implementasi reformasi melalui penggunaan e-kinerja...
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI REFORMASI MELALUI PENGGUNAAN
E-KINERJA DI KELURAHAN PALMERAH, KECAMATAN
PALMERAH, JAKARTA BARAT
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana (S.Sos)
Oleh:
Wida Pangestika S
NIM: 11151120000042
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2019 M/ 1441 H
i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang berjudul
IMPLEMENTASI REFORMASI MELALUI PENGGUNAAN E-KINERJA
DI KELURAHAN PALMERAH KECAMATAN PALMERAH, JAKARTA
BARAT
1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Starata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli
saya atau merupakan hasil jiplakan dan karya orang lain, maka saya
bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 31 Oktober 2019
Wida Pangestika S
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:
Nama : Wida Pangestika S
NIM : 11151120000042
Program Studi: Ilmu Politik
Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:
IMPLEMENTASI REFORMASI MELALUI PENGGUNAAN E-KINERJA
DI KELURAHAN PALMERAH, KECAMATAN PALMERAH, JAKARTA
BARAT
dan telah diujikan pada tanggal 31 Oktober 2019.
Ciputat, 31 Oktober 2019
Mengetahui, Mengetahui,
Ketua Program Studi Pembimbing
Dr. Iding Rosyidin, M.Si Dr. Haniah Hanafie, M. Si
NIP: 197010132005011003 NIP: 196105242000032002
iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI
IMPLEMENTASI REFORMASI MELALUI PENGGUNAAN E-KINERJA
DI KELURAHAN PALMERAH, KECAMATAN PALMERAH, JAKARTA
BARAT
Oleh:
Wida Pangestika S
11151120000042
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada
tanggal 31 Oktober 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik.
Ketua Sekretaris
Dr. Agus Nugraha, M.A Ana Sabhana Azmy M.I.P
NIP : 196808012000031001 NIDN : 2010018601
Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 31 Oktober
2019.
Ketua Program Studi Ilmu Politik
FISIP UIN Jakarta
Dr. Iding Rosyidin, M.Si
NIP : 197010132005011003
Dr. Iding Rosyidin, M.Si Suryani, M.Si
NIP : 197010132005011003 NIP : 197704242007102003
Penguji I Penguji II
iv
ABSTRAK
Skripsi ini menjelaskan tentang Penggunaan E-kinerja Sebagai
Implementasi Reformasi Birokrasi di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,
Jakarta Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi reformasi
birokrasi dengan menggunakan sistem e-kinerja di Kelurahan Palmerah,
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Adapun teori yang digunakan dalam studi
ini, yaitu Reformasi Birokrasi menurut Ahmad Qodri dalam buku Change
Management dalam Reformasi Birokrasi dengan tujuan utamanya untuk melihat
apakah penggunaan e-kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di
dalam reformasi birokrasi. Selain itu, saya juga menggunakan teori kinerja
menurut Rismawati dan Mattalata dalam buku yang berjudul Evaluasi Kinerja Penilaian
Kinerja atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan untuk melihat perubahan
kinerja ASN setelah menggunakan e-kinerja. Metode penelitian dalam skripsi ini
bersifat deskriptif, dengan teknik pengambilan data berupa wawancara. Penelitian
di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan e-kinerja di Kelurahan Palmerah,
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat sejauh ini sudah sesuai dengan reformasi
birokrasi yang diharapkan oleh Pemda DKI Jakarta sebab, e-kinerja memenuhi
prinsip-prinsip reformasi birokrasi diantaranya: Terukur, Efektif, Efisien,
Inovatif, Dimonitor.
Kata kunci : E-kinerja, Reformasi Birokrasi, Kinerja.
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas ke khadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala
rahmat dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dengan judul
“Penggunaan E-kinerja Sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi di Kelurahan
Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Sholawat serta salam kepada
baginda besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang membawa pencerahan
dari kegelapan menuju alam terang benderang bagi umat manusia sebagai suri
tauladan dalam kehidupan, baik dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak
selesai tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun
materil. Penulis berharap ada kritik dan saran yang sifatnya membangun dari
berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terimakasih
kepada:
1. Kepada Allah SWT karena berkat hidayahnya penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Dr. Ali
Munhanif, MA.
3. Dr. Iding Rosyidin, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Suryani, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta serta selaku sebagai dosen pembimbing
akademik.
5. Dosen pembimbing Dr. Haniah Hanafie, M.Si. Terimakasih telah
membimbing dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan
pikiran untuk membimbing penulis sampai bisa menyelesaikan skripsi
ini.
vi
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Politik UIN Jakarta yang tidak bisa
saya sebutkan satu per satu.
7. Kepada kantor Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta
Barat yang telah memberikan data berupa informasi dan wawancara
sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua serta keluarga yang telah memberikan doa dan
dukungan selama menyusun skripsi ini.
9. Teman-teman Ilmu Politik A 2015 dan teman-teman yang sudah
membantu dan mendukung penulis menyusun skripsi sehingga dapat
menyelesaikannya: Alissa Januar, Nur Hidayat, Fauziah, Nida M.N,
Chika Susanti.
Penulis berharap segala dukungan dan doa ini mendapatkan balasan yang
setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik dalam segi
akademik maupun praktis.
Jakarta, 31 Oktober 2019
Wida Pangestika. S
vii
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ................................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIAN UJIAN SKRIPSI ......................... iii
ABSTRAK ......................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ....................................................................................... v
DAFTAR ISI ....................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... x
DAFTAR SINGKATAN .................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................... 1
B. Pertanyaan Penelitian ......................................................................... 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...........................................................8
D. Tinjauan Pustaka ................................................................................ 9
E. Metode Penelitian ............................................................................. 15
F. Sistematika Penulisan ....................................................................... 17
BAB II KERANGKA TEORI ........................................................................ 19
A. Good Governance ............................................................................. 19
B. Reformasi Birokrasi ......................................................................... 20
C. Kinerja ............................................................................................... 29
BAB III PROFIL KELURAHAN PALMERAH, KECAMATAN
PALMERAH, JAKARTA BARAT .................................................................. 35
A. Geografi Kelurahan Palmerah ........................................................... 35
B. Demografi Kelurahan Palmerah ........................................................ 36
C. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Palmerah ........................... 37
D. Gambaran Umum Pemerintah dan
Perangkat Kelurahan Palmerah ......................................................... 38
E. Profil E-Kinerja ................................................................................. 39
viii
BAB IV IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DALAM
PENGGUNAAN E-KINERJA DI KELURAHAN PALMERAH,
KECAMATAN PALMERAH, JAKARTA BARAT ...................................... 42
A. Implementasi Reformasi Melalui Penggunaan E-Kinerja................. 42
1. E-Kinerja Sebagai Sebuah Perubahan (Reformasi)..................... 42
2. E-Kinerja Sebagai Pemenuhan Prinsip-Prinsip Reformasi
Birokrasi di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,
Jakarta Barat................................................................................. 49
B. Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi E-Kinerja ........... 61
BAB V PENUTUP .............................................................................................. 65
A. Kesimpulan ....................................................................................... 65
B. Saran ................................................................................................. 66
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 67
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kelurahan Palmerah Menurut Umur ............... 36
Tabel 3.2. Daftar ASN di Kelurahan Palmerah Beserta Jabatan ................... 38
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Website E-Kinerja di DKI Jakarta ................................................ 48
xi
DAFTAR SINGKATAN
ASN : Aparatur Sipil Negara
DKI : Daerah Khusus Ibukota
DP3 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
GDRB : Grand Design Reformasi Birokrasi
Pemprov : Pemerintah Provinsi
KKN : Korupsi, Kolusi, Nepotisme
SDM : Sumber Daya Manusia
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
UUD : Undang-Undang Dasar
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu tujuan dibentuknya sebuah negara adalah untuk memajukan
kesejahteraan umum seperti yang tertera di dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk
mewujudkan itu, maka harus dilaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan
bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah.
Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah, terdapat kebijakan Otonomi Daerah, yang artinya pemerintah
daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri1. Otonomi daerah ini menjadi ujung tombak dari kekuasaan yang
sentralistik dan dianggap kurang aktual sehingga perlu adanya desentralisasi.
Namun dalam penerapannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 masih
banyak kekurangan dan dilakukan pembaharuan dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-
undang ini terdapat kebijakan otonomi desa sehingga Undang-Undang ini
dianggap lebih demokratis daripada Undang-Undang sebelumnya2.
1 Undang-Undang Nomor 22 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2 Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa”, Jurnal Politik Profetik, Vol.
1, No. 1, 2013, h. 4.
2
Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa
pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan salah
satunya meningkatkan pelayanan umum. Oleh karena itu, desentralisasi
merupakan ujung tombak dari pelayanan. Pelayanan adalah setiap kegiatan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik3. Dikeluarkannya kebijakan ini agar pelayanan yang pemerintah berikan
bisa berjalan efektif dan efisien.
Namun, kenyataannya birokrasi di daerah masih terlihat buruk
pelayanannya. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kurang responsif
pegawai daerah terhadap kualitas pelayanan yang mereka rasakan. Banyak oknum
pemerintah daerah yang menyalahgunakan kekuasaan seperti pegawai yang tidak
disiplin, adanya KKN, ketidakadilan hukum, keterbatasan informasi yang
masyarakat dapatkan, tidak transparan sehingga membuat pelayanan diberikan
untuk masyarakat menjadi terbengkalai. Di dalam penelitian jurnal berjudul
“Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tawaeli Kota Palu”
membuktikan bahwa kualitas pelayanan di sana belum maksimal, salah satu
faktornya, yaitu kurangnya kedisplinan pegawai yang terlambat datang ke kantor4.
Salah satu pengaruh dari buruknya kualitas pelayanan pemerintah adalah kinerja
pegawai di dalam instansi pemerintah yang rendah.
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4 Zainudin, “Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tawaeli Kota Palu”, E-
Jurnal Katalogis, Vol. 3, No. 5, 2015, h. 49.
3
Kinerja adalah sebuah prestasi yang telah dihasilkan oleh seseorang
sesuai dengan standar kriteria tertentu yang telah ditetapkan di dalam suatu
perusahaan atau instansi. Kinerja organisasi didukung oleh kinerja individu,
menurut As’ad kinerja adalah merupakan kesuksesan seseorang dalam
melaksanakan suatu pekerjaan5. Kinerja individu akan tercapai apabila ada
semangat kerja dari dalam individu dan dukungan tempat bekerja mereka. Untuk
mengukur kinerja seorang pegawai, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya
diantaranya: ketepatan, ketelitian, keterampilan dalam bekerja, kecepatan
menyelesaikan pekerjaan6.
Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja pegawai dalam memberikan
pelayanan dibutuhkan adanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi
issue terpenting, sebab birokrasi sangat memberikan kontribusi terhadap kondisi
baik buruknya pelayanan birokrasi. Reformasi birokrasi adalah sebuah perubahan
besar dalam paradigma tata kelola pemerintahan di Indonesia7. Perubahan besar
yang dimaksud oleh reformasi birokrasi yaitu, mengubah bentuk instansi
pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, sehingga sesuai dengan harapan rakyat.
5 Sudaryanto, Budaya dan Perilaku Organisasi,(Jakarta:Lentera Ilmu Cendekia, 2014), h.
53. 6 Sudaryanto, Budaya dan Perilaku Organisasi, h. 65.
7 Ali Abdul Wakhid,”Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia”, Jurnal TAPIs, Vol. 01,
No. 14, 2017, h. 53.
4
Di Indonesia reformasi birokrasi belum berjalan dengan maksimal dan
masih bersifat parsial. Proses reformasi birokrasi tidak mudah dilaksanakan,
karena harus merubah semua struktur dan prosedur yang telah ditetapkan
sebelumnya, sehingga dibutuhkan adanya pembaharuan reformasi birokrasi yang
lebih strategis8. Secara umum, tujuan reformasi birokrasi adalah perubahan dalam
pola kehidupan dan arah kebijakan pemerintah, sehingga terciptanya tata kelola
pemerintahan yang menerapkan prinsip good government and clean governance.
Jika reformasi birokrasi berhasil diterapkan dengan baik, maka tercapainya tujuan
yang diharapkan, yaaitu peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat9.
Kelurahan Palmerah sebagai salah satu ujung tombak pelayanan
masyarakat telah melakukan reformasi birokrasi guna memperbaiki kualitas
pelayanannya. Kelurahan Palmerah merupakan salah satu kelurahan yang terdapat
di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan telah terbukti Kelurahan Palmerah
menjadi kelurahan terbaik di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Hal ini
dipertegas pula oleh Camat Palmerah yang mengatakan bahwa kinerja Kelurahan
Palmerah terbaik di Kecamatan Palmerah setelah adanya penggunaan e-kinerja10
.
Salah satu staff di Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup menjadi
kandidat pegawai berprestasi se-DKI, sebab tidak semua kelurahan mempunyai
perwakilan untuk menjadi pegawai berprestasi. Selain itu, Kelurahan Palmerah
8 Haniah Hanafie, “Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia
(SDM) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel)” (Penelitian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h. 21. 9 Haniah Hanafie, “Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia
(SDM) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel)” (Penelitian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h.40. 10
Pra survei wawancara langsung dengan Camat Palmerah Zeri Ronzany pada 29
Oktober 2018.
5
kelurahan yang mampu menyaingi kelurahan yang sudah lama berdiri di
Kecamatan Palmerah sehingga menjadi kelurahan terbaik di Kecamatan Palmerah
sebab, Kelurahan Palmerah salah satu kelurahan baru sejak tahun 1978 yang
sebelumnya bergabung dengan Kelurahan Slipi11
.
