Program ART GOLD Indonesia

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Panduan Pembangunan Provinsi 2009

2

3

DAFTAR ISI

1. Pengantar

Latar belakang hal. 4

Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) hal. 4

Metodologi

hal. 5

2. Provinsi Nusa Tenggara Timur

hal. 6

Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur hal. 7

Keadaan Geografis dan Kependudukan hal. 7

Gambaran Umum

Hal. 8

Isu dan Prioritas Pembangunan Provinsi hal. 12

Isu Pembangunan Provinsi hal. 12

Prioritas Pembangunan Provinsi

hal. 19

Daftar Aksi yang Mungkin Dilaksanakan

hal. 20

3. Profil dan Prioritas Kabupaten

hal. 23

Kabupaten Timor Tengah Selatan hal. 24

Profil Kabupaten hal 24

Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten hal. 25

DaftarAksi yang Mungkin Dilaksanakan

hal. 29

Kabupaten Flores Timur hal. 31

Profil Kabupaten hal. 31

Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten hal. 32

DaftarAksi yang Mungkin Dilaksanakan

hal. 35

Kabupaten Sabu-Raijua hal. 37

Profil Kabupaten hal. 37

Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten hal. 38

DaftarAksi yang Mungkin Dilaksanakan

hal. 43

Kelompok Kerja Provinsi NTT hal. 46

4

Pengantar

Latar belakang

Program ART GOLD (Articulating Good Lokal Development) adalah bagian dari inisiatif UNDP Hub for

Innovative Partnership yang mendorong pembangunan regional serta pemerintahan lokal yang lebih

efektif pada bidang partisipasi lokal, pembangunan ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap layanan-

layanan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan. Di Indonesia Program ART GOLD berusaha

memperbaiki kapasitas pemerintah lokal dalam memberikan layanan yang menjangkau lebih banyak

warganya serta untuk mencapai tujuan pembangunan millennium/Millennium Development Goals

(MGDs).

Program ART GOLD Indonesia (AGI) ada di dua provinsi: Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di Provinsi NTT, sebagai kelanjutan dari fase persiapan, kegiatannya dimulai pada Mei 2009. Sekarang,

Pemerintah Provinsi telah mengukuhkan dengan sebuah Surat Keputusan tentang pembentukan

Kelompok Kerja Provinsi dan Kelompok Kerja ini telah bekerja sama dengan unit AGI di Kupang dalalm

menentukan tiga kabupaten sebagai lokasi pelaksanaan program dan langkah pertama untuk

pembentukan Kelompok Kerja Kabupaten telah dilaksanakan.

Dokumen ini berisi informasi yang dikumpulkan di tingkat provinsi, dan dari 3 kabupaten terpilih yang

akan mengimplementasikan program ini. Selanjutnya, dokumen ini dirancang untuk memberi informasi

pada mitra-mitra potensial tentang kemungkinan-kemungkinan pembangunan di provinsi ini dengan

harapan bahwa kemitraan internasional bisa dicapai melalui metodologi ART GOLD.

Tujuan Pembangunan Milenium yang ingin dicapai pada 2015:

1. Menangani kemiskinan dan kelaparan

2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

4. Menurunkan angka kematian anak

5. Meningkatkan kesehatan ibu

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya

7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup

8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

5

Metodologi

Panduan Pembangunan Provinsi/Provincial Development Guidelines merupakan produk dari proses

konsultasi di tingkat kecamatan dengan cara pertemuan komunitas bersama kepala desa, masyarakat

sipil, pejabat pemerintahan lokal serta partisipan yang berminat.

Selanjutnya, penelitian ini terwujud dalam proses pengumpulan data dengan kunjungan langsung ke

lapangan. Kemudian, data dikumpulkan dan dianalisa oleh Kelompok Kerja Provinsi yang terdiri dari

perwakilan dari pemerintah provinsi, universitas setempat, dan LSM lokal yang bekerja untuk membuat

dokumen multisektor. Kelompok Kerja juga menggunakan rencana yang telah ada yang dibuat oleh

berbagai dinas dan provinsi.

Beberapa anggota Kelompok Kerja Provinsi berpartisipasi dalam kunjungan lapangan, pertemuan dan

lokakarya di kabupaten, kecamatan, desa dan masyarakat:

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan pertemuan dilakukan di Kecamatan Amanuban Tengah, Kie

dan Fatumnasi;

Di Kabupaten Flores Timur pertemuan dilakukan di Kecamatan Tanjung Bunga dan Desa

Bahinga;

Di Kabupaten Sabu Raijua pertemuan dilakukan di Kecamatan Sabu Liae, Hawu Mehara, Sabu

Timur dan Sabu Tengah.

Dalam proses debat, pengumpulan data, analisis partisipatoris yang dilakukan di tingkat multi sektoral

dan yang melibatkan provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, beberapa isu dan prioritas utama

muncul sebagai pusat pembangunan lokal: kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal dan lingkungan.

6

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

7

Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur

Keadaan geografis dan kependudukan

Wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang meliputi 566 pulau dan 44 di

antaranya adalah pulau yang berpenghuni. Wilayah ini mempunyai 21 Kabupaten dengan luas daratan +

47.350 Km2 dan luas perairan laut + 200.000 Km2. Provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor

Leste dan Australia ini mempunyai topografi yang bergunung-gunung dan secara umum beriklim semi

arid. Wilayah ini mempunyai musim hujan yang pendek (3-4 bulan) dengan musim kering yang panjang

(8-9 bulan). Perubahan iklim global membawa dampak buruk pada wilayah ini. Badan Metereologi,

Klimatologi, dan Geofisika Kupang memperkirakan El nino kemungkinan akan melanda daerah ini dan

membawa dampak pada panjangnya musim kering. Kejadian ini dapat memberi dampak besar pada

penghidupan penduduk yang sebagian besar adalah petani (70%). Pada 2007, total penduduk 4,448,873

dengan pertumbuhan 1, 83%. Populasi penduduk berdasarkan umur menunjukkan bahwa persentasi

penduduk umur 15-64 tahun sebesar 57,15% dan diikuti oleh kelompok umur 0-14 tahun sebesar 37,84

dan > 65 tahun sebesar 4,99%. Hal ini menunjukkan pemasalahan aktual yang akan dihadapi yaitu

besarnya jumlah penduduk produktif dibandingkan ketersediaan lapangan kerja yang tersedia yang

menyebabkan risiko pengangguran yang tinggi.

Wilayah provinsi ini terletak pada wilayah

pertemuan lempeng-lempeng dunia dan cicin api

yang menyebabkan wilayah ini mempunyai risiko

bencana gunung api, gempa bumi, tsunami. Kondisi

topografi yang berbukit-bukit menyebabkan

wilayah ini punya risiko tanah longsor dan erosi

yang tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi pada 2005

8

adalah 62,7, jumlah ini terus meningkat menjadi 63,6 pada tahun 2006 dan 64,8 pada tahun 2007. Indek

Pembangunan Manusia di tingkat nasional tahun 2007adalah 70,1. Hal ini menempatkan provinsi ini pada

pada posisi 31 dari 33 provinsi.

No Kabupaten/Kota Wilayah (Km2)

Kecama tan Desa Laki- laki

Perem puan Penduduk

Rumah Tangga Kepadatan

1 Sumba Barat 737 5 53 54,323 50,600 104,923 19,488 142

2 Sumba Timur 7.001 22 156 116,571 106,545 223,116 44,048 32

3 Kupang 5.437 23 140 143,070 131,063 274,133 65,482 50

4 Timor Tengah Selatan 3.947 32 198 214,975 200,685 415,660 100,832 105

5 Timor Tengah Utara 2.670 9 174 105,830 105,520 211,350 49,760 79

6 Belu 2.446 24 208 207,006 210,998 418,004 86,848 171

7 Alor 2.865 17 175 89,029 89,935 178,964 40,000 62

8 Lembata 1.266 8 117 49,271 55,169 104,440 26,144 82

9 Flores Timur 1.813 18 213 108,771 121,147 229,918 50,064 127

10 Sikka 1.732 21 160 132,274 145,353 277,627 58,752 160

11 Ende 2.047 20 211 108,589 129,451 238,040 50,880 116

12 Ngada 1.621 9 94 64,093 67,372 131,465 26,368 81

13 Manggarai 4.189 6 140 251,573 252,590 504,163 99,552 120

14 Rote Ndao 1.280 8 80 58,415 54,138 112,553 28,128 88

15 Manggarai Barat 2.948 7 121 99,606 101,523 201,129 42,432 68

16 Sumba Barat Daya 1.445 8 96 132,907 123,054 255,961 23,968 177

17 Sumba Tengah 1.869 4 43 30,616 28,348 58,964 34,112 32

18 Nagakeo 1.417 7 93 58,942 64,232 123,174 24,384 87

19 Manggarai Timur*

7 93

20 Sabu Raijua 461 6 63 45,832 53,698 99,530 18,390 216

21 Kota Kupang 160 4 49 141,915 144,384 286,299 61,728 1,786

NTT 2007 47.350 265 2,677 2,213,608 ,235,265 4,448,873 951,360 94

*Manggarai Timur data masih bergabung dengan kabupaten Manggarai

Sumber: Badan Pusat Statistik provinsi Nusa Tenggara Timur, 2008 diadaptasi

Gambaran umum

Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan periode 2003 – 2008 mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Sebagian besar penduduk provinsi ini telah dapat menikmati pendidikan dasar. Secara umum angka

partisipasi sekolah meningkat baik untuk tingkat SD, SMP dan SMA.

Angka Partisipasi Sekolah untuk SD, SMP dan SLTA

No Komponen 2003 2004 2005 2006 2007

1. APK SD/MI/SDLB 92,18 99,53 107,84 112,28 114,20

2. APM SD/MI/SDLB 69,14 72,26 76,24 79,78 90,80

3. APK SMP/MTs/SMPLB 48,29 49,67 59,39 59,72 67,46

4. APM SMP/MTs/SMPLB 32,02 32,71 39,36 46,24 52,23

5 APK SMA/MA/SMK 40,07 40,60 40,26 42,66 48,19

6 APM SMA/MA/SMK 24,97 25,93 25,62 30,69 34,67

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2007

9

Tetapi perbandingan angka partisipasi dari tingkat SD, SMP, dan SMA menunjukkan penurunan.

Tingginya partisipasi ditingkat SD disebabkan juga oleh sebaran SD yang di setiap desa minimal ada satu

SD. Partisipasi anak untuk pendidikan yang lebih tinggi semakin berkurang, selain masalah jarak,

kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak. Kemampuan ekonomi keluarga juga

menentukan faktor ini. Pencapaian pendidikan yang berkualitas mengalami tantangan besar. Sumbar

daya pengajar dan pengelola pendidikan masih harus mengalami peningkatan dalam jumlah dan

kemampuan. Tenaga pengajar yang mempunyai kualifikasi SLTA untuk SD 70,93%, SMP 12,37%, dan SMA

3,73%; sedangkan yang berkualifikasi sarjana untuk SD 2,81%; SMP 35,33%, dan SMA 60,89%. Sarana dan

prasarana penunjang pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, alat peraga dan buku-buku

referensi juga masih sangat terbatas. Data base pendidikan juga masih perlu dibenahi untuk

perencanaan yang lebih baik.

Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan telah

membawa perubahan yang positif namun

perkembangan derajat kesehatan belum

menunjukkan hasil yang signifikan. Usia

harapan hidup cenderung meningkat (2004:

64,4; 2005: 64,9; 2006: 65,1) walaupun masih

di bawah angka nasional (2006: 66,2).

Berbagai persoalan seperti rendahnya

kesadaran masyarakat untuk berperilaku

hidup bersih dan sehat, masih tingginya angka kesakitan (morbiditas) akibat penyakit-penyakit infeksi,

rendahnya kualitas gizi masyarakat (37,80% bayi dan balita gizi buruk dan gizi kurang, tahun 2007),

tingginya angka kematian ibu (306/100,000, tahun 2007) dan bayi (57/1000, tahun 2007). Persoalan

kesehatan di masyarakat ini bertalian dengan masih lemahnya kinerja sistem kesehatan di daerah. Rasio

tenaga kesehatan yang masih kecil baik terhadap jumlah penduduk maupun sarana/fasilitas (misal: NTT:

Dokter umum 12:100.000; Nasional 40:100.000), kualitas tenaga kesehatan yang tercermin dari

spesifikasi tenaga kesehatan masih terbatas serta penyebaran yang tidak merata. Sistem informasi

kesehatan daerah yang belum bisa digunakan secara optimal untuk perencanaan dan pengambilan

keputusan berbasis data.

10

Perekonomian

Perkembangan sektor ekonomi mengalami banyak tantangan. Pertumbuhan lebih banyak digerakkan

oleh aktivitas konsumsi, sehingga pondasi ekonomi yang tercipta kurang kokoh dalam jangka

menengah dan jangka panjang. Kenyataan ini berpengaruh pada angka kemiskinan penduduk NTT

masih sulit diturunkan, yaitu 27,51% tahun 2007. Tingkat kesejahteraan tercatat adanya penurunan angka

pengangguran terbuka dari 5,46% pada tahun 2004 turun menjadi 3,72% di tahun 2007. Tingkat

pendapatan menurut Produk Domestik Regional Bruto sebesar 3,6 juta rupiah per kapita atau sepertiga

dari nasional. Pembangunan bidang ekonomi mengindikasikan tingkat pertumbuhan rata rata tahun

2005 sebesar 5 %, tahun 2006 sebesar 5,08 % dan mengalami percepatan pada 2007 menjadi 5,5 %.

Tetapi menurun pada 2008 dan mencapai 3,59% pada 2009.

Sektor Pertanian dan Sektor Jasa Pemerintah masih mendominasi perekonomian NTT. Dengan

kecenderungan penurunan peran sektor pertanian dan peningkatan peran sektor jasa-jasa pemerintah.

Hal ini mengindikasikan bahwa investasi masyarakat dan swasta masih sangat rendah dibanding

investasi pemerintah.

Infrastruktur Wilayah

Perbandingan panjang jalan dengan luas wilayah NTT adalah 0,36 km/km2 dengan 60%

dalam keadaan rusak. Setiap kabupaten di provinsi ini mempunyai pelabuhan yang

kondisinya perlu ditingkatkan untuk melayani 44 pulau berpenghuni. Saat ini, provinsi

mempunyai pelabuhan tingkat internasioanl, yaitu Pelabuhan Tenau di Kupang. Untuk

mendukung tranportasi dalam provinsi ada 15 lapangan udara di 15 kabupaten.

Pemerintah provisi memberikan perhatian besar untuk mengatasi kondisi provinsi yang

kering dengan pembangunan sarana pengelolaan air hujan, misalnya jebakan, air,

embung, dan sistem air irigasi. Masih diperlukan peningkatan pembangunan disektor

ini karena sebagian besar wilayah ini adalah wilayah kering.

Lingkungan hidup

Lahan kritis di provinsi ini cenderung meningkat dengan kecepatan yang lebih tinggi dari usaha

perbaikan lahan yang terdegradasi. Saat ini luas lahan kritis mencapai 21.094,97Km2 atau 45% dari total

wilayah. Kawasan hutan yang berubah menjadi lahan kritis sebesar 18.767,29 Km2 atau 35% dari total

wilayah hutan.

Pemerintahan Daerah

Pemberian otonomi yang lebih besar pada pemerintah daerah dan adanya perundangan baru yang

membawa perubahan yang mendasar dalam sistem kewenangan dan dengan sendirinya berakibat pula

terhadap seluruh sistem pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus merubah sistem pemerintahan

11

daerah secara keseluruhan mulai dari aspek kelembagaan, kepegawaian, sarana dan prasarana,

pemerintahan daerah, kecamatan sampai pada Kelurahan/Desa. Di dalamnya termasuk peran

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Provinsi ini masih dalam tahap transisi

dalam membangun pemerintahan yang baik untuk menyesuaikan dengan perundangan terbaru.

Peningkatan kapasitas aparatur menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk mendukung terciptanya

pemerintahan yang baik. Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil SD: 2,68%; SMP: 3,23%; SMA: 47,32%;

Diploma: 10,31%; Sarjana: 32,44%; Master: 3,97%; dan Doktoral: 0,086%. Struktur pemrintahan provinsi

diorganisasikan dalam tiga kelompok besar: Sekretariat Daerah Provinsi dan biro yang mendukung

Gubernur; Dinas; dan Badan, Kantor, dan lembaga teknis lainnya. Badan Perencana Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) adalah salah satu badan pemerintah yang menjadi mitra utama program AGI. Berikut

daftar satuan kerja pemerintah daerah provinsi yang ada:

Gubernur

Wakil Gubernur

Sekretaris Daerah

Asisten Tata Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat Asisten Perekonomi dan

Pembangunan Asisten Administrasi

Publik

Badan/Kantor dan Lembaga Teknis Provinsi:

Inspektorat

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Badan Pendidikan, Pelatihan,Penelitan Pengembangan Daerah

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Badan Lingkungan Hidup Daerah

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Badan Arsip

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Badan Perpustakaan

Satuan Polisi Pamong Praja

Kantor Pengolahan Data Elektronik

Kantor Penghubung

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi

Badan Pusat Statistik

Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

Bank Nusa Tenggara Timur

Dinas Provinsi

Kelautan Dan perikanan

Pertanian dan Perkebunan

Peternakan

Kehutanan

Pekerjaan Umum

Pendapatan dan Aset Daerah

Kebudayaan dan Pariwisata

Pertambangan dan Energi

Kesehatan

Sosial

Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

Perindustrian dan Perdagangan

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah

Perhubungan

Sekretariat Daerah

Biro

Biro Pemerintahan

Biro Hukum

Biro Perekonomian

Biro Administrasi Pembangunan

Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Pemberdayaan Perempuan

Biro Kepegawaian

Biro Keuangan

Biro Organisasi

Biro Umum

12

Isu dan Prioritas Pembangunan Provinsi

Isu Pembangunan Provinsi

Pendidikan

Salah satu masalah utama pembangunan wilayah ini adalah kurangnya kapasitas, pengetahuan dan

spesialisasi, maka pendidikan menjadi prioritas dasar. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang

terbatas, kondisi geografis wilayah yang membuat jarak semakin jauh oleh daerah yang bergunung-

gunung dan kondisi jalan yang buruk, masalah-masalah pembangunannya bisa disintesisikan sebagai

berikut:

Jumlah guru yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan siswa: seringkali sebuah kelas

diisi oleh jumlah siswa yang besar dan guru harus mengajar pada kelas yang terdiri dari siswa

yang berbeda tingkatannya pada waktu yang sama serta mencakup banyak disiplin ilmu.

Kualitas pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten masih rendah.

Kurangnya fasilitas dan sarana; biasanya jumlah buku sangat kurang dan kadang-kadang buku

hanya tersedia untuk guru; banyak sekolah bermasalah dengan perlengkapan laboratorium dan

bahan ajar; siswa mengalami masalah untuk membeli pensil, pena, kertas karena kondisi

ekonomi keluarga;

Angka putus sekolah yang cukup menguatirkan, terutama pada tingkat pendidikan pasca-SD: hal

ini disebabkan oleh tiga factor utama:

• Kondisi kemiskinan keluarga;

• Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang umum terjadi: banyak keluarga

tidak melihat manfaat menyekolahkan anak mereka, dan seringkali tidak mendukung

dan mendorong anak-anak untuk bersekolah. Masalah pekerja anak sudah cukup lazim.

• Jarak sekolah menengah yang jauh dari rumah. Pemerintah provinsi berusaha mengatasi

masalah ini dengan program sekolah satu atap yang bertujuan menggabungkan struktur

sekolah dasar dengan sekolah

menengah pertama, pada

beberapa wilayah terpencil.

Ada banyak SMK yang berdiri: meskipun sekolah

ini mampu menyiapkan tenaga kerja untuk

berbagai sektor (perikanan, pertanian,

peternakan, bangunan, otomotif, ilmu computer,

ekonomi dan akuntansi), kualitas pelatihan dan

program yang diadopsi masih lemah dan dalam

banyak kasus tidak terkait dengan aplikasi nyata.

13

Perguruan tinggi

Pusat pendidikan tinggi untuk provinsi ini adalah Kupang. Ada beberapa universitas dan akademi yang

dikelola pemerintah, swasta dan lembaga agama (Katolik, Kristen dan Islam). Universitas negeri

terbesar adalah Universitas Nusa Cendana. Universitas ini memiliki fakultas pertanian, pendidikan,

social, ilmu teknik, kedokteran dan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga mengelola beberapa

akademi kesehatan: akademi perawat, akademi kesehatan lingkungan, dan akademi kebidanan. Juga

ada beberapa akademi di beberapa kabupaten. Institusi pendidikan tinggi ini juga menghadapi

tantangan untuk menghasilkan mahasiswa yang berkualitas karena terbatasnya dosen dan fasilitas

pendukung lain.

Kesehatan

Kesehatan adalah isu strategis yang dihadapi provinsi ini: pembangunan kesehatan masih belum

mencapai kualitas optimal dan belum bias melayani semua warga terutama di wilayah perbatasan, pulau

serta wilayah terpencil lainnya; secara umum status kesehatan dari warganya masih rendah. Angka

kematian ibu dan bayi masih tinggi (2007: 57/1000 dan 306/100.000) dan prevalensi gizi kurang dan gizi

buruk anak balita juga masih tinggi.

Masalah kesehatan yang tertinggi adalah ISPA (Infeksi saluran pernafasan akut) dan malaria (wilayah ini

termasuk wilayah endemik). Beberapa jenis penyakit muncul kembali (TBC, rabies, diare, HIV-AIDS) dan

bencana alam yang sering terjadi juga berimplikasi terhadap kondisi kesehatan.

Sistem kontrol, pengawasan, dan akuntabilitas dinas

kesehatan provinsi tidak optimum karena kurangnya

informasi dan kapasitas bagian perencanaan. Juga ada

kekurangan dalam jumlah dan kualitas standard dan

panduan untuk mengimplementasikan pembangunan

kesehatan tertentu dan dalam penelitian kesehatan.

Pembangunan kapasitas personel kesehatan juga masih

rendah dan ketersediaan personel kesehatan masih

belum mencukupi dari segi jumlah, varietas, kualitas dan

distribusi. Dukungan dari pelaku pembangunan lain masih belum optimum.

Berikut ini adalah program utama provinsi 2009-2013:

- Kesehatan masyarakat - Peningkatan gizi masyarakat - Pencegahan dan eliminasi penyakit - Pembiayaan kesehatan - Peningkatan sumber daya kesehatan - Peningkatan kebijakan dan pengelolaan pembangunan kesehatan - Penelitian dan pembangunan kesehatan - Kerjasama lintas sektoral dan wilayah - Peningkatan status kesehatan pribadi - Penyediaan obat dan sarana kesehatan - Pengawasan obat dan makanan - Promosi kesehatan dan pengembangan masyarakat - Sanitasi (lingkungan yang sehat) - Pendidikan kesehatan.

14

Ekonomi

Pertanian

Sektor pertanian berkontribusi sebesar 41% bagi produk domestic regional bruto provinsi.

Pemerintah provinsi NTT menetapkan, dalam rencana pembangunan lima tahunnya, akan

memperhatikan 4 program utama untuk pengembangan ekonomi daerah:

Jagung

Ternak

Cendana

Koperasi.

Provinsi ini sedang mengimplementasikan rencana untuk memperkenalkan kembali penanaman jagung

dan mempromosikan produk ini penting untuk produksi dan pangan. Dalam kenyataannya, beras telah

menggantikan jagung sebagai makanan utama, namun produksi padi lokal tidak mencukupi permintaan,

sehingga sebagian besarnya diimpor.

Sektor peternakan adalah basis bagi ekonomi rumah tangga, hampir semua rumah tangga memiliki

ternak (sapi, kambing, babi, kerbau), namun teknik pengelolaan dan reproduksinya masih lemah.

Pemberdayaan komunitas dan pemerintah lokal untuk menciptakan koperasi dan jaringan,

pembangunan kapasitas dan untuk menciptakan pusat-pusat layanan untuk sektor ini bisa memperbaiki

jumlah dan kualitas ternak.

Cara tradisional pengelolaan ternak, dengan meninggalkan mereka di lahan terbuka tanpa pengawasan

berkonsekuensi pada kesehatan hewan, pada kemungkinan untuk mengontrol penyakit ternak dan

pada upaya daerah untuk penghijauan.

Koperasi

Sekalipun koperasi dianggap sebagai elemen kunci bagi

pembangunan ekonomi lokal, kapasitas sumber daya

manusia dalam mengembangkan koperasi masih lemah.

Banyak orang yang ingin meningkatkan nilai produk

mereka, keterampilan dan kemampuan untuk

mengakses pasar, namun tidak memiliki kemampuan khusus bagaimana mengorganisasikan dan

mengelola koperasi.

Berdasarkan kebutuhan daerah dan struktur serta aksi yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Provinsi, beberapa aksi untuk mendukung pembangunan di sektor ini bisa dirangkum

sebagai berikut:

1. Program terpadu Memadukan usaha mikro, kecil dan menengah dengan koperasi

Memadukan usaha produktif masyarakat dengan koperasi

2. Program pemberdayaan sumber daya dan kapasitas manajemen

Pelatihan berbasis kompetensi bagi pengelolaan koperasi

Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha/calon anggota koperasi

Bimbingan teknis, studi banding

3. Program Pemberdayaan sumber daya modal koperasi

Akses terhadap sumber daya modal dengan persyaratan seperti bunga rendah dan mudah (untuk koperasi layanan keuangan, produktif, dan distributif)

15

Perikanan dan kelautan Provinsi NTT sedang memperjuangkan pada pemerintah pusat

sebagai provinsi kepulauan. Perikanan dan kegiatan budidaya

kelautan (mutiara dan rumput laut-sea weed: eucheuma

cotonii) memiliki potensi luar biasa, karena area geografis dan

laut yang kaya, namun tingkat organisasi, infrastruktur,

kemampuan sumber daya manusia pada sektor ini masih perlu

ditingkatkan. Perikanan, dalam banyak kasus, tetap sebagai

usaha rumahan, yang dipraktikkan tanpa keterampilan

memadai, tanpa perlengkapan dan oleh kondisi jaringan

infrastruktur, tanpa akses pada pasar, sehingga:

Kurang dari 34% potensi perikanan yang dimanfaatkan;

Hanya 5% penduduk yang bekerja di sektor ini;

Hanya area yang kurang dari 20 mil dari pantai yang

dimanfaatkan.

Pemerintah provinsi sedang memberlakukan sebuah kebijakan

untuk memperbaiki kualitas produk dengan melatih pekerja

tentang pentingnya prosedur dan standar higienis serta

menyediakan perlengkapan untuk memproses dan menjaga produk kelautan, namun pencapaiannya

masih rendah. Budidaya rumput laut (untuk makanan dan kosmetik) dan mutiara juga memiliki potensi

besar.

Produk perikanan bisa menjadi sumber pengganti untuk meningkatkan kualitas pangan keluarga,

namun ketahanan pangan masih belum dianggap sebagai prioritas penduduk, karena kemiskinan

ekstrim, produk terbaik dijual.

Industri dan perdagangan

Sektor industri masih memiliki peran yang kecil dalam perekonomian lokal dan pengembangannya

berbasis sumber daya alam masih rendah.

Program yang dijalankan oleh pemerintah provinsi dalam sektor ini mencakup:

Pengembangan industri kecil dan menengah;

Peningkatan kapasitas teknologi industri;

Bantuan manajemen untuk struktur industri.

Tujuan lain yang penting adalah meningkatkan daya saing produk (produk industry yang ada masih

rendah nilai tawarnya), meningkatkan kewirausahaan masyarakat dan warga dalam mengembangkan

industri skala menengah dan besar, membangun pabrik yang memproses produk lokal serta membuka

jaringan perekonomian lokal dengan pasar.

Pada sektor perdagangan, pemerintah provinsi berniat meningkatkan ekspor (yang sangat erat

kaitannya dengan peningkatan kualitas produk); meningkatkan perlindungan konsumen serta

meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri.

16

Lingkungan

Krisis air

Musim hujan di NTT terkonsentrasi dalam 4 bulan dan 8 bulan lainnya

adalah musim kemarau. Curah hujan terhitung 16 milyar m3 per

tahun, namun infrastruktur air yang ada masih belum mampu

menahan air hingga musim kemarau (hanya 5 milyar m3 air yang

tersedia, sedangkan kebutuhan lokal mencapai 8 milyar).

Pemerintah provinsi telah memasukkan dalam rencana

pembangunan 2008-2013, konstruksi 1.000 danau buatan. Pelaku

kerjasama internasional juga berkontribusi pada isu dasar ini. Dimana

ada danau buatan bantuan bagi masyarakat tentang cara

menggunakan dan mengelola bisa memastikan keberlanjutannya.

Desertifikasi

Beberapa wilayah di provinsi NTT, khususnya di wilayah selatan

(Sumba, Sabu, Rote dan Timor) saat ini menghadapi resiko besar

terjadinya penggurunan lahan. Penyebabnya adalah musim kemarau

yang berkepanjangan, kurangnyan infrastruktur untuk mengumpulkan dan mendistribusikan air,

penebangan pohon untuk kayu bakar dan konstruksi serta praktek tebas-bakar (slash & burn practice).

Tebas dan bakar adalah praktek lokal yang digunakan untuk pertanian: petani menebang pohon dan

tumbuhan lain lalu membakar lahan, untuk membersihkan dan mempersiapkan lahan tanam. Praktek ini

dilakukan untuk mempersiapkan lahan kebun dan juga untuk membuka kebun baru.

Pemerintah provinsi sedang melaksanakan penghijauan melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah dan

Dinas Kehutanan dan penyebaran informasi dan sosialiasasi kepada masyarakat tentang peraturan

daerah dan resiko terkait praktek tebas-bakar dan penghijauan.

Pengelolaan sampah

Provinsi ini membutuhkan sarana untuk mengelola sampah. Kota-kota memiliki layanan umum untk

mengumpulkan dan membuang sampah ke tempat pembuangan namun di sana sampah tersebut

dibakar di alam terbuka. Di kecamatan dan desa, praktek yang biasa dibuat adalah membakar sampah.

Pemerintah provinsi dan kabupaten berniat mengimplementasikan aksi di sektor ini, dan meminta

kontribusi teknis dari kerjasama internasional.

Pertambangan dan energi

Energi fosil merupakan kebutuhan semua warga; provinsi ini berminat besar untuk mengembangkan

sumber energy terbarukan dan membutuhkan bantuan teknis untuk bidang ini. Di Pulau Flores sedang

dilakukan studi tentang kemungkinan penggunaan energy bio-termal; pulau-pulau lain juga baik untuk

pengembangan tenaga angin (misalnya Pulau Sabu), dan juga sudah ada usaha mengembangkan biogas

dalam skala kecil.

17

Kebanyakan pulau di wilayah ini kaya akan sumber daya mineral (mangan, tembaga, besi, batu gamping,

tanah liat, dan dalam jumlah yang kecil perak, emas dan nikel). Di beberapa kabupaten biasa ditemukan

beberapa aktivitas pertambangan illegal; ini terjadi karena rendahnya pengawasan dan tak adanya

peraturan daerah.

Infrastruktur

Dinas-dinas provinsi dan kabupaten sedang berusaha menyiapkan akses air dan koneksi listrik untuk

masyarakat dan desa-desa; saat ini hanya 61% penduduk yang dilayani listrik dan kebanyakan desa dan

masyarakat tidak memiliki sarana untuk mengakses air.

Pembangunan sarana dan prasarana kecil dan besar untuk menjaga ketersediaan air pada musim

kemarau, konstruksi jaringan listrik serta integrasi sarana-sarana untuk produksi energy alternative

(biogas, energy matahari, energy angin/Aeolian) merupakan isu-isu mendasar.

Diperkirakan lebih dari 60% infrastruktur jalan (baik jalan Negara, provinsi maupun kabupaten) berada

dalam kondisi rusak. Upaya untuk memperbaiki kualitas jalan dan perhubungan merupakan isu strategis

yang akan meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat lokal.

Pariwisata dan budaya

Provinsi ini kaya akan potensi budaya dan alam

yang menunjang pariwisata: pariwisata laut

(menyelam, , selancar), wisata alam (jalan linta

alam, hutan, danau, gunung), wisata budaya dan

religi (upacara adat), serta wisata khusus

(memancing). Sektor pariwisata dan kebudayaan

ini belum berkembang baik oleh karena beberapa

hambatan: kurangnya perhatian dari pelaku

pembangunan untuk memperbaiki dan

mengembangkan potensi budaya dan alam lokal,

terutama kelautan, sehingga sektor ini hanya

mendapatkan kucuran dana yang sedikit; akses ke tempat wisata masih sulit karena keterbatasan

sarana transportasi dan kondisi jalan yang buruk; infrastruktur pendukung lain (air bersih, listrik, fasilitas

akomodasi, telekomunikasi) juga terbatas; provinsi ini belum memiliki rencana induk pembangunan

pariwisata; rendahnya kemampuan sumber daya manusia, lembaga, dan kemitraan pariwisata.

Salah satu aset wisata, komodo, saat ini menjadi nominasi dalam daftar 7 keajaiban dunia baru.

LSM, Kerjasama Internasional, dan secretariat bersama BAPPEDA

BAPPEDA (Badan Perencanaan Pemnbangunan Daerah), di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten

memiliki sekretariat bersama yang bertujuan untuk membantu dan mengatur intervensi kerjasama

internasional di NTT.

Sekreatariat bersama tersebut, yang secara aktif bekerja sama dengan AGI dan terwakili dalam

Kelompok Kerja Provinsi, telah memetakan kehadiran LSM internasional, badan PBB dan pelaku-pelaku

lain yang bekerja di NTT sebagai berikut:

18

Jaringan LSM

Sekitar 500 LSM lokal bergiat di Provinsi NTT. Sektor-sektor intervensi mereka: pengembangan

masyarakat, advokasi, lingkungan, pertanian, perikanan, pemberdayaan sumber daya manusia,

pengelolaan perencanaan dan keuangan desa dan masyarakat, perencanaan partisipatif, pemberdayaan

ekonomi, pemberdayaan lembaga-lembaga lokal, isu gender, pengelolaan bencana, kesehatan

(termasuk kesehatan ibu dan anak, HIV) dan lain-lain.

Biasanya sebuah LSM memperkuat kelembagaan masyarkat di desa dengan mendukung kelompok-

kelompok tani, koperasi dan organisasi masyarakat yang lain; biasanya LSM melatih staf untuk dapat

memberikan pendampingan yang intensif pada masyarakat dan menyiapkan exit strategy, sehingga

ketika program dan aksi berakhir, masyarakat dapat melanjutkan.

Jaringan LSM sangat membantu dalam hubungan yang mendalam dan berkualitas dengan masyarakat

lokal. Dalam bebeapa tahun terakhir LSM-LSM telah mulai berkolaborasi dengan pemerintah dengan

membantu kebijakan dan strategi pemerintah.

Salah satu keyakinan LSM adalah keberlanjutan aksi dan program bisa terjaga apabila ada integrasi

pembangunan kapasitas masyarakat sebagai factor krusial (terutama membantu dengan keterampilan

teknis dan spesifik, manajemen organisasi dan keuangan, pengembangan jaringan serta pengetahuan

tentang evaluasi).

19

Prioritas Provinsi

1. Pemantapan Kualitas Pendidikan a. Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang; b. Peningkatan relevansi pendidikan yang berdaya saing dalam percaturan global; c. Pengembangan manajemen pendidikan yang efisien; d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Pembangunan Kesehatan a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; b. Peningkatan kinerja institusi kesehatan; c. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat; d. Pembudayaan pola hidup sehat.

3. Pembangunan Ekonomi a. Peningkatan kualitas angkatan kerja; b. Perluasan kesempatan kerja; c. Revitalisasi institusi ekonomi; d. Peningkatan produk dan stabilitas harga produk ekonomi rakyat.

4. Pembangunan Infrastruktur a. Peningkatan kualitas pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana perhubungan

dan komunikasi untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia; b. Peningkatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi

embung dan bendungan; c. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perlistrikan dan mengembangkan

sumber energi yang berkelanjutan; d. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi.

5. Pembenahan Sistem Hukum Daerah dan Keadilan a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. Revitalisasi dan refungsionalisasi institusi penegak hukum; c. Pembentukan dan pembaharuan peraturan daerah yang responsif dan partisipatif; d. Peningkatan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang berperspektif HAM; e. Pengembangan budaya hukum birokrasi ke arah terwujudnya pemerintahan yang bersih

dan bebas KKN. 6. Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Konsolidasi perencanaan tata ruang wilayah; b. Peningkatan Pemantauan, Pengawasan dan Pengaturan Pemanfaatan Ruang; c. Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup berkaitan dengan

pembangunan yang berkelanjutan. 7. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan, Kesejahteraan Anak dan Partisipasi

Pemuda a. Peningkatan pemberdayaan perempuan untuk menjelmakan keadilan dan kesetaraan

gender; b. Peningkatan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi anak; c. Peningkatan pembinaan pemuda.

8. Agenda Khusus a. Penanggulangan Kemiskinan; b. Penanganan Daerah Perbatasan; c. Pengembangan Provinsi Kepulauan; d. Penanganan Bencana.

20

Berdasarkan temuan-temuan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa, rencana provinsi serta isu, masalah dan prioritas yang disampaikan di

sini, inilah beberapa aksi usulan pada kerja sama internasional dalam menjawabi kebutuhan dan perencanaan local daerah

Aksi-aksi yang yang bisa dijalankan Penerima manfaat

MDG (Tujuan

Pembangunan Milenium)

Mitra lokal

Tata pemerintahan dan desentralisasi Memberdayakan staf BAPPEDA dalam perencanaan tata ruang dan tata kota

Bagian perencanaan dinas-dinas provinsi, dinas pekerjaan umum provinsi, pegawai Bappeda provinsi dan kabupaten, anggota DPRD

MDG: 1,3,7,8 BAPPEDA

Membantu dinas-dinas provinsi dan kabupaten untuk membuat strategi dan praktek manajemen sampah yang baik

Teknisi Dinas Pekerjaan Umum, pegawai dinas kesehatan, unit terkait

MDG: 4,5,7,8 Badan Pelestarian Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kebersihan Kota

Membantu pelayanan lokal yang didedikasikan untuk kegiatan industry dan ekonomi yang baru yang dikelola dalam satu struktur yang mudah

Pegawai Biro Ekonomi Kantor Gubernur, pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Koperasi, Usaha MIkro Kecil Menengah, wirausahawan baru

MDG: 1,3,8 Pegawai Biro Ekonomi Kantor Gubernur, pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Koperasi, Usaha MIkro Kecil Menengah

Membantu teknisi lokal dalam perencanaan sarana baru untuk jaringan air dan pemanfaatan sumber air yang ada

Teknisi dinas pekerjaan umum provinsi dan Perusahaan daerah air minum

MDG: 1,7,8 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, perusahaan daerah air minum, Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

Membantu Badan Penanggulangan Bencana provinsi dengan keahlian dan teknik baru

Pegawai Badan Penanggulangan Bencana, semua penduduk

MDG:8,7 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi

Meningkatkan kapasitas dan perencanaan strategis Keluarga Berencana

Pegawai BKKBN, dinas kesehatan provinsi, biro pemberdayaan perempuan

MDG: 3,4,5,6,8 BKKBN, dinas kesehatan, biro pemberdayaan perempuan

Meningkatkan kemampuan perencanaan BAPPEDA provinsi terkait dengan pembangunan

Pegawai BAPPEDA provinsi MGD: 1,3,7,8 BAPPEDA provinsi, Biro Tata Pemerintahan

21

wilayah kepulauan

Layanan Sosial Memberikan bantuan program beasiswa provinsi, terutama wanita di tingkat perguruan tinggi dan pasca sarjana.

Siswa MDG: 2,3,8 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi, Biro Kesejahteraan Rakyat

Memberikan bantuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi untuk pembangunan sekolah satu atap yang bisa mengurangi jarak tempuh siswa ke sekolah

Siswa MDG: 2,8 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi

Memberikan bantuan beasiswa bidang kesehatan kepada mahasiswa yang berasal dari daerah terpencil,

Mahasiswa, perempuan, penduduk wilayah sasaran

MDG: 3,4,5,6,8 Dinas Kesehatan Provinsi

Memberikan bantuan beasiswa bidang pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari daerah terpencil

Mahasiswa, penduduk wilayah sasaran MDG: 2,3,8 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi

Membantu Dinas Kesehatan Provinsi, akademi dan universitas setempat meningkatkan layanan kesehatan di kabupaten

Staf medis dan paramedis MDG: 3,4,5,6,8 Dinas Kesehatan, akademi dan universitas setempat

Meningkatkan kualitas pelatihan paramedic dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal dan non formal

Bidan, perawat, petugas sanitasi dan asisten paramedic lainnya

MDG: 3,4,5,6,8 Dinas Kesehatan Provinsi, rumah sakit, Puskesmas

Membantu dinas kesehatan provinsi meningkatkan jumlah staf paramedic di tingkat kabupaten dan kecamatan

Dinas Kesehatan Provinsi, perawat, bidan, tenaga paramedic lainnya, penduduk wilayah sasaran

MDG: 1,3,4,5,6,8 Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten, Puskesmas setempat

Memperkuat kapasitas manajemen struktur layanan kesehatan (rumah sakit dan Puskesmas)

Direktur dan staf manajemen rumah sakit dan Puskesmas

MDG: 4,5,6,8 Dinas Kesehatan Provinsi, rumah sakit dan Puskesmas

Membantu pemerintah provinsi menciptakan program pencegahan kekerasan, ekploitasi, dan pekerja anak

Pegawai Komisi Perlindungan anak provinsi dan biro pemberdayaan perempuan, anak-anak

ODM: 1,2,4,8 Komisi Perlindungan anak provinsi dan biro pemberdayaan perempuan, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, LSM local

Ekonomi Lokal Membantu masyarakat setempat dengan pembangunan kapasitas ekonomi dan koperasi; membantu kelompok tani dalam proses

Kelompok tani informal di tingkat kecamatan dan desa

MDG: 1,3,8 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LSM Lokal, Jaringan Petani di Pulau Timor, Flores, Sabu

22

formalisasi dan legalisasi status mereka dan Rote, LSM VECO, BPMD

Meningkatkan kemampuan provinsi dalam memberdayakan produksi lokal dan menghubungkannya dengan pasar luar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

MDG: 1,7,8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, LSM lokal

Membantu dinas pertanian provinsi mengembangkan kebijakan dan teknik baru untuk meningkatkan produksi jagung, kakao dan jambu mente

Pegawai Dinas Pertanian Provinsi MDG: 1,7,8 Pegawai Dinas Pertanian Provinsi, universitas lokal, Badan Pengembangan Teknologi Pertanian (BPTP)

Membantu dinas pertanian provinsi mengembangkan teknik irigasi yang baru

Pegawai Pegawai Dinas Pertanian Provinsi, teknisi BPTP (Badan Pengembangan Teknologi Pertanian)

MDG: 1,7,8 Pegawai Dinas Pertanian Provinsi, universitas lokal, BPTP (Badan Pengembangan Teknologi Pertanian)

Membantu dinas peternakan provinsi dalam mengembangkan pusat penelitian, seleksi dan bantuan ternak

Pegawai Dinas Peternakan Provinsi MDG: 1,7,8 Dinas Peternakan Provinsi, universitas lokal

Membantu dinas pekerjaan umum provinsi dan kabupaten dalam memperbaiki kondisi jalan, irigasi dan danau buatan

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi MDG: 1,7,8 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Lingkungan Memberdayakan teknisi lokal dalam menggunakan energy terbarukan (matahari, air, biogas, dll) serta menciptakan proyek percobaan

Pegawai dan teknisi dinas pertambangan dan energy provinsi, badan lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum

MDG: 3,7,8 Dinas pertambangan dan energy provinsi, badan lingkungan hidup, universitas, dinas pertanian provinsi, dinas peternakan provinsi

Meningkatkan kualitas dan system penampungan dan distribusi air

Teknisi dinas pekerjaan umum, lingkungan dan kehutanan

MDG: 1,7,8 Dinas pekerjaan umum provinsi, badan pengendalian lingkungan hidup provinsi, dinas kehutanan provinsi, kerjasama GTZ, LSM ACF (Action Contre la Faim), Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

Membantu dinas kehutanan provinsi terkait proteksi sumber air

Teknisi lokal dan pegawai dinas kehutanan provinsi dan badan pengendalian lingkungan hidup provinsi

MDG: 1,7,8 Dinas kehutanan provinsi, badan pengendalian lingkungan hidup provinsi

Membantu dinas-dinas provinsi dalam membentuk strategi terpadu untuk menanggulangi perubahan iklim

Anggota DPRD, pegawai dinas-dinas provinsi

MDG: 1,7,8 Dinas pertambangan dan energy provinsi, dinas kehutanan dan badan pengendalian lingkungan hidup provinsi

23

PROFIL DAN PRIORITAS KABUPATEN

24

Kabupaten Timor Tengah Selatan

Profil Kabupaten

Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak di bagian tengah Pulau Timor. Luasnya meliputi 3.947 km2

dengan 21 kecamatan dan 234 desa serta berpenduduk 414.106 jiwa.

No Kecamatan Luas (Km2) Jumlah

Desa Laki-Laki

Perempuan Total

penduduk Rumah Tangga

Kepadatan Penduduk

1 Mollo Utara 32,200 15 4,990 14,751 29,741 6,958 92

2 Fatumnasi 32,000 9 9,859 9,630 19,489 4,802 61

3 Mollo Selatan 42,950 18 13,097 12,551 25,648 6,361 60

4 Pollen 26,400 10 6,236 6,151 12,387 3,286 47

5 Kota SoE 2,090 13 17,355 17,152 34,507 7,228 1,651

6 Amanuban Barat 22,930 14 15,940 15,562 31,502 7,934 137

7 Batu Putih 10,210 7 5,745 5,414 11,159 2,858 109

8 Amanuban Selatan 29,200 15 16,913 17,036 33,949 8,426 116

9 Kuanfatu 26,700 8 9,565 9,517 19,082 4,541 71

10 Kualin 23,700 7 9,174 8,994 18,168 4,395 77

11 Amanuban Tengah 12,500 10 6,222 6,206 12,428 3,325 99

12 Oenino 11,400 7 4,632 4,738 9,370 2,549 82

13 Kolbano 21,600 11 9,319 9,325 18,644 5,009 86

14 Amanuban Timur 22,400 18 13,664 14,003 27,667 7,688 124

15 KiE 14,500 11 8,812 9,656 18,468 5,187 127

16 Kot'olin 6,000 8 4,689 5,202 9,891 2,748 165

17 Amanatun Selatan 12,700 13 8,462 9,250 17,712 4,965 139

18 Nunkolo 10,600 9 6,287 7,081 13,368 3,479 126

19 Boking 10,800 14 10,462 11,256 21,718 6,103 201

20 Amanatun Utara 14,120 10 9,512 10,065 19,577 5,364 139

21 Toianas 9,700 7 6,028 6,373 12,401 3,389 128

TTS 394,700 234 206,963 209,913 416,876 106,595 106

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2008

Jumlah penduduk bertumbuh dengan cepat; sekitar 29.736 jiwa yang tinggal di wilayah perkotaan dan

384.370 jiwa yang lain tinggal di wilayah pedesaan. Sebagian besar penduduknya beragama Kristen.

Banyak penduduk desa yang menderita kemiskinan ekstrim, akses atas air dan listrik yang terbatas.

Indeks Pembangunan Manusia kabupaten ini (2007) adalah 64.46 (NTT: 65.36).

25

Kabupaten ini memiliki wilayah pegunungan (Mutis) yang tingginya mencapai 2250 m, yang termasuk

dalam wilayah konservasi nasional. Wilayah pegunungan ini penting artinya dalam penyediaan akses air

bagi kabupaten tersebut dan bahkan kabupaten-kabupaten lainnya. Wilayah Mutis merupakan sumber

air bagi dua sungai terbesar di Timor, Noelmina (2.150 km) dan Benanain (3.750 km). Wilayah

pegunungan ini memiliki curah hujan yang lebih banyak dalam setahun jika dibandingkan dengan

wilayah lain yang umumnya sangat rendah.

Informasi tambahan:

Persentase penduduk yang mendapatkan layanan Jamkesmas 20, 38%

Persentase penduduk yang mendapatkan raskin 88,44%

Jumlah penduduk dengan anak usia 10 thn ke atas yang buta huruf 13,84% (18,46% perempuan, 9,37% laki-laki)

Anggota DPRD TTS 31 laki-laki, 4 perempuan

23 Camat, kepala desa semua laki-laki

0.26% penduduk memiliki computer dan kurang dari 10% penduduk yang memiliki telepon genggam.

Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten

Prioritas utama kabupaten terkait dengan sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lingkungan.

Kesehatan

Di tingkat kabupaten tingkat kematian ibu dan anak masih tinggi; tingkat kematian bayi 134/1000.

Penyebabnya terkait dengan status gizi, kurangnya akses air, sulitnya mengakses layanan kesehatan

serta kurangnya informasi.

Penyakit-penyakit yang utama adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan), malaria, penyakit kulit dan

diare.

23 Puskesmas, 2 rumah sakit serta 26 dokter (termasuk dokter gigi) seharusnya menjawab kebutuhan

seluruh masyarakat. Gambar berikut menunjukkan akses masyarakat atas pusat layanan kesehatan

setempat.

26

Di desa-desa di mana ada bidan tingkat kematian ibu dan bayi cenderung menurun, namun meskipun

ada gedungnya, tidak semua polindes memiliki tenaga kesehatan; beberapa bahkan tidak aktif. Jumlah

tenaga medis dan paramedis tidak mencukupi kebutuhan semua penduduk; kelahiran bayi banyak yang

belum ditolong tenaga kesehatan.

Pendidikan

Masalah putus sekolah dari sekolah masih terjadi;

hanya sedikit siswa yang melanjutkan pendidikan

mereka ke jenjang SMA dan perguruan tinggi, oleh

karena jarak yang jauh dan kondisi ekonomi keluarga.

Jumlah guru tidak memenuhi kebutuhan dan kualitas

personel pendidikan juga banyak yang tidak terlatih.

Banyak sekolah yang mengalami kekurangan alat dan

perlengkapan seperti buku-buku dan perpustakaan.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih perlu diperbaiki. Banyak anak yang harus

bekerja sejak usia yang sangat muda.

Lingkungan

Kabupaten ini mengalami ancaman karena tingginya

penggundulan hutan. Konsekuensi utamanya adalah

tingginya kejadian tanah longsor akibat proses

penggundulan; juga ada banyak praktek tebas-bakar.

27

Masalah lingkungan sangat terkait dengan budaya, perilaku tradisional, pengetahuan dan pemahaman

tentang isu-isu lingkungan, serta kesulitan dalam mengembangkan pendekatan lingkungan yang

berkelanjutan.

Pengelolaan sampah hanya ada di Kota Soe; tidak ada sarana pengolahan, sehingga sampahnya dibakar

di alam terbuka.

Infrastruktur

Kurangnya akses air karena kondisi iklim, dan juga karena kurangnya infrastruktur untuk pelestarian dan

distribusi air.

Hampir 50% jalan berada dalam kondisi memprihatinkan, dan kondisinya makin memburuk pada musim

hujan. Kesulitan komunikasi dan transportasi mempengaruhi sejumlah sektor (akses kesehatan,

pendidikan, ekonomi masyarakat). Meskipun kebutuhannya besar, namun hanya sedikit intervensi yang

bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.

Listrik hanya melayani sebagian kecil desa dan masyarakat; pemerintah kabupaten dan masyarakat

berusaha untuk mencoba menggunakan sumber listrik dengan menggunakan energi terbarukan; dan

mereka tertarik untuk mengembangkan sektor ini, namun mereka mengalami keterbatasan sumber

daya.

Sebagian besar rumah masyarakat menghadapi masalah struktural; Pemerintah Kabupaten berusaha

membantu dengan menyiapkan bangunan rumah yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, namun

banyak penduduk yang masih tinggal di rumah tradisional yang disebut lopo, hal ini juga bisa

mempengaruhi kondisi kesehatan mereka (khusus untuk ISPA).

Ekonomi

Ekonomi lokal bergantung pada pertanian dan peternakan, dalam dimensi produksi dan industri rumah

tangga; para produsen tidak memiliki pengetahuan dan sumber daya yang memadai untuk bergabung

dalam koperasi atau berhubungan langsung dengan pasar.

Kegiatan penambangan berlangsung hampir di seluruh wilayah TTS; tanahnya kaya dengan mangan,

batu berwarna dan marmer. Pemerintah kabupaten belum memiliki peraturan yang mengontrol

kegiatan penambangan dan hadirnya pabrik-pabrik besar kadng kala menjadi sumber konflik baru bagi

masyarakat lokal.

28

Rendahnya kemampuan petani untuk bergabung dalam

koperasi dan kelompok mempengaruhi kemampuan

mereka mengelola pekerjaan dan produk yang

dihasilkan. Pemerintah provinsi sedang melaksanakan

program untuk membantu kelompok-kelompok tani

informal dengan bantuan legalisasi kelompok dalam

koperasi. Dinas terkait koperasi, perdagangan dan

industry di tingkat kabupaten bisa menjadi pintu masuk

dalam bidang ini.

Sektor peternakan, yang dulunya merupakan sumber daya yang besar bagi wilayah ini serta

memberikan kontribusi besar bagi perekonomian rumah tangga, saat ini terkapar karena kurangnya

pengetahuan, infrastruktur dan pusat penelitian dan bantuan. Biasanya ternak yang subur dan binatang

yang kondisinya bagus dijual; sebagian besar ternak saat ini kurang subur.

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), orang yang bertanggung jawab menghubungkan pemerintah dan

masyarakat biasanya berpindah-pindah sektor; yang mengakibakan tecerainya keterampilan dan

kemampuan.

29

Berdasarkan temuan-temuan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa, rencana provinsi serta isu, masalah dan prioritas yang disampaikan di

sini, inilah beberapa usulan pintu masuk kerja sama internasional dalam menjawabi kebutuhan dan perencanaan lokal:

Aksi-aksi yang yang bisa dijalankan Penerima Manfaat

MDG (Tujuan

Pembangunan Milenium)

Mitra Lokal

Tata pemerintahan dan desentralisasi Membantu pemerintah daerah dalam keahlian mengelola air (bendungan, dam, jaringan dan infrastruktur)

Teknisi kabupaten; Penduduk yang tidak memiliki akses atas air

MDG: 1,4,5,7,8 BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Membantu bagian perencanaan dalam mengembangkan perencanaan terpadu, menggunakan data terbaru system GIS.

Bagian perencanaan wilayah BAPPEDA

MDG: 1,3,4,5,6,7,8 BAPPEDA, Bagian perencanaan kabupaten

Membantu pemerintah daerah dalam keahlian energi terbarukan; membuat analisa, melaksanakan proyek percobaan

BAPPEDA, dinas-dinas kabupaten MDG: 4,5,7,8 BAPPEDA, dinas-dinas kabupaten

Pemberdayaan PNS tentang pengelolaan sampah Dinas Kebersihan Kabupaten, MDG: 4,5,7,8 BAPPEDA, Dinas Kebersihan

Layanan sosial Kampanye perilaku hidup sehat kepada masyarakat Desa, komunitas lokal MDG: 4,5,6,7 BAPPEDA, LSM local, BPMD

Membantu peralatan untuk pusat-pusat layanan kesehatan Pusat layanan kesehatan MDG: 4,5,6 Dinas kesehatan kabupaten

Memberikan bantuan beasiswa untuk menciptakan staff kesehatan yang berkualitas

Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, perguruan tinggi

MDG: 3, 5, 5, 6 Dinas kesehatan kabupaten

Memberikan bantuan listrik tenaga matahari untuk pusat-pusat kesehatan, sekolah dan masyarakat

Masyarakat lokal, PNS dinas kesehatan kabupaten, dinas energy kabupaten dan dinas Pekerjaan Umum kabupaten

MDG: 2,4,5,7 Dinas kesehatan, dinas energy, dinas pekerjaan umum, masyarakat, desa, komite local, BPMD

Ekonomi local Membantu masyarakat lokal dengan pembangunan kapasitas ekonomi dan koperasi; membantu kelompok tani dalam proses formalisasi dan legalisasi status

Kelompok tani informal di tingkat kecamatan dan desa, Jaringan Petani TTS

MDG: 1, 3, 8 DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia) DEKOPINWIL, (Dewan Koperasi Indonesia Wilayah),

30

DEKOPINDA (Dewan Koperasi Indonesia Daerah), LAPENKOP (Lembaga pelatihan koperasi), dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi, LSM lokal, kelompok tani, Jaringan Petani TTS, BPMD

Membantu kecamatan Fatumnasi, desa Nenas dan Jaringan Petani setempat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berpengaruh pada pertanian mereka

Kelompok tani dan keluarga mereka

MDG: 1,7,8, BAPPEDA, Dinas pertanian kabupaten, Jaringan Petani TTS, universitas local

Membantu Jaringan Petani TTS membentuk secretariat dimana mereka bias berkumpul, berkoordinasi dan saling berbagi informasi

Kelompok tani dan keluarga mereka

MDG: 1,7,8, BAPPEDA, Jaringan Petani, BPMD

Membentuk pusat penelitian dan pengelolaan kualitas ternak di tingkat kabupaten

Dinas peternakan kabupaten, peternak

MDG: 1,7,8 Dinas peternakan kabupaten, masyarakat, universitas local

Membantu kelompok tani dalam produksi madu Kelompok tani setempat dan keluarga mereka

MDG: 1,3,7,8 Dinas perdagangan dan industry provinsi, dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi, WWF, LSM lokal lain, BPMD

Lingkungan

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memproduksi pupuk dari sampah organic

Masyarakat, desa MDG: 7 Dinas pertanian dan kebersihan, WWF, LSM lokal lainnya, BPMD

Membantu kabupaten dalam menyusun perencanaan dan keahlian dalam system manajemen dan pengelolaan sampah

Pegawai Negeri Sipil dinas kebersihan, Bappeda

MDG: 4,5,7,8 BAPPEDA setempat dan dinas kebersihan kabupaten

Lintas sektor

Melaksanakan program intervensi percobaan di desa Belle pada tingkat lintas sektoral: akses air, penghijauan, bantuan untuk membentuk koperasi, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup yang mempengaruhi kondisi kesehatan, peningkatan kemampuan dalam pengelolaan ternak, pengembangan listrik energy matahari, biogas, dan pemberdayaan perempuan

Warga desa Belle MDG: 1,3,4,5,6,7 Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi, dinas-dinas kabupaten, desa Belle

31

Kabupaten Flores Timur

Profil Kabupaten

Kabupaten Flores Timur terletak di ujung timur Pulau Flores. Kabupaten ini memiliki luas sebesar

5.963,38 Km2, (daratan: 1.812,85 Km2 atau 31 % dan laut: 4.170,53 Km2 atau 69 %). Secara administratif

kabupaten ini terbagi dalam 18 kecamatan dan 226 desa serta berpenduduk 229.536 jiwa.

No Kecamatan Km2 Desa Laki-Laki

Perem puan

Total Penduduk

Rumah Tangga

Kepadatan

1 Wulanggitang 255.96 10 6.523 6.610 13.133 2915 51,31

2 Titehena 211.7 12 5.688 6.036 11.724 2913 55,38

3 Ilebura 48.53 5 3.018 3.293 6.311 1484 130,04

4 Tanjung Bunga 234.55 14 5.526 5.866 11.392 2426 48,57

5 Lewolema 108.61 7 3.908 4.225 8.133 1795 74,88

6 Larantuka 75.91 16 6.557 16.957 33.514 7107 441,50

7 Ile Mandiri 72.24 8 4.492 4.505 8.997 2061 124,54

8 Demon Pagong 57.37 6 2.071 2.259 4.330 1059 75,47

9 Solor Barat 150.68 18 5.820 6.988 12.808 3070 85,00

10 Solor Timur 75.66 19 6.628 7.792 14.420 3691 190,59

11 Adonara Barat 55.97 16 5.373 5.756 11.129 2500 198,84

12 Wotanulumado 75.81 12 3.864 4.003 7.867 1866 103,77

13 Adonara Tengah

57.99 12 5.477 5.756

11.233 2596 193,71

14 Adonara Timur 108.94 19 12.430 13.858 26.288 6362 241,31

15 Ile Boleng 51.39 20 6.443 7.711 14.154 4155 275,42

16 Witihama 77.97 13

6,689 7,673 14,362

4215 184,20

17 Kelubagolit 42.12 12 4,571 5,498 10,069 3042 239,06

18 Adonara 46.45 7 4,527 5,145 9,672 2533 208,22

Flores Timur 1807.85 226 109,605 119,931 229,536 55,790 126,97

Sumber: BPS Flores Timur, 2008

32

Kabupaten Flores Timur memiliki 4 gunung

berapi yaitu: Gunung Lewotobi laki-laki (1,584

m), Gunung Lewotobi Perempuan (1,703 m),

Gunung Leraboleng (1,117 m), and Gunung Ile

Boleng (1.659 m). Iklimnya kering dengan rata-

rata curah hujan 1,263 mm/tahun dan hari hujan

60-150 hari /tahun.

Kabupaten ini meliputi bagian timur Pulau

Flores, P. Adonara dan Solor serta beberapa

pulau kecil lainnya. Sebagian besar

penduduknya beragama Katolik, diikuti Islam.

Perekonomian kabupaten bergantung terutama pada perikanan, budidaya laut, pertanian dan

peternakan. Pintu masuk utama ke kabupaten ini adalah jalan darat dari daratan Flores, bandar udara

Gewayantana, dan pelabuhan laut Larantuka. Ada beberapa pelabuhan kecil di sekitar kepulauan

kabupaten ini.

Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten

Prioritas utama kabupaten terkait dengan masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan

pangan dan gizi.

Kesehatan

Tingkat kematian ibu dan bayi di kabupaten ini

lebih tinggi dari standar provinsi dan nasional.

Tingkat kematian ibu pada tahun 2008 adalah

317 /100.000. Kurangnya petugas dan pusat-

pusat layanan kesehatan masyarakat serta

rawan pangan merupakan penyebab utama. Di

desa dimana ada bidan yang melayani tingkat

kematian ibu dan bayi lebih rendah, namun

hanya beberapa desa yang mendapatkan

layanan seperti ini. Selain itu kualitas personel

kesehatan juga masih rendah.

Masalah-masalah kesehatan yang utama adalah

ISPA, malaria, HIV. Kasus lepra juga masih

terjadi di daerah ini; 88 kasus lepra tercatat

pada tahun 2009, dan dalam beberapa tahun

terakhir, jumlahnya meningkat.

Masalah utama terkait dengan layanan

kesehatan adalah rendahnya kualitas petugas,

33

kurang memadainya peralatan, rendahnya akses air untuk puskesmas, sertanya kurangnya infrastruktur

yang memadai. Banyak wilayah terutama wilayah-wilayah terpencil mengalami kesulitan besar untuk

mendapatkan layanan dari puskesmas/polindes terdekat. Rendahnya pengetahuan tentang isu-isu

kesehatan serta kemiskinan berkontribusi pada masalah kesehatan.

Pendidikan

Jumlah infrastruktur sekolah dan ruang kelas, sama

seperti juga jumlah guru tidak mencukupi

kebutuhan lokal.

Juga kualitas pendidikan dan manajemen sekolah

masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan masalah-masalah ini serta rendahnya

kesadaran masyarakat tentang pentingnya

pendidikan, banyak siswa drop out dari sekolah dan

tingkat partisipasi mereka untuk melanjutkan pada

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih sangat rendah. Tingginya jumlah siswa yang tidak

melanjutkan pendidikannya dari SD ke SMP karena masalah jarak dan masalah ekonomi keluarga

(biasanya SMP terletak di pusat ekcamatan atau kabupaten).

Kesempatan perempuan melanjutkan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi lebih rendah

dibanding laki-laki.

Hanya ada dua Tk negeri dan sekitar 160 lainnya dikelola oleh sektor swasta. Beberapa SMK ada di

daerah ini; dukungan terhadap kualitas pelatihan mereka akan membantu memecahkan masalah

pengangguran.

Infrastruktur

Hanya 40-50% penduduk yang mendapatkan akses langsung terhadap air bersih. Kabupaten ini memiliki

banyak sumber mata air (hanya 26 dari 281 sumber yang telah digunakan: sebagiankarena debit airnya

keci dan lainnya karena terletak didaerah rendah

dan sulit untuk dinaikkan) dan danau, namun ada

kekurangan pada jaringan dan infrastruktur air.

Listrik belum melayani semua penduduk. Beberapa

komunitas dan desa siap berbagi biaya pemasangan

dan siap dilatih mengelola demi keberlanjutannya.

Masyarakat juga tertarik menggunakan sumber

energy terbarukan.

30% rumah tidak memenuhi standar kesehatan.

Komunikasi dan transportasi merupakan masalah besar: 70% dari sekitar 500 Km jalan Negara, provinsi

dan kabupaten dalam keadaan rusak dan beberapa desa tidak bisa dicapai dengan kendaraan bermotor.

34

Perencanaan kabupaten adalah meningkatkan kualitas komunikasi karena masalah ini berpengaruh

pada perekonomian lokal, kesehatan dan pendidikan, namun sumber daya yang tersedia masih sangat

terbatas.

Lingkungan

Teknik utama petani berupa tebas bakar dan penggundulan hutan mengalami peningkatan. Meskipun

Flores adalah pulau yang hijua dan memiliki banyak sumber air, perilaku masyarakat dan perubahan

iklim berkontribusi memperluas wilayah yang menderita kekeringan. Hutan bakau yang ada telah

berkurang dan penambangan pasir tidak terkontrol. Hal ini juga membawa pada kerusakan lingkungan.

Ekonomi

Kabupaten ini memiliki sumber daya alam yang memadai. Potensinya adalah kelapa, mente, kemiri,

namun kebanyakan pohonnya sudah berusia tua dan perlu diremajakan agar produksinya membaik di

kemudian hari. Kondisi geografis juga menciptakan peluang besar di bidang perikanan, rumput laut (sea

weed: eucheuma cotonii) dan budidaya mutiara, yang sayang belum dikembangkan.

Tingkat penganggurannya adalah 38%. Sebagian besar tenaga kerja produktif bekerja di luar daerah

(kabupaten lain atau bahkan luar negeri), sehingga banyak potensi di daerah tidak dimanfaatkan;

kebijakan kabupaten untuk menyeleksi dan mendukung tenaga kerja membuat visa dan paspor kerja di

luar negeri juga memperparah kondisi ini.

Sektor koperasi memiliki ppotensi besar; kabupaten ini memiliki 300 usaha mikro, 1064 kelompok kerja

dan 22 koperasi (11 tidak aktif).

Produk lokal biasanya dijual dengan harga rendah, karena kurangnya pengetahuan tentang cara

mengelola dan memproses serta akses pasar yang terbatas. Transportasi yang buruk menjadikan

masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak pendapatannya untuk biaya transportasi.

35

Berdasarkan temuan-temuan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa, rencana provinsi serta isu, masalah dan prioritas yang disampaikan

di sini, inilah beberapa usulan pintu masuk kerja sama internasional dalam menjawabi kebutuhan dan perencanaan lokal.

Aksi-aksi yang yang bisa dijalankan Penerima Manfaat MDG

(Tujuan Pembangunan Milenium)

Mitra Lokal

Tata Pemerintahan dan desentralisasi Mendukung kebijakan lokal tentang ketenagakerjaan sebagai alternative atas kebijakan emigrasi

Penganggur (38% dari penduduk) MDG: 1, 3 Dinas Sosial Kabupaten

Membantu desa dalam manajemen SDM dan pendanaan serta perencanaan partisipastoris

Kepala desa, BPD MDG: 1,3,4,5,6,7 Kecamatan, desa, OXFAM, LEmbaga Swadaya Masyarakat (LSM), BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Membantu dinas kabupaten dalam mengorganisasikan layanan untuk koperasi

Dinas terkait koperasi kabupaten, gapoktan

MDG: 1,8 Dinas Koperasi Kabupaten

Layanan social Mendukung program khusus dinkes untuk memastikan asuransi kesehatan bagi semua warga kabupaten

PNS dinkes dan dinsos, 6.000 orang yang masih belum mendapatkan layanan asurasni kesehatan

MDG: 1,4,5,6,8 Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten

Meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam upaya membasmi kasus lepra

PNS dinkes, tenaga medis dan paramedis

MDG: 6,8 Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten LSM lokal, pusat rehabilitasi lepra

Meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam upaya mengatasi penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya

PNS dinkes, tenga medis dan paramedis

MDG: 3,4,5,6,8 Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten, LSM lokal

Membantu PKK Kec. Tanjung Bunga dengan capacity building (perilaku sehat, ketahanan pangan, pemrosesan makanan, pentingnya pendidikan, koperasi perempuan serta kewirausahaan)

Anggota PKK (tingkat kecamatan dan desa)

MDG: 1,2,3,4,5,6,7,8 Dinas Sosial Kabupaten, LSM lokal, PKK, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Membantu Puskesmas Tanjung Bunga dengan akses air dan perlatan medis

Semua warga kabupaten, staf medis dan paramedis setempat

MDG: 4,5,6,8 Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas Tanjung Bunga

36

Pembanguna ruang kegiatan belajar bagi SD setempat

Guru, siswa MDG: 1,2,8 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten

Meningkatkan kualitas dan efktifitas program KB

Pegawai kab. dan kecamatan MDG: 1,3,6,8 Dinas Sosial Kabupaten

Membantu RSUD dengan rumah sakit perahu untuk melayani wilayah-wilayah terpencil lewat laut; juga dukungan personel

RSUD, semua warga kabupaten MDG: 4,5,6,8 Dinas Kesehatan Kabupaten

Membantu akses atas tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan pemberian beasiswa

Siswa-siswa di kabupaten MDG: 2,3,8 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah

raga Kabupaten

Membantu Polindes Bahinga dengan peralatan dan infrastruktur (air, listrik)

Perempuan dan ibu-ibu di desa Bahinga serta anak-anak mereka

MDG: 3,4,5,8 Dinas Kesehatan Kabupaten, Pemerintah Desa Bahinga dan BPD Bahinga

Mendukung komunitas lokal mengonstruksi jaringan air dari Danau Waibele/Asmara

Desa dan masyarakat setempat MDG: 4,5,7,8 Dinas Pekerjaan Umum, masyarakat Bahinga

Membantu pengadaan listrik untuk warga masyarakat Bahinga

Semua warga Bahinga MDG: 2,4,5,8 Dinas Pekerjaan Umum, masyarakat Bahinga, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Ekonomi Daerah Membantu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) setempat meningkatkan kualitasnya

Guru-guru SMK, penganggur MDG: 1,2,3,7,8 Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga, SMK

Membantu peremajaan pohon kelapa, mente dan coklat; capacity building pada penanaman; membantu para buruh untuk membuat dan merevitalisasi koperasi

Petani, penganggur MDG; 1,7,8 Dinas Koperasi Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Membantu desa Bahinga dan kelompok nelayannya dengan peralatan, perlengkapan dan capacity building

Kelompok Nelayan Bahinga group (50 orang) serta keluarga mereka

MDG: 1,5,7,8 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, Kepala Desa Bahingan, BPD, kelompok nelayan, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Lingkungan Membantu masyarakat dan desa dengan kampanye komunikatif tentang resiko perilaku yang buruk (bakar sampah, penggundulan hutan besar-besaran, metode tebas bakar); capacity building tentang praktek alternatif

Komunitas lokal MDG: 4,5,7,8 Bapedalda dan dinas pertanian, kehutanan, pendidikan dan kesehatan, OXFAM serta LSM lokal lainnya, BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)

37

Kabupaten Sabu Raijua

Profil Kabupaten

Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten termuda dari provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kupang ini disahkan berdirinya pada Juni 2009. Luas

wilayah kabupaten ini adalah 460.78 Km2 (2,8% dari total wilayah provinsi) dan terbagi menjadi 6

kecamatan dengan 63 desa dengan total penduduk 99,530 (60% diantaranya dikategorikan

penduduk miskin).

Luas wilayah dan Gambaran penduduk per kecamatan Kabupaten Sabu Raijua

Kecamatan Wilayah

(KM2) Desa

Laki

laki

Perem

puan Penduduk

Rumah

Tangga

Kepada

tan

Raijua 36.97 5 5,034 4,706 9,740 1,998 263

Sabu Barat 174.10 18 15,936 16,513 32,449 6,324 186

Hawu Mehara 65.36 10 9,553 9,505 19,058 4,010 292

Sabu Timur 60.45 10 5,224 5,131 10,355 1,931 171

Sabu Liae 57.05 12 5,941 5,951 11,892 2,453 208

Sabu Tengah 66.85 8 4,144 11,892 16,036 1,674 240

Total 460.78 63 45,832 53,698 99,530 18,390 216

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kupang 2008

Secara geografis, kabupaten yang terdiri dari 2 pulau kecil yang terletak di tengah samudra di

antara Pulau Timor dan Pulau Sumba, dengan ketinggian maksimum 351 m dpl, didominasi oleh

tanah berkapur, batu karang dan tanah merah yang kurang subur. Secara umum Kabupaten ini

memiliki iklim semi arid yang ditandai dengan musim kemarau yang panjang (Maret-Desember)

dan musim hujan yang pendek (Desember-Februari). Wilayah ini merupakan wilayah yang paling

kering di provinsi ini. Misal, pada

tahun 2003 beberapa kecamatan tidak

mengalami hujan sementara

kecamatan yang lain hanya mengalami

17 hari hujan.

Kabupaten ini dapat dijangkau dari

Kupang-Ibu kota Provinsi Nusa

38

Tenggara Timur dengan pesawat perintis 2 kali seminggu dengan waktu tempuh 45 menit,

perahu penyeberangan (ferry) seminggu 2 kali, dengan waktu tempuh 13 jam, dan juga kapal

perintis setiap 2 minggu.

Penghidupan penduduk mayoritas

bergantung pada pertanian lahan kering

dalam skala kecil. Komoditi yang cocok

untuk lahan kering adalah jagung,

sorgum, kacang hijau, kacang tanah,

bawang merah, jambu mete dan lontar

(borasus sp.). Lontar dapat digunakan

sebagai sumber pangan manusia, ternak

dan juga untuk perumahan dan peralatan rumah tangga. Penduduk pesisir banyak yang

menggantungkan penghidupannya pada budi daya rumput laut (eucheuma cotonii) dengan

produksi per tahun lebih dari 4000 ton. Sebagian masyarakat pantai membuat garam dan

menangkap ikan dengan peralatan yang masih sederhana.

Isu dan Prioritas Pembangunan Kabupaten

Air

Ketersediaan air untuk keperluan rumah tangga dan pertanian merupakan masalah besar di

Kabupaten ini. Usaha yang telah dilakukan untuk mempertahankan air hujan dengan membangun

embung dan jebakan air belum dapat memenuhi kebutuhan air penduduk. Banyak embung yang

tidak bisa menahan air cukup lama karena daya serap tanah yang tinggi dan embung yang

dangkal karena sedimentasi akibat erosi yang parah. Mata air di beberapa tempat belum dapat

dimanfaatkan secara optimal karena berada di tempat yang rendah dan ada yang airnya

terbuang ke laut. Jaringan distribusi air untuk keperluan sehari-hari dan pertanian tidak bisa

menjangkau populasi yang luas karena jumlah air yang terbatas dan juga kualitas jaringan air yang

buruk.

Lingkungan

Rendahnya vegetasi, jenis tanah, dan topografi

yang berbukit menyebabkan lapisan tanah atas

mudah tererosi oleh air dan angin. Pengolahan

lahan pertanian dengan praktek-praktek pertanian

yang tidak tepat juga memberi dampak pada

penurunan kualitas lingkungan. Jumlah vegetasi

semakin berkurang karena ditebang untuk bahan

39

bangunan dan juga energi (kayu bakar). Usaha-usaha penghijauan sering gagal karena kekeringan

yang sangat ekstreem dan tanaman yang baru ditanam habis dimakan ternak. Peraturan desa

yang mengatur soal ternak tidak dapat secara efektif diterapkan. Status kepemilikan tanah juga

menghalangi partisipasi masyarakat untuk menanam tanaman keras sebagai tanaman pelindung

dilahan garapannya. Diperlukan komitmen yang kuat dari masyarakat adat untuk melakukan

usaha-usaha perbaikan lingkungan.

Penambangan batu dan pasir di wilayah pesisir dan aliran sungai mengakibatkan abrasi yang

memperluas bentang sungai dan membuat garis pantai lebih masuk ke daratan. Saat ini

penduduk mulai tertarik untuk mengeksplorasi mangan. Belum ada kebijakan yang jelas yang

mengatur tentang ini.

Energi

Energi dari bahan bakar minyak (BBM) sangat terbatas di wilayah ini karena belum ada

penampungan BBM yang mampu mencukupi kebutuhan penduduk. Pada musim angin barat,

wilayah ini bisa mengalami isolasi selama kurang lebih 1-2 bulan karena sarana transportasi laut

yang ada tidak mampu menembus gelombang laut Sabu. Kondisi ini sering mengakibatkan

kekosongan stok bahan bakar minyak dan membuat ketergantungan penduduk akan energi kayu

bakar masih sangat tinggi.

Produksi dan jaringan listrik hanya dapat memenuhi sebagian kecil masyarakat dari jam 6 sore-6

pagi. Pemukiman penduduk tersebar dan terpisah satu dengan yang lain menyulitkan

pengembangan jaringan distribusi listrik. Potensi cahaya matahari, angin dan etanol dari lontar

diharapkan penduduk dapat jadi sumber energy alternative.

Ekonomi

Potensi sumberdaya daratan ini belum dikelola secara optimal. Penduduk mempunyai

keterbatasan untuk mengelola lahan terutama dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan

untuk mengelola air yang ada dan juga kemampuan untuk mengelola lahan kering secara optimal.

40

Dulunya penduduk sangat tergantung pada gula lontar dan kacang hijau. Saat ini altenatife

penghidupan sudah mulai berkembang: pengembangan komoditi pertanian dan usaha kecil

lainnya. Budidaya rumput laut (eucheuma cotonii) telah menjadi andalan perekonomian

kabupaten baru ini dan telah membuka keterisolasian wilayah ini. Komoditi ini menarik dari

Sulawesi, Surabaya, dan daerah lain untuk dating membeli komoditi rumput laut dan juga hasil

dari wilayah ini. Potensi perikanan laut belum dimanfaatkan secar optimal karena keterbatasan

ketrampilan dalam penangkapan ikan serta terbatasnya sarana penangkapan dan pengolahan

ikan. Usaha panangkapan ikan masih dilakukan dengan peralatan yang sederhana dan dilakukan

sebagian kecil masyarakat pesisir. Kelompok-kelompok masyarakat untuk perekonomian belum

berkembang dan belum teroganisasi dengan kuat, sehingga petani tidak mempunyai daya tawar

terhadap pembeli dan lemah untuk mengakses informasi sehingga tidak bisa ikut serta

mengontrol harga.

Isu Kesehatan

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang

memadai mempunyai tantangan berat, yaitu kurangnya

tenaga kesehatan dalam jumlah dan kualitas dan juga kurang

tersedianya peralatan kesehatan dan obat-obatan. Bangunan

pusat kesehatan ada di sebagaian besar wilayah namum

kosong. Satu-satunya rumah sakit yang ada di kabupaten ini

juga masih mempunyai keterbatasan peralatan dan juga

personel. Saat ini hanya ada 2 dokter di Sabu. Sarana sanitasi lingkungan belum memadai dan

masyarakat belum terbiasa menggunakan atau menciptakan dan menggunakan sarana ini di

lingkungan pemukimannya. Kemampuan ekonomi dan pengetahuan yang kurang juga

mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, misalnya kemampuan mendapatkan dan

mengolah makanan yang bergizi.

