IMPLEMENTASI PROGRAM AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM DI KOTA

BANDAR LAMPUNG

(SKRIPSI)

Oleh

ANGGI SETIAWAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PROGRAMS (ATCS) AREA TRAFFIC

CONTROL SYSTEM IN BANDARLAMPUNG CITY

By

Anggi Setiawan

The density of motorized traffic on the roads in Bandar Lampung City has

recently increased, so that it often causes traffic congestion, especially in protocol

roads and other major roads. The increase in the number of motorized vehicles

can be caused by two things, namely the increasing production of motorized

vehicles, and the more insufficient, uncomfortable and insecure existing urban

transport. This condition encourages people to prefer to have private vehicles

which even more potentially cause congestion especially traffic jams affect

traffic violations. Based on this background, the formulation of the problem in

this study is, how is the implementation of the ATCS program in Bandar

Lampung City?

The type of this research used study is the type of descriptive research with a

qualitative approach. Techniques data collection used in this study there are three

techniques, namely interviews, observation, and documentation. The data that has

been collected is then analyzed. After being analyzed then a conclusion is drawn.

Based on the results of the study it is known that the implementation of the

ATCS program in Bandar Lampung in implementing the ATCS program has not

run optimally because of the high level of congestion in the city of Bandar

Lampung. Based on Jones' opinion, these three activities can affect the

implementation of the program, namely: 1) Organizational Phase, the

organizational structure made effective as a guideline for implementation in

running the ATCS program. It is shown that the executor or ATCS officer who

runs the ATCS program also shows good ability so that he can work optimally to

run this ATCS program. 2) Interpretation Stage, this is indicated by the training

provided to ATCS officers, ATCS officers also have a clear understanding of

their work procedures and run this ATCS program well and responsively. 3)

Application Phase (application), there are constraints in terms of facilities and

infrastructure implementation of the ATCS program implementation in Bandar

Lampung City is also not very adequate. This can be indicated by the cctv camera

supervisors crossing which is prone to congestion not yet fully installed and also

the number of motorized vehicle units is still lacking because this motor vehicle

as an employee operational vehicle is needed because if there is damage to the

technical equipment at a number of points at the same time can be handled

quickly.

Keywords: Implementation, public policy, Program Area Traffic Control System

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM (ATCS) AREA TRAFFIC CONTROL

SYSTEM DI KOTA BANDARLAMPUNG

Oleh

Anggi Setiawan

Kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor di jalan-jalan dalam Kota Bandar

Lampung, akhir-akhir ini telah semakin bertambah, sehingga sering menimbulkan

kemacetan lalu lintas, terutama di jalan-jalan protokol dan jalan-jalan utama

lainnya. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor bisa disebabkan oleh dua hal,

yaitu semakin banyaknya produksi kendaraan bermotor, dan semakin tidak

mencukupi, tidak nyaman dan tidak amannya angkutan perkotaan yang ada.

Kondisi ini mendorong masyarakat lebih memilih untuk memiliki kendaraan

pribadi yang malah lebih berpotensi menimbulkan kemacetan terlebih kemacetan

berdampak pada pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan latar belakang tersebut,

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah, bagaimanakah implementasi

program ATCS di Kota Bandar Lampung?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga teknik yaitu wawancara, observasi,

dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis.

Setelah dianalisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi program ATCS di

Kota Bandar Lampung dalam pelaksanakan program ATCS belum berjalan

dengan optimal hal tersebut dikarenakan masih tingginya tingkat kemacetan yang

ada di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan pendapat Jones ketiga aktivitas

tersebut dapat mempengaruhi implementasi program yaitu : 1) Tahap Organisasi,

struktur organisasi yang dibuat sudah efektif sebagai pedoman untuk pelaksanaan

dalam menjalankan program Area Trafic Control Syteam (ATCS). Hal ini

ditunjukkan bahwa pelaksana atau petugas ATCS yang menjalankan program

ATCS juga menunjukkan kemampuan yang baik sehingga dapat bekerja dengan

maksimal menjalankan program ATCS ini. 2) Tahap Interpretasi, hal ini

ditunjukkan dengan adanya pelatihan yang diberikan kepada petugas ATCS,

petugas ATCS pun sudah memahami betul apa prosedur kerja mereka dan

menjalankan program ATCS ini dengan baik dan responsiv. 3) Tahap Aplikasi

(penerapan), adanya kendala dari segi sarana dan prasarana pelaksanaan

Implementasi program ATCS di Kota Bandar Lampung ini juga belum sangat

memadai. Hal ini dapat ditunjukkan dengan camera cctv pengawas persimpangan

yang menjadi rawan kemacetan belum sepenuhnya terpasang dan juga jumlah unit

kendaraan bermotor masih kurang karna kendaraan bermotor ini sebagai

kendaraan operasional pegawai hal tersebut diperlukan karena jika terjadi

kerusakan alat yang bersifat teknis di sejumlah titik pada waktu yang bersamaan

dapat di tanggulangi secara cepat.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan publik, Program Area Traffic Control

System

IMPLEMENTASI PROGRAM AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM DI

KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ANGGI SETIAWAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ADMIISTRASI NEGARA

pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

Judul Skripsi :IMPLEMENTASI PROGRAM AREA TRAFFIC

CONTROL SYSTEM DI KOTA BANDAR

LAMPUNG

Nama Mahasiswa : ANGGI SETIAWAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 1416041010

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dra. Dian Kagungan, M. H.

NIP. 196908151997032001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Noverman Duadji, M.Si

NIP. 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dra. Dian Kagungan, M.H __________________

Penguji Utama : Intan Fitri Meutia,M.A., Ph.D. __________________

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya

NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Oktober 2018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk

mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di

Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa

bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama

pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini,

maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar

yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai

dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,

Anggi Setiawan

NPM 1416041010

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Anggi Setiawan, lahir di Bandar

Lampung, pada tanggal 29 Juni 1995. Penulis merupakan

anak keempat dari empat saudara, dari pasangan Bapak Ali

Imron dan Ibu Maryopiyanti. Pendidikan yang ditempuh

oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK

Dwi Tunggal Bandar Lampung, yang diselesaikan pada

tahun 2001. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah

Ibtidaiyah 2 Jagabaya (MIN) yang diselesaikan pada tahun 2007, kemudian

melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 21

Bandar Lampungyang diselesaikan pada tahun 2010, dan melanjutkan

pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 12 Bandar

Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung, melalui jalur SBMPTN. Pada tahun 2017, penulis melaksanakan

KKN di Desa Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah

selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa pernah mengikuti Organisasi Intra

Kampus, yaitu Organisasi Himpunan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara

sebagai Anggota Bidang Pendapatan Negara (PENDAGRA).

