan harapan dari masyarakat Kabupaten Tangerang,

maka “Visi pembangunan Kab.Tangerang tahun 2013-2018 “ adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Cerdas, Makmur, Religius,

Dan Berwawasan Lingkungan”.

Visi diharapkan menjadi pijakan pencapain Visi pembangunan Kabupaten

Tangerang tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab.Tangerang tahun 2005-2025

Page 112: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

98

yaitu: “ Menuju Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Beriman , Sejahtera,

Berorientasi Industri dan Berwawasan Lingkungan”.

Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Kabupaten

Tangerang tahun 2013-2018 adalah tercapainya masyarakat yang Cerdas terhadap

ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan

sandang, pangan dan papan secara merata dan memiliki nilai-nilai agama dan

perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat serta berwawasan lingkungan.

Untuk lebih jelas makna dari Visi Kab.Tangerang tahun 2013-2018 yaitu sebagai

berikut :

1. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan

keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung

kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.

2. Makmur mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang

didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara

merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu

mewujudkan kemandirian.

3. Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan

perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai

dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut.

Page 113: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

99

4. Berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa kelestarian, daya

dukung dan keseimbangan lingkungan mendasari setiap kebijakan

pemerintah dan aktifitas masyarakat sehingga terciptanya lingkungan yang

sinergi guna keberlanjutan pembangunan.

Dalam konteks keterpaduan provinsi dan nasional, visi pembangunan Kabupaten

Tangerang tahun 2013-2018 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat

Kabupaten Tangerang untuk mendukung terwujudnya visi Provinsi Banten Visi

Pembangunan Nasional.

Bertitik tolak dari pembangunan Kabupaten Tangerang 2013-2018 maka di

rumuskan “Misi Pembangunan Kab.Tangerang tahun 2013-2018” yaitu sebagai

berikut :

1. Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan dan

kesehatan bagi masyarakat.

2. Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian

masyarakat menju peningkatan daya saing derah dan daya saing

masyarakat.

3. Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan

pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang

relegius.

4. Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang didukung oleh

peningkatan pembangunan infrastuktur dasar yang merujuk pada

keseimbangan ruang dan lingkungan.

Page 114: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

100

5. Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih,

profesional,berwibawa,transfaran dan bertanggung jawab.

Dalam kerangka keterpaduan kerangka pembangunan Provinsi dan Nasional misi

pembangunan Kab.Tangerang tahun 2013-2018 merupakan wujud komitmen dari

seluruh masyarakat Kab.Tangerang untuk mendukung pencapaian misi pembangunan

Provinsi Banten dan misi pembangunan Nasional. Untuk pendanaan pembangunan

daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) serta anggaran

pendapatan belanja daerah (APBD) alokasi APBN untuk Kab.Tangerang melelaui

dana perimbangan tahun 2013 mencapai Rp.2.534.721.860.350 Triliyun rupiah,

alokasi Provinsi Banten untuk Kab.Tangerang melalui lain-lain pendapatan daerah

yang sah sebesar Rp 535.128.973.604 Milyar rupiah.

Disisi lain tak luput juga terdapat beberapa potensi yang ada di Kabupaten

Tangerang yang harus dikelola dan dikembangkan sehingga menjadi potensi Daerah

Kabupaten Tangerang, yaitu sebagai beikut:

7. Tinjauan Segi Kependudukan

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2011

menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Tangerang mencapai 2.960.474 orang

Page 115: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

101

terdiri dari 1.516.873 laki-laki dan 1.443.601 orang perempuan. Jumlah penduduk

pada tahun 2012 diperkirakan sebesar 3.113.179 orang. Laju pertumbuhan penduduk

pertahun dalam kurun waktu satu tahun terakhir sebesar 3,03%. Perkembangan

jumlah penduduk dari tahun 2008-2012 dapat dilihat sebagaimana grafik berikut:

Gambar 4.2

Grafik Jumlah Penduduk Kab. Tangerang Tahun 2008 –2012, Sumber Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2011

Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang yang luasnya

959,61 km2, maka kepadatan penduduk mencapai 3.085 jiwa/km. Hasil Susenas

Tahun 2011 menunjukkan rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kabupaten

Tangerang adalah 105,08 artinya komposisi penduduk laki-laki 5,08 persen lebih

banyak dibanding penduduk perempuan. Kecenderungan sex rasio diatas 100

dimungkinkan dengan banyaknya pendatang yang terserap di lapangan pekerjaan

Page 116: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

102

khususnya sektor industri dan perdagangan/jasa masih didominasi dari kalangan laki-

laki, potensi tersebut dapat berdampak positif bagi laju pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Tangerang dengan adanya pendatang yang datang dari wilayah lain

menandakan wilayah Kabupaten Tangerang dinilai dapat mengurani pengangguran

yang ada.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah indikator yang menunjukkan naik

tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada suatu daerah.

Dengan demikian semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Tangerang akan meningkatkan pula daya beli masyarakat yang tentunya akan

berimbas kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE) Kabupaten Tangerang pada tahun 2008-2012, adalah sebagai berikut.

Gambar 4.3.

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2008 – 2012, Sumber Badan Pusat Statistik

Kab.Tangerang Tahun 2014.

Page 117: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

103

Berdasarkan data di atas secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Tangerang mengalami kenaikan yang di pengaruhi oleh faktor-faktor seperti semakin

terbukanya kesempatan kerja, adanya investasi masuk ke Kabupaten Tangerang,

peningkatan kualitas sumber daya manusia serta naiknya produktifitas dari proses

industri dan perdagangan yang dijalankan. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya

dengan PDRB Kabupaten Tangerang.

Gambar. 4.3.

Grafik Persentase Peranan Sektoral Terhadap PembentukanPDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2011,

Sumber Badan Pusat Statistik Kab.Tangerang Tahun 2014.

Page 118: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

104

Berdasarkan Data Diatas Pembentukan PDRB Kabupaten Tangerang sendiri

tetap didominasi oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar 54,81 % lebih dari

setengah nilai PDRB Kabupaten Tangerang. Kemudian diikuti sektor pengangkutan

dan komunikasi yang mempunyai peranan sebesar 11,41 %. Sektor pertanian

menduduki peringkat ketiga dalam memberikan kontribusinya terhadap PDRB

Kabupaten Tangerang yakni menyumbang 10,56 %. Lalu diperingkat ke empat

adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 9,48 %. Dibawahnya ada

sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 8,86 %. Sektor jasa-jasa ada di posisi ke

enam yang pada tahun 2011 sebesar 3,55 %. Lalu setelah itu ada sektor bangunan

sebesar 0,92 %. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ada di urutan dua

dari yang terkecil di sembilan sektor yaitu sebesar 0,33 %. Dan yang mempunyai

peranan terkecil berada di sektor pertambangan dan penggalian hanya menyumbang

sebesar 0,09 %.

2. Tinjauan Pengggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Tangerang bermacam-macam, mulai

dari pertanian, perternakan, perumahan dan industri. Lahan pertanian produktif seluas

70 hektar setiap tahun di kawasan pantai utara Kabupaten Tangerang lahan pertanian

beralih fungsi karena dijadikan perumahan dan pabrik, dampak positif dari

penggunaan lahan yang di jadikan perusahaan dan pemukiman menjadikan

terciptanya lapangan pekerjaan yang luas di wilayah Kabupaten Tangerang serta

Page 119: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

105

berputarnya roda perekomian di wilayah Kabupaten Tangerang, akan tetapi lahan

yang pertanian tersebar di 29 kecamatan dengan luas 41.000 Ha luas lahan pertanian

setiap tahun menyusut karena tidak adanya pengendalian alih fungsi lahan produktif

menjadi bangunan perusahaan serta kawasan pemukiman, dari penggunaan lahan

produktif yang ada berdampak negative yaitu berkurangnya resapan air hujan yang

kemudian menjadikan banjir ketika musim penghujan di wilayah-wilayah kabupaten

Tangerang termasuk di wilayah Kecamatan Kresek.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Bina Marga

Bina Marga & SDA Kab.Tangerang dibentuk ketetapan Peraturan Daerah

Kab.Tangerang No. 08 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kab.Tangerang dan Surat Keputusan Bupati Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tugas

Pokok Dan Fungsi Dari Tata Kerja Dinas Bina Marga Kab.Tangerang, sebagai tindak

lanjut dari otonomi daerah telah membentuk Dinas Bina Marga dan Pengairan

Kabupaten Tangerang sebagai instansi teknis yang mempunyai tugas perencanaan,

melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan,

jembatan dan pengairan.

Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang merupakan unsur pelaksana bidang

pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di pimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekertaris

daerah. Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintah daerah berdasarkan tugas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina

Page 120: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

106

Marga SDA Kab.Tangerang sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pemerintah

daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang mengacu

kepada Peraturan Bupati Tangerang No 43 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan

Fungsi Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab.Tangerang mempunyai

fungsi:

a. Perencanaan program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan,

jembatan dan pengairan.

b. Pelaksanaan survey, pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan

pemantauan standarisasi.

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan

jalan, jembatan dan pengairan.

d. Pelaksanaan kordinasi dengan isntansi / lembaga lain terkait program kerja

Dinas.

e. Pelaksanakan pengeolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

f. Pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi kepegawaian,

keuangan dan urusan umum dan perencanaan.

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan program kegiatan dinas.

Visi Dinas Bina Marga & SDA Kabupaten Tangerang yaitu:

“Tersedianya Infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Air yang Andal untuk

Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang”.

Page 121: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

107

Pernyataan Visi diatas mempunyai makna mewujudkan pembanguanan jalan

sebagai penghubung dan pembangunan pengairan yang baik dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi Kab.Tangerang sejalan dengan arah dan tujuan Visi Dinas

Bina Marga & SDA Kab.Tangerang berupayan mewujudkan visinya untuk mencapai

infrastuktur jalan dan pengairan yang baik sebagai dukunagan untuk pertumbuhan

perekonomian Kabupaten Tangerang.

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang

2013-2018 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misinya yaitu:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan

berkelanjutan ;

2. Mewujudkan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk

meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan

SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.

3. Mewujudkan dukungan manajemen sumber daya manusia serta

sarana dan prasarana.

Stuktur organisasi Dinas Bina Marga & SDA Kabupaten Tangerang

berdasarkan Bupati Tangerang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Uraian

Tugad Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga & SDA Kabupaten

Tangerang terdiri dari :

Page 122: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

108

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas membina, memipin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas

sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok dan fungsi diatas, memimpin dan

mengkoordinasikan kegiatan staff, pelaksana dan kelompok jabatan

fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

pembinaan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian bidang

perencanaan umum dan kepegawaian serta keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat

mempunyai fungsi:

a. Perencanan dan Pengelolan Bahan Perumusan Kebijakan yang

berkaitan dengan Perencanan, Umum dan Kepegawaian serta

Keuangan Dinas.

b. Pelaksanaan Pemberian Fasilitas dan Dukungan Pelayanan Teknis

Administrasi dilingkungan Dinas.

c. Pelaksanaan Penyusunan Program Kegiatan bidang Perencanaan,

Umum dan Kepegawaian serta Keuangan Dinas.

d. Pelaksanaan Pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas

Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Dinas.

e. Pelaksanaan Tertib administrasi Pengelolaan Inventarisasi Barang,

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset Dinas.

f. Pelaksanaan dan Pengelolaan Administrasi dan Penatausahaan

Keuangan.

g. Pelaksanaan dan Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana dilingkup

Dinas.

h. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi/lembaga lainnya yang

terkait Dinas.

i. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi serta Pelaporan Kegiatan

Dinas.

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Page 123: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

109

A. Sub Bagian Perencanaan Umum

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan pembinaan dan Koordinasi serta Pengawasan dan

Pengendalian Kegiatan Dinas meliputi Inventarisasi data,

Perumusan dan Penyusunan Program dan evaluasi Kegiatan

Dinas.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyi tugas

merencanakan, melaksanakan pembinaan dan Koordinasi serta

pengawasan dan pengendalian kegitn bidang umum dan

kepegawaian meliputi Inventirasisasi dan identifikasi data,

perumusan dan penyusunan program pengendalian surat

menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga dan perlengkapan,

penyusunan rencana kebutuhan serta pengelolaan Administrasi

Kepegawaian dan evaluasi Kegiatan Dinas.

C. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan

pengendalian penyusunan rencana anggaran dan belanja dinas,

pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta

pengurusan keuangan dinas.

3. Bidang Perencanaan Teknis

Bidang Perencanaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan

pembinaan dan koordinasi program bidang perencanaan jalan, jembatan dan

SDA. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perencanaan mempunyai

fungsi:

a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan

program bimbingan perencanaan teknis jalan dan jembatan,

perencanaan peningkatan jalan, jembatan dan sumber daya air,

analisis dan penentuan pengembangan jaringan jalan, jembatan

dan sumber daya lain, penilaian, kinerja pelaksanaan pekerjaan,

kegiatan studi kelayakan, penelitian dan pendataan lapangan

Page 124: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

110

serta perencanaan teknis jalan, jembatan dan sumber daya air,

leger standarisasi dan dokumentasi.

b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data

program bimbingan perencanaan teknis jalan dan jembatan,

analisis dan penentuan pengembangan jaringan jalan, jembatan

dan sumber daya lain, penilaian kinerja pelaksanaan pekerjaan,

kegiatan studi kelayakan, penelitian dan pendataan lapangan

serta perencanaan teknis, jembatan dan sumber daya air, leger

standarisasi dan dokumentasi.

c. Pelaksanaan kegiatan program teknis jalan dan jembatan, analisis

dan penentuan pengembangan jaringan jalan, jembatan dan

sumber daya lain, penilaian kinerja pelaksanaan pekerjaan,

kegiatan studi kelayakan, penelitian dan pendataan lapangan

serta perencanaan teknis, jembatan dan sumber daya air, leger

standarisasi dan dokumentasi.

d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait

program perencanaan teknis jalan dan jembatan perencanaan

peningkatan jalan, jembatan sumberdaya air, analisis dan

penentuan pengembangan jaringan jalan, jembatan dan sumber

daya lain, penilaian kinerja pelaksanaan pekerjaan, kegiatan studi

kelayakan, penelitian dan pendataan lapangan serta perencanaan

teknis, jembatan dan sumber daya air, leger standarisasi dan

dokumentasi.

e. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi serta Pelaporan Kegiatan

Dinas.

a. Seksi Perencanan Jalan dan Jembatan

Seksi Perencanan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas

merencanakn, melaksankan pembinaan dan koordinasi kegiatan

perencanaan Jalan dan jembatan.

b. Seksi Perencanaan Sumber Day Air

Seksi Perencanaan Sumber Day Air mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan perencanaan SDA.

c. Seksi Leger, Standarisasi dan Dokumentasi

Seksi Leger, Standarisasi dan Dokumentasi mempunyai tugas,

melaksanakan pembinaan, koordinasi serta pengawasan dan

pengendalian kegiatan perencanaan dan pemeliharaan jalan, jembatan

Page 125: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

111

dan sumber daya air.

4. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan

Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan pembinan dan koordinasi program pembangunan dan

pemeliharaan jalan dan jembaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas bidang

pembangunan dan pemeliharaan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan

program bimbingan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan

dan jembatan, analisis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan

jembatan untuk dikoordinasikan ke bidang perencanaan.

b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengolahan

penganalisisan data program bimbingan teknis pembangunan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan, analisis pembangunan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan dan jembatan untuk

dikoordinasikan ke bidang perencanaan.

c. Pelaksanaan kegiatn program bimbingan teknis pembangunan

dan pemeliharaan jalan dan jembatan, analisis pembangunan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan dan jembatan untuk

dikoordinasikan ke bidang perencanaan.

d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait

program bimbingan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan

dan jembatan, analisis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan

jembatan dan jembatan untuk dikoordinasikan ke bidang

perencanaan.

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan

dinas.

A. Seksi pembangunan dan pemeliharaan Jalan

Seksi pembangunan dan pemeliharaan jalan mempunyai tugas

pembinan dan koordinasi kegiatan pembngunan dan pemeliharaan

jalan.

B. Seksi pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

Seksi pembangunan dan Pemeliharaan jembatan mempunyai tugas

Page 126: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

112

pembinaan dan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan

jembatan

C. Seksi Pembangunan dan Pemeliharan Sumber Daya Air

Seksi pembangunan dan pemeliharan SDA mempunyai tugas

pembinaan dan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan

SD.

5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan dan pengendalian perencanaan, pembangunan

dan pemeliharaaan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengawasan dan

Pengendalian mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan

program dan petunjuk teknis pengawasan dan pemeliharaan

perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan

dan sumber daya air, perijinan pemanfaatan ruang milik jalan

(RUMIJA) dan jembatan, penyuluhan, pemantauan rutin kondisi

jalan, jembatan dan sumber daya air sebagai input perencanaan,

penelaahan, penyusunan dan pengkajian serta Bina Marg dan

Pengairan dibidang teknis konstruksi jalan, jembatan dan sumber

daya air.

b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data

program dan petunjuk teknis pengawasan dan pemeliharaan

perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan

dan sumber daya air, perijinan pemanfaatan ruang milik jalan

(RUMIJA) dan jembatan, penyuluhan, pemantauan rutin kondisi

jalan, jembatan dan sumber daya air sebagai input perencanaan,

penelaahan, penyusunan dan pengkajian serta Bina Marg dan

Pengairan dibidang teknis konstruksi jalan, jembatan dan sumber

daya air.

c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan perencanaan

dan pemeliharaan jalan, jembatan dan sumber daya air, perijinan

pemanfaatan ruang milik jalan (RUMIJA) dan jembatan,

penyuluhan, pemantauan rutin kondisi jalan, jembatan dan

Page 127: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

113

sumber daya air sebagai input perencanaan, penelaahan,

penyusunan dan pengkajian serta Bina Marg dan Pengairan

dibidang teknis konstruksi jalan, jembatan dan sumber daya air.

d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait

dengan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan perencanaan dan

pemeliharaan jalan, jembatan dan sumber daya air, perijinan

pemanfaatan ruang milik jalan (RUMIJA) dan jembatan,

penyuluhan, pemantauan rutin kondisi jalan, jembatan dan

sumber daya air sebagai input perencanaan, penelaahan,

penyusunan dan pengkajian serta Bina Marg dan Pengairan

dibidang teknis konstruksi jalan, jembatan dan sumber daya air.

e. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan

dinas.

a. Seksi pengawasan dan pengendalian Jalan dan Jembatan

Seksi pengawasan dan pengendalian jalan mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan, koordinasi serta pengawasan dan

pengendalian kegiatan perencanaan, pembangunan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan.

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDA

Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDA mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan, koordinasi serta pengawasan dan

pengendalian kegiatan perencanaan, pembangunan dan

pemeliharaan SDA.

6. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas merencankn,

melaksanakan pengawasan dan evaluasi perencanaan,

pembangunan/pemeliharaan dan pemanfaatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang

monitoring dan evaluasi dan evaluasi mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan

program dan petunjuk teknis pengawasan dan pemeliharaan

perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan

dan sumber daya air, perijinan pemanfataan ruang milik jalan

Page 128: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

114

(RUMIJ) dan jembatan, penyuluhan, pemantauan rutin kondisi

jalan, jembatan dan sumber daya air sebagai input perencanan,

penelaahan, penyusunan dan pengkajian serta Bina Marga dan

Pengairan dibidang teknis konstruksi jalan, jembatan dan sumber

daya air.

b. Pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data

program dan petunjuk teknis pengawasan dan pemeliharaan

perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan

dan sumber daya air, perijinan pemanfataan ruang milik jalan

(RUMIJ) dan jembatan, penyuluhan, pemantauan rutin kondisi

jalan, jembatan dan sumber daya air sebagai input perencanan,

penelaahan, penyusunan dan pengkajian serta Bina Marga dan

Pengairan dibidang teknis konstruksi jalan, jembatan dan sumber

daya air.

c. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis pengawasan dan

pemeliharaan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan

jalan, jembatan dan sumber daya air, perijinan pemanfataan

ruang milik jalan (RUMIJ) dan jembatan, penyuluhan,

pemantauan rutin kondisi jalan, jembatan dan sumber daya air

sebagai input perencanan, penelaahan, penyusunan dan

pengkajian serta Bina Marga dan Pengairan dibidang teknis

konstruksi jalan, jembatan dan sumber daya air.

d. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait

program dan petunjuk teknis pengawasan dan pemeliharaan

perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan

dan sumber daya air, perijinan pemanfataan ruang milik jalan

(RUMIJ) dan jembatan, penyuluhan, pemantauan rutin kondisi

jalan, jembatan dan sumber daya air sebagai input perencanan,

penelaahan, penyusunan dan pengkajian serta Bina Marga dan

Pengairan dibidang teknis konstruksi jalan, jembatan dan sumber

daya air.

e. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi serta Pelaporan Kegiatan

Dinas.

7. Unit Pelaksanaan Teknis

UPT dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat

teknis, operasional dan pemeliharaan tertentu karena wilayah kerja dan

Page 129: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

115

bersifat darurat.

4.1.3 Gambaran Umum Kecamatan Kresek

Kecamatan Kresek adalah sebuah kecamatan di bagian utara Kabupaten

Tangerang dan secara administratif terdiri dari Sembilan desa dengan luas

wilayah 29,970 Kilometer Persegi, luas kecamatan kresek hanya 2,91 persen dari

luas wilayah kabupaten tangerang. Desa-desa yang berada dalam wilayah

kecamatan kresek meliputi Desa Koper, Desa Patrasana, Desa Pasirampo, Desa

Renged, Desa Jengkol, Desa Kemuning, Desa Rancailat, Desa Talok Dan ,Desa

Kresek.

Desa Kemuning Adalah Desa Yang Terluas Di Kecamatan Kresek dengan

luas wilayah 4,480 kilometer persegi atau 16,02 persen dari luas wilayah

kecamatan kresek. Sedangkan desa koper memiliki luas wilayah yang terkecil

yaitu sebesar 2,290 kilometer persegi atau 8,19 persen dari wilayah kecamatan

kresek.(sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Tangerang 2015, 15 Mei 2016).

Secara geografis, Kecamatan Kresek berada di ujung Barat sebelah utara dari

Kabupaten Tangerang. Wilayahnya berbatasan dengan kecamatan Sukamulya di

sebelah timur, Gunung Kaler (pemekaran kecamatan Kresek) sebelah Utara.

Sedangkan sungai Cidurian di sebelah barat menjadi batas antara Kresek dan

kecamatan Binuang yang masuk wilayah Kabupaten Serangdalam rencana Tata

Ruang Wilayah Kab.Tangerang Bahwa Kec.Kresek di fokuskan sebagi area

pertanian.

Page 130: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

116

Gambar 4.4

Peta Daerah Kec.Kresek

Dari peta diatas peneliti menunjukan sungai cidurian yang melewati

Kec.Kresek yang melewati empat desa yang pertama melewati Desa Koper, Desa

Pasirampo, Desa Patrasana dan Desa Renged. Ke empat daerah tersebut wilayah

rawan banjir di Kec.Kresek yang di akibatkan meluapnya sungai cidurian tersebut,

karena pemukiman masyarakat berdekatan dengan sungai cidurian menjadi daerah

rawan banjir di setiap tahunya, untuk banjir pada tahun 2017 berada di Desa Koper

dengan jumlah 200 kepala Keluarga, banjir tersebut di karenakan meluapnya sungai

cidurian.

Rawan banjir Ds.Koper

Rawan Banjir Ds.Renged

Rawan banjir Ds.

Patrasana

Sungai

cidurian

Rawan banjir

Ds.Pasirampo

Rawan

banjir

Ds.Jengkol

Hulu sungai Cidurian di Kec.Kresek

Hilir sungai cidurian di Kec.Kresek

Page 131: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

117

Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan,

kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan

Pemerintah. Kecamatan mengemban pula penyelenggaraan tugas-tugas umum

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah.

Kecamatan selain melaksanakan tugas diatas menyelenggarakan fungsi:

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum,

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan,

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum,

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat

kecamatan,

f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan / atau Kelurahan,

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau

Kelurahan.

Kecamatan kresek, sebagai lembaga pada Pemerintahan Kab.Tangerang yang

bertanggung jawab dan bertugas mengelola bidang pemerintahan umum,

pembangunan dan kemasyarakatan serta mempunyai fungsi seperti diatas, dan akan

Page 132: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

118

terus menjembatani setiap langkah dan kegiatan dalam rangka peningkatan

pelayanan pada masyarakat di Kecamatan Kresek.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kresek memiliki Visi

dan Misi sebagai berikut:

a) Visi Kecamatan Kresek

Melihat pada kondisi dan tantangan yang dihadapi tahun 2016 serta

mempertingbangkan potensi dan harapan dari masyarakat kecamatan

kresek maka visi kecamatan kresek adalah“Mewujudkan Masyarakat

Kresek Yang Cerdas, Makmur, Religius Berwawasan Lingkungan dan

Berorientasi pada Kualitas Pelayanan Publik”

b) Misi Kecamatan Kresek:

1. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional,

berwibawa, amanah, transparan, dan bertanggungjawab serta

akuntabel

2. Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang merujuk pada pengembangan

tata ruang dan lingkungan pemukiman yang lestari, hijau, indah,

nyaman dan sehat

3. Peningkatan kualitas SDM yang maju, cerdas, sehat, produktif,

partisipatif dan kompetitip

4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

Kemudian susunan organisasi Kecamatan Kresek menurut Peraturan Bupati

Kab.Tangerang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Organisasi Perangkat

Daerah Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kab.Tangerang,terdiri

dari:

Page 133: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

119

a) Unsur pimpinan adalah Camat

b) Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan

1. Sub Bagian Keuangan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

c) Unsur pelaksana adalah Seksi, terdiri dari:

1. Seksi Kesejahteraan Sosial

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan

3. Seksi Pemerintahan

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Hasil proyeksi penduduk pertengahan 2015 menunjukan peningkatan jumlah

penduduk di Kec.Kresek. Jumlah penduduk Kec.Kresek 64.782 jiwa. Terdiri dari

32.833 jiwa laki-laki dan 31.899 jiwa perempuan. Persentase penduduk Kec.Kresek

pada tahun 2014 mencapai 2.008 persen dari total penduduk Kab.Tangerang yang

berjumlah 3.226.842 jiwa.

Dengan luas wilayah Kec.Kresek sekitar 27.290 Kilometer persegi yang

didiami oleh 64.782 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kec.Kresek

sebanyak 2.316 kilometer persegi.

4.2 Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah

didapatkan dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, selama proses

Page 134: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

120

penelitian berlangsung. Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah

Kab.Tangerang no 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah

Kab.Tangerang Tahun 2001-2031 (studi kasus sistem pengendalian banjir di

kec.kresek). Menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Van Metter

dan Van Horn, meliputi:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

2. Sumberdaya

3. Karakteristik agen pelaksana

4. Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana

5. Sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Adapun data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata, kalimat

dari kebijakan pemerintah Kab.Tangerang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kab.Tangerang terkait system pengendali banjir di Kec.Kresek, baik dari hasil

wawancara dengan informan penelitian, hasil observasi lapangan, catatan lapangan

penelitian, atau hasil dokumentasi lainnya, yang relevan dengan fokus penelitian ini.

Proses pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara investigasi di

mana peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang berkaitan

dengan masalah dalam penelitian ini, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang

sesuai dengan yang diharapkan. Informan dalam penelitian ini, peneliti telah

Page 135: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

121

menentukan informan dari awal dengan menggunakan teknik purposive.Teknik

Purposiveadalah teknik pengambilan sumber data langsung pada sasaran atau tujuan.