Salah satu wujud dari adanya reformasi birokrasi yang dilakukan di
Kelurahan Palmerah adalah penggunaan sistem e-kinerja. Ini sesuai dengan
prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi12
, yaitu
penggunaan teknologi, salah satunya e-kinerja. E-kinerja adalah sistem teknologi
berbasis aplikasi yang dapat dijadikan dasar untuk pemberian insentif,
penghargaan di dalam satuan kerja organisasi yang menganalisis kebutuhan beban
kerja. Tujuan dibuatnya sistem e-kinerja, yaitu meningkatkan produktivitas
sebagaimana dikemukakan dalam Pusat Transformasi Kebijakan Publik13
, mampu
menjadi alat ukur prestasi SDM, agar SDM dapat disiplin dan meningkatkan
kesejahteraan SDM, sebagaimana yang tertera dalam buku E-Kinerja Proposal
Project14
.
Selain itu, terdapat pula dasar hukum yang terkait dengan penggunaan e-
kinerja diantaranya: Pertama, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang berisi bahwa
pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan
11
Pra survei wawancara langsung dengan Kasi Pemerintahan Ketentraman dan
Ketertiban, Kalam Sudin pada 30 Oktober 2018. 12
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi. 13
Pusat Transformasi Kebijakan Publik, Program E-Kinerja Banda Aceh: Mereformasi
Birokrasi melalui Peningkatan Manajemen Aparatur Negara, Banda Aceh, 2016, h.1. 14
E-Kinerja Proposal Project, Medan: PT. Cita Kreasi Latena, 2016, h. 2.
6
akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan15
. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berisi
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal
13 ayat (6), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik16
. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berisi bahwa untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dibutuhkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik17
. Keempat, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berisi
bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan
berkesinambungan perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik18
.
15
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government. 16
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik. 17
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik. 18
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik
7
Aplikasi e-kinerja dapat diakses melalui website resmi pemerintah DKI
Jakarta. SDM yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai dapat mengisi secara
individu serta validasi perilaku staff bawahannya karena aplikasi ini hanya bisa
diakses oleh pegawai yang berstatus PNS (ASN). Setiap pegawai yang mengisi
kegiatan di sistem e-kinerja mendapatkan poin berdasarkan jumlah dan waktu
durasi yang mereka keluarkan dalam hitungan menit.
Dengan adanya e-kinerja, pegawai mudah melaporkan hasil kinerjanya.
Selain itu, pemerintah juga dengan mudah menilai kinerja pegawai, sehingga
dapat dijadikan tolok ukur kapasitas kinerja pegawai bagi pemerintah. Dengan
adanya evaluasi, penilaian dari pemerintah di dalam e-kinerja, maka pegawai akan
meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepan, dan pelayanan yang diberikan
juga akan terlaksana dengan baik, sesuai harapan masyarakat. Hal ini juga
membuktikan bahwa reformasi birokrasi berjalan dengan baik, sebab e-kinerja
dapat menunjang pelayanan yang lebih baik.
Oleh karena itu, penulis tertarik ingin melihat bagaimana penggunaan e-
kinerja sebagai implementasi Reformasi Birokrasi di Kelurahan Palmerah, Jakarta
Barat.
8
B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan pemaparan di atas berikut, peneliti mengajukan
duapertanyaan penelitian guna mendalami lebih lanjut penelitian yang akan
diteliti:
1. Bagaimana implementasi reformasi melalui penggunaan e-
kinerja di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,
Jakarta Barat?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi pegawai
Kelurahan Palmerah dalam menggunakan e-kinerja?
C. Tujuan dan manfaat penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Tujuan Penelitian:
3. Untuk mengetahui implementasi reformasi melalui
penggunaan e-kinerja di Kelurahan Palmerah, Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat.
4. Untuk mencari faktor-faktor yang mendukung serta
menghambat pegawai Kelurahan Palmerah dalam
menggunakan sistem e-kinerja.
b. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis:
Penelitian dapat memberikan sumbangsih
pengembangan ilmu politik di tingkat lokal dan luas
9
lebih khususnya dalam kajian tentang sistem e-
kinerja di Pemerintah Daerah.
2. Manfaat Praktis:
Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi pegawai
dalam meningkatkan kinerjanya sehingga reformasi
birokrasi di Kelurahan Palmerah berjalan sesuai
harapan.
Dapat dijadikan saran untuk memberikan informasi
mengenai kinerja pegawai dengan adanya
penggunaan e-kinerja di Kelurahan Palmerah.
D. Tinjauan Pustaka
Beberapa penelitian tentang penggunaan e-kinerja sebelumnya pernah
dilakukan, ini dibuktikan oleh penulis ketika melakukan studi kepustakaan mulai
dari disertasi, tesis, skripsi hingga beberapa jurnal yang peneliti temukan. Tetapi,
dalam pembahasan yang penulis ingin sampaikan dengan penelitian yang telah
dilakukan tentu saja sangatlah berbeda.Untuk menghindari hal yang tidak
diinginkan, berikut penulis paparkan penemuan penelitian sebelumnya.
Pertama, penelitian Komara Eka Putri, Muhammad Arfan dan Hasan
Basri19
. Penelitian ini berada di Kota banda Aceh. Metode penelitian yang
digunakan yaitu, kuantitatif. Peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh e-kinerja
dan penghargaan terhadap kinerja aparatur dalam Pemerintah Kota Banda Aceh,
14 Komara Eka Putri, Muhammad Arfan, dan Hasan Basri, “Pengaruh Penerapan E-
Kinerja Dan Penghargaan (Reward)terhadap Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan di
Lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh”, Jurnal Magister Akuntansi, Vol. 3, No. 4,
November 2014, h. 6-8.
10
sehingga penelitian ini menggunakan kuantitatif. Studi ini menjelaskan tentang
pengaruh penggunaan e-kinerja terhadap kinerja aparatur pengelola keuangan
daerah. Hasil dari penelitian ini ternyata menunjukkan bahwa penilaian kinerja
aparatur dengan menggunakan e-kinerja secara tidak langsung memberikan
dampak terhadap lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh. Peneliti juga
menegaskan bahwa dengan adanya e-kinerja yang diterapkan di Kota Banda Aceh
membuat aparatur pemerintah Banda Aceh termotivasi dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya.
Kedua, penelitian Arief Jauhari, Hasan Basri dan M. Shabri20
. Dalam
penelitian ini peneliti ingin melihat keterlibatan e-government dan reformasi
birokrasi dalam penerapan good governance dan pengaruhnya terhadap tingkat
kinerja satuan kerja Pemerintah Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah
kualitatif karena peneliti hanya ingin melihat hubungan antara penerapan good
governance berbasis e-government dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan
kinerja satuan kerja. Adapun hasil dari penelitian, yaitu: Pertama, e-government
dan penerapan good governance mempunyai hubungan positif yang signifikan.
Kedua, keberhasilan reformasi birokrasi di suatu negara mendukung terciptanya
good governance. Ketiga, peningkatan kinerja pemerintah dipengaruhi oleh
implementasi e-government yang baik. Keempat, reformasi birokrasi dapat
memberikan pengaruh terhadap kinerja organisasi. Kelima, adanya pengaruh good
governance terhadap kinerja organisasi.
20
Arief Jauhari, Hasan Basri, dan M. Shabri, “Penerapan Good Governance Berbasis E-
Government dan Reforasi Birokrasi dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja
Pemerintah Aceh”, Jurnal Magister Akutansi, Vol. 4, No. 3, 2015, h.64-66.
11
Ketiga, penelitian Teuku Try Syahputra Negara dan Rudy Fachruddin21
.
Latar belakang dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui upaya
penggunaan e-kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai
wujud reformasi birokrasi. Penelitian ini berada di Kota Banda Aceh. Metode
penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, sebab
peneliti ingin melihat dan menilai bagaimana kapabilitas personal dengan
menggunakan sistem e-kinerja. Studi ini membahas tentang kapabilitas personal
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap kepuasaan penggunaan sistem
e-kinerja.Penulis menemukan bahwa hasil hipotesis dari penelitian ini ternyata
penggunaan sistem e-kinerja tidak berpengaruh terhadap kapabilitas personal dan
ini yang membuat seseorang belum tentu merasa puas dengan penggunaan sistem
e-kinerja.Tetapi di sisi lain, penelitian ini juga menegaskan bahwa dengan adanya
pelatihan e-kinerja berpengaruh terhadap kepuasaan penggunaan sistem kinerja di
kalangan ASN. Karena menurut pengguna e-kinerja di dalam penelitian ini
dengan adanya pelatihan setidaknya mengurangi beberapa kesulitan dalam
menggunakan teknologi secara umum sehingga pengguna merasa memahami dan
mengerti bagaimana cara menggunakan e-kinerja. Hal ini lah yang sesuai dengan
manfaat dibuatnya sistem aplikasi e-kinerja.
21
Teuku Try Syahputra Negara dan Rudy Fachruddin, “Kapabilitas Personal dan
Pelatihan E-Kinerja Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem E-Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dinas Pemerintah di Kota Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi,
Vol.2, No.1, 2017, h. 8-10.
12
Keempat, penelitian Reza Handika22
. Tujuan dari penelitian ini, yaitu
peneliti tertarik untuk melihat perbedaan kinerja pegawai sebelum dan setelah
penggunaan e-government. Tempat penelitian ini, yaitu di Kabupaten Tanggamus,
Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif, alasan
peneliti memilih kuantitatif karena dalam penelitian ini terdapat hubungan sebab-
akibat antara variabel kompetensi dengan kinerja. Penulis menemukan di dalam
penelitian ternyata penerapan e-government berpengaruh terhadap peningkatan
kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tanggamus.
Jika dilihat dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa e-kinerja
merupakan praktik turunan dari sistem e-government dan menjadi salah satu
wujud nyata dari adanya reformasi birokrasi.
Kelima, penelitian Dewi Kurniasih, Tatik Fidowaty dan Poni Sukaesih23
.
Peneliti ingin menganalisis seberapa besar pengaruh kebijakan e-government
terhadap kinerja aparatur. Oleh sebab itu, metode penelitian yang digunakan oleh
peneliti adalah kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di kota Cimahi, Jawa Barat.
Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan e-government sudah cukup berhasil.
Penelitian ini juga menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menunjukkan
konsistensi pelaksanaan e-government diantaranya: kecakapan Sumber Daya
22
Reza Handika. Tesis: “Kinerja Pegawai Sebelum dan Sesudah Berbasis E-
Governmenti Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten
Tanggamus”(Pascasarjana Ilmu Administrasi, Universitas Lampung, 2017).
18 Dewi Kurniasi, Tatik Fidowaty, dan Poni Sukaesih, “Pengaruh Implementasi
Kebijakan E-Government Terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi”, Jurnal Sosiohumaniora, Vol.
15, No.1, 2013, h.
13
Aparatur (SDA) dan tanggung jawab aparatur dalam melaksanakan tujuan dan
sasarannya.
Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Siti Nur Halimah24
.
Adapun tujuan dari penelitian ini , yaitu peneliti ingin melihat bagaimana pegawai
atau ASN mengisi laporan kerja melalui aplikasi e-kinerja yang telah dibangun
oleh DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cengkareng Barat,
Jakarta. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif karena
peneliti ingin melihat secara langsung bagaimana proses pengisian laporan kinerja
pegawai melalui e-kinerja. Dari hasil penelitian ini terdapat dua tahapan pengisian
laporan kinerja melalui e-kinerja yang pertama yaitu, pencatatan aktifitas dan
setelah itu input aktivitas. Pencatatan aktivitas adalah mencatat semua aktivitas
yang telah dikerjakan, sedangkan input aktivitas adalah melaporkan lembar kerja
harian pegawai melalui e-kinerja.
Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian
sebelumnya. Pertama, di penelitian sebelumnya membahas tentang pengaruh
penggunaan e-kinerja terhadap kinerja aparatur pengelolaan keuangan, sedangkan
dalam penelitian ini, peneliti melihat penggunaan e-kinerja sebagai implementasi
reformasi birokrasi di tingkat kelurahan dan metode yang dipakai di dalam
penelitian ini adalah kualitatif. Kedua, penelitian sebelumnya peneliti ingin
melihat keterlibatan e-government dan reformasi birokrasi dalam penerapan good
governance, sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak meneliti penggunaan e-
government melainkan melihat penggunaan e-kinerja yang merupakan bagian dari
24
Susanti & Siti Nur Halimah, “Pelaksanaan Pengisian Laporan Kinerja Pegawai Melalui
Aplikasi E-Kinerja Pada Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat”, Jurnal Program Studi
Manajemen Administrasi, Vol. II, No. 1, 2017.
14
e-government sebagai bentuk implementasi reformasi birokrasi dan di dalam
penelitian ini tidak dikaitkan dengan penerapan good governance.
Perbedaan yang ketiga, di penelitian sebelumnya metode yang digunakan
adalah kuantitatif, sedangkan di dalam penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Lokasi penelitian sebelumnya berada di Kota Aceh, sedangkan di dalam
penelitian ini berada di DKI Jakarta. Keempat, penelitian sebelumnya membahas
tentang perbedaan kinerja pegawai sebelum dan sesudah penggunaan e-
government di Kabupaten Tanggamus. Dalam penelitian ini bukan ingin melihat
pengaruh penggunaan e-government terhadap kinerja pegawai tetapi penelitian ini
lebih spesifik, yaitu melihat penggunaan e-kinerja sebagai adanya reformasi yang
berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Jika penelitian sebelumnya menggunakan
metode kuantitatif, di penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kelima, di
dalam penelitian sebelumnya hanya menganalisis seberapa besar pengaruh
kebijakan e-government terhadap kinerja aparatur di kota Cimahi, Jawa Barat,
hanya terfokus pada kebijakan e-government nya. Sedangkan dalam penelitian ini
bukan menganalisis melainkan melihat implementasinya penggunaan e-kinerja
yang masih bagian dari e-government sebagai perubahan di dalam birokrasi.
