implikasi putusan dkpp nomor 74/dkpp...

IMPLIKASI PUTUSAN DKPP NOMOR 74/DKPP-PKE-II/2013 DALAM

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SITI ANNISAA’ MAHFUZHOH

1110048000012

KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2015 M / 1435 H

iv

ABSTRAK

Komisi Kejaksaan adalah lembaga non struktural yang dalam

melaksanakan tugas dan wewenang secara mandiri, bebas dari pengaruh

kekuasaan manapun, seperti yang terdapat dalam peratura Presiden Nomor 18

tahn 2011. Dalam penelitian ini, penulis untuk memaparkan pengawasan Komisi

Kejaksaan terhadap kinerja jaksa, eksistensi lembaga Komisi kejaksaan dalam

menjaga kinerja jaksa di Pengadilan Tinggi Jakarta, serta faktor apa saja yang

menghambat pengawasan Komisi Kejaksaan terhadap jaksa di Pengadilan Tinggi

Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio legal.

Metode sosio legal adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka yang ada. Penelitian yang hanya meneliti peraturan perundang-undangan,

dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. Hasil dari penelitian

yang diperoleh adalah bahwa Pengawasan komisi kejaksaan sebagai lembaga

yang memiliki peran dan tugas dalam mengawasi kinerja kejaksaan khususnya

para jaksa atau pegawai kejaksaaan. Adapun eksistensi komisi kejaksaan dalam

mengawasi kinerja jaksa pada periode 2013-2014 cukup terlihat penurunan

terhadap laporan pengaduan yang masuk di komisi kejaksaan namun belum

menunjukkan kinerja yang optimal. Hambatan komisi kejaksaan dalam

mengawasi kinerja jaksa di pengadilan tinggi jakarta belum terbentuknya

kelompok kerja sesuai PP no. 18 tahun 2011 sebagai tenaga ahli yang diharapkan

membantu kelancaran dalam pelaksanaan, belum maksimalnya dukungan

administratif khususnya dalam SDM dengan jumah terbatas.

Kata Kunci : Pengawasan Komisi Kejaksaan, Terhadap Kinerja Jaksa, Pengadilan

Tinggi Jakarta.

Dosen Pembimbing : Dr. H. Djawahir Hejazziey, SH, MA.

DaftarPustaka : Tahun 1986 s.d Tahun 2011.

v

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan masa kuliah di

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta. Shalawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Baginda

Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, para tabi’in serta

kaum muslimin yang tetap berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir

zaman dan membawa manusia keluar dari kubangan lumpur Jahiliyah menuju

jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan

untuk menadapatkan gelar S1 Sarjana Hukum (S.H). Penulis berharap semoga

skripsi ini sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis betul-betul menyadari adanya

rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya

tidak terlepas dari berbagai pihak yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak

membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada

penulis guna menyempurnakan skripsi ini.

Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan

banyak terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta, H. JM. Muslimin, MA, Ph.D.

vi

2. Dr. H. Djawahir Hejazziey, SH, MA. dan Arip Purkon, SH.I, MA.

Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi

Hukum Kelembagaan Negara.

3. Nur Habibi, SH.I, MH. Dosen Pembimbing I, dan Dr. Sodikin, S.H.,

M.H., M.Si. Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar dalam

memberikan arahan dan masukan yang amat bermanfaat kepada

penulis hingga selesainya skripsi ini, tiada kata yang pantas selain

ucapan terimakasih dan doa semoga Allah SWT membalasnya.

4. Seluruh dosen Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas

Syariah dan Hukum, serta karyawan-karyawan dan staf perpustakaan

utama dan perpustakaan fakultas yang telah memfasilitasi penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Orang tua tercinta, Ayahanda Papi Firly dan Ibunda Nurbaiti yang

telah mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, tak henti-hentinya

memberikan nasehat, dukungan baik moril dan materiil yang tak

terhingga, motivasi serta doa yang tak pernah lelah dipanjatkan untuk

penulis, memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa

menyelesaikan studi S1 ini.

6. Adik-adik tersayang, Dini Nurfirda dan Hamzah Muzakkir yang selalu

mendukung dan mendoakan penulis dalam menimba ilmu untuk

menyelesaikan studi S1 ini. Dan seluruh keluarga besar H. Munir Ali

dan Muhammad Zein yang selalu memberikan motivasi bagi penulis.

vii

7. Teman-teman yang tak pernah terlupakan yang juga memberikan

dukungan tanpa henti kepada penulis, Keluarga besar KOPRI Cabang

Ciputat, Asrama Putri PMII, PMII Cabang Ciputat, PMII

Komfaksyahum, Pastisa ang. xix, Fokdem, serta teman-teman

seperjuangan di Jurusan Ilmu Hukum khususnya angkatan 2010.

8. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian

skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dan

semoga amal kebajikan mereka semua diterima disisi-Nya dan diberikan pahala

yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya.Penulis berharap semoga

skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan masyarakat umumnya.

Jakarta, 1 Januari 2015

Penulis

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................................................. i

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ............................................................................ ii

LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................... iii

ABSTRAK ................................................................................................................. vi

KATA PENGANTAR ................................................................................................ v

DAFTAR ISI ............................................................................................................... viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................ 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................... 7

D. Kajian (review) Studi Terdahulu ................................................... 8

E. Kerangka Teori dan Konsep .......................................................... 10

F. Metode Penelitian .......................................................................... 12

G. Sistematika Penulisan ................................................................... 15

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Teori Demokrasi ............................................................................ 18

B. Teori Etika Hukum ........................................................................ 23

1. Pengertian Etika ..................................................................... 23

2. Fungsi Etika ............................................................................ 25

3. Hubungan Etika dengan Profesi Hukum ................................ 26

C. Teori Lembaga Negara .................................................................. 27

BAB III : DKPP DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

PROVISI JAWA TIMUR

A. DKPP dalam Penegakkan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum 33

1. Sejarah dan Pembentukan DKPP ........................................... 33

ix

2. Dasar Hukum dan Urgensi DKPP .......................................... 37

B. Kedudukan Komisi Umum Kepala Daerah .................................. 39

1. Dasar Hukum KPUD .............................................................. 39

2. Praktik dan Penerapan UU Nomor 15 Tahun 2011Tentang

Penyelenggara Pemilu ............................................................ 43

C. Proses Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu Kepala Daerah

Jawa Timur .................................................................................... 46

D. Tata Cara Pengajuan Permohonan Gugatan ke DKPP ................. 51

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN DKPP No.74/DKPP-PKE-II/2013 DALAM

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH JAWA TIMUR 2013

A. Kewenangan DKPP Sebagai Penyelenggara Pemilu Menurut UU

Nomor 15 Tahun 2011 .................................................................. 54

B. Implikasi Putusan DKPP No.74/DKPP-PKE-II/2013 Terhadap

Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur 2013 ...................................... 60

C. Analisis Putusan DKPP No.74/DKPP-PKE-II/2013 ..................... 64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................... 67

B. Saran-saran .................................................................................... 69

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 71

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi, ini terlihat dalam Pasal 1 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Secara

sederhana, demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan

dengan mengikutsertakan rakyat.1 Dimana setiap warga negara mempunyai

suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata.2

Salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat adalah melalui Pemilihan

Umum.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih

memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan –

jabatan disini beraneka ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat diberbagai

tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. 3 Pemilu merupakan prasyarat

penting dalam negara demokrasi. Dalam kajian ilmu politik, sistem Pemilihan

Umum diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan

dengan mekanisme prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan

hak pilih mereka. Sistem pemilu pun dari waktu ke waktu sesuai tuntutan

1Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi, Edisi

revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001), h. 82.

2Khairul Fahmi, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2011), h. 20.

3 Rumidan Rabi’ah, Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja

GrafindoPersada, 2009), h. 46.

2

zaman terus mengalami perubahan sehingga hampir bisa dikatakan, sistem

Pemilu di Indonesia tidak tuntas karena setiap kali pergantian rezim selalu

diubah undang-undang dan peraturan berdasarkan kebutuhan zaman.

Desain sistem Pemilu cenderung mengutamakan kepentingan elite yang

notabane menjadi aktor dalam proses penyusunan Undang-Undang Pemilu itu

sendiri. Politik formal menjadi basis legitimasi kekuatan politik yang

dominan dalam pengambilan keputusan sehingga dalam kondisi dan situasi

tertentu desain sistem Pemilu tidak melihat realitas sosial politik masyarakat,

atau yang paling sederhana bagaimana para perumus Undang-Undang Pemilu

mengedepankan kepentingan rakyat termasuk konstituen mereka sendiri.

Akibatnya, proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu tidak selalu

menghasilkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan rakyat. Pemilu tidak

menghasilkan jalan keluar bagi pemecahan atas persoalan bangsa, tetapi

agenda Pemilu hanya dijadikan sebagai ajang merebut kekuasaan dan bahkan

momen Pemilu senantiasa dimaknai para elite sebagai musim pergantian

pemimpin dan dengan demikian transformasi nilai-nilai demokrasi dalam

penyelenggaraan Pemilu tidak berjalan efektif .4

Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu

mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak

sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah

4 Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2013), h. 1.

3

berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Sebagaimana

diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan

kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu

terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri,

yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),

dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan

fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh

undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan

kewenangannya masing-masing .

KPU dianggap sebagian pihak tidak mampu menyelenggarakan proses

pemilihan umum yang netral. Independensi yang menjadi garansi netralitas

para anggota KPU diduga banyak yang dilanggar dan menyebabkan proses

pemilu menimbulkan banyak tuduhan miring.

Sementara itu Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang

bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di negara kesatuan Republik

Indonesia diharapkan dapat memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai

dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, Bawaslu memiliki dua tugas,

yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran.

Berkaca pada pemilu sebelumnya, kinerja Bawaslu belum menunjukkan

hal signifikan terkait dengan adanya sebuah pelanggaran. Kerja Bawaslu juga

4

dinilai hanya aktif dalam penindakan tapi tidak cukup mampu melakukan

pencegahan pelanggaran. Apa yang dihasilkan oleh Bawaslu sepertinya tidak

membuat para kontestan pemilu surut untuk tidak melakukan praktik-praktik

pelanggaran. Keberadaan Bawaslu tidak membuat efek jera dan dianggap

angin lalu. Tentu ini mempengaruhi kualitas demokrasi dan mendelegtimasi

peran dan fungsi Bawaslu. Bawaslu pada akhirnya sekedar menjadi mesin

pencatat pelanggaran dan nyaris tanpa wibawa.

Dalam konteks tersebut DKPP dibentuk. Tugas dan kewenangan DKPP

berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum,

baik KPU maupun Bawaslu. DKPP merupakan produk wacana perbaikan

kualitas demokrasi khususnya penyelenggaraan Pemilu. Pemilu seakan-akan

menjadi beban sejarah politik tersendiri bagi perubahan, bahkan berharganya

pemilu dibutuhkan lembaga khusus yang permanen melakukan penegakan

kode etik guna menghasilkan Pemilu yang tidak saja luber jurdil tapi

mewujudkan proses dan hasil pemimpin yang betul-betul bermartabat.5

Meskipun demikian apa yang sudah dilakukan DKPP, bukanlah tanpa

kritik. Kasus Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Khofifah-Herman

yang tidak diloloskan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah Jawa Timur oleh KPUD Jawa Timur, karena alasan adanya dualisme

partai pendukung, melaporkan gugatannya ke DKPP. Sidang gugatan

pelanggaran kode etik yang diadukan pasangan bakal Calon Gubenur Jawa

5 Komisi Hukum Nasional, Obesitas Penyelenggara Pemilu, Jurnal Desain Hukum

Volume 13, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013), h. 2.

5

Timur Khofiffah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja itu,

mengungkap sejumlah fakta tentang kurang tertibnya administrasi yang

dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur dalam

melaksanakan tahapan verifikasi.6

Tuntutan Khofifah-Herman untuk melakukan kaji ulang terhadap putusan

KPU Jawa Timur tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah, dikabulkan sebagian oleh DKPP, dimana DKPP menjatuhkan sanksi

peringatan ke Andry Dewanto Ahmad, merehabilitasi Sayekti Suwandi dan

memberhentikan sementara Najib Hamid, Agung Nugroho dan Agus Mahfud

Fauzi menurut hasil putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013.

Akhirnya pada tanggal 31 Juli 2013, KPU membatalkan keputusannya

yang tertuang dalam Putusan KPU Jatim Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-

014/2013 dan menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman

Suryadi Sumawireja sebagai peserta Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun

2013 menurut putusan Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-014/2013.

Putusan DKPP mengenai pemberian perintah kepada KPU untuk segera

meloloskan Khofifah-Herman sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala

Daerah Jawa Timur, menuai kritik. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan

untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, mengatakan putusan tersebut

memberi kesan DKPP ingin melibatkan diri sebagai peradilan administrasi

pemilihan umum. Padahal secara undang-undang, jelas disebutkan bahwa

6 http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/13/07/29/mqpg6v-soal-khofifah-

dkpp-kritik-kpu-jatim, diakses pada 24 Januari 2014.

6

kewenangan DKPP adalah dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode

etik.7

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, Wewenang

DKPP hanya memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti

melanggar kode etik. Boleh memecat. Hanya itu, tidak lebih. Badan ini tidak

bisa membatalkan keputusan KPU/KPUD. Karena DKPP bukan lembaga

peradilan. DKPP hanya Dewan Kehormatan. Hanya mengurusi soal etik,

bukan soal hukum. Sama seperti DPR, sifatnya hanya dewan. 8 Hal ini

menimbulkan persoalan, DKPP sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara

Pemilihan Umum yang tugasnya menangani permasalahan kode etik para

penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini telah mencampuri wewenang

dari KPUD Jawa Timur, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, keputusan DKPP tidak

bisa memberikan implikasi hukum terhadap proses pemilu.

Berlatar belakang dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk

meneliti tentang “Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 dalam Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Kepala Daerah”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

7 http://www.tempo.co/read/news/2013/08/01/078501589/Kasus-Khofifah-Putusan-DKPP-Dinilai-Kebablasan, diakses pada 28 Januari 2014.

8 http://www.sapujagatnews.com/yusril-dkpp-langgar-hukum-tata-negara-serir-1/, diakses pda 28 Januari 2014.

http://www.tempo.co/read/news/2013/08/01/078501589/Kasus-Khofifah-Putusan-DKPP-Dinilai-Kebablasan

http://www.tempo.co/read/news/2013/08/01/078501589/Kasus-Khofifah-Putusan-DKPP-Dinilai-Kebablasan

http://www.sapujagatnews.com/yusril-dkpp-langgar-hukum-tata-negara-serir-1/

7

1. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas, maka

penelitian ini dibatasi pada Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013

terhadap kewenangan DKPP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan dampak atau pengaruh

Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 terhadap pelaksanaan

Pemilu Kepala Daerah di Jawa Timur.

2. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah dalam pembahasan ini, maka dirumuskan

masalah-masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kesesuaian Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-

II/2013 dengan kewenangan DKPP yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu ?

b. Bagaimanakah dampak serta pengaruh Putusan DKPP Nomor

74/DKPP-PKE-II/2013 terhadap pelaksanaan Pemilu Kepala

Daerah di Jawa Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013

sesuai dengan kewenangan DKPP yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

8

b. Untuk mengetahui dampak atau pengaruh Putusan DKPP Nomor

74/DKPP-PKE-II/2013 terhadap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah di

Jawa Timur

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Untuk lebih memperkaya pemikiran ilmu pengetahuan penulis baik

dibidang hukum maupun dibidang ketatanegaraan.

2) Untuk mengelaborasi antara teori yang diperoleh penulis

diperkuliahan dengan fakta hukum yang terjadi di masyarakat

3) Untuk menambah khasanah keilmuan dibidang Hukum Tata

Negara bagi Pembacanya

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum, pengamat, dan

pejabat pemerintahan dan mahasiswa ilmu hukum pada khususnya

tentang Kewenangan DKPP sebagai penyelenggara Pemilu

menurut UU No.15 tahun 2011, sehingga diharapkan dapat turut

aktif dalam proses pemerintahan yang demokratis dalam rangka

mewujudkan tujuan bernegara yang diamanatkan dalam Alinea IV

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2) Agar penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi

semua pihak khususnya yang hidup di lingkungan Hukum Tata

Negara.

9

D. Kajian (Review) Studi Terdahulu

Kajian terkait dengan Pemilu tengah menjadi bahan diskusi hangat dan

mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai karya ilmiah dan

tulisan baik berupa jurnal, buku, maupun tulisan-tulisan lainnya banyak yang

telah membahas hal ini. Namun, terkait dengan pembahasan Analisis Putusan

DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 Pemilihan Umum Kepala Darah Jawa

Timur Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Guberur Khofifah-Herman,

sejauh penelusuran penulis belum ada yang pernah melakukannya, maka

untuk memposisikan skripsi ini kiranya perlu memaparkan penelitian-

penelitian sebelumnya agar kemungkinan terjadinya pengulangan penelitian

dapat dihindari.

Skripsi tentang “Ambiguitas Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu (Studi

Kasus Sengketa Pemilu Kepala Daerah Tanggerang Selatan)”, ditulis oleh

Rhino Sofana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2013.

Skripsi ini membahas tentang kewenangan panitia pengawas pemilu dalam

Pemilu Kepala daerah Tanggerang Selatan. Fokus skripsi tersebut meliputi

peran dan fungsi Panwaslu dalam Pemilukada Tanggerang Selatan,

pemahaman para pihak yang bersengketa terhadap fungsi pengawasan

Panwaslu, dan tindakan Panwaslu terhadap sengketa pemilu.

Dari segi objek, dalam penelitian Rhino Sofana, membahas mengenai

Kewenangan Panwaslu sedangkan penulis membahas mengenai Kewenangan

10

DKPP. Dari segi lokasi, penelitian Rhino Sofana membahas Kasus Sengketa

Pemilu Kepala Daerah di Tanggerang Selatan, sedangkan penulis membahas

Kasus Sengketa Pemilu Kepala Daerah di Jawa Timur.

Dari segi isinya, Penelitian Rhino Sofana lebih menekankan pada

ambiguitas kewenangan Panwaslu dalam menangani sengketa Pemilu Kepala

Daerah Tanggerang Selatan, sedangkan penulis membahas kewenangan

DKPP dalam meloloskan peserta pemilu terhadap Proses Pemilu Kepala

Daerah Jawa Timur.

Skripsi yang berjudul “Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2004”, ditulis oleh

Ulismanudi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2004.

Skripsi ini membahas tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam

proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 yang

diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Dari segi objek, dalam penelitian Ulismanudi, membahas mengenai

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Legislatif 2014, sedangkan

penulis membahas mengenai Kewenangan DKPP dalam Pemilukada Jawa

Timur 2013.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi yang penulis

ajukan tidak sama dengan 2 skripsi di atas.

E. Kerangka Teori dan Konsep

11

Pemilihan Umum merupakan ciri dari negara demokrasi. Yang mana

kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pemilihan Umum selanjutnya

disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang

diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan teori trias politica, pembagian kekuasaan negara, dibagi

menurut fungsinya, pertama kekuasaan legislatif yang membuat Undang-

Undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan Undang-Undang, dan

kekuasaan yudikatif yang mengadili atas pelanggaran Undang-Undang.9

Begitu juga dalam proses pemilu, dalam Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011, ada pembagian kekuasaan, yang mana masing-masing lembaga

mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Tiga lembaga yang

menyelenggarakan jalannya pemilu yaitu, yang pertama Komisi Pemilihan

Umum (KPU) yang bertugas melaksanakan jalannya proses pemilihan umum,

kedua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang bertugas

mengawasi proses pemilihan umum dan menindak pelanggaran-pelanggaran

yang terjadi dalam proses pemilu, yang ketiga adalah Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP), lembaga yang bertugas menangani

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, menegakkan kode etik para

penyelenggara Pemilihan umum, yaitu KPU dan Bawaslu.

9 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet.VI, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama, 2005) h. 151.

12

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Gubernur adalah

kepala pemerintah tingkat provinsi; kepala pemerintahan daerah tingkat I.10

Tujuan dari analisis putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 adalah

untuk mengetahui bahwa ada salah satu dari keputusan DKPP yang

melanggar UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yaitu

mengenai keputusan yang mememerintahkan KPU untuk meloloskan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Khofifah-Herman sebagai peserta

Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur 2013.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian

ini, digunakan suatu metode penelitian dengan pemaparan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

normatif. Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya

mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang

bersifat tentantif dapat ditinggalkan penyusunan kerangka konsepsionil

mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsionil, maka

dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam

peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian, atau yang

hendak diteliti.11

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.III, (Jakarta: Universitas

Indonesia (UI-Press), 1986) h. 53

13

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis putusan DKPP

No.74/DKPP-PKE-II/2013 tentang KPUD Jawa Timur, putusan KPU Jawa

Timur No.18/KPTS/KPU-PROV-014/2013 tentang Penetapan Pasangan

Calon Kepala Daerah Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu,

dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dan

peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

2. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan jenis penelitian

normatif, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan yang akan

dilakukan yaitu, Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan

Pendekatan Kasus (Conceptual-Approach).

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan

meneliti lebih lanjut rumusan masalah dalam hal analisis Putusan DKPP

Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 Pemilihan Umum Kepala Darah Jawa

Timur Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Guberur Khofifah-Herman

Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilu.

Pendekatan Kasus digunakan untuk mengetahui praktek dari

pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 Pemilihan

Umum Kepala Darah Jawa Timur Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Khofifah-Herman.

3. Teknik Pengumpulan Data

14

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 tentang KPUD

Jawa Timur

2) Putusan KPU Jawa Timur Nomor 18/KPTS/KPU-PROV-

014/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah

Jawa Timur

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011

Tentang Penyelenggara Pemilu

4) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik

Penyelenggara Pemilu

5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik

Penyelenggara Pemilu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri

dari buku-buku yang berhubungan dengan Pemilu, Buku-buku Hukum

Tata Negara, skripsi, dan tentang hukum tata negara yang berkaitan

dengan kewenangan DKPP dalam Pemilihan Kepala daerah.

c. Bahan Non Hukum

Bahan yang menunjang petunjuk maupun penjelasan bermakna

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum,

15

Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya

sumber data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini.

4. Pengolahan dan Teknik Analisis Data

Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum

primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum

yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk

mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengolahan bahan hukum

bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan

permasalahan secara umum kepermasalahan yang khusus atau lebih

konkret.

Setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan kemudian penulis

menganalisisnya (melakukan penalaran ilmiah) untuk menjawab isu

hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berdasarkan pada buku “Pedoman

Penulisan Skripsi” yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012.

G. Sistematika Penulisan

16

Untuk dapat menuangkan hasil penelitian ke dalam bentuk penulisan

yang teratur dan sistematis, maka skripsi ini disusun dengan sistematika

penulisan yang terdiri dari lima bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu membahas tentang latar belakang, pembatasan dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian (review)

studi terdahulu, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian,

dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai Teori Demokrasi, Teori Etika

Hukum, dan Teori Lembaga Negara.

BAB III : DKPP DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

PROVISI JAWA TIMUR

Bab ini membahas tentang peran, fungsi, kedudukan, dan

kewenangan dari dua penyelenggara Pemilu yang ada dalam

skripsi ini, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN DKPP No. 74/DKPP-PKE-II/2013

Bab ini dipaparkan tentang analisis yuridis dari putusan DKPP No.

74/DKPP-PKE-II/2013, implikasi putusannya terhadap Pemilu

Kepala Daerah Jawa Timur, dan akibat yang ditimbulkan dari

17

putusan DKPP No. 74/DKPP-PKE-II/2013.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran penulis yang didapatkan berdasarkan

pemaparan pada bab-bab sebelumnya.

18

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Demokrasi

Demokrasi dari segi etimologi (bahasa) berasal dari dua kata demos

artinya rakyat dan cratos/cratein berarti pemerintahan. Berarti pemerintah

yang dilakukan oleh rakyat.12

Demokrasi diwujudkan dengan adanya pemerintahan yang bersendikan

perwakilan rakyat, yang kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat dan

dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat serta bertanggungjawab penuh

kepada rakyat. Oleh karena itu demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan

umum untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut yang harus diselenggarakan

secara berkala dengan bebas, rahasia, jujur, dan adil.13

Secara terminologis pengertian demokrasi sebagai berikut:

a. Menurut Josefh A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu

perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana

individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan

cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat;14

12 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet.V, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2009.

13 Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, cet.II, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), h.

76.

14 Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, Demokrasi, HAM & Masyarakat

Madani, cet.III, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 162

19

b. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan

dimana keputusan-keputusan didasarkan pada kesepakatan mayoritas

yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa;15

c. Menurut Philippe C. Schmitterdan Terry Lynn Karl, demokrasi

merupakan suatu system pemerintahan dimana pemerintah dimintai

tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik

oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui

kompetisi kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.16

Faham demokrasi tersebut sudah lahir sejak berpuluh-puluh tahun sebelum

Masehi hingga sekarang abad ke 21 dan selalu dipikirkan serta dibicarakan

orang maka wajarlah, melalui perjalanan waktu yang semakin lama itu,

demokrasi mengalami perkembangan pemikiran. Ternyata setelah diuji dari

zaman ke zaman, bahkan acapkali mengalami peperangan-peperangan besar,

faham demokrasi itu dapat diterima oeh sebagian besar umat manusia.17

Dari pendapat para ahli di atas terdapat benang merah atau titik singgung

tentang pengertian demokrasi yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan,

pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam

penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap

pelaksanaan kebijakannya baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat





17 Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, cet.II, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005),

h. 78.

20

atau mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Karena itu negara yang

menganut system demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan

kemauan rakyat mayoritas dan tidak mengesampingkan kaum minoritas.

Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat menurut Moh Mahfud MD

mengandung pengertian tiga hal penting. Pertama, pemerintah dari rakyat

(government of the people), Kedua pemerintahan oleh rakyat (government by

people); ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for people).18

Diantara sekian banyak aliran fikiran yang dinamakan demokrasi ada dua

kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusionil dan satu

aliran kelompok yang menamakan dirinya “demokrasi”, tetapi yang pada

hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran

demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah perang dunia II

nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia. India, Pakistan,

Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusionil, sekalipun

terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam

negara-negara tersebut. Di lain fihak ada negara-negara baru di Asia yang

mendasarkan dirinya atas azas-azas komunisme, yaitu RRC, Korea Utara, dan

sebagainya.19

Negara konstitusional ialah negara yang pemerintahannya didasarkan

sistem konstitusional, yaitu suatu sistem yang tertentu, yang pasti dan jelas



19 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet.VI, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama, 2005), h. 50.

21

dimana hukum yang hendak ditegakkan oeh negara dan yang membatasi

kekuasaan pemerintah. Agar pelaksanaannya teratur dan tidak simpang siur,

harus merupakan satu tertib, satu kesatuan tujuan konstitusi yang merupakan

hukum dasar dalam negara sebagai tolak ukur/paremeter dari semua peraturan

hukum yang ada, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis.20

Selanjutnya, Wikipedia free encyclopedia menyebutkan bahwa demokrasi

modern setidaknya mempunyai delapan karekteristik pokok, yakni (1) ada

konstitusi yang membatasi kekuasaan dan mengontrol aktifitas pemerintah;

(2) pemilihan untuk para pejabat publik yang dilakukan secara bebas; (3) hak

untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan; (4) kebebasan

berekspresi; (5) kebebasan pers dan adanya akses untuk sumber-sumber

informasi alternatif; (6) kebebasan berasosiasi; (7) adanya kesetaraan dalam

hukum; (8) warga negara yang terdidik yang terinformasi mengenai hak dan

kewajibannya sebagai warga negara.21

Dalam berbagai literature hukum tata negara maupun ilmu politik kajian

tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari:

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.

2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

3. Peradilan yang bebas dan mandiri.

4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai

sendi utama dari asa kedaulatan rakyat.


h. 78.

21 Budi Winarno, Globaliasasi dan Krisis Demokrasi, (Yogyakarta: Medpress. 2007), h.

39.

22

Keempat prinsip atau ajaran diatas merupakan “mascot” bagi suatu

pemerintahan yang konstitusional, akan tetapi, suatu pemerintahan (negara)

meskipun konstitusinya sudah mengatur prinsip-prinsip di atas, namun tidak

diimplementasikan. Dalam praktik penyelenggaraan bernegara, maka

belumlah dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut

paham konstitusi.22

Sistem konstitusional yang mencerminkan sistem hukum dan sistem

pemerintahan suatu negara berbeda-beda satu sama lain sesuai dengan latar

belakang dan proses perkembangan masing-masing bangsa atau negara

tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan konsep negara hukum atau rule of law

dari berbagai negara itu pun berbeda-beda, sesuai dengan sistem

konstitusional yang dianutnya.23

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan

Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan

cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat

disangkal adalah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil

cukup jelas tersirat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia (UUD NRI) 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita

menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang

dicantumkan dalam Penjelasan mengenai system pemerintahan negara yaitu:

22 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Dkk., Teori dan Hukum Konstitusi, cet.VI, (Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1.


h. 81.

23

I. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum

(Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum

(rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).24

II. Sistem Konstitusionil

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar),

tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan kedua istilah “Rechtstaat” dan “sistim konstitusi”,

maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-

Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Disamping

itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu “kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan”, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.25

B . Teori Etika Hukum

1. Pengertian Etika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika

adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak

dan kewajiban moral (akhlak). Dalam kaitannya dengan kata etika

tersebut, Bartens menjelaskan etika berasal dari Yunani kuno yaitu ethos

dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak

yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan.


Utama, 2005), h. 51


Utama, 2005), h. 51

24

Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani,

Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menujukkan sifat moral.26

Dr. James J. Spillane SJ. Mengungkapkan bahwa etika atau ethics

memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam

pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan

penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan

“kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang

lain.27

Mengacu pada pandangan Levinas, etika dapat saja diibaratkan seperti

“kaca mata” yang melekat pada manusia. Apabila kaca itu berwarna

merah, maka keseluruhan objek yang dilihat akan berbuansa merah.

Dengan berkaca pada pernyataan Albert Einstein, dapat pula disimpukan

bahwa apa yang dipandang baik dan buruk memang terkadang

bergantung pada subjektivitas (kepentingan) dari manusia yang

melakukan penilaian tersebut.28

Istilah etika menghubungkan penggunaan akal budi perseorangan

dengan tujuan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah

laku seseorang terhadap orang lain. Pada hakikatnya segala ucapan etika

itu relatif belaka; lazimnya nilai ucapan senantiasa terikat pada suatu

tempat dan waktu tertentu. Selanjutya baik atau buruknya kelakuan

26 Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, cet.II, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2008), h. 7.

27 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.1.

28 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, (Bandung: PT

Refika Aditama, 2006), h. 55.

25

seorang manusia hanya dipastikan dari sudut pandang masyarakat belaka,

oleh sebab itu terabaikanlah pribadinya.29

2. Fungsi Etika

Menurut Darji Darmodiharjo, etika memberi petunjuk untuk situasi

yang harus kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah dihadapinya.

Kedua, mengatur pola konsistensi kita dengan orang lain, Ketiga,

mengetahui tipe jenis manusia macam apa kita ini. Dalam konteks ini

etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam

mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis.30

Jika tiga pernyataan tersebut itu diintisarikan, sampailah pada suatu

fungsi utama etika, sebagaimana disebutkan oleh Magnis Suseno, yaitu

untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan

dengan moralitas yang membingungkan. Disini terlihat bahwa etika

adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya

secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih

mendasar dan kritis. Pengertian demikian perlu dicari dengan alasan:

1) Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam

bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moraitas

yang mana.

29 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, cet.II,

(Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), h.1.

30 Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, cet.II, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2008), h. 7.

26

2) Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan

dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-

pandangan moral tradisional.

3) Adanya berbagai ideology yang menawarkan diri sebagai penuntun

hidup, yang masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang

bagaimana manusia harus hidup, dan

4) Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak

menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan

mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut

dan dengan tidak menutup diri dalam dimensi kehidupan

masyarakat yang sedang berubah itu.31

3. Hubungan Etika Dengan Profesi Hukum

Etika dimasukkan dalam disiplin pendidikan hokum disebabkan,

belakangan terlihat adanya gejala penurunan etika dikalangan aparat

penegak hukum, yang mana hal ini tentunya akan merugikan bagi

pembangunan masyarakat Indonesia.32

Suatu pendidikan professional tanpa pendidikan mengenai

tanggung jawab dan etika professional tidak lengkap. Pendidikan

keterampilan hukum dibidang teknis dibidang hukum yang mengabaikan

segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang

dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya serta nilai-nilai

31 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, cet.II,

(Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), h. 2.

32 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, cet.V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 4.

27

dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan

profesinya hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka

dibidang hukum dan profesinya.33

Di sisi lain, juga dapat dikemukakan bahwa tujuan pendidikan

tinggi adalah dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik atau

mahasiswa menjadi sarjana hukum yang:

1. Menguasai hukum Indonesia;

2. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja;

3. Mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan

masalah-masalah kemasyarakat;

4. Mampu menganalisa masalah-masalah hukum dalam

masyarakat;

5. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memcahkan

masalah-masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan tetap

berdasar pada prinsip-prinsip hukum. (Pasal 1 Keputusan

Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 17/0/1993

tentang kurikulum yang berlaku secara Nasional Pendidikan

Tinggi Program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum).

Dilakukannya hal tersebut tentunya, agar pada waktu pendidikan,

mahasiswa hukum telah dibekali dengan pelajaran etika profesi hukum,

dengan hal ini diharapkan agar para lulusan Lembaga Pendidikan Tinggi

Hukum, menjadi aparat hukum yang memiliki etis, sehingga mereka dapat

menopang dan mendorong pembangunan nasional.34

C. Teori Lembaga Negara

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah

umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling

33 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, cet. II,

(Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), h. 10.

34 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, cet.V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 4

28

sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai

bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu

menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya

ilmu pengetahan umat manusia.35

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi

pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat

yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia

dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam

masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat

memaksakan kekuasannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan

lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama

itu.36

Sejak ribuan tahun yang lalu para filosof yunani telah menyadari bahwa

institusi yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi. Abad 19-an Max

Weber mencoba mengkaji birokrasi dan institusi secara sistematis. Weber

melihat bahwa politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaran

negara. Dalam hal ini, Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas

manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah

dalam hal tertentu.37

35 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet.V, (Jakarta: PT Raja


36 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet.VI, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama, 2005), h.38. 37 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet.VI, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama, 2005), h. 40

29

Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing

kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam

rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas:

a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial,

yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi

antogonisme yang membahayakan;

b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan manusia dan

golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat

seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegaiatan asosiasi-asosiasi

kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada

tujuan nasional.38

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur

pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk

atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya. Organ adalah status

bentuknya (Inggris: form, Jerman: worm), sedangkan functie adalah gerakan

wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, organ-organ yang dimaksud,

ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan

eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa


Utama, 2005), h. 39.

30

baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan

peraturan yang lebih rendah.39

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya

diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemisahan

kekuasaan (separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution of

power). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan

dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-

lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (check and

balances). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertical ke bawah

kepada lembaga-lembaga tinggi negara dibawah lembaga pemegang

kedaulatan rakyat.40

Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kedudukan tertinggi negara

sebelum amandemen UUD 1945. Kewenangan MPR salah satunya adalah

mengubah dan menetapkan UUD 1945. Menurut ketentuan dalam pembagian

teori kekuasaan, MPR selaku lembaga tertinggi mempunyai hubungan

horizontal dengan lembaga tinggi negara lainnya. Hubungan tersebut juga

ditentukan dalam TAP MPR-RI No III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan

Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar

Lembaga Tinggi Negara.41

39 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Konstitusional Lembaga Negara, Cet.II, (Jakarta:

Konstitusi Press, 2006), h. 46

40 Jimly Ashiddiqie, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam

UUD 1945, cet.II, (Yogya: FH UII Press, 2005), h. 35.

41 Valina Singka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dan

Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 82.

31

Secara harfiah logika hukumnya, MPR selaku lembaga yang mengubah

dan menetapkan UUD 1945, maka MPR yang dapat menjaga dan juga

menafsirkan UUD 1945. Perubahan terhadap UUD 1945 juga dilakukan

salah satunya dengan adendum hanya menambahkan ketentuan umum yang

diatur dan disebutkan dalam penjelasan UUD 1945.42

Sistem kerjasama antar lembaga negara tidak lagi bersifat vertikal, hal ini

disebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara

melainkan lembaga negara. Kedudukan MPR kini sama dengan lembaga

negara lainnya, baik dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan juga

yudikatif.43

Pasca amandemen UUD 1945, telah dibentuk lembaga yudikatif baru yang

bertugas untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi yaitu, Mahkamah

Konstitusi. Berdasarkan pasal 24 dan 24C UUD menyebutkan kedudukan dan

kewenangan MK sebagai lembaga negara bidang yudikatif. Oleh karena itu

telah terjadi peralihan kewenangan dalam menafsirkan konstitusi dari MPR

kepada MK. 44

Dalam pandangan hukum menyebutkan bahwa MPR merupakan lembaga

negara yang menetapkan konstitusi semestinya dapat menafsirkan konstitusi.

Pasca amandemen UUD 1945 sendiri, MPR memberikan kewenangan dalam

menjaga konstitusi serta menafsirkan konstitusi pada lembaga negara lainnya

42 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi I, (Bandung:

Alumni, 1992), hal 95.

43 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Konstitusional Antarlembaga Negara, cet,II,

(Jakarta: Konpress, 2005), h. 237.

44 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Konstitusional Antarlembaga Negara, cet.II,


32

yang dibentuk melalui UUD 1945, yaitu MK. Peralihan kewenangan dalam

menafsirkan konstitusi dari MPR pada MK merupakan terobosan hokum baru

dalam ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena MK dapat menafsirkan

konstitusi maka MK menafsirkannya sebagaimana tugas dan kewenangannya

dalam yudisial.45

Dalam melakukan fungsi peradilan terkait kewenangan MK yang diatur

dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD

NRI) 1945 tersebut, MK melakukan penafsiran terhadap konstitusi sebagai

satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk

menafsirkan konstitusi, karena disamping sebagai pengawal konstitusi, MK

juga disebut sebagai sole interpreter of the constitution.46

Pembentukan MK merupakan dalam rangka menyempurnaan pelaksanaan

reformasi konstitusional yang integral menuju proses demokratisasi yang

berfungsi untuk menggantikan fungsi MPR dalam hal menafsirkan

konstitusi.47





47 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam

UUD 1945, cet.II, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2004), h. 244.

33

BAB III

DKPP DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA

TIMUR TAHUN 2013

A. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Etika

Penyelenggara Pemilihan Umum

1. Sejarah dan Pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum

Untuk meneggakkan Kode Etik, agar dipatuhi oleh semua pihak

yang terkait, diperlukan adanya Dewan Kehormatan. 48 Lembaga

penegakan kode etik ini keberadaannya sudah ada sejak diterapkannya

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum.49

Dewan Kehormatan bertugas dan berwenang memeriksa

pengaduan dan/ atau laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang

dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi (Dewan

Kehormatan di Tingkat Pusat). Anggota Dewan kehormatan berjumlah

lima orang, terdiri dari tiga orang anggota KPU, yang dalam hal ini adalah

yang tidak berstatus sebagai pihak yang akan diperiksa, dan dua orang

dari luar anggota KPU, yang berasal dari tokoh masyarakat atau

akedemisi yang memiliki integritas. Susunan Dewan Kehormatan KPU

48 Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 135.

49 Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2013), h. 31.

34

terdiri atas satu ketua merangkap anggota dan anggota Ketua dipilih dari

dan oleh anggota Dewan Kehormatan sendiri. Ketua Dewan Kehormatan

KPU tidak boleh dirangkap oleh ketua KPU.50

Dewan Kehormatan KPU bersifat ad hoc, ditetapkan dengan

keputusan KPU. Meski dalam praktik menunjukkan DK KPU bersifat ad

hoc, tetapi lembaga ini selalu dibentuk setiap tahun karena tingkat

pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu yang semakin meningkat.

Beberapa kali dibentuk DK KPU selama diterapkan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, faktanya terdapat

banyak anggota KPU yang diberhentikan dan dengan keterbasan ruang

gerak dari konteks wewenang kelembagaan tetap menjalankan tugas

dengan baik.51

Hasil Pemeriksaan DKPP berbentuk rekomendasi. Rekomendasi ini

bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh KPU.52 Boleh jadi prestasi

kinerja baik dan beberapa terobosan yang dilakukan sejak masih bersifat

sementara itulah yang kemudian mendorong parlemen khususnya di

Komisi II selaku mitra DK KPU meningkatkannya menjadi permanen.

Perubahan Umdamg-Undang Nomor 22 Tahun 2007 teryata membawa

konsekuensi logis yang cukup berarti dimana status DK KPU dinaikkan




Persada, 2013), h. 31.



35

menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Perubahan

fundamental ini terlihat jelas dari semula ad hoc menjadi permanen, dan

tidak bergantung lagi pada pleno KPU, bahkan DKPP menurut amanat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tidak saja mmeriksa anggota

KPU, tetapi juga anggota Bawaslu yang secara institusi sebagai

penyelenggara Pemilu di masing-masing tingkatan.53

Perbedaan paling menonjol antara DK KPU dan DKPP pada dimensi

batas wewenang. DK KPU dibentuk sesuai wilayah atau daerah adanya

dugaan pelanggaran kode etik. DK KPU pusat dibentuk untuk memeriksa

KPU pusat, begitu DK KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Sedangkan

DKPP meliputi semua jajaran penyelenggara Pemilu dari pusat hingga

tingkat paling bawah.54

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu senantiasa

mengembangkan tradisi penanganan kasus dengan bersifat transparan,

dan oleh karena itu sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. Kita

perlu membangun kesadaran yang tentu tidak hanya bagi

penyelenggaraan Pemilu di dalam menjalankan tugas berdasarkan rule of

law and the rule of ethichs, tetapi kita juga bertekad membangun tradisi

politik etik dengan tujuan memperkuat basis etika penyelenggara pemilu


Persada, 2013), h. 31.


Persada, 2013), h. 32.

36

agar fungsi norma bisa berjalan dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

Etika merupakan bagian penting dalam persoalan moral setiap orang

sehingga ia menjadi batas-batas nilai yang membedakan perbuatan baik

buruk manusia dengan makhluk lain. Sigmund Freud mengatakan

didalam kehidupan jiwa manusia terdapat “das es” dan “ais ich”, das es

merupakan ketidakasadaran manusia dalam kekuatan-kekuatan hidup dan

das ich bagian dari kesadaran individu untuk memaksimalkan potensi

kemanusiaannya untuk memahami keadaan yang baik bersifat internal

atau dalam dirinya maupun keadaan-keadaan yang muncul disebabkan

oleh kekuatan eksternal sebagai pengendali apa yang disebut das es.

Dalam persepektif ini manusia sesungguhnya memiliki dua petensi besar

yang menjadi unsur kecenderungan bertindak yakni potensi untuk

bertindak destruktif dan konstruktif.55

Tugas kita ialah bagaimana menjadikan nilai (value) sebagai system

norma yang bisa dipercaya oleh semua masyarakat dalam kaitan

kehadiran eksistensi penyelenggara Pemilu. Menjadikan keberadaan

DKPP sebagai suatu instrument sosial politik dalam system berbangsa

yang mampu menarik perhatian publik atau setiap orang, atau dalam

bahasa modern disebut the believed capacity of any object to statisfy a

human desire. Kita ingin menjadikan lembaga DKPP sebagai instrument


Persada, 2013), h. 39.

37

demokrasi yang mencitrakan dirinya dengan nilai kebaikan bersama tanpa

ada keberpihakan.56

2. Dasar Hukum dan Urgensi DKPP

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan bangsa melalui

peningkatan kualitas demokrasi maka diperlukan institusi-institusi negara

untuk mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilu

Kada di seluruh Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Umum Republik Indonesia atau disingkat DKPP RI merupakan lembaga

yang dibentuk dalam praktek demokrasi modern di Indonesia. DKPP

merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya

penyelenggaraan Pemilu. Pemilu seakan-akan menjadi beban sejarah

politik tersendiri bagi perubahan, bahkan begitu berharganya Pemilu

dibutuhkan lembaga khusus yang permanen melakukan penegakan kode

etik guna menghasilkan Pemilu yang tidak saja luber jurdil tapi

mewujudkan proses dan hasil pemimpin yang betul-betul bermartabat.57

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu, dalam

penyelenggaraan pemilihan umum terdapat 3 fungsi yang saling berkaitan

yang diinstitusionalisasikan dalam 3 kelembagaan, yaitu Komisi

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu. DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan


Persada, 2013), h. 39.

57 DKPP.go.id

38

kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu.

Lembaga penyelenggara pemilu menurut Pasal 23E UUD NRI 1945

adalah “komisi pemilihan umum” (dengan huruf kecil), tetapi oleh

undang-undang dijabarkan menjadi terbagi ke dalam 2 kelembagaan yang

terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu “Komisi Pemilihan

Umum” (dengan huruf Besar) atau KPU, dan “Badan Pengawas

Pemilihan Umum” atau BAWASLU (Bawaslu).58

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah

lembaga baru yang dibentuk pada tanggal 12 Juni 2012 oleh pemerintah.

Keberadaan DKPP dimaksudkan untuk mengawal etika penyelenggara

Pemilihan Umum di setiap jajaran. DKPP merupakan institusi ethics yang

ditugaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum.59

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, DKPP dibentuk

untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya

dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota

KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), anggota

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) , anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), anggota

58Jimly Asshiddiqie, Makalah Pengenalan DKPP Untuk Penegak Hukum, (Jakarta: 2013).


Persada, 2013), h. 29.

39

Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu

Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas

Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri. DKPP

bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.

Landasan Kerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif;

4. Peraturan DKPP, KPU, dan Bawaslu tentang Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:

a. Peraturan DKPP No.1 Tahun 2012 tentang Kode Etik

Penyelenggara Pemilu;

b. Peraturan KPU No.13 Tahun 2012 tentang Kode Etik


c. Peraturan BAWASLU No. Tahun 2012 tentang Kode Etik


5. Peraturan DKPP No. Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.60

B. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Daerah

1. Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama yang diberikan oleh

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum untuk lembaga penyelenggara

60 Jimly Asshiddiqie, Makalah Pengenalan DKPP Untuk Penegak Hukum, (Jakarta: 2013).

40

pemilihan umum (pemilu).61 Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 telah

menentukan bahwa :

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” Dalam pasal 22E ayat 5 ditentukan

pula bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi

pemilihan uum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Oleh sebab itu

menurut UUD 1945 penyelenggara pemilihan umum itu haruslah suatu

komisi yang bersifat: (i) nasional; (ii) tetap; dan (iii) mandiri atau

independen.62

Jika lembaga penyelenggara pemilu itu tidak bersifat nasional, tetap,

dan mandiri, maka lembaga tersebut bukanlah lembaga sebagaimana

dimaksud oleh UUD NRI 1945. Disamping lembaga penyelenggara

pemilu yang memenuhi syarat-syarat konstitusi itu diadakan lagi lembaga

lain yang bersfat tandingan, hanya karena para politisi yang

mengendalikan proses pembentukan Undang-Undang (misalnya) tidak

menyukai independensi lembaga penyelenggara yang sudah ada, maka

kedudukan konstitusional lembaga peyelenggara pemilu itu jelas

dilindungi oleh UUD 1945.63

Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara

berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari

61 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara, cet.II, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2012), h. 201

62 JImly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet.V, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2009), h. 427.


Grafika, 2012), h. 201.

41

pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan

wewenangnya.64

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, struktur organisasi

penyelenggara pemilu terdiri KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten

/kota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang merupakan bagian

dari KPU. Dalam menjalankan tugasnya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/kota mempunyai sekretariat. Pola organisasi dan tata kerja

KPU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden berdasarkan usul

KPU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan presiden berdasarkan usul

KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pemilu, KPU kabupaten/kota membentuk Panitia

Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. Dalam

melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS),

Panitia Pemungutan Suara (PPS) membentuk KPPS. Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) berakhir tugasnya dua bulan setelah hari pemungutan

suara. Sedangkan tugas PPS dan KPPS berakhir satu bulan setelah hari

pemungutan suara. Dalam pelaksanaan pemilu diluar negeri KPU

membentuk PPLN dan selanjutnya PPLN membentuk KPPSLN. Tugas

PPLN dan KPPSLN sebagiamana dimaksud pada ayat (9) berakhir satu

64 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Bab III.

42

bulan setelah hari pemungutan suara. Untuk mengawasi pelaksanaan

pemilu, KPU membentuk pengawas pemilu.65

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang

Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999

tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan

bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU

mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;

2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak

sebagai peserta Pemilihan Umum;

3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut

PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari

tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya

disebut TPS;

4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk

setiap daerah pemilihan;

5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah

pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

6. mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil

Pemilihan Umum;

7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat

tambahan huruf:


Grafika, 2012), h. 203.

43

1. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan tugas dan kewenangan dalam Pasal 11 Undang-undang

Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan

kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya

3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi

sistem Pemilihan Umum.66

2. Praktik dan Penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilu

Desain sistem Pemilu cenderung mengutamakan kepentingan elit yang

notabane menjadi actor dalam proses penyusunan Undang-Undang Pemilu

itu sendiri. Politik formal menjadi basis legitimasi kekuatan politik yang

dominan dalam pengambilan keputusan sehingga dalam kondisi dan

situasi tertentu desain sistem pemilu tidak melihat realitas social politik

masyarakat, atau yang paling sederhana bagaimana para perumus Undang-

Undang Pemilu mengedepankan kepentingan rakyat termasuk konsituen

mereka sendiri.

Akibatnya, proses dan hasil penyelenggaraan pemilu tidak selalu

menghasilkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan rakyat. Pemilu tidak

menghasilkan jalan keluar bagi pemecahan atas persoalan bangsa, tetapi

agenda pemilu hanya dijadikan sebagai ajang merebut kekuasaan dan

66 KPUJatim.go.id

44

bahkan momen pemilu senantiasa dimaknai para elit sebagai musim

pergantian pemimpin dan dengan demikian transformasi nilai-nilai

demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu tidak berjalan efektif.67

KPU dianggap sebagian pihak tidak mampu menyelenggarakan proses

pemilihan umum yang netral. Independensi yang menjadi garansi netralitas

para anggota KPU diduga banyak yang dilanggar dan menyebabkan proses

pemilu menimbulkan banyak tuduhan miring. Meskipun pada akhirnya

pemilu tetap terlaksana, tetapi prasangka-prasangka tidak netralnya KPU

pada pemilu sebelumnya sampai sekarang masih terdengar. Secara

Prosedural pemilu memang berjalan, tetapi meninggalkan cela dibelakang.

Sementara itu Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang

bertugas melaksanakan pengawasan pemilu, di Negara Kesatuan Republik

Indonesia diharapkan dapat memastikan bahwa proses pemilu berjalan

sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini Bawaslu memiliki dua

tugas, yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap

pelanggaran.68

Pelajaran berharga dari pemilu sebelumnya adalah ketiadaan lembaga

pengawas yang melakukan pengawasan teradap penyelenggara pemilu.

Dan manakala terjadi ketidakpuasan atas hasil pemilu yang terjadi adalah

demonstransi-demonstransi di kantor KPU/KPUD. Misalanya adanya

67 Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, (Jakarta: PT Raja


68 Komisi Hukum Nasional, Obesitas Penyelenggara Pemilu, Desain Hukum Volume 13,

(Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013), h. 2.

45

anggota KPU yang tidak netral acapkali tidak dilakukan tindakan yang rill

dan tanpa ada upaya proses lebih lanjut, apalagi dikenakan sanksi. Dalam

konteks tersebut DKPP dibentuk. Tugas dan kewenangan DKPP berkaitan

dengan orang perorang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU

maupun Bawaslu.69

DKPP difungsikan untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu

agar tidak saja demokratis tetapi berkredibilitas dan berintegritas guna

menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tahu tanggung jawabnya.

Penegakkan kode etik pemilu merupakan konsentrasi tugas dan fungsi

institusi DKPP. Rule of ethichs dalam penyelenggaraan pemilu menjadi

domain lembaga ini sehingga kita berharap keberadaan lembaga ini bisa

menjadi model baru dalam desain sistem demokrasi modern di negara-

negara modern.70

C. Proses Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilukada Jawa Timur

2013

Peraturan mengenai Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Peraturan

KPU Nomor 13 Tahun 2010, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan

KPU Nomor 68 Tahun 2009.

69 Komisi Hukum Nasional, Obesitas Penyelenggara Pemilu, Desain Hukum Volume 13,

(Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013), h. 3.


Persada, 2013), h. 145.

46

Didalam peraturan KPU ini terdapat 8 Bab dan 67 Pasal. Bab

pertama mengatur mengenai ketentuan umum, Bab kedua mengatur

mengenai Persyaratan Pencalonan Peserta Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, Bab ketiga mengatur mengenai Tata Cara

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Bab keempat mengatur mengenai Tata

Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon, Bab kelima mengatur mengenai

Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon, Bab keenam mengatur

mengenai Ketentuan Lain-Lain, Bab ketujuh mengatur mengenai

Ketentuan Peralihan, bab kedelepan mengatur mengenai Ketentuan

Penutup.

Peraturan Tata Cara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah ini agak berbeda dengan Peraturan Pemilihan Umum Presiden,

anggota DPR, dan DPRD Provinsi/Kota. Karena didalam Peraturan KPU

ini, anggota peserta pemilu bukan hanya dari partai atau gabungan partai

saja, tetapi boleh dari perseorangan atau independen yang diatur dalam

pasal 3 Peraturan KPU Nomer 13 Tahun 2010.

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh

partai politik atau gabungan partai politik, harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

a. Memperoleh kursi pada pemilu DPRD Tahun 2009 paling

rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD

yang bersangkutan; atau

47

b. Memperoleh suara sah pada pemilu anggota DPRD Tahun

2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi

perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD didaerah

yang bersangkutan.71

Sedangkan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang berasal

dari perseorangan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000

(dua juta) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma

lima perseratus)

b. Provinsi dengan jumlah penduduk 2.000.000 (dua juta) sampai

dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling

rendah 5% (lima perseratus)

c. Provinsi dengan jumlah penduduk 6.000.000 (enam juta)

sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung

paling rendah 4% (emapat perseratus)

d. Provinsi dengan jumlah penduduk 12.000.000 (dua belas juta)

jiwa harus didukung paling rendah 3% (tiga perseratus).

Dan jumlah dukungan harus tersebar dilebih dari 50% (lima puluh

perseratus) jumlah kabupaten atau kota diprovinsi tersebut72.

Adapun Persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi Syarat :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

71 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tentang Tata Cara

Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

72 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

48

c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

atau sederajat;

d. Berusia paling rendah 30 tahun bagi calon Gubernur/Wakil

Gubernur dan berusia paling rendah 25 tahun bagi calon

Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada saat

pendaftaran;

e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan

kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;

f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuata hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

5 tahun atau lebih;

g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya;

i. Menyerakan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk

diumumkan;

j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya

yang merugikan keuangan negara;

k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang

belum mempunyai NPWP wajib menyerahkan bukti

pembayaran;

m. Meyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara

lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta kelyyuarga

kandung, suami dan istri;

n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil

Kepala Daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang

sama; dan

o. Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daearah.

Para calon juga harus melengkapi pesyaratan-persyaratan

administratif, sesuai dengan aturan yang tertera pada Bab 3 Pasal 14-19

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yang nantinya akan diserahkan

kepada KPUD.

Setelah proses pendaftaran calon, KPU lalu melakukan proses

verifikasi administarasi dari tiap pasangan calon yang dilakukan selama 3

49

hari. Lalu dilanjutkan lagi dengan verifikasi faktual. Yang dilakukan

selama 9 hari, dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap

nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon atau

dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang

sama atau mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran

dukungan terhadap bakal pasangan calon.73

Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur yang telah

memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil verifikasi dapat

mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dengan menyerahkan surat

pencalonan yang telah ditanda tangani oleh bakal pasangan calon

perseorangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Adapun dengan Pemilukada yang terjadi di Jawa Timur.

Pemilukada di daerah ini juga menyimpan cerita yang menarik soal

sengketa Pemilukada di Jawa Timur Tahun 2013. Dimana terdapat satu

Calon Gubernur yang tidak lolos verifikasi, yaitu pasangan calon Khofifah

Indar Parawansa dan juga Herman Sumawiredja.

Dengan keputusan KPU Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 2013

melalui surat putusan Nomor: 18/Kpts/KPU-Prov-014/2013, menetapkan

nama-nama calon yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah Jawa Timur 2013. Yaitu:

73 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tentang Tata Cara


50

1. Pasangan Calon DR. H. EGGI SUDJANA, SH, M.Si. dan Drs.

MOCH.SIHAT;

2. Pasangan Calon Bambang Dwi Hartono dan MH. SAID

ABDULLAH;

3. Pasangan Calon DR. H. SOEKARWO dan Drs. H.

SAIFULLAH YUSUF. 74

Sementara Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman

Suryadi Sumawiredja yang dinyatakan tidak lolos verifikasi, mereka tidak

hanya diam begitu saja. Akhirnya pada tanggal 19 Juli 2013, mereka

mengajukan gugatannya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu.

D. Tata Cara Pengajuan Permohonan Gugatan ke DKPP

Tata cara pengajuan permohonan gugatan diatur dalam peraturan

DKPP Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum. Pengajuan permohonan gugatan ke

DKPP berisi mengenai laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

penyelenggara Pemilu.

Penyelenggara Pemilu menurut peraturan DKPP Nomor 12 Tahun

2012 adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota

KPU Kabupaten/Kota, anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK,

74 Putusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang Memenuhi Syarat dalam

Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

51

anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPLSN, anggota

Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota,

anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Pengawas Pemilu Lapangan,

dan/atau anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP

berupa pengaduan dan/atau laporan dan/ atau rekomendasi dari DPR.

Seseorang yang dapat melakukan pengaduan atau laporan ialah

penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat,

pemilih, dan pimpinan DPR atas nama perwakilan DPR.75

Pengaduan dilakukan secara tertulis. Bisa langsung menerima

berkas kekantor DKPP atau pengiriman tidak langsung via elektronik

maupun non elektronik. Pengaduan harus memuat mengenai, identitas

lengkap pengadu atau pelapor, identitas teradu atau terlapor, alasan

pengaduan atau laporan, dan permintaan kepada DKPP untuk memeriksa

dan mengutus dugaan pelanggaran kode etik.

Persyaratan pertama mengenai indikasi dari laporan yaitu harus

memuat identitas lengkap teradu atau terlapor, yang akan penulis

lampirkan formulirnya. Formulir pengaduan juga harus disertai dengan

fotokopi KTP atau identitas lainnya, surat pernyataan yang ditanda tangani

oleh pengadu, dan alat bukti.

75 Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2012 mengenai pedoman beracara kode etik

penyelenggara pemilihan umum.

52

Persyaratan kedua yaitu harus memuat identitas teradu atau

terlapor. Identitas teradu atau terlapor ini paling sedikit harus memuat

nama lengkap, jabatan, dan alamat kantor. Yang mana dapat memudahkan

hakim untuk mencari tahu mengenai si terlapor.

Persyaratan ketiga yaitu memuat alasan pengaduan atau laporan

meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan,

perbuatan yang dilakukan dan bagaimana cara perbuatan itu dilakukan.

Persyaratan yang terakhir yaitu mengenai permintaan kepada

DKPP untuk memeriksa dan mengutus dugaan pelanggaran kode etik,

sehingga pelaporan atau penggugatan bisa dicatat oleh petugas

administrasi DKPP, yang juga formulirnya akan penulis lampirkan.

Ada sekitar 12 juta penyelenggara KPU dan Bawaslu beserta

jajaran yang berpotensi sebagai pihak teradu. Seandaainya disetiap

pelanggaran pemilu didaerah itu diadukan tidak menutup kemingkinan

DKPP akan kewalahan. Untuk itu DKPP menyiapkan tim pemeriksa

daerah. Tim pemeriksa daerah ini akan bertugas memeriksa pengaduan

yang dilakukan KPU dan Panwaslu tingkat Kabupaten dan/ atau Kota,76

tetapi tetap DKPP pusat yang berwenang memutus suatu perkara, tim

76 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Persiapan DKPP di Tahun Politik,

Newlatter DKPP Edisi I, (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2014), h. 2.

53

pemeriksa daerah ini hanya berwenang memeriksa dan menyidang

pelanggaran kode etik.77

77 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP Siap Bekerja, Newslatter DKPP

Edisi III, (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2014), h. 2.

54

BAB IV

Analisis Putusan DKPP No. 74/ DKPP-PKE-II/2013 Dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah Jawa Timur 2013

A. Kewenangan DKPP Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum menurut

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai

penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilu pasal 1 ayat 22, yang berbunyi : Dewan

Kehormatan Peyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP, adalah

lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara

pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai kewenangan DKPP yang

dalam salah satu putusannya, menurut penulis telah melanggar atau melebihi

batas kewenangannya, yaitu dalam kasus Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur

2013. Dan lebih terfokus kepada gugatan atau laporan yang diajukan pasangan

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah-Herman

kepada DKPP.

Pada tanggal 14 Juli 2013 KPUD Jawa Timur melalui surat putusannya

nomor 18/Kpts/KPU-Prov-014/2013 mengumumkan nama-nama yang telah

ditetapkan memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur Jawa Timur, yaitu :

55

1. Pasangan Calon DR. H. EGGI SUDJANA, SH, M.Si. dan Drs.

MOCH.SIHAT;

2. Pasangan Calon BAMBANG DWI HARTONO dan MH. SAID

ABDULLAH;

3 Pasangan Calon DR. H. SOEKARWO dan Drs. H. SAIFULLAH

YUSUF.

Tentu saja keputusan KPUD Jawa Timur tersebut, yang tidak meloloskan

Pasangan Khofifah Indar Parawansa- Herman Sumawiredja sebagai Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2013 membuat Khofifah-Herman

geram. Alasan karena adanya dualisme partai pendukung membuat pasangan

Khofifah-Herman ini tidak dapat lolos dalam proses hasil verifikasi yang

dilakukan oleh KPUD Jawa Timur.

Tentu hal ini tidak dapat diterima begitu saja oleh Khofifah-Herman.

Mereka merasa tidak diperlakukan secara adil oleh KPUD Jawa Timur. Akhirnya

pada tanggal 19 Juli 2013 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawiredja melaporkan gugatannya ke

DKPP, karena adanya dugaan pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh

beberapa anggota dari KPUD Jawa Timur. Sehingga mereka tidak diloloskan

sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2013.

Pada tanggal 31 Juli 2013 DKPP mengumumkan hasil gugatan yang

diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Khofifah-Herman

melalui surat putusannya No.74/ DKPP-PKE-II/ 2013, memutuskan:

56

1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian;

2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I atas nama Andry

Dewanto Ahmad;

3. Merehabilitasi Teradu V atas nama Sayekti Suwidyah;

4. Menjatuhkan sanksi berupa “pemberhentian sementara” kepada

Teradu II atas nama Nadjib Hamid, Teradu III Agung Nugroho dan

Teradu IV Agus Machfud Fauzi sampai hak konstitusional Dra. Hj.

Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Sumawiredja terpulihkan;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan

tepat terhadap keputusan KPUD Jawa Timur sesuai maksud, prinsip,

dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak

konstitusional Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman

Sumawiredja;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengambil

alih tanggung jawab KPU Provinsi Jawa Timur untuk sementara, dan

melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya, serta kepada

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk

mengawasi keputusan ini.

Putusan pada point 5 inilah yang akan penulis bahas. Kata-kata

“memerintahkan kepada KPU” membuat penulis merasa bahwa DKPP telah

melebihi kewenangan sebagai Dewan Etik Pemilihan Umum.

57

Secara kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang, memang DKPP

berwenang untuk menangani kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di KPUD

Jawa Timur. Dalam Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilu yang berbunyi, “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan

memutuskan pengaduan dan/ atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik

yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU

Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS,

anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota

Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas

Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Di dalam Pasal 111 ayat 3 dan 4 juga dijelaskan mengenai tugas dan

wewenang DKPP yang meliputi:

a. Menerima pengaduan dan/ atau laporan dugaan adanya

pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu;

b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas

pengaduan dan/ atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode

etik oleh penyelenggara pemilu;

c. Menetapkan putusan; dan

d. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk

ditindak lanjuti.

58

Wewenang DKPP:

a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan

pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan

pembelaan;

b. Memanggil pelapor, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang

terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai

dokumen atau bukti lain; dan

c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang

terbukti melanggar kode etik.

Pada Pasal 112 ayat (10), (11), (12), (13):

10) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam

rapat Pleno DKPP.

11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa

teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan

mengikat.

13) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN,

KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan PPLN Wajib

melaksanakan putusan DKPP.

59

Dari uraian tugas dan wewenang DKPP di atas, memang tidak disebutkan

mengenai putusan yang di luar pelanggaran etik. Kalimat “Memerintahkan kepada

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan

kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPUD Jawa Timur” menurut

penulis adalah hal yang tidak tepat dikeluarkan oleh sebuah lembaga penegakkan

kode etik, karena putusan itu telah diluar kewenangan putusan sebuah lembaga

penegak etik.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Surabaya, Prof. Eko

Sugitario, SH, M.Hum, berpendapat sebenarnya sidang DKPP ini bisa

dipertanyakan, “karena bukan kewenangan DKPP untuk menentukan soal

keputusan KPU, itu merupakan ranah PTUN. DKPP hanya mengadili pelanggaran

etika penyelenggara pemilu. Tidak lebih.”78

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahedra berpendapat

bahwa “DKPP tidak bisa membatalkan keputusan yang dibuat KPU. DKPP sesuai

fungsinya hanya memutuskan masalah kode etik. MK mengadili hasil

pemilukada, sementara yang mengadili keputusan lembaga negara (KPU Jatim)

adalah peradilan tata usaha negara.”79

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi,

Titi Anggraini, mengatakan “Putusan tersebut memberi kesan DKPP ingin

melibatkan diri sebagai peradilan administrasi pemilihan umum. Padahal secara

78http://surabayapagi.com/index.php?read=Disetir-Khofifah,-Sidang-DKPP-

Kebablasan;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962d78a1cf95d4e0bff964c23a284d4247e

79http://nasional.inilah.com/read/detail/2015977/inilah-pernyataan-yusril-soal-gugatan-khofifah

http://nasional.inilah.com/read/detail/2015977/inilah-pernyataan-yusril-soal-gugatan-khofifah


60

undang-undang, jelas disebutkan bahwa kewenangan DKPP adalah dalam

pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.”80

Pendapat ketiga ahli hukum tata negara tersebut dapat kita jadikan

pertimbangan bahwa tugas DKPP benar adalah megenai penegakan kode etik para

penyelenggara pemilu, dan diluar putusan yang diluar etika penyelenggara pemilu,

merupakan bukan kewenangan dari DKPP. Walaupun salah satu tugas DKPP

dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 pasal 111 ayat 3 adalah “Menyampaikan

putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindak lanjuti”, akan tetapi dengan

adanya kalimat diatas, penulis menafsirkan bahwa kalau memang ada suatu

temuan diluar kewenangan DKPP, berarti temuan itu hanya bisa disampaikan

kepada lembaga yang terkait, yang berwenang untuk mengurus dan

memutuskannya. Dan putusan itu bersifat rekomendasi, bukan perintah yang

wajib harus dilaksanakan.

B. Implikasi Putusan DKPP No. 74/ DKPP-PKE-II/2013 Terhadap Pemilu

Kepala Daerah Jawa Timur 2013

Dikabulkannya sebagian gugatan Khofifah Indar Parawansa dan Herman

Sumawiredja oleh DKPP, pastinya akan memberikan akibat atau implikasi

terhadap proses pemilukada di Provinsi Jawa Timur.

Adapun berbagai dampak atau implikasi dari putusan DKPP Nomor 74/

DKPP-PKE-II/2013, yaitu:

80http://www.yiela.com/view/3211907/-kasus-khofifah-putusan-dkpp-dinilai-

kebablasan-

http://www.yiela.com/view/3211907/-kasus-khofifah-putusan-dkpp-dinilai-kebablasan-

http://www.yiela.com/view/3211907/-kasus-khofifah-putusan-dkpp-dinilai-kebablasan-

61

1. Diloloskannya Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja

sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa

Timur 2013

2. Ketua KPUD Jawa Timur Andrey Dewanto Ahmad (Teradu I)

diberikan sanksi peringatan;

3. Direhabilitasinya Sayekti Suwidyah (Teradu V);

4. Nadjib Hamid (Teradu II), Agung Nugroho (Teradu III) dan Agus

Machfud Fauzi (Teradu IV) diberhentikan sementara sampai hak

konstitusional Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman

Sumawiredja terpulihkan;

5. Pelaksanaan putusan ini di ambil alih oleh KPU pusat dan Bawaslu

sebagai pengawas dari pelaksaan putusan tsb.

Implikasi putusan yang akan penulis bahas disini adalah mengenai

diloloskannya Pasangan Khofifah-Herman sebagai Calon Gubernur dan Calon

Wakil Gubernur Jawa Timur 2013. Memang bukan semata-mata karena

putusan DKPP tersebut pasangan Khofifah dan Herman bisa lolos dan

mengikuti Pemilukada Jawa Timur ini, tetapi karena adanya unsur instruksi

atau perintah dari putusan DKPP ini yang akhirnya membuat KPU untuk

melakukan peninjauan kembali terhadap putusan KPUD Jawa Timur Nomor

18/Kpts/KPU-Prov-014/2013. Dan melalui putusannya nomor

641/Kpts/KPU/Tahun 2013 , KPU menyatakan meloloskan Khofifah Indar

Parawansa dan Herman Sumawiredja sebagai Pasangan Calon Gubernur dan

Calon Wakil Gubernur Jawa Timur 2013 dengan nomor urut 4.

62

Tentu saja putusan KPU ini menuai berbagai kritik dikalangan ahli hukum

tata negara. Bukan karena persoalan personal calonnya, tetapi mengenai

prosedur pelolosan Pasangan Khofifah-Herman yang awal mulanya mendapat

perintah dari DKPP untuk segera melakukan peninjauan kembali terhadap

putusan KPUD Jawa Timur yang enggan meloloskan Khofifah-Herman.

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai tugas dan kewenangan

DKPP, bahwa implikasi putusan DKPP tidak boleh mengenai soal proses

pemilu. Kewenangannya hanya boleh memutus dan memberikan sanksi soal

etika penyelenggara pemilu saja.

Seperti yang telah dijelaskan Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, SH

dalam tulisannya yang berjudul “Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak

Hukum”. Ia menulis:

Secara normatif dan formal putusan DKPP tidak berkaitan dengan proses

tahapan pemilihan umum. Sebabnya ialah objectum litis perkara di DKPP

hanya berkaitan dengan isu persona aparat penyelenggara pemilihan umum,

maka dengan sendirinya keputusan DKPP pun tidak mengandung akibat

hukum terhadap proses pemilihan umum atau tahapan pemilihan umum.

Objek Perkara di DKPP juga tidak tergantung kepada ‘tempos delicti’ atau

saat kapan suatu perbuatan melanggar kode etik. Misalnya, meskipun

Pemilihan Walikota Depok telah berlangsung dua tahun sebelumnya dan

putusan sengketa hasil pemilu telah bersifat final dan mengikat berdasarkan

putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

63

oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi dikemudian hari terbukti adanya

pelanggaran kode etika yang dilakukan oleh Ketua KPU Depok dalam proses

pemilihan Walikota Depok 2 tahun sebelumnya itu, tetap saja DKPP

berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi 2 tahun

sebelumnya itu.

Ternyata, dari pemeriksaan yang bersifat terbuka oleh DKPP, terbukti

bahwa Ketua KPU Kota Depok memang telah melanggar kode etika, maka

atas dasar itu ia diberhentikan berdasarkan putusan DKPP yang bersifat final

dan mengikat. Namun, putusan DKPP itu tidak dapat dijadikan alasan untuk

memberhentikan walikota yang telah terpilih dan bahkan telah menjalankan

tugasnya selama 2 tahun, meskipun ketua KPU Kota Depok telah

diberhentikan berdasarkan putusan DKPP. Mengapa demikian? Sebabnya

adalah bahwa antara persoalan pelanggaran kode etik aparat KPU dan proses

pemilihan Walikota dan dengan persoalan sengketa mengenai hasil pemilihan

itu, sama sekali tidak dapat dikaitkan berdasarkan prinsip sebab-akibat atau

kausalitas.

Pernyataan dan contoh kasus diatas yang telah dijabarkan oleh Prof. Jimly

Asshiddiqie dalam tulisannya “Pengenalan DKPP Untuk Penegak Hukum”

jelas telah mempunyai kesamaan dengan kasus Khofifah Indar Prawansa dan

Herman Sumawiredja. Pasangan Khofifah-Herman dinyatakan tidak lolos oleh

KPUD Jawa Timur, lalu ia menggugat ke DKPP. DKPP pun memutuskan

bahwa Ketua KPUD Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad melanggar kode etik

dan diberikan sanksi peringatan oleh DKPP.

64

Tetapi pada kenyataannya, Prof. Jimly Asshiddiqie selaku ketua DKPP

memberikan putusan yang berbeda, dalam menangani kasus sengketa

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Khofifah-Herman. Jelas-jelas

ia menegaskan bahwa antara persoalan pelanggaran kode etik aparat KPU dan

proses persoalan sengketa mengenai hasil pemilihan itu, sama sekali tidak

dapat dikaitkan berdasarkan prinsip sebab-akibat kausalitas.

