implementasi prinsip akuntabilitas pada pemilu …
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS PADA PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2019 OLEH KPU KABUPATEN TEBO DI TINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR.7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Oleh:
ERWIN KUSWANTORO
NIM : SPI. 162545
Pembimbing:
Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H
Abdul Razak, S.HI, MIS
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1441 H / 2020
vi
viii
ix
PERSEMBAHAN
Alhamdullilah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
rahmat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Tiada kata
yang terindah kecuali rasa Syukur kepada-Mu ya Allah. Aku persembahkan
skripsi ini kepada Ayahhanda Slamet Utomo yang bersusah payah mencari nafkah
untuk membiyayai penulis selama ini, dan ibunda Mugi tercinta yang selalu tabah
dan sepenuh hati dalam mengasuh, membimbing dan membesarkan kakanda
dengan penuh kasih sayang semata-mata mengharapkan Ridho-Nya, selalu
memotivasiku dan sebagai kekuatanku terimakasih atas semua kesabaranmu. Buat
keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dengan setia, dan
memberikan bantuan serta menemani penulis dikala suka maupun duka. Mudah-
mudahan Allah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua Amiin.
x
MOTTO
تحكوىابالعدل واالهااتئلىأهلهاوإذاحكوتوبيالاسأ تؤد إاللهيأهركوأ
ئاللهكاسويعابصيرااإى ايعظكوبه إاللهعو
Artinya :
‟‟Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha
mendengar lagi maha melihat.‟‟ (Q.S Annisa Ayat 58) (Dapartement Agama RI,
2006:87)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Prinsip
Akuntabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Tebo, Di
Tinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena analisis datanya berupa
kata-kata tertulis atau lisan dan prilaku yang diamati serta mempertimbangkan
asumsi dari pendapat orang lain sebagai narasumber, tempat, dan arsip atau
dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dan
teknik dokumen dan penelitian ini lakukan di kantor KPU kabupaten Tebo. Untuk
menguji keabsahan data, menggunakan triangulasi sumber dan teknik
pengumpulan data yang terkumpul digunakan analisis deskriptif analisis. Hasil
penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pada Pemilu
Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Tebo, Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hasil kesimpulan peneliti adalahKomisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dalam melaksanakan Prinsip Akuntabilitas
sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum. Dimana dalam pelaksanaan pemilu Penyelenggara pemilu harus sesuai
dengan Prinsip, salah satunya Prinsip Akuntabilitas. Dengan melaksanakan tugas
dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun2017 Tentang Pemilihan
Umum. Diantara tugas dan fungsinya adalah dengan melaksanakan semua
tahapan-tahapan Penyelenggara termasuk verifikasi data bakal calon dan
penetapan daftar calon tetap (DCT) yang dilakukan secara terbuka, transparan dan
dapat dipertangggung jawabkan yang di sampaikan melalui Pengumuman KPU
Nomor : 285 /HM.02-PU/03/1509/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019. Adapun kendala yang dialami KPU sendiri ialah dimana
pemilihan presiden dan wakil presiden baru pertama kali dilakukan diwaktu yang
bersamaan sehingga membuat KPU kualahan akan aturan baru tersebut, dan
Masih ada partai politik yang asal-asalan dalam memilih dan mendaftarkan caleg,
tanpa melaui tahapan-tahapan pencalegan, seleksi dan verifikasi dokumen-
dokumen yang valid.
Kata kunci : KPU, Akuntabilitas, Pemilu
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah
menciptakan manusia dengan sempurna, serta dengan taufik dan hidayah-Nya
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar
Muhammad SAW dan semoga dilimpahkan pula kepada seluruh keluarga dan
para sahabatnya.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana
Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari‟ah UIN
Shulthan Thaha Jambi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi
ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai
pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :
1. Bapak Prof Dr. H. Su‟aidi Asy‟ari, MA, Ph .D, selaku Rektor UIN STS
Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syari‟ah UIN
STS Jambi.
3. Bapak Abdul Razak, S.HI.,M.IS dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, M.IP
Ketua dan Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari‟ah UIN
STS Jambi.
4. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag., M.H dan Ibu Nuraida Fitriabi, S.Ag., M.Ag,
Selaku Pembimbing I dan II dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati
Fakultas Syari‟ah UIN STS Jambi.
6. Bapak H. Basri, S.Ag.M.S.I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tebo, Yang telah memberikan kemudahan penulis dalam
memperoleh data dilapangan.
7. Kepada teman-teman sejawat dan seperjuangan yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu, semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kita
semua.
Tiada yang dapat penulis berikan kepada mereka untuk saat ini, kecuali
do‟a kepada Allah SWT, semoga jasa baiknya dan pengorbanan mereka mendapat
balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Penulis juga berharap semoga
skripsi ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pembaca dan pihak-pihak
lain yang membutuhkannya.
Jambi, 01/03/2020
Penulis
Erwin Kuswantoro
SPI.162545
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................ ii
PERSETUJUAN PEMBIMBIN .................................................................... iii
PERSEMBAHAN ........................................................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ vi
MOTTO .......................................................................................................... vii
ABSTRAK ...................................................................................................... viii
KATA PENGANTAR .................................................................................... ix
DAFTAR ISI ................................................................................................... x
PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................... xi
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 8
C. Batasan Masalah ....................................................................... 8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ............................................. 8
E. Kerangka Teori ......................................................................... 9
F. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 22
BAB II : METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian ............................................................. 27
B. Jenis Dan Sumber Data ........................................................... 28
C. Instrumen Pengumpulan Data ................................................ 29
D. Unit Analisis ............................................................................ 30
E. Teknik Analisis Data ............................................................... 31
F. Sistematika Penulisan .............................................................. 32
G. Jadwal Penelitian ..................................................................... 33
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Kabupaten Tebo ............................................. 37
B. Sejarah Singkat KPU Kabupaten TEBO .................................. 37
C. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum KabupatenTebo ....... 41
D. Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tebo .......................................................................................... 43
E. Tugas, Fumgsi, dan Wewenang Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tebo .......................................... 46
F. Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Tebo ............................................................................. 49
G. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tebo .......................................................................................... 52
H. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi PemilihanUmum
Kabupaten Tebo ....................................................................... 52
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Prinsip Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu Menurut Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum........ 55
B. Implementasi Prinsip Akuntabilitas KPU Kabupaten Tebo Dalam
Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2019.................................. 65
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ......................................................................... 75
B. Saran ................................................................................... 76
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
16
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemilihan umum sebagai implementasi demokrasi telah di gunakan hampir
sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia yang merupakan negara
heterogen. Demokrasi di indonesia sendiri mengalami dinamika dengan pola dan
karateristiknya sendiri. Menduduki posisi sebagai negara demokrasi terbesar
ketiga di dunia selain Amerika Serikat dan India.1Diselenggarakan nya pemilihan
umum selain bertujuan untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat juga
sebagai upaya memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk
pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Setiap pelaksanaan pemilu membutuhkan suatu lembaga penyelenggara
pemilu agar pemilu dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan
adil sesuai dengan asas pemilu yang ada. Asas tersebut dapat terwujud apabila
dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai
integeritas,profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap pihak
yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada publik baik secara politik maupun
secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yangterlibat
1 Farahdiba Rahmah Bachtiar,‟‟Pemilu Indonesia:Kiblat Negara Demokrasi Dari
Berbagai Refrensi, Pemilu Indonesia. (Makasar Indonesia : Vol. 3 / No 1 / 2004) Hal. 11
17
dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada
masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang di ambil. Bertanggung jawab
secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum
berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses
penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas (due process of
law) yang di atur dalam KUHAP. Oleh karna itu salah satu persyaratan penting
dalam penyelenggaraan pemilu di negara demokrasi adalah bahwa penyelenggara
pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berperan aktif dalam
penyelenggaraaan pemilihan umum (pemilu) karna KPU merupakan lembaga
penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU selain
berperan mengkordinasikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di mulai dari
penjaringan DPS, penetapan DPT sampai penetapan calon anggota legislatif, KPU
juga berperan dalam membentuk pantia pemilih kecamatan (PPK) dan Panitia
pemungutan suara (PPS). KPU juga bekerja penuh waktu dan bertanggung jawab
dalam hal memverifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan legislatif.
Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih
Presiden, Legislatif, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai pemimpin kepala
daerah. Olehkarna itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak di paksakan dari
pemilihan umun karna pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang di
anut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap
warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih
18
dalam proses ini diselenggarakan pemilihan umum.2 Sebagaimana dinyatakan
Pasal 22Eayat (2)merupakan agenda rutin lima tahunan, rutinitas itu guna
memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih pemimpin.3
Asas-asas dan prinsip dalam perundang-undangan menjadi acuan dalam
pelaksanaan pilpres dan pileg. Keduanya sekaligus menjadi pengikat bagi seluruh
penyelenggara. Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan
adil, menjadi asas utama. Ia berlaku kedalam dan keluar. Artinya ketentuan
tersebut di peruntukan bukan hanya masyarakat pemilih dan kandidat yang akan
di pilih, tetapi kepada penyelenggara dan badan pengawas menjadi utama. Asas
dan regulasi tersebut juga berlaku dalam konteks penyelenggara pemilihan umum
(pemilu) baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan
DPD, maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan Walikota, yang di slenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam menyelenggarakan pemilu harus berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan harus sesuai dengan prinsip sebagaimana
dimaksud dalam Bab II pasal 2 dan 3 UU NO. 7 tahun 2017.4
Dalam
menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu
berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: (1) Mandiri, (2) Jujur, (3) Adil, (4)
Berkepastian hukum, (5) Tertib, (6) Terbuka, (7) Proporsional, (8) Profesional, (9)
2Kamal Hidjaz. Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan
Daerah Di Indoneia. Makasar. 2010. hlm 35. 3Syamsuddin Haris.Pemilu Nasional Serentak 2019.Jakarta.2015.hlm37.