Yang terakhir perbedaan keenam, jika di penelitian sebelumnya peneliti hanya
membahas pengisian laporan kerja pegawai dari laporan aktivitas hingga input
aktivitas melalui e-kinerja dan teori yang digunakan hanya kinerja. Dalam
penelitian ini penulis membahas adanya reformasi birokrasi di dalam penggunaan
e-kinerja. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini bukan hanya kinerja
15
tetapi juga menggunakan reformasi birokrasi dan menjadi titik fokus dalam
penelitian ini.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis diantaranya:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Metode penelitian kualitatif merupakan pencarian tentang bagaimana suatu
fenomena, gejala, fakta dan realita terjadi. Penelitian kualitatif tidak menggunakan
statistik melainkan mengumpulkan data, analisis. Penelitian kualitatif dipengaruhi
oleh pandangan, pemikiran dan pengetahuan peneliti karena data yang telah
diteliti kemudian diinterpretasikan oleh peneliti25
. Dalam penelitian dengan
metode kualitatif menekankan penggambaran situasi, keadaan dan tempat
penelitian. Akan mudah dipahami jika peneliti mencari lebih mendalam mengenai
peristiwa tersebut.
Data yang disajikan dalam penelitian kualitatif berupa deskriptif yang
cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data
dalam penelitian kualitatif menjadi salah satu instrumen penting di dalamnya26
.
Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti mulai dari
buku, jurnal maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema besar
25
J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif:Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya,
(Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 7. 26
Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis,
(Yogyakarta:Suaka Media, 2015), h.8-9.
16
penelitian ini. Tujuannya agar peneliti mudah memahami segala bentuk yang
terkandung di dalamnya.
2. Teknik Pengumpulan Data
a) Wawancara
Merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam penelitian
kualitatif. Wawancara adalah kegiatan percakapan langsung antara peneliti dengan
informan yang di mana disela percakapan terdapat pertanyaan yang telah dibuat
oleh peneliti untuk diajukan kepada informan27
. Wawancara dilakukan untuk
mendapatkan fakta yang diperlukan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian
yang diharapkan. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan mengajukan
beberapa pertanyaan kepada Tatik Sukatih selaku Sekretaris Kelurahan Palmerah,
Kalam Sudin selaku Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan
Palmerah, dan Ismail selaku Sraff Fungsional Umum di Kelurahan Palmerah
terkait dengan penggunaan sistem e-kinerja. Pertanyaannya diantaranya penerapan
penggunaan sistem e-kinerja terhadap kinerja mereka di Kelurahan Palmerah
sebagai implementasi dari reformasi birokrasi, faktor-faktor yang mendorong
serta menghambat penggunaan sistem e-kinerja di Kelurahan Palmerah dan
sebagainya.
27
A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,
(Jakarta:Kencana, 2014), h.372.
17
b) Dokumentasi
Selain melalui wawancara teknik pengumpulan data lainnya yaitu,
dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data dalam bentuk arsip, catatan
harian, foto, jurnal dan sebagainya yang sesuai dengan studi yang diangkat dalam
penelitian ini. Dengan cara dokumentasi, pengumpulan data menjadi efisien
karena data yang kita butuhkan hanya mengutip dari sumber sebelumnya.
3. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang disajikan dalam penelitian adalah deskriptif.
Hal ini digunakan untuk melihat objek berdasarkan fakta secara runut serta
sistematis sehingga hasil yang dikeluarkan benar adanya atau akurat. Sebab,
dalam analisis data deskriptif suatu penelitian berasal dari data yang dikumpulkan
seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang dilaporkan sesuai makna yang
sebenarnya28
. Selanjutnya, penulis menjabarkan satu persatu hubungan antar
faktor dari hasil penelitian ini.
F. Sistematika Penulisan
Agar hasil penelitian mempunyai korelasi antar bab, maka penelitian ini
dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis
dalam penelitian ini:
Bab I, peneliti menggambarkan latar belakang penelitian implementasi
reformasi melalui penggunaan e-kinerja di Kelurahan Palmerah, pertanyaan
28
A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan, h. 333.
18
penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.
Bab II, peneliti memaparkan kerangka teori good governance, reformasi
birokrasi dan teori kinerja yang digunakan untuk langkah awal menjawab
pertanyaan penelitian.
Bab III, peneliti fokus pada gambaran umum Kelurahan Palmerah,
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat serta profil e-kinerja.
Bab IV, peneliti menganalisis terkait teori-teori yang telah dibahas di
dalam Bab II dan dikaitkan dengan fakta dilapangan mengenai implementasi
reformasi melalui penggunaan e-kinerja di Kelurahan Palmerah, Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat melalui hasil wawancara yang penulis lakukan
Bab V, peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, serta saran
untuk penelitian selanjutnya yang mungkin serupa dengan penelitian ini.
19
BAB II
KERANGKA TEORI
A. Good Governance
Istilah good governance sering digunakan di dalam organisasi
pemerintahan untuk melihat bagaimana kemampuan aparatur pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada rakyat. Good Governance (tata pemerintahan yang
baik) merupakan suatu sistem yang mengelola serta menghubungkan hubungan
antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya1. Good Governance lahir
ketika beberapa konsep lainnya juga mulai bermunculan di Indonesia diantaranya:
konsep demokrasi, partisipasi rakyat, hak-hak asasi manusia serta konsep
masyarakat sipil2
Kata kunci atau prinsip-prinsip yang selalu dikaitkan dengan good
governance yaitu, partisipatif, akuntabel, transparansi, dan efektifitas3. Konsep
utama yang harus diterapkan di dalam penerapan good governance adalahcheck
and balances karena dengan adanya kontrol tidak ada satu pun pemimpin atau
penguasa yang mempunyai kekuasaan absolut sehingga terjaminnya hak dan
kewajiban tiap-tiap warga negara di mata hukum. Good governance akan tercipta
jika antara rakyat dan negara saling mendukung, pemerintah mendukung aspirasi
rakyat, begitu pun sebaliknya rakyat mendukung program yang pemerintah
jalankan. Pemerintah dapat terbuka terhadap apa saja yang akan dilakukan terkait
1 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance:Perkembangan
Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, (Yogyakarta:Kreasi Total
Media, 2007), h.60. 2 Fadel Muhammad, Mempraktekkan Enterpreneurial Government:Pengalaman
Gorontalo, (Jakarta:Pustaka Indonesia Press, 2006) h.52-53. 3Ely Siswanto, Good University Governance, (Malang:Gunung Samudera, 2014), h.24.
20
dengan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah dalam mewujudkan good
governance membuat sebuah pembaharuan sistem informasi dan komunikasi yang
disebut dengan e-government.
E-government adalah proses sebuah perubahan (reformasi) dalam sistem
pemerintah dalam berbagai informasi dan dapat memberikan pelayanan baik
dalam internal maupun eksternal pemerintahan sehingga pemerintah mendapatkan
keuntungan4. Menurut World Bank definisi dari e-government, yaitu penggunaan
teknologi informasi oleh instansi pemerintah sehingga mempunyai hubungan
dengan warga negara, pelaku bisnis serta lembaga-lembaga pemerintahan
lainnya5. Penggunaan e-government di Indonesia dilandasi dengan dikeluarkannya
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government6.
B. Reformasi Birokrasi
Reformasi merupakan awal perubahan dalam lintas sektoral baik dalam
perkembangan ekonomi, sosial, budaya bagi pemerintahan di Indonesia7.
Reformasi birokrasi merupakan kondisi yang logis dari realitas birokrasi
Indonesia yang masih jauh dari kata profesionalitas dan netralitas. Reformasi
birokrasi pada dasarnya mengupayakan pembaruan yang fundamental terhadap
sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pembenahan birokrasi difokuskan pada
4 Kamaruddin Sellang, dkk, Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik:Dimensi, Konsep, Indikator, dan Implementasinya, (Pasuruan:Qiara Media Partner), 2019,
h. 31. 5 Tata Sutabri, Konsep Sistem Informasi, (Yogyakarta:CV Andi Offset), 2012, h. 153.
6 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government. 7 Pahrizal Ihrom, Reformasi Birokrasi di Nusantara, (Malang:Universitas Brawijaya
Press, 2013), h. 19.
21
aspek internal dan eksternal birokrasi. Dalam aspek internal, pembenahan
birokrasi dimulai dari level atas, menengah hingga pelaksana. Sedangkan dalam
aspek eksternal yang harus dibenahi yaitu, menghilangkan subordinasi birokrasi
dalam politik atau kekuasaan. Artinya, pembenahan eksternal birokrasi
dimaksudkan untuk mewujudkan netralitas birokrasi. Birokrasi dituntut netral dari
kepentingan-kepentingan politik8. Reformasi birokrasi dapat diartikan dengan
perubahan secara mendasar baik mind set, maupun culture set penyelenggara
negara dari sifat birokrasi yang mengawasi dan mengontrol rakyat menjadi
birokrasi yang membuat tata kelola pemerintahan good public service9. Dengan
demikian, reformasi birokrasi adalah upaya yang strategis untuk membenahi
pemerintah karena pemerintah adalah tulang punggung eksistensi dan kejayaan
bangsa10
.
Dalam konteks Weberian, birokrasi dimaknai dengan lembaga
pemerintah yang memiliki hierarki panjang, prosedur dan standar operasi yang
tertulis. Menurut Weber tipe ideal birokrasi yang rasional dapat dilakukan dengan
cara sebagai berikut11
: Pertama, pejabat dilarang menggunakan jabatannya untuk
kepentingan pribadi. Kedua, jabatan disusun dalam tingkatan hierarki dari tingkat
atas sampai bawah, walaupun akan ada kecenderungan sosial dalam jabatan.
8 Dede Mariana, “Reformasi Birokrasi Pemerintah Pasca Orde Baru”, Jurnal
Sosiohumaniora, Vol. 8, No. 3, 2006, h. 246. 9 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia, Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM,
(Jakarta:Percetakan Pohon Cahaya, 2016), h. 5. 10
Feisal Tamin, Reformasi Birokrasi:Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara,
(Jakarta:Belantika, 2004), h.74. 11
Ali Abdul Wakhid, “Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi
Birokrasi di Indonesia”, Jurnal TAPIs, Vol. 7, No. 13, 2011, h. 128-129 Melalui Aplikasi E-
Kinerja Pada Kelurahan Cengkareng Jakarta Barat”, Jurnal Program Studi Manajemen
Administrasi, Vol. II, No. 1, 2017.
22
Ketiga, jabatan dalam tingkatan hierarki mempunyai tugas dan fungsi masing-
masing. Keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak kerja jabatan yang wajib
dilaksanakan. Kelima, untuk mendapatkan jabatan setiap orang wajib diseleksi
sesuai dengan kualifikasi profesionalitas. Keenam, pejabat berhak mendapatkan
gaji berdasarkan tingkatan jabatan. Ketujuh, struktur pengembangan karir yang
jelas dengan promosi dengan pertimbangan yang objektif. Kedelapan, setiap
pejabat dibawah pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disipilin.
Reformasi birokrasi bukan hanya dibutuhkan di negara berkembang
tetapi juga dibutuhkan di negara-negara maju sebab, inti dari adanya reformasi
birokrasi, yaitu mencakup dua aspek: Pertama, mengubah seluruh mekanisme
kerja supaya lebih terarah dan terukur. Kedua, melakukan perubahan kepada
sumber daya manusia yang dimiliki artinya, SDM yang dimiliki harus kompeten
dan relevan sesuai dengan bidang keahliannya12
. Namun, proses reformasi
birokrasi di negara berkembang tidak mudah tetapi pada faktanya beberapa
negara-negara berkembang ada yang telah berhasil melakukan pembangunan
karena faktor reformasi birokrasi seperti China, Singapura, Malaysia, Taiwan.
Latar belakang negara maju selalu lebih sukses melakukan reformasi birokrasi
daripada negara berkembang karena mempunyai faktor-faktor berikut13
:
12
Bambang Rudito, dkk, Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi,
(Jakarta:Kencana, 2016), h. 53. 13
Riant Nugroho, Change Management untuk Birokrasi:Strategi Revitalisasi Birokrasi,
(Jakarta:Gramedia, 2013), h. 2.
23
1. Sistem administrasi yang berjalan dengan baik dari pemerintahan
sebelumnya ke pemerintahan selanjutnya.
2. Masyarakat dan birokrasi sudah saling bekerja sama sehingga
menjadi sebuah hubungan yang produktif.
3. Lembaga pemerintahannya kuat.
Dengan adanya reformasi masyarakat menaruh harapan agar pelayanan
lebih baik dan adil. Secara umum, sasaran penyelenggaraan negara yang ingin
dicapai diantaranya: tercipta tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,
profesional, dan bertanggung jawab dengan perilaku birokrasi yang dapat
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat14
.
Namun, di dalam reformasi masyarakat juga harus memberikan
kontribusi seperti mengontrol pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan
sebab, menjaga pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berada pada jalur yang
benar menjadi sangat penting apabila ingin melembagakan reformasi birokrasi
menjadi gerakan yang partisipatif dan berkelanjutan15
. Di dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengembangan Budaya Kerja menyebutkan bahwa reformasi birokrasi
adalah wujud dari komitmen pemerintah di mana pada tahun 2025 Indonesia
diharapkan menjadi negara maju yang berintegritas tinggi sehingga mampu
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta terbentuknya pemerintahan
yang demokratis. Selain itu, reformasi juga diharapkan mampu membawa
14
Rosalina Ginting&Titik Haryati, “Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia”, Jurnal
Ilmiah CIVIS, Vol. I, No. 2, 2011, h. 34. 15
Agus Dwiyanto, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi,
(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 319.
24
Indonesia menghadapi tantangan baik dalam negeri maupun luar negeri di abad
ke-2116
.
Reformasi Birokrasi dibentuk sebagai pelembagaan birokrasi, meliputi
pembaharauan sistem dan prosedur kerja, penataan operasional dan perubahan
budaya organisasi yang terfokus pada perbaikan kualitas pelayanan berdasarkan
persepsi publik dan menggukur kinerja dengan indikator yang digunakan yaitu
produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas17
.