Data-data yang peneliti dapatkan adalah data yang berkaitan dengan kebijakan

pemerintah Kab.Tangerang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Tangerang

terkait system pengendali banjir di Kec.Kresekyang ada. Hasil yang diperoleh dari

wawancara, observasi lapangan dan kajian pustaka kemudian dibentuk secara tertulis

dengan dibentuk pola serta dibuat kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan

jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan

penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban hasil wawancara,

peneliti memberikan kode-kode sebagai berikut:

1. Kode Q1,2,3 dan seterusnya untuk menunjukan item pertanyaan

2. Kode A untuk menunjukan item jawaban

3. Kode I1.1 untuk menunjukanKasie Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber

Daya Air Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang

4. Kode I1.2 untuk menunjukanMantan Kepala UPT Pelayanan Terpadu III

Kab.Tangerang (Cidurian Hilir) periode 2015-2017

5. Kode I1.3 untuk menunjukan Kepala UPT Pelayanan Terpadu III

Kab.Tangerang (Cidurian Hilir)

6. Kode I1.4untuk menunjukan Kasie Perencanaan Umum Balai Besar Wilayah

Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian

7. Kode I1.5 untuk menunjukan Pelaksana Teknis PPK Perencanaan Balai Besar

Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane

8. Kode I2.1untuk menunjukan Sekretaris Kecamatan Kresek

9. Kode I2.2 untuk menunjukan Sekretaris Desa Patrasana

10. Kode I2.3 untuk menunjukan Kepala Desa Pasirampo

11. Kode I2.4 untuk menunjukan Sekertaris Desa Koper

12. Kode I3.1untuk menunjukan Tokoh Masyarakat/ Ketua RT 01

Ds.Pasirampo

13. Kode I3.2untuk menunjukan Masyarakat Ds.Pasirampo yang terkena

dampak banjir

Page 136: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

122

14. Kode I3.3untuk menunjukan Masyarakat Ds.Patrasana Kp. Asemuda Rt

013/005yang terkena dampak banjir

4.2.1. Deskripsi Informan Penelitian

Pada penelitian mengenai ImplementasiPeraturan Daerah Kab.Tangerang no

13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kab.Tangerang Tahun 2001-

2031 (studi kasus sistem pengendalian banjir di kec.kresek), dalam menentukan

informan peneliti menggunakan teknik purposive merupakan teknik penentuan

informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan

informasi yang dibutuhkan. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan,

merupakan orang-orang yang menurut peneliti ahli atau mengetahui banyak mengenai

pelaksanaan system pengendali banjir. Dalam penelitian mereka (informan) adalah

orang-orang yang kesehariannya berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti

teliti.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terikat dalam

kebijakan Peraturan Daerah Kab.Tangerang no 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang wilayah Kab.Tangerang Tahun 2001-2031 (studi kasus sistem pengendalian

banjir di kec.kresek) diantaranya, sebagai objek penerima Kecamatan Kresek,Desa

yang terdampak banjir dan subjek pelaksana Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air

Kab.Tangerang, Balai Besar wilayah sungai Ciliwung-cisadane, Balai besar wilayah

sungai cidanau-ciujung-cidurian dan Unit Pelayanan Terpadu III Dinas Bina Marga &

SDA Kab.Tangerang dan pihak-pihak lain yang terlibat. Untuk keabsahan data dan

Page 137: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

123

untuk menggali secara mendalam mengenai penelitian ini, maka peneliti mengambil

informan dari beberapa masyarakat yang terdampak banjir tokoh masyarakat terkait

yang telah peneliti tentukan sebelumnya yang peneliti temui. Berikut informan yang

telah bersedia diwawancarai adalah:

Tabel 4.1

Informan Penelitian

NO Informan Penelitian Kode

Informan Keterangan

1 Agung Rumedi, ST I.1.1

Kasie Pembangunan dan

Pemeliharaan Sumber

Daya Air Dinas Bina

Marga & SDA

Kab.Tangerang

2 Edwin Saidi, ST I.1.2

Mantan Kepala UPT

Pelayanan Terpadu III

Kab.Tangerang (Cidurian

Hilir) periode 2015-2017

3 Rasidi Evendi, ST I..1 3

Kepala UPT Pelayanan

Terpadu III

Kab.Tangerang (Cidurian

Hilir)

4 Santi Marhni, ST I.1 4

Kasie Perencanaan Umum

Balai Besar Wilayah

Sungai Cidanau-Ciujung-

Cidurian

5 Vicie Puspasari, ST I.1 5 Pelaksana Teknis PPK

Page 138: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

124

(Sumber: Peneliti, 2016)

4.2.2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah

Kab.Tangerang no 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah

Kab.Tangerang Tahun 2001-2031 (studi kasus sistem pengendalian banjir di

kec.kresek) menggunakan Model analisis data menurut Miles dan Huberman, yang

mana prosesnya mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama data collection

(pengumpulan data). Pada penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah

Kab.Tangerang no 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah

Kab.Tangerang Tahun 2001-2031 (studi kasus sistem pengendalian banjir di

kec.kresek), dalam tahap pengumpulan data dilakukan dengan reviewkegiatan yang

Perencanaan Balai Besar

Wilayah Sungai Ciliwung-

Cisadane

6 Dadan Sudrajat I.2 1

Sekretaris Kecamatan

Kresek

7 Nuryaman, SE I.2 2 Sekertaris Desa Patrasana

8 Janta I.2 3 Kepala Desa Pasirampo

9 Suhada I.2 4 Sekertaris Desa Koper

10 Samsuri I.3 1 Ketua Rw 01 Desa

Pasirampo

11 Ahmadi I.3 2 Masyarakat Pasirampo

12 Risman I.3 3

Masyarakat Ds.Patrasana

Kp. Asemuda Rt 013/005

Page 139: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

125

ada, wawancara, observasi, pengumpulan data melalui kajian pustaka dan

dokumentasi. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan dalam penelitian ini valid

dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah selanjutnya yaitu data reduction (reduksi data). Reduksi data artinya

merangkum atau memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan hal yang sama

penting. Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kab.Tangerang

no 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kab.Tangerang Tahun 2001-

2031 (studi kasus sistem pengendalian banjir di kec.kresek), pada tahap reduksi data

dilakukan dengan cara membaca ulang data-data yang didapatkan saat pengumpulan

data, dan memilih data-data yang sesuai dengan fokus penelitian untuk kemudian

disajikan.

Kemudian langkah selanjutnya adalah data display (penyajian data). Penelitian

mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kab.Tangerang no 13 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang wilayah Kab.Tangerang Tahun 2001-2031 (studi kasus sistem

pengendalian banjir di kec.kresek), dalam tahap penyajian data dalam penelitian

kualitatif dilakukan secara sistematis dan dalam bentuk uraian singkat, bagan, kategori

dan disajikan berupa teks naratif. Dengan mendisplay data dapat mudah memahami

masalah apa yang terjadi.

Langkah keempat yakni melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dalam penarikan kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang kuat berupa data

yang valid dan temuan di lapangan. Dengan menghubungkan hasil observasi,

Page 140: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

126

wawancara, studi dokumentasi dan data-data yang ada kemudian dapat ditarik sebuah

kesimpulan yang dapat dipertangungjawabkan.

4.3 Sistem Pengendali Banjir di Kec.Kresek Kabupaten Tangerang

Dalam sistem pengendalian banjir Di Kec.Kresek Kab.Tangerang yang

dilakukan oleh para stakeholder pelaksana mengacu kepada Peraturan Menteri PU no

9/PRT/M/2009 huruf h, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kec.Kresek

khususnya di desa-desa yang sering terkena dampak banjir seperti Desa pasirampo,

Desa koper, Desa patrasana dan Desa renged. peneliti menyesuikan dengan isi Perda

Kab.Tangerang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait sistem pengendalian

banjir di Kec.Kresek upaya yang di lakukan Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang selaku pemilik wilayah pemilik kewenangan terkait rehabilitasi

sungai-sungai tersier dalam hal ini drainase dan pembuang dan (BBWSC-2) balai

besar wilayah sungai ciliwung-cisadaneselaku pemilik kewenangan yang mengelola

situ yang ada di Kab.Tangerang dan di wilayah Kec.Kresek sedangkan (BBWSC-3)

balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-cidurian,selaku pemilik kewenangan

pengelolaan sungai cidurian dan UPT III cidurian hilir memiliki wewenang sebagai

pemelihara sungai cidurian hilir para stakeholder pelaksana tersebut melaksanakan

Peraturan Daerah Kab.Tangerang Tentang Rencana Tata Ruang wilayah terkait

sistem pengendalian banjir mengacu kepada Peraturan Menteri PU no

09/PRT/M/2009 huruf h pengendalian daya rusak air.

Page 141: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

127

1. Pengendalian banjir mengutamakan pendekatan non-struktur melalaui

konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan

memperhatikan keterpaduan dengan ruang wilayah.

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku

kepentingan terus di upayakan tidak hanya pada saat banjir.

3. Pengendalian banjir di utamakan pada wilayah padat dan strategis.

Poin pertama peraturan menteri PU 09/PRT/M/2009 huruf h

pengendalian daya rusak air, dilakukan oleh pengelola sumber daya air sungai

cidurian yaitu (BBWSC-3) balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-

cidurian, dalam mengendalikan banjir BBWSC-3 menggunakan metode non-

struktur melalui konservasi sumber daya air di wilayah hulu hingga hilir

sungai cidurian. Metode non-struktur dilakukan di wilayah sungai cidurian

untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan dengan cara yaitu:Analisis

pengendalian banjir dengan tidak menggunakan bangunanpengendali akan

memberikan pengaruh cukup baik terhadap regim sungai.

Contoh aktivitas penanganan tanpa bangunan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS berhubungan erat dengan peraturan, pelaksanaan

danpelatihan. Kegiatan penggunaan lahan dimaksudkan untuk menghemat dan

menyimpan air dan konservasi tanah. Pengelolaan DAS mencakup

aktifitasaktifitas berikut ini :

1) Pemeliharaan vegetasi di bagian hulu DAS

Page 142: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

128

2) Penanganan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi

tanah.

3) Pemeliharaan vegetasi alam, atau penanaman vegetasi tahan air yang tepat,

sepanjang tanggul drainasi, saluran-saluran dan daerah lain untuk

pengendalian aliran yang berlebihan atau erosi tanah.

4) Mengatur secara khusus bangunan-bangunan pengendali banjir (missal

chek dam) sepanjang dasar aliran yang mudah tererosi.

5) Pengelolaan khusus untuk mengatisipasi aliran sedimen yang

dihasilkandari kegiatan gunung berapi.

2. Pengaturan Tata Guna Lahan

Pengaturan tata guna tanah di daerah aliran sungai, ditujukan

untukmengatur penggunaan lahan, sesuai dengan rencana pola tata ruang

wilayah yang ada. Hal ini untuk menghindari penggunaan lahan yang tidak

terkendali, sehingga mengakibatkan kerusakan daerah aliran sungai yang

merupakan daerah tadah hujan. Pada dasarnya pengaturan penggunaan lahan

di daerah aliran sungai dimaksudkan untuk :

a. Untuk memperbaiki kondisi hidrologis DAS, sehingga tidakmenimbulkan

banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musimkemarau.

b. Untuk menekan laju erosi DAS yang berlebihan, sehingga dapatmenekan

laju sedimentasi pada alur sungai di bagian hilir.

3. Pengendalian Erosi

Page 143: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

129

Sedimen di suatu potongan melintang sungai merupakan hasil erosi di

daerah aliran di hulu potongan tersebut dan sedimen tersebut terbawa oleh

aliran dari tempat erosi terjadi menuju penampang melintang itu. Oleh karena

itu kajian pengendalian erosi dan sedimen juga berdasarkan kedua hal tersebut

di atas, yaitu berdasarkan kajian supply limited dari DAS atau kapasitas

transport dari sungai. Faktor pengelolaan penanaman memberikan andil yang

paling besar dalam mengurangi laju erosi. Jenis dan kondisi semak (bush) dan

tanaman pelindung yang bisa memberikan peneduh (canopy) untuk tanaman

di bawahnya cukup besar dampaknya terhadap laju erosi. Pengertian ini secara

lebih spesifik menyatakan bahwa dengan pengelolaan tanaman yang benar

sesuai kaidah teknis berarti dapat menekan laju erosi yang signifikan.

4. Pengembangan Daerah Banjir

Ada 4 strategi dasar untuk pengembangan daerah banjir yang meliputi

:

1) Modifikasi kerentanan dan kerugian banjir (penentuan zona atau

pengaturan tata guna lahan).

2) Pengaturan peningkatan kapasitas alam untuk dijaga kelestariannyaeperti

pe sepereti penghijauan.

3) Modifikasi dampak banjir dengan penggunaan teknik mitigasi

sepertiasuransi, penghindaran banjir (flood proofing).

4) Modifikasi banjir yang terjadi (pengurangan) dengan bangunan pengontrol

(waduk) atau normalisasi sungai.

Page 144: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

130

5. Pengaturan Daerah Banjir

Pada kegiatan ini dapat meliputi seluruh kegiatan dalam perencanaan

dantindakan yang diperlukan untuk menentukan kegiatan, implementasi,

revisi perbaikan rencana, pelaksanaan dan pengawasan secara keseluruhan

aktivitas di daerah dataran banjir yang diharapkan berguna dan bermanfaat

untuk masyarakat di daerah tersebut, dalam rangka menekan kerugian

akibat banjir. Kadang - kadang kita dikaburkan adanya istilah flood plain

management dan flood control, bahwa manajemen di sini dimaksudkan

hanya untuk pengaturan penggunaan lahan (land use) sehubungan dengan

banjir dan flood controluntuk pengendalian mengatasi secara keseluruhan.

Demikian pula antara floodplain zoning dan flood plain regulation, zoning

hanya merupakan salah satu cara pengaturan dan merupakan bagian dari

manajemen daerah dataran banjir. Manajemen daerah dataran banjir pada

dasarnya bertujuan untuk :

a. Meminimumkan korban jiwa, kerugian maupun kesulitan yang diakibatkan

oleh banjir yang akan terjadi.

b. Merupakan suatu usaha untuk mengoptimalkan penggunaan lahan di daerah

dataran banjir dimasa mendatang, yaitu memperhatikan

keuntunganindividu ataupun masyarakat sehubungan dengan biaya yang

dikeluarkan.(Robert J. Kodoatie,”Penanganan Bencana Terpadu”)

Point kedua peraturan menteri PU 09/PRT/M/2009 huruf h pengendalian daya

rusak air, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi penyebab banjir

Page 145: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

131

memang kesadaran masyarakat belum menyadari betapa pentingnya menjaga

lingungan sungai dari sampah rumah tangga ataupun rumput yang ada di areal sungai,

masih terlihat perilaku masyarakat di wilayah kec.kresek yang terken banjir masih

membuang sampah ke sungai kecil dan sungai cidurian.

Tanggal 19 Mei 2017, Pukul 10:31

Wib, Kp.Gangsa Desa Pasirampo

Tanggal 22 April 2017, Pukul 14:19

Wib, Kp .Sepang Desa Pasirampo

Tanggal 15 Mei 2017, Pukul 09:45

Wib Kp.Songgom Desa Koper

Tanggal 22 April 2017, Pukul 14:19

Wib, Kp.Sepang Desa Pasirampo

Sumber Peneliti 2017

Page 146: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

132

Di lihat dari Kondisi di lapangan partisipasi masyarakat dalam membersihkan

kondisi sungai adapun tidak terlihat karena peneliti melihat secara langsung dan

kondisi yang ada bahwa tidak ada pembersihan dari rumput-rumput yang dapat

mengganggu aliran air dan merawat kondisi sungai yang telah di rehabilitasi karena

masyarakat tidak menyaari pentingnya menjaga kebersihan lingkunganya sendiri dan

dari informasi yang di dapat seharusnya pemeliharaan drainase yang telah dibuat

sebagaian besar mengandalkan pihak pemerintah untuk menjaga dan merawat

drainase tersebut, serta adanya kerjabakti yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Seharusnya masyarakat sekitar yang harus menjaga dan merawat drainase yang telah

diperbaiki, itu merupakan hal yang paling utama karena ketika kondisi drainase

terawat dengan baik air hujan tidak tergenang terlalu lama dan langsung ke sungai

besar itu yang diharapkan dari rehabilitasi drainase sebagai pengendali banjir, walau

tidak semua masyarakat yang tidak menyadari pentingnya menjaga lingkungan

kondisi sungai yang ada.

Terkait kemitraan diantara kepentingan terus di upayakan tidak hanya pada saat

banjir, dalam pengendalian banjir di Kec.Kresek Kab.Tangerang ada empat

stakeholder pelaksana pengendalian banjir yang pertama pihak Pemerintah

Kab.Tangerang selaku pemilik wilayah yang mempunyai kewenangan mengelola Das

di bawah 1000 Ha dan sungai-sungai tersier yang kedua BBWSC-2 ciliwung-

cisadane yang mempunyai kewenangan mengelola Das dan situ 3000 Ha keatas yang

berada di wilayah administatif Kab.Tangerang selaku pemilik wilayah termasuk situ

Page 147: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

133

yang berada di Kec.Kresek seperti situ patrasana, situ situ garukgak, situ gabus dan

situ tamiang sedangkan BBWSC-3 cidanau-ciujung-cidurian yang mempunyai

kewenangan mengelola sungai cidurian hulu hingga hilir yang melewati

Kab.Tangerang seperti Kec.Kresek Kec.Gunung Kaler, Kec.Kronjo dan UPT III

Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang bertugas memelihara kondisi sungai yang

berada di cidurian hilir.

Tanggal 27 Maret 2017, Pukul 17:39 Tanggal 27 Maret 2017,Pukul 17:39

Tanggl 13 Februari 2017, Pukul 14:52 Tanggal 13 Februari 2017,Pukul 14:52

Page 148: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

134

Sumber Peneliti 2017

Dokumentasi diambil pada tanggal 13 Februari 2017, pukul 14:52 wib di

Kp.asemuda Desa Patrasana Kec.Kresek. Gambar tersebut menunjukan bahwa air

sungai cidurian telah mengakibatkan abrasi di samping sungai cidurian akibatnya

jalan penghubung Desa tersebut runtuh karena tanah tidak dapat menahan air sungai

cidurian yang meluap, dari informasi yang peneliti dapat dari Sekertaris Desa

Patrasana bahwa sepanjang 5 Km samping atau pinggiran sungai cidurian di wilayah

Desa Patrasana belum di tanggul. Pihak Desa Patrasana pun telah mengajukan perihal

kondisi tersebut dalam musrenbang kecamatan yang di hadiri pihak pemerintah

seperti badan perencanaan pembangunan daerah Kab.Tangerang dan para anggota

DPRD Kab.Tangerang, dari informasi yang peneliti dapatkan bahwa usulan dari

pihak desa belum ada realisasi karena menurut Sekertaris Desa Patrasana kondisi

tersebut kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-ciujung-cidurian.

Seharusnya keempat stakeholder pelaksana tersebut bekerja sama dan saling

berkoordinasi untuk mengurangi daya rusak air yang mengakibatkan banjir di

wilayah Kec.Kresek Kab.Tangerang,

Point ketiga peraturan menteri PU 09/PRT/M/2009 huruf h pengendalian daya

rusak air, pengendalian banjir di utamakan pada wilayah padat dan stategis

pengendalian banjir di wilayah yang padat di wilayah Kec.Kresek Khususnya Di

Desa-Desa Yang Sering Terkena Banjir Dilakukan Oleh Dinas Bina Marga& SDA

Kab.Tangerang dengan merehabilitasi saluran drainase di wilayah Desa yang padat

Page 149: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

135

dan sering terkena banjir karena wilayah tersebut menjadi prioritas utama dalam

pengendalian banjir di wilayah Kec.Kresek Kab.Tangerang bisa dilihat secara

langsung oleh peneliti bahwa kondisi drainase yang ada sudah di rehabilitasi.

Tanggal 22 April 2017, Pukul 14:19 Wib, Kp.Sepang Desa Pasirampo

Sumber Peneliti 2017

Untuk wilayah strategis yang sering terdampak banjir adalah wilayah yang

padat di sekitar wilayah sungai cidurian dan wilayah strategis kec.kresek seperti

wilayah pusat perekonomian dan administrasi wilayah Desa Kresek tidak terkena

banjir karena wilayah tersebut berada di dataran yang tinggi dan jauh dari sungai

cidurian, untuk keseluruhan wilayah strategis wilayah Kecamatan Kresek di fokuskan

pertanian bukan industri dan perumahan. para pelaksana sistem pengendalian banjir

Page 150: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

136

di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang mengacu kepada Peraturan Menteri PU

09/PRT/M/2009 huruf h pengendalian daya rusak air dan melaksanakan amanat yang

telah di buat dalan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kab.Tangerang Tahun 2011-2031 Pasal 35 Sistem Pengendalian Banjir

Khususnya Di Kec.Kresek implementasi perda tersebut belum semuanya di

laksanakan karena perbedaan kewenangan, kurangnya anggaran dan perlu adanya

pengkajian ulang serta sulitnya realisasi program pembangunan yang diusulkan oleh

masyarakat maupun pihak Desa dan Kecamatan Kresek sendiri.

Temuan lapangan yang peneliti temukan dalam penelitian, bahwa pelaksanaan

pembangunan sarana prasarana infrastuktur pengendalian banjir di Kec.Kresek yang

peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu informan, bahwa

pelaksanaan pembangunan pengendalian banjir pembuatan tanggul cidurian terdapat

hal yang menyimpang dari seharusnya, seperti pelaksaan pembagunan tanggul

cidurian yang di tender kan oleh pihak pemerintah pusat untuk pembangunan tanggul

cidurian pihak pemborong proyek yang menerima atau yang memenangkan tender

perbaikan tanggul cidurian dari hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa

bahwa pemborong proyek pertama yang menerima perintah langsung dari pemerintah

pusat/Balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-cidurian sering di limpahkan atau

di jual kembali tender tersebut ke pemborong lain untuk pelaksanaan

pembangunanya, sehingga kualitas dari bahan-bahan perbaikan tanggul cidurian pun

berkurang, karena pihak ketiga atau pemborong tersebut meminimalisir bahan-bahan

Page 151: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

137

pembangunan tersebut agar keuntungan yang di dapatkan pemborong lebih besar,

sehingga kualitas kekuatan tanggul cidurian menjadi menurun daya tahanya pun di

ragukan, mungkin hal tersebut yang menjadikan tanggul cidurian yang telah

pemerintah anggarkan dengan cara tender tersebut di manfaatkan oleh pihak yang

ingin mengambil keuntungan sehingga tanggul cidurian mudah rusak karena jumlah

kualitas yang di inginkan pihak pemerintah tidak terlaksana, informan tersebut

mengatakan bahwa jumlah dua sak semen digunakan untuk pasir satu mobil pick up

untuk pembangunan perbaikan tanggul cidurian yang mengakibatkan daya tahan

tanggul kurang baik dan mudah rusak, informan tersebut pun menambahkan bahwa

pembangunan tanggul lebih baik ketika program ABRI masuk desa pada tahun 2000,

tanggul yang di buat oleh ABRI pada saat ini daya tahan dan kualitasnya lebih kuat

dan terjamin.

4.4 Deskripsi Hasil Penelitian

Pembahasan dan analisis dalam penelitian merupakan data dan fakta yang

peneliti dapatkan langsung dari lapangan dan disesuaikan dengan teori yang peneliti

gunakan. Dalam pemaparan hasil penelitian, peneliti menuliskannya dalam bentuk

deskriptif berupa uraian dan kutipan langsung dari narasumber. Untuk mengetahui

bagaimana mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kab.Tangerang no 13 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kab.Tangerang Tahun 2001-2031 (studi

kasus sistem pengendalian banjir di kec.kresek tahun 2015), dengan menggunakan

Page 152: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

138

model teori Implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam implementasi

kebijakan meliputi enam (6) tahapan, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

2. Sumberdaya

3. Karakteristik Agen Pelaksana

4. Sikap atau Kecenderungan (disposition) Para Pelaksana.

5. Komunikasi Antara Organsasi dan Aktivitas Pelaksana.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

4.4.1 Implementasi Perda Kab.Tangerang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

terkait Sistem Pengendali Banjir Di Kec.Kresek

Analisis data dan temuan di lapangan yang peneliti lakukan dengan

menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn di

mana untuk mengimplementasi kebijakan meliputi enam (6) indikator, yaitu Ukuran

dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Krakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau

Kecenderungan (disposition) para pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan

Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomis, Sosial dan Politik. Berikut penjabarannya

yang telah peneliti paparkan:

4.4.2 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat di ukuran dan tujuan kebijakan melalui sebuah

program.Dimana ukuran keberhasilan dan tujuan kebijakan menurut Van Metter dan

Van Horn mengemukakan implementasi kebijakan kebijakan tentunyamenegaskan

standar dan sasaran yang harus di capai oleh para pelaksana kebijakan program

Page 153: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

139

Kab.Tangerang bebas banjir merupakan program pemerintah yangharus dilaksanakan

demi mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalamperda Peraturan Daerah

Kab.Tangerang no 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah

Kab.Tangerang Tahun 2001-2031 (studi kasus sistem pengendalian banjir di

kec.kresek).

Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh I.1.1

"Yang pertama menormalisasi sungai yang khususnya saluran-saluran

pembuang yang adadi wilayah kecamatan kresek, khususnya di dinas bina

marga & SDA kita membuat tandon air atau penampung air dimana disaat

musim hujan dapat menampung air hujan dan disaat musim kemarau kita

mempunyai kelebihan air untuk persediaan air pada saat

kekeringan"(wawancara dengan I.1.1, 09 januari 2017, pukul 10.00 wib, di

Kantor Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa normalisasi

sungai-sungai pembuang dan pembangunan kolam tandon halyang perlu dilakukan

sebagi pengendali banjir dan untuk menyimpan airketika musim kemarau.

Hal serupa di ungkapkan oleh I.1.3

"Memperbaiki kondisi sungai yang ada sebagai penyebab banjir di

kec.kresek, pemerintah kabupaten dan pusat di berikan tanggung

jawab untuk mengurangi banjir dengan cara yang telah di atur oleh

perda tersebut.(Wawancara Dengani I.1.3, 18 Januari 2017,Pukul 11.00

Wib di Kantor UPT Sumber Daya AirWilayah III Dinas Bina Marga

&SDA Kab.Tangerang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa

memperbaiki sungai yang mengakibatkan banjir menjadi tanggung jawab pemerintah

Kabupaten dan Pemerintah pusat.

Page 154: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

140

Hal serupa di ungkapkan secara umum oleh I.1.2

"Tujuannya untuk program selambat-lambatnya pada tahun 2019

kab.tangerang bebas banjir.(Wawancara DenganI.1.2, 30 Januari

2017,Pukul 10.30 Wib, Dikantor UPT Sumber Daya Air II Dinas Bina

Marga &SDA Kab.Tangerang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa secara umum selambat-lambatnya

Kab.Tangerang bebas banjir pada tahun 2019.

Hal yang sama di ungkapkan oleh I.2.1

"Satu yang jelas kedepan wilayah kresek tidak banjir,ketika pun banjir

disitu ada tingkat kesadaran masyarakat juga, bukan hanya karena

meluap itu air, lewat sampah kebersihan ini yang kecilkan, ketika

berhasil masyarakat menyadari betapa pentingnya infrastruktur di

pelihara di rawat bukanhanya di bangun seperti pembuang rumah

tangga kalau tidak di rawat dipelihara dan banyak sampah bisa

menyumbat sedikit tapi bila banyakakan besar, ketika sarana prasarana

yang kita bangun dapat dipelihara dengan baik,kita jago membangun

tetapi tidak jago memelihara.(Wawancara Dengan I.2.1, 17 Maret 2017,

Pukul 09:00 Dikantor Kecamatan Kresek Kab.Tangerang).

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan I.2.1 dapat peneliti ketahui yang

pertama kec.kresek di waktu mendatang tidakbanjir lagi dan masyarakat di harapkan

tidak membuang sampahsembarangan serta infrastuktur pengendali banjir telah di

bangun dapadi pelihara.

Ukuran Keberhasilan dari Perda No 13 Tahun 2011 TentangRencana Tata

Ruang Wilayah Kab.Tangerang Tahun 2011-2031 Terkait Sistem Pengendalian

Banjir dapat dilihat dari yang diungkapkan oleh I.1.1

Page 155: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

141

"Program Kab.tangerang tahun 2019 bebas banjir, berarti tidak

adatarget khusus yang penting dimana ada saluran kita normalisasi

kita perbaiki kita sempurnakan dan kita manfaatkan lagi sebagai

penampung air, dimana masyarakat Kab.Tangerang prioritas bebas

banjir dan mempunyai persediaan air di musim kemarau”"(wawancara

dengan I.1.1, 09 januari 2017, pukul 10.00 wib, di Kantor Dinas

Binamarga & SDA Kab.Tangerang)

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa ukuran keberhasilan dari Peraturan

Daerah Kab.Tangerang no 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah

Kab.Tangerang Tahun 2001-2031 Terkait Sistem Pengendalian Banjir Khususnya Di

kec.kresek). Bahwa tidak ada target khusus yang terpenting pada tahun 2019 wilayah

kab.tangerang bebasbanjir dan memperbaiki saluran pembuang yang rusak dan di

manfaatkan fungsinya.

Hal yang sama di ungkapkan oleh I.1.3

"Dapat mengurangi jumlah ataupunarea banjir di kec.kresek dan lebih

cepatnya air yang meluap langsungkembali ke sungai yang terdekat

dari pemukiman masyarakat dengan dinormalisasinya sungai-sungai

linear oleh bina marga dan kami sebagai unit pelayanan teknis

merawat dan memelihara sungai yang telah dibangun atau di perbaiki

fungsinya".(Wawancara Dengan I.1.3, 18 Januari2017, Pukul 11.00

Wib Di Kantor Upt III Sumber Daya Air Dinas Binamarga &SDA

Kab.Tangerang)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahuibahwa ukuran

keberhasilan sistem pengendalian banjir ini adalah dapatmengurangi jumlah dan area

banjir dengan menormalisasi sungai linearoleh Dinas Bina Marga dan UPT bertugas

merawat dan memelihara sungai yang telah di rehabilitasi.

Page 156: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

142

Tanggal 13 Februari 2017, Pukul 14:24 Wib diperbatasan Desa Koper dengan

Desa Pasirampo Kec.Kresek.

Tanggal 27 Maret 2017, Pukul 14:24 Wib diperbatasan Desa Koper dengan

Desa Pasirampo Kec.Kresek

Sumber Peneliti 2017

Berdasarkan wawancara tersebut sangat jelas bahwa ukuran dan tujuan

kebijakan sistem pengendalian banjir selambat-lambatnya pada tahun 2019

Kabupaten Tangerang bebas banjir dan saluran drainase yang telah rusak kondisinya

dapat di rehabilitasi di wilayah Kecamatan Kresek.

Page 157: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

143

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan

bahwa tujuan dan ukuran kebijakanyang berkaitan dengan perda RTWR system

pengendalian banjir di Kec.Kresek,peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak semua

keberhasilan ukuran tujuan kebijakan sistem pengendalian banjir dapat terlaksana,

seperti:

A. Rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta

membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase.

Kondisi saluran drainase di wilayah kec kresek dan desa-desa rawan banjir di

kec.kresek kondisinya dalam keadaan yang baik. Drainase-drainase telah di

rehabilitasi oleh Pemerintah Kab.Tangerang Melalui Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang.

B. Normalisasi sungai cisadane sungai cidurian dan sungai cimanceuri berupa

pengerukan, Pelurusan, penyataan bagian sungai yang sempit serta pembuatan tebing

penguat di tepi sungai, serta pengembangan fungsi bantaran sungai.

Di kec.kresek sungai yang melewati wilayah teresebut adalah sungai cidurian

yang kewenangan menormalisasi pihak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian

PUPR, kondisi sungai cidurian dari observasi dan wawancara peneliti dapat

mengetahui bahwa sungai cidurian tidak sama sekali tersentuh pembangunan

normalisasi sehingga sungai cidurian ketika musim penghujan menjadi penyebab

utama banjir di wilayah kec.kresek seperti di desa koper, desa pasirampo, desa

patrasana dan desa jengkol.

