implementasi prinsip tranparansi dalam good corporate

��

Implementasi Prinsip Tranparansi dalam Good Corporate Governance melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 26

Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Diperoleh dari Industri Ekstraktif

Oleh:Dian Purnama Anugerah danYuniarti*

ABSTRACT

Ekstraktive Industry is a major industry that support Indonesia’s national income. The monitoring system of ekstraktive industry should be based on good corporate governance and transparency principle. This is due to the regulation of mining law and the Investment Law in Indonesia. This Principle encourage Indonesia to be one of EITI members, through its participation in this organization, ekstraktive Industry in Indonesia were expected to maintain Indonesian welfare, as says in the constitution.

Keywords: Ekstraktive Industry, good corporate governance and transparencyprinciple.

LATAR BELAKANG

Investasiataupenanamanmodalpadadasarnya merupakan kebutuhan mutlaksuatu negara agar dapat meningkatkanproduktivitas nasional, sehingga mampumeningkatkan pendapatan nasionaldan pada akhirnya dapat mendorongpeningkatankualitaskesejahteraanrakyat.1Haliniterutamaterjadipadanegara-negaraberkembang yang mengandalkan sumberinvestasi yang berasal dari bantuan luarnegeriatauinvestasiasing.Negara-negaratersebut sadar bahwa untuk membangun

negaranyaberasaldarisektorpembangunanpublikdansektorswastayangkebanyakanberasaldariluarnegeri.2

Keuntungan penanaman modal bagihost country secara teoritis kiranya dapatdikemukakan, bahwa kehadiran investorasing di suatu negara memiliki manfaatyangcukupluas.Manfaatyangdimaksudadalah kehadiran investor asing dapatmenyeraptenagakerjadinegarapenerimamodal; dapat menciptakan demand bagiprodukdalamnegeri sebagaibahanbaku;

*DosenFakultasHukumUniversitasAirlangga1MuchammadZaidun,Kebijakan Pengaturan Investasi di Indonesia Dalam Konteks Globalisasi (selanjutnya

disebutdenganMuchammadZaidunI), Yuridika,Vol.19No.1,Januari–februari2004,h.12 Muchammad Zaidun,“Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di

Indonesia” (selanjutnyadisebutdenganMuchammadZaidun II),DisertasiProgramPascasarjanaUniversitasAirlangga,2005,h.3

�� Yuridika Vol. 25 No. 1, Januari–April 2010: 33–50

menambah devisa terutama bagi investorasing yang berorientasi ekspor, dapatmenambahpenghasilannegaradarisektorpajak, adanya alih teknologi maupun alihpengetahuan.3

Investasi dapat diibaratkan sebagaidua sisimatapisau.Di satu sisi investasimembawa kemajuan perekonomian suatuNegara, terciptanya lapangan pekerjaan,transfer of knowledge, kemajuan tingkatperekonomian karena bertambahnyapemasukan negara. Di sisi lain, investasimembawa masalah yang tidak dapatdipungkiri,sepertipencemaranlingkungan,rusaknya ekosistem, rusaknya lingkunganmasyarakatadatsertakerugiannegarakarenapenyeludupan pajak dan lain sebagainya.Halinidapatdiminimalisirapabilanegaradapat melakukan pengaturan-pengaturanyangbertujuanuntukkepentinganbangsa.

Bidangyangpalingbanyakdikaitkandengan penanaman modal adalah bidangpertambangan, karena memang adanyaketerbatasan sumber daya manusiamaupun teknologi yang dimiliki olehpemerintah Indonesia maupun pelakubisnis pertambangan dalam negeri untukmengolahdanmemanfaatkansumberdayaalamyangadabelummemadai.BerdasarkanUndang-undang dasar 1945 pasal 33 (3),menyebutkan: “Bumi, air dan kekayaanalamyangterkandungdidalamnyadikuasaioleh Negara dan dipergunakan untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”Kata-katadikuasaiolehNegarapadapasaltersebutmerupakandasarbagikonsepHakPenguasaanNegara.

Pemerin tah memfas i l i tas i danmengatur bidang ini agar kemanfaatan

yang didapatkan masyarakat dari sectorpertambanganuntukmenanamkanmodalnyadi Indonesia, diantaranya adalah bidang-bidangpertambangan,yangdiaturmelaluiundang-undangnomor4tahun2009tentangpertambangan mineral dan batubara danUndang-undang nomor 22 tahun 2001tentangminyakdangasbumi.Pengaturaninidilakukankarenadalamperkembangannyapembangunan pertambangan harusmenyesuaikan diri dengan perubahanlingkungan strategis, baik yang bersifatnasionalmaupuninternasional.

Upaya-upayadalamrangkamelindungikepentingannasionaldanmemaksimalkankeuntungan yang sebesar-besarnya dalammemanfaatkan masuknya modal asingmenyebabkan banyak negara penerimamodal menerapkan rejim hukum yangbersifat “mengatur” sebagai upayauntuk memanfaatkan dan meningkatkankeuntungan dari penanam modal4 secaralangsung serta untuk mengatur aktifitasperusahaan-perusahaan asing sejalandengankepentinganekonominasionalnya.Kemampuan negara untuk mengaturinvestortersebutdibutuhkankarenanegaramembutuhkan modal dalam membangunberbagaisektor.Modaldisinitidaksemata-mata berupa dana segar (fresh money),akan tetapi juga menyangkut teknologi(technology), keterampilan (skill) sertasumber daya manusia (human resources).HalinisebagaimanadiungkapkanolehUshaDardanPratapK:5

Most developing countries today believe that it is not possible for them to achieve their development aspiration entirely on their own and therefore, need

3SentosaSembiring,Hukum Investasi, NuansaAulia,Bandung,2007, h.24*PenulisadalahdosenpadafakultashukumUniveritasAirlangga.4MuchammadZaidunII,Op Cit, h.45UshaDardanPratapKdar,Investment opportunities in ASEAN countries, NewDelhi,sterlingpublished,

1970,hal.1sebagaimanadikutipolehSentosaSembiring,Op Cit,h.21

��Implementasi Prinsip Transparansi dalam Good Governance (Dian Purnama A. & Yuniarti)

the cooperation of other relatively more develop countries. This cooperation may take the form direct investment or sharing of technical know-how, skilled personal and management expertise.

Adanya hubungan yang timbal balikyang baik antara negara pemodal danpenerima modal ini harus didukung olehperangkathukumyangbaikdalamlingkupnasional, bilateral dan multilateral dalambidanginvestasi.Kebijakandanpengaturanhukum di bidang investasi terutamamenyangkut:61. Bagaimanacaramenarikinvestortanpa

menimbulkanmasalahyangmerugikandevisa nasional dan sumber-sumberlainnya;

2. B a g a i m a n a u n t u k m e l i n d u n g ikepentingan investor dan pada saatyang sama menjaga dominasinya danefeknegatifseminimummungkin;

3. Bagaimanacaraagarmengaturhukumdansistemperpajakanuntukmendorongpertumbuhan ekonomi dan investorasing.

Jalankeluardariketigapermasalahantersebut adalah adanya ketentuan hukumsebagaipenyeimbangketiganya,yaituagarinvestasidapatmemberikankeuntunganbagihost country danmemberikankesejahteraanterhadap masyarakat bersamaan dengantetap terjaminnya kepentingan investor.7Penetapan kebijakan bagi penanamanmodalinitidakterlepasjugadariberbagaipertimbangan,antaralainyangmenyangkuthakasasimanusiadanlingkungan,kesehatan,keamanandanpertahanannegara,keuangannegaradanlainsebagainya.