Dalam buku Feisal Tamin18
, reformasi birokrasi adalah penataan kembali
fungsi dari pemerintah secara sistematis guna melancarkan fungsi aparatur negara
yang berkualitas, efisien, transparan dan akuntabel kepada masyarakat dalam
memberikan pelayanan yang prima. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk
menciptakan birokrasi pemerintah yang lebih baik dan menjalankan tugas sesuai
dengan prinsip-prinsip modern terutama dalam melayani masyarakat yang
memang harusnya menjadi fokus utama pelayanan bagi birokrat19
. Reformasi
birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut20
:
1. Masih terjadinya penyimpangan di dalam birokrat seperti KKN
(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
2. Belum berjalan maksimal pelayanan publik yang diberikan oleh
pemerintah kepada masyarakat.
16
Permenpan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja. 17
Yusriadi, Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, (Sleman:Deepublish, 2018),
h.41. 18
Feisal Tamin, Reformasi Birokrasi:Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara,
(Jakarta:Belantika, 2004), h.73-74. 19
Feisal Tamin, Reformasi Birokrasi:Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara, h. 72. 20
Data Wardana&Geovani Meiwanda, “Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru,
Bersih dan Bermartabat”, Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Vol. 3, No. 1, 2017, h. 333.
25
3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
4. Kurangnya kedisplinan pegawai pemerintah dalam menjalankan
tugasnya.
Jika reformasi birokrasi berhasil diterapkan maka, tujuan-tujuan yang
diharapkan dapat terwujud diantaranya21
:
1. Meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat.
2. Menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan
oleh birokrat publik.
3. Menciptakan birokrasi Indonesia yang lebih antisipatif dan efektif
dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
Menurut Ahmad Qodri Abdilah Azizy dalam bukunya yang berjudul
“Change Management dalam Reformasi Birokrasi”, diperlukan adanya
pengendalian (controlling) yang merupakan bagian dari proses reformasi
birokrasi. Pengendalian atau pengawasan (dimonitor) dapat dilakukan dengan
efektif dan efisien jika terdapat indikator dan standar ketentuan yang dapat
diukur dengan mudah dan jelas. Selain itu, dibutuhkan pembaharuan (inovasi)
untuk dapat memberikan pengawasan serta evaluasi kinerja birokrasi secara
berkala22
.
21
Haniah Hanafie, “Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia
(SDM) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel)” (Penelitian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h.40. 22
A. Qodri Azizy, Change Management dalam Reformasi Birokrasi, (Jakarta:Gramedia
Pustaka Utama, 2007), h. 121-122.
26
Intinya apa yang dijelaskan oleh Yusriadi, Reformasi Birokrasi
khususnya bidang Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya soal kompetensi,
akuntabilitas, tetapi juga penggunaan teknologi23
. Dengan demikian, e-kinerja
sebagai pembahasan penelitian ini sudah termasuk yang diinginkan oleh Yusriadi
di atas.
B.1 Area Perubahan Reformasi Birokrasi
Pendekatan reformasi yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja
birokrat yaitu, pendekatan yang bersifat holistik atau mencakup semua unsur
seperti pengetahuan, keterampilan, SDM aparatur, struktur birokrasi, budaya
birokrasi, sarana dan prasarana birokrasi24
. Ini sesuai dengan roadmap reformasi
birokrasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015. Oleh karena itu, agar
tercapainya roadmap reformasi birokrasi maka, terdapat 8 area yang harus
diperbaiki diantaranya25
:
1. Mental aparatur: Perilaku negatif birokrat seperti malas dalam
bekerja, lambat merespon keluhan masyarakat mengharuskan adanya
perubahan mental birokrat yang dapat mendorong terciptanya budaya
kerja yang positif.
23
Yusridi, Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, h. 58. 24
Mohammad Thahir Haning, “Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan dari
Perspektif Administrasi Publik”, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol. 4, No. 1,
2018, h. 32. 25
Mohammad Thahir Haning, “Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan dari
Perspektif Administrasi Publik”, h. 33-34.
27
2. Pengawasan: Pengawasan di dalam proses reformasi birokrasi juga
menjadi elemen terpenting yang harus dibenahi. Terjadinya
penyimpangan yang dilakukan oleh birokrat disebabkan karena
lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, harus dilakukan
pengawasan yang preventif dan akuntabel.
3. Manajemen sumber daya manusia aparatur: Masih terdapat sistem
manajemen SDM yang tidak baik sehingga diperlukan perubahan
agar terciptanya sumber daya manusia yang berintegritas, profesional
serta mempunyai kinerja kerja yang tinggi.
4. Tatalaksana: Sangat diperlukan perubahan tatalaksana untuk
mendorong efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Akuntabilitas: untuk meningkatkan kapabilitas kinerja birokrasi
sehingga menguatnya sistem akuntabilitas yang dapat mendorong
kinerja birokrasi lebih baik.
6. Pelayanan publik: Banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan
yang belum maksimal yang diberikan birokrat. Oleh karena itu,
dibutuhkan penguatan sistem birokrat di dalam melayani publik
sehingga membentuk birokrat yang profesional
7. Peraturan Perundang-Undangan: Untuk menghasilkan undang-
undang yang tidak tumpang tindih dibutuhkan penguatan sistem
peraturan perundang-undangan dan terciptanya regulasi yang tertib
dan kondusif
28
8. Kelembagaan: Kelembagaan pemerintah masih dinilai belum berjalan
efektif dan efisien sehingga dibutuhkan perubahan sistem
kelembagaan yang efektif.
B.2 Prinsip-Prinsip Reformasi Birokrasi
Pada dasarnya reformasi birokrasi mempunyai visi, yaitu terciptanya
negara berkelas dunia dan menjadikan manajemen pemerintahan yang demokratis.
Berikut beberapa prinsip reformasi birokrasi26
:
1. Outcomes oriented. Segala sesuatu program dan kegiatan yang
berkaitan dengan reformasi birokrasi yang diharapkan mampu
menghasilkan hasil yang nyata (outcomes) dan menjadikan sistem
pemerintahan Indonesia kelas dunia.
2. Terukur. Rencana reformasi birokrasi yang telah dirancang harus
dilaksanakan secara terukur dan jelas sehingga hasilnya tepat target
dan waktu.
3. Efektif. Reformasi birokrasi harus secara efektif sesuai dengan target
sasaran reformasi birokrasi.
4. Efisien. Reformasi birokrasi yang telah dirancang harus bisa
memanfaatkan sumber daya yang ada.
5. Realistik. Hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan
secara realistik yang dapat mencapai hasil yang optimal.
6. Konsisten. Reformasi birokrasi harus konsisten dari waktu ke waktu
mencakup seluruh tingkatan pemerintahan.
26
Haniah Hanafie, “Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia
(SDM) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel)” (Penelitian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h. 6.
29
7. Sinergi. Pelaksanaan program dan kegiatan harus saling berhubungan
dan berkaitan satu sama lain sehingga memberikan dampak positif
bagi kegiatan lainnya dan tidak terjadi tumpang tindih antarkegiatan di
setiap instansi.
8. Inovatif. Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang bebas dan
luas bagi K/L dan Pemda untuk membuat inovasi-inovasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan kinerja yang lebih
baik.
9. Kepatuhan. Reformasi birokrasi dilakukan harus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
10. Dimonitor. Reformasi birokrasi pelaksanaannya harus diarahkan
secara melembaga sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan
berjalan sesuai rencana.
C. Kinerja
Kinerja adalah hasil atau prestasi yang telah dihasilkan oleh seseorang
sesuai dengan standar kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam sebuah
institusi atau perusahaan dilihat dari kuantitas dan mutu seseorang. Menurut
Syamsul Bahri kinerja diartikan sebagai hasil kerja seorang pegawai dari sebuah
proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja
dapat dibuktikan secara nyata dan dapat diukur27
. Kinerja organisasi didukung
oleh kinerja individu sebab, kinerja merupakan cerminan suatu instansi terhadap
27
Syamsul Bahri, Manajemen Sumber Daya Aparatur:Studi pada Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Wilayah Sumsel, (Yogyakarta:Deepublish), 2019, h. 110.
30
kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia. Jadi, dapat dikatakan kinerja
menjadi hal yang penting yang harus dimiliki dalam setiap instansi baik
pemerintah maupun swasta.
Tentunya untuk mendapatkan suatu prestasi, seorang pegawai
mempunyai kepuasan pekerjaan yang nantinya berpengaruh terhadap tingkat
kinerjanya. Sedangkan dalam buku “Evaluasi Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja
Berorientasi Kedepan”28
, kinerja adalah prestasi dari hasil kerja yang dicapai
seseorang secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan tanggung jawabnya. Seseorang yang mempunyai tingkat kinerja yang baik
dan mencapai target sasaran yang diharapkan disebut efektif dan sebaliknya
seseorang yang mempunyai kinerja rendah dan tidak mempunyai prestasi disebut
tidak efektif29
. Kinerja juga menjadi landasan dari suatu institusi atau perusahaan
atas berhasil atau tidaknya mencapai suatu tujuan. Dalam buku Wirawan
setidaknya ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal30
.
1. Faktor internal: faktor internal dibagi menjadi dua pula, Faktor dari
dalam diri pegawai dan lingkungan sekitar. Adapun faktor dari diri
pegawai misalnya, kepribadian, keadaan fisik dan kejiwaannya. Dari
lingkungan sekitar tentunya dibutuhkan dukungan dari orang-orang
sekitar di mana ia bekerja. Sebab, dukungan ini sangat berpengaruh
terhadap tingkat kinerja pegawai.
28
Rismawati&Mattalata,Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja atas Dasar Prestasi Kerja
Berorientasi Kedepan, (Makassar:Celebes Media Perkasa, 2018), h. 1 29
Sudaryanto, Budaya dan Perilaku Organisasi, h.64. 30
Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Penelitian,
(Jakarta:Salemba Empat, 2009), h. 7-8.
31
2. Faktor eksternal: faktor yang tidak berhubungan langsung dengan
organisasi seperti, adanya situasi yang mungkin terjadi diluar organisasi
dan bisa mempengaruhi kinerja seorang pegawai.
Bukan hanya dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi
kinerja karyawan tetapi dari sisi psikologis juga mempengaruhi. Jika perusahaan
bisa memberikan rasa nyaman terhadap karyawan, tidak memberikan tekanan
yang berat kepada karyawan yang bisa menyebabkan mereka stress dan jenuh
dengan pekerjaannya, serta memberikan motivasi yang terarah kepada karyawan
sehingga kinerja yang dihasilkan juga tinggi31
.
Sedangkan di dalam pemerintahan, kinerja suatu instansi dipengaruhi
dari unit-unit kerja yang berada didalamnya salah satunya kinerja pegawai.
Pegawai adalah pusat dari kinerja di dalam instansi pemerintah, jadi jika pegawai
tidak memiliki kualitas kinerja yang baik, maka pemerintah mustahil mewujudkan
kinerja tinggi terkecuali diadakannya upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai
terlebih dahulu. Pengelolaan kinerja pegawai adalah sebuah pendekatan yang
sistematis, terukur yang secara tidak langsung berguna memperbaiki kinerja
instansi pemerintah melalui kinerja individualnya32
.
31
Anjur Perkasa Alam, “Analisis Kinerja Karyawan pada PT Bank Syariah Mandiri
Cabang Aksara Medan Ditinjau dari Manajemen Syariah”, Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1,
2016, h. 5. 32
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Deputi II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan
Dan Pelayanan Lembaga Administrasi Negara, Manajemen Kinerja:Modul-Modul Penerapan,
2009, h.82-83.
32
C.1 Konsep Kinerja
Dengan adanya suatu keterampilan, sifat seseorang dan kondisi
eksternal akan membentuk kinerja seseorang. Oleh karena itu, penilaian kinerja
menjadi sebuah keharusan untuk mengukur keberhasilan seseorang dalam
mencapai target sasaran di dalam organisasi. Adanya penilaian kinerja harus
dilakukan berdasarkan informasi kinerja seseorang guna melihat seberapa
layaknya pelayanan yang diberikan oleh sebuah organisasi. Selain itu, informasi
kinerja juga berguna untuk menekan pejabat penyelenggara pelayanan agar
melakukan perubahan dalam organisasi33
.
Terdapat tiga dimensi untuk mengukur penilaian kinerja pegawai
diantaranya34
:
1. Hasil tugas individu, seperti banyaknya tugas dan kewajiban yang
dikerjakan, hasil pekerjaannya dan terdapat kesalahan dari hasil
pekerjaan individu itu.
2. Perilaku, seperti membantu anggota lain jika mengalami kesulitan,
memberikan ide dan saran yang dapat membangun kemajuan instansi
itu sendiri.
3. Sifat mempunyai kepribadian yang baik, rajin, mandiri, sopan.
Setelah melakukan penilaian kinerja maka diperlukan adanya evaluasi
kinerja pegawai. Evaluasi kinerja dapat berjalan dengan baik jika dilakukan
komunikasi dua arah antara atasan sebagai pengirim pesan dan pegawai sebagai
penerima pesan. Tujuan dari evaluasi kinerja yaitu, untuk mengetahui kondisi
33
Agus Dwiyanto, dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, (Yogyakarta:Gadjah
Mada University Press, 2012), h. 47. 34
Sudaryanto, Budaya dan Perilaku Organisasi, h. 67
33
bagaimana kinerja pegawai sehingga berdampak langsung bagi pertumbuhan
perusahaan35
. Di DKI Jakarta, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan
mengenai input laporan kerja yang berguna untuk mengevaluasi serta
memperbaiki kinerja ASN di Jakarta, yaitu dikeluarkannya kebijakan penggunaan
sistem e-kinerja.
C.2 Pengertian E-Kinerja
E-Kinerja adalah sistem yang dapat mengatur sumber daya
manusia dengan menggunakan internet sehingga kegiatan yang pegawai lakukan
dapat dipantau oleh atasan dalam waktu yang singkat. E-Kinerja merupakan
aplikasi yang hanya diakses oleh ASN yang mempunyai Nomor Induk Pegawai36
.