Page 158: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

144

C. Operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien.

Dalam pemeliharaan infrastuktur pengendali banjir di kec.kresek yang telah

dibangun pemerintah, pemeliharaan tersebut di tugaskan kepada UPT III Dinas Bina

Marga & SDA Kab.Tangerang, dari hasil wawancara serta observasi, infrastuktur

pengendali banjir ini tidak berjalan dengan baik karena para petugas yang di tugaskan

tidak rutin melakukan pemeliharaan dengan baik.

D. Memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran

drainase khususnya di lokasi banjir.

Dilakukan oleh Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang berdasarkan

observasi dan wawancara, daerah yang rawan terkena banjir di kec.kresek, kondisi

drainse sebagai pengalir aliran air agar cepat ke sungai besar, bentuk pelayanan yang

di berikan kepada masyarakat yang terkena banjir sudah baik hal tersebut bisa di lihat

dengan banyaknya drainase yang telah di bangun sebagai pengendali banjir di

wilayah tersebut.

E. Penerapan manajemen daerah aliran sungai, situ dan pantai dengan membentuk

badan pengelola.

Dari hasil wawancara badan pengelola das cidurian, situ hingga pantai yang

ada dari para pelaksana seperti Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang, (BBWSC-

2)balai besar wilayah sungai ciliwung-cisadane (BBWSC-3) balai besar wilayah

sungai cidanau-ciujung-cidurian tidak berjalan dengan baik karena para stakeholder

tersebut bekerja dengan tugas masing-masing dan bentuk perintah atau komando

tidak jelas.

Page 159: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

145

F. Pembangunan kolam tandon air di rencanakan di wilayah kecamatan rawan banjir.

Kec.kresek termasuk daerah yang direncanakan membuat kolam tandon air

oleh Pemerintah Daerah Kab.Tangerang dengan memanfaatkan situ atau rawa yang

telah ada di wiliyah kec.kresek seperti situ gabus, situ genggong, situ garukgak dan

situ patrasana ,namun bentuk realisasi dari revitalisasi situ tersebut tidak ada.

Dari ke enam point sub-pasal 35 sistem pengendalian banjir ukuran dan tujuan

kebijakan, bahwa ukuran keberhasilan kebijkan tidak optimal karena dari ke enam

point sub-pasal 35 sistem pengendalian banjir hanya dua point sub-pasal 35 sistem

pengendalian banjir yang dapat terlaksana seperti saluran drainase dengan

memperluas saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang

dapat mengganggu sistem drainase dan memperluas daerah pelayanan yaitu dengan

membuat dan memperbaiki drainase khususnya di lokasi banjir, akan tetapi hal

tersebut tidak cukup untuk mengatasi banjir.

Tabel 4.2

Banjir Kec.Kresek Tahun 2013-2017

No

Tahun Desa Penyebab Jumlah

korban

(KK)

1 2013 Ds.Pasisampo, Ds.Renged,

Ds,Koper, Ds.Patrasana,

Ds.Talok

Tanggul sungai

cidurian jebol

1.210

(KK)

2 2014 Ds.Koper dan Ds.pasirampo Hujan deras, &

penyempitan saluran

air

156

(KK)

3 2015 Ds.Pasirampo, Ds.Koper,

Ds.Patrasana, Ds.Renged,

Luapan sungai

cidurian

2.262

Page 160: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

146

Ds.Kresek, Ds.Talok (KK)

4 2016 Ds.Jengkol Luapan anak sungai

situ patrasana

68 (KK)

5 2017 Ds.Koper Luapan sungai

cidurian

200

(KK)

Karena aktivitas pelaksanaan pembangunan sistem pengendalian banjir yang

lain seperti : (b) Normalisasi sungai cisadane sungai cidurian dan sungai cimanceuri

berupa pengerukan, Pelurusan, penyataan bagian sungai yang sempit serta pembuatan

tebing penguat di tepi sungai, serta pengembangan fungsi bantaran sungai, (c)

Operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien, (e) Penerapan manajemen daerah

aliran sungai, situ dan pantai dengan membentuk badan pengelola, dan (f)

Pembangunan kolam tandon air di rencanakan di wilayah kecamatan rawan banjir,

yang belum terlaksana sehingga aktivitas pelaksanaan pembangunan pengendalian

banjir tidak berjalan secara simultan sehingga menyebabkan banjir masih saja terjadi

sampai saat ini pada tahun 2016 & 2017 yang di akibatkan oleh meluapnya situ

garukgak dan luapan sungai cidurian maka keberhasilan kebijakan belum tercapai.

Artinya jika sebuah kebijakan belum terlaksana apa yang telah di tetapkan

sebelumnya maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak optimal, karena ukuran dan

tujuan kebijkan terkait system pengendalian banjir ini masih belum jelas, bahwa

ukuran keberhasilanya yaitu tidak adanya target khusus yang terpenting kondisi yang

menjadi penyebab banjir dapat di perbaiki serta setiap tahun tidak banjir kembali.

Page 161: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

147

4.4.3 Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat tergantung dari kemapuan

memanfaatkan sumberdaya, sumber daya manusia merupakan yang terpenting dalam

menentukan suatu keberhasilan proses implementasi, tetapi di luar sumberdaya

manusia, sumberdaya sumberdaya yang perlu diperhitungankan juga ialah

sumberdaya finansial dan sumberdaya sarana prasarana menjadi perhitungan penting

dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Selain Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang Sebagai Pelaksana Peraturan

Daerah Kab.Tangerang No 13 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Tangerang

Tahun 2011-2031 terkait sistem pengendalian banjir studi kasus sistem pengendalian

banjir di Kecamatan Kresek ada juga pihak lainyang terlibat seperti Balai Besar

Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane,Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-

Cidurian dan Upt III Sebagai Unit Pelaksana Teknis Sungai Cidurian Hilir

dikarenakan ada kewenangan pengelolaan oleh Pusat sebesar 3000 Ha keatas, 1000

Ha-3000 Ha Propinsi dan 1000 Ha kebawah Kewenangan Kabupaten/Kota yang

tercantum dalam Keputusan Menteri PU no 12 tahun 2012 tentang wilayah sungai.

Untuk sumberdaya manusia sendiri yang ada sebagai pengendali banjir dirasa

kurang, sesuai apa yang di katakana oleh I.1.1 Kasie Pembangunan Dan Pemeliharaan

Sumber Daya Air Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang, beliau mengatakan

sebagai berikut:

Page 162: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

148

"Pada saat ini masih kebutuhan pekerja, karena hampir rata-rata baik

irigasi, situ maupun sungai kita hanya kebagian dari lintas-lintas

propinsi kabupaten dimana irigasi yang di bawah 1000 Ha

masihkewenangan pusat, situ-situ masih kewenangan pusat, saluran-

saluranyang kita tangani sekarang hanya saluran pembuang, jadi untuk

sumberdaya manusia kita meminta ditambahkan aja".(Wawancara

Dengan I.1.1, 09 Januari 2017, Pukul 10.00 Wib, di Kantor Dinas Bina

Marga & SDA Kab.Tangerang)

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa untuk sumber

daya manusia meminta untuk di tambahkan karena masih kekurangan pekerja.

Hal yang sama di ucapkan oleh I.1.3

“Aparatur yang ada sebetulnya masih kekurangan jumlahnya dan sulit

melakukan pekerjaan karena wilayah pemeliharaanya luas

".(Wawancara Dengan I.1.3, 18 Januari2017, Pukul 11.00 Wib Di

Kantor Upt III Sumber Daya Air Dinas Binamarga & SDA

Kab.Tangerang)

Berdasarkan wawancara di atas peneliti ketahui bahwa sebenarnya jumlah

aparatur masih kekurangan karena wilayah pemeliharaan terlalu luas.

Hal yang berbeda di ucapkan oleh I.1.2

"Aparatur sebetulnya sudah siapcuma tinggal membiasakan saja

danhanya perlu di stimultankan saja,aparatur sebetulnya

siap".(Wawancara DenganI.1.2, 30 Januari 2017,Pukul 10.30 Wib,

Dikantor UPT Sumber Daya Air II Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang).

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa aparatur

sebenarnya sudah siap dan perlu di stimultankan saja.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial yang cukup juga sangat

berpengaruh dalam menunjang kebijakan Peraturan Daerah Kab.Tangerang no 13

Page 163: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

149

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kab.Tangerang Tahun 2001-2031

Terkait Sistem Pengendalian Banjir Khususnya Di kec.kresek).

Seperti peneliti kutip dari media elektronik Koran Tempo

“Penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pemerintah

daerah oleh Kementerian Keuangan berdampak terhadap rencana

pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang sebanyak 182

proyek infrastuktur dan pengendali banjir diwilayah Kab.Tangerang

ditunda, penundaan DAU membuat dinas Bina Marga memangkas 60

persen usul dalam APBD Perubahan 2016."Dari Rp 178 miliar

menjadi Rp 30 miliar, Pemangkasan usul anggaran meliputi anggaran

untuk peningkatan jalan dan jembatan serta normalisasi sungai dan

saluran irigasi. Sebagian besar program pengendalian banjir," 1.

Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong sebanyak tujuh

kegiatan dengan nilai Rp 7,7 miliar, 2. Pembangunan turab, talud, atau

brojong sebanyak tujuh kegiatan dengan nilai Rp 808 juta, 3.

Peningkatan sarana dan prasarana kebinaragaan tiga kegiatan Rp 2,2

Miliar, 4. Pengembangan dan pengelolaan irigasi, rawa, dan jaringan

pengairan 17 kegiatan Rp 29,4 miliar, 5. Pengembangan pengelolaan

konservasi sungai dan danau 14 kegiatan Rp 9,6 miliar

JONIANSYAHHARDJON (Sumber:tempo.co, di kutip 2 Maret 2017)

Berdasarkan berita diatas Penundaan DAU Dana Alokasi Umum dari

kementerian keuangan tersebut mengakibatkan mengurangnya pembangunan

pengendali banjir di Kab.Tangeang ternasuk Di Kec.Kresek seperti ;1. Pembangunan

saluran drainase dangorong-gorong sebanyak tujuh kegiatan dengan nilai Rp 7,7

miliar, 2. Pembangunan turab, talud, atau brojong sebanyak tujuh kegiatan dengan

nilai Rp 808 miliar, 3. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan tiga

kegiatan, Rp 2,2 miliar;8. Pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi, rawa, dan

jaringanpengairan, 17 kegiatan, Rp 29,4 miliar;9. Pengembangan pengelolaan

konsevasi sungai dan danau, 14 kegiatan, Rp 9,6 miliar.

Page 164: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

150

Diperkuat sebagaimana yang di ungkapkan oleh I.1.1

"Untuk anggaran kita masih sangat kurang dan terbentur olehpersoalan

kewenangan, kita ada kegiatan tetapi tidak ada anggaran karena

kewenangan, kita meminta tolong kepusat tetapi sulit".(Wawancara

Dengan I.1.1, 09 Januari 2017, Pukul 10.00 Wib, Di Kantor Dinas Bina

Marga & SDAKab.Tangerang)

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa

anggaran yang di perlukan masih kurang dan terbentur oleh kewenangan dan

birokrasi yang sulit ketika meminta bantuan anggaran.

Hal yang serupa di ungkapkan oleh I.1.3

"Anggaran sebetulnya kurang tetapi kita menyiasati agar anggaran

yang sedikit tersebut dapat kita gunakan dengan kebutuhan dilapangan

yang penting dan harus dilakukanoleh kita".(Wawancara Dengan I.1.3,

18 Januari2017, Pukul 11.00 Wib Di Kantor Upt III Sumber Daya Air

Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti ketahui bahwaanggaran dirasa

kurang akan tetapi di siasati agar kebutuhandilapangan berjalan.

Hal berbeda di ungkapkan oleh pelaksana Teknis PPK Perencanaan BBWSCC

ciliwung-cisadane I.1.5.

"Kita di sini menganggarkan berdasarkan renstra PU berdasarkan itu

kalau misalkan ada yang urgent, mungkin bisa diubah ketahun yang

urgent, misalnya di dalam anggaran tahun 2016 ada yang urgent pada

tahun 2017 pelaksanaan tersebut bisa di ubah ketahun

2017".(Wawancara DenganI.1.5, 11 Januari 2017,Pukul 10.30 Di

KantorBBWSCCCiliwung-Cisadane).

Page 165: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

151

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa anggaran

yang dikeluarkan berdasarkan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum, dan

apabila ada ugernt bisa di ubah ketahun yang akan dating.

Hal yang sama di ungkapkan oleh Kasie Perencanaan Umum Balai Besar

Wilayah Sungai Cidanau-Diujung-Cidurian Beliau mengungkapkan.

"Sesuai usulan dan pelaksanaan berdasarkan pola dan renstra tahun

2016".(Wawancara DenganI.1.4, 24 Februari 2017,Pukul 13.30 Wib,

Dikantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa anggaran

yang di kelurkan bedasarkan usulan dan rencana strategis tahun 2016.

Selain sumber daya manusia dan finansial dalam pelaksanaan perda rtrwterkait

sistem pengendalian banjir di kec.kresek perlu adanya saranaprasarana yang dapat

membantu pelaksaan pengendalian banjir yang harusmendukung.

Seperti yang di ungkapkan oleh I.1.2

"Sarana ada di Dinas Bina Margasudah menyiapkan eskapator baik

yanglong'am, mini maupun yang ampibius, ampibius 2, long'am

2,mini 6 darisarana prasarana yang ada menurut saya memadai untuk

wilayahkab.tangerang".(Wawancara DenganI.1.2, 30 Januari

2017,Pukul 10.30 Wib, Dikantor UPT Sumber Daya Air II Dinas Bina

Marga & SDA Kab.Tangerang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa sarana

prasarana yang ada memadai untuk wilayah Kab.Tangerang bila dibutuhkan untuk

pengendalian banjir di Kabupaten Tangerang umumnya dan bisa di gunakan di

Page 166: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

152

Kec.Kresek khususnya, dan pihak Pemerintah Kab.Tangerang menerima Dana hibah

sebesar Rp 17 Milyar dari pemerintah Provinsi Dki Jakarta sebagai penanggulangan

sampah dan banjir yang di gunakan sebagai tambahan alat berat untuk mengatasi

masalah banjir di Kabupaten Tangerang.

Seperti peneliti kutip dari media elektronik NERACA

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, menerima

hibah sebesarRp17 miliar dari Pemerintah Provinsi DKIJakarta untuk

penanggulangan masalah sampah dan banjir."Dana hibah tersebut

berupa enam unit alat berat pengeruk dan delapan unit truk sampah,

hibah tersebut merupakan anggaran tahun 2015 tapi dapat

direalisasikan awal tahun 2016.Dia mengatakan, alat berat tersebut

diserahkan kepada aparat Dinas BinaMarga dan Sumber Daya Air

untuk mengeruk sampah disungai.(Sumber:Neraca.co.id, di kutip 2

Maret 2017)

Berdasarkan berita yang peneliti kutip dari NERACA, Pemerintah Kabupaten

Tangerang, Banten, menerima hibah sebesar Rp17 miliar dari Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta untuk penanggulangan masalah sampah dan banjir. Dana hibah tersebut

berupa enam unit alat berat pengeruk dan delapan unit truk sampah, Hibah tersebut

merupakan anggaran tahun 2015 tapi dapat direalisasikan awal tahun 2016. Alat berat

tersebut diserahkan kepada aparat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kabupaten Tangerang untuk tambahan sarana prasarana pengendali banjir.

Hal tersebut diperkuat oleh Kasie Perencanaan dan Pemeliharaan Sumber Daya

Air Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang I.1.1,

"Sarana prasarana termasuk ke alat berat dua tahun kebelakang ini

kitatelah membeli alat berat seperti ampibi resepator, memang kondisi

Page 167: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

153

perbengkelan dan alat kita yang di worshop di bitung alat berat

kitamasih kurang maka dua tahun ini kita belanja terus untuk alat

berat, kalau kita kekurangan alat berat kita meminjam ke

balai(BBWSCC)".(Wawancara Dengan I.1.1, 09Januari 2017, Pukul

10.00 Wib, Di Kantor Dinas Bina Marga & SDAKab.Tangerang)

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa Dinas Bina Marga

&SDA Kab.Tangerang dua tahun ini telah membeli bebarapa alat berat untuk

mendukung pelaksanaan pengendalian banjir karena alat berat yang berada di

workshop masih kurang dan ketika kekurangan dapat meminjam ke balai

(BBWSCC).

Hal serupa di ungkapkan oleh I.1.4

"BBWSC-3 mempunyai beberapapersedian berupa pompa air, karung,

perahu karet dan alat berat yang dapat di gunakan oleh dinas lain

dengan cara meminjam kepada kami bila memang di perlukan kami

pasti membantu".(Wawancara DenganI.1.4, 24 Februari 2017,Pukul

13.30 Wib, Dikantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-

Cidurian)

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa alat berat yang ada

dapat di gunakan oleh dinas bila di perlukan dan pihak BBWSC-3 pasti membantu.

Berdasarkan hasil peryataan di atas dari beberapa informan yang peneliti wawancarai

dan informasi tambahan dari media masa elektronik NERACA terkait dengan sarana

prasarana dalam pelaksanaan pengendalian banjir di kec.kresek dapat ditarik

kesimpulan sementera bahwa sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan

peraturan daerah rencana tata ruang wilayah terkait sistem pengendalian banjir di

kec.kresek sudah bisa dikatakan cukup memadai.Hal ini di karenakan sarana

Page 168: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

154

prasarana yang ada di Dinas Bina Marga &SDA Kab.Tangerang sudah memadai dan

bila kurangBalai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian dapat memberi

pinjaman alat berat untuk di gunakan sebagai pengendali banjir.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang berkaitan dengan

perda RTRW system pengendalian banjir di kec.kresek tidak semua sumberdaya yang

ada dalam sistem pengendalian banjir di kec.kresek memperlancar proses

pelaksanaan sistem pengedalian banjir di kec.kresek, seperti

A. Rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta

membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase.

Sumberdaya finansial sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan

drainase untuk memperluas jalanya air ketika musim penghujan, anggaran yang

terbatas yang dimiliki Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang

melakukan Pembangunan dengan cara bertahap, memilih yang paling mendesak dan

paling prioritas untuk pengendalian banjir di kec.kresek.

B. Normalisasi sungai cisadane sungai cidurian dan sungai cimanceuri berupa

pengerukan, Pelurusan, penyataan bagian sungai yang sempit serta pembuatan tebing

penguat di tepi sungai, serta pengembangan fungsi bantaran sungai.

Di kec.kresek sungai yang melewati kec.kresek dan yang menjadi penyebab

utama banjir di wilayah kec kresek. Sumberdaya finansial sangat berpengaruh dalam

melakukan pelaksanaan normalisasi sungai cidurian. Pihak Pemerintah Daerah

Page 169: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

155

Kab.Tangerang yang terkendala anggaran dan kewenangan tidak dapat melakukan

normalisasi sungai cidurian, pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian PUPR

yang bertanggung jawab dalam menormalisasi sungai cidurian, namun pihak

pemerintah pusat pun masih terkendala terkait anggaran yang di butuhkan. Terbukti

dengan sulitnya realisasi yang telah di ajukan pihak Pemerintah Daerah

Kab.Tangerang ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.

C. Operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien.

Pemerintah daerah dalam hal ini masih kekurangan sumberdaya manusia

dalam operasi dan pemeliharaan aset-aset pemerintah pusat maupun aset pemerintah

daerah Kab.Tangerang sendiri seperti sungai wilayah cidurian hilir, situ maupun

drainase yang telah di bangun di kec.kresek karena luasnya jangkauan operasi

pemeliharaan pihak Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang dan UPT III Dinas

Bina Marga & SDA Kab.Tangerang masih kekurangan jumlah sumberdaya manusia,

maka dari itu pihak Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang dan UPT III Dinas

Bina Marga & SDA Kab.Tangerang merasa perlu adanya tambahan pegawai agar

operasi dan pemeliharaan bisa berjalan dengan baik.

D. Memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran

drainase khususnya di lokasi banjir.

Pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang bertanggung jawab memperluas daerah layanan dengan membuat dan

memperbaiki drainase di lokasi banjir masih membutuhkan anggaran. Pihak

Pemerintah mensiasati hal tersebut dengan memilih wilayah rawan banjir yang paling

Page 170: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

156

mendesak dan prioritas utama di wilayah Kec.Kresek dari tahun ketahun kondisi

drainase di wilayah Kec.Kresek yang daerahnya rawan banjir kondisinya sudah baik.

E. Penerapan manajemen daerah aliran sungai, situ dan pantai dengan membentuk

badan pengelola.

Dari hasil wawancara manajemen daerah aliran sungai cidurian situ hingga

pantai sulit diterapkan karena luasnya jangkauan dan SDM yang tersedia tidak dapat

melakukan operasi pemeliharaan sungai situ dan pantai karena luasnya jangkauan

banyaknya aset yang perlu di pelihara sebagai pengendalian banjir di wilayah

kec.kresek.

F. Pembangunan kolam tandon air di rencanakan di wilayah kecamatan rawan banjir.

Di kec.kresek terdapat empat situ atau rawa yang fungsinya sebagai

penampung air ketika musim hujan untuk mengurangi dampak banjir dan penyalur air

ketika musim kemarau, namun ke empat situ tersebut fungsinya belum di manfaatkan

secara maksimal, belum di revitalisasi karena situ-situ tersebut kewenangan

Pemerintah Pusat dalam pengelolaan dan anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi

situ tersebut membutuhkan biaya yang besar, pihak pemerintah pusat dalam hal ini

Kementerian PUPR dan Pemerintah Kab.Tangerang masih membutuhkan anggaran

yang besar untuk revitalisasi ke empat situ tersebut dan hasil wawancara serta berita

yang peneliti dapat bahwa penundaan dana alokasi umum oleh Kementerian

Keuangan RI, sehingga pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunda

pelaksanaan sistem pengendalian banjir termasuk penundaan pelaksanaan revitalisasi

situ patrasana yang ada di Kec.Kresek agar fungsi dan luas situ yang ada tidak

Page 171: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

157

menyusut dan ketika musim hujan dapat menampung air dan mengurangi banjir serta

musim kemarau dapat menjadi penyalur utama irigasi dan persawahan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari ke enam

sub-pasal 35 sistem pengendalian banjir, sumberdaya yang ada untuk memperlancar

pelaksanaan sistem pengendali banjir di Kec.Kresek tidak optimal karena dari ke

enam point tersebut, indikator sumberdaya baik sumberdaya finansial, maupun

sumberdaya manusia menjadi faktor penghambat pelaksanaan sistem pengendalian

banjir di kec.kresek. Karena sumberdaya finansial yang ada masih kekurangan

jumlahnya yang menjadikan terhambatnya pelaksanan sistem pengendalian banjir di

Kec.Kresek sehingga aktivitas pelaksanaan pengendalian banjir di Kec.Kresek tidak

berjalan secara simultan dan jumlah sumberdaya manusia masih dibutuhkan dalam

pemeliharaan infrastuktur pengendali banjir di Kec.Kresek, sehingga hambatan dari

kurangnya jumlah anggaran dan kurangnya sumberdaya manusia yang tersedia

menjadi penghambat pelaksanaan sistem pengendalian banjir di kec.kresek tidak

optimal.

4.4.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-

norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan

mempengaruhi implementasi program, selain itu cakupan atau luasan wilayah

implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen

pelaksana, semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin

Page 172: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

158

besar pula agen yang di libatkan. dalam hal ini selain dinas bina marga & SDA

Kab.Tangerang sebagai pelaksana pengendalian banjir, peran aparatur lain juga

sangat penting dalam jalannya peraturan daerah rtrw terkait sistem pengendalian

banjir.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh I.1.2

"Sesuai tugas pokok bersama pemprov dan pemkab Tangerang dan

fungsi masing-masing baik BBWS-2 (ciliwung-cisadane),BBWS-

3(Cidanau-ciujung-cidurian) sampai saat ini sudah semakin solid

dalam melakukan pengamanan area-area banjir".(Wawancara

DenganI.1.2, 30 Januari 2017,Pukul 10.30 Wib, Dikantor UPT Sumber

Daya Air II Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang).

Berdasarkan wawancara di atas peneliti ketahui bahwa peran pelaksana sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing ddengan sampai saat ini stakeholder

pelaksana sudah semakin solid dalam penanganan banjir.

Hal serupa di ungkapkan oleh I.1.5

"Peran kita sesuai tupoksi mengacu itu pertama, ya kalau bina marga

& SDA melihat RTRW juga terus di sesuaikan dan di

sinkronisasikan".(Wawancara DenganI.1.5, 11 Januari 2017,Pukul

10.30 Di KantorBBWSCCCiliwung-Cisadane).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa peran BBWS

Ciliwung-Cisadane sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kemudian di sesuaikan dan

di sinkronisasikan dengan Dinas Bina Marga &SDA Kab Tangerang Dengan Melihat

Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sebagaimana di ungkapkan oleh I.1.1

Page 173: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

159

"Peran aparatur kalau kita lihat di dinas bina marga & SDA ini ada

UPT unit pelayanan terpadu wilayah perwilayah, tindakan mereka

memang sudah action, anggaran sudah di anggarkan, tetapi kembali

lagi itu kebentur persoalan kewenangan kita tidak bisa menyentuh

pekerjaan yang masih wewenang pusat, UPT hanya mengerjakan

pekerjaan pemeliharaan seperti memberishkan gulma membersihkan

saluran yang milik kita kewenangan kita, sementara yang bersentuhan

dengan kewenangan pusat kita tinggalkan".(Wawancara Dengan I.1.1,

09Januari 2017, Pukul 10.00 Wib, Di Kantor Dinas Bina Marga &

SDAKab.Tangerang)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti ketahui bahwa peran aparatur

sudah ada unit pelayanan terpadu yang memelihara kondisi sungai yang wilayah

kewenangan pemkab.tangerang saja, sementara kewenangan pusat di tinggalkan.

Hal serupa di ungkapkan oleh I.1.4

"BBWS-3 mempunyai peran sebagai pengelola SDA, tentunya sungai

cidurian harus seimbang antara kuantitas dan kualitas sumber air

cidurian".(Wawancara DenganI.1.4, 24 Februari 2017,Pukul 13.30 Wib,

Dikantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian)

Berdasarkan pernyataan keempat narasumber tersebut, bisa diketahui bahwa

para stakeholder pelaksana melakukan pelaksanaan pengendalian banjir berdasarkan

tugas pokok dan fungsi masing-masing yang sesuai dengan rencana kerja dan rencana

stategis masing-masing yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum

no 12 tentang wilayah sungai yang kemudian disesuaikan dan disinkronisasikan

dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan penelitian oleh peneliti

yang berkaitan dengan perda RTRW sistem pengendalian banjir di kec.kresek peneliti

Page 174: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

160

dapat menyimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana mendukung dan melakukan

pengendali banjir berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, Seperti:

A. Rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta

membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase.

Peran pemerintah daerah melalui Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang

dalam pelaksanaan rehabilitasi drainase yang ada sebagai pengendali banjir sudah

baik, terbukti dari hasil wawancara dan observasi bahwa keseluruhan kondisi drainase

sudah dalam pembangunan dan pelaksanaan sudah merata di wilayah rawan banjir di

Kec.Kresek.

B. Normalisasi sungai cisadane sungai cidurian dan sungai cimanceuri berupa

pengerukan, Pelurusan, penyataan bagian sungai yang sempit serta pembuatan tebing

penguat di tepi sungai, serta pengembangan fungsi bantaran sungai.

Dalam pelaksanaan ini kewenangan menormalisasi sungai cidurian adalah

Kementerian PUPR, peran Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan normalisasi sungai

cidurian tidak pernah dilakukan, kondisi sungai cidurian masih seperti semula dengan

di tambah masalah-masalah seperti sedimentasi di bagian bantaran sungai maupun di

dalam sungai cidurian, untuk pembuatan tebing penguat belum ada lagi, bahwa

normalisasi sungai cidurian sebagai pengendali banjir di kec.kresek belum ada

pelaksanaan normalisasi.

C. Operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien.

Terkait pelaksanaan dan pemeliharaan yang optimal dan efisien peran UPT III

Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang selaku penanggung jawab tidak dapat

Page 175: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

161

melakukan pelaksanaan pemeliharaan infrastuktur pengendalian banjir yang

kewenangan pemerintah pusat dikarenakan kewenangan terkait pemeliharan pusat

begitu luas jangkauanya jadi peran pihak pemerintah daerah dalam hal UPT III Dinas

Bina Marga & SDA Kab.Tangerang ini masih kurang maksimal.

D. Memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran

drainase khususnya di lokasi banjir.

Peran pemerintah daerah dalam memperluas pelayanan dengan membentuk

dan memperbaiki drainase di lokasi banjir sudah di lakukan dengan baik dan merata

di wilayah Kec.Kresek yang rawan banjir hal tersebut bisa di dapat dari observasi dan

wawancara.

E. Penerapan manajemen daerah aliran sungai, situ dan pantai dengan membentuk

badan pengelola.

Peran manajemen daerah aliran sungai cidurian situ dan pantai peran para

stakeholder pelaksana tersebut tidak berjalan dengan baik, karena penerapan

manajemen das cidurian, situ dan pantai bentuk pelaksanaan sebagai pengendalian

banjir di Kec.Kresek tidak ada karena kewenangan yang berbeda-beda antara Balai

Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-

Ciujung-Cidurian dan Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang serta UPT III Dinas

Bina Marga & SDA Kab.Tangerang setiap pelaksana bekerja bedasarkan tugas pokok

dan fungsi.

