infarkes v

8/19/2019 Infarkes V

1/32

Edisi V September - Oktober 2015

Sistem InformasiPeningkatan Sharing danAkses Data KefarmasianEra Otonomi Daerah

QuantumLeap:

TantanganBerikutnyaSekretariat

Ditjen Binfar dan Alkes

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4 - 9 Jakarta Selatan | Lantai 8 R. 801(021) 5214869, 5201590 ext: 8009 | www.binfar.kemkes.go.id


2/32

PENASIHAT

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

KETUA REDAKSI

Kepala Bagian Hukum, Organisasi, Dan Hubungan

Masyarakat

SEKRETARIS REDAKSI

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat

ANGGOTA REDAKSI

Dra. Rully Makarawo, Apt

Dra. Ardiyani, Apt, M.Si

Aji Wicaksono, S.Farm, Apt

Isnaeni Diniarti, S.Farm, Apt

Wasiyah, S.AP

Muhammad Isyak Guridno, S.Si, AptRadiman, S.E

Rudi, Amd. MI

ALAMAT REDAKSI

Jln. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4 - 9

Jakarta Selatan

Kementerian Kesehatan RI

Setditjen Binfar dan Alkes,

Subbagian Humas Lt. 8 R.801

(021) 5214869 / 5201590 Ext. 8009

SUSUNAN REDAKTUR

PENGANTARPENGANTARDARI REDAKSI

DAFTAR ISI

Peran Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai peran penting,

memberikan dukungan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemenuhan administrasi

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dalam dokumen Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, peran dukungan manajerial menjangkau lebih

dari peran koordinasi dan pemenuhan administrasi. Dukungan manajerial menjadi faktor

penting bagi pelaksanaan program-program kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari sasaran-

sasaran strategis kesekretariatan yang harus dimiliki oleh setiap unit utama Kemenkes.

Sasaran strategis kesekretariatan antara lain meningkatkan tata kelola pemerintah yang

baik dan bersih, meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur Ditjen Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan, serta meningkatkan sistem informasi yang terintegrasi.

Berangkat dari hal tersebut, kerja keras amat dibutuhkan untuk membawa Sekretariat

Ditjen Binfar dan Alkes sukses mengimplementasikan strategi Kementerian Kesehatan RI.

Buletin Edisi V kali ini mengetengahkan program-program yang diusung oleh Setditjen

Bina Kefarmasian dan Alkes, antara lain Pengembangan Sistem Informasi Dalam Upaya

Peningkatan Sharing (Berbagi) Dan Akses Data Kefarmasian Dalam Era Otonomi Daerah,

tantangan berikutnya Setditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan tentang Komite

Farmasi Nasional, menjadi topik utama.Tak ketinggalan berita-berita lainnya seputar kegiatan Ditjen Binfar dan Alkes yakni,

Pameran Industri Kosmetika dan Jamu, Penyusunan Formularium, Konsultasi Teknis

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, Sosialisasasi Gema Cermat dan sejumlah

berita lainnya. Akhir kata kami berharap apa yang kami sajikan dalam buletin ini dapat

bermanfaat untuk semua pihak.

Salam Sehat

Sistem Informasi Peningkatan Sharing

dan Akses Data Kefarmasian

Era Otonomi Daerah

Komite Farmasi

Nasional (KFN)

Quantum Lead:

Tantangan Berikutnya

Sekretariat Ditjen

Binfar dan Alkes

Peran Badan Publik

Dalam Keterbukaan

Informasi Publik

Pameran Industri

Kosmetika dan Jamu

Formularium Nasional

Untuk Semua Pihak

Sukseskan Program

Indonesia Sehat dan

Nusantara Sehat

Sosialisasi

Gema Cermat

Rapat Kerja Kesehatan

Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2015

Peningkatan Kapasitas

Penanggung Jawab Teknis

Bidang Obat Tradisional

Buah Merah

Kaya Akan Manfaat

Sarang Semut,

Tumbuhan Berkhasiat

0306

08111315

1821

25

272930

Gambar Sampul:Isa Islamawan, SH


3/32

Hal. 3 l Bulen INFARKES Edisi V - September 2015

TOPIK UTAMA

SistemInformasi

PeningkatanSharing danAkses Data

KefarmasianEra Otonomi

Daerah

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

periode 2015 – 2019 mengamanatkan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

untuk meningkatkan akses dan mutu sediaan

farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan

Rumah Tangga (PKRT) . Untuk itu, dibangun kebijakanyang bertujuan mencapai peningkatan pelayanan

kefarmasian, peningkatan ketersediaan obat publik dan

perbekalan kesehatan, produksi dan distribusi alkes,

produksi dan distribusi kefarmasian, dan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Operasionalisasi kebijakan tersebut tidak dapat

dilepaskan dari tersedianya data dan informasi

kefarmasian yang lengkap, akurat, dan mutakhir.

Ketersediaan data dan informasi tidak hanya penting

dalam tahap perumusan suatu kebijakan, namun jugapada tahap implementasi dan tahap evaluasi. Untuk itu,

perlu dirancang berbagai strategi dalam mewujudkan

ketersediaan data dan informasi, mulai dari entry point ,

manajemen, pemanfaatan, hingga publikasinya.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 32

tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan data dan

informasi menghadapi tantangan desentralisasi dibidang

kesehatan khususnya di bidang kefarmasian. Wewenang

dan peran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/

Kota menjadi semakin besar, sehingga menimbulkan

implikasi meningkatnya kebutuhan data dan informasibagi pengambilan kebijakan di daerah. Sayang, data dan

informasi kefarmasian pada tingkat nasional, terutama

pada aspek kualitas data yang tersedia belum memadai.

Sebab, belum terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu

mekanisme kerjasama yang baik, serta keterbatasan

dalam pengambilan data antara Pusat dan Daerah

semenjak Era Otonomi Daerah.

Kondisi lain seperti infrastruktur yang kurang

memadai, kurangnya jumlah SDM, data tersebar di

banyak unit kerja, serta kurangnya koordinasi antar

unit kerja di daerah merupakan gambaran sulitnyamendapatkan data dan informasi yang valid . Termasuk

akses dan sharing data karena belum seluruh komputer

terhubung internet.

Di pusat tidak jauh berbeda kondisinya. Jumlah

aplikasi yang cukup banyak, pengelolaan sistem

informasi yang masih desentralisasi, output dari tiap

sistem informasi belum terintegrasi secara maksimal.

Hal ini jelas merupakan tantangan bagi pengelola data

dan informasi di lingkungan Ditjen Bina Kefarmasian dan


4/32


TOPIK UTAMA

Alat Kesehatan mengumpulkan data dan informasi yang

valid .

Untuk berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan

validitas data dan informasi, diantaranya pemutakhirandata kefarmasian tingkat propinsi maupun nasional. Mulai

dari manajemen data, peningkatan kualitas entri data

dan penyempurnaan model pemanfaatan data. Ditjen

Binfar dan Alkes melalui dana dekonsentrasi memasukkan

kegiatan pemutakhiran data tingkat propinsi sebagai salah

satu menu kegiatan yang dapat diambil oleh propinsi.

Hal ini bukti perhatian (concern) terhadap pentingnya

data kefarmasian, baik dalam pengumpulan data terkait

indikator program maupun data sarana kefarmasian.

Diharapkan dengan adanya pemutakhiran data tingkat

Propinsi, akses dan sharing data yang berkualitas dari

Propinsi maupun Kabupaten/Kota bisa didapatkan dengan

mudah.Upaya lainnya adalah mengembangkan sistem

informasi sebagai sarana publikasi data yang diperoleh

dari daerah maupun pusat kepada masyarakat. Hal ini,

selain merupakan media informasi publik juga merupakan

wujud feedback terhadap daerah yang telah secara

sukarela membantu dalam memberikan data. Salah satu

sistem infomasi yang telah dikembangkan adalah Aplikasi

Pemetaan Sarana Kefarmasian (APIF) berbasis website.


5/32


Beberapa data dalam aplikasi ini adalah data-data terkait prol Instalasi Farmasi Propinsi/

Kabupaten /Kota, data Sarana Produksi Kefarmasian seperti Industri Farmasi, Perusahaan

Besar Farmasi, Perusahaan Besar Bahan Baku Farmasi, Produksi Alat Kesehatan, Produksi

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil/Menengah

Obat Tradisional serta data Sarana Distribusi Kefarmasian seperti Apotek, Toko Obat, Penyalur

Alat kesehatan, Toko Alkes. Aplikasi APIF ini dapat dilihat secara online pada alamat apif.binfar.depkes.go.id.

Aplikasi-Aplikasi lain juga telah dikembangkan oleh Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan dalam upaya mendukung pelayanan publik, seperti e-Registrasi Alkes, e-Pharm,

e-Licensing, STRA online dan lain-lain yang merupakan aplikasi berbasis online sistem.

Semua ini untuk menjawab kebutuhan publik, baik masyarakat maupun dunia usaha untuk

memanfaatkan teknologi informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan di era

Globalisasi ini.

Tabel daftar aplikasi yang dikembangan Ditjen Binfar dan Alkes

Kedepan, dengan berbagai sistem informasi yang dikembangkan oleh Ditjen Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat memberikan manfaat bagi Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan pada khususnya, dan pembangunan kesehatan pada umumnya, untuk

mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan.

TOPIK UTAMA

No Nama Aplikasi Direktorat

Pengguna

Internal –

Pemberi Layanan Eksternal –

Pengguna Data1 Sistem Registrasi Online Alkes Kemenkes

2Sistem e-Monitoring Post Market

SurveillanceAlkes Kemenkes

3 Sistem e-Payment Alkes Kemenkes Management

4 e-Sistem Surat Keterangan Alat Kesehatan Alkes

5 Aplikasi SIPNAP Prodis FMKemenkes, Dinkes Provinsi,

Dinkes KabupatenPBF, Apotek, IFK

6 Epharm Prodis FMKemenkes, Dinkes Provinsi,

Dinkes KabupatenPBF, Apotek, IFK

7 e-Licencing Prodis FM Kemenkes Industri Farmasi

8 e-PBF Prodis FM Kemenkes, Dinkes Provinsi PBF (Management)

9 Report NPP Prodis FM

10 e-Yanfar (e-Fornas) Yan Far

11 Pelayanan Informasi Obat Yan Far

12 e-Logistic Obat OblikKemenkes, Dinkes Provinsi,

Dinkes Kabupaten

13 e-Catalog Obat dan Alkes LKPP

14 STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) Sekretariat

15 APIV Sekretariat Management

16 Sistem Pemutahiran Data Sekretariat Management


6/32


P

ekerjaan kefarmasian

meliputi pengendalian

mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan,

penyimpanan dan pendistribusian

atau penyaluran obat, pengelolaan

obat, pelayanan obat atas resep

dokter, pelayanan informasi obat,

serta pengembangan obat, bahan

obat dan obat tradisional.

Komite Farmasi nasional (KFN)

merupakan unit non struktural yang

dibentuk oleh Menteri Kesehatan dan

bertanggung jawab kepada MenteriKesehatan melalui Dirjen yang

tugasnya untuk meningkatkan dan

menjamin mutu tenaga kefarmasian

(sesuai Permenkes nomor 889 tahun

2011 tentang registrasi, izin praktik,

dan izin kerja tenaga kefarmasian

pasal 25 ayat 1 dan 2). Di dalam

pasal 26, KFN mempunyai tugas

sertikasi dan registrasi, pendidikan

dan pelatihan berkelanjutan, serta

pembinaan dan pengawasan.

Susunan organisasi KFN terdiri

dari: Divisi Sertikasi dan Registrasi,

Divisi Pendidikan dan Pelatihan

Berkelanjutan, dan Divisi Pembinaan

dan Pengawasan. Anggota KFN

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan

usulan Direktur Jenderal berjumlah 9

orang yang terdiri atas unsur-unsur

yang berasal dari: Kementerian

Kesehatan RI, Badan Pengawas Obat

dan Makanan, Organisasi Profesi,

Organisasi yang menghimpun TenagaTeknis Kefarmasian, Perhimpunan

dari Perguruan Tinggi Farmasi di

Indonesia, Kementerian Pendidikan

Nasional.

Divisi Sertikasi dan Registrasi

bertugas menyiapkan rancangan

cetak biru sertikasi dan registrasi;

menyusun pedoman tata

laksana sertikasi dan registrasi

serta melaksanakan registrasi.

Divisi Pendidikan dan Pelatihanmempunyai tugas menyusun cetak

biru pengembangan pendidikan

berkelanjutan, menyusun pedoman

pengembangan pendidikan

berkelanjutan, menetapkan angka

Satuan Kredit Profesi (SKP) pada

pelaksanaan pengembangan

pendidikan berkelanjutan. Divisi

Pembinaan dan Pengawasan,

mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan pengawasan

terhadap tenaga kefarmasian dalam

melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Salah satu bentuk registrasi yang

dilakukan KFN ialah registrasi Surat

Tanda Registrasi Apoteker (STRA).

Setiap tenaga kefarmasian yang

menjalankan pekerjaan kefarmasian

wajib memiliki surat tanda registrasi.

Surat tanda registrasi berupa STRA

bagi Apoteker dan STRTTK bagi

Tenaga Teknis Kefarmasian.

TOPIK UTAMA

KOMITE FARMASI NASIONAL

“Kapasitas untuk menyediakan pelayanan kefarmasianyang baik tergantung pada dua hal; tenaga kerja yang

kompeten dan tenaga akademis yang mampu mencetak

tenaga kerja yang kompeten”.(Drs. Purwadi, Apt., MM., ME., Ketua KFN Periode 2014-2017)

Syarat memperoleh

STRA, Apoteker

mengajukan

permohonan

kepada KFN dengan

menggunakan Formulir,

Surat permohonan STRA

harus melampirkan

fotokopi ijazah Apoteker,fotokopi surat sumpah/

janji Apoteker, fotokopi

sertifkat kompetensi

profesi yang masih

berlaku, surat keterangan

sehat fsik dan mental

dari dokter yang

memiliki surat izin praktik,

surat pernyataan

akan mematuhi dan

melaksanakan ketentuan

etika profesi, pas foto

terbaru berwarna ukuran

4 x 6 cm sebanyak 2

(dua) lembar dan ukuran

2 x 3 cm sebanyak 2

(dua) lembar.


7/32


TOPIK UTAMA

Permohonan STRA dapat diajukan

dengan menggunakan teknologi

informatika atau secara online melalui

website KFN. KFN harus menerbitkan

STRA paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja sejak surat permohonanditerima dan dinyatakan lengkap .

Untuk memperoleh STRTTK,

Tenaga Teknis Kefarmasian

harus mengajukan permohonan

kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Surat permohonan STRTTK harus

melampirkan fotokopi ijazah Sarjana

Farmasi atau Ahli Madya Farmasi

atau Analis Farmasi atau Tenaga

Menengah Farmasi/Asisten Apoteker,

surat keterangan sehat sik danmental dari dokter yang memiliki

surat izin praktik, surat pernyataan

akan mematuhi dan melaksanakan

ketentuan etika kefarmasian,

surat rekomendasi kemampuan

dari Apoteker yang telah memiliki

STRA, atau pimpinan institusi

pendidikan lulusan, atau organisasi

yang menghimpun Tenaga Teknis

Kefarmasian, dan pas foto terbaru

berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak

2 (dua) lembar dan ukuran 2 x 3 cm

sebanyak 2 (dua) lembar. Kepala

Dinas Kesehatan Provinsi harus

menerbitkan STRTTK paling lama

10 (sepuluh) hari kerja sejak surat

permohonan diterima dan dinyatakanlengkap.

STRA atau STRTTK dapat

dicabut karena, permohonan

yang bersangkutan, pemilik STRA

atau STRTTK tidak lagi memenuhi

persyaratan sik dan mental untuk

menjalankan pekerjaan kefarmasian

berdasarkan surat keterangan dokter,

melakukan pelanggaran disiplin

tenaga kefarmasian, d. melakukan

pelanggaran hukum di bidangkefarmasian yang dibuktikan dengan

putusan pengadilan.

Pencabutan STRA disampaikan

kepada pemilik STRA dengan

tembusan kepada Direktur

Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan organisasi

profesi. Pencabutan STRTTK

disampaikan kepada pemilik STRTTK

dengan tembusan kepada Direktur

Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan organisasi

yang menghimpun Tenaga Teknis

Kefarmasian.

Di dalam website resmi KFN,

disebutkan bahwa selama tahun2015, ada 1917 orang apoteker

yang permohonan STRAnya telah di

approve oleh KFN. KFN juga mendata

hingga saat ini terdapat 54187 orang

tenaga apoteker yang terdiri dari

12467 apoteker laki-laki dan 41720

apoteker wanita. Hingga tahun 2015

pula, 54187 apoteker

telah terdaftar secara resmi.

Anggota KFN periode 2014 - 2017:1. Drs. Purwadi, Apt., MM., ME.

(Ketua merangkap Anggota)

2. Dr. Faiq Bahfen, SH

3. Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si

4. Prof. Dr. Tutus Gusnidar K., Apt.

5. Dr. Umi Athiyah, Apt., M.S.

6. Drs. Nurul Falah Eddy P., Apt.

7. Drs. Ahaditomo, Apt., M.S.

8. Drs. Bambang Triwara, Apt., Sp.FRS

9. Dra. Suzana Indah Astuti, M.Si.,

Apt.


8/32


TOPIK UTAMA

Sekretariat Ditjen BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan

merupakan unit kerja yang bertugas

memberikan dukungan koordinasi

pelaksanaan tugas dan pemenuhan

administrasi dalam pelaksanaan

Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan. Dukungan itu berbentukkoordinasi lintas program maupun

lintas sektor. Sebagai contoh,

dalam hal siklus perencanaan dan

penganggaran, Sekretariat Ditjen

bertugas memberikan fasilitasi

dan koordinasi, untuk memastikan

kebutuhan kegiatan teknis Ditjen

Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

dapat terakomodir dalam dokumen

perencanaan-penganggaran. Contoh

lainnya, dalam hal penatalaksanaan

kewajiban keuangan-barang milik

negara, maka Sekretariat Ditjen

menjalankan tugas yang sama,

sehingga pelaksanaan Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

memenuhi standar ketentuan yang

berlaku. Alhamdulilaahirabbil’aalamin,

kedua tugas tersebut telah dapat

dilaksanakan dengan baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, di

bidang perencanaan-penganggaran,

Ditjen Bina Kefarmasian dan

Alat Kesehatan tidak pernah

menjumpai dokumen penganggaran

yang mendapat ‘bintang’ karena

kekurangan dokumen perencanaan.

Bila pun ada ‘bintang’, hal tersebut

lebih disebabkan oleh faktor-faktor

yang ada di luar kendali Ditjen BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan,

seperti: belum turunnya persetujuan

Presiden.

Dalam hal penatalaksanaan

administrasi keuangan dan BMN,

Ditjen Kefarmasian dan Alat

Kesehatan mendapat predikat

Wajar Tanpa Pendapat dari Badan

Pemeriksa Keuangan. Sebuah

kebanggaan bagi Ditjen Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatanmampu berkontribusi positif pada

pencapaian predikat Kementerian

Kesehatan. Contoh lainnya adalah

pencapaian Ditjen Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan dalam penilaian/

evaluasi penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Pada periode

empat tahun terakhir, hasil penilaian

penyelenggaraan SAKIP Ditjen Bina


senantiasa berada pada tingkat

A. Hal ini menunjukkan bahwa

penyelenggaraan program telah

memenuhi unsur-unsur transparansi

dan akuntabilitas.

Untuk itu, tidaklah berlebihan

bila Sekretariat Ditjen mendapat

apresiasi atas kinerja maksimalnyadalam menjalankan tugas

memberikan dukungan koordinasi

dan pemenuhan administrasi. Akan

tetapi, apakah kinerja tersebut sudah

cukup untuk mengantar Program


sejajar dengan program kesehatan

lain?

Sasaran Strategis

KesekretariatanSesungguhnya peran

kesekretariatan dalam Ditjen Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan lebih

dari itu. Bila kita merujuk ke dokumen

Rencana Strategis, Kementerian

Kesehatan RI Tahun 2015-2019, maka

dapat dilihat bahwa peran dukungan

manajerial menjangkau lebih dari

peran koordinasi dan pemenuhan

Quantum Leap:TantanganBerikutnyaSekretariat DitjenBinfar dan Alkes

R.Himawan

[email protected]


9/32


administrasi saja. Dalam Renstra,

dukungan manajerial menjadi faktor

penting bagi pelaksanaan program

kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari

sasaran strategis kesekretariatan

yang harus dimiliki oleh setiap unit

utama Kemenkes.

Sasaran strategis pertama,

meningkatkan tata kelola pemerintah

yang baik dan bersih. Meliputipengelolaan keuangan yang efektif-

esien-ekonomis-taat peraturan,

peningkatan transparansi dan

akuntabilitas dengan memperhatikan

rasa keadilan serta kepatutan.

Melakukan upaya pengawasan

melekat yang bermutu.

Sekretariat Ditjen Bina


harus merumuskan kegiatan-kegiatan

yang mengandung prinsip-prinsiptata kelola yang baik dan bersih

tersebut. Dengan demikian, kegiatan-

kegiatan Sekretariat Ditjen akan

membawa seluruh unit teknis Ditjen


melakukan tata kelola pemerintah

yang baik dan bersih.

Sasaran strategis kedua,

meningkatkan kompetensi dan kinerja

aparatur Ditjen Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan. Upaya ini dapat

dilakukan dengan menyusun standar

kompetensi jabatan struktural

untuk semua tingkat eselon, dan

mengembangkan sistem kaderisasi

yang efektif. Dalam hal ini, Sekretariat

Ditjen dapat belajar dari cara BPJS

Kesehatan (BPJS-K) mengembangkan

karir pegawainya melalui talent pool. Sistem talent pool memungkinkan

manajemen BPJS-K memiliki informasi

tentang potensi yang dimiliki oleh

setiap pegawainya. Identikasi potensi

tersebut kemudian dimanfaatkan

untuk menyusun peta karier pegawai,

sehingga setiap pegawai memiliki

informasi yang cukup tentang masa

depan kariernya di BPJS-K. Sebagai

hasilnya, di lingkungan pegawai

tercipta nuansa persaingan sehatyang pada akhirnya berkontribusi

positif terhadap kinerja BPJS-K.

Sesungguhnya Ditjen Bina


memiliki kualitas aparatur yang dapat

diandalkan. Keberadaan sistem

kaderisasi dapat membantu Ditjen


untuk mendapatkan outcome terbaik

dari talenta para aparaturnya.

Tentunya, perumusan sistem

kaderisasi tersebut merupakan

tanggung jawab Sekretariat Ditjen.

Sasaran strategis ketiga,

meningkatkan sistem informasi yang

terintegrasi. Inilah sasaran strategis

yang memiliki daya dorong luar biasa

bagi kesuksesan penyelenggaraan

program. Sebagaimana diketahui,operasional Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan tidak dapat

dilepaskan dari keberadaan

sistem informasi. Berdasarakan

pemantauan, setidaknya terdapat

lebih dari 11 sistem informasi yang

disusun oleh Ditjen Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan. Mulai dari sistem

registrasi (seperti e-licensing sarana

produksi dan distribusi kefarmasian,

e-regalkes, STRA online), sistempemetaan (seperti aplikasi pemetaan

sarana kefarmasian dan alat

kesehatan–APIF, e-FORNAS, e-logistic ),

sampai sistem pelaporan online

(seperti e-report PBF, SIPNAP, e-watch

Alkes, e-yanfar, dan e-reporting Binfar

Alkes).

Seluruh sistem tersebut

memiliki data dan menghasilkan

TOPIK UTAMA


10/32


TOPIK UTAMA

informasi yang berharga, namun

belum termanfaatkan secara saling

terkoneksi. Akibatnya, seluruh sistem

informasi tersebut cenderung ‘hidup

menyendiri’ dan tidak termanfaatkan

dalam proses-proses pengambilankeputusan maupun perumusan

kebijakan.

Bila Sekretariat Ditjen ingin

mendorong Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan beberapa

langkah lebih maju, maka integrasi

sistem informasi merupakan

alternatif yang layak untuk ditempuh.

Kita dapat belajar dari beberapa

perusahaan swasta yang telah

mengembangkan decision supportsystem untuk mendukung operasional

perusahaan mereka. Sistem tersebut

menggabungkan berbagai data

terkait operasional perusahaan,

mengolahnya sesuai prosedur

tertentu, dan menyajikan output

informasi yang menggambarkan

kinerja perusahaan maupun bahan

pertimbangan dalam pengambilan

keputusan. Dengan logika yang sama,

dapat diusulkan sistem registrasie-licensing sarana produksi dan

distribusi kefarmasian terkoneksi

dengan sistem STRA online.

Pendekatan ini memungkinkan

jajaran Ditjen memperoleh informasi

persentase tenaga kefarmasian

yang bekerja di sektor kefarmasian

nasional, ataupun track record setiap

tenaga kefarmasian yang ada di

Indonesia. Logika yang sama juga

dapat diterapkan untuk sisteme-report PBF dengan APIF, sehingga

informasi yang pemetaan yang

ditampilkan akan lebih berbobot,

aktual, dan dapat dimanfaatkan

sebagai bahan advokasi program.

Tentunya hal-hal tersebut masih

berupa ide kasar yang perlumendapat penyempurnaan.

Namun, bila kesadaran dan

komitmen akan pentingnya integrasi

sistem informasi tumbuh pada setiap

jajaran Ditjen Bina Kefarmasian dan

Alat Kesehatan, maka bukan tidak

mungkin hal tersebut akan tercapai

dalam waktu dekat.

Quantum Leap: Rencana

Aksi Sekretariat Ditjen BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan

Uraian-uraian tersebut merupakan

informasi yang diperoleh dari

dokumen Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun

2015-2019 dan sumber-sumber

lain yang dijumpai. Tentunya, bila

Sekretariat Ditjen ingin melangkah

menuju hal-hal tersebut, diperlukan

komitmen perencanaan periode lima

tahunan yang menjabarkan secaradetil hal-hal tersebut dalam sebuah

dokumen. Sesuai kaidah SAKIP, setiap

satuan kerja di lingkup unit utama

wajib menyiapkan Rencana Aksi

Kegiatan sebagai sumber dokumen

kinerja. Untuk itu, tidaklah berlebihan

bila uraian-uraian di atas dapat

dipertimbangkan untuk dimuat dalam

dokumen Rencana Aksi Kegiatan

Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan, serta menjadilangkah-langkah operasional selama

lima tahun ke depan.

Penulis meminjam istilah Quantum

Leap, yang dengannya seorang

Emirsyah Satar berhasil membawa

Garuda Indonesia meloncat dari jurang kerugian dan ketertinggalan

menuju podium keuntungan dan

keunggulan.

Sebuah loncatan serupa,

dibutuhkan oleh Sekretariat

Ditjen dalam menampilkan kinerja

terbaiknya untuk membawa Program


sejajar dengan program kesehatan

lain. Seperti keberhasilan yang telah

dicapai Sekretariat Ditjen dalam tugaspemberian dukungan koordinasi

maupun administrasi pelaksanaan

program selama beberapa tahun

terakhir, maka loncatan ini hendaknya

dapat pula berhasil memenuhi

tujuannya.

Lazimnya sebuah lompatan,

selain kejelasan arah sebuah

lompatan, diperlukan keberanian

untuk menanggung sakit yang

sedikit lebih besar dari biasanya,serta kekuatan seluruh sumber

daya untuk menggerakkan kaki

sedikit lebih tinggi dan lebih jauh

dari biasanya. Penulis meyakini,

hal-hal tersebut telah dimiliki oleh

segenap aparatur Sekretariat Ditjen,

dan menunggu mobilisasi yang kuat

untuk menghasilkan kinerja yang

unggul. Untuk itu, Quantum Leap

di lingkup Sekretariat Ditjen dapat

dimulai dengan sebuah Rencana AksiKegiatan yang hidup.


11/32


Kebebasan dan keterbukaan

tentu merupakan anugrah

yang diharapkan banyak

pihak. Sebaliknya, ketidakpastian

dan ketidakteraturan menjadi

sesuatu yang harus dihindari.Dalam konteks inilah kebebasan

informasi diharapkan menjadi spirit

demokratisasi yang menawarkan

kebebasan sekaligus tanggung jawab

secara bersamaan. Kebebasan

informasi, di satu sisi harus

mendorong akses publik terhadap

informasi secara luas.

Sementara di sisi yang lain,

kebebasan informasi juga sekaligus

dapat membantu memberikan pilihanlangkah yang jelas bagi pemerintah

dalam mengambil suatu kebijakan

secara strategis. Iklim seperti ini pula

yang diharapkan dapat melahirkan

model governability dimana negara

dapat memfungsikan dirinya

secara efektif dan esien tanpa

mengesampingkan prinsip-prinsip

demokrasi.

Pemberlakuan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

berdampak konsekuensi logis akan

kewajiban untuk membuka informasi

seluas-luasnya kepada masyarakat,tentunya dengan kriteria dan

ketentuan sebagaimana tercantum

pada UU tersebut dan juknis/juklak

terkait.

Di dalam UU No 14 Tahun

2009 Pasal 4 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, setiap orang berhak

memperoleh Informasi Publik

sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang ini. Setiap Orang berhak

melihat dan mengetahui InformasiPublik, menghadiri pertemuan

publik yang terbuka untuk umum

untuk memperoleh Informasi Publik,

mendapatkan salinan Informasi

Publik melalui permohonan sesuai

dengan Undang-Undang ini dan

menyebarluaskan Informasi Publik

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Setiap pemohon Informasi Publik

berhak mengajukan permintaan

Informasi Publik disertai alasan

permintaan tersebut. Setiap

pemohon Informasi Publik berhak

mengajukan gugatan ke pengadilan

apabila dalam memperoleh Informasi

Publik mendapat hambatan atau

kegagalan sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini.

Pentingnya badan publik

menyelenggarakan keterbukaan

informasi publik diantaranya

bertujuan agar membentuk opini

publik melalui informasi yang akurat,

informasi publik yang akurat dapat

mencegah rumor negatif dan tidakbenar beredar, meminimalisir korups

dan penyalahgunaan informasi

orang dalam, memperbaiki kinerja

badan publik secara lebih tepat,

membangun hubungan baik dan

meningkatkan kepercayaan publik

terhadap badan publik, menjamin

akuntabilitas lembaga tersebut.

Kewajiban badan publik dalam

rangka keterbukaan informasi publik

adalah menunjuk dan mengangkatpejabat pengelola informasi dan

dokumentasi, menetapkan standar

prosedur operasional, menyediakan

dan memberikan informasi (secara

berkala, serta merta, tersedia setiap

saat, dan berdasarkan permintaan),

menyediakan sarana dan prasarana,

menetapkan standar biaya.,

menyediakan anggaran, menanggapi

keberatan, serta membuat dan

ARTIKEL

PERAN BADAN PUBLIK DALAM

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Terbuka, bukan berarti telanjang. Tapi ada sisi lain yang

dikecualikan sesuai dengan uji konsekuensi yang telah

dilakukan. Badan publik tak boleh serampangan melakukan

pengecualian. Ada rambu-rambu yang harus dipenuhi,termasuk menyediakan informasi yang dibutuhkan

masyarakat secara mudah, murah, cepat dan akurat.


12/32


ARTIKEL

mengumumkan laporan pelayanan

informasi.

Ada 4 jenis informasi yang

terdapat di dalam UU No 14 tahun

2008. Pertama, Informasi yangwajib disediakan dan diumumkan

secara berkala. Informasi jenis ini

Disediakan/diumumkan secara rutin,

teratur, dan dalam jangka waktu

tertentu setidaknya setiap 6 bulan

sekali. Penyebarluasan informasi

disampaikan dengan cara yang

mudah dijangkau masyarakat dan

dalam bahasa yang mudah dipahami.

Contohnya adalah informasi

berkaitan dengan Badan Publik (prol,kedudukan, kepengurusan, maksud

dan tujuan didirikannya badan

publik), informasi kegiatan

dan kinerja Badan Publik,

informasi ttg laporan

keuangan, informasi

lain yang

diatur dalam

peraturan

perundang-

undangan.Untuk

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Binfar &

Alkes, contoh

Informasi yang

diumumkan

secara berkala

adalah: Prol

Kefarmasian DitjenBinfar dan Alkes, Buku

Kinerja Ditjen Binfar dan Alkes,

Daftar Sarana Apotek Seluruh

Indonesia, Daftar Sarana Toko

Obat Seluruh Indonesia, Daftar

Sarana Industri Kosmetika Seluruh

Indonesia, Daftar Sarana Industri

Obat Tradisional Seluruh Indonesia,

Daftar Sarana Usaha Kecil/ Mikro

Obat Tradisional Seluruh Indonesia,

Daftar Sarana Industri Farmasi

Seluruh Indonesia, Daftar Sarana

Pedagang Besar Farmasi Seluruh

Indonesia, Daftar Sarana Penyalur

Alat Kesehatan Seluruh Indonesia,Daftar Sarana Cabang Penyalur

Alat Kesehatan Seluruh Indonesia,

Laporan Tahunan Ditjen Binfar dan

Alkes, DIPA Ditjen Binfar dan Alkes,

Daftar Sarana Industri Alkes, Daftar

Sarana Industri PKRT, serta Laporan

Tahunan Setditjen Binfar dan Alkes

Kedua, Informasi Yang harus

diumumkan secara serta merta.

Informasi jenis ini Wajib diumumkan

tanpa penundaan. BiasanyaMenyangkut ancaman terhadap hajat

hidup

orang

banyak dan

ketertiban umum. Informasi ini

sifatnya aktif, artinya informasi yang

wajib diumumkan seketika terjadinya

keadaan yang dapat mengancam

hajat hidup orang banyak dan

ketertiban umm seperti informasi

tentang bencana, kerusuhan massal,

dll.

Ketiga, informasi yang wajib

tersedia setiap saat. Informasi jenis in

sifatnya informasi pasif, artinya untuk

memperolehnya harus dilakukandengan mengajukan permintaan.

Informasi yang wajib tersedia setiap

saat mencakup daftar seluruh

informasi dalam penguasaan badan

publik, keputusan badan publik dan

pertimbangannya, kebijakan badan

publik dan dokumen pendukungnya,

rencana proyek dan anggaran

tahunannya, perjanjian badan publik

dengan pihak ketiga, informasi dalam

pertemuan yang bersifat terbukauntuk umum, prosedur kerja yang

berkaitan dengan layanan publik,

laporan layanan akses informasi,

informasi lain yang telah dinyatakan

terbuka untuk diakses publik

berdasar putusan sengketa

informasi publik.

Keempat, daftar informasi

yang dikecualikan. Sesuai

dengan permenkes

no 1 tahun 2015,Dokumen informasi

yang dikecualikan di

lingkungan Kementerian

Kesehatan, dikategorikan

menjadi: dokumen

keuangan, dokumen

Barang Milik Negara (BMN),

dokumen hukum, dokumen

terkait produk/putusan Konsil

Kedokteran Indonesia, dokumen

identitas masyarakat, dokumenpengawasan, dokumen kepegawaian,

dokumen produk/putusan yang

berkaitan dengan kefarmasian dan

alat kesehatan, dokumen penelitian

dan pengembangan, dokumen

terkait fasilitas kesehatan, dokumen

kependidikan, dokumen tertentu,

dokumen yang terkait dengan sistem

keamanan teknologi informasi.


13/32


Industri kosmetik, jamu dan

obat tradisional di Indonesia

merupakan salah satu sektor

strategis yang mampu menggerakkan

roda perekonomian nasional. Oleh

karena itu, upaya menciptakan iklim

usaha yang kondusif agar dunia

usaha tetap melakukan investasinya

di Indonesia sekaligus meningkatkan

daya saing yang tinggi sehingga

industri kosmetik, jamu, dan obat

tradisional dapat menjadi tuan rumah

di negeri sendiri dengan gencar

dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Direktorat Jenderal Bina


selaku unit utama di Kementerian

Kesehatan RI selalu berupaya

melakukan pembinaan dan

pengembangan industri obat

tradisional agar tetap terjamin dalam

mutu dan ketersediaan bahan baku

dengan melakukan berbagai langkah

pembinaan ke hulu dan hilir pada

industri ini.

Pada tanggal 1 September

2015, Kementerian Kesehatan RI

ikut berperan aktif dalam pameran

Industri Kosmetik dan Jamu yang

diadakan oleh Kementerian

Perindustrian di Plasa Industri dengan

memberikan arahan dan penjelasan

kepada para pengunjung pameran

seputar perizinan industri kosmetik

dan obat tradisional.

Dapat disampaikan, industri

kosmetik nasional memberikan

kontribusi yang cukup signikan baik

dari nilai ekspor, omzet, maupun

penyerapan tenaga kerja. Pada tahun

2012, nilai ekspor kosmetik mencapai

Rp. 9 triliun atau tiga kali lipat dari

tahun sebelumnya sebesar Rp. 3

triliun. Dari segi penjualan di dalam

negeri juga mengalami peningkatan,

pada tahun 2013 mencapai Rp.

11,2 triliun atau tumbuh 15%

dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp.

9,7 triliun.

Sedangkan dari segi penyerapan

tenaga kerja, sebanyak 760

perusahaan kosmetik yang tersebar

di wilayah Indonesia telah mampu

menyerap tenaga kerja sebanyak

75.000 orang secara langsung dan

600.000 orang secara tidak langsung.

“Seiring dengan pertumbuhan

ekonomi yang meningkat, industri

kosmetik nasional juga menunjukkan

tren industri yang meningkat. Saat

ini, produk kosmetik selain untuk

memenuhi kebutuhan dalam negeri

juga diekspor hingga menembus

pasar internasional, seperti: ASEAN,

Jepang, Timur Tengah, Uni Eropa,

Amerika Serikat, dan beberapa

negara di Afrika,” tegas Menperin.

Sementara itu, industri jamu dan

obat tradisional juga mencatatkan

prestasi yang cukup menggembirakan

dalam beberapa tahun terakhir.

Hal tersebut terlihat dari omzet

yang terus meningkat dari tahun ke

tahun. Pada tahun 2013, penjualan

mencapai Rp. 14 triliun dan pada

tahun 2014 diperkirakan mencapai

Rp. 15 triliun.

“Pemerintah terus berupaya

untuk menciptakan iklim

usaha yang kondusif, agar

dunia usaha tetap bergairah

melakukan investasi di

Indonesia, sehingga industri

kosmetik dan jamu nasional

mampu menjadi tuan rumahdi negeri sendiri

(Menteri Perindustrian

Saleh Husein)”

PAMERAN INDUSTRI

KOSMETIKA DAN JAMU

LIPUTAN


14/32


LIPUTAN

Saat ini, terdapat 1.247 industri

jamu yang terdiri dari 129 Industri

Obat Tradisional (IOT) dan selebihnya

termasuk golongan Usaha MenengahObat Tradisional (UMOT) dan Usaha

Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang

tersebar di berbagai wilayah di

Indonesia terutama di Pulau Jawa.

Bahkan, industri obat tradisional

mampu menyerap tenaga kerja

sebanyak 15 juta orang, dimana 3

juta terserap di industri jamu yang

berfungsi sebagai obat dan 12 juta

orang lainnya terserap di industri

jamu yang telah berkembang kearahmakanan, minuman, kosmetik, spa,

dan aromaterapi.

Dengan diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perindustrian, Menperin

memastikan mampu mendorong

pertumbuhan industri kosmetik

dan jamu nasional baik dalam

skala besar maupun skala kecil dan

menengah.“Undang-undang ini

memiliki peraturan turunan yaitu

Peraturan Presiden Nomor 14

Tahun 2015 tentang Rencana IndukPembangunan Industri Nasional

(RIPIN) Tahun 2015-2035, dimana

industri kosmetik dan jamu menjadi

salah satu industri andalan, yaitu

industri prioritas yang berperan besar

sebagai penggerak utama ( prime

mover ) perekonomian di masa yang

akan datang,” jelasnya.

Di samping itu, menurut Menperin,

Pemerintah juga terus berupaya

untuk menciptakan iklim usaha yangkondusif agar dunia usaha tetap

bergairah melakukan investasinya di

Indonesia sehingga industri kosmetik

dan jamu nasional mampu menjadi

tuan rumah di negeri sendiri.

Meskipun demikian, saat ini

industri jamu nasional mendapat

tantangan dengan beredarnya

produk jamu ilegal. Jamu ilegal

tersebut mengandung bahan baku

obat atau bahan kimia yang dilarang,

tidak memiliki izin edar, dan bahkan

banyak yang tidak memiliki Izin Usaha

Industri. Keberadaan produk obat

tradisional atau herbal tersebut selain

meresahkan masyarakat karena

kualitas yang tidak memenuhi standar

kesehatan juga akan menimbulkan

kompetisi yang tidak sehat dengan

produk obat tradisional atau herbal

yang legal dan terjamin kualitasnya.

Pameran yang akan berlangsung

sampai dengan tanggal 4 September

2015 ini dibuka langsung oleh

Menteri Perindustrian Saleh Husin,

Presdir PT. Mustika Ratu Putri

Kuswisnu Wardani, serta Presdir PT.

Nyonya Meneer Charles Saerang

dengan pengguntingan.

Dalam pameran ini, Kementerian

Kesehatan tidak ketinggalan dengan

kampanye “Bude Jamu” (Bugar

dengan Jamu) dengan menyediakan

jamu yang dapat dinikmati oleh

pengunjung, Menteri Perindustrian

Saleh Husin juga menyempatkandiri untuk mencicipi jamu di stan

pameran Kementerian Kesehatan RI

ini. (humasbinfar_RD)


15/32


LIPUTAN

Menteri Kesehatan, Prof.

Dr. dr. Nila Moeloek,

Sp.M(K) membuka Rapat

Pleno Formularium Nasional (Fornas)

2015, di Hotel Aryaduta, Jakarta,

Kamis (3/9). Fornas merupakan daftar

obat terpilih yang dibutuhkan dan

harus tersedia di fasilitas pelayanan

kesehatan, sebagai acuan dalam

pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN).Hadir dalam acara tersebut,

Ketua Komnas Penyusunan Fornas

Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, M.Med.

Sc., Ph.D dan anggota Komite

Nasional Penyusunan Formularium

Nasional. Hadir pula Direktorat

terkait di lingkungan Kemenkes dan

unit pengelola program kesehatan,

Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM), BPJS Kesehatan, pakar

dari perguruan tinggi di bidangkesehatan, praktisi kedokteran dan

farmasi, Dinas Kesehatan Provinsi

terpilih, rumah sakit milik pemerintah

maupun swasta serta organisasi

profesi.

Dalam sambutannya, Menkes

mengatakan, JKN telah berjalan

hampir tahun sejak 1 Januari

2014. Masih banyak yang harus

diperbaiki, salah satunya dalam

memastikan tercapainya aksesibilitas,

aordibility , dan penggunaan rasional

dalam pelayanan kesehatan yang

komprehensif.

“Dengan mempertimbangkan

basis bukti terkini dan biaya manfaat

pengobatan dari usulan berbagai

pengambil kebijakan. Karena itu

Fornas yang dihasilkan dapat

memenuhi kebutuhan pelayanankesehatan seluruh peserta dan

terpenuhi dengan sumber daya

yang tersedia. Dalam rapat pleno

ini diharapkan dapat menghasilkan

draft Fornas 2015. Dalam

pengimplementasiannya, Fornas

bersifat dinamis sehingga perlu

dilakukan evaluasi atau revisi obat

Fornas sesuai dengan kebutuhan

medis dan perkembangan ilmu

pengetahuan,” kata MenkesMenteri Kesehatan Nila Djuwita

Moeloek berharap pelaksanaan

revisi Formularium Nasional

(Fornas) 2015 dapat diperoleh hasil

penyempurnaan Fornas, sehingga

makin melengkapi kebutuhan terapi

sesuai indikasi medis secara rasional.

Saat penyusunan Fornas, Pemerintah

menyiapkan konsep penyediaan

daftar dan harga obat dalam JKN.

Dengan mempertimbangkan basis

bukti terkini dan biaya manfaat

pengobatan dari usulan berbagai

stakeholders. Oleh karena itu Fornas

yang dihasilkan dapat memenuhi

kebutuhan pelayanan kesehatan

seluruh peserta dan terpenuhi

dengan sumber daya yang tersedia.

Direktur Bina Pelayanan

Kefarmasian, Drs. Bayu TedjaMulyawan M.Pharm, MM.,

menyebutkan, Item obat yang

diusulkan untuk dimasukkan dalam

Fornas 2015 berjumlah 389 item

terdiri dari 611 bentuk sediaan/

kekuatan. “Kemudian setelah

dilaksanakan pembahasan teknis

sebanyak 5 kali, telah dihasilkan draft

Fornas 2015 dengan jumlah 574 item

obat dalam 1060 bentuk sediaan/

kekuatan terbagi dalam 29 KelasTerapi dan 90 Sub Kelas Terapi,”

katanya.

Dalam pembahasan teknis

disepakati bahwa kriteria obat yang

dimasukkan dalam Formularium

Nasional harus memenuhi prinsip-

prinsip ecacy, safety, availability,

accessibility, aordability serta

pembicaraan dalam setiap rapat

FORMULARIUM NASIONAL

UNTUK SEMUA PIHAK Formularium Nasional harus memenuhi harapansemua pihak, terutama masyarakat. Obat harustersedia, aman, terjangkau dan rasional sesuai

standar. Sehingga pelayanan kesehatan lebih bermutudengan belanja obat yang terkendali.

RAPAT PLENO FORMULARIUM


16/32


LIPUTAN

pembahasan Fornas bersifat

condential dan tidak konik

kepentingan.Proses revisi Fornas dilakukan

sebagai upaya penyempurnaan, tidak

hanya untuk menyesuaikan dengan

kemampuan ilmu pengetahuan,

teknologi di bidang obat dan

kedokteran, pola penyakit maupun

program kesehatan, tetapi juga

untuk memberikan ruang perbaikan

terhadap isi Fornas, meningkatkan

kepraktisan dalam penggunaan

dan penyerahan obat kepadapeserta, yang disesuaikan dengan

kompetensi tenaga kesehatan dan

tingkat pelayanan kesehatan dalam

pelaksanaan pelayanan kesehatan

JKN.

Fornas bertujuan untuk

menyediakan acuan nasional bagi

RS dan fasilitas pelayanan kesehatan

lainnya yang melaksanakan SJSN,

menyediakan acuan bagi tenaga

medis untuk menetapkan pilihanobat yang tepat, paling ecacious dan

aman, dengan harga yang terjangkau,

mendorong penggunaan obat secara

rasional sesuai standar, sehingga

pelayanan kesehatan lebih bermutu

dengan belanja obat yang terkendali

(cost eective).

Formularium Nasional merupakan

daftar obat terpilih yang dibutuhkan

dan harus tersedia

di fasilitas pelayanan

kesehatan sebagai

acuan dalam

pelaksanaan Jaminan

Kesehatan Nasional(JKN). Kegiatan Revisi

Formularium Nasional

telah dimulai sejak

November 2014,

dengan mengirimkan

surat permintaan

usulan ke 812 instansi

yang terdiri dari Rumah

Sakit Pemerintah dan

Swasta, Dinas Kesehatan Provinsi,

Organisasi Profesi dan unit kerjaterkait di lingkungan Kementerian

Kesehatan. Dari jumlah tersebut

ada 180 instansi yang memberikan

usulan terdiri dari 4 Dinas Kesehatan

Provinsi, 4 unit program Kementerian

Kesehatan, 104 RS pemerintah, 34 RS

swasta dan 34 Organisasi Profesi.

Dalam penyusunannya,

Pemerintah menyiapkan

konsep penyediaan daftar dan

harga obat dalam JKN, denganmempertimbangkan basis bukti

terkini dan biaya manfaat pengobatan

dari usulan berbagai stakeholders,

sehingga Fornas yang dihasilkan

dapat memenuhi kebutuhan

pelayanan kesehatan seluruh peserta

dan terpenuhi dengan sumber daya

yang tersedia.

Dalam perjalanan

implementasinya, sehingga perlu

dilakukan evaluasi/review obat Fornassesuai dengan kebutuhan medis dan

perkembangan ilmu pengetahuan.

Sesuai amanat Undang-Undang

No. 40 tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

yang dielaborasi dalam Peraturan

Presiden No. 111 Tahun 2013

tentang Perubahan Perpres No.

12 Tahun 2013, bahwa pelayanan

obat dan Bahan Medis Habis Pakai

(BMHP) untuk peserta jaminan

kesehatan pada fasilitas kesehatan,

berpedoman pada daftar dan harga

obat dan BMHP yang ditetapkan

oleh Menteri Kesehatan, disusunsecara transparan dan akuntabel oleh

Komite Nasional Fornas, serta ditinjau

kembali paling lambat 2 (dua) tahun

sekali.

Komite Nasional Fornas 2015

telah ditetapkan melalui Keputusan

Menteri Kesehatan terdiri dari: pakar

di bidang farmakologi, farmakologi

klinik, praktisi farmasi, wakil dari

organisasi profesi dokter dan dokter

spesialis, Badan Pengawas Obat danMakanan (BPOM), Badan Koordinasi

Keluarga Besar Nasional (BKKBN),

wakil dari Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) serta unit terkait

di Kementerian Kesehatan.

Sebagai upaya penyempurnaan

Fornas 2013, telah dilaksanakan

evaluasi/reviu, pertama pada tahun

2014, yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/V/2014.

Proses revisi Fornas dilakukan

sebagai upaya penyempurnaan, tidak

hanya untuk menyesuaikan dengan

kemampuan ilmu pengetahuan,

teknologi di bidang obat dan

kedokteran, pola penyakit maupun

program kesehatan, tetapi juga

untuk memberikan ruang perbaikan

terhadap isi Fornas, meningkatkan

kepraktisan dalam penggunaandan penyerahan obat kepada

peserta, yang disesuaikan dengan

kompetensi tenaga kesehatan dan

tingkat pelayanan kesehatan dalam

pelaksanaan pelayanan kesehatan

JKN.

Dalam proses penyusunan revisi

Fornas, usulan obat yang diterima

berasal dari Organisasi Profesi


17/32


LIPUTAN

Dokter Spesialis, Fasilitas Kesehatan

Rujukan dan Primer, Dinas Kesehatan

Prov/Kab/Kota, serta unit program

terkait di lingkungan Kementerian

Kesehatan, untuk selanjutnya

dibahas dalam rapat pembahasanteknis, dihadiri oleh Komite Nasional

Fornas dan ahli yang terkait.

Komnas Fornas dalam

melakukan pembahasan telah

mempertimbangkan bahwa setiap

obat yang dapat masuk dalam Fornas

harus sudah terdaftar di Indonesia

dengan indikasi penggunaan sesuaidengan indikasi yang disetujui

oleh Badan POM, serta memiliki

rasio manfaat-risiko yang paling

menguntungkan, rasio manfaat-biaya

yang tertinggi berdasarkan biaya

langsung dan tidak langsung, juga

dapat mempertimbangkan masukan

atau saran dari Komite HTA pada

kajian obat yang terkait.

Selain itu, mengoptimalkan

pelayanan kesehatan yang efektifdan esien kepada masyarakat dan

Memudahkan perencanaan dan

penyediaan obat di Rumah Sakit dan

fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka menjamin

ketersediaan dan keterjangkauan

obat, telah ditetapkan regulasi yang

terkait di bidang obat yaitu :

1. Formularium Nasional (Fornas),

yang merupakan penetapan jenis

item obat yang dijamin oleh BPJS

berdasarkan kriteria pemilihan

obat. Kriteria pemilihan obat

dalam Fornas adalah sebagaiberikut:

a. Memiliki khasiat dan keamanan

berdasarkan bukti ilmiah

mutakhir dan valid.

b. Memiliki rasio manfaat-risiko

(benet-risk ratio) yang paling

menguntungkan.

c. Memiliki izin edar dan indikasiyang disetujui oleh Badan POM.

d. Memiliki rasio manfaat-biaya

(benet-cost ratio) yang tertinggi.

e. Dalam kriteria ini tidak termasuk

obat tradisional dan suplemen

makanan

f. Apabila terdapat lebih dari

satu pilihan yang memiliki efek

terapi yang serupa, pilihan

dijatuhkan pada obat yang

memiliki kriteria berikut: Obatyang sifatnya paling banyak

diketahui berdasarkan bukti

ilmiah, sifat farmakokinetik dan

farmakodinamik yang diketahui

paling menguntungkan,

stabilitasnya lebih baik, dan

mudah diperoleh.

g. Obat jadi kombinasi tetap,

harus memenuhi kriteria

berikut: obat hanya bermanfaat

bagi penderita jika diberikan

dalam bentuk kombinasi

tetap, kombinasi tetap harus

menunjukkan khasiat dan

keamanan yang lebih tinggidaripada masing-masing

komponen, perbandingan dosis

komponen kombinasi tetap

merupakan perbandingan

yang tepat untuk sebagian

besar pasien yang memerlukan

kombinasi tersebut, kombinasi

tetap harus meningkatkan rasiomanfaat-biaya (benet-cost

ratio), dan untuk antibiotik,

kombinasi tetap harus dapat

mencegah atau mengurangi

terjadinya resistensi atau efek

merugikan lainnya.

2. Kebijakan e-catalogue yang

merupakan penetapan harga

obat berdasarkan hasil lelang dan

negosiasi.

Hal tersebut ditetapkan sebagai

salah satu upaya dalam menjamin

kendali mutu dan kendali biaya

dalam pelayanan kesehatan pada

era JKN untuk mencapai patient

safety dimana masyarakat dapat

memperoleh obat yang aman,

bermutum berkhasiat dan cost-

eectiveness.


18/32


LIPUTAN

P

rogram Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah

melakukan upaya-upaya strategis dan inovatif padaperiode pembangunan kesehatan 2010-2014 yang

lalu. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan dengan terstruktur

untuk mengatasi tantangan dan mencapai target program

yang telah diamanahkan dalam RPJMN maupun Renstra

Kementerian Kesehatan.

Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Pelayanan

Kefarmasian merupakan salah satu forum Nasional yang

diselenggarakan oleh Unit Eselon II Ditjen Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan. Forum ini diselenggarakan dalam

rangka berkoordinasi dalam hal teknis pelaksanaan dengan

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya,

seperti organisasi profesi kefarmasian. Forum ini juga untukmengawali pelaksanaan pembangunan kefarmasian dan alat

kesehatan di periode 2015-2019, atau periode RPJMN ke-III

dalam pembangunan jangka panjang (2004-2025). Kegiatan ini

juga sejalan dengan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Periode 2015-2019,

yang telah termuat dalam RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2

Tahun 2015) dan Renstra Kementerian Kesehatan (SK Menkes

No. 52 Tahun 2015).

Pada tahun ini, Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina

Pelayanan Kefarmasian diselenggarakan di Hotel Royal

Pentingnya Peningkatan

Mutu Pelayanan

KefarmasianRAPAT KONSULTASI TEKNIS

DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN


19/32


LIPUTAN

Kuningan, 8-11 September 2015. Dalam

Rapat Konsultasi Teknis kali ini diadakan

juga paparan mengenai “Peran Serta

Masyarakat dalam Peningkatan POR”

oleh Prof. Sri Suryawati, paparan

mengenai “Seleksi Obat dalam JKN”

oleh Prof. Iwan Dwiprahasto, dan

paparan mengenai “Mutu Pelayanan

Kefarmasian dalam Pelayanan

Kesehatan Primer” oleh Dra. A. Adji

Prayitno Setiadi, M.S., Apt.

Selain paparan, Rakontek Dit

Bina Yanfar kali ini juga mengadakanbeberapa diskusi panel yang dipimpin

oleh Kepala PPSDM, Dirjen BUK,

Dir Bina Oblik & Perbekkes, Kepala

Puskesmas, Direktur BPJS.

Dalam sabutannya Dirjen Bina


Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D

mengatakan di tingkat Ditjen Binfar

dan Alkes telah dilaksanakan Rapat

Konsultasi Nasional di dua regional

pada awal tahun 2015 ini. Rakonas

tersebut telah menghasilkan

rekomendasi kepada Program


untuk melanjutkan dan meningkatkan

upaya mewujudkan aksesibilitas, mutu,

dan kemandirian sediaan farmasi

dan alat kesehatan, terutama dalam

rangka mensukseskan program-

program prioritas Kemenkes seperti

Program Indonesia Sehat dan Program

Nusantara Sehat.

“Saya berharap, kita dapatmelaksanakan rekomendasi tersebut.

Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan telah melakukan upaya-

upaya strategis dan inovatif pada

periode pembangunan kesehatan

2010-2014 yang lalu. Upaya-upaya

tersebut dilaksanakan dengan

terstruktur untuk mengatasi tantangan

dan mencapai target program yang

telah diamanahkan dalam RPJMN

maupun Renstra Kementerian

Kesehatan. Walaupun terdapat

beberapa kelemahan dan timbulnya

tantangan baru, saya ingin mengajak

Saudara-saudara sekalian untuk

mencermati capaian program kita

selama 5 tahun terakhir, baik dari sisi

produksi dan distribusi, manajemen

logistik dan perbekalan kesehatan,

sampai kepada pelayanan kefarmasian”

ujar Dirjen Binfar Alkes

Dirjen Binfar dan Alkes mengatakan,

tantangan yang harus diantisipasiProgram dalam periode 2015-2019

adalah disparitas ketersediaan obat

antar region, provinsi, dan kabupaten/

kota. Salah satu penyebab terjadinya

hal ini adalah belum optimalnya

pemanfaatan sistem informasi terkait

manajemen logistik, misal. e-logistic,

pemantauan e-purchasing, sampai

dengan pengendalian harga obat.

Ketersediaan obat dan vaksin akan


20/32


dipantau sampai ke tingkat Puskesmas.

Selain itu, kualitas manajemen

logistik obat dan perbekkes juga

menjadi perhatian, mengingat semakin

banyak pihak yang menyadari arti

penting pengelolaan obat satu pintu

(terpadu). Dengan demikian, menjadihal yang prioritas bagi kita untuk

meningkatkan manajemen logistik obat

dan perbekkes, terutama di sektor

publik.

Periode 2010-2014 juga telah

diwarnai dengan meningkatnya

penggunaan obat rasional melalui

pelayanan kefarmasian yang berkualitas

untuk tercapainya pelayanan kesehatan

yang optimal. Persentase instalasi

farmasi RS yang melaksanakan

pelayanan kefarmasian sesuai standar

meningkat menjadi 45,9% di tahun

2014 (dari semula 25% di tahun

2010). Penggunaan obat rasional di

puskesmas meningkat menjadi 69,9%

(semula 56,3%). Hal menunjukkan

perbaikan kualitas pelayanankefarmasian, baik di tingkat fasilitas

kesehatan dasar maupun rujukan.

Secara garis besar, saat ini, sudah

cukup banyak regulasi maupun

kebijakan yang mengatur hal-hal yang

terkait dengan pelayanan kefarmasian.

Standarnya pun sudah disiapkan

untuk beberapa faskes, yaitu untuk

di RS dan apotek. Upaya pemerintah

dalam menjamin akses terhadap obat

yang aman, bermutu, dan terjangkau,

serta meningkatkan penggunaan obat

rasional telah dilakukan. Namun semua

hal tersebut belum berjalan secara

optimal sebagaimana diharapkan.

Untuk itu, pada saat SJSN diterapkan,

secara regulasi, tidak ada perubahanyang berarti.

Regulasi yang sudah ada tetap

diterapkan, tidak bertentangan

dengan regulasi yang terkait SJSN.

Hanya beberapa kebijakan yang

perlu diperkuat, untuk mendukung

implementasi SJSN sesuai ketentuan

yan ada. Misalnya penerapan

Formularium Nasional sebagai

daftar obat yang ditetapkan Menkes

untuk dijamin oleh BPJS, juga sistem

penyediaan obat terpusat ( group

purchasing ) melalui e-catalog, sistem

pemantauan ketersediaan, dsb.

Dengan demikian, dalam SJSN

nanti, tentunya tetap harus sesuai

ketentuan perundangan yang sudah

ada, dan tidak boleh bertentangan.SJSN juga merupakan kesempatan

yang baik sekali bagi Apoteker, untuk

melaksanakan praktik kefarmasian

sebagaimana amanah UU Kesehatan

dan PP 51.

Pelayanan kefarmasian tidak lagi

hanya berfokus pada produk, sebagai

penyedia, tetapi juga berfokus pada

kepuasan pasien ( pharmaceutical care),

Karena setiap provider wajib menjamin

peserta jaminan mendapatkan mutu

pelayanan kesehatan yang terbaik

dengan memanfaatkan sumber daya

yang ada. Sehingga pelayanan berjalan

secara efektif dan esien melalui

sistem kendali mutu sekaligus kendali

biaya. Dengan demikian, diharapkanaksesisibilitas, keterjangkauan dan

penggunaan obat secara rasional dapat

tercapai.

Selain itu, terdapat juga paparan

dari Direktur Bina Upaya Kesehatan

Rujukan Dr. B. Eka A. Wahjoeni,

M.Kes. Dalam paparannya dikatakan,

Strategi Kementerian Kesehatan dalam

mendukung Implementasi Jaminan

Kesehatan Nasional adalah dengan

meningkatkan akses masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan dan

juga meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan itu sendiri.

Untuk memastikan pemerataan

pelayanan kesehatan yang bermutu

di Indonesia maka salah satu target

Rencana Strategis KementerianKesehatan 2015 – 2019 adalah jumlah

Kabupaten/Kota yang memiliki Rumah

Sakit yang terakreditasi. Ditargetkan

pada 2019 sebanyak 481 Kabupaten/

Kota sudah memiliki RS yang

terakreditasi. Saat ini sudah ada 17

Kabupaten/Kota yang sudah memiliki

rumah sakit yang terakreditasi.

LIPUTAN


21/32


LIPUTAN

Penggunaan obat oleh pasien/masyarakat harus

disertai informasi yang memadai dari tenaga

kesehatan, agar efek pengobatan dapat tercapaidan resiko dapat dihindari, sehingga keselamatan pasien

( patient safety ) dapat terjamin. Program pemberdayaan

masyarakat dalam peningkatan Penggunaan Obat Rasional

(POR) belum menunjukkan hasil yang optimal pada

masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan Gerakan Nasional

untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, pengetahuan

dan pemahaman masyarakat akan penggunaan obat

secara rasional.

Pada tanggal 6-9 Oktober 2015, bertempat di Hotel

Alana Surabaya, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian,

Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian

Kesehatan RI mengadakan pertemuan Sosialisasi GerakanMasyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat).

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan

GeMa CerMat kepada beberapa stakeholder terkait

seperti seksi farmasi dari Dinas Kesehatan Propinsi

seluruh Indonesia, PD IAI Jawa Timur, PC IAI Surabaya,

Fakultas Farmasi dan Kedokteran Universitas Airlangga.

Acara Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Direktur

Bina Pelayanan Kefarmasian, Drs. Bayu Teja Muliawan,

M.Pharm, MM, didampingi oleh Kepala Bidang

Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan

Propinsi Jawa Timur, Hertanto, SKM, M.Si. Dalam

kegiatan ini juga mengundang Narasumber dari Prof.

Sri Suryawati, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, PusatPromosi Kesehatan, Pakar Komunikasi Ananto Pratikno

serta praktisi media sosial dan blogger, Mira Sahid. Selain

diberikan paparan, juga diadakan diskusi kelompok, dalam

rangka membahas dan mendapatkan kesepakatan dalam

kebijakan dan tehnis pelaksanaan GeMa CerMat.

Dalam paparannya, Direktur Bina Pelayanan

Kefarmasian menyampaikan tentang Strategi

Pemberdayaan Masyarakat dalam POR. Menurut WHO,

lebih dari 50% obat di dunia diresepkan dan diberikan

secara tidak tepat, tidak efektif, dan tidak esien. Oleh

karena itu, terbalik dengan kondisi tersebut, sepertiga

penduduk dunia kesulitan mendapatkan aksesmemperoleh obat esensial. Denisi POR menurut WHO

adalah pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan

klinis, dalam dosis yang memenuhi kebutuhan, untuk

jangka waktu yang cukup, dan pada biaya yang terjangkau

untuknya (secara individu) dan komunitas/masyarakat.

Kebijakan Obat Rasional

Kebijakan obat nasional merupakan dokumen resmi

yang berisi komitmen semua pihak dalam menetapkan

tujuan dan sasaran nasional dibidang obat termasuk

Sosialisasi Gema Cermat


22/32


LIPUTAN

prioritas dan strategi dalam

penerapan komponen pokok

kebijakan dalam mencapai tujuan

pembangunan kesehatan. Kebijakan

obat nasional disusun dengan

bertujuan menjamin:

1. Ketersediaan, pemerataan& keterjangkauan obat,

termasuk obat esensial

2. Menjamin

keamanan, khasiat

dan mutu obat

yang beredar

serta melindungi

masyarakat dari

penggunaan

yang salah dan

penyalahgunaan

obat

3. Penggunaan Obat

Yang Rasional.

Dalam hal penggunaan

obat yang rasional, ada 4 (empat)

strategi untuk meningkatkan

penggunaan obat rasional. Pertama,

sisi regulasi. Kebijakan obat esensial

harus didasarkan pada Daftar

Obat Esensial Nasional (DOEN),

Formularium Nasional, PedomanPenggunaan Obat serta kebijakan

kewajiban menggunakan obat

generik untuk seluruh stakeholder.

Kedua, sisi manajerial yang meliputi

implementasi kebijakan dan NSPK

serta koordinasi dengan pemerintah

daerah dan organisasi profesi.

Ketiga, sisi edukasi yang meliputi

peningkatan kompetensi tenaga

kesehatan, kader dan masyarakat

serta sosialisasi pada masyarakat

melalui media promosi. Dan yangkeempat sisi nansial yang meliputi

Penggunaan obat generik (minimisasi

biaya) serta penggunaan obat secara

cost-eective (rasio efektitas-biaya

tinggi).

Metode Edukasi POR

Paparan kemudian dilanjutkan

oleh Prof. Sri Suryawati, Guru

Besar Fakultas Farmasi UGM

yang memaparkan tentang

“Pengembangan metode edukasi

POR oleh masyarakat”. Menurut Prof.

Sri Suryawati, Promosi POR pada

provider saja hanya memperbaiki

sebagian dari masalah penggunaan

obat, karena swamedikasi adalah

pilihan terbanyak masyarakat, karenamasyarakat lebih sering memperoleh

obat dari sarana-sarana distribusi

informal.

Dalam hal perspektif masyarakat

terkait penggunaan obat, lanjut Prof.

Sri, masyarakat pada umumnya

mengobati gejala, bukan penyakitnya.

Hal ini karena tidak semua orang

mempunyai kesempatan untuk

memahami penyakit. “Jadi bila gejala

hilang, diartikan ‘sembuh’, Itu menjadi

salah satu penyebab mengapa tidakmenggunakan antibiotika secara

penuh” ujar Prof. Sri.

Bentuk-bentuk ketidakrasionalan

penggunaan obat yang sering terjadi

di masyarakat ialah diantaranya

menggunakan obat tak sesuai dengan

petunjuk provider, swamedikasi

dengan obat resep temasuk

antibiotika, penggunaan berlebihan

obat yang relatif aman, penggunaan

kombinasi obat yang tidak diperlukan,

serta penggunaan obat mahal

sementara pilihannya yang lebih

murah tersedia.

Data Badan Pusat Statistik juga

menunjukkan bahwa lebih dari

60% masyarakat melakukanpengobatan sendiri.

Hasil Riset Kesehatan

Dasar tahun 2013

menunjukkan bahwa

35,2% masyarakat

Indonesia

menyimpan obat

di rumah tangga,

baik diperoleh

dari resep dokter

maupun dibeli

sendiri secara

bebas, di antaranya

sebesar 27,8 % adalah

antibiotik. (Kementerian

Kesehatan, 2013).

Metode Cara Belajar Insan

Aktif (CBIA) atau “community based

interactive approach” merupakan

salah satu kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang dapat digunakan

dalam mengedukasi masyarakat

untuk memilih dan menggunakanobat yang benar pada swamedikasi.

Melalui metode ini diharapkan

masyarakat, terutama para ibu agar

lebih aktif dalam mencari informasi

mengenai obat yang digunakan oleh

keluarga. Informasi tersebut dapat

berguna antara lain agar dapat

menggunakan dan mengelola obat di

rumah tangga secara benar. Selain itu

diharapkan agar tujuan self-medication

dapat tercapai secara optimal.

Sumber informasi produk tersebutdapat dicantumkan pada kemasan

maupun package insert/brosur.

Berbeda dengan kegiatan edukasi

atau pelatihan pada umumnya,

kegiatan edukasi masyarakat dengan

metode CBIA dilaksanakan dengan

cara melibatkan peserta secara

aktif. Salah satu studi yang dilakukan

oleh UGM, menunjukkan bahwa

metode CBIA secara signikan dapat


23/32


LIPUTAN

meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman peserta dibandingkan

dengan metode ceramah dan tanya

jawab (presentasi/penyuluhan).

Dengan CBIA, peserta dapat

mengingat dengan lebih baik, karena

dilakukan secara aktif dan visualmelalui pengamatan secara langsung.

Tutor dan fasilitator hanya berperan

sebagai pemandu dalam diskusi,

sedangkan informasi lebih lanjut yang

dibutuhkan dapat disampaikan oleh

Narasumber yang diundang. Dengan

demikian kader yang sudah pernah

dilatih, atau mahasiswa juga dapat

dilibatkan sebagai tutor, sedangkan

tenaga kesehatan Puskesmas atau

Dinas Kesehatan dapat menjadi

fasilitator. Narasumber dapat

didatangkan dari profesi apoteker

yang telah berpengalaman.

Dalam CBIA, peserta dapat

terdiri dari ibu rumah tangga,

kader kesehatan (posyandu), tokoh

masyarakat, anggota tim penggerak

PKK, atau unsur/organisasi

masyarakat lainnya. Untuk melatih

cara melaksanakan CBIA, dilakukan

pelatihan untuk pelatih (training of

trainer , TOT) sekaligus melibatkankader kesehatan di Puskesmas atau

unsur masyarakat sebagai peserta

edukasi secara langsung. Kegiatan

TOT yang dilaksanakan di Propinsi

umumnya melibatkan peserta

dari Dinas Kesehatan Kabupaten/

Kota dan/atau tenaga kesehatan

Puskesmas setempat serta kader

kesehatan (Posyandu) atau unsur/

organisasi masyarakat lainnya.

Komunikasi UntukMeningkatkan POR

Untuk mencapai target

peningkatan POR di masyarakat,

harus ada komunikasi yang efektif

dari semua pihak yang terkait. Untuk

itu, pakar komunikasi Ananto Pratikno

menjelaskan tips-tips berkomunikasi

yang efektif. Komunikasi berawal dari

gagasan yang ada pada seseorang.

Gagasan ini diolah menjadi pesan

dan dikirim melalui media tertentu

kepada orang lain sebagai penerima.

Penerima menerima pesan,

dan sesudah mengerti isi pesan

itu kemudian menanggapi dan

menyampaikan tanggapannya kepada

pengirim pesan.Penggunaan media untuk

menyampaikan pesan dapat

mengalami gangguan atau hambatan

yang akan mengurangi kemampuan

untuk mengirim dan menerima

pesan. Gangguan komunikasi

tersebut antara lain : pengacau

indra, suara keras atau lemah, bau

menyengat, atau udara panas. Selain

itu ada faktor pribadi antara lain,

prasangka, lamunan, perasaan tidak

mampu.

Komunikasi terjadi pada situasi

antara lain; waktu, tempat, cuaca

iklim dalam keadaan alam serta

psikologi tertentu. Situasi ini dapat

terjadi secara alamia, terjadi dengansendirinya, atau direkayasa karena

dibuat manusia. Situasi ini dapat

resmi formal, tetapi dapat juga

resmi nonformal. Situasi dapat

mempengaruhi jalannya komunikasi

dan tentu saja hasilnya. Oleh karena

itu, pada waktu berkomunikasi

dengan orang lain, kita tidak hanya

mempertimbangkan isi dan cara

menyampaikan tetapi juga melihat

situasi ketika berkomunikasi akan

disampaikan.

Selain melibatkan peran serta

masyarakat di ‘dunia nyata’,

peningkatan POR juga bisa

dilakukan di ‘dunia maya’. Saat

ini, perkembangan dunia mayabegitu cepat telah mengubah

tatanan masyarakat. Apabila sosial

media berhasil digunakan untuk

peningkatan POR, penyebarannya

ke masyarakat bisa lebih massif dan

lebih banyak lapisan masyarakat yang

merasakan.

Hal itu disampaikan oleh Mira

Sahid, SPd., seorang praktisi sosial

media yang sekaligus founder

kumpulan emak blogger. Menurut

Mira Sahid, Media Sosial merupakan

sebuah upaya baru untuk mendorong

geliat insudtri kreatif. Menurut

wikipedia Sosial media adalah

sebuah media online, dimana

para penggunanya bisa dengan

mudah berpartisipasi, berbagi,

dan menciptakan isi meliputi

berbagai media seperti blog,

jejaring, wiki, forum dan dunia

virtual. Blog, jejaring sosial

dan wiki merupakan bentukmedia sosial yang paling umum

digunakan oleh masyarakat di

seluruh dunia.

Di era digital seperti saat ini,

hampir semua orang terkena sindrom

media sosial. Artinya pola hidup dan

tingkah laku seseorang sedikit banyak

bergantung pada keberadaan media-

media sosial yang tersedia. Berbagai

situs jejaring sosial hadir untuk

mewadahi hasrat manusia untuk

saling berkomunikasi dengan oranglain.

Mengapa informasi saat ini lebih

banyak menyebar lewat media

sosial? Ada beberapa kelebihan

media sosial dibanding media lain.

Diantaranya adalah biaya relatif lebih

terjangkau, akses luas tanpa batas,

mudah diakses oleh seluruh lapisan

konsumen, mudah dioperasikan .


24/32



25/32


LIPUTAN

Kementerian Kesehatan mendukung penuh

pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan

Riau, hal itu ditegaskan Menkes pada sambutan

dan dialog langsung dengan peserta rapat kerja

kesehatan daerah (rakerkesda) Kepulauan Riau yang

digelar di hotel Allium Batam(12/10)

Keseriusan Kementerian Kesehatan ditunjukan

dengan hadirnya para pejabat Eselon I Kementerian

Kesehatan diantaranya Inspektur Jenderal, Kepala BadanPPSDM, Direktur BUK Rujukan, Kepala Pusat Pembiayaan

dan Jaminan Kesehatan, SAM Bidang Mediko Legal, dan

para Eselon III & IV terkait

Rakerkesda tahun 2015 ini mengusung tema

Optimalisasi Pembangunan Kesehatan dalam

Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau, adapun

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI sekaligus Pembina

Menyongsong MEA Masyarakat Harus MenikmatiLayanan Kesehatan

Menyongsong MEA,

masyarakat harus menikmati

layanan kesehatan. Untuk itu

harus ada upaya meningkatkan

SDM, melengkapi saranakesehatan dan ketersediaan

obat. Seluruh masalah harus

mendapat solusi dari Rapat

Kerja Kesehatan Daerah ini.


26/32


LIPUTAN

Wilayah Kesehatan Wilayah Kepri,

menjelaskan bahwa pemilihan tema

kali ini, seiring dengan dinamika

kesehatan di tingkat regional Asean

yang terus berkembang.

Bagi Provinsi Kepri, tema yangdiambil sangat tepat karena daerah

ini adalah wilayah yang berbatas

dengan negara luar. Dirjen juga

menyoroti agar persoalan pelayanan

kesehatan yang senantiasa diberikan,

agar bisa terus ditingkatkan.

