insentif dan fasilitas perpajakan sehubungan dengan covid-19 · permohonan/ penyelesaian...
TRANSCRIPT
Insentif dan Fasilitas Perpajakan
Sehubungan dengan COVID-19
Ratna Febrina
Jakarta, 8 Juli 2020
1
3.PMK-28/PMK.03/2020 tentang Pemberian FasilitasPajak terhadap Barang&Jasa yang Diperlukan dalamRangka Penanganan Pandemi Covid-19
1.PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang KebijakanKeuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
2.PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untukWajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentangFasilitas Pajak Penghasilan dalam RangkaPenanganan COVID-19
2
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS
KEUANGAN
UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI
ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS
SISTEM KEUANGAN
3
Latar Belakang
Implikasi pandemi COVID-19 telah
berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional, penurunan penerimaan negara,
peningkatan belanja negara dan pembiayaan,
serta stabilitas sistem keuangan Perlu segera mengambil kebijakan dan
langkah-langkah luar biasa (extra-
ordinary) dalam rangka penyelamatan
perekonomian nasional dan stabilitas
sistem keuangan
kondisi tersebut di atas telah memenuhi
parameter sebagai kegentingan yang
memaksa untuk memberikan kewenangan
kepada Presiden menetapkan PERPPU
PERPPU nomor 1 tahun 2020 mulai berlaku
tanggal
31 MARET 20204
Substansi Perppu
5
Kebijakan Keuangan Negara
Penganggaran dan Pembiayaan
Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah
Kebijakan di Bidang Perpajakan
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara
Pelaporan
Kebijakan Stabilitas Keuangan
Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan
Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Bank Indonesia
Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan
Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan
Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Pemerintah
6
PENURUNAN
TARIF PPh
BADAN
PENURUNAN
TARIF PPh
BADAN
GO PUBLIC
PEMAJAKAN
ATAS
PERDAGANGAN
MELALUI
SISTEM
ELEKTRONIK
(PMSE)
PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU
PERMOHONAN/
PENYELESAIAN
ADMINISTRASI
PERPAJAKAN
FASILITAS
KEPABEANAN
INSENTIF & RELAKSASI DI BIDANG PERPAJAKAN
7
PENURUNAN
TARIF PPh
BADAN
PENURUNAN
TARIF PPh
BADAN
GO PUBLIC
PEMAJAKAN
ATAS PMSE
Penurunan Tarif PPh Badan secara bertahap dari 25%
menjadi:
a. 22% Tahun Pajak 2020 & 2021;
b. 20% Tahun Pajak 2022 dst.
Pengurangan tarif 3% lebih rendah dari tarif normal
PPh Badan, sehingga menjadi:
a.19% Tahun Pajak 2020 dan 2021; dan
b.17% Tahun Pajak 2022 dst,
Dengan persyaratan tertentu (berbentuk PT, 40%
saham go public, dan lainnya yang diatur melalui
PP)
1. Pemungutan & penyetoran PPN atas impor barang
tidak berwujud & jasa oleh platform LN
2. Pengenaan pajak kepada SPLN yang memiliki
significant economic presence di Indonesia dengan
perdagangan melalui sistem elektronik
INSENTIF & RELAKSASI DI BIDANG PERPAJAKAN
8
PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU
PERMOHONAN/
PENYELESAIAN
ADMINISTRASI
PERPAJAKAN
FASILITAS
KEPABEANAN
a. Perpanjangan pengajuan keberatan oleh WP
(diperpanjang maksimal 6 bulan, dari 3 menjadi 9 bulan)
b. Perpanjangan penyelesaian oleh DJP atas:1. Pemeriksaan restitusi (diperpanjang maksimal 6 bulan, dari
12 menjadi 18 bulan)
2. Permohonan keberatan (diperpanjang maksimal 6 bulan, dari
12 menjadi 18 bulan)
3. Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi
(diperpanjang maksimal 6 bulan, dari 6 menjadi 12 bulan)
4. Permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak atau
pembatalan hasil pemeriksaan (diperpanjang 6 bulan, dari 6
menjadi 12 bulan)
5. Pengembalian lebih bayar (diperpanjang 1 bulan, dari 1 bulan
menjadi 2 bulan)
Memberikan kewenangan kepada Menkeu untuk
memberikan fasilitas kepabeanan selain yang diatur dalam
Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) pada UU Kepabeanan
(selain yang bersifat positive list)
* yang jatuh temponya
berada dalam periode
keadaan kahar
9
PMK-44/PMK.03/2020INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK
TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
10
Latar Belakang
Pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional sehingga perluupaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangandampak COVID-19
Makin meluasnya dampak COVID-19 ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, maka perlu diberikan perluasan insentif pajak bagi setiap Wajib Pajak
PMK-23/PMK.03/2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif
11
PPh Pasal 21 DTP
PPh Final DTP
SKB PPh Pasal 22 Impor
Fasilitas pengurang
PPh Pasal 25
Insentif PPN
Fasilitas
12
PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH(DTP)
13
PENERIMA INSENTIF PPh Pasal
Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:
*) sesuai KLUyang tercantum & dilaporkan pemberi kerja dalam SPT Tahunan PPhTahun 2018
dan Surat KeteranganTerdaftar (SKT)untukWPyang terdaftar setelah 2018
Menerima/
memperoleh
penghasilan dari
pemberi kerja:
KLU tertentu, ditetapkan
sebagai Perusahaan KITE,
atau mendapat izin
Penyelenggara Kawasan
Berikat, izin Pengusaha
Kawasan Berikat, atau izin
PDKB
Penghasilan Bruto
yang bersifat tetap
dan teratur yang
disetahunkan ≤ 200
juta rupiah
Memiliki
NPWP
14
PEMBERIAN INSENTIF
Dibayarkan secara
tunai oleh pemberi
kerja pada saat
pembayaran
penghasilan kepada
Pegawai
Diberikan sejak Masa
Pajak pemberitahuan
sampai dengan
Masa Pajak
September 2020
1 2
PPh Pasal
15
PPH FINALDITANGGUNG PEMERINTAH
16
• Atas penghasilan dari usaha yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak
yang memiliki peredaran bruto
tertentu sesuai PP No. 23 Tahun
2018, dikenai PPh final sebesar
0,5% dari jumlah peredaran bruto.
• Wajib Pajak UMKM tidak perlu
melakukan setoran pajak.
Pemotong atau pemungut pajak
tidak melakukan pemotongan atau
pemungutan pajak pada saat
melakukan pembayaran kepada
pelaku UMKM
• Wajib Pajak mengajukan
permohonan Surat Keterangan
untuk dapat memanfaatkan Insentif
PPh final ditanggung Pemerintah.
17
SKB PPh Pasal 22 Impor
18
PENERIMA INSENTIF
Wajib Pajak yang:
*) sesuai KLUyang tercantum & dilaporkanWajib
Pajak dalam SPTTahunan PPhTahun 2018
PPh Pasal
KLU tertentu
dan/atau
Perusahaan KITE atau
mendapat izin
Penyelenggara
Kawasan Berikat, izin
Pengusaha Kawasan
Berikat, atau izin
PDKB
1 Mengajukan
Permohonan Surat
Keterangan Bebas
(SKB)
2
19
PENGURANGAN PPh PASAL 25sebesar 30% selama 6 bulan
20
PENERIMA INSENTIFWajib Pajak yang:
*) sesuai KLUyang tercantum & dilaporkanWajib Pajak dalam SPTTahunan PPhTahun 2018
KLU tertentu
dan/atau
Perusahaan KITE atau
mendapat izin
Penyelenggara
Kawasan Berikat, izin
Pengusaha Kawasan
Berikat, atau izin
PDKB
1
menyampaikan
pemberitahuan
pengurangan sebesar
30% dari angsuran
PPh Pasal 25 yang
seharusnya terutang
2
PPh Pasal
21
INSENTIF PPN
22
PENERIMA INSENTIFWajib Pajak yang:
KLU tertentu*
dan/atau
Perusahaan KITE atau
mendapat izin
Penyelenggara
Kawasan Berikat, izin
Pengusaha Kawasan
Berikat, atau izin
PDKB
1
Menyampaikan SPT
Masa PPN Lebih Bayar
(LB) restitusi dengan
jumlah LB ≤ 5
Miliar Rupiah
2
*) KeputusanMenkeumengenaipenetapanPerusahaanyangmendapat
fasilitas KITEdilampirkanpadaSPTMasa PPNyangdiajukanpermohonan
pengembalianpendahuluan23
PMK -28/PMK.03/2020PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP
BARANG & JASA YANG DIPERLUKAN
DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19
24
Badan/Instansi Pemerintah, baik pusat
maupun daerah, yang diunjuk untuk
penanganan pandemi COVID-19
Pihak Lain yang ditunjuk oleh Badan/Instansi
Pemerintah atau Rumah Sakit untuk membantu penanganan COVID-19
Yang mendapatkan fasilitas dalam PMK ini
adalah Pihak Tertentu, yaitu:
Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai rumah