F. Pembangunan kolam tandon air di rencanakan di wilayah kecamatan rawan banjir.

Page 176: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

162

Peran Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang dalam perencanaan

pembangunan kolam tandon air di Kec.Kresek dengan cara mengajukan kepada

Pemerintah Pusat yaitu Kementerian PUPR agar situ yang ada di Kec.Kresek dapat di

revitalisasi, namun sampai sekarang pelaksanaan revitalisasi situ yang ada belum

terealisaiskan oleh Pemerintah Pusat.

Dari ke enam sub-pasal 35 sistem pengendalian banjir di Kec.Kresek peran

para pelaksana yang masih kurang adalah peran pihak UPT III Dinas Bina Marga

Kab.Tangerang dengan peran pihak Pemerintah Pusat. Peran pihak Dinas Bina Marga

& SDA Kab.Tangerang hanya dapat mengusulkan usulan yang kewenangan pusat

agar aset Pemerintah Pusat yang ada di Kab.Tangerang khususnya di kec.kresek dapat

dilakukan pelaksanaan pembangunan sistem pengendalian banjir, peran Pemerintah

Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR yang lebih besar kewewenanganya dalam

pembagunan pengendali banjir di Kec.Kresek karena mempunyai kewenangan yang

lebih besar dari Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang, pihak pemerintah

Kabupaten Tangerang terkendala oleh kewenangan yang tidak bisa menyentuh

pekerjaan yang masih wewenang Pemerintah Pusat, karena masalah banjir

diakibatkan oleh kewenangan Pemerintah Pusat yang belum terlaksana sehingga

sungai-sungai besar maupun situ yang ada di Kec.Kresek yang kewenangan berada di

Pemerintah Pusat menjadi penyebab utama banjir di Kec.Kresek.

Page 177: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

163

4.4.5 Sikap/ Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak

memperngaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang di laksanakan bukanlah

hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan

yang mereka rasakan.tetapi kebijakan yang akan implementator pelaksana adalah

kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusanya

tidak pernah mengetahui (bahkan tidak menyentuh) kebutuhan, keinginan atau

permasalah yang warga ingin selesaikan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kab.Tangerang no 13 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kab.Tangerang Tahun 2001-2031 Terkait

Sistem Pengendalian Banjir Khususnya Di kec.kresek). Pemerintah di tuntut

mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Seperti yang di ungkapkan oleh I.1.1

"Harus mendukung karena itu bagian dari tugas yang diberikan kita

sebagai pelaksana harus menjalankan tugas tersebut dengan di

sesuikan dengan rencana strategis kita dalam mengurangi banjir ketika

musim penghujan dan menyediakan air ketika musim kemarau, saya

rasa sikap para pelaksana pasti menjalankan sesuai tugasnya masing-

masing".(Wawancara Dengan I.1.1, 09Januari 2017, Pukul 10.00 Wib,

Di Kantor Dinas Bina Marga & SDAKab.Tangerang)

Page 178: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

164

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa pelaksana

harus mendukung karena hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab

dengan menyesuaikan kepada rencana strategis dalam mengurangi dampak banjir.

Hal yang sama di ungkapkan oleh I.1.2

"Mendukung dan tugas mereka harus mendukung".(Wawancara

DenganI.1.2, 30 Januari 2017,Pukul 10.30 Wib, Dikantor UPT Sumber

Daya Air II Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa harus saling

mendukung.

Hal yang sama di ungkapkan oleh I.1.3

"Sikap pasti bagus itu karena tugas mereka sebagai pelaksana untuk

mengurangi banjir yang ada".(Wawancara Dengan I.1.3, 18

Januari2017, Pukul 11.00 Wib Di Kantor Upt III Sumber Daya Air

Dinas Binamarga & SDA Kab.Tangerang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui

bahwa sikap pelaksana pasti bagus karena tugas mereka sebagai pelaksana harus

mendukung.

Selain sikap yang harus mendukung dalam pelaksanan kebijakan Peraturan

Daerah Kab.Tangerang no 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah

Kab.Tangerang Tahun 2001-2031 Terkait Sistem Pengendalian Banjir Di kec.kresek

hal yang terpenting adalah respon dari stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan.

Seperti yang di ungkapkan oleh sekertaris kecamatan kresek beliau mengatakan

"Untuk pengajuan yang di berikan kepada dinas yang terkait seperti

dinas bina marga ataupun balai cidurian responnya baik karena kita

pernah mengusulkan beberapa kali pengajuan pembangunan untuk

mengurangi dampak banjir, usulan kita di terima dengan baik, tapi

usulan yang di inginkan tidak langsung di dapat karena dinas-dinas

tersebut mempunyai rencana-rencana pembangunan yang telah mereka

buat dalam renja, paling bila mendesak dan sangat perlu paling ada jug

Page 179: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

165

bentuknya sementara saja".(Wawancara Dengan I.2.117 Maret 2017,

Pukul 09.30 Wib, Di Kantor Kecamatan Kresek).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa untuk

pengajuan program pembangunan pengendalian banjir pihak kecamatan memberikan

usulan pembangunan Kepada Dinas Bina Marga &SDA Kab.Tangerang Dan Ke

Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian respon dari kedua

stakeholder tersebut baik, tetapi usulan tidak langsung di dapat karena dinas-dinas

tersebut mempunyai rencana kerja yang telah ada dalam perencanaan.

Hal yang sama di ungkapkan Oleh Kasie Pembangunan Dan Pemeliharaan

Sumber Daya Air Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang I.1.1,

"Respon sangat bagus, tetapi kembali lagi kewenangan kita

mengusulkan kegiatan tetapi birokrasinya panjang dan tidak mungkin

dengan cepat mendapatkan anggaran dari pusat, untuk respon dengan

C II,C III maupun UPT yang ada sangat bagus,terkait perjanjian KSO

kita pernah mengusulkan tapi sampai sekarang masih di godok dan

sampai sekarang masih belum final MOU pemerintah daerah dengan

balai C II sudah di tanda tangan, tindak lanjut dari MOU adalah (PKS)

perjanjian kerja sama, memang sampai detik ini belum final dan kita

telah beberapa kali membuat draf namun belum final antara pak bupati

dengam kepala balai C II".(Wawancara Dengan I.1.1, 09Januari 2017,

Pukul 10.00 Wib, Di Kantor Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang)

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa respon sangat baik

tetapi kendala oleh kewenangan dan birokrasinya panjang dan tidak mungkin dengan

cepat mendapatkan anggaran dari pusat dan perjanjian yang belum final sampai

sekarang.

Diperkuat oleh media elektronik TANGERANGRAYAONLINE

Page 180: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

166

“Pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah berkali- kali

mengajukan anggaran normalisasi untuk DAS bagian hilir Kabupaten

Tangerang. Pengajuan tersebut mendapat respons dari Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang menjanjikan

Kabupaten Tangerang akan mendapat kucuran dana untuk

menormalisasi Sungai yang kewenangan pemerintah pusat pada 2014.

Namun, hingga kini tak kunjung terealisasi, tapi justru Kota

Tangerang, yang tiap tahun mendapat prioritas anggaran, pihak

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menagih dan dijanjikan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Ketika Kami cek di

APBN, ternyata anggaran itu tidak ada, Kementerian PU yang

terkesan mengabaikan dan menganaktirikan Kabupaten Tangerang.

Akibat pemerintah pusat yang belum memprioritaskan penanganan

sungai- sungai di Kabupaten Tangerang yang kondisinya mengalami

pendangkalan dan penyempitan yang parah, 22 dari 29 kecamatan di

kabupaten tersebut kerap kebanjiran. usulan yang disampaikan

Kabupaten Tangerang ini memang merupakan kewenangan dan

tanggung jawab Balai Besar Sungai Ciliwung-Cisadane serta Balai

Besar Sungai Ciujung, Cidanau, dan Cidurian Direktorat Sumber Daya

Air Kementerian PU. (Sumber:tangerangrayaonline, dikutif 2 Maret

2017)

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari media elektronik tangerang

raya online, pihak pemerintah daerah sudah berkali- kali mengajukan anggaran

normalisasi untuk DAS bagian hilir Kabupaten Tangerang. Dari informasi yang di

dapat dalam tangerang raya online, pengajuan tersebut mendapat respons dari

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Namun. Hingga kini tak

kunjung terealisasi, tetapi justru Kota Tangerang, yang setiap tahun mendapat

prioritas anggaran. Pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menagih dan

dijanjikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Akan tetapi ketika di

cek di APBN, ternyata anggaran itu tidak ada, Pemerintah Kabupaten Tangerang pun

kecewa atas sikap Kementerian PU yang terkesan mengabaikan dan menganaktirikan

Kabupaten Tangerang. Akibat pemerintah pusat yang belum memprioritaskan

Page 181: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

167

penanganan sungai- sungai yang kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum di Kabupaten Tangerang yang kondisinya mengalami

pendangkalan dan penyempitan yang parah, 22 dari 29 kecamatan di kabupaten

tersebut kerap kebanjiran.

Hal yang sama di ungkapkan oleh I.1.3

"Respon itu baik tetapi kewenangan itu sering jadi kendala pihak

kabupaten untuk melakukan perbaikan, biasanya kalau pihak

kabupaten ingin memperbaiki kondisi sungai yang perlu di perbaiki

terbentur oleh kewenangan dan kerja sama prosesnya cukup lama

karena harus menyesuaikan tugas-tugas yang perlu disetujui,terkecuali

memang mendesak".(Wawancara Dengan I.1.3, 18 Januari2017, Pukul

11.00 Wib Di Kantor Upt III Sumber Daya Air Dinas Binamarga &

SDA Kab.Tangerang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa respon yang

di dapat baik tetapi terkendala kewenangan dalam memperbaiki kondisi sungai yang

kewenangannya berada Di Pemerintah Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-

Ciujung-Cidurian.

Hal yang sama di ungkapkan oleh kepala desa pasirampo I.2.3,

"Setiap ada rapat di tigaraksa lalu di kecamatan sama orang kabupaten

sama dewan kemarin juga musrenbang saya bahas masalah ini, tapi

sampai sekarang belum di laksakan realisasinya ga ada itu kan, itu kan

anggaran bukan dari kabupaten, anggaran dari provinsi tapi sekarang

karena kemarin saya sudah usul ada satu orang kesini dari balai besar

cidurian, kemarin saya sudah buat pernyataan minta bantuan untuk

tanggul yang jebol,bantuannya sementara doang ada untuk pengurukan

tanggul".(wawancara dengan I.2.3, 10 Maret 2017, Pukul 10.30 Wib,

Dikantor Desa Pasirampo).

Page 182: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

168

Berdasarkan wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa respon pasti baik

karena itu usulan dari pihak desa yang merasakan dampak banjir dari tanggul yang

selalu jebol dan pihak desa sudah meminta bantuan untuk perbaikan kepada balai

besar wilayah sungai cidanau-ciujung-cidurian sebagai pengelola sungai cidurian,

bantuan yang di dapat dari Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian

bentuknya sementara menunggu tahun anggaran selanjutnya.

Dari semua yang peneliti wawancarai, sepenuhnya respon dari pihak desa

maupun kecamatan kresek usulannya di tampung terlebih dahulu dan di godok oleh

pihak Dinas Bina Marga &SDA Kab.Tangerang untuk dilakukan pembangunan

pengendalian banjir, dari respon yang di dapat oleh Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang kepada BBWS-2 ataupun BBWS-3 respon yang di dapat baik namun

realisasi dari usulan pemerintah Kabupaten Tangerang tidak mudah mendapatkan

anggaran untuk pelaksanaan pembangunan pengendali banjir karena BBWS-2

BBWS-3 dalam pelaksanaan pembangunan mengacu kepada rencana stategis yang

telah di buat sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian oleh peneliti yang

berkaitan dengan perda RTRW system pengendalian banjir di Kec.Kresek peneliti

dapat menyimpulkan bahwa sikap/kecenderungan para pelaksana merespon dengan

baik akan tetapi program pengendali banjir yang sulit terealisasikan, seperti:

A. Rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta

membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase.

Page 183: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

169

Usulan masyarakat atau pihak desa maupun pihak kec.kresek yang menginkan

rehabilitasi terhadap saluran drainase, mengusulkan kepada pihak Dinas Bina Marga

& SDA Kab.Tangerang, menurut hasil wawancara bahwa usulan yang di berikan

kepada pihak Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang respon yang di dapat cukup

baik akan tetapi untuk realisasi rehabilitasi drainase pihak Dinas Bina Marga dan

SDA Kab.Tangerang melihat skala prioritas terlebih dahulu apabila di rasa mendesak,

pihak Pemerintah Kab.Tangerang dalam hal ini Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang baru dapat merealisasikan segala usulan masyarakat di tahun tersebut

ataupun tahun yang akan datang.

B. Normalisasi sungai cisadane sungai cidurian dan sungai cimanceuri berupa

pengerukan, Pelurusan, penyataan bagian sungai yang sempit serta pembuatan tebing

penguat di tepi sungai, serta pengembangan fungsi bantaran sungai.

Untuk usulan terkait normalisasi sungai cidurian pihak Dinas Bina Marga &

SDA Kab.Tangerang mendapat respon yang baik dari pemerintah pusat yaitu

kementerian PUPR dalam usulan sungai yang ada di Kab.Tangerang termasuk sungai

cidurian, akan tetapi usulan yang di berikan pihak Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang kepada Kementerian PUPR sulit terealisasikan, begitu pun pihak desa

dan Kec.Kresek sudah beberapa kali mengajukan usulan perbaikan tanggul atau

tebing penguat dan normalisasi sungai cidurian respon dari pihak Balai Besar

Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian baik akan tetapi realisasi sulit di dapatkan

pihak desa dan kec.kresek.

C. Operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien.

Page 184: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

170

Pihak UPT III Dinas Bina Marga & SDA Kab.Kangerang yang bertanggung

jawab atas infrastuktur pengendali banjir di wilayah kec.kresek dan sungai cidurian

hilir yang bertugas melakukan operasi dan pemeliharaan biasa mengusulkan

pembiayaan untuk pemeliharaan infrastuktur pengendali banjir mendapat respon yang

baik dari Dinas Bina Marga dan mendapat anggran yang di inginkan untuk

pemeliharaan dan kegiatan operasional sarana prasarana pengendali banjir, biasa

usulan tersebut di berikan ketika rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun yang

akan datang.

D. Memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran

drainase khususnya di lokasi banjir.

Usulan masyarakat seperti desa yang terkena banjir dan pihak kec.kresek

mengusulkan adanya pembangunan saluran drainase di wilayah yang rawan banjir di

respon dengan baik oleh Dinas Bina Marga & SDA Kab.tangerang, badan

perencanaan pembangunan daerah kab.tangerang usulan tersebut di terima dengan

baik dan dapat di realisasikan oleh Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang karena

hal tersebut termasuk hal yang mendesak dan prioritas utama untuk di lakukan.

E. Penerapan manajemen daerah aliran sungai, situ dan pantai dengan membentuk

badan pengelola.

Badan pengelolaan das cidurian, situ dan pantai menerima usulan dari dinas

yang berada pada wilayah administratif mereka seperti UPT III Dinas Bina Marga &

SDA Kab.Tangerang dan Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang yang

mengharapkan das cidurian situ sampai pantai di kelola dengan baik dengan

Page 185: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

171

perbaikan-perbaikan kondisi sungai cidurian seperti normalisasi dan revitalisasi situ

sebagai pengendali banjir yang akhirnya ketika air hujan yang mengalir dari drainase-

drainase yang mengalir ke sungai dan ke situ dan selanjutnya kepantai dapat mengalir

dengan baik tanpa ada luapan-luapan ke pemukiman masyarakat. Dari hasil

wawancara bahwa manajemen daerah aliran sungai cidurian situ hingga pantai respon

yang di berikan pihak pemerintah Kab.Tangerang sulit terealisasikan karena sering

terjadi tarik ulur kepentingan ataupun kewenangan, rencana strategis yang berbeda-

beda antara pengelola das cidurian pengelola situ dan pengelola pesisir pantai.

F. Pembangunan kolam tandon air di rencanakan di wilayah kecamatan rawan banjir.

Terkait dalam pembangunan kolam tandon air di Kec.Kresek, pihak

Pemerintah Kab.Tangerang lebih memilih merevatilisasi situ yang ada di Kec.Kresek,

dari hasil wawancara usulan untuk merevatilisasi situ yang ada di Kec.Kresek telah di

usulkan dari tahun 2013 namun sampai sekarang tidak ada pelaksanaan, respon yang

di terima baik akan tetapi realisasi untuk memperbaiki kondisi situ dari pemerintah

pusat dalam hal ini Kementerian PUPR belum terlaksana, akan tetapi data disain

sudah ada tinggal menunggu pembangunan situ patrasana agar fungsinya dapat di

manfaatkan ketika musim hujan dan musim kemarau.

Berdasarkan dari usulan yang di berikan oleh masyarakat, pihak desa dan

Kec.Kresek respon yang di dapat cukup baik oleh Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang maupun Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-

Cidurian,begitu pula usulan pihak Pemerintah Daerah Kab.Tangerang ke Pemerintah

Pusat yaitu Kementerian PUPR selaku pengelola aset pemerintah yang ada di wilayah

Page 186: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

172

Kab.Tangerang memang di terima denga baik akan tetapi realisasi usulan sulit di

dapat.

4.4.6 Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Agen Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan

publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam

suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalaham akan sangat kecil

untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya, dalam pelaksanan kebijakan Peraturan

Daerah Kab.Tangerang no 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah

Kab.Tangerang Tahun 2001-2031 terkait sistem pengendalian banjir di kec.kresekini

terdapat dinas-dinas terkait di antaranya Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang,

BBWS-2 dan BBWS-3 serta Unit Pelayana Terpadu III Dinas Bina Marga & SDA

Kab. Tangerang Wilayah Cidurian Hilir komunikasi yang di lakukan antara pelaksana

sudah baik seperti yang di katakan Oleh Kasie Pembangunan Dan Pemeliharaan

Sumber Daya Air Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang beliau mengatakan.

"Terkait komunikasi stakeholder pelaksana antara Dinas Bina Marga

& SDA dan balai C II, contohnya sungai cilongok yang sudah di keruk

, apa yang di inginkan dinas bina marga dan SDA seperti pengerukan

situ apa yang kurang kita kirimkan jadi kebutuham dinas bina marga

akan di tutupi balai C II dan apa yang di butuhkan balai akan di tutupi

dinas bina marga, sementara itu sampai dengan kebutuhan untuk

normalisasi slauran pembuang dan lain-laib untuk saat ini proses

komunikasi bagus tidak ada masalah itu, tetapi batasan kewenangan

ada di masing-masing SKPD baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah".(Wawancara Dengan I.1.1,09Januari 2017, Pukul

10.00 Wib, Di Kantor Dinas Bina Marga & SDAKab.Tangerang)

Page 187: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

173

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa komunikasi

sudah bagus di antara stakeholder saling melengkapi dalam pelaksanaan

pengendalian banjir atau menormalisasi sungai dan situ.

Hal yang sama di ungkapkan oleh I.1.5

"Proses komunikasi baik setiap tahun ada pemeliharaan terkait situ-

situ". (Wawancara DenganI.1.5, 11 Januari 2017,Pukul 10.30 Di

KantorBBWSCC Ciliwung-Cisadane).

Berdasarkan wawancara di atas proses komunikasi baik setiap tahun ada

pemeliharaan situ.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh I.1.3

"Ya prosesnya baik tidak ada kendala dari komunikasi paling

kendalanya itu realisasi dari kerja sama atau usulan dari pemerintah

kabupaten yang sulit terealisasi karena harus banyak yang di berikan

dokumen-dokumen tertentu dan rencana strategisnya beda-beda itu

yang menjadi kendala".(Wawancara Dengan I.1.3, 18 Januari2017,

Pukul 11.00 Wib Di Kantor Upt III Sumber Daya Air Dinas

Binamarga & SDA Kab.Tangerang).

Berdasarkan hasil wawancara denganI.1.3 dapat di ketahui bahwa proses

komunikasi baik tidak ada kendala yang menjadi kendala ialah realisasi dari kerja

sama atau usulan dari pemerintah kab.tangerang yang sulit terealsiasi olehPemerintah

pusat dan rencana strategis yang berbeda-beda itu menjadi kendala pemerintah daerah

untuk menyamakan program terkait sistem pengendalian banjir.

Hal berbeda di ungkapkan oleh I.1.2

Page 188: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

174

"Kita mengirim surat jawaban mereka bagaimana, kita sama-sama

lembaga negara instansi negara harusnya komunikasi tidak

sulit".(Wawancara DenganI.1.2, 30 Januari 2017,Pukul 10.30 Wib,

Dikantor UPT Sumber Daya Air II Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa proses

komunikasi sulit.

Selain komunikasi koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pelaksanan

kebijakan Peraturan Daerah Kab.Tangerang no 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang wilayah Kab.Tangerang Tahun 2001-2031 Terkait Sistem Pengendalian Banjir

Di kec.kresekinidiharpakan dapat berjalan dengan baik.

Seperti yang di ungkapkan oleh I.1.1

"Sebetulnyakoordinasi sudah baik, ambil contoh apel hari senin tgl 09-

01-2017 yang biasa di pimpin pak bupati, pak bupati dengan tegas

menyatakan bahwa dinas-dinas terkait masalah bencana seperti Dinas

Bina Marga & SDA, BPBD sudah harus menindak Lanjuti perkiraan

hujan yang meningkat

di januari, disebutkan oleh pak bupati ketika apel tadi kerja sama

dengan balai terkait kebijakan apabila posisi wilayah banjir sudah

didata maka harus segera disikapi".(Wawancara Dengan I.1.1, 09Januari

2017, Pukul 10.00 Wib, Di Kantor Dinas Bina Marga &

SDAKab.Tangerang)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa koordinasi di

antara stakeholder pemerintah Kabupaten Tangerang dalam masalah bencana sudah

harus menindak lanjuti perkiraan hujan dan berkerja sama dengan Balai Besar

Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane maupun Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-

ciujung-cidurian apabila ada data-data posisi wilayah banjir harus segera di sikapi.

Page 189: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

175

Hal yangsama di ungkapkan oleh I.1.4

"Saling koordinasi sesuai tupoksinya. Koordinasi untuk keterangan

debit dapat di dapat di BBWSC-3".(Wawancara DenganI.1.4, 24

Februari 2017,Pukul 13.30 Wib, Dikantor Balai Besar Wilayah Sungai

Cidanau-Ciujung-Cidurian).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa saling

koordinasi sesuai tupoksi dan untuk keterangan debit air dapat di dapat di balai

BBWSC-3.

Hal yang sama di ungkapkan oleh I.1.3

"Baik selalu ada komunikasi antar dinas yang terkait kalau ada

kerjasama yang perlu di lakukan".(Wawancara Dengan I.1.3, 18

Januari2017, Pukul 11.00 Wib Di Kantor Upt III Sumber Daya Air

Dinas Binamarga & SDA Kab.Tangerang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa koordinasi

baik selalu ada komunikasi antar dinas yang terkait.

Hal yang sama di ungkapkan olehI.1.2

"Jadi koordinasi sekarang sudah lebih mudah formatnya jadi sebelum

PKS ada MOU dulu di refifikasi di teliti masing-masing bila

memungkinkan baik pemda, C 2 ciliwung-cisadane, C 3 cidanau-

ciujung-cidurian menguji coba namun untuk saat ini sulit, tetapi bila

untuk menormalisasi sungai pembuang saja itu bisa yang di contohkan

tadi itu formatnya meminta izin ke pemilik wewenang, seperti untuk

menormalisasi sungai yang kewenangan pusat, kami selaku pemda

kab.tangerang meminta izin untuk kita lakukan normalisasi dengan

menggunakan APBD Kab.Tangerang dan setelah selesai pelaksanaan

pembangunan kita kembalikan lagi asset mereka, karena pakai MOU

nanti ke PKS itu sulit, makan waktu berbelit-belit dan belum tentu

jadi"(Wawancara DenganI.1.2, 30 Januari 2017,Pukul 10.30 Wib,

Page 190: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

176

Dikantor UPT Sumber Daya Air II Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat peneliti ketahui jadi sekarang

koordinasi sudah lebih mudah dengan di banding dengan menggunakan koordinasi

MOU dan menjadi PKS itu sulit memakan waktu yang panjang dan belum tentu jadi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang berkaitan dengan

perda RTRW sistem pengendalian banjir di kec.kresek peneliti dapat menyimpulkan

bahwa komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana yang ada dalam

pelaksanaan sitem pengendali bajir di kec kresek proses komunikasi dan koordinasi

tidak berjalan dengan baik, seperti:

A. Rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta

membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase.

Untuk komunikasi dan koordinasi terkait rehabilitasi drainase di Kec. Kresek,

pihak desa dan pihak kec.kresek biasa membawakan usulan mereka dalam

musrenbang kecamata koordinasi antara desa dan kecamatan kepada Dinas Bina

Marga dan SDA Kab.Tangerang tidak ada masalah, pihak Dinas Bina Marga dan

SDA Kab.Tangerang akan menerima usulan yang telah di lakukan melaui koordinasi

tersebut dengan melihat prioritas utama, apakah perlu atau sangat mendesak untuk di

lakukan rehabilitasi drainase sebagai pengendalian banjir di Kec.Kresek.

B. Normalisasi sungai cisadane sungai cidurian dan sungai cimanceuri berupa

pengerukan, Pelurusan, penyataan bagian sungai yang sempit serta pembuatan tebing

penguat di tepi sungai, serta pengembangan fungsi bantaran sungai.

Page 191: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

177

Dalam komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Kab.Tangerang dengan

Kementerian PUPR terkait normalisasi sungai yang ada di Kab.Tangerang termasuk

sungai cidurian proses komunikasi dan koordinasi sulit terjalin, membutuhkan proses

yang panjang. Karena terjadi konflik kepentingan dan konflik kewenangan antara

pihak Pemerintah Daerah Kab.Tangerang yang mendesak agar sungai-sungai besar

yang tanggung jawab Pemerintah Pusat yang berada di wilayah administratif

Kab.Tangerang segara di normalisasi, namun pihak Pemerintah Pusat tidak

menormalisasi sungai cidurian karena bukan prioritas utama dan bukan wilayah

strategis yang padat seperti daerah perkotaan.

C. Operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien.

Terkait operasi dan pemeliharaan infrastuktur pengendali banjir yang ada di

Kec.Kresek sangat baik karena masih dalam satu perintah atau komando kepala Dinas

Bina Marga & SDA Kab.Tangerang kepada kepala UPT III Dinas Bina Marga &

SDA Kab.Tangerang, operasi sarana prasarana pengendali banjir dilakukan dalam

dua minggu sekali walau memang sarana prasarana pengendali banjir tidak semua

tersentuh, akan tetapi proses komunikasi dan koordinasi di antara dua Dinas

Kab.Tangerang ini baik karena kepala Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang

langsung memberikan perintah ke pada kepala UPT III Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang para pegawai dan staff.

D. Memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran

drainase khususnya di lokasi banjir.

Page 192: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

178

Komunikasi dan koordinasi antara pihak desa dan kec.kresek dalam usulan

pembangunan drainase di wilayah kec.kresek yang terkena banjir, koordinasi tersebut

biasa dilakukan pada musrenbang kecamatan ke pihak DPRD Kab.Tangerang, Dinas

Bina Marga & SDA Kab.Tangerang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab.Tangerang menerima usulan pihak desa dan usulan pihak Kec.Kresek yang

kemudian di tampung lalu di godok di pilih-pilih hal yang paling mendesak yang

akan mendapatkan realisasi pembangunan drainase sebagai pengendali banjir di

Kec.Kresek

E. Penerapan manajemen daerah aliran sungai, situ dan pantai dengan membentuk

badan pengelola.

Proses komunikasi dan koordinasi di antara Dinas Bina Marga & SDA

Kab.tangerang, UPT III Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang, balai besar

wilayah sungai ciliwung-cisadane dan balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-

cidurian terkait penerapan manajemen das cidurian situ hingga pantai sulit dilakukan

karena setiap stakeholder pelaksana bertugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi

masing-masing, hirarki perintah sehingga perintah yang di dapatkan pun hanya dari

kepala dinas kepala balai tanpa ada koordinasi di ke empat stakeholder tersebut.

F. Pembangunan kolam tandon air di rencanakan di wilayah kecamatan rawan banjir.

Untuk pembangunan kolam tandon air pemerintah daerah Kab.Tangerang

berkoordinasi dengan pemerintah pusat yaitu Kementerian PUPR untuk segara

melakukan revitalisasi situ yang ada di wilayah kec.kresek. Koordinasi yang panjang

dari tahun 2013 sampai saat ini belum Terealisasikan karena Pemerintah Pusat

Page 193: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

179

terkendala anggaran yang sangat besar dan skala prioritas utama dalam sistem

pengendalian banjir di kec.kresek khususnya merevatilisasi situ di wilayah

kec.kresek.

Proses komunikasi dan koordinasi di antara para stakeholder pelaksana sistem

pengendalian banjir di kec.kresek membutuhkan waktu yang panjang baik pihak desa,

pihak kec.kresek kepada Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang maupun kepada

Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian sebagai pengelola das

cidurian maupun pihak Dinas Bina Marga kepada Pemerintah Pusat Kementerian

PUPR. Proses komunikasi dan koordinasi tersebut dilakukan dengan cara MOU

(Memorandum Of Understanding) sebuah ringkasan pernyataan tertulis yang

menguraikan persyaratan sebuah perjanjian yang dilihat dan diteliti oleh masing-

masing para stakeholder, dan bila MOU dirasa memenuhi persyaratan maka akan

ditindak lanjuti menjadi PKS (Perjanjian Kerja Sama) anatara pemerintah Kabupaten

Tangerang dengan pemilik kewenangan terkait sungai besar yang ada di kabupaten

Tangerang akan tetapi perjanjian MOU (Memorandum Of Understanding) dan PKS

(Perjanjian Kerja Sama) itu sulit memakan waktu panjang dan belum tentu perjanjian

yang telah disepakati terlaksana dan terealisasi usulan dari pemerintah Kabupaten

Tangerang oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Dari hasil

wawancara dan berita yang peneliti dapat bahwa proses komunikasi dan koordinasi

tidak efektif karena adanya tarik ulur kewenangan dan tarik ulur kepentingan

merupakan salah satu faktor tidak tertatanya sungai dan situ yang ada di

Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek, padahal pihak pemerintah daerah

Page 194: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

180

Kab.Tangerang sudah lama dan sering melaporkan masalah tersebut kepada

pemerintah pusat.