MOTTO

“Kau tak akan pernah mampu menyeberangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan”

(Christopher Colombus)

“Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah niscaya Allah akanmemperbaiki segala sesuatunya

untuk kita ”

(Dr. Bilal Phillips)

“Jika hidup hanya sekedar hidup seekor semut pun bisa hidup”

(Anggi Setiawan)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan

kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah

ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang

selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua rang tuaku:

Ayahanda Ali Imron dan Ibunda Maryopiyanti

Yang selalu mencintai, menyayangi, mengasihi, medoakanku

dengan tulus serta mengajarkanku dan sebagai penyemangat

dalam hidupku.

Kakak - Kakak tersayangUsat , Uantika , Kiyay yang selalu

mendukungku serta memberiku kasih sayang dan segala doa

untukku.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-

teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan

motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam

mencapai keberhasilanku.

Para pendidik dan Almamater tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Implementasi Area Traffic Control Syteam Di Kota

Bandar Lampung)”, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Administrasi Negara (S.A.N) di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini

karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. Syarif Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Noverman Duadji, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M. S. selaku dosen pembimbing akademik.

Terimakasih bu atas nasehat, arahan, motivasi dan ilmu yang diberikan

selama proses pendidikan hingga saat ini.

4. Ibu Dian Kagungan, M. H. Terima kasih banyak atas bimbingan,arahan,

nasehat, saran, motivasi serta semangat.Terimakasih atas pelajaran berharga

yang telah ibu berikan sehingga penulis mampu menjadi pribadi yang lebih

kuat dan ikhlas dalam menghadapi segala rintangan dalam menyelesaikan

penulisan skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan

kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.

5. Ibu Selvi Diana Meilinda S.AN, M.PA selaku dosen pembimbing kedua.

Penulis mengucapkan terima kasih atas motivasi, saran dan bimbingannya

yang sangat banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis

yang sekiranya kurang berkenan.

6. Ibu Intan Fitri Meutia, M.A., Ph. D. selaku dosen penguji. Penulis

mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan serta masukan,

saran, kritikan, nasihat dan bimbingannya yang sangat bermanfaat dan juga

banyak membantu sehingga penulis mampu menyelesaikan menyelesaikan

proses penyusunan skripsi.

7. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Pak Bambang, Pak

Syamsul, Ibu Novita , Ibu Rahayu, Pak Eko, Pak Nana, Pak Dedy, Ibu

Meiliyana, Pak Simon, Ibu Devi,Ibu Dewi, Ibu Selvi, Ibu Ita, dan Ibu Anisa ,

terimakasih banyak untuk semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.

8. Pak Azhari dan Pak Johari selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara

yang selalu membantu dalam hal administratif. Terimakasih atas kesabaran

dan kesediaannya selama ini.

9. Terimakasih untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Ali Imron dan Ibunda

Marsopiyanti. Terima kasih atas kasih sayang yang telah Mamah dan Papi

berikan kepada mulya selama ini, terimakasih atas semua do’a, motivasi,

pengorbanan, pelajaran yang selama ini kalian berikan sehingga Anggi bisa

menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih atas kepercayaan dan amanat yang

selama ini diberikan untuk menyelesaikan studiku sehingga aku bisa

mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara. Semoga dengan mendapatkan

gelar S.AN ini aku bisa membahagiakan Papi dan MamahAamiin.

10. Kakak – Kakak ku Usat , Uantika , Kiyay yang telah memberi semangat, doa

dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menjadi

orang yang berguna bagi orang lain dan selalu membanggakan kedua orang

tua, aamiin.

11. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani selama 4 tahun di jurusan Ilmu

Administrasi Negara yaituAhmad Febrian Arahafterimakasih bai sudah

menjadi yang setia nemenin kemana-mana, yang selalu semangat pantang

menyerah, yang udah mau mendengar keluh kesah selama ini, yang selalu

berfikir positif, yang gak bisa tahan laper, kelincahan suka rewel ,semangat

ya jadi pengusaha sukses semoga cita-citanya tercapai amain .Ferry Andrian

terimakasih ya fer udah jadi sahabat saudara cerewet yang baik dalam

pertemanan ini, yang selalu tersenyum banyak arti dalam setiap keadaan,

selalu sabar dan ngotot banget dalam berbagai keadaan, suka duka selama ini

tidak akan dilupakan, terimakasih sudah menjadi pooh kami fer. Holil

terimakasih ya lil udah nemenin selama 4 tahun ini suka duka sudah kita

jalanin bersama tingkah konyol holil gak akan pernah aku lupaian terima

kasih. Cepet nyusul yak jangan main terus . Julian Handiko terima kasih ya

ko sudah nemenin selama 4 tahun ini suka duka julian akann anggi kenang

tingkah konyol selama ini gak akan di lupakan makasih ya ko. Ferdian

anugrah makasih ya fer udah nemenin selama 4 tahunn ini yang selalau suport

dari layar tancep makasih fer.

12. Squad Time Hore; Ahmad kharisma nihan , orang yang selalu kepo dan mau

tau urusan orang tingakh laku nihan akan di kenang terus. Trias Chininta

,wanita yag selalu memberi solusi dikala tugas kampus yang selalu dan

memecah segala kebuntuan di kala tugas kampus , makasih ya yas udah jadi

penyelamat selama 4 tahun ini . anisa utami , yang dari dulu jadi tempat

diskusi tugas. Intan destrilia, yang selalu jadi tempat curhat tugas dan keluh

kecah masalah tugas di kampus Dwi Muharini Yunitasari, si tukang live

instagram terimakasih sari udah nemenin selama 4 tahun ini. Dhito Nugraha

si Bagong yang cerewet gak bisa berenti dan gak bisa diem. Nuriwidi

makasih ya sudah nemmenin selama 4 tahun ini . Thanica aprilia kalau

ngomong suka bener dan kalau berkata suka bikin ngakak. Faiz jamal

makasih ya yang sudah nemenin selama 4 tahun ini tingkah konyol faiz gak

bakal saya lupakan.Adek andi novrizal , Naura , karina , vebby , ade rahma

makasih ya sudah nemenin selama perkuliahan maaf kalo selama ini

ngeropotin masalah perkuliahan. Terimakasih atas canda tawa kalian semua

yang nantinya bakal bikin kangen, kalian adalah sahabat terbaik. Semoga kita

sukses bareng, Aamiin.

13. Gelas Antik (Adi kurniawan, Alvin Agus, Andra, Andriyanto, Anggi Lestari,

Annisa Yurida, Ari Novita, Arizal, Bella, Binter, Deni, Desriyanto, Dian,

Dinda, Dira,, Dwi Septi, Anung, Ely, Ernada, Fatra, Fatwa, Ferdian, Ferry,

Gusty, Heni, Herwan, Hiro, Idris, Intan, Istiqomah,Istie R, Fungki, Marselin

Daiska, Martiana, Maya, Megita, Meli, Arif Suhada, Fadly, Fazry, Ma’ruf,

Reza, Wahyu Syawaldi, Mutiara, Nabila Aisyah, Nabila Cho, Nadya,

Ni’mah, Nihan, Niza, Nur Arifah, Asih, Nur Muharani, Hasan, Nuridin,

Nurlaila, Oci, Okta, Pranita, Rani, Refi, Regi, Rifki, Ririn, Robi, Roi, Rydho,

Sandi, Sangga, Satria Adi, Satria Sakti, Septika, Sintong, Suci, Tanicha,

Taufik, Tengku, Tiyasz, Tuti, Wahyu Hidayat, Yumas, Yunia) Serta keluarga

besar Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara terutama untuk Gelas Antik yang

tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaan dan

dukungannya selama proses perkuliahan. Semoga kita sukses semua, Amin.