Termasuk, terus meningkatkan

sumber daya manusia di bidang

kesehatan. Sehingga muaranya,

persoalan kesehatan seperti Kepri

yang wilayahnya merupakan lintas

batas, pelayanan kesehatan bisa

maksimal diberikan.

Pembangunan sektor kesehatanterus dimaksimalkan, terlebih

menyongsong diberlakukannya

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

akhir tahun ini, sehingga diharapkan

dengan memaksimalkan sektor

kesehatan, masyarakat akan lebih

siap menyambut dan menyongsong

masyarakat ekonomi Asean.

Rapat Kerja Kesehatan Daerah

(Rakerkesda) 2015 Provinsi Kepulauan

Riau dibuka secara resmi oleh Pj.

Gubernur Agung Mulyana di Hotel

Allium Jodoh Kota Batam, Minggu

(11/10). Dalam sambutannya Agung

Mulyana menjelaskan, pentingnyapembangunan bidang kesehatan

2016 yang harus disusun secara

cermat sebagai fondasi untuk

menaruh arah kebijakan kesehatan

yang tepat. Ini penting, sesuai

Rencana Pembangunan Kesehatan

Jangka Menengah Provinsi Kepri,

pembangunan bidang kesehatan

harus sesuai dengan arah kebijakan

yang telah kita susun. Sehingga

masyarakat kita di tahun 2016 nanti,

bisa menikmati pelayanan kesehatan

sesuai dengan yang seharusnya.

Selain menyoroti persoalanpembangunan bidang kesehatan,

Pj Gubernur juga menekankan

pentingnya peluang investasi

dibidang alat kesehatan. Dan untuk

peluang itu, Kepri memiliki nilai lebih,

guna menunjang peluang investasi

tersebut dan menekankan pentingnya

esiensi dana BPJS Kesehatan agar

dana yang tersedia bisa benar-benar

termanfaatkan untuk membantu

kesehatan masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas

Kesehatan Provinsi Kepri Tjetjep

Yudiana, SKM, M.Kes, menjelaskan,

Rakerkesda diharapkan bisamenjawab kompleksnya

permasalahan kesehatan yang

terus berkembang mengikuti

perkembangan zaman. Saat ini

memang permasalahan kesehatan

terus berkembang dengan kompleks.

Ini yang akan kita coba bahas dan

cari solusi, guna mengatasi persoalan

kesehatan tersebut, jelasnya.

Rakerkesda sendiri diikuti 128

orang dari para Kepala Dinas provinsi

kabupaten/kota, Direktur rumah sakit

Doker dan Dokter Keluarga yang

bertugas di daerah, BPJS Kesehatandan juga para pelaku kesehatan di

Kepri.

Rakerkesda dilangsungkan dari

tanggal 11 – 14 Oktober 2015 dengan

membahas berbagai program

kesehatan yang dilaksanakan dan

perencanaan kedepan dalam

pembangunan kesehatan di

kepulauan Riau. (humasbinfar_RD)


27/32


LIPUTAN

Peningkatan Kapasitas PenanggungJawab Teknis Bidang Obat Tradisional

Indonesia memiliki lebih dari

30.000 spesies tanaman obat

dari 40.000 tanaman obat

yang ada di seluruh dunia. Hal itu

merupakan potensi yang besar bagipengembangan usaha industri obat

tradisional. Oleh karena itu, demi

terjaminnya mutu produk maka

semua proses mulai dari hulu hingga

hilir perlu menerapkan manajemen

jaminan mutu.

Dalam rangka meningkatan

kemampuan penanggung jawab

teknis di Industri/Usaha Obat

Tradisional sehingga dapat

menghasilkan obat yang memenuhistandar mutu dan mampu bersaing

di pasar nasional maupun global,

telah diselenggarakan “Peningkatan

kapasitas Penanggung Jawab

Teknis Bidang Obat Tradisional”

oleh Direktorat Bina Produksi dan

Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar

dan Alkes Kemenkes RI. Kegiatan

tersebut dibuka oleh Dirjen Bina


Dra. Maura Linda Sitanggang Ph.D

hari Senin, 12 Oktober 2015 di Hotel

Quest Semarang.

Kegiatan ini dihadiri oleh 60

peserta dari Dinkes Jawa Tengahdan Dinkes Jawa Timur. Kegiatan ini

juga diisi oleh materi paparan dari

BPOM mengenai “Implementasi

CPOTB dalam Pemastian Mutu

Produk Obat Tradisional”, paparan

mengenai “Peningkatan Daya Saing

UMKM Bidang Obat Tradisional”

dari Deputi Pemasaran dan Jaringan

Usaha Kementerian UMKM,

paparan dari IAI mengenai “Praktek

Bertanggung jawab Apoteker diIndustri Obat Tradisional”, paparan

mengenai Peluang dan tantangan

Pengembangan Obat Tradisional” dari

GP Jamu.

Dalam kegiatan tersebut, Dirjen

Binfar Alkes memaparkan mengenai

“Kebijakan Kementerian Kesehatan

dalam Pengembangan Industri dan

usaha Obat Tradisional”. Dalam

paparannya, Dirjen Binfar dan

Alkes menjelaskan pengembangan

industri obat tradisional bertujuan

mendorong pemanfaatan sumber

daya alam dan ramuan tradisional

secara berkelanjutan, menjaminpengelolaan potensi alam Indonesia

agar memiliki daya saing, tersedianya

obat tradisional menjadikan obat

tradisional sebagai komoditi unggul.

Untuk mendukung kegiatan

pengembangan industri obat

tradisional, perlu dilakukan beberapa

rencana aksi. Diantaranya adalah:

memilih duta jamu dari kalangan

public gure; adanya talase jamu di

instansi pemerintah dan Puskesmas;Iklan layanan masyarakat melalui

media cetak dan elektronik; adanya

Bulog bahan baku obat tradisional;

adanya laboratorium pendukung;

membuat gerakan nasional yang

berdaya ungkit; serta menyusun peta

jalan pengembangan obat tradisional

(hulu-hilir).

Nilai eksport OT Indonesia tahun

2013 mencapai US$ 23,44 juta.


28/32


LIPUTAN

Sedangkan nilai ekspor periode

Januari – Juni 2014 sebesar

US$ 29,13 juta, mengalami

peningkatan 600% dari nilai

eksport Januari – Juni 2013.

Pertumbuhan eksport OTIndonesia periode 2009 –

2013 mengalami kenaikan

rata2 sebesar 6,49% per

tahun. Negara-negara tujuan

ekspor Obat Tradisional

Indonesia ialah Pakistan,

Bangladesh,Malaysia, Vietnam,

dan Jepang.

Strategi yang dipaparkan

dalam mengembangkan

Industri Jamu di Indonesiadiantaranya adalah

peningkatan ketersediaan

bahan baku obat tradisional

yang terstandar, membangun

networking, sertikasi lembaga

penjaminan mutu bahan baku.

koordinasi pengembangan bahan

baku terstandar dengan stakeholder,

pengembangan produk yang

terkait dengan mutu, regulasi, dan

pemasarannya ditingkat nasionalregional dan global

Namun demikian, dalam

mengembangkan Industri Jamu

di Indonesia masih menemukan

banyakn kendala. Diantara

kendala-kendala yang ada yaitu

data registrasi OT di Badan POM

menunjukkan bahwa sekitar 70 %

obat Tradisional (Jamu) diproduksi

oleh usaha Mikro Kecil dan

Menengah, permasalahan utamayang dihadapi UMKM OT adalah

keterbatasan SDM yang akhirnya

menyulitkan dalam memahami

regulasi, dan mengaplikasikan

serta mematuhi secara konsisten.

Kemudian ketidakmampuan UMKM

OT dalam melengkapi dokumen

registrasi seringkali menyebabkan

terhambatnya proses registrasi

produk UMKM.

Kendala-kendala yang lain

ialah kurangnya koordinasi

antara Dinas-Dinas terkait dalam

pengembangan, penelitian dan

sosialisasi serta pemasaran industri

jamu, dunia kesehatan masih

belum bisa menerima jamu sebagai

pelayanan kesehatan formal, belumadanya pendidikan jamu secara

komprehensif, belum semua industri

Obat Tradisional memenuhi CPOTB.

Walaupun masih mengalami

beberapa kendala, Industri Jamu di

Indonesia masih memiliki peluang

yang sangat bagus. Beberapa

peluang yang ada adalah gaya hidup

masyarakat tentang kesehatan dan

kecantikan yang semakin meningkat

(back to nature), potensi pangsapasar ekspor, dukungan pemerintah

dalam membudayakan jamu dengan

membuat pojok jamu dan gerakan

minum jamu bersama, saintikasi

jamu yang dihasilkan digunakan

untuk terapi komplementer difasilitas

kesehatan oleh karena itu perlu

sinergitas pemerintah pusat daerah,

pengusaha dan akademisi untuk

mewujudkannya, tingginya potensi

pasar lokal dan global.

Sementara itu, untuk

meningkatkan daya saing Industri

Jamu dan Obat Tradisional,

diberikanlah paparan mengenai

“Peningkatan Daya Saing UMKM

Bidang Obat Tradisional” dari Deputi

Pemasaran dan Jaringan Usaha

Kementerian UMKM. Permasalahanumum yang terjadi pada sektor

UMKM di Indonesia adalah kurangnya

wawasan dan pola pikir UMKM

untuk mempromosikan produk-

produk unggulan daerah, kurangnya

kesadaran akan peningkatan

kualitas produk, kurangnya akses

untuk mempromosikan produk

UMKM, pengolahan produksi masih

menggunakan teknologi yang bersifat

tradisional, sistem Manajemen yangmasih tidak terkelola dengan baik,

kemampuan pemasaran Produk

yang terbatas, terbatasnya tingkat

produksi pemesanan produk oleh

pembeli, rendahnya akses informasi

pemasaran produk, legalitas formal

dan perlindungan usaha yang belum

memadai, terbatasnya akses kredit

pada lembaga keuangan.


29/32


ARTIKEL

Buah Merah Kaya Akan ManfaatOleh : Vivi S. Ariany, S.Ked

Tahukah kalian manfaat

Buah Merah untuk

kesehatan kita? Buah

asli endemik dari Papua ini

merupakan buah asli Papua yang

tidak bisa ditemukan di Pulaulain. Papua bukan saja memiliki

kekayaan alam tambang saja,

tetapi banyak keanekaragaman

dan tumbuhan lain disana.

Buah merah adalah sejenis

buah tradisional dari Papua. Oleh

masyarakat Wamena, Papua.

Buah ini disebut Kuansu. Nama

ilmiahnya Pandanus Conoideus

karena tanaman buah merah

termasuk tanaman keluargapanda-pandanan dengan pohon

menyerupai pandan, tinggi

tanaman ini dapat mencapai

16 meter dengan batang bebas

cabang sendiri setinggi 5-8 m.

Kultivar buah berbe

infarkes v

Documents