4.4.7 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal

yang kondusif. Diantaranya lingkungan ekonomi,sosial dan politik.ketiga lingkungan

tersebut haruslah mendukung sebuah program yang akan di keluarkan.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh I.1.4

"Sangat mendukung kegiatan yang di lakukan oleh BBWSC-

3".(Wawancara DenganI.1.4, 24 Februari 2017,Pukul 13.30 Wib,

Dikantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa masyarakat

kec.kresek mendukung kegiatan Balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-cidurian

sebagai pengendali banjir.

Hal serupa diungkapkan olehI.1.3

"Kondisi masyarakat hanya bertani kalau di wilayah kec.kresek

khususnya yang kena banjir kalau. Kalau banjir masyarakat tidak bisa

melakukan aktivitas apa-apa dan buruknya ketika padi akan di panen

tetapi kena banjir itu biasa terjadi masyarakat yang kena rugi, bila ada

pembangunan pengendali banjir masyarakat pasti mendukung karena

mereka juga ingin terbebas dari banjir".(Wawancara Dengan I.1.3, 18

Januari2017, Pukul 11.00 Wib Di Kantor Upt III Sumber Daya Air

Dinas Binamarga & SDA Kab.Tangerang).

Page 195: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

181

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa masyarakat

hanya bertani dan apabila banjir masyarakat tidak bisa beraktivitas apabila ada

pembangunan pengendali banjir masyarakat pasti mendukung.

Hal yang sama di ungkapkan oleh I.1.1,

"Sangat tertinggal, kita pernah survey di desa patrsana baik dari segi

pendapatan dari SDM kita pikiriti masih sangat tertinggal

seumpamanya ada program terkait mengurangi banjir kita pikir

masyarakat sangat mendukung dan mengharapkan".(Wawancara

Dengan I.1.1, 09Januari 2017, Pukul 10.00 Wib, Di Kantor Dinas Bina

Marga & SDAKab.Tangerang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa kondisi

ekonomi masyarakat dan SDM masih tertinggal dan bila ada program terkait dalam

mengurangi banjir masyarakat mendukung dan mengharapkan.

Hal serupa di ungkapkan oleh I.2.2

"Kondisi masyarakat yang terkena banjir warga tidak bisa beraktivitas

seperti biasanya dan masyarakat hanya bisa menunggu bantuan ketika

banjir, dan mengharapkan action dari pemerintah dan dinas-dinas yang

tugasnya untuk mengurangi banjir kalau musim hujan datang

lagi”.(Wawancara Dengan I.2.2 ,16 Maret 2017, Pukul 09.30 Wib, Di

Depan Sekolah Paud Melati Ds.Patrasana)

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan terkait lingkungan

ekonomi, sosial dan politik, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang no 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2001-2031 Terkait Sistem Pengendalian

Banjir, di Kecamatan Kresek kondisi ekonomi masyarakat yang terkena banjir

Page 196: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

182

terganggu karena jalan penghubung desa terkena banjir mengakibatkan roda

perekonomian masyarakat teranggu karena banjir akibatnya masyarakat tidak dapat

beraktifitas seperti biasa, seperti pekerja yang tidak bisa bekerja, petani yang tidak

bisa bertani Karena sawah mereka tergenang banjir hingga terputusnya roda

perekonomian masyarakat.

Dampak kondisi social masyarakat Kecamatan Kresek yang terkena banjir,

masyarakat tidak dapat beraktifitas secara normal terganggunya aktitas masyarakat

seperti terganggunya pendidikan karena sekolah tergenang banjir, dan jumlah

penyakit bertambah seperti diare dan gatal-gatal serta rusaknya fasilitas umum

maupun rusak masyarakat itu sendiri. Serta dampak banjir secara politik di kecamatan

kresek khususnya diwilayah yang sering terjadi banjir ini mendukung adanya

pelaksanaan pembangunan pengendali banjir di kecamatan kresek, karena masyarakat

tidak ingin banjir yang datang kondisinya lebih buruk dari banjir sebelumnya, dari

segi politik kekondusifan masyarakat yang terkena banjir sangat mengharapkan dan

mendukung adanya kebijakan peraturan daerah Kabupaten Tangerang tentang

rencana tata ruang wilayah terkait sistem pengendalian banjir demi terlaksananya

kebijakan ini dengan baik.

Secara keseluruhan pembangunan sistem pengendali banjir di kec.kresek seperti

dalam isi perda RTRW sistem pengendalian banjir sangat di harapkan oleh

masyarakat Kec.Kresek khususnya masyarakat yang terkena banjir, seperti:

Page 197: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

183

Rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta

membongkar dan / atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem

drainase;

Operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efesien;

Memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki

saluran drainase khususnya dilokasi banjir;

Pembangunan kolam tandon air direncanakan di kecamatan rawan banjir;

Normalisasi Sungai Cisadane, Sungai Cidurian dan Sungai Cimanceuri berupa

pengerukan, pelurusan, penyayatan bagian sungai yang sempit serta

pembuatan tebing penguat di tepi sungai, serta pengembangan fungsi bantaran

sungai;

Penerapan manajemen daerah pengaliran sungai, situ dan pantai dengan

membentuk badan pengelola;

Sangat di perlukan bagi masyarakat kec.kresek, karena masyarakat kresek tidak

ingin lagi terkena banjir, khususnya untuk normalisasi sungai cidurian dan revitalisasi

situ yang ada sangat di harapkan masyarakat karena penyebab utama banjir di

kec.kresek diakibatkan meluapnya das cidurian dan situ yang tidak bisa menampung

das cidurian sehingga menyebabkan banjir setiap tahun di wilayah kec.kresek yang

dampaknya sangat merugikan masyarakat maupun pemerintah sendiri.

4.1.8 Rekapitulasi Hasil Temuan Lapangan Sistem Pengendalian banjir di

Kec.Kresek Kab.Tangerang

Berdasarkan hasil dari wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti

di lapangan dapat disimpulkan mengenai pemaparan Peraturan Daerah

Kab.Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kab.Tangerang Tahun 2011-2031(Studi Kasus Sistem Pengendalian Banjir Di

Kec.Kresek tahun 2015)

Page 198: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

184

Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Temuan Lapangan

No Indikator Temuan Lapangan Hasil

Optimal/Tidak

Optimal

1 Ukuran dan Tujuan

Kebijakan

1. Tidak adanya ukuran

yang jelas terhadaap

keberhasilan Perda

RTRW sistem

pengendalian banjir

2. Tujuan kebijikan masih

rancu karena isi

kebijkan terkait sistem

pengendalian banjir

tumpang tindih anata

aturan dengan

kewenangan di

pemerintah daerah

dengan pemerintah

pusat

Tidak Optimal

2 Sumberdaya 1. Jumlah SDM yang masih

kurang terhadap

pemeliharaan

infrastuktur sistem

pengendali banjir.

2. Jumlah anggaran

pemerintah daerah &

Tidak Optimal

Page 199: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

185

pemerintah pusat masih

kurang.

3. Jumlah anggaran tidak di

informasikan pihak

Dinas Bina Marga

terkait besaran

pembangunan sistem

pengendalian banjir di

Kab.Tangerang

Khusunys di

Kec.Kresek

4. Sarana prasarana alat

bantu sistem

pengendalian banjir

dapat di andalkan

3 Karakteristik Agen

Pelaksana

1. Pihak BBWS Cidanau-

Ciujung-Cidurian

Tidak memberikan

informasi terhadap

rencana strategis.

2. Kegiatan berdasarkan

tugas pokok & fungsi

masing-masing

sehingga

komando/perintah antar

pelaksana tidak saling

sinkron.

Tidak Optimal

4 Sikap/Kecenderungan 1. Respon diterima Tidak Optimal

Page 200: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

186

Para Pelaksana menurut skala prioritas

utama

2. Usulan

masyarakat/pihak desa

kepada BBWS

Cidanau-Ciujung-

Cidurian Sulit di

realisasikan.

3. Pihak pemerintah Daerah

Kab.Tangerang

terkendala kewenangan

dan aturan.

4. Respon pelaksana

menerima dengan baik

usulan yang dierikan

kepada mereka

5 Komunikasi Antara

Organisasi &

Aktivitas Pelaksana

1. Tarik ulur kepentingan

antara pemda

Kab.Tangerang dengan

Pemerintah Pusat.

2. Koordinasi berjalan

panjang tanpa realisasi.

3. Kesepakatan perjanjian

kerjasama belum tentu

mendapat hasil.

Tidak Optimal

6 Lingkungan

Ekonomi, Sosial &

Politik

1. Masyarakat mendukung

dengan baik

pembangunan

Optimal

Page 201: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

187

infrastuktur pengendali

banjir

2. Masyarakat berperang

aktif mengajukan

usulan kepada

pemerintah daerah &

pusat.

3. Masih ada masyarakat

yang tidak menyadari

pentingnya menjaga

kebersihan lingkungan

(Sumber:Peneliti 2017)

Page 202: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

188

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya

mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kab.Tangerang No 13 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Tuang Wilayah Kab.Tangerang Tahun2011-2031 (studi

kasus sistem pengendalian banjir di kec.kresek). Pelaksanaan masih kurang

maksimal, dikarenakan dari hasil peneliti temukan di lapangan bahwa belum mampu

memenuhi enam indikator dari implementasi kebijakan publik menurut Van Metter

dan Van Horn bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik jika ukuran

dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan

para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, lingkungan

ekonomi, sosial dan politik sudah di jalankan dengan baik oleh para implementator

kebijakan.

Faktor penghambat yang peneliti temukan melalui wawancara dengan para

informan dan observasi dilapangan terkait sistem pegendalian banjir di Kec.Krseek

yaitu:

Pertama, bahwa ukuran dan tujuan kebijakan sistem pengendalian banjir di

kec.kresek tidak optimal, karena pemerintah sendiri tidak mengetahui secara jelas dan

pasti ukuran keberhasilan dari berhasilya perda RTRW sistem pengendalian banjir,

Page 203: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

189

berkurangnya daerah banjir setiap tahun menjadi acuan keberhasilanya akan tetapi

banjir di kec.kresek masih tetap ada walau jumlah kepala keluarga tidak terlalu

banyak.

Kedua, bahwa sumberdaya sistem pengendalian banjir di kec.kresek tidak

optimal, karena sumber daya manusia yang ada untuk pemeliharaan infrastuktur

pengendali banjir masih ke kurangan sedangkan area pemeliharaan jangkaunya cukup

luas, dan sumberdaya finansial yang ada di pemerintah daerah Kab.Tangerang &

pemerintah Pusat masih kurang dan membutuhkan biaya yang cukup besar dalam

pembangunan pengedalian banjir di kec.kresek, seperti normalisasi sungai cidurian

dan revitalisasi situ yang ada di kec.kresek.

Ketiga, bahwa karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan sistem

pengendali banjir di kec.kresek tidak optimal, karena para pelaksana bekerja

berdasarkan tugas pokok & fungsi masing-masing sehingga komando/perintah antar

pelaksana yang terlibat tidak saling sinkron.

Keemapat, bahwa sikap/ kecenderungan para pelaksana kurang optimal karena

usulan masyarakat/pihak desa yang diajukan kepada BBWS Cidanau-Ciujung-

Cidurian Sulit di realisasikan, terkait usulan normalisasi sungai cidurian, pihak

pemerintah Daerah Kab.Tangerang terkendala kewenangan dan aturan sehingga

menyulitkan pihak Dinas Bina Marga melakukan pembangunan pengendalian banjir

yang kewenangan pusat dan respon yang akan diterima berdasarkan skala prioritas

utama yang paling mendesak menurut para pelaksana sistem pengendalian banjir.

Page 204: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

190

Kelima, bahwa komunikasi antara organisasi & aktivitas pelaksana tidak

optimal, dikarenakan Tarik ulur kepentingan antara pemda Kab.Tangerang dengan

Pemerintah Pusat yang di karenakan kewenangan yang berada di pemerintah pusat

menyulitkan pihak pemerintah daerah bertindak dalam penanganan banjir di

kec.kresek, pihak pemerintah daerah hanya dapat mengajukan segala permasalahan

dan keinginan dari pihak masyarakat dan pihak Dinas Bina Marga sendiri agar

penyebab banjir di kab.Tangerang dan khususnya di Kec.Kresek dapat di lakukan

pembangunan sistem pengendalian banjir akan tetapi Koordinasi yang berjalan

panjang tanpa ada realisasi yang pasti.

Keenam, bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik berjalan optimal karena

masyarakat yang terkena banjir diwilayah Kecamatan Kresek mengharapkan adanya

pembangunan pengendali banjir yang mengakibatkan mereka tidak dapat beraktifitas

secara normal karena banjir yang terjadi memutus jalan penghubung antar desa dari

segi ekonomi roda perekonomian masyarakat seperti terbengkalainya industri

rumahan, walau memang peneliti menemukan peran masyarakat dalam pemeliharaan

infrastuktur yang telah di bangun masih kurang dan tidak menjaga lingkungan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian di atas maka

peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dalam

Implementasi Peraturan Daerah Kab.Tangerang No 13 Tahun 2011 tentang Rencana

Page 205: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

191

Tata Tuang Wilayah Kab.Tangerang Tahun2011-2031 (Studi Kasus Sistem

Pengendalian Banjir Di Kec.Kresek tahun 2015) adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya, sumberdaya finansial lebih ditingkatkan lagi sehingga seluruh

masalah yang menjadi penyebab banjir di Kec.Kresek dapat di lakukan

pelaksanaan pembangunan sistem pengendalian banjir ini dapat berjalan

khususnya di Kec.Kresek, dan dapat terealisasi segala usulan masyarakat yang

terkena dampak banjir agar banjir bisa berkurang jumlah dan areanya di

Kab.Tangerang dan khususnya di Wilayah Kec.Kresek.

2. Seharusnya,komunikasi yang dilakulan di diantara para pelaksana sistem

pengendalian banjir tidak sulit dan koordinasi yang dilakukan lebih efektif

dan efisien prosesnya di permudah dengan kerjasama yang dapat

menghasilkan realiasi yang di inginkan karena hal tersebut dapat

memperlancar kerjasama yang telah dilakukan demi kepentingan bersama

3. Seharusnya, pihak kecamatan kresek dan pihak desa di kecamatan kresek

mengajukan usulan kepada Pemerintah Kab.Tangerang maupun pihak

pengelolaan Das cidurian melakukan komunikasi koordinasi secara terus

menerus agar segala usulan yang di inginkan dan di harapkan dapat di

realisasikan oleh para stakeholder pelaksana sistem pengendalian banjir di

Kec.Kresek Kab.Tangerang agar dampak dan area banjir bisa berkurang di

wilayah kec.kresek.

Page 206: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

192

4. Seharusnya, masyarakat berperan aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan,

merawat dan menjaga sarana prasarana pengendali banjir yang telah di

bangun oleh pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber

Daya Air Kementrian Pekerjaan umum, maupun pihak Pemerintah Daerah

Kabupaten Tangerang melalui Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang,

agar sarana prasarana yang telah ada dapat tetap terjaga dan anggaran yang

dikeluarkan selanjutnya untuk sarana prasarana pengendali banjir yang belum

pemerintah perbaiki.

Page 207: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

193

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Sujarto, Ir. 2002. Metode Pendekatan Penataan Ruang Kota. Bandung : Indo Kindo

Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.

Jakarta: FISIP UI.

Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

____________. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Nugroho D, Riant. 2003. KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan

Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA

____________. 2012. Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D.

Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2005. ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK KONSEP, TEORI DAN

APLIKASI. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Wahab. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN dari Formulasi ke Penyusunan Model-model

Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2014. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Center Of

Academic Publishing Service.

Sugiyanto, Ir. 2002. Pengendali banjir metode struktur non struktur. Yogyakarta:

Pustaka Belajar

Dokumen :

Lembaran Negara. Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

Bencana

Lembaran Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011

Tentang Sungai

Page 208: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

194

Lembaran Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Lembaran Negara. Peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 09/PRT/M/2009

tentang kebijakan pelaksanaan kegiatan

Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang

Nomor03 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sungai Dan Drainase

Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang

Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Jangka Menengah Daearah Kabupaten

Tangerang Tahun 2013-2018

Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang

Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Tangerang

Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang

Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang

Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Peraturan BupatiKabupaten Tangerang

Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas Bina

Marga dan Pengairan

Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. SuratKeputusan Bupati Nomor 42 Tahun

2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dari Tata Kerja Dinas Bina Marga dan

Pengairan

Sumber Lain :

http://www.tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/17048/8-Kecamatan-di-

Kabupaten-Tangerang Diterjang-Banjir

http://www.staklimpondokbetung.net/publikasi/App%20PRAK&ANAL-2014-01.pdf

http://www.staklimpondokbetung.net/publikasi/App%20PRAK&ANAL-2015-02.pdf

https://m.tempo.co/read/news/2016/09/05/083801646/182-proyek-infrastruktur-

kabupaten-tangerang-tertunda

www.neraca.co.id/article/64697/kabupaten-tangerang-pemkab-terima-hibah-rp17-

miliar-dari-dk

tangerangrayaonline.com/2015/11/24/dbmsda-kabupaten-tangerang-dianaktirikan/

Page 209: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

195

Skripsi :

Listiawati, Adhitia. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No 6 Tahun

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi

kasus pasal 17 sistem prasarana dranase dan pedestarian). Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa :Skripsi

Tri Cahyo, Agung. Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Kemuning, Sampang.

Fakultas Teknik. Institute Teknologi Sepuluh November :Skripsi

Page 210: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA

Keterangan : I1.1

Kasie Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang

Catatan Lapangan :Wawancara dilakukan pada hariSenin, tanggal 09 Januari

2017 di kantor Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang

Q I I1

Q1

Apa tujuan dari Perda RTRW tersebut terkait sistem

pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kecamatan Kresek?

“yang pertama menormalisasi sungai yang khususnya saluran-

saluran pembuang yang ada di wilayah kecamatan kresek,

khususnya di Dinas Bina Marga dan SDA kita membuat tandon

air atau penampung air dimana disaat musim hujan dapat

menampung air hujan dan disaat musim kemarau kita

mempunyai kelebihan air untuk persediaan air pada saat

kekeringan”

Q2

Apa standar keberhasilan dari Perda RTRW terkait sistem

pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

kecamatan kresek?

“program Kab.Tangerang tahun 2019 bebas banjir, berarti

tidak ada target khusus yang penting dimana ada saluran kita

normalisasi kita perbaiki kita sempurnakan dan kita

manfaatkan lagi sebagai penampungan air, dimana

Masyarakat Kab.Tangerang prioritas bebas banjir dan

mempunyai persediaan air saat musim kemarau untuk tahun

kemarin kita telah melakukan empat titik lokasi normalisasi

yaitu pembuang lontar,pembuang cileles, pembuang cimane

dan pembuang limbung”

Page 211: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q3

Sejauh mana tingkat keberhasilan dari Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

kecamatan kresek?

“ada kemajuan karena lama banjir sekarang tidak lama karena

air yang meluap langsung ke sungai besar, air tidak ada

hambatan karena sungsi kecilnya sekrang sudah banyak yang

di bangun dinormalisasi, memang belum signifikan tetapi ada

hal fositifnya bisa dilihat sendiri sekarang areal wilayah desa

yang sering kena banjir sungai pembuangnya kondisinya baik,

tinggal dilakukan kerjasama dengan C3 untuk perbaikan

tanggul yang sering jebol atau meminta ijin pada C3 sebagai

pengelola sungai cidurian, tapi dilihat juga anggaran yang kita

punya ,bisa atau tidak.

Q4

Bagaimana kesiapan aparatur dari Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

kecamatan kresek?

“pada saat ini masih kebutuhan pekerja, Karena hamper rata-

rata baik irigasi, situ,rawa maupun sungai kita hanya kebagian

dari lintas-lintas provinsi kabupaten dimana irigasi yang di

bawah 1000 Ha masih kewenangan pusat, situ-situ masih

kewenangan pusat, saluran-saluran yang kita tangani sekarang

hanya saluran pembuang, jadi untuk sumber daya manusia kita

meminta ditambahkan aja”

Q5

Bagaimana sarana prasarana yang ada sebagai penunjang

pengendali banjir di Kab.Tangerang khusunya di

kecamatan kresek?

“sarana prasarana termasuk ke alat berat dua tahun belakang

ini kita telah membeli alat berat seperti ampibi resepator,

memang kondisi perbengkelan dan alat kita yang di workshop

di bitung untuk alat berat kita masih kurang maka dua tahun

ini kita belanja terus untuk alat berat, kalau kita kekurangan

alat berat kita meminjam ke balai(bbwscc)”

Q6

Bagaimana anggaran dalam menunjang Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“untuk anggaran kita masih sangat kurang dan terbentur oleh

persoalan kewenangan, kita ada kegiatan tetapi tidak ada

anggaran karena kewenangan, kita meminta tolong kepusat

akan tetapi birokrasinya yang sulit”

Page 212: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q7

Bagaimana waktu yang diperlukan untuk mengatasi banjir

di Kab.Tangerang khususnya di kecamatan kresek?

“cukup, tetapi yang harus digaris bawahi itu masalah kerja

sama pengelolaan kewenangan pusat di daerah, untuk masalah

waktu antara 2011-2031 itu cukup 20 tahun untuk mengatasi

banjir, artinya masalah perpisahan kewenangan jadi

Kab.Tangerang ini ketempatan daerah, contoh situ yang

berada di wilayah kabupaten Tangerang tetapi kewenangan

masih di pusat sedangkan kita untuk ambil fisiknya kita ingin

lestarikan masih terbentur kewenangan pusat, bila di

limpahkan ke Kab.tangerang in sha Allah baik situ-situ dan

irigasi di Kab.Tangerang kita akan perbaiki kita akan

lestarikan fungsinya sebagaimana itu untuk saluran air demi

kepentingan masyarakat”

Q8

Apa saja peran aparatur dalam Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

kecamatan kresek?

“peran aparatur kalau kita lihat di Dinas Bina Marga dan SDA

ini ada UPT Unit pelayanan Terpadu wilayah perwilayah,

tindakan mereka memang sudah action, anggaran sudah di

anggarkan, tetapi kembali lagi itu kebentur persoalan

kewenangan kita tidak bisa menyentuh pekerjaan yang masih

wewenang pusat UPT hanya mengerjakan pekerjaan

pemeliharaan seperti membersihkan gulma membersihkan

saluran yang miliik kita di kewenangan kita, sementara yang

bersentuhan dengan kewenangan pusat kita tinggalkan”

Q9

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“rencana tahun iniada enam titik tambahan normalisasi

saluran pembuang mungkin kec.kresek masuk ke tahun

anggaran 2017 Cuma data belum diperoleh, untuk dampak dari

Perda ini rencana untuk mengadakan normalisasai sudah ada

dalam perencanaan, untuk kecamatan kresek sendiri belum ada

pergerakan terkait sistem pengendali banjir karena kecamatan

kresek baru ada data desain situ patrasana yang akan di

Page 213: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

perbaiki, karena situ patrasana harapan wilayah kecamatan

kresek dengan luas 160 Ha bila itu di tata dengan rapi mungkin

itu dapat mengatasi masalah banjir di kecamatan kresek”

Q10

Bagaimana mekanisme sistem pengajuan dan penerimaan

program dari Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khusunya di kecamatan kresek?

“itu ada di dalam musrenbang, tetapi kembali lagi warga tidak

bisa mengusulkan lokasi yang kewenangan pusat, harga

setempat hanya bisa mengusulkan yang wewenang kita yang

masuk ke anggaran Kab.Tangerang”

Q11

Bagaimana sikap Implementator terhadap Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“harus mendukung karena itu bagian dari tugas yang diberikan

kita sebagai pelaksana harus menjalamkan tugas tersebut

dengan disesuikan dengan rencana strategi kita dalam

mengurangi banjir ketika musim penghujan dan menyediakan

air ketika musim kemarau, saya rasa sikap para pelaksana

pasti menjalankan sesuai tugasnya masing-masing”

Q12

Bagaimana respon implementator dalam menerima dan

menolak perda RTRW terkait dengan sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khususnya di kecamatan kresek?

“respon sangat bagus, tetapi kesulitan kita kembali lagi ke

kewenangan kita mengusulkan kegiatan tetapi birokrasinya

panjang dan tidak mungkin dengan cepat mendapatkan

anggaran dari pusat, untuk respon dengan C II atau C III

maupun UPT yang ada sangat bagus, terkait perjanjian KSO

kita pernah mengusulkan tapi sampai sekarang masih di godok

dan sampai sekarang masih belum final, MOU pemerintah

daerah dengan balai C II sudah di tanda tangan, tindak lanjut

dari MOU adalah (PKS) perjanjian kerja sama, memang

sampai detik ini belum final dan kita telah beberapa kali

membuat draf namun belum final antara pak bupati dengan

kepala balai C II”

Q13

Bagaimana bentuk dukungan dan persetujuan dari para

pelaksana terhadap perda maupun program sistem

pengendalian banjir di kecamatan kresek?

“dukungan sangat baik terbukti dengan kita mengajukan

peminjaman alat berat mereka dengan cepat mengirimkan alat

berat yang dibutuhkan, kalau misalkan alat berat ada di tempat

dan juga petugasnya saat kita butuh bantuan terkait data,

Page 214: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

sebagai contoh situ cilongok respon terkait dengan pengukuran

ulang dan desain ulang”

Q14

Bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap

Implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khusunya di kecamatan kresek?

“sebetulnya koordinasi sudah baik, ambil contoh apel hari

senin tgl 09-01-2017 yang biasa di pimpin pak bupati, pak

bupati dengan tegas meyatakan bahwa dinas-dinas terkait

masalah bencana seperti Dinas Bina Marga & SDA, BPBD

sudah harus menindaklanjuti perkiraan curah hujan yang

meningkat di januari, disebutkan oleh pak bupati ketika apel

tadi kerja sama dengan balai terkait kebijakan apabila posisi

wilayah banjir sudah didata maka harus segera di sikapi”

Q15

Bagaimana proses komunikasi yang di lakukan terhadap

Implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kecamatan kresek?

“terkait komunikasi stakeholder pelaksana antara Dinas Bina

Marga & SDA dan Balai C II, contohnya sungai cilongok yang

sudah di keruk , apa yang di inginkan Dinas Bina Marga dan

SDA seperti pengerukan situ apa yang kurang kita kirimkan

jadi kebutuhan Dinas Bina Marga akan ditutupi Balai C II dan

apa yang dibutuhkan Balai akan ditutupi Dinas Bina Marga,

sementara itu sampai dengan kebutuhan untuk normalisasi

saluran pembuang dan lain-lain untuk saat ini proses

komunikasi bagus tidak ada masalah Cuma itu, tetapi batasan

kewenangan ada di masing-masing SKPD baik Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Daerah”

Q16

Bagaimana pembagian tugas yang di lakukan dalam

Implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kecamatan kresek?

“untuk pembangian tugas, pembagian tugas daerah dengan

pusat berbeda, misalkan kita ingin mengerjakan areal di atas

1000 Ha itu kewenangan propinsi, untuk kewenangan wilayah

Kab.Tangerang kita menugaskan mantri-mantri unit pelaksana

terpadu kita yang melaksanakan dari 1000 Ha kebawah kita

yang mengurus baik pembabatan rumput, pengecetan pintu air,

intinya yang di bawah 1000 Ha karena kita sudah mempunyai

tugas masing2”

Page 215: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q17

Bagaimana kondisi ekonomi dari wilayah yang mendapatkan

kebijakan maupun program terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kecamatan Kresek?

“sangat tertinggal, kita pernah survey di desa patrasana baik

dari segi pendapatan dari SDM kita pikir itu masih sangat

tertinggal”

Q18

Ba Bagaimana kondisi sosial dari wilayah yang mendapatkan

kebijakan maupun program terkait system pengendali

banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kecamatan

Kresek?

“masih will be better, tadinya masyakat butuhkan sedangkan

air tidak ada karena air di kec.kresek masih langka dan air di

kec.kresek masih payau karena dari segi social masyarakat

masih sangat prihatin karena hamper satu rumah pun mereka

tidak memiliki sanitasi, jadi kita sebagai pemerintah tidak

hanya bagaimana pengendalian banjir bagaimana caranya

kelayakan hidup mereka”

Q19

Baga Bagaimana respon masyarakat terhadap perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di kec.kresek?

“masyarakat pasti senang karena masyarakat tidak mau

kesusahan dalm arti mereka kebanjiran, mereka ingin

kehidupan yang layak anak istri mereka ingin memiliki tempat

tinggal yang layak, memiliki sanitasi sendiri, bila memang

pemerintah punya program pengendalian banjir saya pikir

masyarakat akan mendukung kalau kebijakan dan arahannya

benar”

Page 216: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q20

Secara umum, masalah system pengendalian banjir apa

yang menjadi prioritas utama untuk mengatasi banjir di

Kec.Kresek?

“yang pertama sungai cidurian karena sungai cidurian bila

debit airnya besar karena curah hujan bisa meluap kemana-

mana, yang pertama sungai cidurianya kalau kita ingin

menormalisasi kewenangannya berada di C III, terus saluran

pembuang sungai ciduriannya sampai ke situ, intinya satu,

koordinasi dengan baik dari pemerintah pusat pemerintah

propinsi dan kabupaten itu harus bisa selaras”

Q21

Faktor apa saja di Kec.Kresek yang berpotensi menjadikan

banjir dan mengurangi dampak banjir?

“pemeliharaan harus rutin”

Q22

Apa hambatan dalam implementasi Perda RTRW terkait

system Pengendali banjir di Kec.Kresek?