E-Kinerja juga merupakan bagian dari adanya reformasi birokrasi di zaman
modern yang mampu mendongkrak kinerja pegawai sebab, dengan adanya e-
kinerja pekerjaan setiap hari yang dulu dilakukan secara manual kini, lebih efektif
dan efisien bagi pegawai di dalam instansi pemerintah. Selain itu, dengan adanya
e-kinerja diharapkan setiap ASN dapat mempunyai target kerja setiap harinya
sehingga, tidak ada lagi pegawai negeri yang lalai dalam bekerja,
menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi serta pelanggaran-
pelanggaran lainnya.
35
Rismawati&Mattalata, Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja atas Dasar Prestasi Kerja
Berorientasi Kedepan, h. 5. 36
E-Kinerja Proposal Project, h. 3.
34
Berikut adalah tujuan diterapkannya e-kinerja di dalam instansi
pemerintah37
:
Menjadi salah satu instrumen untuk menyempurnakan penataan dalam
organisasi.
Meningkatkan kualitas kinerja ASN.
Dapat memberikan penilaian terhadap kinerja ASN.
Meningkatkan kompetensi yang sehat antar SDM.
Merekam pekerjaan harian ASN sesuai dengan jabatan dan beban kerja
37
E- Kinerja Proposal Project, h. 4
35
BAB III
PROFIL KELURAHAN PALMERAH, KECAMATAN
PALMERAH, JAKARTA BARAT DAN E-KINERJA
A. Geografi Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
Kelurahan Palmerah merupakan salah satu kelurahan yang berada di
Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Kelurahan Palmerah
adalah kelurahan yang letaknya paling dekat dengan Kecamatan Palmerah. Oleh
karena itu, Kelurahan Palmerah yang paling mudah dipantau oleh Kecamatan
Palmerah. Sebelum tahun 1978 Kelurahan Palmerah belum terbangun. Pada saat
itu Kelurahan Palmerah masih termasuk ke dalam Kelurahan Slipi dan masih
menjadi bagian Kecamatan Grogol Petamburan. Tapi di tahun 1978 Kelurahan
Slipi mengalami perpecahan dan dibentuklah Kelurahan Palmerah yang menjadi
bagian Kecamatan Palmerah.
Saat ini, Kelurahan Palmerah mempunyai luas wilayah ± 233,15 Ha dan
berbatasan langsung dengan:
Sebelah Utara : Jl. Kemanggisan Ilir III, Jl. KH. Mudham Kel.
Kemanggisan.
Sebelah Timur : Jl. Letjen S. Parman Kel. Slipi.
Sebelah Selatan : Jl. Palmerah Barat Kota Adm. Jakarta Selatan dan
Jl. Palmerah Utara Kota Adm. Jakarta Pusat.
Sebelah Barat : Jl. Raya Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk.
36
Kawasan di Kelurahan Palmerah terdiri dari bangunan sekolah dan
rumah yang biasa disewakan menjadi kost-kostan khususnya untuk mahasiswa
karena salah satu universitas swasta ternama di Jakarta berada di Kelurahan
Palmerah sehingga banyak mahasiswa yang mencari kost-kostan yang letaknya
tidak jauh dari kampus mereka1.
B. Demografi Kelurahan Palmerah
Jumlah penduduk Kelurahan Palmerah di akhir tahun 2018 sampai
dengan awal tahun 2019 sebanyak 68.728 jiwa dengan rincian jumlah penduduk
laki-laki 35.176 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 33.552 jiwa dengan jumlah
KK sebanyak 16.719 KK terdiri dari 176 RT dan 17 RW. Mayoritas agama
penduduk Kelurahan Palmerah Islam.
Tabel :3.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Palmerah Menurut Umur
No Umur Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
8123
6938
7188
7169
6964
5790
5957
4385
3101
3188
2737
1 Survei wawancara langsung dengan Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban,
Kalam Sudin pada 20 Agustus 2019 di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
37
12.
13.
14.
15.
16.
55-59
60-64
65-69
70-74
≥ 75
2324
1793
1018
1035
1018
Jumlah 68728 Sumber Data: Kelurahan Palmerah, 2019.
Dengan demikian, jika dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa
usia produktif penduduk Kelurahan Palmerah dari usia 20-24 tahun, 25-29 tahun,
30-34 tahun jika dijumlahkan maka, jumlahnya melebihi jumlah usia 0-4 tahun.
Oleh karena itu, diharapkan penduduk usia produktif Kelurahan Palmerah dapat
bekerjasama dengan staff Kelurahan Palmerah untuk memajukan kemakmuran
dan kesejahteraan Kelurahan Palmerah.
C. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Palmerah
Keadaan ekonomi penduduk Kelurahan Palmerah mayoritas wirausaha
tetapi, ada juga yang bekerja sebagai ASN dan karyawan swasta. Hal ini
dikarenakan wilayah Kelurahan Palmerah merupakan salah satu Kelurahan di
Kecamatan Palmerah yang kawasannya dikelilingi oleh Perguruan Tinggi Binus.
Oleh karena itu, banyak warga yang memanfaatkan peluang usaha kost-
kostan untuk disewakan kepada mahasiswa yang sedang mencari tempat tinggal
yang cukup dekat dengan kampus mereka.
38
D. Gambaran Umum Pemerintah dan Perangkat Kelurahan Palmerah
Pada umumnya, setiap Kelurahan yang di Indonesia tentunya mempunyai
perangkat daerah begitu halnya dengan Kelurahan Palmerah, Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat yang membutuhkan perangkat untuk mendukung jalannya
tugas dan wewenang Kelurahan Palmerah dalam mengatur lingkungan di wilayah
Kelurahan Palmerah.
Berikut tabel susunan perangkat di Kelurahan Palmerah, Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat:
Tabel 3.2
Daftar ASN di Kelurahan Palmerah Beserta Jabatan
No. NAMA GOLONGAN JABATAN 1 Muhammad Ilham S. STP
III / c
Lurah
2 Tatik Sukatih
III / c
Sekretaris
Lurah
3 Kalam Sudin, S.Sos
III / d
Kasi
Pemerintahan
Ketentraman
dan
Ketertiban
4 Hikmah Tusyachro, Amd, SH
III / d
Kasi
Kesejahteraan
Rakyat
5 Haji Royani
III / c Kasi
Ekonomi
Pembangunan
dan
Kebersihan
Lingkungan
Hidup
6 Yatminah, S. AP
III / d
Staf
7 Suharni, S. AP III / c Staf
39
8 Ismail
III / b
Staf
9 Valentina Sri
II / d
Staf
10 Endi, SE
III / a Staf
Sumber Data: Kelurahan Palmerah, 2019.
E. Profil E-Kinerja
E-kinerja merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sistem manajemen sumber daya manusia
berbasis internet yang dapat melacak setiap kegiatan ASN untuk mengetahui
kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan sehingga dapat dijadikan bahan dasar
pemberian insentif kerja. E-kinerja juga digunakan untuk memudahkan aparatur
dalam menginput kegiatan dan membuat laporan Lembar Kerja Harian.2.
BKN (Badan Kepegawaian Negara) merupakan sebuah badan non
kementrian milik pemerintah yang memiliki tugas untuk melaksanakan
manajemen di bidang kepegawaian termasuk penyusunan kebijakan bagi para
ASN. Landasan hukum bagi tugas dan tanggung jawab BKN yang telah diatur
dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1972. Keberhasilan tugas
BKN dalam menyelenggarakan sistem manajemen terhadap para pegawai negara
maka disusunlah kebijakan teknis dan sarana pendukungnya. E-kinerja merupakan
salah satu solusi dari permasalahan ASN, sistem tersebut akan diadopsi dan
2 Komara Eka Putri, Muhammad Arfan, dan Hasan Basri, “Pengaruh Penerapan E-
Kinerja Dan Penghargaan (Reward)terhadap Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan di
Lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh”, Jurnal Magister Akuntansi, Vol. 3, No. 4,
November 2014
40
dipergunakan oleh SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di seluruh
instansi pemerintah3.
Aplikasi e-Kinerja mengukur kualitas kinerja pegawai berdasarkan
ANJAB (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja), dimana ANJAB ini
bisa diakses oleh publik sedangkan pada ABK hanya dapat digunakan oleh
internal Pemerintah Kabupaten/Kota. ANJAB bertujuan untuk menjelaskan apa
saja fungsi dan tugas dari jabatan pegawai. ABK digunakan oleh pegawai untuk
menginput laporan kerja harian dan digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui
kinerja dari pegawai dan satuan/unit kerja. Dengan adanya ANJAB dan ABK,
pimpinan dapat dengan mudah memantau kinerja dari pegawainya sehingga dapat
memberikan penghargaan ataupun hukuman/sanksi, Proses e-kinerja bekerja
dalam satu alur untuk mengukur kinerja dari pegawai. Alur proses e-kinerja
sebagai berikut :
3 M. Zaid, “BKN Perkenalkan Aplikasi E-Kinerja ke Daerah”, artikel ini diakses pada
Minggu 10 November 2019, pukul 22.00 dari https://wiki.karinov.co.id/bkn-perkenalkan-aplikasi-
e-kinerja.
ASN
MEREKAM
DATA
INPUT
KEGIATAN
HARIAN
BENDAHARA OPERATOR
ABSENSI TIM PENILAI
EVALUASI
CAPAIAN
TARGET
PENCETAKAN
LEMBAR SKP
41
Mekanisme e-kinerja :
1. ASN merekam data SKP yang dibuat secara cascading dan Breakdown
SKP menjadi target bulanan
2. Input Kegiatan harian (tugas jabatan dan tugas tambahan)
3. Evaluasi capaian target SKP secara periodil dan perilaku oleh pejabat
penilai
4. Pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan capaian nilai SKP dan
parameter lain.
5. Pencetakan lembar SKP, realisasi dan penilaian kerja.
Melalui e-kinerja ini, setiap pimpinan dalam sebuah badan dapat
mengetahui dengan jelas kinerja dari ASN. Jika, aparatur sipil menunjukkan
kinerja yang kurang baik, pimpinan bisa memberikan sanksi atau hukuman pada
aparatur sipil tersebut. Hal ini dikarenakan atasan atau pimpinan memiliki bukti
berupa laporan yang dibuat oleh aparatur sipil itu setiap harinya.4
4 Humas BKN, E-kinerja, https://www.bkn.go.id/e-kinerja (diakses pada tanggal 10
November 2019, pukul 22:00)
42
BAB IV
IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DALAM
PENGGUNAAN E-KINERJA DI KELURAHAN PALMERAH,
KECAMATAN PALMERAH, JAKARTA BARAT
A. Implementasi Reformasi Melalui Penggunaan E-Kinerja
1. E Kinerja Sebagai Sebuah Perubahan (Reformasi)
Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi
informasi membawa dampak dan perubahan di berbagai sektor kehidupan
masyarakat baik dari politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga peran
teknologi di dalam kehidupan sekarang ini sangatlah penting. Selain itu, dengan
adanya teknologi bisa membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas
pelayanan masyarakat di berbagai bidang. Oleh karena itu, di dalam urusan
pemerintahan, teknologi juga diperlukan untuk melakukan beberapa perubahan
(Reformasi Birokrasi) yang prosesnya bertahap dan berkelanjutan sehingga
mencapai tujuan yang diharapkan.
Program Reformasi Birokrasi telah dicanangkan dalam Grand Design
Reformasi Birokrasi (GDRB) sejak tahun 2010 sebab, reformasi birokrasi
memerlukan adanya revisi dan regulasi, memodernkan berbagai kebijakan salah
satunya kebijakan digital elektronik dan praktek manajemen pemerintah pusat dan
daerah sehingga diperlukan suatu grand design dan road map reformasi birokrasi
yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan1. Kebijakan
digital elektronik di zaman modern menjadi sangat penting sebab, kebutuhan
1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, h. 3.
43
dalam sebuah perubahan (reformasi) tidak bisa terlepas dari perkembangan
teknologi informasi pada setiap tahunnya. Kebijakan dan strategi nasional
penggunaan digital elektonik pemerintahan dijelaskan di Inpres Nomor. 3 Tahun
2003. Pemanfaatan tekonologi komunikasi dan informasi dalam proses
pemerintahan akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kebijakan yang diambil ialah mengoptimasikan pemanfaat digital elektornik
yang mencakup aktivitas yang berkaitan yaitu : pengolahan data, pengolahan
informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis agar pelayanan
publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.2
Reformasi Birokrasi meliputi delapan area perubahan diantaranya: Mind
set dan Culture set (Mental Aparatur), Pengawasan, Manajemen Sumber Daya
Manusia, Tatalaksana, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Peraturan Perundang-
Undangan, Kelembagaan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Reformasi Birokrasi
di berbagai bidang dan salah satu bidang yang direformasi adalah Bidang
Manajemen SDM, yaitu perubahan yang tercipta untuk menghasilkan sumber
daya manusia yang berintegritas, profesional serta mempunyai kinerja kerja yang
tinggi.
Salah satu perubahan yang dilakukan dalam Manajemen Sumber Daya
Manusia di Pemprov DKI Jakarta adalah penggunaan teknologi dalam pembuatan
laporan kinerja yang disebut sebagai E Kinerja.
2 Intruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
E-Government.
44
Penggunaan teknologi dapat membantu pelaporan kinerja Sumber Daya
Manusia yang selama ini dilakukan secara manual, tetapi dengan adanya e-
kinerja, maka pembuatan laporan kinerja menjadi lebih mudah, cepat dan efisien
dan berdampak pada kualitas kerja, peningkatan tunjangan dan dapat
dipantau.
Adapun salah satu hasil wawancara yang menyatakan bahwa e-kinerja
dapat mempermudah dalam pembuatan laporan kinerja yaitu, wawancara
dengan Staff Fungsional Umum3. Berikut kutipan hasil wawancara:
“Kemudahannya menurut saya banyak salah satunya itu tadi, kita bisa
membuat laporan di mana aja asalkan tersambung dengan internet.”
Jika dilihat dari pernyataan di atas, dengan adanya e-kinerja dapat terbukti
di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat menginput laporan
menjadi mudah.