TerbitnyaPeraturanPresidenNomor26tahun2010tentangTransparansiPendapatanNegara dan Pendapatan Daerah yang

diperoleh dari Industri Ekstraktif, yaituusahapenambanganminyak,gas,mineraldan batu bara, disinyalir akan mematikaniklim investasi di Indonesia. Ketakutanakan matinya investasi Indonesia akibatmunculnyalembagainimerupakanhalyangwajar,karenasektorinvestasiidentikdenganpemberian insentif dan fasilitas sebagaipemanisikliminvestasinasional.Sehinggabagaimanapun investor menginginkankelonggaran semaksimal mungkin danpengawasanseminimalmungkin.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 26Tahun2010tentangTransparansiPendapatanNegara Diperoleh dari Industri Ekstraktifmembuka cakrawala baru keterbukaandalamindustriekstraktif.Selamainipublikmemiliki kesan bahwa industri ekstraktifmenghasilkan pendapatan yang besartapi tidak bisa dirasakan oleh masyarakatsecara langsung, apalagi masyarakat didaerah sekitar tambang atau minyak dangas. Dan salah satu yang paling pentingadalah bukan berapa besar pendapatanyang diterima oleh Negara tapi prosestransparansiyangakuntabelyangkemudianbisamemberefekpositifbagimasyarakatuntukmemberikantanggapandanmasukanyang merupakan proses partisipasi publiksehingga dapat menjadi bahan evaluasibaik bagi pemerintah maupun pengusahadalam rangka peningkatan dan efisiensi dan efektifitas produksi dan penerimaan batu baradanminyakdangasbumi.

Pasal 1 Pepres tersebut menyatakanbahwa “industri ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil SDA yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batu bara, minyak bumi, dan gas bumi”.Sedangkan pasal 2 “menyatakan bahwa pendapatan Negara yang diperoleh dari

6SherifH.Seid,Global Regulation of Foreign Direct Investment, AshgatePublishingCompany,USA,2002, h.33-34

7Ibid.


industi ekstraktif adalah semua penerimaan Negara bukan pajak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari industri ekstratif”.

Implementasi dari Perpres tersebutadalahrencanapemerintahmembentukTimTransparansi yang terdiri dari pengusahaindustriekstraktif,KementerianKeuangandan Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral. Tim ini bertugas untukmengkoordinasikan fungsi kelembagaandanparastake holderdibidangekstraktifuntuk kemudian menghimpun laporanbesaranproduksi sumber daya alamyangdieksploitasi dan berapa jumlah yangdisetorkeNegara.TiminiterdiridariTimPengarahdanTimPelaksana.TimPengarahterdiri dari Menko Perkonomian, MenteriESDM,Menkeu,KepalaBadanPengawasKeungan dan Pembangunan (BPKP) danEmil Salim. Tim pelaksana yang terdiridari pejabat eselon I dan pejabat terkaitKementrian Koordiantor Perekonomian,KementrianKeuangan,KementrianESDM,Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPMigas,Pertamnia, danperwakilanPemdadan LSM. Diharapkan dari semua pihakyangberkepentingandanberwenangdapatberkontribusisecaramaksimaldanbersama-sama mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Bentuk laporan yang diminta dariperusahaanindustriekstraktifadalahjumlahdanayangdisetorkankepemerintahterkaitpajak atau pungutan pertambangan untukdiperiksaolehKementerianKeuangandanKementerian Energi dan Sumber DayaMineral(ESDM)untukkemudiandilaporkanke masyarakat luas melalui media cetakmaupuntertulis.Sistempelaporankeuanganjugaharusmemenuhistandaryangmudahuntuk diajalankan. Ekstractive Industry Tranparency Initiative (EITI) dipandangsebagai mekanisme yang tepat untukmelengkapiinstumenkebijakanpengaturan

industriekstraktifdalammencegahkorupsidanataupenyimpanganuntukmemastikanmanfaat yang maksimal industri ektraktifbagi masyarakat sumber daya alam yangdiekploitasi.

Bagi daerah penghasil tambang danmigas ini menjadi hal yang yang pentingkarena selain kontrol jumlah produksi,merekadapatmengetahuijumlahroyaltidanDanaBagiHasil(DBH)bagidaerahmerekasehingga tidak timbul kecurigaan baikkepadapemerintahdanperusahaanmnegnaijumlah yang mereka terima. KelemahanpelaporaniniadalahkarenamasihbersifatPepres yang tidak mensyaratkan sanksi,maka tidak ada sanksi bagi perusahaanyang tidak melaporkan dana yang akandisetorkan ke pemerintah. Selain ituPepres tersebut tidak menyatakan denganjelas mengenai jenis data minimal yangdiaporkan secara eksplisit yang memberipeluangmemperluaslaporankeuanganataumalah enggan menerapakan transparansi.Implementasi Pepres ini menurut rencanaakandilaksanakantahun2011dengan2opsiyaitudenganmenerapkansecarabersamaandi seluruh Indonesia atau pilot project dibeberapadaerah.Untukkemudiandilakukanevaluasikinerjadanpenyempurnaan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakangpenelitian tersebut diatas, permasalahanpokokyangdikemukakandalampenelitianiniadalah:1. Apakah Peraturan Presiden (Perpres)

No.26Tahun2010tentangTransparansiPendapatan Negara Diperoleh dariIndustri Ekstraktif tersebut sesuaidenganprinsiptransparansidalamGood Corporate Governance?

2. Bagaimanakah pengawasan terhadaptransparansikeuanganindustriekstraktifdiIndonesia?


KONSEP GOOD GOVERNANCE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PrinsipTransparansiadalahsalahsatuprinsipyangsangatmendasardalamkonsepGood GovernancemaupunGood Corporate Governance. Sebelum melangkah padapembahasan prinsip transparansi perludipahami terlebih dahulu mengenaiGood Governance/Good corporate Governance.

IstilahGovernancediambildaribahasaYunaniκυβερνάω [kubernáo]yangberartimengarahkan atau mengendalikan (to steer).8 Istilah inipertamakalidigunakanolehPlatodantelahmenjadiawallahirnyaistilah Gubernare dalam bahasa latinyangmemilikimaknadanartiyangsama.Kata Governance sendiri pertama kalidigunakan di Negara Perancis pada abadke-13 yangkurang lebihmemilikimaknasuatu seni atau cara memerintah (the art or way to govern).KataGovernance pundiderivatifkanmenjadiBahasainggrisyangmemiliki makna yaitu suatu cara untukmelaksanakan pemerintahan sebagaimanamestinya(manner of action rule).

Pada Tahun 1990, beberapa ahliekonomi dan politikus negara-negaraAnglo Saxon yang tergabung daalambeberapa lembaga internasional (UN, World Bank, IMF) mendefinisikan katagovernance bukan hanya sebagai suatuseni atau cara untuk memerintah akantetapi juga memberi batasan mengenaipemerintah(government)sebagailembaga

dan governance sebagai suatu metodepemerintahan berdasarkan partisipasi darimasyarakatsipildisemuatingkat(regional,nasionaldaninternasional).9

Ber t i t ik to lak dar i penger t iangovernance tersebut, maka beberapa ahliberpendapatbahwaGood GovernancedanGood Corporate Governance mempunyaikonsep yang sama, hanya saja berbedaruang lingkupnya. Good governancelebih mengarah pada kepemerintahan(pemerintah/publik) sedangkan Good Corporate GovernancemengarahpadaTataKelolaPerusahaan(privat).