14. Sahabat seperjuanganku dari bayi sampai tua, Naufal akram. Terima kasih

sudah mau aku repotkan selama ini.

15. Teman-teman KKN Sidomulyo Kec Punggur yang tercinta Bang aditcalon

S.T, endah , heppy , yudi , heni. Ribka Terimakasih banyak sudah menjadi

keluarga kecil bahagia selama lebih dari 40hari bersama.

16. Segenap Informan Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Iskandar Z, ATD, SH M.T

selaku Kepala Bidang Lalu Lintas , Bapak Nirman Thano.SS.IT.,M.M selaku

Kepala satuan Oprasional Area Traffic Contol Syteam , Bapak David Imam s

selaku Administrasi Oprasional , Bapak muklis selakau Kor Umum,dan

Pegawai Dina Perhubungan Kota Bandar Lampung. Penulis mengucapkan

terimakasih kepada bapak dan ibu atas informasi dan juga data-data, bantuan,

dan juga waktu luang yang telah diberikan kepada penulis, penulis merasa

sangat terbantu dengan bantuan-bantuannya dalam proses penelitian,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

17. Seluruh pihak yang membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan

skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan

terimakasih untuk semuanya.

Semoga sebuah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandarlampung, 18 Oktober 2018

Penulis

Anggi Setiawan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................. i

DAFTAR TABEL ......................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 8

D. Manfaat Penelitian ................................................................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik ............................................................ 9

1. Pengertian Kebijakan Publik .................................................................. 9

2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik ...................................................................... 9

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik .............................................................. 10

B. Tinjauan Implementasi Program ................................................................. 12

1. Pengertian Implementasi Program .......................................................... 12

2. Model Implementasi Program ................................................................ 14

C. Tinjauan tentang Area Trafiic Control System di Kota Bandarlampung

(ATCS) ........................................................................................................ 21

1. Area Traffic Control System (ATCS) ..................................................... 21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .................................................................. 25

B. Fokus Penelitian .......................................................................................... 26

C. Lokasi Penelitian ........................................................................................ 27

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 28

E. Teknik Analisis Data ................................................................................... 31

F. Teknik Keabsahan Data ............................................................................... 32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung ................................................... 34

B. Hasil Penelitan ............................................................................................. 45

1. Organisasi ...................................................................................... 46

2. Interpretasi .............................................................................................. 53

3. Aplikasi (Penerapan) .............................................................................. 56

C. Pembahasan ................................................................................................. 59

2. Interpretasi .............................................................................................. 64

3. Aplikasi (Penerapan) .............................................................................. 69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ............................................................................................... 73

B. Saran ......................................................................................................... 75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Data Angka kecelakaan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung ...................... 3

2. Daftar Informan Penelitian ........................................................................... 30

3. Pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Bandar Lampung .............. 37

4. Persebaran Penduduk Kota Bandar Lampung.............................................. 40

5. Jumlah Titik Pemasangan ATCS di Kota Bandar Lampung ....................... 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Charles O Jones .......................................................................... 16

2. Strukur organisasi satuan tugas ATCS Kota Bandar Lampung ............... 48

3. Pemantauan oleh anggota SATGAS ATCS .............................................. 56

4. Layar pemantau yang langsung terinput dari camera cctv ........................ 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor di jalan-jalan dalam Kota Bandar

Lampung, akhir-akhir ini telah semakin bertambah, sehingga sering menimbulkan

kemacetan lalu lintas, terutama di jalan-jalan protokol dan jalan - jalan utama

lainnya. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor bisa disebabkan oleh dua hal,

yaitu semakin banyaknya produksi kendaraan bermotor, dan semakin tidak

mencukupi, tidak nyaman dan tidak amannya angkutan perkotaan yang ada.

Kondisi ini mendorong masyarakat lebih memilih untuk memiliki kendaraan

pribadi yang malah lebih berpotensi menimbulkan kemacetan terlebih kemacetan

berdampak pada pelanggaran lalu lintas (Debbie, 2017:1).

Berita tentang kecelakaan akibat mengabaikan lalu lintas hampir tidak pernah

absen dari media-media di Indonesia. Setiap harinya, berita selalu tersaji

mengenai kecelakaan lalu lintas dan mengabarkan beberapa nyawa melayang serta

korban luka - luka akibat kecelakaan. Keadaan ini membuktikan perwujudan dari

perkembangan teknologi masa kini. Dapat berpengaruh buruk (negatif).

2

Akan tetapi masih banyaknya pengguna jalan yang sering kali melakukan

pelanggaran dan memerlukan penanganan serius mengingat besarnya kerugian

yang diakibatkanya. Apabila masalah kecelakaan di jalan raya tidak diperhatikan

dengan baik, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan jumlah korban kecelakaan

dari tahun ke tahun. Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan salah satu penyebab

kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan

memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit.

Provinsi Lampung adalah sebuah provinsi yang terletak di ujung Pulau Sumatera

dan menjadi pintu gerbang kendaraan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera.

Provinsi Lampung memiliki empat jalur lintas utama kendaraan yang akan

menuju ke Provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Padatnya kendaraan yang

melintasi Provinsi Lampung membuat Provinsi Lampung rawan terhadap kejadian

kecelakaan, terutama di ibu kota Provinsi Lampung yaitu ibu kota Bandar

Lampung.

Sebagai sebuah kota yang menuju kota metropolitan, Kota Bandar Lampung

disesaki oleh kendaraan bermotor yang sangat banyak. Kota dengan 1 juta

penduduk ini memiliki karakteristik yang sangat padat. Kepadatan lalu lintas di

Kota Bandar Lampung menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru seperti

kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada

tabel berikut:

3

Tabel 1. Data Angka kecelakaan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung

No Korban Kecelakaan Jumlah Korban

Tahun 2015 Tahun 2016

1 Meninggal Dunia 131 95

2 Luka Berat 120 57

3 Luka Ringan 296 510

4 Kerugian Materi (Rp) 1.249.900.000 937.500.00

5 Jumlah Kejadian Kecelakaan 362 323

Sumber: Polresta B.Lampung tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas jumlah kejadian kecelakaan di Bandar Lampung tahun

2015 sejumlah 362 dan tahun 2016 sejumlah 323. Apabila dibandingkan dengan

laka lantas kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran masing-masing sejumlah

338 dan 405.

Data tersebut diakses dari (http://www.kaliandanews.com/2016/12/data-satlantas-

polres-lamsel-109-jiwa.html). Artinya jika dibandingkan dua Kebupaten tersebut

angka kecelakaan bandar Lampung masih tergolong tinggi, mengingat Bandar

Lampung adalah Kota Administrasi yang seharusnya lebih ramah terhadap

kejadian kecelakaan lalu lintas.