Selain itu, ada pendapat lain dari Sekretaris Kelurahan4 yang mengatakan
bahwa penggunaan e-kinerja menjadi lebih cepat dan efisien dalam membuat
laporan kerja. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan:
“Sistem e-kinerja lebih cepat dan efisien. Ini kan kita sistemnya
(nama website) etkdbkd.jakarta.go.id jadi lebih pas di sistem,
karena di sistem itu juga sudah jelas dan pasti tolok ukur penilaian
dari masing-masing ASN dengan begitu apa yang kita input di
dalam e-kinerja juga lebih cepat.”
3 Wawancara langsung dengan Staff Fungsional Umum, Ismail pada 19 Agustus 2019 di
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. 4 Wawancara langsung dengan Sekretaris Kelurahan, Tatik Sukatih pada 16 Agustus 2019
di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat..
45
Salah satu misi dari adanya reformasi birokrasi adalah mengelola
persoalan administrasi yang efektif, cepat, dan efisien5, sehingga e-kinerja apabila
dilihat dari pernyataan Sekretaris Kelurahan di atas, maka e-kinerja sesuai dengan
misi reformasi birokrasi.
Bukan hanya mudah, cepat dan efisien, e-kinerja ternyata juga membawa
perubahan pada kualitas kerja ASN, sebagaimana yang dikemumukan oleh
Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban6. Berikut pernyataan yang
disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban:
“Biar semua ASN disiplin dan mampu menerapkan tugas masing-masing
sesuai dengan tugas pokok sehingga, mendapatkan gaji dan tunjangan
melalui e-kinerja masing-masing ASN. Apa yang mau dikerjakan
dituangkan di dalam e-kinerja itu. Dalam satu bulan di awal tanggal dia
input, apa yang dilaksanakan setiap hari dan akan diakumulasikan melalui
sistem dan nanti akan divalidasi oleh pimpinan tingkat atas sebagai bahan
dasar turunnya tunjangan kinerja daerah melalui e-kinerja. Perubahan di
bidang sumber daya manusia (SDM), agar mereka lebih disiplin masuk
kerja tepat waktu, pulang juga, dalam hal pelaksanaan tugas sehari-hari,
memanfaatkan waktu. SDM-nya benar-benar dipantau, tidak seperti dulu
lagi yang masih bisa bersantai-santai, sekarang benar-benar dipacu untuk
bekerja lebih baik karena terkait dengan input e-kinerja.”
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa e-kinerja
membawa perubahan kedisiplinan dan kualitas kerja pada ASN di Kelurahan
Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, h. 16. 6 Wawancara langsung dengan Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, Kalam
Sudin pada 20 Agustus 2019 di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
46
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi7 terdapat tiga poin sasaran reformasi
birokrasi salah satunya, yaitu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat, dengan demikian jika e-kinerja dapat membawa perubahan
kedisiplinan dan kualitas kerja ASN, maka kualitas pelayanan publik yang mereka
berikan mengalami perubahan juga.
Selain membawa perubahan terhadap kualitas kerja ASN, e-kinerja juga
membawa perubahan terhadap tunjangan kerja yang ASN dapatkan,
sebagaimana yang dikemukakan oleh Staff Fungsional Umum Kelurahan
Palmerah8, berikut petikan hasil wawancara:
“Menurut saya e-kinerja ini benar-benar membawa perubahan kita sebagai
ASN, karena semenjak menggunakan e-kinerja tunjangan kita benar-benar
ditentukan dari sini. Kita ga bisa main-main lagi sekarang dalam
menjalankan tugas, e-kinerja membuat kita dituntut untuk bertanggung
jawab dengan apa yang kita kerjakan.”
Jika dilihat dari wawancara di atas, menunjukkan bahwa e- kinerja
merupakan bagian dari reformasi yang berhasil digunakan untuk membuat
birokrasi menjadi lebih baik.
Selain itu, ada pendapat dari Sekretaris Kelurahan9 yang mengatakan
bahwa e-kinerja dapat memantau pekerjaan bawahan. Berikut pernyataan yang
disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan:
7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, h. 17. 8 Wawancara langsung dengan Staff Fungsional Umum, Ismail pada 19 Agustus 2019 di
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. 9 Wawancara langsung dengan Sekretaris Kelurahan, Tatik Sukatih pada 16 Agustus 2019
di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
.
47
“Adanya e-kinerja ini, telah mengacu pada nilai kepribadian masing-
masing. Jadi, setiap saat kita tahu kegiatan masing-masing apa dari jam
segini sampai jam segini, dari pagi jam setengah 8 sampai jam 4 tapi, kita
akan terprogram cara kita apa saja yang kita laksanakan sesuai dengan
kegiatan kita hari ini. Misalnya, kita mau ngapain nih hari ini, nah
kemudian besok acara apa nih di kelurahan misalnya, ada kegiatan kerja
bakti RW, PSN, Jumantik atau Jumat Keliling nah, itu masing-masing
terprogram.”
Dari pernyataan di atas, penulis berpendapat ternyata, dengan adanya e-
kinerja pengawasan terhadap ASN menjadi sangat penting.
Jadi, dari ketiga hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa e-
kinerja berhasil membawa perubahan, yaitu kinerja menjadi lebih mudah, cepat,
dan efisien dan berdampak pada kualitas kerja, peningkatan tunjangan dan dapat
dipantau. di salah satu instansi pemerintah yang berada di DKI Jakarta yaitu,
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. E-kinerja menjadi
tonggak keberhasilan dalam mengubah pola kinerja ASN di Kelurahan Palmerah,
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
E-kinerja adalah sistem penilaian kinerja yang dapat dijadikan bahan dasar
untuk pemberian insentif kepada seluruh ASN di DKI Jakarta yang terintegrasi
dengan sistem informasi kepegawaian dan absensi pegawai10
. E-kinerja dapat
diakses melalui internet di halaman http://etkdbkd.jakarta.go.id/ekinerja, berikut
penulis paparkan gambar website dari e-kinerja DKI Jakarta.
10
Susanti&Siti Nur Halimah, “Pelaksanaan Pengisian Laporan Kinerja Pegawai Melalui
Aplikasi E-Kinerja pada Kelurahan Cengkareng Barat Jakarta”, Jurnal Program Studi Manajemen
Administrasi, Vol. II, No. 1, 2017, h. 55.
48
Gambar: 4.1 website e-kinerja DKI Jakarta.
Sumber: http://etkdbkd.jakarta.go.id/ekinerja,
E-kinerja sebagai sebuah perubahan di bidang Manajemen Sumber Daya
Manusia merupakan pendekatan reformasi birokrasi yang bersifat holistik seperti
yang terdapat di dalam Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik11
. Adapun
arti dari pendekatan holistik, yaitu reformasi yang mencakup semua unsur
birokrasi termasuk didalamnya mindset SDM aparatur sehingga, hal ini tentu
sejalan dengan roadmap reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
Tahun 2015 tentang roadmap reformasi birokrasi 2015-2019.
11
Mohammad Thahir Haning, “Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan dari
Perspektif Administrasi Publik’, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik,Vol. 4, No. 1,
2018, h. 32.
49
2. E-Kinerja Sebagai Pemenuhan Prinsip-Prinsip Reformasi Birokrasi di
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang prinsip-prinsip reformasi
birokrasi yang terdiri dari terukur, efektif, efisien, invoatif dan dimonitor. Hal ini
berdasarkan menurut Ahmad Qodri dalam bab II penelitian ini12
sehingga,
prinsip-prinsip reformasi birokrasi ini sesuai dengan konteks penggunaan e
kinerja yang menjadi fokus penelitian penulis.
2.1. Terukur
Prinsip terukur dalam reformasi birokrasi adalah sebuah reformasi yang
dirancang secara terukur dan jelas, sehingga mencapai target yang ditentukan.
Artinya sebuah proses reformasi yang dilakukan harus jelas, dapat dilihat,
sehingga tujuan yang diinginkan tercapai13
.
Prinsip terukur dalam konteks penggunaan e-kinerja dilaksanakan oleh
Pemerintah Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, harus dapat
dilihat hasilnya secara jelas dan menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan.
Berdasaran hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Palmerah14
ketika penulis tanyakan tentang apakah e kinerja dapat dijadikan tolok ukur untuk
menilai kinerja seseorang, maka dijawab “bisa”. Untuk lebih jelasnya, berikut
petikan wawancaranya :
12 A. Qodri Azizy, Change Management dalam Reformasi Birokrasi, h. 121-122.
13 Haniah Hanafie, “Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia
(SDM) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel)” (Penelitian mandiri Ilmu Politik, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h. 6. 14
Wawancara langsung dengan Sekretaris Kelurahan Palmerah, Tatik Sukatih pada 16
Agustus 2019 di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat..
50
“Bisa, karena di situ ada validasi perilaku dari masing-masing ASN
(Aparatur Sipil Negara), misalnya dia hadir tepat waktu, di pagi hari dan
kembali tepat waktu setelah istirahat. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam e
kinerja terus di ataranya menyelesaikan tugas dengan maksimal,
melayani masyarakat dengan baik. Jadi ada indikator pertanyaan-
pertanyaan yang isinya tentang e kinerja tersebut sebagai tolok ukur
bahwa ASN itu bekerja baik atau tidak di dalam e kinerja.”
Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa e kinerja memiliki
tolok ukur yang jelas, sehingga dapat menilai pencapaian kinerja seseorang.
Berikut hasil wawancara dengan Staff Fungsional Umum15
yang
mempertegas jawaban Sekretaris Kelurahan di atas, terkait dengan indikator
penggunaan e-kinerja. Untuk lebih jelas, berikut petikan wawancaranya :
“Ya, bisa karena dari e-kinerja itu kita bisa melihat secara detail kegiatan
apapun yang ada di fungsi tupoksi masing-masing, tapi bukan hanya di
tupoksi masing-masing, juga di luar tupoksi masing-masing karena kita
di sini mencakup kerja serabutan, artinya kita kan di sini semuanya harus
serba bisa dalam artian, palingan kita minta informasi dulu sebelum kita
berangkat untuk bahan-bahan kita, untuk ke acara-acara atau kegiatan-
kegiatan itu tadi, untuk acara apa aja, kegiatan apa aja, jadi kita di sini
harus semua bisa.”
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya
e-kinerja setiap kegiatan ASN dapat dilihat jelas dan detail melalui tupoksi
masing-masing, sehingga apa yang dikerjakan tercapai sesuai dengan tupoksi
masing-masing. Selain itu, sejak penggunaan e-kinerja, ASN bukan hanya
mengerjakan tugas sesuai tupoksi, melainkan juga mengerjakan tugas-tugas di
luar tupoksi untuk mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Kelurahan
Palmerah.
15
Wawancara langsung dengan Staff Fungsional Umum, Ismail pada 19 Agustus 2019 di
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
.
51
Dalam Bab II penelitian ini, terdapat inti dari adanya reformasi birokrasi,
yaitu mencakup dua aspek: Pertama, mengubah seluruh mekanisme kerja supaya
lebih terarah dan terukur. Kedua, melakukan perubahan kepada sumber daya
manusia yang dimiliki artinya, SDM yang dimiliki harus kompeten dan relevan
sesuai dengan bidang keahliannya16
.
Selain itu, dalam tesis “Analisis Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah”17
terdapat salah satu langkah penting dalam
reformasi birokrasi, yaitu mendefinisikan dengan jelas dan tegas kinerja birokrasi
yang sebenarnya. Artinya, kinerja birokrasi di dalam reformasi birokrasi dapat
dilihat dengan jelas sesuai dengan tugasnya masing-masing sebab, jika tidak jelas
mengakibatkan kegagalan pada reformasi birokrasi. Dengan demikian, e-kinerja
dapat dikatakan menjadi salah satu langkah penting dalam reformasi birokrasi
karena, e-kinerja dapat mengukur kinerja ASN.
E-Kinerja dapat mengukur kinerja ASN hal ini sejalan dengan pendapat
Prasetya Irawan18
, yang mengatakan bahwa kinerja adalah hasil konkrit, dapat
diamati dan dapat diukur sehingga, kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai
oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas berdasarkan ukuran dan waktu yang telah
ditentukan.
16
Bambang Rudito, dkk, Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi, h. 53. 17
Mai Damai Ria. Tesis: “Analisis Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat” (Sekolah Pascasarjana, Institut
Pertanian Bogor, 2016), h. 29.
18
Prasetya Irawan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: STIA-LAN Press,
2000), h. 588.
52
2.2. Efektif
Efektif adalah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan
sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam konteks reformasi birokrasi,
efektif sebagai salah satu prinsip, diartikan sebagai setiap perubahan yang
dirancang sesuai dengan target sasaran reformasi birokrasi. Perubahan yang
dihasilkan harus memberikan dampak positif sesuai reformasi yang diinginkan.
Dalam konteks efektivitas penggunaan e-kinerja di Kelurahan Palmerah,
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, maka terlebih dahulu, penulis menanyakan
apa tujuan e-kinerja yang telah digunakan dalam sistem pelaporan kinerja ASN di
Kelurahan Palmerah. Dari hasil wawancara dengan Staff fungsional Umum19
dapat dikatakan bahwa tujuan penggunaan e-kinerja agar memudahkan pekerjaan,
mempercepat, lebih efisien dan meningkatkan kualitas kerja. Berikut ini, kutipan
wawancara tersebut :
“Oh tujuan dari sistem e kinerja ya banyak, di antaranya memudahkan
pekerjaa ASN, mempercepat input laporan kerja, lebih efisien waktunya
juga dan dapat memperbaiki kualitas kerja ASN.”
Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa e kinerja mempunyai tujuan
yang jelas dan dapat memudahkan ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Apabila tujuan-tujuan tersebut tercapai, maka penggunaan e kinerja dapat
dikatakan efektif, sebagaimana yang diharapkan dalam reformasi birokrasi.