Kata pengembalian hak konstitusional lah yang dijadikan alasan Prof.

Jimly Asshiddiqie sebagai pimpinan rapat pleno kasus ini. Kata-kata yang

penulis kutip dari putusan yang dikeluarkan DKPP adalah “Menghilangkan

hak seorang warga negara yang memenuhi persyaratan, bukan hanya

menciderai demokrasi, tetapi merupakan pembunuhan politik seseorang.

Dengan mendasarkan diri pada keterangan, bukti-bukti dan pendapat ahli

didalam persidangan, terhadap keputusan mayoritas anggota KPU Jatim yang

kemudian menjadi keputusan KPU Jatim yang “menghilangkan” hak politik

Khofifah-Herman, DKPP dengen kesadaran dan keyakinan penuh

berpendapat, bahwa negara berkewajiban memulihkan hak tersebut Negara

harus menempuh segala upaya untuk mengembalikan hak politik warga negara

atas nama Khofifah-Herman sebagai Pasangan Calon Gubernur/Wakil

Gubernur, agar hak politik warga negara tidak dibunuh negara melalui

penyelenggara negara dalam penyeleggaraan pemilu.”

Putusan tersebut memang mengandung maksud baik, yaitu untuk

pengembalian hak konstitusional dari Khofifah Indar Parawansa dan Herman

Sumawiredja. Tapi menurut penulis dengan adanya kata memerintahkan untuk

65

segera melakukan peninjauan kembali, seperti ada hal paksaan dan kewajiban

untuk segera meloloskan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawiredja

sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2013, yang menurut

Undang-undang DKPP tidak diberikan kewenangan soal itu.

C. Analisis Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013

Melalui Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 yang dikeluarkan

DKPP pada tanggal 31 Juli 2013, DKPP menerima gugatan sebagian atas

permohonan gugatan yang diajukan oleh Khofifah Indar Parawansa dan

Herman Sumawiredja sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Timur 2013.

Putusan DKPP memberi sanksi skorsing sementara tiga komisioner KPU

Jawa Timur dan saksi teguran kepada Ketua KPUD Jawa Timur, Andry

Dewanto. DKPP juga memerintahkan kepada KPU untuk melakukan

Peninjauan Kembali dalam rangka pengembalian hak konstitusional Khofifah-

Herman sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur

2013, dan memerintahkan KPU Pusat untuk mengambil alih tanggung jawab

KPUD Jawa Timur untuk sementara.

Akibat dari putusan tersebut, akhirnya KPU melakukan peninjauan

kembali, dan meloloskan Khofifah-Herman sebagai Pasangan calon Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2013.

Dalam pertimbangannya, pelanggaran etik yang dilakukan oleh

komisioner KPUD Jawa Timur telah menghilangkan hak konstitusional dari

Khofifah-Herman sebagai warga negara yang berhak untuk mencalonkan diri

66

sebagai Kepala Daerahnya, dan menurut DKPP, negara wajib untuk

mengembalikan hak konstitusional dari Khofifah-Herman dengan cara

meloloskan Khofifah-Herman menjadi Peserta Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur jawa Timur 2013.

Dalam konteks putusan DKPP ini, mengundang beberapa pakar hukum

tata negara untuk berkomentar. Dari komentar yang telah penulis jabarkan di

point B, semua setuju bahwa DKPP telah melebihi kewenangannya, dan

putusan mengenai etika penyelenggara pemilu, tidak bisa dikaitkan dan tidak

dapat mengubah proses hasil pemilu. Sebagaimana sesuai dengan wewenang

DKPP yang telah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu pasal 111 ayat (4) dan Pasal 112 ayat (10), (11), (12),

dan (13).

Tugas untuk memberikan putusan mengenai proses hasil pemilu, apakah

Khofifah-Herman dapat lolos sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Timur 2013, itu adalah wewenang dari KPU pusat, yang sudah

dimandatkan DKPP untuk mengambil alih tanggung jawab dari KPUD Jawa

Timur untuk sementara. Bawaslu juga mempunyai peran untuk mengawasi

jalannya proses putusan tersebut.

Apabila DKPP terlalu melampaui batas kewenangannya dengan

mengeluarkan putusan yang berkenaan dengan proses pemilu, penulis

berpendapat seakan-akan DKPP adalah lembaga yang paling dominan atau

mempunyai otoritas yang paling tinggi diantara 3 lembaga penyelenggara

67

pemilu tersebut. Padahal 3 lembaga tersebut sejajar dan mempunyai tugas

masing-masing yang saling melengkapi satu sama lain.

Maka Jelaslah bahwa putusan DKPP No.74/ DKPP-PKE-II/ 2013 pada

point 5 yang berbunyi “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan

tepat terhadap keputusan KPUD Jawa Timur sesuai maksud, prinsip, dan etika

penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional Dra. Hj.

Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Sumawiredja” menurut penulis

telah melebihi tugas dan kewenangan DKPP yang telah ditetapkan oleh UU

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

67

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta

pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang

penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menangani

kasus sengketa pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur Jawa Timur 2013 melalui salah satu putusannya No.

74/ DKPP-PKE-II/2013, menurut penulis telah melebihi

kewenangannya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang

mengatur tentang penyelenggara pemilu, telah mengatur tugas

dan kewenangan dari DKPP dalam UU Nomor 15 Tahun 2011

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sementara DKPP

mengeluarkan Putusan yang memerintahkan KPU untuk

melakukan peninjauan kembali untuk mengembalikan hak

konstitusional dari Khofifah-Herman sebagai Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2013, yang mana

putusan tersebut merupakan bukan kewenangan dari DKPP,

melainkan kewenangan dari KPU. Apabila ingin menggugat

hasil putusan dari KPUD Jawa Timur yang tidak meloloskan

Khofifah-Herman sebagai peserta Pemilukada Jawa Timur,

68

mereka dapat menggugat ke PTUN. DKPP memutus soal

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan PTUN

memutus soal hasil putusan lembaga negara.

2. Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP yaitu memerintahkan

KPU untuk segera melakukan Peninjauan Kembali untuk

mengembalikan hak konstitusional Khofifah-Herman, telah

mengakibatkan diloloskannya Khofifah-Herman sebagai

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur

oleh KPU. Putusan DKPP harusnya hanya mengenai soal etika

para penyelenggara pemilu saja, bukan mengenai proses hasil

pemilu. Walaupun 4 dari 5 komisioner KPUD Jawa Timur

telah terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, tetapi

alasan ini tidak bisa dikaitkan dan tidak bisa mempengaruhi

proses hasil pemilu yang telah menjadi kewenangan dari

KPUD Jawa Timur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh

tulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI yang membidangi masalah Pemilu, harus lebih

cermat lagi dalam mengawasi kinerja dari para Penyelenggara

Pemilu, apakah berjalan sesuai dengan Undang-Undang atau tidak.

Karena salah satu fungsi dari DPR adalah pengawasan. Komisi II

69

DPR RI, harus menegur DKPP dan melakukan evaluasi kepada

semua lembaga penyelenggara pemilu. Agar tidak terjadi lagi

penggunaan kewenangan secara berlebihan.

2. Harus saling membangun komunikasi yang lebih intens dan lebih

baik lagi diantara 3 lembaga penyelenggara pemilu. Yaitu KPU,

Bawaslu, dan DKPP. Karena setiap lembaga pemerintahan,

lembaga penyelenggara pemilu khususnya, telah mempunyai tugas

dan kewenangannya masing-masing. Apabila tidak berjalan sesuai

koridornya masing-masing, nantinya seperti ada satu lembaga yang

lebih dominan atau lebih tinggi tingkatannya. Padahal KPU,

Bawaslu, dan DKPP berada pada tingkatan yang sama. Mempunyai

fungsi dan kewenangan masing-masing yang saling melengkapi,

untuk mewujudkan pemilu yang luberjurdil.

3. Sebagai bentuk tidakan preventif, yaitu dengan melakukan proses

rekrutmen atau seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu dengan

lebih baik dan profersional lagi. Sehingga tidak banyak lagi

pelanggaran yang akan dilakukan para penyelenggara pemilu yaitu

KPU dan Bawaslu. Karena salah satu indikasi suksesnya suatu

pemilihan umum dikarenakan para penyelenggara pemilu yang

berkredibilitas dan berintegritas.

Daftar Pustaka

Buku

Abdullah, Rozali, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu

Legislatif), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Al-Marsudi, Subandi, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi,

Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Ashiddiqie, Jimly, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan

Dalam UUD 1945, Cet.II, Yogya: FH UII Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, Makalah Pengenalan DKPP Untuk Penegak Hukum, Jakarta :

2013.

Asshiddiqie, Jimly, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Jakarta: PT Raja


Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet.V, Jakarta: PT Raja


Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara, Cet.II,

Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Asshiddiqie, Jimly, Sengketa Kewenangan Konstitusional Antarlembaga Negara,

Cet.II, Jakarta: Konpress, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, Sengketa Konstitusional Lembaga Negara, Jakarta: Konstitusi

Press, 2006.

Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet.VI, Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama, 2005.

Fadjar, Mukhtie, Tipe Negara Hukum, Cet.II, Malang: Bayu Media Publishing,

2005.

Fahmi, Khairul, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Jakarta: PT Raja


K. Lubis, Suhrawadi, Etika Profesi Hukum, Cet.V, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Kansil, C.S.T. dan S.T. Kansil Christine, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum,

Cet.II, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.

Rabi’ah, Rumidan, Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia, Jakarta: PT Raja


S. Subekti, Valina, Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dan

Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945, Jakarta: Rajawali Press,

2007.

Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung:

PT Refika Aditama, 2006.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.III, Jakarta: Universitas

Indoneia (UI-Press), 1986.

Soemantri, Sri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni,

Edisi I, 1992.

Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, cet.II, Jakarta:

Sinar Grafika, 2008.

Thaib, Dahlan dan Hamidi, Jazim Dkk., Teori dan Hukum Konstitusi, Cet.VI,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, Demokrasi, HAM &

Masyarakat Madani, Cet.III, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

Winarno, Budi, Globaliasasi dan Krisis Demokrasi, Yogyakarta: Medpress,

2007.

Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Lembaga

Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara


Putusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang

Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum.

Jurnal

Komisi Hukum Nasional, Obesitas Penyelenggara Pemilu, Jurnal Desain Hukum

Volume 13, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Persiapan DKPP di Tahun Politik,

Newlatter DKPP Edisi I, Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu, 2014.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP Siap Bekerja, Newslatter

DKPP Edisi III, Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2014.

Website

http://www.republika.co.id 24 Januari 2014

DKPP.go.id

KPUJatim.go.id

http://surabayapagi.com

http://nasional.inilah.com

http://www.yiela.com

http://www.republika.co.id/


implikasi putusan dkpp nomor 74/dkpp...

Documents