Banyaknya kejadian kecelakaan sebagaimana yang telah disampaikan diatas juga

diakibatkan oleh banyaknya pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu

lintas. kemudian diakibatkan juga oleh kendaraan - kendaraan besar yang melalui

jalan di Bandar Lampung dan kendaran umun, hal tersebut menyebabkan

kemacetan di titik - titik persimpangan. Banyaknya jumlah petugas dilapangan

guna menggurai kemacetan sering kali tidak mencukupi, terkadang dibeberapa

titik kemacetan sering kali tidak adanya petugas yang mengatur jalanya lalu lintas.

4

Kemudian kondisi ini juga diperparah oleh petugas yang tidak bisa berada

dilapangan selama 24 jam, hal tersebut lah yang menyebabkan proses penguraian

kemacetan tidak efektif serta terjadinya pelanggaran lalu lintas tidak terpantau.

Pemerintah mengerti akan hal tersebut. Berbagai kebijakan yang telah di tempuh

oleh pemerintah kota Bandar Lampung untuk mengatasi kemacetan seperti

pembangunan 4 flyover dan 2 flyover yang sedang di kerjakan dan penutupan

beberapa lampu merah Jl. Sultan Agung Wayhalim yang bersimpangan dengan

arif rahman hakim atau perempatan Jl. Arif Rahman Hakim bersimpangan dengan

jalan Antasari dan beberapa lampu merah lainnya, dan pemerintah Bandar

Lampung telah memperluas juga badan jalan namun hal tersebut belum cukup

efektif untuk mengatasi kemacetan karna di jam-jam sibuk terutama pada pagi

hari dan sore hari kemacetan masih terlihat di beberapa ruas jalan Bandar

Lampung.

Salah satu inovasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi

kemacetan di Kota Bandar Lampung adalah dengan menerapkan pengaturan lalu-

lintas menggunakan teknologi Area Traffic Control System (ATCS). Teknologi

ATCS di bentuk di Indonesia pada tahun 1990-an dan di terapkan pertama kali di

kota Malang, dimana kota tersebut yang menerapkan sistem ATCS, barulah kota-

kota lain mengikuti dan menerapkan juga terutama di Kota Bandar Lampung.

ATCS di Bandar Lampung diterapkan pertama kali pada tanggal 6 Januari 2015

yang di sahkan oleh Wali Kota Bandar Lampung. Herman H.N

.(Sumber:http://www.skyscrapercity.com di akses pada 25 November 2017).

Menurut website resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian

Perhubungan Republik Indonesia, ATCS adalah sebuah sistem pengaturan lalu

5

lintas bersinyal terkoordinasi yang diatur mencakup satu wilayah secara terpusat.

Dengan ATCS, maka dapat dilakukan upaya manajemen rekayasa lalu lintas yang

mengkoordinasikan semua titik - titik persimpangan bersinyal melalui pusat

kontrol ATCS, sehingga diperoleh suatu kondisi pergerakan lalu lintas secara

efisien.(Sumber: http://hubdat. dephub.go.id /berita/ 1222 -atcs-di-beberapa-

provinsi-dan-kota-di-indonesia, di akses pada tanggal 16 agustus 2017 pukul

15.18 wib).

Pengendalian simpang dengan sistem ATCS terkoordinasi dapat dilakukan paling

sedikit memenuhi persyaratan :

1. Jumlah simpang yang dikoordinasikan sekurang-kurangnya 3 simpang.

2. Jarak antar simpang tidak lebih dari 1 km.

Adapun dengan pengendalian simpang dengan sistem ATCS dapat juga

dilengkapi dengan :

1. Kamera pemantau lalu lintas

2. Display information system (DIS)

3. Variable messsage sign (VMS)

4. Alat pendekat kendaraan angkutan umum massal berbasis jalan

5. Fase pengaturan khusus untuk angkutan umum massal berbasis jalan (bus

priority)

6. Alat pemantau kecepatan dan volume lalu lintas

Kebijakan ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

LLAJ hal tersebut pada pasal 1 ayat 29, Manajemen dan Rekayasa lalu lintas

adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pengadaan,

6

Pemasangan, Pengaturan, dan pemeliharan fasilitas perlengkapan jalan dalam

rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Undang- Undang diatas mengenai Manajemen dan Rekayasa lalu lintas diperkuat

dengan adanya PP Nomer 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa,

analisis dampak, serta manajemen kebeutuhan lalu lintas, kemudian dengan

pelaksaannya didukung oleh peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomer PM 96 Tahun 2015

Dengan adanya Area Traffic Control System ATCS, penataan siklus lampu lalu

lintas dilakukan berdasar input data lalu lintas yang diperoleh secara real time

melalui kamera CCTV pemantau lalu lintas pada titik-titik persimpangan.

Penentuan waktu siklus lampu persimpangan dapat diubah berkali-kali dalam satu

hari sesuai kebutuhan lalu lintas paling efisien yang mencakup keseluruhan

wilayah tersebut. Dewasa kini, fungsi Area Traffic Control System ATCS belum

terasa bermanfaat. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Rifai

(Kepala Dishub Kota Bandar Lampung), beliau mengatakan bahwa memang

manfaat dari ACTS di Bandar Lampung masih belum maksimal. Menurutnya, hal

itu dipengaruhi juga dengan kurang disiplinnya pengguna jalan dengan tetap

menerabas lampu merah yang telah diatur.

(Sumber: http://lampungnewspaper.com/v2/economicdevelopment-/6147-herman-

hn-tinjau-ruang-kendali-pengontrol-atcs, diakses pada tanggal 16 Agustus 2017

Pukul 16.41 WIB).

7

Studi yang dilakukan tentang dampak kepadatan lalu lintas terhadap udara Kota

Surabaya. Menurut Boediningsih (2011:122) mengatakan bahwa kemacetan lalu

lintas terjadi karena beberapa faktor, seperti banyak pengguna jalan yang tidak

tertib, pemakai jalan melawan arus, kurangnya petugas lalu lintas yang

mengawasi, adanya mobil yang parkir di badan jalan, permukaan jalan tidak rata,

tidak ada jembatan penyeberangan, dan tidak ada pembatasan jenis kendaraan.

Beberapa permasalahan tersebut adalah penyebab kemacetan yang tiap kali di

jumpai di kota-kota besar di Indonesia. Study lain yang telah dilakukan di Bandar

Lampung oleh Sigit Prasetiyo, hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja

SATGAS ATCS dalam pelaksanakan program ATCS belum berjalan dengan

optimal hal tersebut dikarenakan masih tingginya tingkat kemacetan yang ada di

Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan kendala yang

ada pada SATGAS ATCS yang peneliti nilai dari sisi kinerja.