sakit rujukan untuk penanganan pasien
COVID-19
SUBJEK
25
• Obat-obatan;
• Vaksin;
• Peralatan laboratorium;
• Peralatan pendeteksi;
• Peralatan pelindung diri;
• Peralatan untuk perawatan pasien,
dan/atau
• Peralatan pendukung lainnya yang
dinyatakan untuk keperluan
penanganan pandemi COVID-19
• Jasa konstruksi;
• Jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
• Jasa persewaan; dan/atau
• Jasa pendukung lainnya yang
dinyatakan untuk keperluan
penanganan pandemi COVID-19
OBJEK
26
PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI
FASILITAS
27
Atas impor Barang Kena Pajak (Objek PMK) oleh Pihak Tertentu tidak dipungut PPN
Atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (Objek PMK) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Pihak Tertentu, PPN ditanggung pemerintah• Termasuk penyerahan secara cuma-Cuma• PKP wajib membuat Faktur Pajak yang membuat keterangan khusus• PKP harus membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan khusus• PKP harus membuat Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah• Lampiran & SSP/cetakan kode billing disampaikan ke KPP tempat PKP terdaftar
paling lama:1. 20 Juli 2020 (Masa Pajak April-Juni 2020)2. 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli-September 2020)
1
2
PPN
PERLAKUAN PERPAJAKAN
28
Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Objek PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, PPN ditanggung pemerintah• Pihak Tertentu harus membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi
cap/tulisan khusus• PKP harus membuat Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah• Lampiran & SSP/cetakan kode billing disampaikan ke KPP tempat PKP
terdaftar paling lama:1. 20 Juli 2020 (Masa Pajak April-Juni 2020)2. 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli-September 2020)
PERLAKUAN PERPAJAKAN
Atas impor Barang Kena Pajak yang digunakan untuk pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Objek PMK) dari uar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, tidak dikenai PPN sepanjang memiliki SKJLN (Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean) sebelum melakukan impor
3
4
PPN
29
PAJAK PENGHASILAN
FASILITAS
30
Pihak Tertentu yang melakukan impor barang
(Objek PMK) diberikan pembebasan dari
pemungutan PPh Pasal 22 Impor dalam Masa
Pajak April-September 2020• Pembebasan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai tanpa
Surat Keterangan Bebas (SKB)
• Pembebasan berlaku sejak PMK ini diundangkan sampai
30 September 2020
• Pihak Tertentu harus menyampaikan Laporan Realisasi
Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
• Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat
terdaftar paling lambat:
1. 20 Juli 2020 (Masa Pajak April-Juni 2020)
2. 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli-September 2020)
PERLAKUAN PERPAJAKAN
22impor
PPh Pasal
31
Pihak Tertentu yang melakukan pembelian
barang (Objek PMK) diberikan pembebasan
dari pemungutan PPh Pasal 22 dalam Masa
Pajak April-September 2020• Pembebasan diberikan melalui Surat Keterangan Bebas
(SKB)
• Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai 30
September 2020
• Pihak Tertentu harus menyampaikan Laporan Realisasi
Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
• Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar
paling lambat:
1. 20 Juli 2020 (Masa Pajak April-Juni 2020)
2. 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli-September 2020)
PERLAKUAN PERPAJAKAN22impor
PPh Pasal
32
Pihak Ketiga (lawan transaksi) yang melakukan penjualan barang (Objek PMK) kepada Pihak Tertentu diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 dalam Masa Pajak April-September 2020• Pembebasan diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB)• Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai 30
September 2020• Pihak Ketiga (lawan transaksi) harus menyampaikan Laporan
Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor• Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar paling
lambat:1. 20 Juli 2020 (Masa Pajak April-Juni 2020)2. 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli-September 2020)
PERLAKUAN PERPAJAKAN22impor
PPh Pasal
33
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri
yang menerima/memperoleh imbalan dari
Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK),
diberikan pembebasan dari pemotongan
PPh Pasal 21 dalam Masa Pajak April-
September 2020
• Pembebasan diberikan tanpa Surat
Keterangan Bebas (SKB)
PERLAKUAN PERPAJAKAN
21
PPh Pasal
34
Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk
Usaha Tetap yang menerima/memperoleh imbalan
dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK),
diberikan pembebasan dari pemotongan PPh
Pasal 23 dalam Masa Pajak April-September 2020• Pembebasan diberikan melalui Surat Keterangan
Bebas (SKB)
• Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai
30 September 2020
• Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan harus
menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan
PPh Pasal 23
• Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat
terdaftar paling lambat:
1. 20 Juli 2020 (Masa Pajak April-Juni 2020)
2. 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli-September
2020)
PERLAKUAN PERPAJAKAN
23
PPh Pasal
35
PP NOMOR 29 TAHUN 2020FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19
36
Jenis Fasilitas
Tambahan Pengurangan Penghasilan Neto
Sumbangan yang Dapat Menjadi Pengurang Penghasilan Bruto
Tambahan Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Penghasilan Berupa Kompensasi dan Penggantian atas Penggunaan Harta
Pembelian Kembali Saham yang Diperjualbelikan di Bursa
1
2
3
4
5
37
Tambahan Pengurangan
Penghasilan Neto
FASILITAS PPh
38
• Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PerbekalanKesehatan Rumah Tangga (PKRT) untuk keperluan penanganan COVID-19 di Indonesiadapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluhpersen)– Dihitung dari biaya yang berhubungan langsung untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT
dimaksud, yang dikeluarkan dari 1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020 & dalam hal tertentudapat diperpanjang
– Alat Kesehatan dan/atau PKRT tersebut dijual dan/atau disumbangkan untuk keperluan penangananCOVID-19 di Indonesia
– Dibebankan sekaligus pada Tahun Pajak saat biaya tersebut dikeluarkan
– Dalam hal terdapat biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan penghasilankena pajak, pembebanannya dialokasikan secara proposional
• Wajib Pajak yang telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan neto tersebut,harus menyampaikan laporan biaya produksi kepada DJP melalui KPP tempat Wajib PajakTerdaftar.
39
Alat Kesehatan :
a. Masker bedah & respirator N95;
b. Pakaian pelindung diri berupa coverall medis, gaun sekali pakai, heavy duty apron, cap, shoe cover, goggles, faceshield, & waterproof boot;
c. Sarung tangan bedah;
d. Sarung tangan pemeriksaan;
e. Ventilator; dan
f. Reagen diagnostic test untuk COVID-19
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
a. Antiseptic hand sanitizer; dan
b. disinfektan40
Sumbangan yang Dapat
Menjadi Pengurang
Penghasilan Bruto
FASILITAS PPh
41
• Sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia yang disampaikan oleh Wajib Pajak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sumbangan tersebut sebesar nilai sumbangan yang sesungguhnya dikeluarkan, yakni dapat berupa – uang,
– barang,
– jasa, dan/atau
– pemanfaatan harta tanpa kompensasi
• Sumbangan yang dapat menggunakan fasilitas merupakan sumbangan yang diberikan mulai 1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020
• Syarat pemanfaatan fasilitas:➢ Didukung oleh bukti penerimaan sumbangan; dan
➢ Diterima oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan yang memiliki NPWP.