“hambatanny selain kewenangan, masyarakat harus bisa

saling jaga kebersihan, misalnya saluran yang sudah di

perbaiki pemerintah masyarakat harus menjaga, jadi

masyarakat harus berpartisipasi menjaga saluran-saluran yang

sudah di perbaiki seperti jangan membuang sampah

sembarangan baik pemerintah di bantu masyarakat”

Q23

Bagaimana kondisi masyarakat sebelum adanya kebijakan

perda RTRW terkait system pengendalian banjir di

kec.Kresek? dan bagaimana kondisi setelah diadakannya

perda RTRW terkait system pengendalian banjir di

kec.Kresek? apakah jumlah korban dan area wilayah

banjir menurun?

“kondisi masyarakat terkait banjir ini mulai berkurang, karena

pemerintah sudah melakukan sedikit normalisasi disungai-

sungai pembuang yang ada biasanya terkena banjir,

dampaknya sudah mulai terlihat berkurang daerah banjir”

Page 217: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA

Keterangan : I1.2

Mantan Kepala UPT III Kab.Tangerang (Cidurian Hilir)

periode 2015- Januari 2017

Catatan Lapangan :Wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 30

Januari 2017 di kantor UPT Sumber Daya Air II Dinas

Bina Marga & SDA Kab.Tangerang

Q I I1.2

Q1

Apa tujuan dari Perda RTRW tersebut terkait sistem

pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kecamatan Kresek?

“Tujuannya untuk program selambat-lambatnya pada tahun

2019 Kab.Tangerang bebas banjir”

Q2

Apa ukuran keberhasilan dari Perda RTRW terkait sistem

pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

kecamatan kresek?

“ukuran keberhasilannya adalah satu tercapainya koordinasi

di keempat stakeholder yang lebih mudah, dua lebih terfokunya

program kerja dan realisasinya di antara ke empat stakeholder,

tiga berkurangnya titik banjir itu bisa dipastikan”

Q3

Sejauh mana tingkat keberhasilan dari Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“sudah berjalan tapi belum maksima, ada progres keberhasilan

tetapi belum maksimal”

Page 218: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q4

Bagaimana kesiapan aparatur dari Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

kecamatan kresek?

“aparatur sebetulnya sudah cukup siap Cuma tinggal

membiasakan saja dan hanya perlu di stimultankan saja,

aparatur sebetulnya siap”

Q5

Bagaimana sarana prasarana yang ada sebagai penunjang

pengendali banjir di Kab.Tangerang khusunya di

kecamatan kresek?

“sarana ada Dinas Bina Marga sudah menyiapkan eskapator

baik yang longam,mini ataupun yang ampibius, ampibius

2,longam 2,mini 6, dari sarana prasarana yang ada menurut

saya memadai untuk wilayah Kab.Tangerang”

Q6

Bagaimana anggaran dalam menunjang Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“cukup di penuhi”

Q7

Bagaimana waktu yang diperlukan untuk mengatasi banjir

di Kab.Tangerang khususnya di kecamatan kresek?

“antara iya dan tidak kalau menurut saya, kaalau dari segi

usaha bisa dijamin pelaksanaanya, tetapi dari pelaksanaan

rekayasa teknis belum tahu untuk daerah pesisir bisa atau tidak

jangkaun antara 2 sampai 3 km maksimal 5 km dari pantai,

karena hambatan kita berada di drainase-drainase alam dan

untuk wilayah kresek yang di akibatkan sungai cidurian yang

belum”

Q8

Apa saja peran aparatur dalam Perda RTRW terkait sistem

pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

kecamatan kresek?

“sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing baik CII

Ciliwung-Cisadane CIII Cidanau-Ciujung-Cidurian sempai

saat ini sudah semakin solid dalam melakukan pengamanan

area-area banjir”

Page 219: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q9

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“intinya itu mulai dari semenjak tahun 2016, artinya bukan

pada tahun 2015 tidak ada pelaksanaan,namun mulai pada

tahun 2016 kemarin komunikasi antar lini stakeholder ke empat

itu makin jelas, makin nyata dan makin simple dan nantinya

untuk masyarakat juga”

Q10

Bagaimana mekanisme sistem pengajuan dan penerimaan

program dari Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khusunya di kecamatan kresek?

“langsung ke Dinas atau ke Kecamatan kemanapun yang

arahnya ke Kab.Tangerang nanti di arahkan dan akhirnya tetap

ke Dinas Bina Marga & SDA, dan dapat langsung ke Dinas

Bina Marga & SDA nanti di setujui tidaknya kita melihat

kondisi yang ada”

Q11

Bagaimana sikap Implementator terhadap Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“mendukung dan tugas mereka harus mendukung”

Q12

Bagaimana respon implementator dalam menerima dan

menolak perda RTRW terkait dengan sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khususnya di kecamatan kresek?

“menerima dengan catatan, kalau ada yang perlu di Tanya,

tanyakan tapi sementara ini menyetujui RTRW ini terkait

pengendali banjir artinya meneria karena perda ini produk

hokum yang legalitasnya kuat”

Page 220: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q13

Bagaimana bentuk dukungan dan persetujuan dari para

pelaksana terhadap perda maupun program sistem

pengendalian banjir di kecamatan kresek?

“dukungan sangat baik terbukti dengan kita mengajukan

peminjaman alat berat mereka dengan cepat mengirimkan alat

berat yang dibutuhkan, kalau misalkan alat berat ada di tempat

dan juga petugasnya saat kita butuh bantuan terkait data,

sebagai contoh situ cilongok respon terkait dengan pengukuran

ulang dan desain ulang”

Q14

Bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap

Implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khusunya di kecamatan kresek?

“jadi koordinasi sekarang sudah gampang formatnya jadi

sebelum PKS kita ada MOU dulu di retifikasi di teliti masing-

masing nanti meningkat jadi PKS bila memungkinkan ,baik

pemda CII Ciliwug-Cisadane CIII Cidanau-Ciujung-Cidurian

menuji coba namun untuk saat ini sulit, tetapi bila untuk

menormalisasi sungai pembuang saja itu bisa yang dicontohkan

tadi itu formatnya meminta ijin ke pemilik wewenang, seperti

untuk menormalisasi sungai yang kewenangan pusat, kami

selaku pemda Kab.Tangerangmeminta ijin untuk kita lakukan

normalisasi dengan menggunakan APBD Kab.Tangerang dan

setelah selesai pelaksanaan pembangunan kita kembalikan lagi

asset mereka, karena pakai yang MOU nanti ke PKS itu sulit,

makan waktu berbelit-belit panjang dan belum tentu jadi”

Q15

Bagaimana proses komunikasi yang di lakukan terhadap

Implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kecamatan kresek?

“kita mengirim surat jawaban mereka bagaimana, kita sama-

sama lembaga Negara instansi Negara harusnya komunikasi

tidak sulit”

Page 221: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q16

Bagaimana pembagian tugas yang di lakukan dalam

Implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kecamatan kresek?

"pembagian tugas tetap dengan masing-masing, pusat

mempunyai kewenangan yang harus di tangani akan tetapi

mereka tangannya jauh untuk melakukan tugas kewilayah

yang menjadi tanggung jawab pusat, UPT ikut membantu

seharusnya pemerintah sebelah mana dan pemilik kewenangan

sebelah mana”

Q17

Bagaimana kondisi ekonomi dari wilayah yang

mendapatkan kebijakan maupun program terkait sistem

pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kecamatan Kresek?

“pasti ada pengaruhnya tetapi belum signifikan, karena

kaitanya kita tidak langsung”

Page 222: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA

Keterangan : I1.3

Kepala UPT III Kab.Tangerang (Cidurian Hilir)

Catatan Lapangan :Wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari

2017 di kantor UPT III Sumber Daya Air Dinas Bina

Marga & SDA Kab.Tangerang

Q I I1.3

Q1

Apa tujuan dari Perda RTRW tersebut terkait sistem

pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kecamatan Kresek?

“memperbaiki kondisi sungai yang ada sebagai penyebab

banjir di kec.kresek, pemerintah kabupaten dan pusat di

berikan tanggung jawab untuk mengurangi banjir dengan cara

yang telah di atur Perda tersebut”

Q2

Apa ukuran keberhasilan dari Perda RTRW terkait sistem

pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

kecamatan kresek?

“dapat mengurangi jumlah atau pun area banjir di kec.kresek

dan lebih cepatnya air yg meluap langsung kembali ke sungai

yang terdekat dari pemukiman masyarakat dengan di

normalisasinya sungai-sungai linier oleh bina marga dan kami

sebagai unit pelayanan teknis merwat dan memelihara sungai

yang telah di bangun atau di perbaiki fungsinya”

Q3

Sejauh mana tingkat keberhasilan dari Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“tahun ini tidak terjadi banjir di kec.kresek”

Q4

Bagaimana kesiapan aparatur dari Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

kecamatan Kresek?

“aparatur yang ada sebetulnya masih kekurangan jumlahnya

dan sulit melakukan pekerjaan karena wilayah pemeliharaan

Page 223: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

terlalu luas”

Q5

Bagaimana sarana prasarana yang ada sebagai penunjang

pengendali banjir di Kab.Tangerang khusunya di

kecamatan kresek?

“sarana prasarana sudah ada tetapi masih kurang dari apa

yang di harapkan termasuk alat berat kita tidak ada”

Q6

Bagaimana anggaran dalam menunjang Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“jawaban:untuk anggaran sebenarnya kurang tetapi kita

menyiasati agar anggaran yang sedikit tersebut dapat kita

gunakan dengan kebutuhan di lapangan yg penting dan harus

di lakukan oleh kita”

Q7

Apa saja peran aparatur dalam Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

kecamatan kresek?

“peran kita sesuai tugas yang di beban kan pada kita

sebagai, ya kita tugasnya membersihkan kondisi sungai yg

wewenangnya milik kabupaten dan wilayah tugas kita di

pemerintah pusat, karena pusat itu wilayahnya luas dan jauh

maka tugas pemeliharaan di serahkan kepada kita di wilayah-

wilayah sungai yg kewenangan pusat”

Q8

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“pelaksanaan bisa di lihat sendiri sekarang kondisinya yang

wewenang kabupaten sungai-sungai ke sungai-sungai kecil di

wilayah yang rawan banjir sudah banyak yg di bangun walau

tidak semuanya, tapi prospek sudah terlihat, untuk wewenang

pusat kita rasa belum cukup karena masalah di sini itu di

kec.kresek khususnya di wilayah samping sungai cidurian kalau

air hujan meluap ke tanggul, tanggul yg ada tidak bisa

berfungsi dengan baik karena air masuk dalam bawah tanggul

mungkin itu penyebab air selalu meluap, saya harap harus ada

kerja sama antara kabupaten dengan pusat agar tanggul

Page 224: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

segera di perbaiki dan sungai di normalisasi.”

Q9

Bagaimana mekanisme sistem pengajuan dan penerimaan

program dari Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khusunya di kecamatan kresek?

“bisa di usulkan dalam musrenbang dan bisa juga langsung ke

balai yang ada di serang”

Q10

Bagaimana sikap Implementator terhadap Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“sikap pasti bagus itu karena tugas mereka sebagai pelaksana

untuk mengurangi banjir yg ada”

Q11

Bagaimana respon implementator dalam menerima dan

menolak perda RTRW terkait dengan sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khususnya di kecamatan kresek?

“respon itu baik tetapi kewenangan itu sering jadi kendala

pihak kabupaten untuk melakukan perbaikan,biasanya kalau

pihak kabupaten ingin memperbaiki kondisi sungai yang perlu

di perbaiki terbentur oleh kewenangan dan kerjasama

prosesnya cukup lama karena harus menyesuaikan tugas-tugas

yang perlu di setujui, terkecuali kalau memang mendesak”

Q12

Bagaimana bentuk dukungan dan persetujuan dari para

pelaksana terhadap perda maupun program sistem

pengendalian banjir di kecamatan kresek?

“baik selalu ada respon, ya paling kita sebagi upt kesulitannya

kalau ingin memperbaiki sulit di peralatan alat berat”

Q13

Bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap

Implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khusunya di kecamatan kresek?

“koordinasi baik selalu ada komunikasi antar dinas yang

terkait kalau ada kerjasama yang perlu di lakukan”

Page 225: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q14

Bagaimana proses komunikasi yang di lakukan terhadap

Implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kecamatan kresek?

“ya prosesnya baik tidak ada kendala kalau dari komunikasi,

paling kendalanya itu realisasi dari kerja sama atau usulan

dari pemerintah kabupaten yang sulit terealisasi karena harus

banyak yang diberikan dokumen-dokumen tertentu dan rencana

strategisnya berbeda-beda itu yg menjadi kendala”

Q15

Bagaimana pembagian tugas yang di lakukan dalam

Implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kecamatan kresek?

“untuk pembagian tugas ya terkait tupoksi, ya kalau tugas

kami membersihkan sungai-sungai yang banyak rumputnya

terus mencat pintu air memperbaiki sungai yang rusak ga

semuanya itu juga hanya yang luasnya luas milik kabupaten

1000 ha kebawah”

Q16

Bagaimana kondisi ekonomi dari wilayah yang

mendapatkan kebijakan maupun program terkait sistem

pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kecamatan Kresek?

“kondisi masyarakat hanya bertani kalau di wilayaj

kec.kresek khususnya yang sering banjir. kalau banjir

masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa dan

buruknya ketika padi akan di panen keburu kena banjir itu

biasa terjadi, masyarakat yang kena rugi, bila ada

pembangunan pengendali banjir masyarakat pasti mendukung

karena mereka juga ingin terbebas dari banjir”

Q17

Bagaimana kondisi sosial dari wilayah yang mendapatkan

kebijakan maupun program terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang Khususnya di Kecamatan

Kresek?

“ya namanya hidup di desa, mungkin sebagian masyarakat

desa juga sma kondisi sosialnya. tetapi di sini bedanya kan

sering kena banjir kalau musim hujan yang jelas mereka

terganggu bukan hanya aktivitasnya tetapi sehabis banjir juga

masyarakat sering kena sakit kaya diare dan gatel-gatel, dan

masyarakat menginginkan keadaan yang lebih baik pastinya,

karena pas musim penghujan pun mereka merasa terganggu

karena takut banjir”

Page 226: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA

Keterangan : 11.4

Kasie Perencanaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai

Cidanau-ciujung-cidurian

Catatan Lapangan :Wawancara dilakukan pada hari

Jumat, tanggal 24 Februari 2017 di kantor Balai Besar

Wilayah Sungai Cidanau-ciujung-cidurian

Q I I1.4

Q1

Apa tujuan dari Perda RTRW tersebut terkait sistem

pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kecamatan Kresek?

“secara fisik ditangani dengan pelaksanaan pekerjaan

tanggul,atau pemasangan bronjong, secara non fisik

sosialisasi, kerjasama denagan BPBD”

Q2

Bagaimana kesiapan aparatur dari Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

kecamatan Kresek?

“Pengendalian banjir oleh BBWSC-3 dengan siap siaganya

pas posco dan membantu evakuasi jika terjadi banjir”

Q3

Bagaimana sarana prasarana yang ada sebagai penunjang

pengendali banjir di Kab.Tangerang khusunya di

kecamatan kresek?

“BBWSC-3 mempunyai beberapa persediaan berupa pompa

air, karung, perahu karet, alat berat, yang dapat digunakan

oleh dinas lain dengan cara meminjam kepada kami bila

memang diperlukan kami pasti membantu”

Q4

Bagaimana anggaran dalam menunjang Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“sesuai usulan dan pelaksanaan berdasaran pola dan renstra

tahun 2016”

Page 227: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q5

Apa saja peran BBWSC-3 dalam menjaga dan

memperbaiki Das Cidurian?

“BBWSC-3 mempunyai peran sebagai pengelola SDA, tentunya

sungai cidurian harus sesuai seimbang antara kuantitas dan

kualitas dari pada sumber air cidurian”

Q6

Bagaimana mekanisme pengajuan dari Dinas Bina Marga

& SDA Kab.Tangerang untuk di adakanya normalisasi

sungai ciduran di wilayah administrative Kab.Tangerang?

“propinsi selalu mengajak koordnasi”

Q7

Bagaimana koordinasi yang dilalukan antara BBWSC-3,

BBWSC-2, Dinas Bina Marga dan UPT Dinas Bina Marga

SDA Kab.Tangerang dalam pengendalian banjir di

kec.kresek?

“saling kordinasi sesuai tupoksinya, koordinasi untuk

keterangan debit dapat didapat di BBWSC-3”

Q8

Bagaimana proses komunikasi yang dilakukan antara

BBWSC-3, BBWSC-2, Dinas Bina Marga dan UPT Dinas

Bina Marga SDA Kab.Tangerang dalam pengendalian

banjir di kec.kresek?

“BPBD mengundang stakeholder yang terkait dengan

pengendalian banjir”

Q9

Bagaimana bentuk pembagian tugas yang dilakukan antar

stakeholder yang terkait dalam pengendalian banjir di

kec.kresek?

“Tugas BBWSC-3 adalah membangun infrastuktur dan

sosialisai pembangunan pengendalian banjir”

Q10

Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat kec.kresek yang

mendapatkan program pengendali banjir dari BBWSC-3?

“Sangat Mendukung kegiatan yang dilakukan BBWSC-3”

Page 228: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q11

Bagaimana kondisi sosial masyarakat kec.kresek yang

mendapatkan program pengendali banjir dari BBWSC-3?

“kondisi sosial masyarakat harus lebih mendapat arahan, dan

bimbingan mengenai bagaimana jika banjir tiba-tiba datang”

Page 229: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA

Keterangan : I1.5

Pelaksana Teknis PPK Perencanaan BBWSCC

Catatan Lapangan :Wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 11

Januari 2017 di kantor BBWS Ciliwung-cisadane

Q I I1.5

Q1

Bagaimana kesiapan aparatur dari Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

kecamatan kresek?

“koordinasi dengan Dinas Bina Marga & SDA Kab.Tangerang

terkiat sungai kewenangan Balai BBWSCC, kalau terkait

kewenangan Bina Marga & SDA kita support juga, kita bantu-

bantu dalam bentuk peralatan untuk anggaran masing-masing”

Q2

Bagaimana sarana prasarana yang ada sebagai penunjang

pengendali banjir di Kab.Tangerang khusunya di

kecamatan kresek?

“saat ini masih terus disempurnakan, kan kalau sungai tidak

bias langsung di normalisasi harus dari huluke hilir ada

anggaranya tiap tahun, jadi tiap tahun ada anggaranya, jadi

tidak bias langsung setahun selesai bisa di normalisasi bisanya

pertahun, karena normalisasi tidak hanya kontruksi tapi juga

permasalahan pembebasan lahan dan social ekonomi

masyarakat”

Q3

Bagaimana anggaran dalam menunjang Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“kita disini menganggarkan berdasarkan renstra PU

berdasarkan itu kalau misalkan ada yang urgent, mungkin

nanti bisa diubah ketahun yang urgent, misalnya di dalam

anggaran di tahun 2019 ada yang urgent pada tahun 2017

pelaksanaan tersebut bisa di ubah ke tahun 2017”

Page 230: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q4

Apa saja peran aparatur dalam Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

kecamatan kresek?

“peran kita sesuai tupoksi mengacu itu pertama, ya kalau Bina

Marga & SDA melihat RTRW juga terus di sesuaikan dan di

sinkronisasikan”

Q5

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“kita cisadane aja, kan cisadane tahun ini ada pekerjaan

normalisasi wilayah hilir dari bendung pintu 10 ke hilir, untuk

yang cirarab sudah pernah di kontruksi juga, tetapi masih di

bangun yang dekat dengan perumahan pasar kemis yang selalu

kena banjir, yang lain masih desain, untuk situ patrasana dan

garukgak tahun ini desain nya sudah selesai, kemungkinan

untuk pelaksanaan tahun ini 2017”

Q6

Bagaimana mekanisme sistem pengajuan dan penerimaan

program dari Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khusunya di kecamatan kresek?

“rencana keja, seperti raker setiap tahun untuk sinkronisasi

pekerjaan, Kab.Tangerang juga mempunyai implementasi

program biasanya kita di undang, nanti pas raker di tanyakan

terkait program misalkan program ini, nah terus dari Balai

programnya seperti apa tahun ini dan tahun depan seperti apa,

biasanya kita tampung terlebih dahulu program yang di ajukan

Dinas Bina Marga dan dilihat dari roadmap kita dan bila

urgent baru kita lakukan”

Q7

Bagaimana sikap Implementator terhadap Perda RTRW

terkait sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang

khususnya di kecamatan kresek?

“kita lihat maksud RTRW itu jadi pedoman pelaksanaan,

misalkan di situ disekitarnya diperuntukan untuk apa dan kita

Page 231: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

juga meminta pertimbangan kepada pejabat daerah, RTRW ada

peninjauan setiap berapa tahun sekali dan biasanya kita di

undang oleh stakeholder terkait”

Q9

Bagaimana respon implementator dalam menerima dan

menolak perda RTRW terkait dengan sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khususnya di kecamatan kresek?

“cukup cepat, untuk situ biasa kita ke operasional

pemeliharaan setiap tahun ada team, untuk kontruksi harus ada

desain terlebih dulu, untuk pemeliharaan-pemeliharaan ada

setiap tahun ada bagian-bagian bentuknya satuan kerja“

Q10

Bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap

Implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khusunya di kecamatan kresek?

“koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kab.Tangerang Balai

BBWSCC terkait situ dan Dinas Bina Marga & SDA terkait

pendekatan kepada masyarakat karena mereka yang

mempunytai daerahnya, dan terkait pendekatan penentuan luas

petak situ-situ kita bersama-sama berkoordinasi dengan Dinas

Bina Marga & SDA Kab.Tangerang, BPN dan masyarakat”

Q11

Bagaimana proses komunikasi yang di lakukan terhadap

Implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kecamatan

kresek?

“proses komunikasi baik setiap tahun ada pemeliharaan terkait

situ-situ”

Q12

Bagaimana pembagian tugas yang di lakukan dalam

Implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendalian

banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kecamatan

kresek?

“sesuai tupoksi masing-masing, sama kewenangan sesuai

dengan peraturan”

Q13

Apa yang harus di optimalisasikan dalam pengelolaan situ

agar fungsi situ lebih baik?

“sebenarnya melalui operasi pemeliharaan kita harus sudah

Page 232: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

bisa sedikit banyak memperbaiki seperti kita keruk, kita ambil

gulmanya itu kan bisa buat situ lebih baik, tetapi ka nada

masalah eskternal seperti lahankosong yang di bangun

perumahan atau persawahan yang di buat oleh masyarakat dan

kondisi situ jadi kecil dan mulai dari tahun kemarin bersama

dengan Dias Bina Marga dan BPN mendata kondisi situ”

Q14

Apa hambatan dan kendala dalam merevalitalisasi situ

yang rusak ?

“untuk dari segi anggaran kita cukup, permasalahannya di

lapangan jalan menuju tempat sulit untuk membawa alat berat,

seperti tahap desain saja dari sekitarnya banyak masalah

social dari masyarakat, kalau terkait teknisnya bisa kalau

terkait sosialnya memang sulit”

Page 233: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA

Keterangan : I2.1

Sekretaris Kecamatan Kresek Kab.Tangerang

Catatan Lapangan :Wawancara dilakukan pada hari Jumat, tanggal 17 Maret

2017 kantor Kecamatan Kresek

Q I I2.1

Q1

Apa ukuran keberhasilan dari Perda RTRW tersebut

terkait system pengendalian banjir di kec.kresek?

“satu yang jelas kedepan wilayah kresek tidak banjir lagi,

tetapi ketika pun banjir disitu ada tingkat kesadaran

masyarakat juga, bukan hanya meluap itu air, lewat sampah

kebersihan ini yang kecil kan, ketika berhasil mayarakat

menyadari betapa pentingnya infrastuktur dipelihara dirawat

bukan hanya di bangun seperti pembuang rumah tangga kalau

tidak di rawat dan banyak sampah bisa menyumbat sedikit tapi

bila banyak akan besar, ketika sarana prasarana yang kita

bangun dapat dipelihara dengan baik, kita jago membangun

tetapi tidak jago memelihara”

Q2

Sejauhmana tingkat keberhasilan Perd RTRW tersebut

terkait system pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“perda RTRW itu kan peraturan yang ditetapkan yang

diusulkan seacara yuridis, yang penting membangun rasa

memliki bersama, pemahaman masyarakat bukan ketika banjir

yang disalahkan pemerintah, kemudian kesadaran masyarakat

terhadap tata ruang harus dimiliki dan dipahami, dan

kemudian peran pemerintah menstabilkan tujuan ketetapan

antisipasi dengan dibuat regulasi baru jangan sampai aturan

tata ruang ditabrak sehinga mengakbitkan ruang terbuka hijau

menyempit dan terjadi kebanjiran, akan tetapi untuk wilayah

kresek sendiri focus dan daerah sendiri pertanian untuk

keberhasilan dari tahun ketahun banjir berkurang jumlah

arealnya seperti tahun kemarin dan tahun ini Cuma terjadi

banjir-banjir kecil”

Q3

Bagaimana kesiapan aparatur dari Perda RTRW terkait

system pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“ya kalau didalam SKPD teknis oasti mereka juga tetap

Page 234: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

menjalankan dari regulasi itu, karena mereka juga mempunyai

koordinator wilayah wilayah sebagai fungs pengawasnya

disitu ada interaksi, harapanya bukan hanya memonitor tetapi

ikut memalporkan dari tingkat desa, UPT-UPT pun melalukan

kounikasi sehingga apa saja yang terjadi secara berjenjang

akan terinformasikan dengan catatan, bagaimana penanganan

yang dilakukan oleh orang-orang dinas terkait dalam

pengendalian banjir di Tangerang maupun di Kec.Kresek

sendiri”

Q4

Bagaimana sarana prasarana sebagai penunjang

pengendalian banjir di Kec.Kreseek?

“pasti untuk sarana-sarana tidak akan cukup, masih banyak

tanggul yang harus di bangun di sepanjang sungai, sebagai

contoh wilayah Desa Patrasana itu sebenarnya harus di buat

tanggul karean pemakaman dan rumah warga sangat dekat

sekali dengan bibir sungai, dan di Desa Pasirampo tanggul

kalau air meluap pas musim hujan, air muncul dari bawah

tanggul yang mulai rusak karena sudah lama sekali di

bangunnya ketika abri masuk Desa”

Q5

Bagaimana peran aparatur dalam Perda RTRW terkait

system pengendali banjir di Kec.Kresek?

“ya mungkin sesuai tugas dan kewenangan mereka, seperti

Balai Cidurian ya pasti menangani cidurian, UPT yang

memelihara dan mengatur jalannya air dan Bina Marga paling

yang skupnya kecil kaya bangun-bangun sungai pembuang

maupun aliran rumah tangga, tidak bisa di ukur sudah baik

atau belum karena yang terpenting banjir kalau musim

penghujan bisa berkurang jumlahnya di wilayah kami”

Q6

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari Perda RTRW

terkait system pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“dari pelaksanaan seperti sudah mulai terlihat nyatanya,

seperti yang saya bilang tasi seperti Balai Ciliwung yang

dipusat ingin membuat tendon air situ Patrasana rapat-

rapatnya sudah ada dan ada pemberitahuan kepada

masyarakat sekitar, mungkin tahun ini akan di bangun soalnya

pas pebruari alat berat sudah ada yang di datangkan ke

wilayah situ patrasana, namun sekarang alat berat tersebut

tidak ada, saya juga tidak mengetahui mungkin ada masalah

yang diselesaikan terlebih dahulu, sungai-sungai pembuang

kondisinya masih baru dan kendala hanya jebolnya tanggul

cidurian”

Page 235: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q7

Bagimana sikap implementator pelaksana terhadap Perda

RTRW terkait system pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“pasti mendukung karena itu sudah jadi tanggung jawab

mereka sebagai pelaksana yang diberi amanat oleh peraturan

tersebut”

Q8

Bagaimana respon implementator pelaksana terhadap

Perda RTRW terkait system pengendalian banjir di

Kec.Kresek?

“Untuk pengajuan yang diberikan kepada dinas yang terkait

seperti Dinas Bina Marga atau pun Balai Cidurian responya

baik karena kita pernah mengusulkan beberapa kali pengajuan

pembangunan umtuk mengurangi dampak banjir, usulan kita

diterima dengan baik, tapi usulan yang diinginkan tiddak

langsung di dapat karena Dinas-dinas tersebut mempunyai

rencana-rencana pembangunan yang telah mereka buat dalam

renja, paling bila mendesak dan sangat perlu paling ada juga

bentuknya sementara saja”

Q9

Bagaimana koordinasi implementator pelaksana terhadap

Perda RTRW terkait system pengendalian banjir di

Kec.Kresek?

“sebenarnya pemerintah tidak membantasi akses yang

berjenjang saja, misalkan pihak desa ingin langsung

memberikan usulanya, bisa langsung ke Dinas terkait, asalkan

ada komunikasi terlebih dahulu ke kecamatan, seperti contoh

ketika ada rapat bersama antara masyarakat dengan pegawai

Balai ciliwung untuk pembangunan tandon patrasana,

masyakarat dengan Dinas Bina Marga, Dinas Bina Marga

memfasilitasi pertemuan tersebut untuk mengambil keputusan

atau mendengar aspirasi masyarakat diwilayah situ patrasana,

saya melihat bahwa koordinasi yang dilakukan tidak ada

masalah yang dapat merugikan kedua belah pihak stakeholder

pemerintah tersebut, itu dilakukan di ruang aulu kecamatan

kresek sendiri kalau tidak salah pas bulan 10/11 tahun 2016”

Q10

Bagaiman proses komunikasi yang dilakukukan terhadap

implementator pelaksana terhadap Perda RTRW terkait

system pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“proses komunikasi baik karena dinas yang terkait sendiri

memiliki tanggung jawab yang sama dalam skup kewenangan

yang berbda-beda, ya karena saling mendukung tugasnya

Page 236: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

masing-masing seharusnya seperti itu yang kami harapkan

karena intinya komunikasi, integrasi, koordinasi bisa berjaan

dengan baik”

Q11

Bagimana kondisi sosial dan ekonomi masyaraat yang

terkena banjir?