Akan tetapi penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian

ini peneliti ingin melihat dari sudut pandang Implementasi, karena setelah

penerapan selama 3 tahun sistem ATCS tersebut akan tetapi masalah lalu lintas

masih banyak ditemukan di Bandar Lampung. Maka dari itu Permasalahan-

permasalahan dalam implementasi program ATCS di Kota Bandar Lampung perlu

dicarikan solusi terbaiknya guna mencapai tujuan dilaksanakannya ATCS, yaitu

untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandar Lampung.

Untuk itu, peneliti tertarik untuk melihat Implementasi ATCS secara lebih

spesifik melalui penelitian dengan judul: ‘’Implementasi Program (ATCS) Area

Traffic Control System di Kota Bandar Lampung”

8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini

adalah, bagaimanakah implementasi program ATCS di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan oleh

Pemerintah Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara akademis, peneliti ini dapat memperkaya kajian keilmuan

Administrasi Negara khususnya di bidang implementasi program.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini mampu memberikan masukan dan saran

kepada Pemerintah Kota Bandarlampung dan Dinas Perhubungan Kota

Bandar Lampung dalam pelaksanan program ATCS, agar implementasi

kebijakan dapat berjalan efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Singadilaga dalam Sahya (2012:499) mendefinisikan bahwa kebijakan

publik merupakan keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (set of

choosing) yang berhubungan suatu sama lain yang dimaksud untuk mencapai

sasaran/tujuan tertentu. Sedangkan menurut Islamy dalam sahya (2012:501)

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorintasi pada

tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

a. Menurut Anderson dalam Subarsono (2016:2) mendefinisikan kebijakan publik

sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Walupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor

dan faktor dari luar pemerintah.

b. Menurut Dunn dalam Syafiie (2010:106) Kebijakan publik adalah suatu

rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga

atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas

pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan,

kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan.

10

c. Menurut Dye dalam Waluyo (2007:42) menegaskan bahwa kebijakan publik

adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukanatau tidak

melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahlidi atas, penulis menyimpulkan bahwa

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

dalam upaya menyesejahterakan masyarakat, atau segala upaya yang dilakukan

oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan publik.

2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2013:14-15), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan

publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri

kebijakan publik antaralain:

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari

pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.

Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu

tindakan yang direncanakan.

b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait

dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang

dalam bidang tertentu , melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan

yang bersangkut-paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

c. Kebijakan terkait dengan apa yang senya tanya dilakukan pemerintah dalam

bidang tertentu.

11

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan sarana sekaligus pembingkaian

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Dengan itu kebijakan publik merupakan

gambaran dari arah dan isi pelaksanaan fungsi dalam pemerintahan tersebut dan

merupakan produk dari lingkungan pemerintahan, pada gilirannya juga memberi

pengaruh terhadap perkembangan lingkungan pemerintah tersebut.

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam Nugroho (2014:269) adalah

sebagai berikut:

a. Tahapan penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda

publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk

dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk keagenda

kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak

disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus

pembahasan , atau ada pula masalah karena alasan - alasan tertentu ditunda untuk

waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari

pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai

alternatif atau pilihan kebijakan (policyalternatives/policy options) yang ada.

Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat

dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap

12

ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan

pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus

kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga

atau putusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program

tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu , keputusan program kebijakan

yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan - badan administratif maupun

agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil

dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya

finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan

saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para

pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para

pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi,

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang

diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat .

13

Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria - kriteria yang menjadi

dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah

mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

A. Tinjauan Implementasi Program

1. Pengertian Implementasi Program

Implementasi merupakan tahap yang paling sangat menentukan dalam proses

kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat

kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

a. Menurut Wahab dalam Sahya (2012:530) Implementasi kebijakan suatu proses

melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-

undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau

dekrit presiden. Selanjutnya Wahab juga mengemukakan beberapa pandangan

dari Pressman dan

b. Menurut Jones (1996:166) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan adalah

suau kegiatan yang dimaksud untuk mengoperasikan sebuah program dengan

memperhatikan tiga aktovitas utama kegiatan.

c. Menurut Solichin dalam Sahya (2012:531) Implementasi kebijakan merupakan

batu sandungan dalam mewujudkan efektivitas organisasi birokrasi, adalah

birokrasi pemerintah belum merupakan kesatuan yang efektif, efisien, dan

berorientasi pada tujuan.

d. Dalam Suharno (2013:169) Implementasi kebijakan publik secara

konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintahan. Sebab

pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu

14

tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (public service).

Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat

diimplementasikan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.Implementasi

biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap sempurna. Apabila

sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan

menginjak tahapan implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian kebijakan

yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang

diambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan

program pelayanan-pelayanan yang akan diberikan anggaran yang telah

disiapkan, dan laporan-laporan yang akan dievaluasi.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan

implementasi adalah salah satu proses dalam sebuah kebijakan publik yang

berisikan pencapaian dari kebijakan tersebut, implementasi juga merupakan

aspek utama dalam proses kebijakan publik dan memliki peran yang penting

dalam keberhasilan dari kebijakan publik.

2. Model Implementasi Program

Perkembangan implementasi program, terdapat dua pendekatan guna memahami

implementasi program, yakni pendekatan Top-Down dan Bottom Up . Pendekatan

yang bersifat top-down dipakai untuk mengklasifikasikan para peneliti yang

menggunakan logika berfikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke

bawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan.

Menurut Nugroho (2014:680) model “top-downer” mudahnya ialah berupa pola

yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk

15

mobilisasi . Sedangkan pendekatan bottom-up menggunakan logika berfikir dari

‘bawah keatas’ dan menekankan pentingnya memperhatikandua aspekpenting

dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu birokrat pada level bawah (streetlevel

bureaucrat), dan kelompok sasaran kebijakan . Model“bottom-upper” bermakna

meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksaan oleh rakyat. Beberapa

model implementasi kebijakan dari beberapa para ahli:

a. Model Charles O.Jones

Menurut Jones (1996:296) ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi

implementasi kebijakan yaitu :

1) Organisasi

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia

yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja

serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.

2) Interpretasi

Mereka yang bertanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya dan bertanggung

jawab sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah

pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku begitu

dengan pelaksanaannya, apakah telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

3) Aplikasi (penerapan)

Peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan

sesuai dengan ketentuan untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan

adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan disiplin.

16

O

Gambar 1 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Sumber: Charles O. Jones dalam Jones (1996:296)

b. Model Edwards III

Menurut Edwards dalam (Subarsono 2013:90) implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

1) Komunikasi

Agar dapat menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus

mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan

kebijakan tersebut. Selain itu kelompok sasaran juga harus diinformasikan

mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini penting untuk

menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.

2) Faktor sumberdaya

Tanpa sumberdaya yang memadai, tentunya implementasi kebijakan tidakakan

berjalan secara optimal. Sumberdaya dapat berupa sumberdaya manusia, yaitu

kompetisi implementator dan sumberdaya finansial.

3) Faktor disposisi

Disposisi yang dimaksud adalah watak dan karakter yang dimiliki implementator,

seperti kejujuran dan komitmen. Disposisi implementator menjadi variabel

penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki disposisi

yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik, sebagaimana

Organisasi

Implementasi

Aplikasi

Implementasi

Kebijakan

17

diharapkan oleh pembuat kebijakan.

4) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan

kebijakan. Birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan

standardoperational procedur (SOP). Sebagai pedoman bagi setiap

implementator kebijakan.

Gambar2 FaktorYangMempengaruhiImplementasiKebijakan

MenurutEdwadsIII

Sumber: Edward III dalam Subarsono (2013:91)

c. Model Implementasi Kebijakan Donal S. van Meter dan Carl E. van

Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:99) terdapat 5 variabel

yang mempengaruhi implementasi kebiajakan yaitu:

1) Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur karena ketidak jelasan

standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multi interpretasi

yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

18

2) Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai, baik

sumberdaya manusia maupun sumber daya non-manusia. Kurangnya sumberdaya

akan menyulitkan implementasi kebijakan

3) Hubungan antar organisasi

Jalinan hubungan kerja sama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

4) Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik

para partisipasan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik

yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi

kebijakan.

5) Disposisi implementor.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting yaitu;

1) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauan

untuk melaksanakan kebijakan.

2) Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijkan, dan

3) Intensitas disposisi implementor yaitu, preferensi nilai yang dimiliki oleh

implementor.

19

Gambar 3 Faktor Yang Mempengaruh Implementasi Kebijakan Menurut

Van Meter dan Van Horn

Sumber: Van Meter dalamSubarsono(2013:91)

d. Model MerileeS. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2013:93) terdapat dua variabel

besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (contentof

policy) dan lingkungan implementasi (contextofimplementation. Variabelisi

kebijakan ini mencakup:

1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam

isi kebijakan

2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group

3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;

4) Apakah letak sebuah program sudah tepat

5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementor dengan rinci

6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:(1) seberapa besar

kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat

dalam implementasi kebijakan;(2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang

20

berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

e. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabastier dalam Subarsono (2013:94) ada tiga

kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:

1) Mudah tidak nyama salah dikendalikan

Kategori tractability of the problem mencakup variabel - variabel yang disebutkan

oleh Subarsono (2013:95) :

a) Tingkat kesulitan teknis dari maslah yang bersangkutan

b) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran

c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi

d) Cakupan perubahan prilaku yang diharapkan.

2) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasi proses implementasi (ability of

statue to structure implementation). Kategori ability of statue to structure

implementation mencakup variabel-variabel antara lain :

a) Menjelaskan isu kebijakan

b) Seberapa jauh kebijakantersebut memiliki dukungan teoritis

c) Besarnya alokasi sumberdaya fianansial terhadap kebijakan tersebut

d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana

e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana

f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan

g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam

implementasi kebijakan.

21

3) Variabel di luar kebijakan

Kategori nonstatutory variables affecting implementation mencakup variabel

yang terdiri dari :

1) Kondisi sosial masyarakat dan tingkat kemajuan ekonomi

2) Dukungan publik terhadap kebijkan

3) Sikap dari kelompok pemilih

4) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementator

f. Model Hoogwooddan Gunn

Menurut Hoogwood dan Gun dalam Nugroho (2014:668) untuk melakukan

implementasi kebijakan memerlukan beberapa syarat.

1) Syarat yang pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang

dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan

masalahyang besar.

2) Syarat yang kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya

yang memadai, termasuk sumberdaya waktu.

3) Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-

benarada.

4) Syarat keempat yaitu apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari

hubungan kausal yang andal.

5) Syarat kelima, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.

6) Syarat keenam apakah hubungan saling ketergantungan kecil.

7) Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap

tujuan.

22

8) Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan

dalam urutan yang benar.

Model ini mendasarkan kepada konsep manajemen strategi yang mengarah

kepada praktek manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-

kaidah pokok. Dari beberapa model implementasi yang berbeda-beda diatas,

dapat disimpulkan bahwa terdapat dua model pendekatan yaitu model top down

dan model bottom up. Menurut Erwan (2015:37) Pendekatan yang bersifat top-

down dipakai untuk mengklasifikasikan para peneliti yang menggunakan logika

berfikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat

keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Sedangkan

pendekatan bottom-up menggunakan logika berfikir dari ‘bawah ke atas’ dan

menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi

suatu kebijakan, yaitu birokrat pada level bawah (street level bureaucrat), dan

kelompok sasaran kebijakan.

Peneliti menggunakan model implementasi dari Charles O Jones karena

Implementasi Program ATCS di Kota Bandar Lampung tersebut mempunyai

karakteristik yang sesuai dengan tipe Charles O.Jones.

B. Tinjauan tentang Area Trafiic Control System di Kota Bandar Lampung

(ATCS)

1. Area Traffic Control System (ATCS)

ATCS adalah gabungan sistem Closed Circuit Television (CCTV) dan kontrol

lampu lintas di sejumlah titik. Alat ini berfungsi sebagai pusat data lalu lintas

23

yang berguna merekam, mengontrol lalu lintas, hingga mengetahui secara cepat

di lapangan (Sumber: http://harianlampung.com, diakses 25 November 2017).

Area Traffic Control System atau yang lebih dikenal dengan istilah ATCS adalah

suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu

kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui

optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas disetiap persimpangan.

(Hasil wawancara dengan Bapak Nirman Thano. Kepala Satuan Tugas Urusan

Operasional ATCS di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 25 November

2017).

a.) Fungsi Area Traffic Control System (ATCS)

Fungsi Area Traffic Control System ATCS adalah sebagai berikut:

1) Mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi

dalam keadaan tertentu.

2) Memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas (Pemadam

Kendaraan, Ambulance, VVIP, Konvoi, Dll).

3) Menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan.

4) Menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian

lainnya di persimpangan. (Sumber: http://atcsbali.com, diakses tanggal 25

November 2017) .

b.) Manfaat Area Traffic Control System ATCS

Manfaat Area Traffic Control System (ATCS) adalah sebagai berikut:

1) Terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan.

24

2) Mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat dan

berwawan lingkungan.

3) Mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lali lintas dipersimpangan.

(Sumber: http://atcsbali.com, diakses tanggal 25 November 2017)

c.) Pengoperasian Area Traffic Control System (ATCS)

Pengoperasian ATCS diatur dengan sebuah sistem kontrol yang melibatkan

beberapa komponen berupa :

1) Pengatur arus persimpangan berupa lampu lalu lintas.

2) Penginput data lalu lintas berupa kamera CCTV pemantau.

3) Pengirim data berupa jaringan kabel data atau pemancar gelombang.

4) Software sistem ATCS.

5) Ruang kontrol (Central Control Room) ATCS plus Operatornya.

6) Website untuk informasi kepada masyarakat.

d.) Sistem Area Traffic Control System (ATCS)

ATCS terdiri dari beberapa sistem utama yaitu :

1) Server Workstation, yang berfungsi sebagai pusat operasional untuk

memonitor dan mengontrol kondisi lalu lintas dari seluruh persimpangan dalam

satu area.