• Badan penyelenggara pengumpulan sumbangan yang diatur, antara lain:– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
– Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau sosial
– Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan
PEMBERIAN FASILITAS
42
• Wajib Pajak pemberi
sumbangan harus
menyampaikan daftar
nominatif sumbangan
secara daring melalui
sistem DJP atau secara
luring melalui KPP tempat
WP terdaftar
• Daftar nominatif paling
lambat disampaikan
bersamaan dengan
penyampaian SPT Tahunan
PPh Tahun Pajak
bersangkutan
43
Tambahan Penghasilan yang
Diterima atau Diperoleh
Sumber Daya Manusia di
Bidang Kesehatan
21FINAL
PPh PASAL
44
• Fasilitas berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadiyang:– Bekerja di Bidang Kesehatan meliputi tenaga
kesehatan, dan tenaga pendukung kesehatan; dan
– Mendapat penugasan untuk menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan.
• Atas tambahan penghasilan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final sebesar 0% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh
• PPh Pasal 21 yang bersifat final dipotong oleh Pemerintah sebagai pemberi penghasilan pada akhir bulan:
a. Terjadinya pembayaran; atau
b. Terutangnya penghasilan yang bersangkutan
45
Penghasilan Berupa
Kompensasi dan Penggantian
atas Penggunaan Harta
4(2)FINAL
PPh PASAL
46
• Penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dari Pemerintah
berupa kompensasi atau penggantian
dengan nama dan dalam bentuk apapun
dari:
– persewaan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, atau
– sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta selain tanah
dan/atau bangunan,
dalam rangka penanganan COVID-19
merupakan objek Pajak.
47
TARIF
0% x Jumlah penghasilan bruto yang diterima/diperoleh
• Bukti pemotongan wajib dilaporkan pada SPT Masa Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (2).
• Pengenaan PPh yang dimaksud berlaku untuk penghasilan yang
diterima/diperoleh sampai dengan tanggal 30 September 2020
• PPh final dipotong oleh Pemerintah sebagai
pemberi penghasilan pada akhir bulan:
– terjadinya pembayaran; atau
– jatuh tempo pembayaran,
tergantung peristiwa yang terjadi
terlebih dahulu.
• Pemotongan PPh dilakukan dengan
membuat bukti pemotongan sesuai dengan
contoh format
48
a. Sewa/penggunaan harta sebelum berlakunya PP ini sampai dengan 30 September 2020, atau
b. Sewa/penggunaan harta saat berlakunya PP ini sampai dengan setelah 30 September 2020.
Contoh:
PERHITUNGAN SECARA PROPORSIONAL
49
Pembelian Kembali
Saham yang
Diperjualbelikan di Bursa
FASILITAS PPh
50
• Wajib Pajak badan dapat memperoleh penurunan
3% atas tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum
• Persyaratan tertentu:
1. Berbentuk Perseroan Terbuka;
2. Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor
diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling
sedikit 40%; dan
3. Memenuhi persyaratan tertentu, yakni:
• saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak;
• masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham
kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang
ditempatkan dan disetor penuh.
• Ketentuan di atas harus dipenuhi dalam waktu paling
singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun
Pajak
51
• Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat atau lembaga yangmenyelenggarakan fungsi pengawasan di bidang pasar modal (dalambentuk surat penunjukan/surat persetujuan) untuk mengatasi kondisipasar yang berfluktuasi secara signifikan, WP Perseroan Terbuka yangmembeli kembali sahamnya berdasarkan kebijakan dimaksud,dianggap tetap memenuhi persyaratan tertentu (termasuk dalam 300Pihak yang memiliki saham kurang dari 5%) (untuk Tahun Pajak 2020,2021, & 2022)
• Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud di atas dilakukanmulai tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan paling lambat tanggal 30September 2020 hanya boleh dikuasai WP sampai dengan tanggal 30September 2022
• Setelah tanggal 30 September 2022, apabila kepemilikan saham tidakmemenuhi persyaratan tertentu, maka WP dalam negeri berbentukPerseroan Terbuka tidak dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebihrendah dari penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
• WP harus melampirkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian KembaliSaham yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia, pada SPTTahunan PPh Tahun Pajak yang bersangkutan
PEMBERIAN FASILITAS
52
53