Jumlah sarana dan tenaga kesehatan per kecamatan Kabupaten Sabu Raijua

Kecamatan Rumah Sakit

Puskes mas Pustu

Polin des

Pos yandu Dokter Perawat Bidan

Kader posyandu

Dukun Bayi

Raijua 0 1 4 0 25 0 6 3 98 22

Sabu Barat 1 1 6 9 51 0 5 7 255 37

Hawu Mehara 0 2 4 0 33 0 3 5 161 20

Sabu Timur 0 1 7 3 24 2 5 5 120 34

Sabu Liae 0 1 4 0 28 0 3 5 74 20

Sabu Tengah 0 0 0 0 22 0 0 5 104 38

District 1 6 25 12 183 2 22 30 812 171

Sumber: BPS Kupang, 2008, diadaptasi

41

Pendidikan

Upaya peningkatan kualitas penduduk melalui bidang pendidikan

masih mempunyai tantangan besar. Wilayah ini masih mempunyai

jumlah guru yang sangat kurang mencukupi dari segi jumlah dan

kualitas. Upaya yang telah dilakukan sekolah dan komite sekolah

untuk menambah tenaga pengajar adalah dengan merekrut tenaga

lulusan SMA untuk dijadikan guru bantu (kontrak). Upaya ini juga

mengalami kendala keterbatasan dana untuk merekrut lebih

banyak tenaga dan rendahnya kapasitas dari tenaga yang tersedia.

Demikian juga dengan ketersediaan fasilitas pendukung

pendidikan lainnya, misalnya perpustakaan, buku pegangan, laboratorium, dan tidak adanya

listrik. Jarak sekolah dengan pemukiman yang jauh menyebabkan angka partisipasi anak kurang.

Kemampuan ekonomi keluarga yang lemah juga mengurangi akses pada pendidikan yang lebih

tinggi. Sekolah menengah kejuruan kelautan dan perikanan mempunyai potensi untuk

menciptakan kaum muda yang berkeahlian di bidang perikanan untuk meningkatkan

perekonomian wilayah ini. Namun keterbatasan pengajar dalam jumlah dan kualitas juga sarana

pendukung yang lain membatasi potensi ini.

Jumlah sekolah dan guru per kecamatan Kabupaten Sabu Raijua

Kecamatan SD Guru Murid SMP Guru Murid SMA Guru Murid

Raijua 7 53 1076 1 17 204 0 0 0

Sabu Barat 25 248 4129 3 52 1104 3 77 1192

Hawu

Mehara 13 129 2652 1 17 631 0 0 0

Sabu Timur 10 52 982 1 24 477 1 29 445

Sabu Liae 15 95 1535 1 19 470 0 0 0

Sabu Tengah 9 28 1356 1 3 243 0 0 0

Kabupaten 79 605 11730 8 132 3129 4 106 1637

Sumber: BPS, Kupang 2008

Tata kelola (Governance)

Sebagai kabupaten yang baru dibentuk, pemerintah kabupaten mempunyai tantangan besar

dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Jumlah dan kapasitas pegawai

negeri masih dipersiapkan untuk bisa menjawab tantangan pembangunan yang akan dilakukan

ke depan. Pemerintah yang ada mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung

peningkatan kapasitas aparaturnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dan

42

accountable terhadap masyarakat. Ketersediaan data wilayah yang akurat akan memberikan

kontribusi besar pada perencanaan pembangunan

Infrastruktur

Kabupaten baru mempunyai kendala infrasruktur yang besar. Pemerintah sedang

mempersiapkan pembangunan gedung-gedung kantor pemerintahan. Jalan-jalan utama ke

kecamatan masih dalam keadaan yang sangat buruk. Sarana komunikasi-jaringan telepon-masih

terbatas dan sering mengalami gangguan. Pelabuhan laut dan udara perlu ditingkatkan

kualitasnya dan lebih dioptimalkan fungsinya untuk membuka hubungan dengan wilayah lain.

Tata ruang

Sebagai kabupaten baru mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana tata ruang dan tata

wilayah yang mengacu pada kebijakan provinsi dan nasional. Rencana ini akan menjadi landasan

usaha-usaha pembangunan jangka panjang. Pemerintah kabupaten baru mengharapkaan

dukungan pihak lain untuk dapat melakukan perencanaan yang komprehensif.

Budaya

Revitalisasi budaya Sabu akan memberikan kontribusi positif pada proses pembangunan

kabupaten baru ini. Pendekatan budaya sangat diperlukan untuk memecahkan permasalahan-

permasalahan pembangunan. Misalnya, terkait tata ruang dan tata wilayah peran tokoh-tokoh

adat dan tuan tanah sangat diperlukan. Pusat-pusat sejarah atau kebudayaan Sabu kurang

terperhatikan sehingga kondisinya sangat buruk. Pelestarian dan pengembangan asset-aset

budaya selain untuk menguatkan identitas dan budaya sabu juga bisa memberikan manfaat

ekonomi, misalnya untuk memperkaya daya tarik wisata selain daya tarik alamnya.

43

Berdasarkan temuan-temuan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa, rencana provinsi serta isu, masalah dan prioritas yang disampaikan

di sini, inilah beberapa usulan pintu masuk kerja sama internasional dalam menjawabi kebutuhan dan perencanaan lokal.

Aksi-aksi yang yang bisa dijalankan Penerima Manfaat

MDG (Tujuan

Pembangunan Milenium)

Mitra Lokal

Tata pemerintahan dan desentralisasi Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat:

- Perencanaan, Penyusunan kebijakan, Manajemen, Akuntabilitas

Aparat kabupaten bagian perencana dan aparat desa

MGD: 1,2,3,4,5,6,7,8 Pemerintah provinsi, kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, lembaga penelitan

Pelayanan social - Kampanye hidup bersih dan sehat - Peningkatan sarana kesehatan: alat kesehatan,

laboratorium, perbaikan sanitasi lingkungan - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (bidan,

perawat) dan kader-kader kesehatan (pos yandu dukun bayi)

- Beasiswa ikatan dinas untuk pengadaan tenaga kesehatan di masa yang akan datang

Dinas Kesehatan, masyarakat umum, kader kesehatan (pos yandu), tenaga kesehatan, Puskesmas, Pustu, Polindes, perguruan tinggi

MDG: 2,3,4,5,6,8 Dinas kesehatan Provinsi-Kabupaten, Lembaga Swdaya Masyarakat, Perguruan tinggi, asosiasi professional bidang kesehatan,

- Peningkatan kapasitas guru/pengajar pendidikan umum dan kejuruan perikanan

- Peningkatan sarana-prasarana pendidikan umum dan sekolah kejuruan perikanan (buku, alat peraga, perpustakaan, laboratorium),

- Peningkatan kapasitas manajemen sekolah, pengelola laboratorium, perpustakaan

- Beasiswa ikatan dinas untuk pengadaan tenaga pendidikan

- Kampanye arti penting pendidikan

Dinas Pendidikan, Guru, Murid, masyarakat, komite sekolah, masyarakat, perguruan tinggi

MDG: 2,3,8 Dinas Pendidikan, Guru, Murid, masyarakat, komite sekolah, masyarakat, perguruan tinggi

44

- Memperbesar akses masyarakat terhadap air: - Pembuatan sumur gali - Memperbanyak dan memperbaiki sarana pemanen

air hujan (embung, jebakan air) - Pendampingan masyarakat sekitar embung untuk

dapat memanfaatkan dan melestarikan dengan optimal

- Peningkatan kualitas system jaringan air bersih dan pertanian.

- Teknologi tepat guna untuk pemanfaatan/ mengangkat air yang ada di dataran rendah dan terbuang ke laut

- Penguatan kapasitas aparat pemerintah dalam hal memanen air hujan.

Dinas pekerjaan umum, Dinas pertanian Perusahaan air Daerah, kelompok tani, pusat-pusat kesehatan, sekolah

MDG: 1,2,3,4,5,6,7,8 Dinas pekerjaan umum, DInas pertanian Perusahaan air Daerah, kelompok tani, pusat-pusat kesehatan, sekolah

Ekonomi Penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang perekonomian dan koperasi; pendampingan untuk formalisasi dan legalisasi status kelompok; pengembangan kapasitas untuk pengolahan hasil-hasil pertanian dan perikanan,

Dinas Perdagangan, industry dan koperasi; Kelompok masyarakat, kelompok perempuan

MDG: 1,3,8 Dinas Perdagangan, industry dan koperasi; Kelompok masyarakat, kelompok perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Perbankkan, perguruan tinggi

Dukungan untuk meningkatan kualitas dan nilai jual rumput laut: - Penguatan kelompok petani untuk dapat

meningkatkan dan menjaga mutu rumput laut - Peningkatan pengelolaan pasca panen: produksi

setengah jadi - Penataaan dan membuka pasar langsung rumput

laut

Dinas Perdagangan, industry dan koperasi; Dinas Perikanan dan kelautan, Kelompok masyarakat, kelompok perempuan, pengusaha rumput laut

MDG: 1,3,8 Dinas provinsi dan kabupaten terkait: perindustian-perdagangan-koperasi-perikanan-kelautan; sekolah kejuruan, perguruan tinggi; asosiasi pedagang

Dukugan untuk pengembangan perikanan: - Peningkatan kapasitas aparatur dalam

pengelolaan sumber daya laut. - Pelatihan dan pendampingan pada penduduk

dalam teknik menangkap ikan dan pengolahan

Dinas perikanan dan kelautan, Nelayan tradisional, masyarakat pesisir,

MDG: 1,3,8 Dinas perikanan dan kelautan kabupaten-provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, sekolah kejuruan perikanan

45

hasil perikanan - Dukungan untuk pengadaan peralatan tangkap

dan pengolahan hasil perikanan

Pengembangan energi terbarukan untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan masyarakat: tenaga matahari, tenaga angin, tenaga etanol

Dinas Pertambangan dan Energi, masyarakat, sekolah, pusat kesehatan

MDG: 1,2,3,4,5,7,8 Dinas kekerjaan umum, pertambangan dan energy, kesehatan, pendidikan, Pemerintah Kecamatan, desa; lembaga swadaya masyarakat, swasta

Lingkungan Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; Kampanye perlindungan lingkungan

Pemerintah daerah, masyarakat, tuan tanah, pemilik ternak, sekolah,

MDG: 1,2,3,7,8 Dinas terkait lingkungan pendidikan, LSM, Masyarakat, tuan tanah

Penghijauan di pekarangan rumah, lahan kritis pelestarian pohon tuak sebagai sumber pangan dan energy, rehabilitasi bakau

Dinas kehutanan-lingkungan, pemerintah kecamatan, desa, masyarakat, sekolah

MDG: 1,2,3,7,8

Penyusunan detail tata ruang dan tata wilayah partisipatif, penataan kota

Pemerintah daerah, Bappeda, masyarakat

MDG: 1,2,3,4,5,6,7,8 Bappeda kabupaten-provinsi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat

Budaya “Renovasi” perkampungan adat Masyarakat adat, pemda Instansi terkait, Dinas pariwisata dan

kebudayaan, masyarakat adat

Promosi dan pameran pariwisata Dinas pariwisata, masyarakat MDG: 1,3,8 Dinas pariwisata dan kebudayaan, agen perjalanan wisata

46

Kelompok Kerja Provinsi Program ART GOLD

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Marius Jelamu Badan Perencana Pembangunan Provinsi NTT KOORDINATOR

Condrat Djo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTT

I Made Dony Harthayasa Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT

Gabriel Ndawa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT

Frits O. Laoebela Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi NTT

Diani. T.A. Ledo Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi NTT

Fritz D. Bua Mone Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Provinsi NTT

Maria Silalahi Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Vincentius Sunardi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT

Agust M. Usfinit Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT

Daiman Wahid Badan Perencana Pembangunan Provinsi NTT-Sekretariat Bersama

Sherley Wila Huki Badan Perencana Pembangunan Provinsi NTT

Sil Leki Universitas Nusa Cendana Kupang

Paskalis Nai Studio Driya Media, Lembaga Swadaya Masyarakat

Winston Rondo CIS Timor, Lembaga Swadaya Masyarakat