2) Wall map, yang berfungsi menyediakan informasi status dan kondisi dari Local

Controller.

3) Controll Local er (pengontrol persimpangan).

4) Video Surveilance (CCTV).

5) Vehicle Detector (Kendaraan Detector)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong mendefinisikan bahwa

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain – lain secara holistik, dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012:4), adapun

data yang dikumpulkan tersebut berupa kata – kata, dokumen tertulis dan gambar.

Selanjutnya Bogdan dan Taylor dalam moleong (2012: 4) mendefinisikan

metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku

yang diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam moleong

(2012: 4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan

manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Kemudian David

Williams dalam moleong (2012: 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah

pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode

26

alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln dalam moleong (2012: 5) menyatakan

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah,

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan

melibatkan berbagai metode yang ada. Terakhir menurut Jane Richie dalam

moleong (2012:6) penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia

sosial, dan persepektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan

persoalan tentang manusia yang di teliti.

Alasan penulis menggunakan tipe penelitian tersebut adalah karena penulis

melakukan deskripsi dan analisis dalam hal aktivitas dan kegiatan implementasi

program Area Traffic Control Syteam di Kota Bandar Lampung

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk segala hal yang dijadikan sebagai pusat

perhatian peneliti agar memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan

dalam suatu penelitian. Penentuan fokus penelitian dalam metode kualitatif

mempunyai dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi

peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari subyek penelitian, sudah dengan

sendirinya dibatasi oleh fokusnya. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk

memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (inclusion-exclusion

criteria) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Jadi peneliti dapat

membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan diambil dan data

mana yang akan dibuang. Fokus dari penelitian ini menggunakan

27

Charles O.Jones.

Menurut Jones (1996:296) ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruh

iimplementasi kebijakan yaitu :

1) Organisasi

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia

yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja

serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.

2) Interpretasi

Mereka yang bertanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya dan

bertanggungjawab sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus

dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang

berlaku begitu dengan pelaksanaannya, apakah telah sesuai dengan petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

3) Aplikasi (penerapan)

Peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan

sesuai dengan ketentuan untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan

adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan disiplin.

C. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, Moleong (2004: 128) mengungkapkan cara

yang terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian adalah

dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan dengan mempelajari serta

mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Sementara itu, keterbatasan

geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu dipertimbangka dalam

penentuan lokasi penelitian.

28

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

yang beralamat di jalan Basuki Rahmat No. 34, Kota Bandar Lampung. Penelitian

tempat tersebut sebagai lokasi penelitian didasari karena instansi tersebut adalah

instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pelaksanaan Implementasi

Kebijakan Area Traffic Control Syteam (ATCS) salah satunya di bidang lalu lintas

jalan yang menjalankan program ATCS ini.

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai

data. Menurut Loftland (1984:47) dalam Basrowi dan Suwandi (2008:169)

sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,

selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis. Berdasarkan

sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer yaitu kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa

tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil

pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data primer

ini merupakan inti analisis utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data.

Data primer ini contohnya hasil wawancara dan observasi diperoleh peneliti

selama proses pengumpulan data terhadap proses implementasi program Area

Traffic Control Syteam di Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

29

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau

sumber sekunder jadi bukan asli. Data sekunder ini dapat disebut dengan data

tambahan, dalam penelitian ini data sekundernya adalah peraturan perundang-

undangan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

sebagai landasan konstitusional dalam pelaksanaan dokumentasi kegiatan Dinas

Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan program, laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan foto-foto kegiatan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga

teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut

diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti

dalam penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan

dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu.Proses wawancara ini, peneliti melakukan wawancara langsung dari

narasumber utama atau informan yang diperkirakan menguasai dan memahami

data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitan. Berikut daftar informan

dalam penelitian ini adalah :

30

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

No Nama Informan Jabatan Waktu

1 Iskandar Z ATD

SH.MT

Kepala Bidang Lalu

LintasDinas Perhubungan

Kota Bandar Lampung dan

Kepala Satuan Tugas ATCS

25 Maret 2018

2 Nirman

Thano,SS.IT,M.M

Kepala Satuan Oprasional

Area Traffic Control

Syteam Kota Bandar

Lampung

25 Maret 2018

3 Muklis Kepala Umum Oprasional

Area Traffic Control

Syteam Kota Bandar

Lampung

15 April 2018

4 Imam S Kepala Administrasi

Oprasional Area Traffic

Control Syteam Kota

Bandar Lampung

15 April 2018

5 Wahyudi Masyakrakat 19 April 2018

Sumber : Diolah oleh Penulis, Tahun 2018

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Melalui

observasi, penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk

memperoleh data-data yang akurat mengenai implementasi program Area Traffic

Control Syteam di kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder yang memuat informasi tertentu yang

bersumber dari dokumen - dokumen seperti surat menyurat, peraturan pemerintah,

Perundang-undangan, foto-foto kegiatan dan lain sebagainya. Dokumentasi

tersebut merupakan pelengkap yang berfungsi sebagai penguat penelitian yang

berkaitan dengan implementasi program Area Traffic Control Syteam di Kota

Bandar Lampung.

31

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis. Menurut Patton

dalam Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data,

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian

dasar.Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang

merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis

kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan

bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. Sedangkan Moleong mendefinisikan

analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.Secara umum proses

analisis data mencakup :

a. Reduksi Data

Hal yang perlu diperhatikan untuk memperjelas data yang didapatkan dan

mempermudah penelitian maka dilakukan reduksi data. Reduksi data dapat

diartikan sebagai proses pemilahan, pemisahan, perhatian pada penyerdeharnaan,

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan

tertulis dilapangan. Secara sederhana, mereduksi data berarti merangkum,

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema

dan polanya. Reduksi data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu diantaranya:

merekap hasil wawancara dengan informan, melakukan pengamatandokumen-

dokumen yang berkaitan dengan implementasi program Area Traffic Control

Syteam di Kota Bandar Lampung.

32

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada

penelitian kualitatif, penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya. Dalam penelitian ini,

penyajian data berupa teks naratif, tabel, foto dan bagan

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dari analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Dalam penelitian

kualitatif, penarikan kesimpulan menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal

yang disimpulkan setelah penelitian di lapangan. Pada penelitian ini, penarikan

kesimpulannya berupa teks naratif yang mendeskripsikan tentang implementasi

ProgramArea Traffic Control System di Kota Bandar Lampung. Serta kendala-

kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan juga akan disajikan.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk mentapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan

teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria

yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).

Adapun kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility).