Dalam konsep Good Governance, governance diartikan bukan sebagaigovernment, governance lebih bersifatinklusifdaripadagovernment.10Governmentlebih pada organisasi pengelolaan yaitunegara atau pemerintah, sedangkangovernancelebihmelibatkantidaksekedarnegaradanpemerintahtapijugapihak-pihakyangterlibatdidalamnya.SejalandenganhaltersebutmakadalamkonsepGoodCorporateGovernance, maka governance yangdimaksuddisinibukanlahhanyamengenaipegelolaan didalam sebuah perusahaanakantetapibagaimanamengaturhubunganantara semua phak yang berkepentingandengan perusahaan (stakeholder) yangdiujudkandalamsatusistempengendalianperusahaan.11

Menurut Sunaryati Hartono, Prinsip-PrinsipGoodCorporateGovernanceidentikdenganapayangterdapatpadaasasumum

8Governance,http://en.wikipedia.org/wiki/Governance,diaksespadatanggal4November2010pk.13.31.9Lihat jugamengenai etymologigovernanceyangdibuatolehEuropeanComission,http://ec.europa.eu/

governance/docs/doc5_fr.pdf,diaksespadatanggal4November2010pk13.50.10 JokoWidodo, Good Governance :Telaah dari dimensiAkuntabilitas dan kontrol Birokrasi pada era

desentralisasidanotonomiDaerah,IhsanCendekia,Surabaya,2004,hal.1811JoniEmirzon,GoodCorporateGovernance:ParadigmabarudalampraktikbisnisIndonesia,GentaPress,

Yogyakarta,2007,hal.94.


pemerintahan yang baik.Asas-asas initerdiridari18asasantaralain:12

1. AsasKepastianhukum 2. Asaskeseimbangan 3. AsasKesamaan 4. AsasKecermatan 5. AsasMotivasi 6. Asas tidak mencampuradukkan

kewenangan 7. Asaspermainanyanglayak 8. Asaskeadilan 9. AsaskewajarandanKepatutan10. Asas menanggapi pengharapan yang

wajar11. Asasmeniadakanakibat-akibatsuatu

keputusanyangbatal12. AsasPerlindunganhukum13. Aasa Ter t ib penye lenggaraan

administrasipemerintahan14. Asasketerbukaan15. AsasProporsionalitas16. AsasProfesionalitas17. AsasAkuntabilitas18. AsasKepentinganUmum

Akantetapitidaksemuaasastersebutdapatditerapkandalamsetiappengambilankeputusan,hanyaasas-asasyangterkaitdanrelevansaja.

OECD13 memberinkan definisi Good Corporate Governancesebagaiberikut:

"Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as,

the board, managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance"

Definisi ini konsisten dengan apa yang disampaikanKomiteyangdiketuaiAdrianCadbury dan laporannya dikenal denganistilah Cadbury Report. Komite tersebutmendefinisikan Corporate Governancesebagaiberikut:

“Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. Boards of directors are responsible for the governance of their companies. The shareholders’ role in governance is to appoint the directors and the auditors and to satisfy themselves that an appropriate governance sructure is in place. The responsibilities of the board include setting the company’s strategic aims, providing the leadership to put them into effect, supervising the management of the business and reporting to shareholders on their stewardship. The board’s actions are subjects to laws, regulations and the shareholders in general meeting”

Dari dua definisi tersebut dapat

disimpulkan bahwa Good CorporateGovernanceadalahsuatusistembagaimanaperusahaanitudikelolaolehparapihakyangterlibat.Halinimeliputibagaimanadireksi

12 Penelitian masalah hukum tentang penerapan Good Corporate governance pada dunia usaha, BadanPembinaanHukumNasionalDepartemenHukumdanHakasasiManusiaRI,2007,hal.84.sebagaimanadikutipdariSunaryatiHartono,18AsasUmumPemerintahanYangBaiksebagaiTolokukurGoodGovernance(lembaranlepas,dibuat1Juni2005)

13OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development)merupakanOrganisasiyangterdiridari33negarayangdibentukpadatahun1961.Organisasiiniberkomitmenpadaprinsipdemokrasidanpasarbebasdenganmisi antara lainmemfasilitasi perbandingankebijakan ekonomipara anggotanya,menemukansolusi atas permasalahan yang sering timbul, mengidentifikasi dan juga mengkoordinasikan kebijakan domestik daninternasionalparaanggotanya.


dalammenjalankanperusahaan,peransertaparapemegangsahamdanjugapemangkukepentingan yang semuanya bertujuanuntuk menciptakan kebijakan perusahaanyangberorientasipadakepentingansemuapihak.

PRINSIP TRANSPARANSI DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE

DalampenelitianiniakandititikberatkanpadaprinsiptransparansiyangadadidalamkonsepGoodCorporateGovernance saja.Seperti kita ketahui bersama, didalamKonsep Good Corporate Governanceterdapat beberapa prinsip yang sangatmendasar. Prinsip ini dikenal denganT.A.R.I.F.yaitu:1. Transparency(Transparansi)2. Accountability(Akuntabilitas)3. Responsibility(Responsibilitas)4. Independency(independensi)5. Fairness(Kesetaraan).

Prinsip-prinsiptersebutdapatdijumpaipadahampirsemuamodelGoodCorporateGovernance di berbagai negara di dunia.Meskipundalammengartikantiapprinsip-prinsip tersebut mereka mempunyaipemahamanyangberbeda-beda.

Transparansi berasal dari kataTransparency yang memiliki arti sifatsuatubendayangbersifattembuspandang/ tembus sinar sehingga obyek yang adadibalikbendayangmemilikisifattransparanakanterlihatdenganjelasdanjernih.Jikamakna ini kita kaitkan dengan KonsepGoodCorporateGovernancemakaprinsiptransparansi yang dimaksud disini adalahketerbukaan informasi dalam rangkaproses pengambilan keputusan maupundalam rangka pengungkapan informasi

material dan relevan menyangkut suatuperusahaan. Penyediaan informasi harusdilaksanakan dengan cara yang mudahdiaksesdandipahamiolehparapemangkukepentingan. Prinsip ini menganjurkanbahwaperusahaanharusmengambilinisiatifuntukmengungkapkaninformasitidaksajasebatas masalah yang disyaratkan olehperaturanperundang-undangan,akantetapijugahalyangpentinguntukpengambilankeputusanolehpemegangsaham,krediturdanpemangkukepentinganlainnya.