4Pasal 2 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
19
Akuntabel (10) Efektif dan, (11) Efisien.5 Sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 4 UU NO. 7 Tahun 2017. Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan
untuk: (1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, (2) Mewujudkan
Pemilu yang adil dan berintegritas, (3) Menjadikan konsistensi pengaturan sistem
Pemilu, (4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam
pengaturan Pemilu dan, (5) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efesien.6
Setelah Undang-undang Pemilu No.7 Tahun 2017 di sahkan oleh, Presiden
Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, beragam harapan muncul demi terciptanya
sebuah keadilan dan ke jujuran di sistem penyelenggaran pemilu. Penyelenggara
pemilu mempunyai tugas yang sangat strategis, sedikit banyak nya kesuksesan
atau pun kerawanan pemilu berada di tangan nya, DKPP mencatat permasalahan
masalah profesionalisme masih menjadi kendala dalam penyelenggara dan
pengawas pemilihan umum. Sejak beberapa tahun belakangan laporan kasus yang
ditrima DKPP paling banyak menyangkut profesionalisme terkait masalah etik
penyelenggara pemilu baik terkait pengurus KPU maupun BAWASLU.
Anggota DKPP Ida budiarti mengatakan aspek profesionalisme ini
menyangkut kecermatan bekerja,pemahaman regulasi hingga pelayanan
penyelenggara dan pengawas pemilihan umum.7
Persoalan akuntabilitas pada dasarnya menjadi persoalan di indonesia,
seperti masih terasa kurang maksimal. Seperti yang terjadi di pemilihan legislatif
di kabupaten Tebo, dimana ada kesalahan administratif oleh salah satu claeg
5Pasal 3 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
6Pasal 4 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
7http://katadata.co.id diakses 17 Desember 2019
20
DPRD terpilih dari partai Gerindra, di duga menambahkan embel-embel titel
akademik palsu di surat suara C1. Pasal nya berdasarkan informasi yang berhasil
didapat media, melalui Renaldi bagian data KPU kabupaten Tebo, bahwasannya
caleg DPRD Tebo yang di usung partai Gerindra itu menggunakan berkas
administrasi Ijazah terahir pendidikan SMA.8 Ketua KPU kabupaten Tebo Basri
kita cek menggunakan Ijazah SLTA, tapi di KTP, KK dan dokumen-dokumen lain
ada gelar SH.9
Menanggapi berita diatas yang Saya kutip dari beberapa media cetak dan
online. Melalui wawancara Kasubbag teknis KPU kabupaten Tebo memberikan
jawaban terkait berita yang beredar dimana pada saat verivikasi data pihak KPU
mengira gelar SH, yang tertera pada kartu identitas tersebut adalah nama
kepanjangan dari saudara DPRD Tebo terpilih.10
Dengan adanya permasalahan
diatas Akuntabilitas KPU kabupaten Tebo dapat di pertanyakan sebagai lembaga
penyelenggara Pemilu di kabupaten Tebo kususnya, sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 2 yang berbunyi,
Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara harus melaksanakan pemilu
berdasarkan pada asas dan prinsip.11
dan salah satunya adalah prinsip
akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan hal yang penting di wujudkan bagi setiap
penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, sebab dengan itu akan berhasil
menjadikan pemilu yang sehat.
8https//www-kompasiana.com.cdn diakses 25 November 2019
9https://jambi.tribunnews.com/2019/10/03anggota-dprd-tebo-jadi-tersangka-ijazah-palsu-
kpu-masih-tunggu-inkrah diakses 25 November 2019 10
Wawancara dengan kepala subbagian teknis dan data 28 November 2019 11
Pasal 3 UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum.
21
Beberapa faktor yang akan menentukan sukses tidaknya KPU dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu harus menjadi lembaga
independen/nonpartisan, serta memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami
dan menangani masalah-masalah kendala dalam penyelenggaraan Pemilu, yang
timbul di tengah publik. Mengingat posisi penting KPU dalam menyukseskan
pesta demokrasi, maka di dalamnya harus di isi oleh orang-orang yang punya
integeritas, dedikasi tinggi, kredibel, kapabel, dan memiliki komitmen moral yang
kuat untuk bersikap independent melalui proses perekrutan politik yang dilakukan
secara selektif, fair serta terbuka sehingga kinerjanya bisa di pertanggungjawbkan
dimata publik.
Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang
menjadi pengganti dan penerus fungsi kenabian untuk menjaga terselenggaranya
ajaran agama, memegang kendali politik membuat kebijakan yang dilandasi
syariat agama dan menyatukan umat dalam dalam kepemimpinan yang tunggal.12
Pemilihan kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam sistem
masyarakat islam. Keutamaan ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa‟ [4] ayat 59 :
سىل وأولي وأطيعىا الر كن فئى يا أيها الريي آهىا أطيعىا الل الهر ه
واليىم تن تؤهىى بالل سىل إى ك والر و إلى الل تازعتن في شيء فرد
لك خير وأحسي تأويل الخر ذ
12
Frenki, Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia Menurut Fiqh
Siyasah(Oktober 2016), hlm.54
22
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan
ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu
benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.13
Untuk mengetahui lebih jelas Implementasi Prinsip Penyelenggaraan Pemilu
Oleh KPU Kabupaten Tebo Menurut Undang-Undang Pemilu NO.7 Tahun 2017 ,
selaku penyelenggara pemilihan Legislatif tahun 2019, maka penulis merasa
tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat dalam
penulisan skripsi yang berjudul „‟Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pada Pemilu
Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Tebo, Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum“
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti
akanMengambil rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana prinsip akuntabilitas penyelenggara pemilu menurut
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana Implementasi Prinsip Akuntabilitas KPU Kabupaten Tebo
Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2019 ?
C. Batasan Masalah
13
Dapartemen Agama Republik Indonesia : Al-Qur‟an dan Terjemahannya,(Jakarta). Hal
87
23
Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas agar tidak
memperluas masalah yang di bahas yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak
konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelum nya, maka
penulis memberikan batasan masalah ini mengenai implementasi prinsip
akuntabilitas pada pemilu legislatif tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Tebo di
tinjau dari undang-undang nomor.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Khususnya pada Prinsip Akuntabilitas Pada Pemilihan Legislatif 2019.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Adapun tujuan dari penelitian penulis ini adalah :
a. Untuk mengetahui bagaimana prinsip akuntabilitas
penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
b. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi prinsip
akuntabilitas KPUD Tebo dalam penyelenggaraan pemilu
2019?
2. Kegunaan dari penelitian :
a. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi
stara satu (S1) dalam jurusan Hukum Tata Negara pada fakultas
Syariah UIN STS JAMBI.
b. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas
pada pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten Tebo, di tinjau dari
undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
24
c. Untuk memperdalam ilmu yang telah di pelajari dalam jurusan
Hukum Tata Negara pada fakultas syariah UIN STS JAMBI.
E. Kerangka Teori
1. Pemilu
Pemilihan Umum,selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secaraq langsung, umum
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara republik indonesia tahun
1945.14
Pemilu tersebut adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi/kabupaten/kota.
Pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi karna
rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan wakilnya untuk duduk diparlemen
maupun distruktur pemerintahan. Pemilu sering. disebut ajang pesta demokrasi
rakyat yang menjadi cerminan ikut andilnya rakyat dalam menentukannya
pemimpin dan arah perkembangan bangsa.15
Kemudian pemilu adalah merupakan penerapan nilai keserataan dalam
negara demokrasi, pemerintahan berlangsung atas persetujuan dari rakyat.
Penyelenggara negara, khususnya pemimpin eksekutif dan anggota legislatif
14
.Undang-Undang RI Nomor 8 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD&DPRD
Tahun 2012/pasal1 Hal 2. 15
Triono,Menakar Evektifitas Pemilu Serentak 2019, Jurnal Wacana Politik Vol 2, No.2
Edisi Oktober 2017, Hlm. 164
25
dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Legitimasi
pemerintahan terutama bukan pada keahlian dan kepintaran mereka, tetapi
pada persetujuan dan pilihan rakyat.16
Bagi negara demokrasi
modern,pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus
ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan.
Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada
di tangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam
penyelenggaraan negara.17
Selanjutnya disebutkan juga bahwa pemilu
adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara.
2. Penyelenggara Pemilu
Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan
pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan
Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara
langsung oleh rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
Tentang Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa Komisi Pemilhan Umum,
selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat Nasional mencerminkan bahwa
wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai lembaga penyelenggara
pemilihan umum mencakup seluruh wilayah negara kesatuan republik
indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang
16
. Panjaitan, Logika Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum2014, Hal.160 17
. M. Gaffar Jenedjri, Politik Hukum Pemilu, cet. Pertama,(Jakarta:konstitusi
Press,oktober 2013), Hal.36
26
menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi masa
jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan
pemilihan umum bebas pengaruh dari pihak manapun.18
Penyelenggara pemilu atau KPU dibedakan menjadi tiga diantaranya,
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Komisi pemilihan umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di
Provinsi dan kabupaten/kota.19
Penyelenggara pemilu yang bersifat adhoc terdiri atas beberapa
panitia Pemilihan Umum yang meliputi :
1) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan
pemilu ditingkat kecamatan. Anggota PPK sebanyak lima orang
berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat. Anggota PPK
ini diangkat dan diberhentikan oleh KPU kabupaten/kota
2) Panitia Pemungutan Suara
Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk
menyelenggarakan pemilihan ditingkat desa atau kelurahan. PPS
18
Amin Suprihatini, Lembaga Penyelenggara Pemilu ( Klaten,2009,Cempaka Putih)
Hal.2 19
Ibid, hlm 2
27
berkedudukan di desa atau kelurahan. Anggota PPS sebanyak tiga
orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat. PPS
dianggkat oleh KPU kabupaten/kota atas usul bersama kepala
desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.
3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya
disebut KPPS adalah kelompok yangdibentuk PPS untuk
menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
Anggota KPPS sebanyak tujuh orang berasal dari anggota masyarakat
sekitar TPS yang memenuhi syarat. Anggota KPPS diangkat dan
diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU kabupaten/kota.20
3. Penyelenggaraan Pemilu
Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.21
Pelaksanaan tahapan
penyelenggara pemilu juga sudah diatur dalam Peraturan KPU
(PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggara pemilihan umum tahun 2019.22
yang terdiri atas
Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu
kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota
dewan perwakilan rakyat,dewan perwakilan daerah, presiden dan
wakil presiden. secara umum ada tiga tipe atau model
penyelenggaraan pemilu, yakni Model Independen, Model
Pemerintahan, dan Model Kombinasi :
a) Model Penyelenggaraan (pemilu) Independen biasanya
dipakai di negaranegara di mana pemilu diorganisir oleh
LPP yang secara kelembagaan independen atau terpisah
20
Ibid, hlm 10 21
Pasal 1 UU NO,7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 22
PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara
pemilihan umum tahun 2019.
28
dari cabang pemerintahan eksekutif, serta memiliki dan
menyelenggarakan dananya sendiri. Di dalam Model
Independen, LPP tidak bertanggung jawab langsung
kepada kementerian atau departemen pemerintah. LPP
hanya bertanggung jawab kepada lembaga legislatif,
lembaga yudisial, atau kepala pemerintahan. Di dalam
Model Independen, LPP lebih memiliki otonomi dan
akuntabilitas finansial, serta akuntabilitas performa kerja.
Anggotanya terdiri dari orang-orang yang berada di luar
lembaga eksekutif selama menjabat di LPP.
b) Model Penyelenggaraan (pemilu) Pemerintahan adalah
bentuk penyelenggaraan pemilu di mana pemilu
diorganisir dan dikelola oleh lembaga eksekutif negara
melalui sebuah kementerian (misalnya Menteri Dalam
Negeri) dan/atau melalui pemerintah daerah. Di negara-
negara yang menggunakan Model Pemerintahan untuk
pemilu tingkat nasional, penyelenggaraannya dipimpin
oleh seorang menteri atau pejabat pemerintah dan
bertanggung jawab langsung kepada pemimpin Kabinet.
Dengan beberapa pengecualian, lembaga penyelenggara
ini biasanya tidak memiliki „anggota‟. Dana
penyelenggaraan biasanya menjadi tanggung jawab
kementerian dan/atau pemerintah daerah.
c) Di dalam Model Kombinasi, pemilu diorganisir oleh
LPP yang berada di bawah lembaga pemerintahan,
sedangkan fungsi pengawasan diserahkan kepada
komponen LPP yang independen. Penyelenggaraan
Model Kombinasi ini kerap digunakan di Perancis,
Jepang, Spanyol, dan banyak negara bekas jajahan
29
Perancis, khususnya di wilayah Afrika Barat, misalnya
Mali, Senegal, dan Togo.23
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang
menyelenggarakan pemilihan umum diindonesia, yakni meliputi
pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah. Komisi pemilihan Umum tidak dapat
disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang
lainnya yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD
1945.
Studi terkemuka oleh Organization for Security and
Cortporation in Europa (OSCE)International Standart and
Comitments on The Right to Democratic Election: A Practical Guide
to Democratic Elections Best Practice, menegaskan :24
“Negara atau komisi pemilu pusat haruslah sebuah badan yang
berfungsi secara aktif dan bukan untuk jangka waktu yang
terbatas sebelum pemilu. Berarti komisi pemilu pusat harus
senantiasa bekerja untuk mengembangkan daftar pemilih dan
mengambil tindakan-tindakan lainnya yang memperbaiki proses
pemilu.”
Pengertian KPU dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Penyelenggara pemilu diatur mengenai penyelenggara
Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan
23
Buku Pedoman Internasional IDEA, Desain Penyelenggaraan Pemilu. Hal-4 24
Oshit Alesita Rinenggo, Purwoko, dan Rina Martini, Evolusi Proses Verifikasi Calon
Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014-2019 DI Kota Semarang, Jurusan Ilmu
Pemerinahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Tahun 2020
30
Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sendiri adallah merupakan jelmaan dari
lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas
menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru.25
Jadi dapat disimpulkan bahwa komisi pemilihan umum adalah
lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di
indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independent).
5. Pemilihan Legislatif ( Pileg)
Pemilu anggota lembaga perwakilan secara khusus diataur
dalam Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang ini
merupakan elaborasi dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari
kedaaulatan ditangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki
kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara
demokratis memilih pemimpim yang akan membentuk pemerintahan
guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta
memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalan nya pemerintahan.
Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara
langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang
25
Prihatmoko, J. Joko,Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi. LP21 Press. Semarang, 2003, hlm. 70
31
akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan
aspirasi politik masyarakat, membuat undang-undang sebagai
landasan bagi semua pihak di NKRI dalam menjalankan fungsi
masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja
untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.26
6. Asas Dan Prinsip Pemilu
Dalam menyelenggarakan pemilu harus berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan harus sesuai
dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam BAB II pasal 2 dan 3
UU NO. 7 Tahun 2017.27
Dalam menyelenggarakan pemilu,
penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada
asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya
harus memenuhi prinsip: (1) Mandiri, (2) Jujur, (3) Adil, (4)
Berkepastian hukum, (5) Tertib, (6) Terbuka, (7) Proporsional, (8)
Profesional, (9) Akuntabel (10) Efektif dan, (11) Efisien.28
Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 UU NO. 7 Tahun 2017.
Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk: (1) Memperkuat
sistem ketatanegaraan yang demokratis, (2) Mewujudkan Pemilu yang
adil dan berintegritas, (3) Menjadikan konsistensi pengaturan sistem
Pemilu, (4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi
26
Prasetyoningsih, Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Masyarakat, Jurnal Vol.21,
No 2 (2014). Hal-243 27
Pasal 2 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 28
Pasal 3 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
32
dalam pengaturan Pemilu dan, (5) Mewujudkan Pemilu yang efektif
dan efesien.29
Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu
berkewajiban:
a. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon,
peserta pemilu, dan media massa tertentu;
b. Bemperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan
pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
c. Benolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap
pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
d. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas
masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
e. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan
dengan pemilih;
f. Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak
menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
g. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan
secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang
dikenakannya;
Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu
berkewajiban:
29
Pasal 4 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
33
a) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara
tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai
dengan yurisdiksinya;
c) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
d) Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.
Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas,
Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
a) Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-
undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
b) Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan
keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan;
c) Menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap
dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d) Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses
kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
Dalam melaksanakan asas kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu
berkewajiban:
a) Memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran
dan kesadaran pemilih;
34
b) Memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu;
c) Membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi
dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
d) Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak
pilihnya atau memberikan suaranya; dan
Dalam melaksanakan asas proporsionalitas, Penyelenggara Pemilu
berkewajiban:
a) Mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat
menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas
penyelenggara Pemilu;
b) Menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu
keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun
tidak langsung; dan
c) Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang
dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas,
Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
a) Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan
standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
b) Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi
administrasi Pemilu;
35
c) Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi
penyelenggara Pemilu; dan
d) Menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD atau yang
diselenggarakan atas tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan
seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu.
Dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:
a) Memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan
data dan/atau fakta;
b) Memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan
dengan cara sistematis, jelas, dan akurat;
c) Memberikan informasi mengenai Pemilu kepada public secara lengkap,
periodic dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Prinsip Akuntabilitas
Prinsip akuntabilitas adalah suatu fundamental dalam good
governanceyang modern dan di temukan pada masyarakat yang
terbuka. Meskipun suatu yang fundamental, Akuntabilitas sendiri
tidak memiliki arti yang tepat. Sebuah sebagai gagasan, Aberham
Yohannes mengentahkan pengertian akuntabilitas sebagai laporan atau
penjelasan seseorang atau badan kepada siapa ia harus bertanggung
jawab.
David Stott menyatakan bahwa Akuntabilitas mensyaratkan
adanya suatu forum untuk memanggil si pembuat keputusan guna
36
memberikan penjelasan mengenai keputusan yang diambilnya.
Akuntabilitas dapat dilaksanakan secara politik maupun secara
hukum. Akuntabilitas secara politik dilakukan di parlemen dan secara
hukum di pengadilan.
Menurut Aberham Yohannes, Akuntabilitas pelaksanaan
kekuasaan pemerintahan dilakukan melalui cara. Yaitu akuntabilitas
menteri kepada parlemen untuk ditinjau keputusannya menteri
dipanggil oleh parlemen untuk menjelaskan dan bertanggung jawab
atas keputusan yang telah diambilnya.30
Adapun indikator nilai-nilai dasar akuntabilitas antara lain :
1) Kepemimpinan, pemimpin memberikan contoh pada orang lain,
adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan.
2) Transparansi, keterbukaan informasi akan mendorong tercapainya
akuntabilitas.
3) Integeritas, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
4) Rensponbilitas, kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa
ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karna
adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah
dibuat.
5) Keadilan, landasan utama dari akuntabilitas yang harus diplihara dan
dipromosikan karna ketidakadilan dapat menghancurkan kepercayaan
30
A‟an Efendi, Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, (Surabaya: Sinar Grafika, 2017)
Hal-97
37
dan kredebilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja kurang
optimal.
6) Kepercayaan, rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan.
7) Keseimbangan, keseimbangan kapasitas sumberdaya dan keahlian
yang dimiliki manusia.
8) Kejelasan, mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi
organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistym pelaporan
kinerja.
Konsistensi, menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang
akuntabel.
F. Tinjauan Pustaka
Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui refrensi
buku-buku atau literature study kepustakaan ini untuk memenuhi atau
mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat dari para ahli yang ada hubungan
nya dengan permasalahan yang di teliti. Sepanjang penelitian peneliti mengambil
buku-buku, tensis, skripsi, dan artikel yang memiliki hubungan terhadap masalah
yang penulis teliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini
penulis hanya lebih berfokus bagaimana Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pada
Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Tebo, Di Tinjau dari Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Achmad Sayuti, Mahasiswa Fakultas
Syari‟ah UIN STS Jambi, tahun 2018, dengan judul Netralitas Komisi Pemilihan
38
Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan
naturalistik menurut pengumpulan data pada setting yang alamiah. Hasil
penelitian menyarankan agar KPU sebagai penyelenggara pemilu, agar dapat
benar-benar menjalankan peran dan tugasnya sebagai lembaga yang
bertanggungjawab, maka harus meminimalisir pelanggaran pilkada. Hasil
kesimpulan adallah bahwa, independensi,imparsialitas, integeritas, transparansi,
efisiensi, profesional, berorientasi pelayanan.31
Kedua, Karya tulis ilmiah ini dilakukan oleh Prisma Fadli, Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2018. Dengan judul evolusi
kewenangan penyelenggara pemilu di Indonesia. Karya tulis ilmiah ini membahas
mengenai peraturan perundang-undangan pemilu selalu berubah setiap akan
dilaksanakannya pemilihan umum di indonesia. Pengaturan perundang-undangan
tersebut membawa pengaruh terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum
termasuk dalam hal kewenangan penyelenggara pemilu. Tujuan penulisan ini
adalah untuk menunjukkan evolusi kewenenganan penyelenggara pemilu di
indonesia dengan menggunakan pendekatan sejarah ketatanegaraan indonesia
dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pemilihan umum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sejak
dilaksanakannya pemilu pertama pada masa orde lama, dilanjutkan pada masa
31
Bahrul Ulum, Dedek Kuanadi, Abdul Razak, Achmad Sayuti, Laporan Penelitian
Dosen Dan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi,
Tahun 2018.
39
orde baru hingga saat ini memasuki era revormasi terdapat perubahan-perubahan
dalam kewenangan penyelenggara pemilu di indonesia.32
Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh, Vita Novianti, Agus Suryono, dan
Imam Hanafi, Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu politik program Magister Ilmu
Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya, tahun 2015. Dengan judul
akuntabilitas politik Komisi Pemilihan Umum Daerah pada pelaksanaan pilkada
2010 kabupaten Situbondo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, hal ini
disesuaikan dengan permasalahan akuntabilitas politik Komisi Pemilihan Umum
Daerah pada pelaksanaan Pilkada 2010 kabupaten Situbondo, Metode kualitatif
ini lebih mendasarkan lebih mendasarkan fenomonologis yang mengutamakan
penghayatan dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu
pristiwa intereaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif
peneliti sendiri. Pengukuran Akuntabilitas politik KPU Kabupaten Situbondo
pada pelaksanaan Pilkada 2010 bahwa KPU sebagai lembaga yang bersifat
independent tentunya dalam melakukan kinerjanya harus tetap berpegang teguh
pada aturan perundang-undangan yang ada. Dalam menjalankan segala tata cara
pelaksanaan pilkada di kabupaten situbondo maka sangat diperlukan azas
keterbukaan.33
Keempat, Jurnal yang diteliti oleh Muh Imam Adli Aqil peran Komisi
Pemilihan Umum kabupaten Gowa dalam meningkatkan prtisipasi pemilih
32
Prisma Fadli,Evolusi Kewenangan Penyelenggara Pemilu Di Indonesia , Skripsi
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018. 33
Vita Novianti, Agus Suryono, dan Imam Hanafi, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Vol. 4, No. 3, Program Magister Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya, Tahun 2015.
40
masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2014. Jurnal Ini membahas tentang
peran Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gowadalam meningkatkan patisipasi
pemilih masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2014. Jenis penelitian yang
digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu type penelitian yang
berusaha menggambarkan secara jelas tentang peran Komisi Pemilihan Umum
kabupaten Gowa dalam meningkatkan patisipasi pemilih masyarakat pada
pemilihan presiden tahun 2014. Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini
antara lain. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gowadalam
meningkatkan prtisipasi pemilih masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2014?
dan apakah faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan kabupaten
Gowadalam meningkatkan prtisipasi pemilih masyarakat pada pemilihan presiden
tahun 2014?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanaperan
Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gowa dalam meningkatkan patisipasi
pemilih masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2014 dan juga untuk
mengetahui faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum
kabupaten Gowa dalam meningkatkan patisipasi pemilih masyarakat pada
pemilihan presiden tahun 2014.34
34
Muh Imam Adli Aqil,Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam
Meningkatkan Prtisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014 ,Jurnal
41
BAB II
METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan suatu proses atau prosedur yang sistematik
berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang di pakai disiplin (ilmu) untuk
mencapai suatu tujuan.35
A. Lingkup penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang di tempuh melalui
serangkaian proses yang panjang. Dalam konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian
diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap
munculnya fenomena tertentu.36
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif, menurut Denzin dan Lincoln, kata kualitatif menyiratkan penekanan
pada proses dan makna yang tidak di kaji secara ketat atau belum di ukur secara
kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.37
Pendekatan kualitatif adalah
suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang
menyelediki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini,
peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat
antara peneliti dan subjek yang di teliti.Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini
diharapkan mampu memberikan Informasi mengenai wujud dari Implementasi
Prinsip Akuntabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Oleh KPU Kabupaten
Tebo di tinjau dari Undang-Undang Nomor,07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
35
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah, cetakan II, (
Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 22. 36
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif ( Jakarta : PT RajaGrafindo
Persada,2008), hlm. 75 37
Ibid,. hlm. 33.
42
Umum? dan untuk memperoleh data melalui observasi maupun wawancara,
penelitian ini berpusat pada KPU Kabupaten Tebo, Dengan tujuan mengumpulkan
data, baik tertulis maupun hasil observasi dan wawancara.
B. Jenis dan sumber data
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data di peroleh,
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Dat a Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumbernya dilapangan.38
Karna penelitian kualitatif dimana peneliti
merupakan instrumen penelitian maka data primer pada penelitian ini
di peroleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam hal ini
peneliti mencari dan mengumpulkan data yang berkenaan dan
langsung berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.
Data primer yang peneliti maksud adalah informasi-informasi
yang diperoleh secara langsung yang dilakukan dengan wawancara
dan observasi mengenai pokok permasalahan dalam penelitian secara
langsung, maupun dari pihak-pihak tertentu. Data primer ini di
gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai wujud dari
Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun
38
Tim Penyusun, Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syari’ah, (Jambi : Syariah press
,2014), hlm. 178
43
2019 di Kabupaten Tebo, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Adapun data primer dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Tebo.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber-sumber
lain, sebagai pendukung data primer yang di pandang berkaitan
dengan pokok kajian yang di teliti. Data sekunder bersumber dari
dokumen-dokumen, baik berupa dokumen-dokumen resmi maupun
bahan perpustakaan lainnya.39
Walaupun data tersebut di peroleh dari
orang lain atau dokumen lain tetapi data tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai pendukung sumber data pertama. Adapun yang menjadi
sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa literature-literatur
yang mendukung penelitian ini baik berupa buku, koran, majalah,
jurnal maupun tulisan-tulisan lain yang di anggap penting dalam
mendukung penelitian ini. Adapun sumber data tersebut dapat di
golongkan yaitu :
a) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum.
b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR,DPD&DPRD Tahun 2012/pasal1
c) Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
Nomor: 285 /HM.02-PU/03/1509/KPU-Kab/IX/2018
Tentang Daftar calon tetap anggota dewan perwakilan
rakyat daerah bkabupaten Tebo dalam pemilihan umum
tahun 2019.
39
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah, (Jambi : Syariah
Press,2014), hlm. 179.
44
d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008, “Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi pemilihan umum Provinsi, Dan
Sekretariat Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota”
(Jakarta: 2008)
C. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah
sebagai berikut :
1) Wawancara
Wawancara adalah metode yang digunakan untuk
mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut
responden melalui suatu percakapan sistematis dan terorganisir. Karna
itu, wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara
sistematis dan terorganisir yang di lakukan oleh peneliti sebagai
wawancara dengan sejumlah orang yang disebut sebagai responden
atau yang di wawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.40
Dalan hal ini penyusun
akan mengumpulkan teknik wawancara untuk mengumpulkan data
dari pihak KPU Kabupaten Tebo dan berikut para Narasumber nya :
Nama Jabatan
Nani Efendi, S.Pd i SDM dan Partisipasi Masyarakat
40
Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, cet ke 3 (Bandung: Refika Aditama, 2012),
hlm, 312.
45
ALEKA SAPUTRA, S. Sos Selaku staf bagian Umum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
Al Fadli S, Pt Teknis Penyelenggara
Sudarno, SH Sekertaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tebo
2) Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlaku. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara
dalam penelitian kualitatif.41
D. Unit Analisis
Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian
tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel.
Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun
organisasi swasta atau sekelompok orang.42
Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis dengan analisis judul:
“‟Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di
Kabupaten Tebo, Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum”. Penelitian ini unit analisisnya adalah Implementasi Prinsip
41
Ibid, hlm 329 42
Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Fakultas Syari‟ah IAIN STS
Jambi (2012), hlm.62.
46
Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tebo Menurut Undang-Undang Nomor.7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Khususnya Pada Pemilihan Legislatif
Kabupaten Tebo 2019. Penetapan unit analisis tersebut, karna penelitian yang
dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan
dokumen-dokumen dari Lembaga Penyelenggara Pemilu Kabupaten Tebo (KPU
Tebo) dan informasi-informasi yang berasal, karyawan atau pegawai di lembaga
tersebut serta informasi yang didapat dari narasumber.
E. Teknik Analisis Data
Dalam analisis data kualitatif, Bogdan Sugiyono menyatakan bahwa analisis
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari
hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat di
pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.43
Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil
data lalu diveifikasi.
1) Reduksi Data
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhaian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2) Penyajian Data
Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah display atau
menyajikan data. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa
43
Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RND,
(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. hlm 334.
47
dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar
kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah
teks yang bersifat naratif dan didalam skripsi ini peneliti
menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan
dengan menglompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-
masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber
tulisan maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan teks yang bersifat naratif.
3) Kesimpulan/Verifikasi
Langkah terahir yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.44
Kesimpulan dalam
penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran atau obyek yang sebelumnya kurang
jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.
Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa,
ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan
penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan
lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengeahui dan menarik
kesimpulan terhadap implementasi prinsip akuntabilitas kinerja KPU kabupaten
44
Ibid., hlm.252.
48
Tebo menurut undang-undang nomor.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,
Khususnya pada pemilihan legislatif kabupaten Tebo 2019.
F. SistematikaPenulisan
Untuk lebih memudahkan penulisan dan mendapatkan pemahaman, maka
pembahasan dan penelitian ini akan disistemasisasi berdasarkan susunan sebagai
berikut :
Pembahasan di awali dengan Bab I, Pendahuluan. Bab ini pada hakikatnya
menjadi pijakan bagi penulis skripsi, Bab ini berisikan tentang latar belakang
masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan
tinjauan pustaka.
Selanjutnya Bab II, Membahas tentang metode penelitian, yang terdiri
tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, instrument pengumpulan
data, teknik analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
Selanjutnta Bab III, dalam Bab ini memaparkan tentang gambaran umum
dan lokasi penelitian.
Selanjutnya Bab IV, dalam Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil
penelitian yang akan menguraikan tentang implementasi prinsip akuntabilitas
pada pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten Tebo, di tinjau dari undang-
undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Selanjutnya adalah Bab V, merupakan Bab ahir dari skripsi yang memuat
kesimpulan dan saran.
49
G. Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan penelitian dalam melakukan penelitian, maka penulis
menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal sebagai
berikut:
Tabel.1
N
o
Jenis
Kegi
atan
Tahun 2019-2020
Desember Januari Febuari Maret April Mei Juni
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
.
Peng
ajuan
Judul
x
2
.
Pem
buata
n
Prop
osal
x
3
.
Perb
aikan
prop
osal
dan
semi
nar
x
4
.
Surat
izin
x
50
riset
5
.
Peng
ump
ulan
data
x
6
.
Peng
elola
han
anali
sis
data
x
7
.
Pem
buata
n
lapor
an
x
8
.
Bimb
ingan
dan
perba
ikan
x
9
.
Agen
da
dan
ujian
skrip
si
51
1
0
.
Perb
aikan
dan
penji
lidan
52
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Tebo
Kabupaten Tebo merupakan salah satu kabupaten Provinsi jambi, Indonesia.
Kabupaten tebo dibentuk berdasarkam undang-undang Nomor 54 tahun 1999
sebagai pemekaran dari kabupaten bungo tebo dan secara defacto. Kegiatan
pemerintah efektif berjalan terhitung 12 Oktober 1999 bersamaan dengan
pelantikan pejabat Bupati sementara menjelang ditetapkan nya pejabat bupati
defenitif, dengan pusat berada di Muara Tebo berjarak 254,3 km dari kota jambi.45
B. Sejarah Singkat KPU Kabupaten TEBO
Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna
menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud
apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami
dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara
Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan
Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak
pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi
45
WikiPedia, (Di akses pada 18 Maret 2020, Jam 04.46)
53
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi,
tugas dan kewenangannya masing-masing.
Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat ini
memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi
negara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki Undang-
Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten TEBO yang ada saat ini
merupakan periode keanggotaan keempat yaitu periode 2018 - 2023 setelah
sebelumnya periode ke tiga 2013 – 2018 setelah sebelumnya periode kedua 2008
– 2013 dan periode pertama 2003 – 2008.46
Priode ke anggotaan 2003-2008.
1. Syahlan Arfan, SH
2. Drs. H. Ali Imron Achmad, M.Pdi
3. Din M Syech
4. Syamsu Ridjal
5. Yuliana, SE
Priode ke anggotaan 2008-2013
46
http://www.kputebo.go.id, (Diakses pada tanggal 12 Februari2020, Jam 01.40 wib)
54
1. Syahlan Arfan, SH
2. Subirman, SE
3. Gaman Sakti, SS
4. Bahrullah
5. Nurhawani
Priode ke anggotaan 2013-2018
1. Basri, S.Ag
2. Ahdiyenti, M.Pdi
3. Riace Juskal
4. Al Fadli, S.Pt
5. Sri Asteti, SH
Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi
Nomor : 485/PP/06-KPT/05/IX 2018 Tanggal 6 Juni 2018, nama-nama yang
disahkan dan diangkat menjadi anggota KPU Kabupaten Tebo periode keempat
adalah :
1. H. Basri, S.Ag.M.S.I
2. Al Fadli, S. Pt
3. Nani Efendi, S. Pd.I
4. Rinaldi Zainun, S. Ag.M.A
5. Sri Asteti, SH
55
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilu Pasal 10 telah diatur tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU
Kabupaten Tebo ( UU Nomor 15 Tahun 2011 ).
Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Tebo, sebagaimana
diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008,
maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau tim
yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan
memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Tebo. Setiap divisi
mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten
Tebo yang berhubungan dengan kegiatan divisi.
Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) divisi yang masing-
masingnya dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Tebo, yaitu :47
1. H. Basri, S.Ag.M.S.I ( Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga)
2. Al Fadli, S. Pt ( Teknis Penyelenggara )
3. Nani Efendi, S. Pd.I (SDM dan Partisipasi Masyarakat
4. Rinaldi Zainun, S. Ag.M.A (Perencanaan dan Data )
5. Sri Asteti, SH ( Hukum dan Pengawasan )
Untuk menunjang serta memfasilitasi kebutuhan kerja serta pelaksanaan
tugas-tugas KPU kabupaten Tebo dibentuk Sekretariat KPU kabupaten Tebo
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris
47
http://www.kputebo.go.id, (Diakses pada tanggal 12 Februari2020, Jam 01.40 wib)
56
KPU kabupaten Tebo dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag yang juga masing-
masingnya mengepalai satu Subbag sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diubah dalam
Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.
Sekretariat KPU kabupaten Tebo dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan
eselonisasi Jabatan Struktural IIIa yang bertanggung jawab kepada Ketua
KPUkabupaten Tebo . Selama KPU kabupaten Tebo terbentuk, telah mengalami 8
(delapan) kali pergantian Sekretaris, sedangkan Kasubbag dilingkungan
Sekretariat KPU kabupaten Tebo eselonisasi Jabatan Struktural IVa dengan
susunan Sekretariat terdiri dari :48
1. Sudarno, SH ( Sekertaris )
2. Nurbadri, SH, MH ( Kasubbag Hukum )
3. Paisol, SE ( Kasubbag Umum )
4. Autia Violeni, S.Kom ( Plt. Kasubbag Program dan Data )
C. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
1. Visi
Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara
Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri,
transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang
48
http://www.kputebo.go.id, (Diakses pada tanggal 12 Februari2020, Jam 01.40 wib)
57
berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Misi
a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang
memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam
menyelenggarakan Pemilihan Umum;
b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan
beradab;
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang
bersih, efisien dan efektif;
d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum
secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan
Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif
dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat
Indonesia yang demokratis.49
49
http://www.kputebo.go.id, (Diakses pada tanggal 12 Februari2020, Jam 01.40 wib)
58
D. Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan
Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja
Sekertariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk
melaksanakan Pemilihan Umum, KPU kabupaten Tebo mempunyai tugas
kewenangan sebagai berikut :
1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak
sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI
dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat
pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut
TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk
setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah
pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil
Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.50
50
Ibid., (Diakses pada tanggal 12 Februari2020, Jam 21.31 wib)
59
Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat
tambahan huruf: tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam
Undangundang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.51
Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999
tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan wewenang KPU
sebagai dimaksut dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun
setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem
Pemilihan Umum. 52
Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dalam
penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan
jadwal dikabupaten/kota;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh
PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
danmenetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden dikabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil
51
Ibid., (Diakses pada tanggal 12 Februari2020, Jam 21.31 wib) 52
Ibid., (Diakses pada tanggal 12 Februari2020, Jam 21.43 wib)
60
rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara
penghitungansuara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
i. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif
kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundangundangan;
l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitandengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada
masyarakat;
m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi, dan/atau undangundang.53
53
Farida Fauzia, Tugas, Fumgsi, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Jenderal Kpu,
Sekretariat Kpu Provinsi, Dan SekretariatKpu Kabupaten/Kota, (Jakarta: Pemilihan Umum,
2010). Hal 14
61
E. Tugas, Fumgsi, dan Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tebo
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang sekertaris KPU
Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya Sekertaris KPU Kabupaten/Kota
bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten/Kota.
Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tertulis pada Pasal 17 yaitu :
a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
b. Memberikan dukungan teknis administratif.
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam
menyelenggarakan Pemilu.
d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, serta pemilihan Gubernur.
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU
Kabupaten/Kota.
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan
bupati/walikota.
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, dan
62
h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan
perundang undangan.54
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di
Kabupaten/Kota
b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di
Kabupaten/Kota.
c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota.
d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU
Kabupaten/Kota.
e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum
serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota.
f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan
hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di
Kabupaten/Kota.
g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota.
h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan
Pemilu di Kabupaten/Kota.
i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota.
54
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, “Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
pemilihan umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota” (Jakarta:
2008). Hal 6-7
63
j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan
pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.55
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan
pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana
dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan
c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan
kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.56
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
55
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, “Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
pemilihan umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota” (Jakarta:
2008). Hal 6-7 56
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, “Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
pemilihan umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota” (Jakarta:
2008). Hal 6-7
64
d. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal
administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan
peraturan perundang-undanganndangan.57
F. Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tebo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010
tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tebo yang terdapat dalam pasal 62 terutama staf pelaksana pada
subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat dijabarkan sebagai
berikut:
1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi
pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi
tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil
Pemilu;
57
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, “Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
pemilihan umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota” (Jakarta:
2008). Hal 6-7
65
4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis
pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu
dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;Menyiapkan semua
berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD
Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk
melengkapi kekurangan persyaratan;
6. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan
penerbitan informasi Pemilu;
7. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi
pelaksanaan kampanye;
9. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye
10. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman
teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan
pemilih;
11. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat;
12. Mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan
bahanbahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
66
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
14. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan
olehSekretaris KPU Kabupaten/Kota;
15. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan
dokumentasi hasil Pemilu;
16. Menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag
Teknis dan Hubmas;
17. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
67
G. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
a) Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
Tabel.2 (Sumber KPU Tebo)
H. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
Tabel.3 (Sumber KPU Tebo)
H. Basri, S.Ag, M.S.I
KETUA Keuangan,Umum,Logistik dan
Rumah Tangga
RINALDI, S. Ag. M. A
ANGGOTA
Perencanaan, Data dan Informasi
Al FADLI, S. Pt
ANGGOTA
Teknis Penyelenggara
NANI EFENDI, S. Pd. I
ANGGOTA
Sosialisasi Pendidikan Pemilih,
Partisivasi Masyarakat dan SDM
SRI ASTETI, SH
ANGGOTA
Hukum dan Pengawasan
SEKRETARIS
Sudarno, SH NIP 19620403 199403 1 006
Kasubbag Umum
PAISOL, SE NIP 19790909 200902
1 006
Plt.Kasubbag Program dan Data
AUTIA VIOLENI, S. Kom NIP 19850129 201502 2
001
Kasubbag Hukum
NURBADRI, SH, MH NIP 19790617 200312 1
006
68
Tabel.4(Sumber KPU Tebo)
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT JENDRAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
BULAN : September 2019
NO UR
UT
NAMA TEMPAT/TGL
LAHIR
NIP PANGKAT JABATAN KELAS
JABA
TAN
JENIS
KEL
AMIN
AGAM
A
PENDIDIKAN
GOLR
U
T.M.
T
STRUK
TURAL
T.M.
T
UM
UM
T
HN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 SUDAR
NO, SH
Magelan
g,
03/04/1962
1962
0403
199403 1
006
Pembin
a IV/a
01/04/
2012
Sekretari
s
13/01/
2012
13 L ISL
AM
S1 19
87
2 NURBADRI,
SH, MH
Kudus, 17/06/1
979
19790617
2003
12 1 006
Pembina IV/a
01/04/2018
KasubagHukum
06/11/2017
9 L ISLAM
S2 2008
3 PAISOL
, SE
Ds. Tuo
Ulu,
09/09/1
979
1979
0909
2009
02 1
006
Penata
III/c
01/04/
2015
Kasubag
Umum
06/11/
2017
9 L ISL
AM
S1 20
05
4 AUTIA
VIOLE
NI, S. Kom
Jambi,
29/01/1
985
1985
0129
201502 2
001
Penata
Muda
Tk. I III/b
01/04/
2019
Plt.
Kasubag
Program dan Data
17/05/
2018
7 P ISL
AM
S1 20
07
5 ALEKA
SAPUT
RA, S. Sos
Ma
Tebo,
02/04/1982
1982
0405
200901 1
008
Penata
Muda
III/a
01/04/
2016
Pelaksan
a
7 L ISL
AM
S1 20
15
6 ROBI‟A
H
UlakBa
njir,
04/03/1979
1979
0304
200003 2
001
Penata
Muda
III/a
01/04/
2016
Pelaksan
a
6 P ISL
AM
S1 20
18
7 M.ZULHAM
HALM
AN, A.Md
Jambi, 26/12/1
980
19801226
2009
02 1 005
PenataMuda
III/a
01/04/2017
Pelaksana
7 L ISLAM
D3 2003
8 MELI YUNIT
A, A.
Md
Kuamang,
19/03/1
988
19880319
2010
01 2 001
PenataMuda
III/a
01/04/2018
Pelaksana
6 P ISLAM
D3 2009
69
9 MUHAMAD
JAKI,
A. Md
Ma Tebo,
30/11/1
978
19781130
2010
01 1 001
PenataMuda
III/a
01/04/2019
Pelaksana
7 L ISLAM
D3 2002
10 HARIY
ANTO
Ma
Tebo, 03/08/1
981
1981
0803 2010
01 1
001
Pengatu
r II/c
01/04/
2019
Pelaksan
a
5 L ISL
AM
S1 20
18
11 CECI
FELIAS
TARI
Lb.
Bungur,
22/02/1983
1983
0222
200901 1
2 004
Pengatu
r II/c
01/04/
2017
Pelaksan
a
6 P ISL
AM
S1 20
18
12 SAFWA
N
Semabu,
30/12/1
981
1981
1230
200901 1
003
Pengatu
r II/c
25/05/
2017
Pelaksan
a
6 L ISL
AM
SLT
A
20
01
13 JAMIL
AH
Semabu,
13/10/1985
1985
1013 2009
01 2
005
Pengatu
r II/c
01/04/
2017
Pelaksan
a
6 P ISL
AM
SLT
A
20
02
14 GUSM
ALINI
Jambi,
15/08/1984
1984
0815 2009
01 2
001
Pengatu
r II/c
01/04/
2017
Pelaksan
a
6 P ISL
AM
SLT
A
20
02
15 SENTO
T
MISDIYANTO
Wonogi
ri,
13/04/1967
1967
0413
201407
200901 1
001
Pengatu
rMuda
Tk. I II/b
01/07/
2017
Pelaksan
a
5 L ISL
AM
SLT
A
19
87
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Prinsip akuntabilitas penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Prinsip akuntabilitas adalah suatu fundamental dalam good
governanceyang modern dan di temukan pada masyarakat yang terbuka.
Meskipun suatu yang fundamental, Akuntabilitas sendiri tidak memiliki arti
yang tepat. Sebuah sebagai gagasan, Aberham Yohannes mengentahkan
pengertian akuntabilitas sebagai laporan atau penjelasan seseorang atau
badan kepada siapa ia harus bertanggung jawab.
David Stott menyatakan bahwa Akuntabilitas mensyaratkan adanya
suatu forum untuk memanggil si pembuat keputusan guna memberikan
penjelasan mengenai keputusan yang diambilnya. Akuntabilitas dapat
dilaksanakan secara politik maupun secara hukum. Akuntabilitas secara
politik dilakukan di parlemen dan secara hukum di pengadilan.
Menurut Aberham Yohannes, Akuntabilitas pelaksanaan
kekuasaan pemerintahan dilakukan melalui cara. Yaitu akuntabilitas
menteri kepada parlemen untuk ditinjau keputusannya menteri
dipanggil oleh parlemen untuk menjelaskan dan bertanggung jawab
atas keputusan yang telah diambilnya.58
Adapun indikator nilai-nilai dasar akuntabilitas antara lain :
58
A‟an Efendi, Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, (Surabaya: Sinar Grafika, 2017)
Hal-97
9) Kepemimpinan, pemimpin memberikan contoh pada orang lain,
adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan.
10) Transparansi, keterbukaan informasi akan mendorong tercapainya
akuntabilitas.
11) Integeritas, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
12) Rensponbilitas, kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa
ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karna
adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah
dibuat.
13) Keadilan, landasan utama dari akuntabilitas yang harus diplihara dan
dipromosikan karna ketidakadilan dapat menghancurkan kepercayaan
dan kredebilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja kurang
optimal.
14) Kepercayaan, rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan.
15) Keseimbangan, keseimbangan kapasitas sumberdaya dan keahlian
yang dimiliki manusia.
16) Kejelasan, mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi
organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistym pelaporan
kinerja.
Konsistensi, menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang
akuntabel
Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau
isntitusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.
Akuntabilitas Publik memiliki tiga fungsi utama yaitu : (1) Menyediakan
kontrol demokratis (2) Untuk mencegah korupsi dan penyalah gunaan
kekuasaan (3) Untuk meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas.
Dalam menyelenggarakan pemilu harus berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan harus sesuai dengan prinsip
sebagaimana dimaksud dalam BAB II pasal 2 dan 3 UU NO. 7 Tahun
2017.59
Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus
melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: (1) Mandiri, (2)
Jujur, (3) Adil, (4) Berkepastian hukum, (5) Tertib, (6) Terbuka, (7)
Proporsional, (8) Profesional, (9) Akuntabel (10) Efektif dan, (11) Efisien.60
Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengaturan Penyelenggaraan
Pemilu bertujuan untuk: (1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang
demokratis, (2) Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, (3)
Menjadikan konsistensi pengaturan sistem Pemilu, (4) Memberikan
kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu dan, (5)
Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efesien.61
Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu
berkewajiban:
59
Pasal 2 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 60
Pasal 3 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 61
Pasal 4 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
e) Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-
undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
f) Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan
keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan;
g) Menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap
dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
h) Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses
kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tebo
“Akuntabilitas merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh
KPU sesuai regulasi yang sudah ditetapkan, regulasi ini
berorientasi kepada pertanggungjawaban, melaporkan segala
aktivitas dan kegiatan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak
terkait”.62
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Komisioner Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
”Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap instansi untuk
mepertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan plaksanaan
program kegiatan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang yang
ada”63
62
Wawancara dengan Nani Efendi selaku Komisioner KPU Kabupaten Tebo Bagian
SDM dan Partisipasi Masyarakat Pada 7 Februari 2020. 63
Wawancara dengan Sudarno selaku Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tebo Pada 6 Februari 2020.
Berdasarkan Analisa penulis bahwa perihal prinsip Akuntabilitas
khususnya dalam penyelenggaraan pemilu sudah dijelaskan secara merinci
didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum. Guna tercapainya pemilihan umum yang sesuai dengan yang
diharapkan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang
Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengaturan
Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk; (1) Memperkuat sistem
ketatanegaraan yang demokratis, (2) Mewujudkan Pemilu yang adil dan
berintegritas, (3) Menjadikan konsistensi pengaturan sistem Pemilu, (4)
Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan
Pemilu dan, (5) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efesien.
B. Implementasi Prinsip Akuntabilitas KPU Kabupaten Tebo Dalam
Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2019
Pemilu merupakan satu –satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi
kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan
tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenarasi
kekuasaan.Pemilu juga satusatunya cara untuk menggantikan kekuasaan
lama tanpa melalui kekerasaan (chaos) dan kudeta. Melalui pemilu rakyat
dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah
lama, atau mengganti dengan pemerintahan yang baru.
Pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta
akuntabilitas dari para pejabat publik,melalui pemilu diharapkan proses
politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang
sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih,
oleh karena itu pemilu yang baru saja berakhir tahun 2017 tadi tidak dapat
lagi disebut sebagai eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai
kelemahan dan peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan
demokratis itu sendiri.
Dalam menyelenggarakan pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tebo, harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil, dan harus sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam BAB II
pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum.64
Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus
melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: Mandiri, (2)
Jujur, (3) Adil, (4) Berkepastian hukum, (5) Tertib, (6) Terbuka, (7)
Proporsional, (8) Profesional, (9) Akuntabel (10) Efektif dan, (11) Efisien.65
Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengaturan Penyelenggaraan
Pemilu bertujuan untuk: (1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang
demokratis, (2) Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, (3)
Menjadikan konsistensi pengaturan sistem Pemilu, (4) Memberikan
kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu dan, (5)
Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efesien.66
64
Pasal 2 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 65
Pasal 3 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 66
Pasal 4 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Lembaga penyelenggara pemilu, baik tingkat Pusat Provinsi dan
Kabupaten/Kota, Sudah berupaya menyelenggarakan Pemilu berdasarkan
regulasi yang ada yang berkaca pada asas dan prinsip terutama pada
Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Begitu pula pada KPU Kabupaten Tebo,
Telah berupaya semaksimal mungkin menyelenggarakan pemilu sesuai
dengan Asas dan Prinsip Pemilu. Agar tercapai nya Pemilu seperti yang
diharapkan.
Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Khususnya pada Prinsip
Akuntabilitas Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten
Tebo. Akuntabilitas yang dilakukan KPU selaku lembaga penyelenggara
pemilihan umum kepada rakyat pemilih dan sekaligus pemegang
kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas KPU dapat dilakukan langsung kepada
rakyat melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu.67
1. Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pada Verifikasi berkas bakal
calon dan Penetapan Calon Tetap Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di
Kabupaten Tebo
Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum 2019.
Pendaftaran caleg dilakukan pada tanggal 4-17 Juli 2018. Proses Verifikasi
kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon pada 5-18 Juli 2018.
67
Vita Novianti, Agus Suryono, Imam Hanafi, “Akuntabilitas Politik Komisi Pemilihan
Umum Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo” (Malang, Indonesia: Vol.
4. No. 3 (2015) Hal 519
Penyampaian hasil verifikasi 19-21 Juli 2018. Perbaikan daftar calon dan syarat
calon pada 22-31 Juli 2018. Verifikasi perbaikan daftaar calon dan syarat calon
pada 1-7 Agustus 2018. Sedangkan penyusunan dan penetapan DCS (Daftar
Calon Sementara) pada 8-12 Agustus 2018.68
a) Verifikasi kelengkapan administrasi
Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota
legislatif dimulai dari semua berkas kelengkapan administrasi daftar calon dan
bakal calon anggota legislatif yang diserahkan oleh parpol sebanyak 321 orang.
Verifikasi administrasi meliputi :
1.1 Pengumpulan berkas
Dalam pengumpulan berkas, LO (Liaison officer) dari setiap paartai wajib
melengkapi syarat-syarat yang sebelumnya sudah disosialisasikan oleh KPU
kabupaten Tebo. Kelengkapan pengumpulan berkas persyaratan bakal calon yang
ditanda tangani oleh calon yang bersangkutan dan diketahui oleh pengurus parpol
serta surat keterangan yang dikeluarkan oleh istansi berwenang sesuai dengan
ketentuan yang telah ditentukan.
Dalam proses verifikasi Setiap Partai politik diminta memverifikasi tiap-tiap
persyaratan bakal calon yang nantinya akan diserahkan ke KPU. Berkas yang
sudah diserahkan ke KPU nantinya dinyatakan sudah final atau sudah benar-benar
tidak ada lagi kesalahan.Namun dalam proses verifikasi di tingkat KPU, Komisi
Pemilihan Kabupaten Tebo mendapatkan permasalahan mengenai identitas salah
68
PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara
Pemilihan Umum 2019.
satu calon yang bernama Jumawardi dari Partai Gerindra, dimana caleg tersebut
menggunakan Ijazah SMA saat mendaftar, namun di KTP,KK dan Dokumen-
dokumen lain ada gelar Akademik SH. Lantas hal ini yang membuat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tebo bimbang dalam menetapkan identitas saudara
Jumawardi yang nantinya akan digunakan didalam surat suara C1.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tebo.
“Didalam PKPU diterangkan bahwasannya identitas peserta
pemilu yang nantinya akan ditetapkan di C1, harus sesuai dengan
identitas di KTP. Berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor, Lantas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
memutuskan menggunakan identitas Peserta Pemilu yaitu saudara
Jumawardi sesuai dengan yang tertera di KTP yang tertera embel-
embel akademiknya. Sebelumnya pihak Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tebo sebelum memutuskan perihal ini, kami sudah
meminta konfirmasi pihak parpol mengenai permasalahan ini dan
mereka meng iyakan.”69
b) Verifikasi perbaikan daftar calon dan syarat calon
Dalam proses perbaikan daftar calon dan syarat calon, bakal calon anggota
legislatif guna untuk melengkapi dokumen yang kurang lengkap, seperti
yang dialami oleh saudara Jumawardi karna adanya ketidak cocokan
identitas beliau antara KTP dan Ijazah yang dia gunakan saat mendaftar,
maka orang yang bersangkutan membuat surat pernyataan bahwa nama
69
Wawancara dengan Nani Efendi selaku Komisioner KPU Kabupaten Tebo Bagian
SDM dan Partisipasi Masyarakat Pada 7 Februari 2020.
yang ada di berkas dan di KTP adalah orang yang sama dan surat itu di buat
oleh pihak yang bersangkutan.
Menurut Keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tebo Melalui salah satu Media cetak lokal.
“Dalam Proses Verifikasi sebelumnya pihak yang bersangkutan
telah membuat surat pernyataan, bahwa nama yang ada di berkas
dan di KTP adalah orang yang sama dan surat itu di buat oleh
pihak yang bersangkutan, Dan mengenai ke aslian Ijazah dan
dimana beliau mendapatkan gelar tersebut itu sudah bukan
wewenang kami untuk menelusuri “70
c) Penentuan daftar calon sementara (DCS) sampai penetapan daftar calon
tetap (DCT)
Dalam penentuan daftar calon sementara (DCS) sampai penetapan
daftar calon tetap (DCT), relatif tidak ada masalah yang berarti, KPU
kabupaten Tebo setelah selesai melakukan proses pengumuman dan
penetapan DCS dan DPT anggota legislatif kabupaten Tebo tahun2019,
selanjutnya KPU kabupaten Tebo mengumumkan DCT secara terbuka dan
transparan. Pengumuman Nomor : 285 /HM.02-PU/03/1509/KPU-
Kab/IX/2018 Tentang Daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat
daerah bkabupaten Tebo dalam pemilihan umum tahun 2019,71
sebanyak
sebanyak 321 orang. Itu dengan rincian lelaki 198 dan perempuan 123
70
jambi-tribunnews-com.cdnamppoject.org
71Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 285 /HM.02-PU/03/1509/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah bkabupaten Tebo dalam pemilihan umum tahun 2019.
orang.Keterwakilan perempuan dinilai sudah di atas target 30% diseiap
partai politik, yaitu 38,3%.
Dalam pemilihan anggota leggislatif Kabupaten Tebo Tahun 2019, Saudara
Jumawardi berhasil merebutkan kursi di DPRD. Namun tidak selesai sampai
disitu saja. Permasalahan kembali timbul setelah sekelompok Ormas masyarakat
melaporkan kepihak yang berwenang mengenai gelar akademik yang dimiliki oleh
saudara Jumawardi yang dia gunakan waktu pencalonannya, Selang beberapa
minggu sebelum pelantikannya.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sudah berusaha sebaik mungkin
untuk melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Prinsip penyelenggara
Pemilihan Umum. Akan tetapi ada beberapa faktor penghambat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tebo Dalam melaksanakan Prinsip Akuntabilitas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tebo.
“Masih ada partai politik yang asal-asalan dalam memilih dan
mendaftarkan caleg, tanpa melaui tahapan-tahapan pencalegan,
seleksi dan verifikasi dokumen-dokumen yang valid ”72
Bentuk dan dampak dari permasalahan diatas terhadap penyelenggaraan
pemilu, kelengkapan dan keaslian dokumen persyaratan para caleg dan
berdampak timbulnya masalah sebelum dan sesudah pemilu apabila caleg berhasil
menduduki kursi DPR. (1) Menghambat kinerja KPU dalam proses verivikasi di
tambah mepetnya jadwal dan bertambahnya partai peserta pemilu (2) Tidak
72
Wawancara dengan Al Fadli,selaku Komisioner KPU Kabupaten Tebo Bagian Teknis
Penyelenggara 7 Februari 2020.
maksimalnya tujuan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang Pemilu Nomor.7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tebo.
“Pemilihan Legislatif Tahun 2019 memiliki keistimewaan
tersendiri dibandingkan Pemiihan Legislatif pada tahun 2014.
Dimana baru pertamakalinya pemilihan legislatif dan Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden dilakukan diwaktu yang bersamaan,
Namun dibalik keistimewaannya timbul kendala-kendala bagi kami
yang menghambat fungsi dan tugas kami khusunya dalam
Verifikasi data peserta pemilu, Karna fokus kami terbagi. Ditambah
lagi jumlah partai politik yang ikut dalam pesta Demokrasi juga
bertambah Tahun 2014 ada 12 Partai Politik dan Tahun 2019
menjadi 14 Partai Politik.”73
Dari beberapa faktor penghambat tersebut tentunya bukan hanya kendala
yang dialami oleh lembaga KPU Kabupaten Tebo melainkan itu telah menjadi
masalah secara umum oleh lembaga KPU diseluruh Indonesia.Walaupun
demikian lembaga KPU Kabupaten Tebo harus tetap belajar dan terus berusaha
untuk membenahi diri agar penyelenggara pemilu yang berlangsung setiap
diadakan pemilu baik pilkada, pileg dan pilpres. Dalam pelaksanaan Asas dan
Prinsip pemilu harus maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
73
Wawancara dengan Nani Efendi selaku Komisioner KPU Kabupaten Tebo Bagian SDM
dan Partisipasi Masyarakat Pada 7 Februari 2020.
2017 Tentang Pemilihan Umum. Dan merupakan tolak ukur berhasilnya salah
satu kegiatan pemilu dan bisa membuktikan sejatinya negara demokrasi.
83
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Komisi pemilihan umum kabupaten Tebo dalam melaksanakan prinsip
akuntabilitas sudah sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017
tentang pemilihan umum. Dimana dalam pelaksanaan pemilu penyelenggara
pemilu harus sesuai dengan prinsip, salah satunya prinsip akuntabilitas.
dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai undang-undang nomor 3
tahun2017 tentang pemilihan umum.diantara tugas dan fungsinya adallah
dengan melaksanakan semua tahapan-tahapan Penyelenggara termasuk
Verifikasi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
2. Faktor-faktor kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan
prinsip penyelenggaraan pemilu pemilihan Legislatif Tahun 2019 memiliki
keistimewaan tersendiri dibandingkan Pemiihan Legislatif pada tahun 2014.
Dimana pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan diwaktu yang
bersamaan, Namun dibalik keistimewaannya timbul kendala-kendala bagi
KPU yang menghambat fungsi dan tugas kami khusunya dalam verifikasi
data peserta pemilu, karna fokus kami terbagi. Ditambah lagi jumlah partai
politik yang ikut dalam pesta demokrasi juga bertambah tahun 2014 ada 12
Partai Politik dan tahun 2019 menjadi 14 Partai Politik.Masih ada partai
politik yang asal-asalan dalam memilih dan mendaftarkan caleg, tanpa
melaui tahapan-tahapan pencalegan, seleksi dan verifikasi dokumen-
dokumen yang valid.
3. Dari beberapa faktor penghambat tersebut tentunya bukan hanya kendala
yang dialami oleh lembaga KPU kabupaten Tebo melainkan itu telah
menjadi masalah secara umum oleh lembaga KPU diseluruh Indonesia.
Walaupun demikian lembaga KPU kabupaten tebo harus tetap belajar dan
terus berusaha untuk membenahi diri agar penyelenggara pemilu yang
berlangsung setiap diadakan pemilu baik pilkada, pileg dan pilpres. Dalam
pelaksanaan Asas dan Prinsip pemilu harus maksimal sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan
merupakan tolak ukur berhasilnya salah satu kegiatan pemilu dan bisa
membuktikan sejatinya negara demokrasi.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditulis, maka saran
yang dapat penulis berikan adalah, pihak penyelenggara pemilu KPU Kabupaten
Tebo pada pemilihan legislatif tahun 2019, hendaknya lebih maksimal lagi dalam
melaksanakan prinsip penyelenggara pemilu khususnya akuntabilitas, agar
tercapainya Pasal 4 UU NO. 7 Tahun 2017. Pengaturan penyelenggaraan pemilu
bertujuan untuk: (1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, (2)
Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, (3) Menjadikan konsistensi
pengaturan sistem Pemilu, (4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah
duplikasi dalam pengaturan pemilu dan, (5) Mewujudkan pemilu yang efektif dan
efesien.
Dan saran untuk saya sebagai penulis, skripsi ini hanya membahas
implementasi prinsip akuntabilitas pada pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten
Tebo, di tinjau dari undang-undang nomor.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Hendaknya penulisan ini dapat dikembangkan lagi. Dan semoga skripsi ini bisa
dijadikan salah satu bahan refrensi.
86
DAFTARPUSTAKA
A. Literatur
Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik,(Bandung : Alfabeta, 2006)
Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 2006)
Ahmad Nadir. Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi,Malang.2005
Bahrul Ulum, Dedek Kuanadi, Abdul Razak, Achmad Sayuti, Laporan Penelitian
Dosen Dan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan
Thaha Saifudin Jambi, Tahun 2018.
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif ( Jakarta : PT RajaGrafindo
Persada,2008)
Dapartemen Agama Republik Indonesia : Al-Qur‟an dan
Terjemahannya,(Jakarta). Farahdiba Rahmah Bachtiar,‟‟Pemilu Indonesia:Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai
Refrensi, Pemilu Indonesia. (Makasar Indonesia : Vol. 3 / No 1 / 2004)
Farida Fauzia, Tugas, Fumgsi, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Jenderal
Kpu, Sekretariat Kpu Provinsi, Dan SekretariatKpu Kabupaten/Kota,
(Jakarta: Pemilihan Umum, 2010)
Frenki, „‟Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia Menurut
Fiqh Siyasah’’(Oktober 2016)
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah, cetakan
II, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012)
Kamal Hidjaz. Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem
Pemerintahan Daerah Di Indoneia. Makasar. 2010.
M. Gaffar Jenedjri, Politik Hukum Pemilu, cet. Pertama,(Jakarta:konstitusi
Press,oktober 2013)
Oshit Alesita Rinenggo, Purwoko, dan Rina Martini, Evolusi Proses
VerifikasiCalon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014-
2019 DI Kota Semarang, Jurusan Ilmu Pemerinahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik Universitas Diponegoro, Tahun 2020
Panjaitan, Logika Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum2014
Prihatmoko, J. Joko,Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi. LP21 Press. Semarang,
2003
Syamsuddin Haris.Pemilu Nasional Serentak 2019.Jakarta.2015
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “ Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
RND”, (Bandung: Alfabeta, 2010)
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “ Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
RND”, (Bandung: Alfabeta, 2010)
Tim Penyusun, Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syari‟ah, (Jambi : Syariah press
,2014)
Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, cet ke 3 (Bandung: Refika Aditama,
2012)
Winarno, Kebijakan Publik :Teori & Proses, (Yogyakarta: Media Pressindo,
2014)
B. Undang-undang
UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Undang-Undang RI Nomor 8 Tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR,DPD&DPRD Tahun 2012/pasal1
Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 285 /HM.02-
PU/03/1509/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar calon tetap anggota dewan
perwakilan rakyat daerah bkabupaten Tebo dalam pemilihan umum tahun
2019.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, “Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi pemilihan umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi
pemilihan umum Kabupaten/Kota” (Jakarta: 2008)
C. Lain-lain
http://katadata.co.id
https//www-kompasiana.com.cdn
https://jambi.tribunnews.com/2019/10/03anggota-dprd-tebo-jadi-tersangka-ijazah-
palsu-kpu-masih-tunggu-inkrah
http://www.kputebo.go.id
Wikipedia.com
Wawancara dengan Nani Efendi selaku Komisioner KPU Kabupaten Tebo Bagian
SDM dan Partisipasi Masyarakat Pada 7 Februari 2020.
Wawancara dengan Sudarno selaku Sekertaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tebo Pada 6 Februari 2020
Wawancara dengan Al Fadli ,selaku Komisioner KPU Kabupaten Tebo Bagian
Teknis Penyelenggara 7 Februari 2020
Wawancara dengan kepala subbagian teknis dan data 28 November 2019
89
89
Lampiran
Wawancara dengan ALEKA SAPUTRA, S. Sos Selaku staf bagian Umum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
Wawancara dengan Nani Efendi selaku Komisioner KPU Kabupaten Tebo Bagian
SDM dan Partisipasi Masyarakat
Wawancara dengan Sudarno, SH selaku Sekertaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tebo
RIWAYAT HIDUP
Skripsi ini ditulis oleh seorang Putra Jawa dari
Desa Kendal Baru, Kecamatan Mondokan Kabupaten
Sragen. Anak Pertama dari dua bersaudara pasangan
bapak Slamet Utomo dan ibu Mugi. Adik saya bernama
Evi Dila Fitriani.
Penulis lahir pada Tanggal 25 bulan Juni tahun
1996. Mengawali pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri 30 Wirotho Agung,
Rimbo Bujang, lulus tahun 2008. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 3 Wirotho Agung, Rimbo Bujang , lulus tahun 2011. Selanjutnya
menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wirotho Agung,
Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, lulus tahun 2014.
Penulis sempat mengurungkan keinginan untuk melanjutkan kuliah karna
kendala memilih perguruan tinggi yang dirasa pas dan cocok. Dua Tahun pasca
kelulusan lebih tepatnya Pada tahun 2016, penulis diterima di Program Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jambi Sulthan
Thaha Jambi.
Selama di perguruan tinggi, penulis pernah tergabung dalam beberapa
organisasi kemahasiswaan. Dan Salah Satunya Pada tahun 2018-2019 sebagai
Sekjen Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN
STS Jambi. Penulis menjalani Program Pengalaman Lapangan di Kantor
Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jambi. Kemudian dilanjutkan Program
Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Kebangsaan di Desa Bungo Tanjung Kecamatan
Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin pada tahun 2019.
Pada tanggal 12 Mei 2020, penulis dinyatakan LULUS melalui sidang
ONLINE terbuka Program Studi Hukum Tata Negara dan berhak menyandang
gelar Sarjana Hukum (SH) dengan predikat kelulusan “ Amat Baik”.
Jambi, Juni 2020
Penulis
ERWIN KUSWANTORO
SPI162545