Berikut, penulis tanyakan kepada Sekretaris Kelurahan Palmerah, apakah
tujuan e kinerja telah memenuhi target yang diharapkan. Berikut jawabanya:
19
Wawancara langsung dengan Staff Fungsional Umum, Ismail pada 19 Agustus 2019
di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
53
“Menurut saya, e-kinerja sudah memenuhi target karena, bisa kita lihat
banyak perubahan di dalam diri ASN, misalnya kita merasakan input
laporan kerja kita lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien juga. Bukan
cuma itu, ASN juga jadi disiplin waktu dalam bekerja, ga ada lagi yang
males-malesan kaya dulu.”
Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa tujuan penggunaan e-kinerja
telah memenuhi target yang diharapkan. Di dalam Jurnal Ilmiah CIVIs20
, terdapat
sasaran umum dan sasaran khusus penyelenggaraan negara yang akan dicapai.
Sasaran umum diantaranya: terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih,
berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan
birokrasi yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat.
Sedangkan, secara khusus, sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah
reformasi, diantaranya: berkurangnya secara nyata praktek korupsi pada birokrasi
dimulai dari tataran (jajaran) pejabat paling atas, terciptanya sistem kelembagaan
dan ketatalaksanaan, pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan,
profesional dan akuntabel.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan sasaran umum dan sasaran khusus,
maka diperlukan adanya reformasi birokrasi di dalam penyelenggraan negara.
Dengan demikian, e-kinerja secara tidak langsung sudah mencapai sasaran yang
diinginkan di dalam sebuah reformasi.
20
Rosalina Ginting & Titi Haryati, “Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia”, Jurnal
Ilmiah CIVIs, Vol. I, No. 2, 2011, h. 36.
54
E-kinerja dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan kinerja ASN di
Kelurahan Palmerah hal ini sesuai dengan teori kinerja yang terdapat di dalam
Bab II21
, yang menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai tingkat kinerja
yang baik dan mencapai target sasaran yang diharapkan disebut efektif dan
sebaliknya seseorang yang mempunyai kinerja rendah dan tidak mempunyai
prestasi disebut tidak efektif.
Sedangkan, menurut Prawirosentono, terdapat indikator-indikator untuk
mengukur dan menilai kinerja seseorang di dalam Jurnal Program Studi
Manajemen Administrasi22
, adapun salah satu indikator adalah efektivitas yang
artinya apabila tujuan kelompok dapat dicapai dan kebutuhan yang direncanakan
juga tercapai.
2.3. Efisien
Efisien adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang
sesuai tanpa pemborosan. Di dalam reformasi birokrasi, efisien dapat diartikan
sebagai penggunaan Sumber Daya yang minimal dalam penyelnggaraan
pemerintahan23
. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan, maka semakin efisien suatu pemerintahan.
21
Sudaryanto, Budaya dan Perilaku Organisasi, h.64. 22
Susanti&Siti Nur Halimah, “Pelaksanaan Pengisian Laporan Kinerja Pegawai Melalui
Aplikasi E-Kinerja pada Kelurahan Cengkareng Barat Jakarta”, Jurnal Program Studi Manajemen
Administrasi, Vol. II, No. 1, 2017, h. 60. 23
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, h. 3.
55
Dalam konteks penggunaan e-kinerja di DKI Jakarta khususnya di
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dapat dikatakan telah
efisien dalam peningkatan kualitas kerja ASN. Hal ini sebagaimana diungkapkan
oleh Ismail, Staf Fungsional Umum berikut :
“Oh iya, e kinerja itu lebih efisien, karena hemat biaya, kerjanya lebih
cepet, kita dulu, nginput laporan kerja, bisa berjam-jam, tapi
semenjak ada e-kinerja, kita nginput laporan ga nyampe sejam, asalkan
tersambung dengan jaringan sistem, 5 menit pun selesai. Jadi, kerja
kita juga lebih produktif kan. Produktifnya, karena setelah nginput
laporan, kita bisa handle pekerjaan yang lain atau kegiatan yang lain,
karena kan tugas kita bukan hanya di dalam kantor saja.”
Dari wawancara di atas, menggambarkan bahwa e-kinerja bukan hanya
hemat waktu, tenaga, tetapi juga biaya. ASN di Kelurahan Palmerah, Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat terlihat lebih produktif menggunakan e-kinerja
dibandingkan menggunakan sistem manual dalam pelaporan kinerja.
Selain itu, Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban24
, mengatakan
bahwa dengan menggunakan e-kinerja, tidak hanya lebih efisien, tetapi juga
fleksibel. Berikut petikan hasil wawancaranya:
“Ya lebih efisien yang sekarang pakai sistem, jadi kita laporan ga perlu
tulis tangan ataupun harus diprint engga. Jadinya kan lebih menghemat
biaya juga, karena kita kan sekarang laporannya bisa di mana aja ga harus
ngerjain laporannya di kantor. Lagi ada tugas di lapangan pun klo udah
selesai tugasnya bisa langsung kita input laporan kita. Jadi selain
menghemat biaya, kita juga menghemat waktu.”
24
Wawancara langsung dengan Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, Kalam
Sudin pada 20 Agustus 2019 di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
56
Dari adanya wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa dengan
penggunaan e-kinerja, ASN dapat dengan mudah menginput laporan kinerja
melalui smartphone atau laptop yang tersambung dengan jaringan internet. Selain
itu, bersifat fleksibel, tidak harus dikerjakan di kantor, tapi bisa di mana saja, saat
ASN tersebut selesai tugasnya, sehingga dalam pelaporan kinerja, tidak tertinggal
(tertunda).
Efisensi yang terdapat dalam penggunaan e kinerja, sesuai dengan tujuan
reformasi birokrasi, yaitu salah satunya meningkatkan efisiensi biaya dan waktu
dalam pelaksanaan semua segi organisasi25
. Oleh karena itu, penggunaan e-kinerja
telah memenuhi prinsip dan tujuan dari reformasi birokrasi, yaitu efisien.
Menurut Agus Dwiyanto26
terdapat beberapa indikator untuk mengukur
kinerja birokrasi, salah satunya, yaitu produktivitas. Artinya, untuk melihat
tingkat keberhasilan efisien kinerja birokrasi dapat dilihat dari produktif atau tidak
birokrasi tersebut. Berdasarkan pernyataan Dwiyanto, maka penggunaan e-
kinerja dapat dikatakan efisien, karena e-kinerja dapat membuat kerja ASN
menjadi lebih produktif, sebagaimana dikatakan dalam wawancara Staf
Fungsional Umum.
2.4 Inovatif
Inovasi, yaitu proses atau hasil pengembangan pengetahuan, keterampilan
(termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau
memperbaiki sistem yang dapat memberikan nilai berarti secara signifikan. Di
25
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, h. 3. 26
Agus Dwiyanto, dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, h. 50-51.
57
dalam Grand Design Reformasi Birokrasi27
inovasi diartikan sebagai memberikan
ruang gerak bagi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dalam pemikiran,
pengetahuan dan teknologi, sehingga menghasilan kinerja yang lebih baik. Inovasi
selalu berkaitan dengan kreativitas, sikap yang selalu merasa tidak puas dengan
sesuatu yang lama, sehingga dibuat dan dikemas dalam bentuk teknologi yang
lebih baik28
. Begitu pula yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta yang sejak 2015
mengubah sistem pengukuran kinerja ASN dari manual ke penggunaan basis
teknologi yaitu, dengan sistem e-kinerja. Sebelum adanya sistem e-kinerja, sistem
tersebut dinamakan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan). Namun,
seiring dengan perkembangan zaman, DP3 dirasa kurang sesuai sehingga pemda
DKI Jakarta membuat sebuah inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi,
yaitu sistem e kinerja.
E-kinerja dinilai suatu inovasi yang berdampak positif terhadap kinerja
ASN di DKI Jakarta, khususnya di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,
Jakarta Barat. Hal ini dibuktikan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan29
tentang e-kinerja sebagai sebuah inovasi. Berikut wawancara tersebut:
“Iya ini inovasi karena klo menurut saya inovasi itu kan sesuatu hal yang
baru ya, nah e-kinerja ini bisa dikatakan sesuatu yang baru untuk
melaporkan apa yang kita kerjakan setiap harinya dan bahkan laporannya
wajib menggunakan alat teknologi atau alat komunikasi yang canggih
jadi tentu aja ini inovasi.”
27
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025, h. 18. 28
Arkam Hakim Nasution&Hermawan Kartajaya, Inovasi, (Yogyakarta: ANDI Anggota
IKAPI, 2018), h. 3. 29
Survei wawancara langsung dengan Sekretaris Kelurahan, Tatik Sukatih pada 16
Agustus 2019 di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat..
58
Jika dilihat dari wawancara di atas, maka dapat disimpulkan e-kinerja
merupakan sebuah pembaharuan yang berguna bagi ASN dalam menginput
laporan kinerja mereka.
Selain itu, Staff Fungsional Umum,30
mengatakan bahwa e-kinerja
sebagai inovasi, sampai saat ini masih digunakan, berikut petikan hasil
wawancara:
“E-kinerja itu, dulu pas Gubernur Ahok digunakan sistem itu dan
sampai sekarang masih digunakan, karena dianggap sebagai inovasi
dalam sistem pelaporan kinerja.”
Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa e-kinerja merupakan
sebuah inovasi (pembaharuan) yang hingga kini masih digunakan oleh ASN,
karena dianggap masih relevan untuk menginput laporan kinerja.
Inovasi (pembaharuan) dalam sebuah pemerintahan, dianggap sebagai
sebuah perubahan. Perubahan itulah yang diharapkan dalam konteks reformasi
birokrasi. Dalam Jurnal Administrasi Publik,31
disebutkan bahwa untuk
membangun sistem reformasi birokrasi yang lebih baik, maka dibutuhkan adanya
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintah, sehingga reformasi birokrasi yang diharapkan terwujud. Dengan
demikian, e-kinerja merupakan bagian dari inovasi (pembaharuan) dan perubahan
reformasi birokrasi di DKI Jakarta.
30
Wawancara langsung dengan Staff Fungsional Umum, Ismail pada 19 Agustus 2019 di
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.. 31
Errica Dwi Tanti, dkk, “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan”, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu
Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 3, No. 1, 2013, h. 19.
59
2.5 Dimonitor
Dimonitor diartikan sebagai pengawasan dan tindakan memverifikasi
kebenaran suatu program selama pelaksanaannya dari waktu ke waktu. Reformasi
yang telah dirancang dan disusun perlu dimonitoring atau diawasi secara berkala
agar berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, tujuan dari monitoring adalah
mengendalikan proses pemantauan terhadap suatu rencana yang telah ditetapkan,
jika rencana tersebut dinilai belum berjalan dengan maksimal kemudian akan
diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut32
. Dalam konteks penggunaan sistem e-
kinerja, hasil kerja dapat dinilai dan dimonitoring setiap kegiatan atau laporan
yang dikerjakan ASN, sebab di dalam sistem e-kinerja, pemimpin atau atasan
dapat mengontrol kehadiran pegawai dan setiap kegiatan yang mereka kerjakan.
ASN di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seluruh staff dapat
dimonitor semenjak adanya sistem e-kinerja. Hal ini dinyatakan oleh Sekretaris
Kelurahan33
, bahwa adanya e-kinerja, atasan dapat melakukan validasi perilaku
bawahan serta pengawasan secara berkala terhadap perilaku staff. Berikut petikan
hasil wawancara:
“Pengawasan dapat secara berkala, bahkan dalam bulan ini apabila staff
kerja kurang maksimal, maka validasinya jelek. Perilaku kita kurangin, klo
memang perilakunya kurang bagus, bisa dilihat dari grafik misalkan, bulan
depan dia ada perubahan validasi perilakunya naikin, klo perilakunya
kurang bagus turunin penilaiannya. Jadi, setiap individu bisa melihat atau
mengecek capaian kinerjanya setelah dinilai pimpinan.”
32
Hanif Nurcholis, dkk, Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan
Partisipatif Pemerintah Daerah: Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah, (Grasindo, 2009),
h. 135. 33
Wawancara langsung dengan Sekretaris Kelurahan, Tatik Sukatih pada 16 Agustus
2019 di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat..
60
Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa e-kinerja dapat
membuat ASN lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan
sebab, mereka secara tidak langsung dimonitoring dan diawasi oleh atasan melalui
sistem e-kinerja.
Selain itu, penulis juga mewawancarai Kasi Pemerintahan Ketentraman
dan Ketertiban34
tentang penilaian atasan terhadap kualitas kerja bawahannya
sehingga ASN dapat memperbaiki kinerja mereka. Berikut adalah pernyataan
lengkapnya:
“Iya dapat dimonitor karena dengan adanya e-kinerja atasan tetap
mengawasi kinerja kita bahkan di dalam e-kinerja kita bisa tahu penilaian
atasan kita terhadap kinerja kita seperti apa misalnya, oh penilaian atasan
kita terhadap kinerja kita di bulan ini cuma segini berarti kita harus
memperbaiki kinerja kita di bulan berikutnya, supaya kita tidak
mendapatkan penilaian yang buruk lagi dari atasan kita. Jadi tetap ada
pengawasan dari atasan ke bawahannya.”
Jika dilihat dari wawancara di atas, menjelaskan bahwa e-kinerja dapat
dimonitor karena ada pengawasan beserta penilaian secara tidak langsung dari
atasan terhadap kinerja bawahan.
Atasan dapat mengawasi kualitas kerja bawahan melalui sistem e-kinerja,
hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015-201935
, yang menjelaskan bahwa monitoring dilakukan untuk
mempertahankan agar rencana yang telah dirancang di dalam reformasi birokrasi
34
Wawancara langsung dengan Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, Kalam
Sudin pada 20 Agustus 2019 di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.. 35
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
61
dapat berjalan sesuai target yang diharapkan dan tidak terjadi penyimpangan dari
target yang ditentukan.
Jadi, dengan adanya monitoring dapat memberikan manfaat baik bagi
lembaga dan individu (staff). Bagi lembaga, e-kinerja menjadi bahan evaluasi
untuk meningkatkan kinerja staffnya, sehingga mereka dapat meningkatkan
kinerja menjadi lebih baik. Bagi individu, monitor sangat bermanfaat karena akan
mendapat masukan untuk memperbaiki kinerjanya. Dengan demikian, monitoring
dalam konteks reformasi birokrasi bermanfaat bagi kapasitas lembaga maupun
kinerja individu.
B. Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi E-Kinerja
Menggunakan teknologi canggih di zaman modern sangat memudahkan
penggunanya sebab, dinilai lebih efisien menggunakannya daripada manual.
Banyak faktor pendukung di dalam suatu sistem misalkan, tersedianya alat
teknologi yang dapat terhubung ke suatu sistem sehingga menghasilkan manfaat.
Begitu pula, dengan faktor pendukung penggunaan sistem e-kinerja yang
ditetapkan oleh Pemda DKI Jakarta diantaranya, tersedia jaringan internet yang
memadai serta fasilitas yang lebih berkualitas sebagai alat untuk menginput
laporan ke dalam sistem e-kinerja, sehingga banyak ASN yang merasakan
manfaat setelah menggunakan sistem itu. Seperti halnya pendapat dari Sekretaris
Kelurahan Palmerah36
, yang mengatakan bahwa Kelurahan Palmerah memberikan
jaringan internet yang memadai untuk ASN agar lancar terhubung ke sistem e-
kinerja, berikut detail petikan hasil wawancara:
36
Survei wawancara langsung dengan Sekretaris Kelurahan, Tatik Sukatih pada 16
Agustus 2019 di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
62
“Pendukungnya ya, internet di sini jadi lebih banyak jaringannya. Jadi, kan
kita klo mau menginput laporan kerja, ga lemot lagi jaringannya. Selain
itu, hp kita juga udah canggih kan. Justru kami di sini setelah adanya
sistem ini jadi gampang menginput laporan.”
Dari wawancara di atas, menunjukkan bahwa faktor pendukung dan
kemudahan yang didapatkan setelah adanya sistem e-kinerja, yaitu adanya
penambahan jaringan internet di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, guna
memperlancar ASN menginput laporan kinerja.
Selain itu, ada pula pendapat dari Kasi Pemerintahan Ketentraman dan
Ketertiban37
yang mengatakan bahwa, tunjangan kinerja daerah (TKD)
dipengaruhi oleh penggunaan e-kinerja, berikut hasil wawancara:
“ Semenjak dikeluarkannya kebijakan penggunaan e-kinerja, TKD kita
ditentukan dari sini (penggunaan e-kinerja). Jadi, kita dituntut untuk
menggunakan e-kinerja setiap harinya. Kita setiap hari nginput apa yang
sudah kita kerjakan, jangan sampai kita ga nginput, karena satu hari saja
kita gak nginput, yasudah TKD yang kita dapatkan berkurang.”
Faktor pendukung sistem e-Kinerja lainnya ialah adanya tambahan
penghasilan pegawai yang diberlakukan, memacu setiap pegawai untuk bisa
berlomba-lomba memberikan performa kinerja yang baik. Dengan adanya
performa yang baik, terciptanya tata pemerintah yang baik sehingga dapat
memberikan pelayananan prima kepada masyarakat.
Bukan hanya pendukung yang dirasakan oleh ASN dalam menggunakan
e-kinerja. Akan tetapi, terdapat pula hambatan dalam sistem e-kinerja, tidak
sedikit ASN yang merasa kesulitan menggunakan karena beberapa kendala.
Begitu juga yang terjadi pada ASN di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,
37
Wawancara langsung dengan Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, Kalam
Sudin pada 7 November 2019 di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
63
Jakarta Barat yang mengeluhkan mengalami hambatan saat menggunakan e-
kinerja. Ini dibuktikan dengan wawancara Kasi Pemerintahan Ketentraman dan
Ketertiban38
yang berpendapat bahwa hambatan yang dirasakan oleh ASN
Kelurahan Palmerah saat menggunakan e-kinerja, yaitu pada saat jaringan sistem
sedang mengalami gangguan. Berikut pernyataan detail wawancara:
“Nah hambatannya, paling klo sistemnya sedang mengalami gangguan
seperti kemarin saat mati lampu di Jakarta. Jadinya, kita disini ngisi
laporan ke e-kinerja tertunda. Emang sih, klo seperti itu kita langsung
laporan ke Kominfo tetapi, resikonya laporan yang mau kita input harus
kita tunda, supaya tidak lupa hari ini kita ngerjainnya apa, itu laporannya
kita bikin manual dulu, baru jika jaringannya sudah tidak ada gangguan
lagi kita salin di e-kinerja.”
Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa jika jaringan sistem e-kinerja
mengalami gangguan maka, laporan kerja ASN menjadi tertunda.
Menggunakan sistem e-kinerja masih terdapat beberapa hambatan
adapun hambatan utama dari e-kinerja berdasarkan hasil wawancara di atas, yaitu
sistem jaringan e-kinerja.
Ada pula pendapat dari Staff Fungsional Umum39
tentang beberapa ASN
yang masih kurang pengetahuan teknologi sehingga menjadi penghambat bagi
mereka saat menggunakan e-kinerja. Ada pun hasil wawancaranya:
“ Ya hambatannya, biasanya sih jaringan eror, tapi jujur aja ya, beberapa
ASN disini masih ada yang gaptek. Apalagi, maaf ASN yang sudah
berumur, biasanya mereka kurang ngerti penggunaan teknologi tapi, kita
disini yang bisa, yang ngerti, kita ajarin mereka seperti, awal-awal kita
bantuin mereka nginput data mereka ke e-kinerja.”
38
Wawancara langsung dengan Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, Kalam
Sudin pada 20 Agustus 2019 di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. 39
Wawancara langsung dengan Staff Fungsional Umum, Ismail pada 19 Agustus 2019 di
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat..
64
Faktor hambatan lainnya ialah ada beberapa aparatur yang masih belum
memahami menggunakan sistem e-kinerja, yang mengakibatkan terhambatnya
penginputan e-kinerja dan terjadinya spekulasi pengisian sistem e-kinerja
65
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya mengenai implementasi reformasi melalui penggunaan e-kinerja di
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Pada bab terakhir,
peneliti memaparkan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.
Penggunaan e-kinerja di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat sebagai
implementasi reformasi birokrasi sudah berhasil dan sesuai dengan prinsip-prinsip
reformasi birokrasi, diantaranya: Terukur karena e-kinerja memiliki tolok ukur
yang jelas, sehingga dapat menilai pencapaian kinerja seseorang. Efektif karena
e-kinerja mempunyai tujuan yang jelas dan dapat memudahkan ASN dalam
melaksanakan tugas-tugasnya. Efisien karena e-kinerja bukan hanya hemat waktu,
tenaga, tetapi juga biaya. ASN di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,
Jakarta Barat terlihat lebih produktif menggunakan e-kinerja dibandingkan
menggunakan sistem manual dalam pelaporan kinerja. Inovatif karena e-kinerja
merupakan sebuah inovasi (pembaharuan) yang hingga kini masih digunakan oleh
ASN, karena dianggap masih relevan untuk menginput laporan kinerja.
Dimonitor e-kinerja dapat membuat ASN lebih bertanggung jawab terhadap apa
yang mereka kerjakan sebab, mereka secara tidak langsung dimonitoring dan
diawasi oleh atasan melalui sistem e-kinerja.
66
Dalam implementasi reformasi melalui penggunaan e-kinerja di
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat terdapat faktor
pendukung dan penghambat. Faktor pendukung diantaranya: tersedia jaringan
internet yang memadai, tambahan penghasilan pegawai yang diberlakukan. Faktor
penghambat diantaranya: jaringan sistem sedang mengalami gangguan, aparatur
yang masih belum memahami menggunakan sistem e-kinerja
B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas ada beberapa hal yang
peneliti rekomendasikan setelah melakukan penelitian ini, antara lain:
B.1. Saran Akademis
1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk referensi bagi penelitian
selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut khusus berkaitan
dengan penggunaan e-kinerja sebagai reformasi birokrasi sebab tidak
menutup kemungkinan ada pembaharuan sistem jaringan e-kinerja yang
akan dibuat oleh pemprov DKI Jakarta. Semoga penelitian ini dapat
dikembangkan lagi.
B.2. Saran Praktis
1. Diperlukan peningkatan kualitas jaringan sistem e-kinerja agar
penggunaan e-kinerja di Kelurahan Palmerah dapat berjalan dengan
maksimal.
2. Perlu adanya pengembangan fitur seiring dengan perkembangan teknologi
terus menerus dan perbaikan yang lebih baik guna mempermudah
penggunaan aplikasi ini utamanya penambahan fitur.
3. Untuk pengguna e-kinerja diharapkan lebih pro aktif mendukung
pengembangan sistem e-kinerja dengan cara menyampaikan keluhan atau
hambatan yang mereka rasakan saat menggunakan sistem agar dapat
menjadi bahan pertimbangan pengembangan sistem e-kinerja, sehingga e-
kinerja menjadi lebih baik.
67
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Dwiyanto, Agus. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi
Birokrasi. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.
Dwiyanto, Agus, dkk. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia: Seri Kajian
Birokrasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
E-Kinerja Proposal Project.Medan: PT. Cita Kreasi Latena. 2016.
Ihrom, Pahrizal. Reformasi Birokrasi di Nusantara. Malang:Universitas
Brawijaya Press. 2013.
Irawan, Prasetya Irawan. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: STIA-LAN
Press. 2000.
Nasution, Arkam Hakim & Hermawan Kartajaya. Inovasi. Yogyakarta: ANDI
Anggota IKAPI. 2018.
Nurcholis, Hanif, dkk. Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan
Partisipatif Pemerintah Daerah: Perencanaan Partisipatif Pemerintah
Daerah. Grasindo. 2009.
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Deputi II Bidang Kajian Manajemen
Kebijakan Dan Pelayanan Lembaga Administrasi Negara. Manajemen
Kinerja:Modul-Modul Penerapan. 2009.
Pusat Transformasi Kebijakan Publik. Program E-Kinerja Banda Aceh:
Mereformasi Birokrasi melalui Peningkatan Manajemen Aparatur Negara.
Banda Aceh. 2016.
Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif:Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya.
Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
Rismawati & Mattalata. Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja atas Dasar Prestasi
Kerja Berorientasi Kedepan. Makassar:Celebes Media Perkasa. 2018.
Tamin, Feisal. Reformasi Birokrasi:Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara.
Jakarta:Belantika. 2004.
68
Sudaryanto. Budaya dan Perilaku Organisasi. Jakarta:Lentera Ilmu Cendekia.
2014.
Sugiarto, Eko. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis.
Yogyakarta:Suaka Media. 2015.
Surat, Abdul Hadi Surat. Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi
Kerja Berorientasi Kedepan. Wineka Media. 2015.
Wirawan. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan
Penelitian. Jakarta:Salemba Empat. 2009.
Yusriadi. Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Sleman:Deepublish.
2018.
Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian
Gabungan. Jakarta:Kencana. 2014.
DOKUMEN RESMI
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019.
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi.
Permenpan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya
Kerja.
Undang-Undang Nomor 22 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
PENELITIAN
Hanafie, Haniah. Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya
Manusia (SDM) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Penelitian Ilmu
Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2014.
69
JURNAL
Alam, Anjur Perkasa. “Analisis Kinerja Karyawan pada PT Bank Syariah Mandiri
Cabang Aksara Medan Ditinjau dari Manajemen Syariah”. Analytica
Islamica 5 (2016): 1-19.
Dwi, Errica Dwi Tanti, dkk. “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Rangka
Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan”. Jurusan
Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
Malang 3 (2013).
Ginting, Rosalina & Titi Haryati. “Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia”.
Jurnal Ilmiah CIVIs I ( Juli 2011): 27-41.
Haning, Mohammad Thahir Haning. “Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan
dari Perspektif Administrasi Publik”. Jurnal Analisis Kebijakan dan
Pelayanan Publik 4 (2018): 25-37.
Jauhari, Arief, Hasan Basri, dan M. Shabri, “Penerapan Good Governance
Berbasis E-Government dan Reforasi Birokrasi dalam Rangka
Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh”, Jurnal Magister
Akutansi 4 (2015): 57-70.
Kurniasi, Dewi, Tatik Fidowaty, dan Poni Sukaesih. “Pengaruh Implementasi
Kebijakan E-Government terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi”. Jurnal
Sosiohumaniora 15 (Maret 2013): 6-14.
Mariana, Dede. “Reformasi Birokrasi Pemerintah Pasca Orde Baru”. Jurnal
Sosiohumaniora 8 (2006): 240-254.
Negara, Teuku Try Syahputra dan Rudy Fachruddin. “Kapabilitas Personal dan
Pelatihan E-Kinerja terhadap Kepuasan Pengguna Sistem E-Kinerja pada
Satuan Perangkat Daerah Dinas Pemerintah di Kota Banda Aceh”. Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi 2 (2017): 01-14.
Putri, Komara Eka, Muhammad Arfan, dan Hasan Basri. “Pengaruh Penerapan E-
Kinerja dan Penghargaan (Reward) terhadap Kinerja Aparatur Pengelolaan
Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh:”. Jurnal Magister
Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 3 (November 2014): 1-10.
Susanti & Siti Nur Halimah. “Pelaksanaan Pengisian Laporan Kinerja Pegawai
Melalui Aplikasi E-Kinerja pada Kelurahan Cengkareng Barat Jakarta”.
Jurnal Program Studi Manajemen Administrasi II (2017): 54-64.
Nadir, Sakinah. “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa”. Jurnal Politik
Profetik 1 (2013).
70
Wakhid, Ali Abdul Wakhid. ”Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia”. Jurnal
TAPIs 01 (2017): 53-59.
Wardana, Data & Geovani Meiwanda. “Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia
Baru, Bersih dan Bermartabat”. Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi
3 (2017): 331-336.
Zainudin. “Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tawaeli Kota Palu”,
E-Jurnal Katalogis 3 (2015): 48-57.
Tesis
Handika, Reza. Kinerja Pegawai Sebelum dan Sesudah Berbasis E-Government;
Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tanggamus. Tesis Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Lampung.
2017.
Ria, Mai Damai. Analisis Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tesis
Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 2016.