Disampingitupengungkapaninformasidilakukan secara benar, akurat dan tepatwaktu pada pemegang saham sehinggapemegangsahamdapatikutberperansertadalam pengambilan keputusan mengenaiperubahan-perubahan yang mendasaratas perusahaan dan turut memperolehbagian dari keuntungan perusahaan.14Pengungkapaninformasiyangtidakbenarakan mengakibatkan adanya pernyataanyang menyesatkan, hal ini mencakuppernyataanyangjelastidaksesuaidenganfakta yang ada (misrepresentation) ataudapat juga terjadi karena penghilanganinformasi fakta material (omission) baikdalam dokumen-dokumen perusahaanmaupundalamperdagangansaham.15

Informasiyangharusdiungkapkanolehperusahaan antara lain meliputi: visi danmisiperusahaan,sasaranusahadanstrategiperusahaan, kondisi keuangan, susunandan kompensasi pengurus, pemegangsaham pengendali, kepemilikan sahamoleh anggotaDireksi dan anggotaDewanKomisaris beserta anggota keluarganyadalamperusahaandanperusahaanlainnya,sistemmanajemenrisiko,sistempengawasandan pengendalian internal, sistem dan

14RidwanKhairandy&CameliaMalik,op.cit,hal.7915BismarNasution,PrinsipKeterbukaandalamGood Corporate Governance,JurnalHukumBisnis,Volume

22-No.6,2003,hal.5

�0 Yuridika Vol. 25 No. 1, Januari–April 2010: 33–50

pelaksanaanGood Corporate Governanceserta tingkat kepatuhannya, dan kejadianpentingyangdapatmempengaruhikondisiperusahaan.

Perwujudan prinsip ini dilakukandenganmengembangkansistemakuntansiyangberbasiskanstandarGAAP(Generally Accepted Audited Principle) untukmenjamin adanya laporan keuangan danpengungkapan fakta yang berkualitas,16mengembangkan Information Technology(IT)danManagement Information System(MIS)untukdijadikanpengukurankinerjayang memadai dan proses pengambilankeputusanyangefektifbagikomisarisdandireksi,17sertamengembangkan enterprise risk managementyangmemastikanbahwasemua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkattoleransiyangjelas.18

Namun demikian pe laksanaanprinsiptransparansiolehperusahaantidakmengurangi kewajiban perusahaan untuktetapmenjagakerahasiaanperusahaansesuaidengan peraturan perundang-undangan,rahasiajabatan,danhak-hakpribadi.

PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PERATURAN PRESIDEN NO.�� TAHUN �0�0

Menurut Peraturan Presiden No. 26Tahun 2010 tentang Pendapatan NegaradanPendapatanDaerahYangDiperolehdariIndustriEkstraktifbahwaindustriekstraktifadalah segala kegiatan yang mengambilsumber daya alam yang langsung dariperut bumi berupa mineral, batubara,minyak bumi dan gas bumi. Sebagaibagiandariindustriekstraktif,pengelolaanpertambangan di Indonesia diatur dalam

UUNo.4tahun2009tentangMineraldanBatubarayangditetapkantanggal12Januari2009yangmenggantikanUUNo.11tahun1967 tentangKetentuan-ketentuanUmumPokokPertambanganyangsudahberumur42 tahun.Ada begitu hal yang mendasariperubahan tersebut antara lain mengenaikewenangan daerah, pengaturan tentanglingkungandidaerahpertambanganhinggaberubahnya sistem Kuasa Pertambangan(KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan(IUP).AsasyangdipakaidalampengelolaanpertambangandiIndonesiamenurutPasal2UUNo.4Tahun2009adalah:

Pertambangan mineral dan / ataubatubaradikelolaberasaskan:a. Manfaat,keadilan,dankeseimbangan;b. Keberpihakan kepada kepentingan

bangsa;c. Pa r t i s ipa t i f , t r anspa rans i , dan

akuntabilitas;d. Berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan.

Didalampenjelasannyatidakdinyatakandenganrincimengenaipengertiandarisetiapasastersebutkecualiasas-asasberkelanjutandanberwawasanlingkunganyaituasasyangsecaraterencanamengintegrasikandimensiekonomi, lingkungan, dan sosial budayadalam keseluruhanusaha pertambanganmineral dan batubara untuk mewujudkankesejahteraan masa kini dan masamendatang.Asaspartisipatif,transparansi,dan akuntabilitas adalah merupakan asasyangadadalamprinsipGood Governance(Tata Kelola Pemerintahan yang Baik).Transparansi dalam konteks yang lebihluas prinsip transparansi ini tidak hanyaberkutat pada hal yang bersifat ekonomi

16Ibid17JoniEmirzon,op.cit,hal.9718I Nyoman Tjager et.al, Corporate Governance “Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis

Indonesia”,hal.51


sepertipenerimaanNegarabaikpajakdanbukanpajak, tetapi yang juga tidakkalahpenting adalah juga hal-hal yang bersifatteknis. Sebagai contoh mengenai wilayahPertambangan (WP), jenis mineral yangdieksploitasi dan ikutannya dan prioritasakan kebutuhan mineral untuk kebutuhandalamnegeri.Prinsiptransparansiinijugatidak hanya berlaku mulai diperolehnyamineral atau batu bara tetapi juga padawaktu proses perencanaan pengelolaanpertambangan baik dari pihak swastamaupun yang dikelola oleh negara.Proses transparansi ini sangat pentingdilakukan agar pemerintah, pemerintahdaerah, dan masyarakat sekitar tambangmengetahuidenagnjelasprosespengelolanpertambangandariproseshulusampaihilirsehinggadiharapkankelakmasyarakatdapatberpartisipasi(inspraak)dalampengelolaanpertambangandidaerahnya.Halinimenjadipenting bagi setiap dikeluarkannya IzinUsahaPertambangan(IUP)olehpemerintahatau pemerintah daerah sesuai dengankewenangannyayangmelibatkanmasyarakatdalam setiap dikeluarkannya IUP sebagaibentuk peran serta dari masyarakat dansebagaisyaratpembuatandokumenAnalisisMengenaiDampakLingkungan(AMDAL).Untuk penelitian ini kami mengkhuskantransparansidibidangkeuangankhususnyadalam hal pendapatan negara di bidangpertambangan.

Pendapatan Negara dari sektorpertambangan mempunyai arti pentingbagi penerimaan negara dari sektorpertambangan.SedangkanbagipemegangIUP dan kontraktor adalah pemenuhankewajibanataupelunasanpungutannegarakhususnya iuran eksplorasi dan iuranekploitasiyangmerupakansyaratterjadinya

pengalihankepemilikanatasbahangalian.Sebagaisalahsatusektorpenerimaannegara,maka semua badan hukum/ peroranganyangmengelolapertambangandisyaratkanuntukmembayarroyaltykepadaNegara.19Royalti ialah sebagian keuntungan yangdiberikan oleh sipenambang (pemengangkuasapertambangan)dan/ataukontraktorpadaKontrakKaryakepadanegarasebagaipemilikmelaluipemerintah.MenurutPasal2dan3PerpresNo.26tahun2010tersebutmenyatakan bahwa pendapatan yangdimaksud dalam perpres ini ada 2 yaituPendapatanNegaradanPendapatandaerah.Pendapatan Negara yang diperoleh dariIndustriEkstraktifadalahsemuapenerimaannegara yang berasal dari penerimaanperpajakan,danpenerimaannegarabukanpajakyangdiakuisebagaipenambahnilaikekayaan bersih yang bersumber dariIndustriEkstraktif.SedangkanPendapatanDaerahadalahhakPemerintahDaerahyangdiakui sebagai penambah nilai kekayaanbersih yang bersumber dari IndustriEkstraktif. Jika kita sandingkan denganUUNo.4Tahun2009tentangmineraldanBatubaraPasal128ayat1dan2BabXVIImenyatakanbahwa:(1)Pemegang IUP atau IUPK wajib

membayar pendapatan negara danpendapatandaerah.