“yang paling kerasa kalau pas banjir masyarakat tidak bisa

beraktifitas seperti biasanya, biasanya ada yang kerja tau

kesawah kalu pas banjir atau sesudah banjir masyarakat tidak

bisa apa-apa, sekolah pada libur dan pemasukan tidak ada

hanya bisa menerima bantuan, tetapi alhamdulilahnya tahun-

tahun sekarang banjir tidak terlalu parah, bisa dikatakan 20%

saja yang terkena banjir itu pun kecil hanya RW 01 Desa

Pasirampo”

Q12

Apa penyebab utama dari banjir di wilayah Kec.Kresek,

berapa Desa yang sering terkena banjir setiap tahuya ?

“kiriman air dari wilayah bogor jasinga terus di barengi oleh

hujan deras yang berada di wilayah sungai cidurian sendiri ait

tak tertapung dan meluas, mengikis dibawah tanggul, air

biasanya masuk lewt bawah tanggul dan sedikit-sedikit keluar

desa yang pertama karena Desa Pasirampo di RW 01 terus

meluap esawah ke rawa dan kedaerah-daerah lain kaya Desa

Patrasana, Desa Koper terus sampai, Desa Renged intinya

kalau hujanya, ga kaya pas tahun 2013, 2014, 2015 yang

lumayan sering intensitasnya ga bakalan banjir dan tanggul ga

ikut jebol ke bawah air sungai cidurian bisa diliat sendiri ke

wilayah tersebut”

Q13

Bagaimana peran dari Kec.Kresek dalam pengendalian

banjir di Kec.Kresek?

“peran kami yang jelas menguslkan ke pihak Dinas yang

terkait dari aspirasi desa dan masyarakat untuk segera

memperbaiki infrastuktut pengendali banjir yang rusak kaya

tanggul yang sering jebol”

Q14

Bagaiamana peran Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang terkait pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“kalau bina marga skup kewenanganya kecil yang saya tahu,

Bina Marga itu kewenanganya hanya sungai-sungai pembuang

terus kalau utuk teknis sepertinya mereka pun melakukan

komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun

Page 237: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

propinsi,pasti ada saling komunikasi”

Q15

Apakah pada tahun 2015 sistem pengendalian banjir yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta

Pusat sudah ada kemajuan pelaksanaan?

“diliat dari kabupaten alhamdulilah sebagian besar wilayah

kresek yang rawan banjir sungai-sungai ataupun aliran rumah

tangga sudah dibangun dan dihubungkan kesuangai cidurian

walau memang sekarang kondisinya sudah mulai rusak dan tak

terawatt, untuk provinsi kaya balai cidurian kendalanya

tanggul yang sering jebol dan perlu dilakukan normalisasi

serta tadi yang saya bilang perlu dibuat tanggul yang

sungainya dekat sekali dengan pemukiman, kalau pusat yaitu

Balai ciliwung cisadane aka nada pembangunan tendon air situ

patrasana akan irevitalisasi di manfaatkan fungsinya, semoga

tahun-tahun mendatang pemerintah lebih serius itu harapan

kami”

Q16

Bagaimana cara dan proses pengajuan kepada pemerintah

terkait perbaikan sungai pembuang, sungai cidurian situ

yang ada di Kec.Kresek?

“itu cara yang dijelaskan tadi, pemerinta sebenarnya

menerima keinginan kita baik masyarakat atau desa asalkan

keluhanya disertai dokumen keadaan dan kondisi sebenarnya,

untuk pembangunan tidak langsung di bangun, biasanya

menunggu dan menyesuikan agenda-agenda mereka sendiri

pokoknya jangan cape-cape mengusulkan”

Q17

Apa kendala yang dihadapi pihak Kec.Kresek dalam

pengajuan program terkait system pengendalian banjir?

”yang jelas kendala tidak ada, pasti kalau di bilang kendala

selh-olah tidak ada aspirasi, artinya semua usulan di tamping,

tetapi kan ada pembatasan biaya anggaran ada prioritas

utama, kalau biaya mungkin bisa diantispasi banyak program

di provinsi, pusat. Tetapi ada fungsi kewenangan juga,

kendalanya fungsi kewenangan, kalau pun itu ada di wilayah

Kabupatenkalau kewenanganya ada dari provinsi atau pusat

tidak bisa di bangun, kita yang kena hokum, yang lain

kendalanya kita tidak terpadu jadi antara wilayah dan

kewenangan yang dimiliki dan skala prioritas kan gak sama”

Page 238: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q18

Berapa persen jumlah realisasi dari program yang

diajukan pihak Kec.Kresek kepada Pemerintah / Dinas

Bina Marga & SDA Kab.Tangerang?

“untuk perhitungan persen saya tidak bisa berikan jawaban

yang jelas, ketika banjir ait ridak terlalu lama dan langsung ke

sungai cidurian, artinya sungai-sungai pembuang yang telah di

bangun di normalisasi dampaknya sudah terasa, dengan

catatan itu khusus desa-desa yang sering terkena banjir”

Q19

Apakah jumlah sungai pembuang yang di normalisasi

sudah mengurangi jumlah banjir dan bagaimana kondisi

sungai pembuang saat ini?

“yang saya bilang tadi tampaknya mulai terasa jadi pas banjir

air bisa langsung ke sungai tidak mengendap terlebih dahulu,

utuk kondisinya sudah ada yang mulai rusak, sebaiknya

masyarakat ikut andil bersama-sama merawat dan memlihara,

jago membangun tak jago memelihara”

Q20

Bagaimana kondisi sungai cidurian dan situ yang ada di

Kec.Kresek pada tahun-tahun sebelumnya dan pada saat

kondisi sekarang?

“harus di normalisasi kayanya kan kalau diliat bronjong-

bronjong yang pernah di pasang Balai cidurian, tahu kapan

dan bagaimana mengelola sungai tersebut, agar fungsinya

dapat di manfaatkan dan ketika musim hujan tidak merusak”

Q21

Apakah dari Desa dan Kecamatan ada koordinasi kepada

Pemerintah Kabupaten dan Provinsi?

“yaitu dengan memberikan dokumen kepada pemerintah, kami

melalukan koordinasi, kami ingin mereka mengetahui kondisi

yang terjadi sebenarnya diwilayah kita ini kalu pas banjir agar

nanti kalau musim hujan lagi, ga kena banjir lagi”

Q22

Apa peran masyarakat agar lingkungan tempat tinggalnya

tidak terkena banjir kembali?

“yang tadi saya bilang masyarakat jangan membuang sampah

kesungai dan sebisa mungkin melakukan gotong royong

membersihkan lingkunganya dan merawat apa yang telah di

bangun pemerintah”

Page 239: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q23

Apa peran desa agar wilayahnya tidak terkena banjir

kembali?

“bersama-sama dengan masyarakat merawat infrastuktur yang

ada dan sebisa mungkin mengajak masyarakat membersihkan

sungai-sungai pembuang apabila banyak sampah atau rumput”

Q24

Apakah pemeliharaan sungai pembuang, sunagi cidurian

dan situ oleh pemerintah sudah maksimal?

“kalau pemeliharaan seharusnya masyarakat saja kan mereka

yang berada di situ untuk pemeliharaan ada dua minggu sekali

oleh UPT bersh-bersih rumput dan gulma”

Q25

Apakah system pengendalian banir yang dilakukan

pemerintah sudah terasa dampak positifnya?

“sama dengan yang saya biang tadi, ka untuk banjir yang

sering terjadi di akibatkan meluapnya sungai cidurian seperti

tanggul jebol paling itu masalahnya, kalau tanggul tidak jebol

atau air tidak masuk dari bawah tanggul banjir tidak aka nada,

intinya sebenarnya tanggul itu di buat pancang kebawah di

perkuat lagi tanggulnya”

Q26

Sejauhmana tingkat keberhasilan system pengendalian

banjir dari tahun 2012-2015 di Kec.Kresek?

“makin tidak besar berarti ada sebuah dampak fositif tentu

saja dengan pengembangan-pengembangan tadi, tanggul di

buat seharusnya di tata lagi itu akan mengurangi jadi air

langsung ke sungai cidurian, dampak fositif sudah kelihatan,

walau banjir sekarang air tidak lama, langsung kering dan

untuk wilayah yang kena banjir lahanya berada di bawah tidak

diatas, jadi itu factor utamanya seperti rawa-rawanya harus

lebih banyak perawatan”

Page 240: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA

Keterangan : I2.2

Sekretaris Desa Patrasana, Kecamatan Kresek

Catatan Lapangan :Wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret

2017 di depan sekolah Paud Melati Ds.Patrasana

Q I I2.2

Q1

Apa ukuran keberhasilan dari Perda RTRW tersebut

terkait system pengendalian banjir di kec.kresek?

“wilayah desa saya tidak terkena banjir khususnya yang

berdekatan dengan sungai cidurian, sungai itukan yang

meluap”

Q2

Sejauhmana tingkat keberhasilan Perd RTRW tersebut

terkait system pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“banjir ini kan musim-musiman kadang banjir parah kadang

juga tidak, alhamdulilah, semoga saja pemerintah lebih berniat

menghilangkan banjir dengan program-programnya”

Q3

Bagaimana peran aparatur dalam Perda RTRW terkait

system pengendali banjir di Kec.Kresek?

Yang saya lihat peran dari dinas memang sudah baik, mereka

memiliki tanggung jawab untuk mengurangi banjir ini yang

sering terjadi di musim hujan”

Q4

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari Perda RTRW

terkait system pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“Untuk dinas kabupaten sudah terlihat dampak fositif

pelaksanaanya kalau provinsi belum solanya sepanjang sungai

ciduran wilayah desa patrasana 5 Km belum ditanggul, itu

yang menjadi keresahan saya soalnya daerah situ rawan

luapan sungai cidurian”

Q5

Bagimana sikap implementator pelaksana terhadap Perda

RTRW terkait system pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“”yang nanganin banjir biar ga terjadi baik, menerima

usualan kami yang selalu kena banjir, namun yang diusulkan

Page 241: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

ga semuanya terlaksana di lapangan”

Q6

Bagimana kondisi sosial dan ekonomi masyaraat yang

terkena banjir?

“Kondisi masyarakat yang terkena banjir, warga tidak bisa

beraktifitas seperti biasanya, dan masyarakat hanya bisa

menungggu bantuan ketika banjir dan mengharapkan action

dari pemerintah dan dinas-dinas yang tugasnya untuk

mengurangi banjir, kalau musim hujan datang lagi”

Q7

Apa penyebab utama dari banjir di wilayah desa ini,

berapa banyak wilayah yang sering terkena banjir di desa

ini?

“banjir di patrasana itu mulanya tanggul yang jebol dari desa

pasirampo masuk ke sawah dan terusnya air ke desa

patrasana, dan sebagai besar di wilayah yang bersampingan

dengan sungai cidurian kalau kiriman dari bogor dan wilayah

cisoka hujan”

Q8

Bagaimana peran desa dalam pengendalian banjir di

Kec.Kresek?

Kami sekarang dengan desa yang lain yang rawan banjir suka

ada pembicaraan untuk usulan ke provinsi, supaya ada

tindakan nyata buat sungai cidurian itu"

Q9

Apakah pada tahun 2015 sistem pengendalian banjir yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta

Pusat sudah ada kemajuan pelaksanaan?

“tidak ada karena di 2015 hujan dan menjadikan banir parah

hampir sama dengan tahun 2012”

Q10

Bagaimana cara dan proses pengajuan kepada pemerintah

terkait perbaikan sungai pembuang, sungai cidurian situ

yang ada di Kec.Kresek?

“saya dengan kepala desa biasanya membahas di

musrenbang”

Q11

Apa kendala yang dihadapi pihak Kec.Kresek dalam

pengajuan program terkait system pengendalian banjir?

“baik-baik saja tidak ada kendala, tapi pelaksanaan dari

usulan kita jarang terealisasikan, mungkin karena kekurangan

Page 242: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

anggaran dan bukan prioritas utama”

Q12

Apakah jumlah sungai pembuang yang di normalisasi

sudah mengurangi jumlah banjir dan bagaimana kondisi

sungai pembuang saat ini?

“sudah karena sekarang air langsung mengalir, ga kaya dulu

lama dan banyak rumput-rumput airnya lama ke situ

patrasana”

Q13

Bagaimana bentuk koordinasi pihak Desa dan Kecamatan

kepada pemerintah terkait system pengendalian banjir?

“lewat musrenbang di kecamatan kita selalu bawa, mumpung

ada para dewan, semoga dewan yang hadir bisa membantu”

Q14

Apa peran masyarakat agar lingkungan tempat tinggalnya

tidak terkena banjir kembali?

“tidak membuang sampah kesungai”

Q15

Apa peran pihak Kecamatn dalam pengendalian banjir?

“mengajukan usulan yang diusulkan pihak desa ke dinas

kabupaten dan provinsi supaya tidak ada banjir lagi”

Q16

Apakah pemeliharaan sungai pembuang, sungai cidurian

dan situ oleh pemerintah sudah maksimal?

“tidak ada pemeliharaan oleh pihak dinas sungai cidurian situ

dan pembuang, masyarakat yangbharus menjagakarena berada

di lingkunganya sendiri”

Q17

Apakah system pengendalian banir yang dilakukan

pemerintah sudah terasa dampak positifnya?

“belum karena wilayah saya sering terkena banjir walau

jumlahnya tidak banyak”

Page 243: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA

Keterangan : I2.3

Kepala Desa Pasirampo Kec.Kresek

Catatan Lapangan :Wawancara dilakukan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret

2017 di Kantor Desa Pasirampo.

Q I I2.3

Q1

Apa ukuran keberhasilan dari Perda RTRW tersebut

terkait system pengendalian banjir di kec.kresek?

“belum, belum dilaksanakan, banjir kan satu tahun sekali, dulu

mah 5 tahun 3 tahun baru banjir, sekarang mah kalau musim

hujn tiap tahun banjir karena apa,karena tanggul ini yang ga

kuat, desa saya kan desa patrasana, tanggulkan, tanggul ini ga

baguslah, kurang kuat kalau air datang udah pada jebol, belum

emang kemarin juga orang kecamatan sama orang kabupaten

waktu musrenbang, dibahas sama saya, kemarin kan banjir

sebelum pilkada, tanggulnya jebol sekitar 30 cm, tapi sekarang

ada di timpah tanah sama balai”

Q2

Sejauhmana tingkat keberhasilan Perd RTRW tersebut

terkait system pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“dari keberhasilan disini belum, intinya di desa pasirampo

kalau banjir yang kena dampaknya itu semua, petani kena

dampak orang baru nanam, baru panen kena air kan habis

semua padi-padi pada kopong”

Q3

Bagaimana kesiapan aparatur dari Perda RTRW terkait

system pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“soal aparatur buat banjir ya baik, intinya paling kalau orang-

orang dinas mah ga ada masalah, terus kompeten juga, ga

akan jadi orang dinas kalau ga pinter mah dan ngerti masalah-

masalah”

Q4

Bagaimana sarana prasarana sebagai penunjang

pengendali banjir?

“untuk sarana pasti punyalah pasti ada dan siap kalau

dibutuhkan buat ngeruk lumpur mah, soalnya keamarin juga

ada alat-alat berat yang di datangkan disitu patrasana, tapi

Page 244: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

sekarang udah ga ada lagi”

Q5

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari Perda RTRW

terkait system pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“ya kalau dari desa udah berapa kali, ya bukan dari saya saja

sekdes dan kepala desa yang terdahukupun mengajukan tapi

sampai sekarang itu tetep begitu-begitu aja, saya udah empat

tahun menjabat, baru saya menjabat udah di usulkan sama

kepala desa yang dulu, ada dilaksanakan Cuma tanggulnya ga

sampai bawah ada yang jebol di perbaiki lagi, ada yang jebol

di perbaiki lagi Cuma begitu-begitu doing”

Q6

Bagimana sikap implementator pelaksana terhadap Perda

RTRW terkait system pengendalian banjir di Kec.Kresek?

Sikap pasti baik ya namanya juga kita membutuhkn mereka

juga memaklumi ya kalu di kenyatanya memang perlu

dilakukan perbaikan, walau usulan jarang semua di

laksanakan, saya juga tau mungkin belum turun”

Q7

Bagaimana respon implementator pelaksana terhadap

Perda RTRW terkait system pengendalian banjir di

Kec.Kresek?

“yang saya tadi bilang respon, sikap orang Dinas selalu

menerima usulan, tapi mereka juga terbentur anggaran, belum,

belum ada pelaksanaan”

Q8

Bagimana kondisi sosial dan ekonomi masyaraat yang

terkena banjir?

“ya pasti terganggu udah jelas soal itu mah, banjir itu bikim

masyarakat ga bisa beraktifitas, masyarakat rumahnya

kerendam, sawah-sawah petani banjir hampir tiap tahun,

masyarakat susah lewat kalau mau kemana-mana, kan jalan

nya kepotong sama air banjir itu yang di depan sawah kalau

pas banjir sawah sama jalan udah kaya danau air semua”

Q9

Apa penyebab utama dari banjir di wilayah desa ini,

berapa banyak wilayah yang sering terkena banjir di desa

ini?

“tanggul jebol kemarinada 30 kk yang kena saya juga sampai

kesana laporan ke Bina Marga, ya alhamdulilah saya di kasih

bantuan walau ga banyak dan udah di salurin, jadi intinya mah

sekarang itu di desa pasirampo ini kalau tanggulnya jebol ga di

perbaikin tetap aja banjir, dampaknya satu masyarakat

rumahnya ke rendam dua masyarakat mau kerja susah

Page 245: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

lewatnya tiga sawah-sawah petani itu kena dampak hampir tiap

tahun”

Q10

Bagaimana peran desa dalam pengendalian banjir di

Kec.Kresek?

“setiap ada rapat di kecamatan lalu di tigaraksa sama orang

kabupaten sama dewan kemarin di musrenbang saya bahas

masalah ini tapi sampai sekarang belum di laksanakan

normalisasi ga ada itu kan, itu kan anggaran bukan daru

kabupaten, anggaran dari provinsi”

Q11

Bagaimana peran Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang terkait pengendalian banjir di Kec.Krese?

“yang saya tau kalau dinas bina marga itu sungai-sungai kecil

kaya pembuang aja dan buat-buat jalan”

Q12

Apakah pada tahun 2015 sistem pengendalian banjir yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta

Pusat sudah ada kemajuan pelaksanaan?

“belum, tadi pas pertama saya udah bilang belum di

laksanakan, belum ada perbaikan tanggul yang rusak, kalau

kabupaten rata sungai-sungai pembuang di desa ini sama jalan

sudah baik keadaanya”

Q13

Bagaimana cara dan proses pengajuan kepada pemerintah

terkait perbaikan sungai pembuang, sungai cidurian situ

yang ada di Kec.Kresek?

“biasanya kita lewat musrenbang, desa-desa yang lain juga

sama pas di musrenbang mengajukan karena di situ ada dewan

dan orang-orang dinas banyak yang datang”

Q14

Apa kendala yang dihadapi pihak Kec.Kresek dalam

pengajuan program terkait system pengendalian banjir?

“kalau di bilang kendala si tidak ada, paling ajuanya di

tamping dulu, tidak langsung ada pelaksanaan, kan nanti ada

pas tahun yang akan datang”

Q15

Berapa persen jumlah realisasi dari program yang

diajukan pihak desa kepada pemerintah / Dinas Bina

Marga & SDA Kab.Tangerang?

“saya tidak bisa bilang berapa persen, tetapi bila di lihat di

desa saya saluran-saluran pembuang ataupun rumah tangga

sudah di bangun, namun sudah ada yang rusak, karena

Page 246: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

masyarakat ga merawatnya”

Q16

Apakah jumlah sungai pembuang yang di normalisasi

sudah mengurangi jumlah banjir dan bagaimana kondisi

sungai pembuang saat ini?

“sudah soalnya sekarang saluran sudah bagus semua, tapi

sayangnya masyarakat ga bisa memelihara atau membersihkan

dari rumput-rumput”

Q17

Bagaimana kondisi sungai cidurian dan situ yang ada di

Desa ini pada tahun-tahun sebelumnya dan pada saat

kondisi sekarang?

“situ begitu-gitu aja ga ada perubahan, kalau sungai makin

dangkal sekarang”

Q18

Bagaimana bentuk koordinasi pihak Desa dan Kecamatan

kepada pemerintah terkait system pengendalian banjir?

“tadi itu lewat musrenbang kecamatan”

Q19

Apa peran masyarakat agar lingkungan tempat tinggalnya

tidak terkena banjir kembali?

“warga harus sadar lingkunganya sendiri, kalau bisa yang

sudah di bangun pemerintah bisa di jaga,biar ga cepat rusak”

Q20

Apakah pemeliharaan sungai pembuang, sungai cidurian

dan situ oleh pemerintah suah maksimal?

“tidak ada pemeliharaan, saya kan sudah empat tahun

menjabat jarang melihat ada orang dinas bersih-bersih sungai

cidurian atau situ patrasana”

Q21

Apakah system pengendalian banir yang dilakukan

pemerintah sudah terasa dampak positifnya?

“sudah ada, tapi belum signifikan, semoga untuk tahun-tahun

nanti semua yang jadi keinginan desa dan warga segera ada

pembangunan supaya pas musim hujan kami tidak was-was

kena banjir”

Page 247: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA

Keterangan : I2.4

Sekertaris Desa Koper Kec.Kresek

Catatan Lapangan :Wawancara dilakukan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret

2017 di Kantor Desa Koper Kec.Kresek.

Q I I2.4

Q1

Apa ukuran keberhasilan dari Perda RTRW tersebut

terkait system pengendalian banjir di kec.kresek?

“dapat berkuarangnya areal banjir di kecamatan kresek terus

ditahun-tahun yang selanjutnya tidak banjir lagi”

Q2

Sejauhmana tingkat keberhasilan Perda RTRW tersebut

terkait system pengendalian banjir di Kecamatan Kresek?

“biasa-biasa saja karena sekarang sudah jarang, paling kalau

tanggulnya jebol atau meluapnya sungai cidurian, banyak

rumah warga yang berdekatan dengan sungai, jadi pertama

yang terkena banjir wilayah yang dekat dengan sungai, jumlah

KK nya pun banyak karena padat”

Q3

Bagaimana kesiapan aparatur dari Perda RTRW terkait

system pengendalian banjir di kecamatan kresek?

“kesiapan aparatur dinas cukup baik karena kan pas banjir

tahun 2015 di desa kami, berkomunikasi dengan pihak dinas

dan mereka membantu kami seperti bantuan perbaikan tanggul

dengan di tutup tanah dan bantuan untuk warga yang terkena

banjir”

Q4

Bagaimana sarana prasarana yang ada sebagai penunjang

pengendalian banjir di kecamatan kresek?

“saya belum melihat adanya sarana prasarana yang ada, tapi

kayanya dinas mempunyai alat berat, karena sudah lama belum

ada normalisasi sungai cidurian itu”

Q5

Bagaimana peran aparatur dalam Perda RTRW terkait

system pengendalian banjir di Kec.kresek?

“peran aparatur orang-orang dinas baik”

Page 248: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q6

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari Perda RTRW

terkait system pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“sama kaya yang ade wanwancara di desa-desa lainya”

Q7

Bagaimana sikap implementator / para stakeholder

pelaksana terhadap Perda RTRW terkait system

pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“orang dinas pasti menerima aspirasi kami,tapi jarang ada

realisasi, kalau penyebab utama banjir kaya sungai cidurian

itu sering meluap dan tanggul sudah ada yang jebol”

Q8

Bagaimana respon implementator / para stakeholder

pelaksana terhadap Perda RTRW terkait system

pengendalian banjir di Kec.Kresek?

“respon mereka baik kepada kami, usulan yang diberikan pun

tidak jarang di tindak lanjuti oleh mereka, dan pelaksanaanya

ada walau harus menunggu lama, mungkin karena anggaran

baru bisa di anggarkan”

Q9

Bagimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang

terkena banjir?

“kalau sekarang kan banjirnya jarang parah, ya kalau banjir

parah kaya 1012 sama 2015, warga tidak bisa beraktifitas,tapi

sekarang alhamdulilah banjir sekarang tidak sebesar dulu-

dulu”

Q10

Apa penyebab utama dari banjir di wilayah Desa ini,

berapa banyak wilayah yang sering terkena banjir di Desa

ini?

“kalau di desa koper sendiri tidak banyak yang kena banjir

paling di wilayah bibir-bibir sungai cidurian, soalnya air

Page 249: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

jarang meluap , kalau ada banjir itu perbatasan desa koper

sama pasirampo di situ ada tanggul yang rusak lumayan parah,

kalau air nya kuat pasti jebol, terus air baru menyebar ke desa

koper, ke desa pasirampo terus ke desa patrasana”

Q11

Bagaimana peran Desa dalam pengendalian banjir di

kec.kresek?

“kita kompak dengan desa lain di kec.kresek yang kena banjir

kaya patrasana sama pasirampo, renged di bahasnya di

musrenbang”

Q12

Bagaimana peran Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang terkait pengendalian banjir di kec.kresek?

“untuk teknis saya kurang paham, bisa jadi dengan balai

cidurian berkoordinasi yang di serang itu kantornya, tapi untuk

jelasnya peran bina marga itu bangun-bangun saluran sungai-

sungai kecil”

Q13

Apakah pada tahun 2015 sistem pengendalian banjir yang

dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi serta

pusat sudah ada kemajuan pelaksanaanya?

“belum ada solanya pas 2015 malah banjir lumayan besar di

dekat sungai cidurian yang meluap, kalau soal banjir sulit

karena soal alam dan cuaca musim hujan”

Q14

Bagaimana cara dan proses pengajuan kepada pemerintah

terkait perbaikan sungai pembuang di Desa ini ?

“bisa langsung ke dinas bina marga, bisa juga kecamatan, tapi

kalau mau ke dinas langsung harus ada pemberitahuan ke

pihak kecamatan, saya sekdes tahu karena sering komunikasi di

kecamatan soal banjir itu harus bagaimana”

Apa kendala yang dihadapi pihak Desa dalam pengajuan

program terkait system pengendalian banjir?

Page 250: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

“untuk kendala tidak ada, soalnya kan kita juga butuh program

buat desa kita, untuk realisasi sulit”

Q15

Apakah jumlah sungai pembuang yang di bangun /

normalisasi sudah mengurangi jumlah banjir dan

bagaimana kondisi sungai pembuang saat ini?

“sudah banyak sungai pembuang yang bagus di desa koper,

hampir keseluruhan sudah baik”

Q16

Bagaimana bentuk Kordinasi pihak Desa dan pihak

Kecamatan kepada pemerintah terkait system

pengendalian banjir?

“yaitu pas musrenbang saja koordinasikanya, karena kalau

langsung ke dinas kami harus mengerti tahapanya, harus

menyertakan dokumen-dokumen fhoto-fhoto kejadian supaya

percaya pihak dinasnya kalau memang benar kenyataanya

seperti itu”

Q17

Apa peran masyarakat agar lingkungan tempat tinggalnya

tidak terkena banjir kembali?

“merawat saluran yang udah di buat pemerintah dan kalau

bisa jangan buang sampahnya kesungai kalau bisa di bakar

kalau tidak di daur ulang di buat pupuk”

Q18

Apa peran pihak Kecamatan dalam pengendalian banjir?

“berkomunikasi dengan orang dinas yang bertugas

mengurangi banjir di wilayah kresek dan mensosialisasikan

agar masyarakat menjaga lingkungan dan tidak membuang

sampah ke sungai”

Q19

Apakah pemeliharaan sungai pembuang, sungai cidurian

dan situ oleh pemerintah sudah maksimal?

“tidak maksimal, karena tidak ada pemeliharaan oleh pihak

dinas yang tugasnya memelihara, menurut saya yang harus

menjaga, ya masyarakat yang dekat dengan itu, seperti kerja

bakti”

Page 251: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q20

Apakah sistem pengendalian banjir yang dilakukan

pemerintah sudah terasa dampak positifnya?

“sudah walaupun sedikit tetapi itu sudah mengurangi banjir

sekarang khususnya di desa koper”

Page 252: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA

Keterangan : I3.1

Ketua Rw 01 Desa Pasirampo

Catatan Lapangan :Wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret

2017 di Kediaman Bpk Samsuri

Q I I3.1

Q1

Apa penyebab utama dari banjir di Desa ini?

“kiriman air hujan dari bogor yang meluap, terus merusak

tanggul dan akhirnya jebol, kan jebolnya tetapi air yang keluar

dari bawah tanggul bisa buat banjir, dan wilayah sungai

banyak rumah-rumah warga”

Q2

Berapa banyak wilayah yang sering terkena banjir di Desa

ini?

“ada emapat Rt untuk wilayah samping sungai, itu yang

terkena banjir dari air yang tanggul jebol di depan rumah

saya, saya juga was-was kalau air sudah di wilayah tanggul,

takut jebol kan air masuk dari bawah tanggul merembes terus

banjir”

Q3

Apakah sungai pembuang yang di bangun / normalisai

sudah dapat mengurangi jumlah banjir?

“membantu sekali kan aie bisa langsung ke rawa-rawa kalau

itu kesawah”

Q4

Bagaimana peran Desa dan Kecamatan kresek serta

pemerintah dalam mengurangi dampak banjir?