Penjaminan keabsahan data melalui derajat kepercayaan data yang sesuai dengan

penelitian ini, dapat dilakukan dengan beberapa teknik pemeriksaan data,

diantaranya:

33

a. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketekunan pengamatan

menyediakan kedalaman.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain. Denzim dalam Moleong membedakan empat macam triangulasi

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,

penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model triangulasi

sumber yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil

observasi serta dokumentasi yang penulis peroleh selama penelitian.

c. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi yaitu mengumpulkan data berupa rekaman-rekaman, catatan-

catatan dalam wawancara dan foto-foto dokumentasi yang digunakan sebagai

patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Penulis

mengumpulkan referensi berupa rekaman hasil wawancara (transkrip) dengan

para informan, foto-foto dokumentasi guna menjadi salah satu acuan dalam

menganalisis data.

d. Pemeriksaan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir

yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Dalam

penelitian ini, penulis melakukan diskusi dengan dosen pembimbing dan rekan-

34

rekan sejawat yang sedang melakukan penelitian dengan tema yang serupa guna

menunjang kebenaran dari penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa

Implementasi program ATCS (Area Traffic Control System) Di Kota Bandar

Lampung dalam pelaksanakan program ATCS (Area Traffic Control System)

belum berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan masih tingginya tingkat

kemacetan yang ada Di Kota Bandar Lampung.

Menurut Jones (1996:296) ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruh

iimplementasi program yaitu :

1) Tahap Organisasi

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumberdaya

manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-

alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Pelaksana atau

petugas ATCS (Area Traffic Control System) yang menjalankan program

ATCS (Area Traffic Control System) juga menunjukkan kemampuan yang baik

sehingga dapat bekerja dengan maksimal menjalankan program ATCS (Area

Traffic Control System) ini. Hal ini ditunjukkan bahwa struktur organisasi yang

dibuat sudah efektif sebagai pedoman untuk pelaksanaan dalam menjalankan

program ATCS (Area Traffic Control System) tersebut.

74

2) Tahap Interpretasi

Petugas yang bertanggungjawab dapa terlaksanakan tugasnya dan

bertanggungjawab sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku,

harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan atau

ketentuan yang berlaku begitu dengan pelaksanaannya, apakah telah sesuai

dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang. Selain itu, prosedur kerja yang dilaksanakan selama

proses pengimplementasian program ATCS (Area Traffic Control System) di

Kota Bandar Lampung ini sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pelatihan yang diberikan

kepada petugas ATCS (Area Traffic Control System), petugas ATCS (Area

Traffic Control System) pun sudah memahami betul apa prosedur kerja

mereka dan menjalankan program ATCS (Area Traffic Control System) ini

dengan baik dan responsiv.

3) Tahap Aplikasi (penerapan)

Peraturan atau kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah

berjalan sesuai dengan ketentuan untuk dapat melihat ini harus pula

dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta

jadwal kegiatan disiplin. Namun, program ATCS (Area Traffic Control

System) masih belum terlaksana secaramaksimal karena berdasarkan hasil

wawancara diketahui bahwa belum adanya perubahan yang terlihat khusunya

pengurangan tingkat kemacetan di Kota Bandar Lampung baik sebelum

maupun sesudah bergulirnya program ATCS (Area Traffic Control System)

tersebut dan didukung dari tanggapan masyarakat yang menyatakan bahwa

75

pelaksanaan program ini belum terlihat manfaatnya karena masih tingginya

tingkat kemacetandi Kota Bandar Lampung. Hal ini disimpulkan adanya

kendala dari segi sarana dan prasarana pelaksanaan Implementasi program

ATCS (Area Traffic Control System) di Kota Bandar Lampung ini juga belum

sangat memadai. Hal ini dapat ditunjukkan dengan camera cctv pengawas

persimpangan yang menjadi rawan kemacetan belum sepenuhnya terpasang

dan juga jumlah unit kendaraan bermotor masih kurang karna kendaraan

bermotor ini sebagai kendaraan operasional pegawai hal tersebut diperlukan

karena jika terjadi kerusakan alat yang bersifat teknis di sejumlah titik pada

waktu yang bersamaan dapat di tanggulangi secara cepat.

2. Saran

1. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung seharusnya menambahkan jumlah

Pegawai yang bertugas mengawasi persimpangan jalan sesuai yang terpasang

alat ATCS (Area Traffic Control System) Di Kota Bandar Lampung agar

pengawasan atau monitoring dapat berjalan optimal dan meningkatkan

kordinasi dengan petugas Kepolisian di lapangan dengan cara membina

hubungan lebih baik ataupun merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan

Kota Bandar Lampung untuk memasukan petugas Kepolisianke dalam bagain

struktur SATGAS ATCS.

2. Diperlukan adanya penambahan jumlah unit kendaraan bermotor sebagai

kendaraan operasional pegawai hal tersebut diperlukan karena jika terjadi

kerusakan alat yang bersifat teknis di sejumlah titik pada waktu yang

bersamaan dapat di tanggulangi secara cepat.serta perlunya penambahan

jumlah pemasangan alat ATCS (Area Traffic Control System), hal tersebut

76

dikarenakan belum terpasangnya alat ATCS(Area Traffic Control System) di

beberapa persimpangan yang rawan kemacetan.

3. Penambahan camera cctv karna masih banyaknya persimpangan jalan di Kota

Bandar Lampung yang belum terpasang camera pengawas dan terakses langsug

oleh petugas ATCS (Area Traffic Control System).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Erwan, Agus Purwanto .2015.ImplementasiKebijakanPublik.Yogyakarta:Gava

Media.

Nugroho, Riant.2014.Public Policy.Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

Jones, Charles O.1996.Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)

Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. Moleong. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya

Sahya, Anggara.2012.Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan

Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance). Bandung: CV

Pustaka Setia.

Subarsono. 2016.AnalisisKebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi

.Yogyakarta: PustakaPelajar.

Syafiie,Inu K. 2006. Ilmu Administrasi Publik .Jakarta: PT. RinekaCipta.

Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: kajian proses dan analisa

kebijakan. UNYPress.

Waluyo. 2007.ManajemenPublik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam

Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung:MandarMaju.

SumberJurnal :

Boediningsih.2011.Dampak Kepadatan LaluLintas Terhadap Udara Kota

Surabaya. Jurnal, h. 122-132. Di unduh dari http://ejournal.narotama.ac.id.

Maharani, Debbie. 2017 Pemilihan Strategi Kebijakan Transportasi Di Bandar

Lampung Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process.

Universitas Lampung: Skripsi

Prasetyo, Sigit. 2016. Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam

Pelaksanaan Program Atcs (Area Traffic Control Sytem) Di Kota Bandar

Lampung. Universitas Lampung: Skripsi

Peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang

Manajemen Dan Rekayasa, Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM Tahun 2015

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lints

SumberInternet :

http://hubdat. dephub.go.id /berita/ 1222 -atcs-di-beberapa-provinsi-dan-kota-di-

indonesia, di akses pada tanggal 16 agustus 2017 pukul 15.18 wib

http://lampungnewspaper.com/v2/economicdevelopment-/6147-herman-hn-tinjau-

ruang-kendali-pengontrol-atcs, diakses pada tanggal 16 Agustus 2017 Pukul

16.41 WIB

http://www.skyscrapercity.com di akses pada 25 November 2017

http://www.kaliandanews.com/2016/12/data-satlantas-polres-lamsel-109-

jiwa.html