(2)Pendapatan negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri ataspenerimaan pajak dan penerimaannegarabukanpajak.

HalinimenyatakanbahwapendapatanNegara tersebut dibayar oleh pemegangIzin Usaha Pertambangan (IUP) dan IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK)kepada negara dan daerah sesuai dengankewenangannya.Dalamhalinipendapatan

19AbrarSaleng,HukumPertambangan,UIIPress,Yogyakarta,2004,h.106.


negaradibagi2yaitudarisektorpajakdanpenerimaannegarabukanpajak(PNBP).Didalamayat2dan3dijelaskanjugamengenaijenispenerimaannegaradari sektorpajakdanPNBPyaitu:(3)Penerimaanpajaksebagaimanadimaksud

padaayat(2)terdiriatas:a. p a j a k - p a j a k y a n g m e n j a d i

kewenangan Pemerintah sesuaidengan ke ten tuan pera turanperundang-undangan di bidangperpajakan;dan

b. beamasukdancukai.(4)Penerimaan negara bukan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiriatas:a. iurantetap;b. iuraneksplorasi;c. iuranproduksi;dand. kompensasidatainformasi.

Iuran Tetap

Iurantetapadalahiuranyangdikenakankepada pemegang Kuasa Pertambangandalam hal ini sesuai dengan UU No. 4tahun 2009 yaitu pemegang Izin UsahaPertambangan(IUP)dibidangpenyelidikanumum, eksplorasi, dan eksploitasi.Pemungutan iuran tetap atas dasarperhitunganluaswilayahtanahpermukaanbumi(ha)dalamkuasapertambangandanatau wilayah kontrak karya. Iuran tetappertambanganinidisebutdead-rent.20

Luas wilayah kontrak karya secaraberangsur-angsur harus dikembalikankepada Negara, apabila wilayah itusetelahdilakukanpenyelidikanumumdaneksplorasi, ternyata tidakekonomisuntukdieksploitasi.WilayahyangtidakekonomistadidiserahakankembalikepadaKementrian

ESDM sehingga wilayah (tanah) kembalimenjaditanahyangdikuasaiolehNegara.Pengembalian ini disebut relinquishment.Dalam kaitannya dengan iuran tetap ini,wilayah kerja kontrak karya yang belumdi relinquishment tetap dikenakan iurantetap.21

Iuran Eksplorasi

Usaha pertambangan eksplorasidimaksudkan untuk mengambil samplebahan galian yang selanjutnya dilakukanpenelitian dan analisis guna mengetahuikadar galian, besar cadangan, dan umurtambangdansebagainya.Selamaeksplorasiitu digunakan untuk kepentingan tersebutdi atas, maka bahan galian yang terambiltidak dikenakan iuran. Tetapi manakalabahan galian yang terambil tadi dijualuntuk meringankannya, maka terhadaphasil produksi eksplorasi yang demikiandikenakaniuraneksplorasi.22

Iuran Produksi

Di dalam kepustakaan yang penulisbacahanyamencantumkaniuranekploitasibukan iuran produksi. Menurut UU iniIUP Operasi Produksi adalah izin usahayangdiberikansetelahselesaipelaksanaanIUP Eksplorasi untuk melakukan tahapankegiatan operasi produksi. Dalam Pasal36 UU tersebut menyatakan bahwa IUPEksplorasi meliputi penyelidikan umum,eksplorasi,danstudikelayakansedangkanIUP Operasi Produksi meliputi kegiatankonstruksi, penambangan, pengolahan,dan pemurnian serta pengangkutan danpenjualan.SehinggaIuranproduksihanyadikenakan pada tahapan konstruksi,penambangan,pengolahan,pemurnianserta

20Ibid,h.10821Ibid, h.10722Ibid,h.108


pengangkutandanpenjualan.BerdasarkanUUNo.4Tahun2009Pasal132ayat1dan2menyatakanbahwa:(1)Besarantarifiuranproduksiditetapkan

berdasarkan tingkat pengusahaan,produks i , dan harga komodi tastambang.

(2)Besa ran t a r i f f i u r an p roduks isebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan berdasarkan ketentuanperaturanperundang-undangan.

Menuru t Abrar Sa leng Usahapertambangan eksploi tasi memangditujukan untuk produksi. Produksi yangdiperoleh selama ekploitasi dikenakaniuran eksploitasi.Apabila dilihat darisegi pengenaan iuran itu dihubungkandenganproduksi,makaiuraneksplorasidaneksploitasikeduanyadisebutiuranproduksiatauroyalti.23

Berdasarkan pengertian diatas,maka dapat disimpulkan bahwa pungutanNegara melalui iuran tetap didasarkanpada penggunaan wilayah atas tanah danpermukaan bumi, sedangakan pungutanNegara melalui iuran ekplorasi dan iuraneksploitasididasarkanpadaproduksibahangalian.

KOMPENSASI DATA INFORMASI

Kompensasi adalah balas jasa atassuatu tindakan dari orang perorang ataubadan hukum kepada pihak lain. DalamhalinipemegangIUPberkewajibanuntukmembayarsejumlahtertentukepadaNegarayangterhitungsebagaipenerimaanNegarasebagai balas jasa atas segala informasimengenaikewilayahan,bentangalam,jenismineraldanjugakondisisosialekonomidanbudaya setempat. Pasal 110 menyatakan

bahwa:Pemegang IUP dan IUPK wajib

menyerahkanseluruhdatayangdiperolehdarihasileksplorasidanoperasiproduksikepadaMenteri,gubernur,ataubupati/walikotasesuaidengankewenangannya.

Menurut pasal 131 UU No. 4 tahun2009besarnyapajakdanpenerimaanNegaraBukanpajakyangdipungutdaripemegangIUP, Izin Usaha Pertambanagan rakyat(IUPR), dan Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK) ditetapkan berdasarkanperaturanperundang-undangan.LebihlanjutlagidinyatakandalamPasal133bahwa:(1)Penerimaan negara bukan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal128 ayat (4) merupakan pendapatannegaradandaerahyangpembagiannyaditetapkan berdasarkan ketentuanperaturanperundang-undangan.

(2)Penerimaan negara bukan pajak yangmerupakan bagian daerah dibayarlangsung ke kas daerah setiap 3(tiga)bulansetelahdisetorkekasnegara.

Pasal128ayat4meliputiempathaltersebutyangtelahdijelaskansebelumnyayaitu iuran tetap, iuran eksplorasi, iuranproduksi, dankompensasi data informasi.Sedangkan pendapatan daerah yangdimaksuddalamundangundanginimenurutPasal 128 ayat 5 yaitu pajak daerah,retribusi daerah, dan pendapatan lainyangsahberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan.LebihlanjutmengenaipembagiankeuntunganantaraPemerintahdanPemerintahDaerahdiaturdalamPasal129yaitubahwa:(1)Pemegang IUPK Operasi Produksi

untukpertambanganminerallogamdanbatubara wajib membayar sebesar 4%(empatpersen)kepadaPemerintahdan

23Ibid.


6% (enam persen)kepada pemerintahdaerah dari keuntungan bersih sejakberproduksi.

(2)Bagianpemerintahdaerahsebagaimanadimaksudpadaayat (1)diatur sebagaiberikut:a. pemerintah provinsi mendapat

bagiansebesar1%(satupersen);b. pemerintahkabupaten/kotapenghasil

mendapatbagiansebesar2,5%(duakomalimapersen);dan

c. pemerintah kabupaten/kota lainnyadalamprovinsiyangsamamendapatbagian sebesar 2,5% (dua komalimapersen).

Mengenai jenis pendapatan daerahsesuai dengan Pasal 128 ayat 5 UU 4Tahun 2009 meliputi tiga hal yaitu pajakdaerah,retribusidaerahdanpendapatanlainyangsahberdasarkanketentuanperaturanperundang- undangan. Selain pungutanNegarayangsifatnyatetapdiatas,menurutSutaryo Sigit penerimaan Negara darisektorpertambangandewasainijugaberasaldari:24

a. Pajak atas deviden, bunga, royalty,sewa:

b. Pajak pertambahan Nilai dan PajakPenjualan:

c. PajakPenghasilankaryawan;d. Bea materai (atas berbagai dokumen

resmi);e. Bea masuk untuk berbagai barang/

peralatanimpor;f. BeaBalikNamakapaldankendaraan;g. Berbagai Pajak dan Pungutan Daerah

yangsyah;h. Pungutan/BeaAdministrasiuntukfasilits

khusus;dani. PajakPenghasilanBadan(Cooperation

Tax).LaporankeuangantentangPendapatan

Negara di bidang pertambangan sebagaiobyek transparansi harus sesuai dengansistem standar akuntansi yang berlaku diIndonesia.HaliniditegaskandalamPasal5hurufbUUMinerbamengenaikewajibanpemegangIUPdanIUPKuntukmengelolakeuangan sesuai dengan sistem akuntansiIndonesia dan telah diaudit oleh auditorindependen. Laporan ini lah kemudianmenurut Pasal 14 ayat 3 Perpres No.26 tahun 2010 menjadi dasar bagi bagiTim Pelakasana untuk direkonsiliasi olehrekonsiliator.

PENGAWASAN

Semangat reformasi menghasilkansebuahsistempenyelenggaraanpemerintahanbaru yang disebut otonomi daerah danmerupakan strategi pembangunan sertapemberdayaan daerah sesuai denganperkembangan dan kondisi masyarakatIndonesia saat ini yang sedang berjalandalamrangkamengembangkandemokrasidi berbagai segi. Strategi ini diterapkansebagaicounter terhadap terjadinyakrisisekonomidankepercayaanyangkemudianberimbas pada pergantian kekuasaanpolitikdiIndonesiapadatahun1998(daripemerintahan orde baru ke pemerintahanordereformasi).

Pemerintahpusatyangtelahmengalamikesulitansumberdanatidakcukupmampumenghadapi persoalan dan gejolak yangterjadi di aras lokal. Ini berarti bahwaselamalebihdari32tahun,pemerintahpusatgagalmelakukankonsolidasidalamrangkapersatuan daerah yang adil dan merata.Hal ini terjadi karena adanya pandangan

24Ibid, SebagaimanadikutipdariSutaryoSigit,Analisis Kebijakan Sektor Pertambangan Indonesia.PPS-ITBBandung,1997,h.7


pada waktu itu bahwa mempertahankankekuasaansebuahrezimlebihdiutamakanbahkan cenderung berlebihan sehinggapermasalahan kemandirian daerah bukandemi sebuah kemandirian tetapi justrudalamformatkekuasaan.Dengandemikianterjadiakumulasikekuasaandipusat,baikpolitik,kekayaannegara,maupunkebijakanekonomi yang sentralistik, sedang daerahhanya menjadi penonton dan menungguperintahdariatas.Sudahdapatdipastikanbahwadengankondisiyangsepertiinitelahtercipta sebuah jurang yang lebar antarapemerintahan pusat dan pemerintahandaerah. Sehingga daerah mempunyaikeinginan untuk mendapatkan perubahansistempenyelenggaraanpemerintahan.

Berkembangnya tuntutan otonomidaerahagardikembangkanotonomidaerahsecara nyata, tidak lepas dari berbagaikenyataan ketimpangan antar daerahyang selama ini berlangsung. Lembagakajian ekonomi Econit Advisory Group,menyebutkan setidaknya terdapat limakesenjanganyangsangatkronis;1. Kesenjangan pendapatan antar daerah

yangbesar.2. Kesenjanganinvestasiantardaerahyang

besar.3. Kebijakaninvestasidanbirokrasiyang

terpusatselama32tahun,menghambatperkembanganinvestasidaerah.

4. Kegiatan investasi daerah hanyaterkonsentrasidipulaujawa.PemusatanindustridipulauJawa.

5. Pendapatan daerah dikuasai pusat.Sentralisasi pusat sangat menguasaipendapatan daerah. Dengan demikiandaerahsangattergantungdenganalokasibantuandaripusat.

6. Net negatif transfer yang besar. Salahsatu yang mendorong melebarnyak e s e n j a n g a n r e g i o n a l a d a n y aketimpangandalamalokasikreditdalampengembanganekonomi.

Berbagai faktor ini tentu saja, hanya

sebagian dari kompleksitas masalah yangberkembang sejalan dengan terjadinyasentralisasi (pemusatan) dalam hubunganpusat-daerah. Fakta ketidak-adilan antardaerah, dimana daerah kaya tidak pernahbisa menikmati hasil kekayaan (hasilalamnya),menjadibagiandarikenyataan-kenyataankongkrityangmendorongtuntutanperubahanhubunganpusat-daerah.

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH YANG BERTANGGUNG jAWAB PENUNjANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ditetapkannya Perpres tentangketerbukaandisektorekstraaktifmerupakanhasildaribanyaknyakeluhandaridaerahyangmerasabahwadanahasilkekayaanalamyangterkadungdalamtanahmerekaadalahbarangsewaan.Perubahansistempenyelenggaraanpemerintahandaerahyangmemakaimetodedesentralisasi mempunyai kewenanganyangsangatluas,yangmerupakanantitesapembangunan dan pemberdayaan daerahsesuai dengan perkembangan KondisimasyarakatIndonesiasaatiniyangsedangbelajar dan mengembangkan demokrasidi berbagai segi, khususnya demokrasipolitik. Desentralisasi merupakan prosespengurangan atau penghapusan perandan wewenang pemerintah pusat gunamenciptakan pemberdayaan pemerintahdaerah dan masyarakat daerah untukbisa mengembangkan daerahnya secaramandiri.Otonomidaerahataudesentralisasimerupakanduahalyangsalingmelengkapidengan semua sudut multidimensi yangmelingkupinya.

Penyelenggaraanpemerintahandaerahdan DPRD berpedoman pada asas umumpenyelenggaraan negara yang terdiri dariasas;Kepastianhukum,Tertibpenyelenggaranegera,Kepentinganumum,Keterbukaan,Propors iona l i t as , P rofes iona l i t as ,


Akuntabilitas, Efisiensni dan Efektivitas Dalam pasal 22 UU Nomor 32 Tahun2004 ini juga telah disebutkan mengenaikewajibandaerahdalammenyelenggarakanotonomi,diantaranya;a. Melindungi masyarakat, menjaga

persatuan, kesatuan dan kerukunannasionalsertakeutuhannegararepublikIndonesia

b. Meningkatkan kualitas kehidupanmasyarakat

c. Mengembangkankehidupandemokrasid. Mewujudkankeadilandanpemerataan,

danseterusnyaMaksud dari diterbitkannya PP

penerimaan negara dari sektor industriekstraaktif adalah untuk mewujudkanprinsip transparansi pemerintahan daerahterhadapadanyaprinsipgoodgovernance.

PENGAWASAN PADA BIDANG EKSTRAAKTIF

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)digagaspada tahun2002dan sekarang merupakan standar globaldalam mempromosikan transparansi danakuntabilitasyanglebihbaikbaginegara-negara yang kaya akan minyak, gas, atausumberdayamineral.Inisiatifinididukungoleh koalisi internasional negara-negaraberkembang,donor,perusahaan-perusahaanindustri ekstraktif, organisasi-organisasilembagaswadayamasyarakat,investor,danorganisasiinternasional.

PemerintahTimor-Lesteadalahsalahsatu negara pertama yang menyatakankomitmennyaterhadapPrinsipdanKriteriadariIndustriEkstraktifTransparansiInisiatif(EITI) pada kesempatan pertama padakonferensiinternasionalEITIdiLondonpadabulanJuni2003.KepatuhanterhadapEITIadalahsejajardengannegaraberkembang,sejak awal, transparansi di sektor minyakbumidanpertambangan.

Pada akhir tahun 2006, pemerintah

mengundang Lembaga Non Profit/LSM dan IndustriuntukmembentukKelompokKerjaEITI Timor-Leste (WG) dan pertemuanpertamaWG diselenggarakan pada bulanMei2007.

Timor-LesteEITI(TLEITI)KelompokKerjaterdiridariparaanggotaberikutini:• MenteriLuarNegeri,SumberDayaAlam

/PegawaiEITIFocalPoint(Ketua)• Dua perwakilan dari Departemen

Keuangan• SalahsatuwakildariOtoritasPerbankan

danPembayaran(BPA)• DuaperwakilandariSekretariatNegara

SumberDayaAlam• TigawakildariLSM• Tigawakildariperusahaanminyak

ISI LAPORAN EITI (ExTRACTIvE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIvE)

L a p o r a n E I T I m e n u n j u k k a npendapatan minyak bumi yang dibayaroleh Perusahaan Industry EksplorasidanditerimaolehberbagaiinstitusiPemerintahmasing-masing.Tujuannya adalah untukmemberikantransparansimaksimumtentangarus pendapatandari sektorminyakbumiTimor-Leste dan untuk mengidentifikasi, jika ada, perbedaan antara pembayaranyang dilakukan oleh Perindustrian danditerima oleh Pemerintah. Ini adalahlangkahmendasarpertamauntukmenjamintransparansi dalam pengelolaan sumberdaya minyak bumi. Informasi mengenaipembayaran pendapatan minyak yangditerimaselama2008dikategorikansesuaidalamkelompokmasisng-masing.

Menurut Undang-Undang DanaPerminyakan, semua penerimaan darieksplorasi and produksi perminyakanapapun, termasuk jumlah uang yangditerimadariDesignatedAuthority(BadanOtoritasNasional)adalahpenerimaanyangtermasukdalamlingkuppenerimaanyang


disetorkan ke dana perminyakan (PF).ProsesEITIinimasihterbataspadaIndustriEkstraktif, sebaliknya pembayaran yangdilakukan oleh subkontraktor, dikontrakoleh perusahaan-perusahaan minyak,belum dimasukan dan dilaporkan dalamlaporan EITI. Saat ini belum hasil outputdari industry sector ril lain kecuali daribisnisminyakbumidankarenanyalaporanEITI hanya mencakup pendapatan dalamsektorminyakbumi.Pembayarandianggapsebagai pembayaran rutin bisnis normal,sepertikendaraanlisensi,visa,ijinkerjadantempattinggal,listrik,tagihanairdanbiayapengeluaransejenisnya, tidakdimasukkandalamLaporanEITI.

PROSES LAPORAN

Kelompok Kerja EITI sepakatmengenaiPedomanPelaporandanTemplatedalampertemuanpadatanggal18Mei2009setelah suatu proses yang panjang dalamKelompokKerjaEITI.AuditorIndependenuntukDanaPerminyakan,DeloitteToucheTohmatsu,ikutmembantuKelompokKerjadalammenyusunpedomandanmerancangtemplatelaporan.DeloitteToucheTohmatsujuga dikontrakan sebagai BadanAgregatdalamprosespelaporandanmenghimpuninformasi dari pihak yang melapor,rekonsiliasi dan menganalisis data yangditerima, mengidentifikasi setiap perbedaan dalamlaporanawaldanmenyelesaikannyamelalui proses yang melibatkan pihakpelapor. Pada bulan Nopember 11, 2009DeloitteToucheTohmatsu mengeluarkanLaporan EITI Timor-Leste untuk tahun2008.

Auditor Independen dari DanaPerminyakanterpilihsebagaiBadanAgregatuntuk menghindari duplikasi pekerjaan,karena mereka telah menyusun informasiserupa dari Perusahaan sebagaimanadiharuskan menurut Undang-UndangDanaPerminyakanselamabeberapatahun,

termasuk penerbitan Laporan PenerimaanPendapatanDanaPerminyakandanlaporansesuai template yang disediakan olehSekretariat EITI Internasional. Laporanini dimasukkan dalam laporan tahunanDana Perminyakan. Selain itu, denganmenggunakanAuditor Independen untukmemastikanbahwakerangkahukumyangsudah berdasarkan Undang-Undang DanaPerminyakandapatdigunakanuntuklaporanEITI.

SektorPerminyakandiTimor-LesteSektor minyak bumi Timor-Leste

terdiri dari dua yurisdiksi yang berbedadengan hukum yang relevan dan fiskal;JointPetroleumDevelopmentArea(JPDA),yangdikelolasecarabersamaolehAustraliadanTimor-Leste, danWilayah EksklusifTimor-Leste(TLEA)danprospekdaratan.TheNationalPetroleumAuthority(NPA),yangdibentukberdasarkanKeputusanUUno. 20/2008, adalah lembaga resmiuntukmelaksanakan kegiatan administrasi danpengawasanataseksplorasiandeksploitasiminyakbumidikeduawilayah(JPDAdanTLEA).

MenurutKontrakKaryaPerminyakan(PSCs)ANPberhakbagihasilpendapatandari laba minyak bumidan gas. . Royaltimerupakan pendapatan minyak bumipertamayangdihasilkandarioperasisebelumkembali biaya eksplorasi dan eksploitasidandibagiantaraANPdanOperator.Labaminyakbumidangasmerupakanpendapatanyang dibagi antara JointVenture Partnersdannegaraapabilasemuabiayaekplorasidan eksploitasi telah kembali ke JointVenturePartnerSementaraRoyaltidibayarolehOperator,sedangkanpendapatanbersihminyak bumi dan gas dibayar langsungkepadaANP oleh setiap Joint VenturePartner.Selainitu,perusahaan-perusahaanminyakyangberoperasidiJPDAdanTLEAmembayarbiayakontrakkaryalisensidanBiaya Pengembangan setelah perusahaanmengumumkankilangminyaklayaksecara


komersial.Satu-satunya kilang yang saat ini

beroperasi, adalah Bayu Undan, terletakdi JPDA dan bagi hasil pendapatanANPdari lahan ini akan didistribusikan keTimor-Leste danAustralia sesuai denganPerjanjianLautTimor(90%untukTimor-Lestedan10%keAustralia).Selainroyaltidan pendaptan bersih minyak bumi dangas, pemerintah juga memperoleh pajakberlakuuntukkegiatanperminyakansesuaiUndang-undangPerpajakanPerminyakan.Perusahaan-perusahaanminyakmembayarpajak penghasilan, pajak keuntungantambahan,pajakpertambahannilai(PPN),pajakupahdanpemotonganpajak.DirektoratNasionalPendapatanPerminyakan(NDPR)sebagailembagawewenangyangmengelolapendapatanpajakperminyakan.

INTI LAPORAN/TEMuAN

Total Pendapatan minyak bumi yangdibayarolehPerusahaandanditerimaolehPemerintah untuk tahun 2008 disajikandalam tabel 1. Pajak Minyak bumi danroyalti/keuntungan minyak & gas sekitar35%dan65%daritotalpendapatanminyakbumi pada masing-masing tahun 2008.Sedangkanbiayakontrakkaryalisensiyangdibayarkan kepadaAutoridade Nacionaldo Petróleo di tahun 2008 sebesar US $4.058.840,hanya0,2%daritotalpendapatanminyak bumi selama periode ini. Tidakada perbedaan antara jumlah akhir yangdilaporkanolehPerusahaandanPemerintahuntuktahun2008.

Berdasarkanhasiltemuantersebutmakadiketahui adanya ketidaksinkronan antaraketentuan Undang-undang PertambangandenganPerpres,sehinggadiperlukanadanyapenyempurnaanpengaturansistempelaporanyanglebihterpadudalamindustriekstraktif.Koordinasiantaradepartemen-departemen

terkaitdanauditorindependentyangkhususditugaskanuntukmengkompilasihasil-hasiltemuanyangada.

DAFTAR PUSTAKAAdolf, Huala, Hukum Ekonomi Internasional,

Raja Grafindo, Jakarta, 2005August,Ray,International Business Law “Text,

cases and Readings”, Pearson,NewJersey,2004

AbrarSaleng,HukumPertambangan,UIIPress,Yogyakarta,2004

Barton, John andBartS.Fisher, International Trade And Investment, Little,BrownandCompany,Boston,1986

BadanPembinaanHukumNasionalDepartemenHukum dan Hak asasi Manusia RI,Penerapan Good Corporate governancepadaduniausaha,2007

Bismar Nasution, Prinsip Keterbukaan dalamGood Corporate Governance, JurnalHukumBisnis,Volume22-No.6,2003

Bende-nabende,Anthony, Globalisation, FDI, Regional Integration and sustainable development, “Theory, evidence and policy”, Ashgate publishing Limited,England,2002

Black,HenryCampbell,Black’sLawDictionary,westpublishingCo.,St.Paul,Minn,1983

Bodenheimer, Edgar, Jurisprudence The Philosophy And The Method Of Law, Harvard University Press, Cambridge,Massachusets

Brooks, Douglas H and Hal Hill, Managing FDI in a Globalizing Economy Asian Eksperiences, Palgrave Macmillan, NewYork,2004

Browlie,Ian,Principles of Public international law, OxfordUniversityPress,NewYork,2003

Chand,Hari,Modern Jurisprudence, InternationalLawBookServices,KualaLumpur,1994

Chuah, Jason, Law Of International Trade, Thomson-Sweet and Maxwell, London,2005


Coldicott,Dean,The WTO, legitimacy and the development problematic, MelbourneUniversityPress,2007

Dar, Usha dan Pratap K dar, Investment opportunities in ASEAN countries, NewDelhi,SterlingPublished,1970

Friedmann,W,The State And The Rule Of Law In A Mixed Economy, Stevents Sons,London,1971

Garner, Bryan, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, Thomson Business-WestPublishing, United States ofAmerica,2004

Hata,Perdagangan Internasional dalam sistem GATT dan WTO,Refika Aditama, Bandung, 2006

Hornby,AS Oxford Advanced Learner ’s Dictionary of Current English, OxfordUniversityPress,Melbourne,1987

HS,SalimdanBudiSutrisno,Hukum Investasi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

JokoWidodo, Good Governance:Telaah daridimensiAkuntabilitasdankontrolBirokrasipadaeradesentralisasidanotonomiDaerah,IhsanCendekia,Surabaya,2004

Joni Emirzon, Good Corporate Governance:Paradigma baru dalam praktik bisnisIndonesia,GentaPress,Yogyakarta,2007

Kwaw, Edmund M.A., “GATT and the debate about investment liberalization” dalam The Law and Economic Development in the third world, NewYork,Praeger,1992

Malanczuk, Peter, Modern Introduction to International Law, Routledge,NewYork,1997

Mauna,Boer,Hukum Internasional “pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global”, Alumni,Bandung,2003

Nieuwenhuys, E.C. and M.M.T.A. Brus,Multilateral Regulation Of Investment,Kluwer Law International, The Hague,2001

Paton, G.W., A Text Book of Jurisprudence,OxfordUniversityPress,1964.

Pritchard, Robert, Economic Development, Foreign Investment and The Law,KluwerLawInternational,London,1996

Rubin,SeymourJandDeanCAlexander,NAFTA and Investment, KluwerLawInternational,TheHague,TheNetherlands,1995

Seid,SherifH.,Global Regulation of Foreign Direct Investment, Ashgate PublishingCompany,USA,2002

Sembiring, Sentosa, Hukum Investasi, NuansaAulia,Bandung,2007

Sornarajah, M., The International Law on Foreign Investment,CambridgeUniversityPress,UnitedKingdom,2004

Supanca,IdaBagusRahmadi,Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, GhaliaIndonesia,Bogor,2006

SunaryatiHartono,18AsasUmumPemerintahanYang Baik sebagai Tolok ukur GoodGovernance (lembaran lepas, dibuat 1Juni2005)

Sutaryo Sigit, Analisis Kebijakan Sektor Pertambangan Indonesia. PPS- ITBBandung,1997

Trebilcock, Michael J. Robert Howse, The Regulation of International Trade, Routledge,NewYork,2001

Wallace,CynthiaDay,foreign direct investment in the 1990s a new climate in the third world, MartinusNijhoffPublishers,Netherlands,1990

Zaidun, Muchammad, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing Di Indonesia”, Ringkasandisertasi,ProgramPascasarjanaUniversitasAirlangga,2005

________,“Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing Di Indonesia”,DisertasiProgramPascasarjanaUniversitasAirlangga,2005

Peraturan Perundang-undangan:Undang-UndangNomor25Tahun2007Tentang

PenanamanModalUndang-UndangNomor40Tahun2007Tentang

PerseroanTerbatas

�0 Yuridika Vol. 25 No. 1, Januari–April 2010: 33–50

Undang-UndangNomor1Tahun1967TentangPenanamanModalAsing

Undang-UndangNomor6Tahun1968TentangPenanamanModalDalamNegeriUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambanganMineralDanBatubara

Undang-undangNomor22tahun2001tentangMinyakdanGasBumi.

Trade Related Investment Measures (TRIMs)WTOAgreementsPeraturanPresiden(Perpres)No.26Tahun2010

TentangTransparansiPendapatanNegaraDiperolehdariIndustriEkstraktif

implementasi prinsip tranparansi dalam good corporate

Documents