“wah, bapak bingung kan bapak taunya yang di desa saja,

kalau kecamatan sama pemerintah kurang tahun”

Q5

Apa hambatan bapak / ibu sebagai masyarakat terkait

pengendalian banjir

“tidak ada hambatan, malahan kita bersyukur dan senang ada

kegiatan yang mengurangi banjir, soalnya saya sendiri bosan

sama banjir dari tahun 2000,2001,2010,2012, sampai sekarang

Page 253: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

banjir terus tpi tak separah dulu, tanggul yang ada sekarang

cukup mengurangi banjir kalau pas air meluap walau suka

takut soalnya tanggulnya sudah mulai rusak”

Q6

Apa yang bapak / ibu rasakan setelah adanya pelaksanaan

pembangunan terkait system pengendalian banjir?

“lebih merasa aman banjir tidak datang lagi, suka repot kalau

udah banjir, untuk sekarang saya rasain masih kurang, soalnya

saya tahu daerah sini orang dari dulu ngerasain banjir

terus,walau sekarang mah Cuma jalan doing depan rumah

yang kena banjir”

Q7

Apa peran masyarakat dalam mengurangi dampak banjir?

“bersih-bersih lah itu yang baik, jangan buang sampahnya

kesungai kerja bakti kalau bisa bareng-bareng warga gotong

royong bersihkan sungai pembuang yang kecil-kecil“

Q8

Bagaimana kondisi sungai dan situ pada tahun-tahun

sebelumnya dan tahun sekarang?

“kalau as dulu itu sungai bersih bisa diambil pasirnya, tapi

sekarang keadanya sudah banyak limbah dari pabrik-pabrik di

cikande sama jayanti”

Q9

Bagaimana kondisi soial ekonomi masyarakat yang terkena

banjir?

“susah banyak orang yang dirumah kalau pas banjir tak bisa

kemana-mana saya juga kalau banjir bingung, mau beres-beres

rumah takut banjir ada lagi ga di beresin ga enak di litany de,

kalau banjir sawah di belakang rumah saya kena banjir yang

punya sawah mah udah pasti pusinf, ngeluh liat sawahnya

kebanjiran”

Q10

Bagaimana kondisi sungai cidurian dan situ yang ada pada

tahun-tahun sebelunya dan tahun sekarang?

“sekarang air cidurian itu kotor banyak limbah pabrik dari

jayanti, gembong, cikande ga bisa di pake, terus kali itu

sekarang sudah dangkal banyak lumpur samping-sampingnya

sudah banyak yang abrasi ke bawa air kalau musim hujan,

pohon bambu warga juga kalau musim hujan ke bawa air”

Page 254: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q11

Apakah system pengendalian banjir yang dilakukan

pemerintah sudah terasa dampak positifnya bagi

masyarakat?

“ada tapi tidak benar-benar kerasa kalau sekarang-sekarang,

tuh contohnya tanggul depan rumah saya bisa di liat sendiri

sudah rusak kalau air nya besar bisa-bisa rumah saya kena

lagi, kaya pas tahun 2012, dapur ruah saya ambrul kebawa air,

jalan yang coran juga kebawa putus”

Page 255: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA

Keterangan : I3.2

Masyarakat Desa Pasirampo

Catatan Lapangan :Wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret

2017 di Kediaman Bpk Ahmadi

Q I I3.2

Q1

Apa penyebab utama dari banjir di Desa ini?

“tanggul kan suka jebol air suka merembes dari celah-celah

tanggul tidak begitu parah kalau jumlah air di bantaran

tanggul jumlahnya sedikit”

Q2

Berapa banyak wilayah yang sering terkena banjir di Desa

ini?

“wilayah sini sih tidak paling sawahnya saja yang terendam

banjir, tapi di wilayah Kp.sepang SD Koper pasti banjir kalau

tanggulnya retak, air masuknya lewat bawah tanggul, sedikit-

sedikit itu bisa banjir”

Q3

Apakah sungai pembuang yang di bangun / normalisai

sudah dapat mengurangi jumlah banjir?

“iya, air lebih cepat mengalir ke sunga yag lebih besar”

Q4

Bagaimana peran Desa dan Kecamatan kresek serta

pemerintah dalam mengurangi dampak banjir?

“saya kan masyarakat biasa ya de, jadi saya tidak tahu,

harapan saya sih semoga ada perbaikan buat yang masih-

masih rusak itu”

Q5

Apa hambatan bapak / ibu sebagai masyarakat terkait

pengendalian banjir

“tidak ada, say amah orang biasa warga biasa harapanya ada

pembangunan pokoknya, biar tidak banjir terus”

Page 256: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q6

Apa yang bapak / ibu rasakan setelah adanya pelaksanaan

pembangunan terkait system pengendalian banjir?

“ya alhamdulilah, artinya sekarang pemerintah mulai

memperhatikan kami-kami ini yang wilayahnya rawan banjir,

tiap tahun banjir”

Q7

Apa peran masyarakat dalam mengurangi dampak banjir?

“menjaga dan memelihara yang sudah pemerintah bangun,

sayangkan kalau sudah di perbaiki tetapi rusak lagi, saying

duitnya, tenagany“

Q8

Bagaimana kondisi sungai dan situ pada tahun-tahun

sebelumnya dan tahun sekarang?

“tadinya lebar sungai itu jauh, tetapi sekarang ga kaya dulu,

kalau pas dulu lempar batu mau ke sebrang sungai pasti

jatuhnya ke air”

Q9

Bagaimana kondisi soial ekonomi masyarakat yang terkena

banjir?

“ya kaya yang di Jakarta kalau banjir mah susah ngapa-

ngapain, saya juga kalau banjir di wilayah bantaran sungai

suka bantuin soalnya saya juga suka bantu-bantu di desa sudah

lama tapi bukan pegawai desa”

Q10

Apakah system pengendalian banjir yang dilakukan

pemerintah sudah terasa dampak positifnya bagi

masyarakat?

“sudah, buktinya tahun sekarang banjirnya Cuma 10 Centi

meter itu juga rembesan air dari tanggul yang retak”

Page 257: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA

Keterangan : I3.3

Masyarakat Desa Patrasana Kp. Asemuda Rt 013/005

Catatan Lapangan :Wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret

2017 di Kediaman Bpk Risman Riswandi

Q I I3.1

Q1

Apa penyebab utama dari banjir di Desa ini?

“kalau disini luapan sungai cidurian soalnya dekat sekali

dengan bibir sungai cidurian, itu jalan yang rusak terus

pemakaman yang hiang gara-gara air yang banyak naik ke

atas terus longsor, harusnya di tanggul kami takutnya kalau

musm hujan air makin merusak makin besar”

Q2

Berapa banyak wilayah yang sering terkena banjir di Desa

ini?

“di desa patrasana banyak pas 2013 aja ada 10 Rt yang kena

banjir, kalau pas tahun 2017 ini tidak banjir alhamdulilah air

tidak naik ke atas, kalau sudah naik pasti kebanjiran apa lagi

Kampung kita Cuma 5 meter dari sungai cidurian”

Q3

Apakah sungai pembuang yang di bangun / normalisai

sudah dapat mengurangi jumlah banjir?

“iyh air sekarang cepat turun ke rawa patrasana dari aliran

pembuang rumah tangga aja, soalnya sungai yang lumayan

besar disini mah gak ada paling ke sawah terus kesungai lagi”

Q4

Bagaimana peran Desa dan Kecamatan kresek serta

pemerintah dalam mengurangi dampak banjir?

“belum ada kayanya, banjir banjir aja kalau musim penghujan

tapi sekarang mah banjir tidak ada”

Q5

Apa hambatan bapak / ibu sebagai masyarakat terkait

pengendalian banjir?

“tidak ada hambatan, saya mengharapkan bahwa ada

pembangunan infrastuktur untuk ngurangin banjir kalau musim

Page 258: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

penghujan, ya kalau ada saya dan masyarakat lain pun pasti

mendukung”

Q6

Apa yang bapak / ibu rasakan setelah adanya pelaksanaan

pembangunan terkait system pengendalian banjir?

“di kampong ini kalau banjir paling air langsung ke rawa

patrasana langsung ngalir, untuk pelaksanaan masih perlu

soalnya kami kawatir kalau musim penghujan selalu was-was

takut air yang di sungai naik ketas soalnya di kampong kami ga

ada tanggul buat jaga air”

Q7

Apa peran masyarakat dalam mengurangi dampak banjir?

“seharusnya masyarakat tidak buang sampah ke sungai

cidurian terus rawan apa yang sudah di bangun kaya

pembuang rumah tangga,seharusnya bisa masyarakat rawat

dengan digali pakai cangkul,kan Cuma 30 Cm besarnya juga”

Q8

Bagaimana kondisi sungai dan situ pada tahun-tahun

sebelumnya dan tahun sekarang?

“kalau sungai kondisinya bak dari dulu juga, ya paling kalau

pas banyak air kawatir banjir, ya susah kalau banjir mah

akrifitasnya, sawah rusak rumah juga rusak walau tidak parah-

parah amat, kalau situ dia meluap kalau tanggul di desa

pasirampo jebol terunya ke rawa itu”

Q9

Bagaimana kondisi soial ekonomi masyarakat yang terkena

banjir?

“parah soalnya pas banjir kita tidak bisa bekerja dan

pemasukan untuk belanja tidak ada, paling menunggu bantuan,

kalau bantuan pasti ada setiap banjir”

Q10

Bagaimana kondisi sungai cidurian dan situ yang ada pada

tahun-tahun sebelunya dan tahun sekarang?

“kondisinya baik tapi kalau pas airnya besar suka merusak,

bikin tanah-tanah bantaran sungainya longsor, mending bukan

di wilayah pemukiman tidak masalah, ya kalau di kampong kita

ini, kalau situ rawa kondisinya gitu-gitu aja tidak ada

masalah”

Page 259: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Q11

Apakah system pengendalian banjir yang dilakukan

pemerintah sudah terasa dampak positifnya bagi

masyarakat?

“Ada sedikit, tapi belum benar-benar terasa dampaknya ,

soalnya di daerah ini kalau banjir bisa sampai se dada, mana

di daerah sini gak ada sungai pembuang jadi lama banjir air

paling ke sawah terus balik lagi ke kali cidurian”

Page 260: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

MATRIKS HASIL WAWANCARA SESUDAH REDUKSI DATA

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Q I PERTANYAAN/JAWABAN

I1.1

Apa tujuan dari Perda RTRW terkait sistem pengendalian banjir

di Kab.Tangerang Khususnya di Kec.Kresek?

"Yang pertama menormalisasi sungai yang khususnya saluran-

saluran pembuang yang ada di wilayah kecamatan kresek,

khususnya di dinas bina marga & SDA kita membuat tandon air

atau penampung air dimana disaat musim hujan dapat

menampung air hujan dan disaat musim kemarau kita

mempunyai kelebihan air untuk persediaan air pada saat

kekeringan"

Apa standar keberhasilan dari Perda RTRW terkait sistem

pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kec.Kresek?

"Program Kab.tangerang tahun 2019 bebas banjir, berarti

tidak ada target khusus yang penting dimana ada saluran kita

normalisasi kita perbaiki kita sempurnakan dan kita

manfaatkan lagi sebagai penampung air, dimana masyarakat

kab.tangerang prioritas bebas banjir dan mempunyai

persediaan air di musim kemarau"

I1.3

Apa tujuan dari Perda RTRW terkait sistem pengendalian banjir

di Kab.Tangerang Khususnya di Kec.Kresek?

"Memperbaiki kondisi sungai yang ada sebagai penyebab

banjir di kec.kresek, pemerintah kabupaten dan pusat di

berikan tanggung jawab untuk mengurangi banjir dengan cara

yang telah di atur oleh perda tersebut.

Apa standar keberhasilan dari Perda RTRW terkait sistem

pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kec.Kresek?

"Dapat mengurangi jumlah atau punarea banjir di kec.kresek

dan lebih cepatnya air yang meluap langsungkembali ke sungai

Page 261: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

yang terdekat dari pemukiman masyarakat dengan

dinormalisasinya sungai-sungai linear oleh bina marga dan

kami sebagai unit pelayanan teknis merawat dan memelihara

sungai yang telah dibangun atau di perbaiki fungsinya".

I1.2

Apa tujuan dari Perda RTRW terkait sistem pengendalian banjir

di Kab.Tangerang Khususnya di Kec.Kresek?

"Tujuannya untuk program selambat-lambatnya pada tahun

2019 kab.tangerang bebas banjir"

I2.1

Apa tujuan dari Perda RTRW terkait sistem pengendalian banjir

di Kab.Tangerang Khususnya di Kec.Kresek?

"Satu yang jelas kedepan wilayah kresek tidak banjir ,ketika

pun banjir disitu ada tingkat kesadaran masyarakat juga, bukan

hanya karena meluap itu air, lewat sampah kebersihan ini yang

kecilkan, ketika berhasil masyarakat menyadari betapa

pentingnya infrastruktur di pelihara di rawat bukan hanya di

bangun seperti pembuang rumah tangga kalau tidak di rawat

dipelihara dan banyak sampah bisa menyumbat sedikit tapi bila

banyakakan besar, ketika sarana prasarana yang kita bangun

dapat dipelihara dengan baik,kita jago membangun tetapi tidak

jago memelihara"

Sumber Daya

Q I PERTANYAAN/JAWABAN

I1.1

Bagaimana Kesiapan aparatur dari Perda RTRW terkait sistem

pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"Pada saat ini masih kebutuhan pekerja, karena hampir rata-

rata baik irigasi, situ maupun sungai kita hanya kebagian dari

lintas-lintas propinsi kabupaten dimana irigasi yang di bawah

1000 Ha masih kewenangan pusat, situ-situ masih kewenangan

pusat, saluran-saluranyang kita tangani sekarang hanya

saluran pembuang, jadi untuk sumberdaya manusia kita

meminta ditambahkan aja"

Page 262: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

Bagaimana anggaran dalam menunjang Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kec.Kresek?

"Untuk anggaran kita masih sangat kurang dan terbentur

olehpersoalan kewenangan, kita ada kegiatan tetapi tidak ada

anggaran karena kewenangan, kita meminta tolong kepusat

tetapi sulit"

Bagaimana sarana prasarana yang ada sebagai penunjang

pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"Sarana prasarana termasuk ke alat berat dua tahun

kebelakang ini kita telah membeli alat berat seperti ampibi

resepator, memang kondisi perbengkelan dan alat kita yang di

workshop di bitung alat berat kita masih kurang maka dua

tahun ini kita belanja terus untuk alat berat, kalau kita

kekurangan alat berat kita meminjam ke balai (BBWSCC)"

I1.3

Bagaimana Kesiapan aparatur dari Perda RTRW terkait sistem

pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

“Aparatur yang ada sebetulnya masih kekurangan jumlahnya

dan sulit melakukan pekerjaan karena wilayah pemeliharaanya

luas"

Bagaimana anggaran dalam menunjang Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kec.Kresek?

"Anggaran sebetulnya kurang tetapi kita menyiasati agar

anggaran yang sedikit tersebut dapat kita gunakan dengan

kebutuhan dilapangan yang penting dan harus dilakukan oleh

kita"

I1.2

Bagaimana Kesiapan aparatur dari Perda RTRW terkait sistem

pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"Aparatur sebetulnya sudah siapcuma tinggal membiasakan

saja da hanya perlu di stimultankan saja, aparatur sebetulnya

siap"

Bagaimana sarana prasarana yang ada sebagai penunjang

pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"Sarana ada di dinas bina marga sudah menyiapkan eskapator

baik yanglong'am, mini maupun yang ampibius, ampibius 2,

long'am 2,mini 6 darisarana prasarana yang ada menurut saya

Page 263: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

memadai untuk wilayah Kab.Tangerang"

I1.5

Bagaimana anggaran dalam menunjang Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kec.Kresek?

"Kita di sini menganggarkan berdasarkan renstra PU

berdasarkan itu kalau misalkan ada yang urgent, mungkin bisa

diubah ketahun yang urgent, misalnya di dalam anggaran

tahun 2016 ada yang urgent pada tahun 2017 pelaksanaan

tersebut bisa di ubah ketahun 2017"

I1.4

Bagaimana anggaran dalam menunjang Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kec.Kresek?

"Sesuai usulan dan pelaksanaan berdasarkan pola dan renstra

tahun 2016"

Bagaimana anggaran dalam menunjang Perda RTRW terkait

sistem pengendalian banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kec.Kresek?

"BBWSC-3 mempunyai beberapa persedian berupa pompa air,

karung, perahu karet dan alat berat yang dapat di gunakan oleh

dinas lain dengan cara meminjam kepada kami bila memang di

perlukan kami pasti membantu"

Karakteristik Agen Pelaksana

Q I PERTANYAAN/JAWABAN

I1.2

Apa saja peran aparatur dalam Perda RTRW terkait sistem

pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"Sesuai tugas pokok bersama pemprov dan Pemkab Tangerang

dan fungsi masing-masing baik BBWS-2 (ciliwung-

cisadane),BBWS-3(Cidanau-ciujung-cidurian) sampai saat ini

sudah semakin solid dalam melakukan pengamanan area-area

banjir"

Page 264: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

I1.5

Apa saja peran aparatur dalam Perda RTRW terkait sistem

pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"Peran kita sesuai tupoksi mengacu itu pertama, ya kalau bina

marga & SDA melihat RTRW juga terus di sesuaikan dan di

sinkronisasikan"

I1.1

Apa saja peran aparatur dalam Perda RTRW terkait sistem

pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"Peran aparatur kalau kita lihat di dinas bina marga & SDA ini

ada UPT unit pelayanan terpadu wilayah perwilayah, tindakan

mereka memang sudah action, anggaran sudah di anggarkan,

tetapi kembali lagi itu kebentur persoalan kewenangan kita

tidak bisa menyentuh pekerjaan yang masih wewenang pusat,

UPT hanya mengerjakan pekerjaan pemeliharaan seperti

memberishkan gulma membersihkan saluran yang milik kita

kewenangan kita, sementara yang bersentuhan dengan

kewenangan pusat kita tinggalkan"

I1.4

Apa saja peran aparatur dalam Perda RTRW terkait sistem

pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"BBWS-3 mempunyai peran sebagai pengelola SDA, tentunya

sungai cidurian harus seimbang antara kuantitas dan kualitas

sumber air cidurian"

Sikap/ Kecenderungan Para Pelaksana

Q I PERTANYAAN/JAWABAN

I1.1

Bagaimana sikap Implementator terhadap Perda RTRW terkait

sistem Pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kec.Kresek?

"Harus mendukung karena itu bagian dari tugas yang diberikan

kita sebagai pelaksana harus menjalankan tugas tersebut

dengan di sesuikan dengan rencana strategis kita dalam

mengurangi banjir ketika musim penghujan dan menyediakan

air ketika musim kemarau, saya rasa sikap para pelaksana

pasti menjalankan sesuai tugasnya masing-masing"

Bagimana respon implementator dalam menerima dan menolak

Perda RTRW terakit sistem pengendali banjir di Kab.Tangerang

khususnya di Kec.Kresek?

Page 265: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

"Respon sangat bagus, tetapi kembali lagi kewenangan kita

mengusulkan kegiatan tetapi birokrasinya panjang dan tidak

mungkin dengan cepat mendapatkan anggaran dari pusat,

untuk respon dengan C II,C III maupun UPT yang ada sangat

bagus,terkait perjanjian KSO kita pernah mengusulkan tapi

sampai sekarang masih di godok dan sampai sekarang masih

belum final MOU pemerintah daerah dengan balai C II sudah

di tanda tangan, tindak lanjut dari MOU adalah (PKS)

perjanjian kerja sama, memang sampai detik ini belum final

dan kita telah beberapa kali membuat draf namun belum final

antara pak bupati dengam kepala balai C II"

I1.2

Bagaimana sikap Implementator terhadap Perda RTRW terkait

sistem Pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kec.Kresek?

"Mendukung dan tugas mereka harus mendukung"

I1.3

Bagaimana sikap Implementator terhadap Perda RTRW terkait

sistem Pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di

Kec.Kresek?

"Sikap pasti bagus itu karena tugas mereka sebagai pelaksana

untuk mengurangi banjir yang ada"

Bagimana respon implementator dalam menerima dan menolak

Perda RTRW terakit sistem pengendali banjir di Kab.Tangerang

khususnya di Kec.Kresek?

"Respon itu baik tetapi kewenangan itu sering jadi kendala

pihak kabupaten untuk melakukan perbaikan, biasanya kalau

pihak kabupaten ingin memperbaiki kondisi sungai yang perlu

di perbaiki terbentur oleh kewenangan dan kerja sama

prosesnya cukup lama karena harus menyesuaikan tugas-tugas

yang perlu disetujui,terkecuali memang mendesak"

I2.1

Bagimana respon implementator dalam menerima dan menolak

Perda RTRW terakit sistem pengendali banjir di Kab.Tangerang

khususnya di Kec.Kresek?

"Untuk pengajuan yang di berikan kepada dinas yang terkait

seperti dinas bina marga ataupun balai cidurian responnya

baik karena kita pernah mengusulkan beberapa kali pengajuan

pembangunan untuk mengurangi dampak banjir, usulan kita di

terima dengan baik, tapi usulan yang di inginkan tidak

langsung di dapat karena dinas-dinas tersebut mempunyai

rencana-rencana pembangunan yang telah mereka buat dalam

renja, paling bila mendesak dan sangat perlu paling ada juga

Page 266: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

bentuknya sementara saja"

I2.3

Bagimana respon implementator dalam menerima dan menolak

Perda RTRW terakit sistem pengendali banjir di Kab.Tangerang

khususnya di Kec.Kresek?

"Setiap ada rapat di tigaraksa lalu di kecamatan sama orang

kabupaten sama dewan kemarin juga musrenbang saya bahas

masalah ini, tapi sampai sekarang belum di laksakan

realisasinya ga ada itu kan, itu kan anggaran bukan dari

kabupaten, anggaran dari provinsi tapi sekarang karena

kemarin saya sudah usul ada satu orang kesini dari balai besar

cidurian, kemarin saya sudah buat pernyataan minta bantuan

untuk tanggul yang jebol,bantuannya sementara doang ada

untuk pengurukan tanggul"

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelaksana

Q I PERTANYAAN/JAWABAN

I1.1

Bagaimana Proses komunikasi yang dilakukan terhadap

implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendali banjir di

Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"Terkait komunikasi stakeholder pelaksana antara dinas bina

marga & SDA dan balai C II, contohnya sungai cilongok yang

sudah di keruk , apa yang di inginkan dinas bina marga dan

SDA seperti pengerukan situ apa yang kurang kita kirimkan jadi

kebutuham dinas bina marga akan di tutupi balai C II dan apa

yang di butuhkan balai akan di tutupi dinas bina marga,

sementara itu sampai dengan kebutuhan untuk normalisasi

slauran pembuang dan lain-laib untuk saat ini proses

komunikasi bagus tidak ada masalah itu, tetapi batasan

kewenangan ada di masing-masing SKPD baik pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah"

Bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap

implementator Perda RTRW terkait sistem pengendali

banjir banjir di Kab.Tangerang Khususnya di Kec.Kresek?

"Sebetulnya koordinasi sudah baik, ambil contoh apel hari

senin tgl 09-01-2017 yang biasa di pimpin pak bupati, pak

Page 267: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

bupati dengan tegas menyatakan bahwa dinas-dinas terkait

masalah bencana seperti dinas bina marga & SDA, BPBD

sudah harus menindak lanjuti perkiraan hujan yang meningkat

di januari, disebutkan oleh pak bupati ketika apel tadi kerja

sama dengan balai terkait kebijakan apabila posisi wilayah

banjir sudah didata maka harus segera disikapi"

I1.5

Bagaimana Proses komunikasi yang dilakukan terhadap

implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendali banjir di

Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"Proses komunikasi baik setiap tahun ada pemeliharaan terkait

situ-situ".

I1.3

Bagaimana Proses komunikasi yang dilakukan terhadap

implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendali banjir di

Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"Ya prosesnya baik tidak ada kendala dari komunikasi paling

kendalanya itu realisasi dari kerja sama atau usulan dari pemerintah kabupaten yang sulit terealisasi karena harus

banyak yang di berikan dokumen-dokumen tertentu dan rencana

strategisnya beda-beda itu yang menjadi kendala"

Bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap

implementator Perda RTRW terkait sistem pengendali

banjir banjir di Kab.Tangerang Khususnya di Kec.Kresek?

"Baik selalu ada komunikasi antar dinas yang terkait kalau ada

kerjasama yang perlu di lakukan"

I1.2

Bagaimana Proses komunikasi yang dilakukan terhadap

implementasi Perda RTRW terkait sistem pengendali banjir di

Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"Kita mengirim surat jawaban mereka bagaimana, kita sama-

sama lembaga negara instansi negara harusnya komunikasi

tidak sulit"

Bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap

implementator Perda RTRW terkait sistem pengendali

banjir banjir di Kab.Tangerang Khususnya di Kec.Kresek?

"Jadi koordinasi sekarang sudah lebih mudah formatnya jadi

sebelum PKS ada MOU dulu di refifikasi di teliti masing-

masing bila memungkinkan baik pemda, C 2 ciliwung-cisadane,

C 3 cidanau-ciujung-cidurian menguji coba namun untuk saat

ini sulit, tetapi bila untuk menormalisasi sungai pembuang saja

itu bisa yang di contohkan tadi itu formatnya meminta izin ke

pemilik wewenang, seperti untuk menormalisasi sungai yang

Page 268: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

kewenangan pusat, kami selaku pemda kab.tangerang meminta

izin untuk kita lakukan normalisasi dengan menggunakan

APBD Kab.Tangerang dan setelah selesai pelaksanaan

pembangunan kita kembalikan lagi asset mereka, karena pakai

MOU nanti ke PKS itu sulit, makan waktu berbelit-belit dan

belum tentu jadi"

I1.4

Bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap

implementator Perda RTRW terkait sistem pengendali

banjir banjir di Kab.Tangerang Khususnya di Kec.Kresek?

"Saling koordinasi sesuai tupoksinya. Koordinasi untuk

keterangan debit dapat di dapat di BBWSC-3

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Q I PERTANYAAN/JAWABAN

I1.4

Bagaimana Kodisi ekonomi masyarakat dari wilayah yang

mendapatkan kebijakan maupun program terkait sistem

pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"Sangat mendukung kegiatan yang di lakukan oleh BBWSC-3"

I1.3

Bagaimana Kodisi ekonomi masyarakat dari wilayah yang

mendapatkan kebijakan maupun program terkait sistem

pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"Kondisi masyarakat hanya bertani kalau di wilayah kec.kresek

khususnya yang kena banjir kalau. Kalau banjir masyarakat

tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa dan buruknya ketika

padi akan di panen tetapi kena banjir itu biasa terjadi

masyarakat yang kena rugi, bila ada pembangunan pengendali

banjir masyarakat pasti mendukung karena mereka juga ingin

terbebas dari banjir"

I1.1

Bagaimana Kodisi ekonomi masyarakat dari wilayah yang

mendapatkan kebijakan maupun program terkait sistem

pengendali banjir di Kab.Tangerang khususnya di Kec.Kresek?

"Sangat tertinggal, kita pernah survey di desa patrsana baik

dari segi pendapatan dari SDM kita pikiriti masih sangat

tertinggal seumpamanya ada program terkait mengurangi

banjir kita pikir masyarakat sangat mendukung dan

Page 269: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

mengharapkan"

I2.2

Bagimana Kondisi social dan eknomi masyarakat yang

terkena banjir?

"Kondisi masyarakat yang terkena banjir warga tidak bisa

beraktivitas seperti biasanya dan masyarakat hanya bisa

menunggu bantuan ketika banjir, dan mengharapkan action

dari pemerintah dan dinas-dinas yang tugasnya untuk

mengurangi banjir kalau musim hujan datang lagi”

Page 270: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

- 1 -

DOKUMENTASI

Irigasi Yang Sudah Rusak Kondisi Rawa Di Kec.Kresek

Pembangunan Tanggul Disungai

Cidurian

Kondisi Sedimentasi Sungai Cidurian

Kondisi Irigasi Yang telah Rusak Kondisi Turap Sungai Cidurian Yang

Tertutup Sedimentasi

Page 271: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

- 2 -

Kondisi SituGarukgak Kondisi Situ Patrasana

KondisiSaluranPembuang di Desa

Pasirampo

KondisiSaluranPembuang di Kampung

Songgom Desa Koper

Kondisi Sungai Cidurian Kondisi drainase rusak

Page 272: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

- 3 -

Kondisi Tanggul Cidurian Jalan yang terkena abrasi air sungai Cidurian

Drainase yang tidak di rawat masyarakat Drainase yang selesai di bangun

Kondisi sungai pembuang Jalan kena abrasi sungai Cidurian

Page 273: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

- 4 -

I1.1 Kasie Pembangunan dan Pemeliharaan

Sumber Daya Air Dinas Bina Marga & SDA

Kab.Tangerang

I1.2 Mantan Kepala UPT III Kab.Tangerang (Cidurian Hilir) periode 2015- Januari 2017

I1.3 Kepala UPT III Kab.Tangerang (Cidurian

Hilir)

11.4 Kasie Perencanaan Umum Balai Besar

Wilayah Sungai Cidanau-ciujung-cidurian

I1.5 Pelaksana Teknis PPK Perencanaan

BBWSCC

I2.1 Sekretaris Kecamatan Kresek

Kab.Tangerang

Page 274: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

- 5 -

I2.2 Sekdes Desa Patrasana I2.3 Kepala Desa Pasirampo

I2.4 Sekdes Desa Koper I3.1 Ketua RW 05 Desa Pasirampo

Page 275: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN …

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Septian Prasetia Mahaguna

Tempat & Tanggal Lahir : Tangerang, 15 September 1993

Alamat : Kp.Kebon Kalapa RT 004 RW 003 Desa Parahu

Kecamatan Sukamulya Kab.Tangerang

No. HP : 0895322149246

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Mahasiswa

Email : [email protected]

Hoby : Sepakbola

PENDIDIKAN FORMAL

2001 – 2006 : SDN Merak 1

2006 – 2009 : SMP Negeri 2 Balaraja

2009 – 2012 : SMAN 19 Kab.Tangerang

2012 – 2017 : Program S1 Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa