inspektorat aceh · p erencanaan pembangunan nasional dan undang -undang nomor 32 tahun 2004...
TRANSCRIPT
BANDA ACEH, MARET 2014
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 i
i
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
uji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan nikmat-Nya kepada kita semua dan dengan izinNya telah dapat
kami susun Rencana Strategis Inspektorat Aceh Tahun 2012-2017
ini.
Rencana Strategis Inspektorat Aceh Tahun 2012-2017 disusun
sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menyatakan bahwa Satuan Kerja
Perangkat Daerah menyusun rencana stratregis, yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya, berpedoman pada RPJM Aceh dan bersifat indikatif.
Renstra Inspektorat Aceh tahun 2012-2017 sebagai salah satu instrumen
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan sarana dan
langkah awal pengukuran kinerja Inspektorat Aceh yang pelaksanaannya nanti
akan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Aceh terutama mengenai
keberhasilan maupun kegagalannya.
Semoga Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat
Aceh dalam upaya mencapai Visi Inspektorat Aceh dan mendorong terwujudnya
Visi Pemerintah Aceh.
Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
mendukung tersusunnya Renstra ini semoga Allah SWT senantiasa memberikan
kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan menuju masa
depan Pemerintah Aceh yang lebih baik.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Banda Aceh, Maret 2014
INSPEKTUR ACEH
SYAHRUL, SE.M.Si PEMBINA TINGKAT I
NIP 19641231 199403 1 055
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 ii
ii
DDAAFFTTAARR IISSII
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii
Bab I Pendahuluan ............................................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Landasan Hukum .................................................................................... 2
C. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 5
D. Kedudukan dan Peranan Renstra Inspektorat Aceh dalam Perencanaan Daerah ... 5
E. Sistematika Penulisan .............................................................................. 6
Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Aceh ........................................................ 8
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Aceh ......................... 8
B. Sumber Daya Inspektorat Aceh ................................................................ 15
C. Kinerja Pelayanan Inspektorat Aceh ......................................................... 16
D. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Inspektorat Aceh .......... 16
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi ............................... 19
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
Inspektorat Aceh ...................................................................................... 20
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih ....................................................................................... 20
C. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri ........................................... 21
D. Penentuan Isu-isu Strategis ..................................................................... 21
Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan ............................... 23
A. Visi ........................................................................................................... 23
B. Misi ......................................................................................................... 24
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 iii
iii
C. Tujuan .................................................................................................... 25
D. Sasaran .................................................................................................. 26
E. Strategi .................................................................................................. 28
F. Kebijakan ................................................................................................ 29
Bab V Rencana Program ,Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif ..... 34
A. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja ..................................... 34
B. Pendanaan Indikatif ................................................................................ 40
Bab VI Indikator Kinerja Inspektorat Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMA .......................................................................................................... 43
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 1
1
BBaabb II PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
A. LATAR BELAKANG
esuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi;
(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan
daerah;
(b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) untuk jangka waktu
5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Gubernur Aceh;
(c) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yang merupakan penjabaran dari
RPJM Aceh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) menyusun perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Inspektorat
Aceh sebagai SKPA juga menyusun rencana stratregis yang selanjutnya disebut
Renstra Inspektorat Aceh. Renstra Inspektorat Aceh memuat visi, misi,
tujuan,sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Aceh dan bersifat
indikatif. Renstra Inspektorat Aceh dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja
Inspektorat Aceh (Renja Inspektorat Aceh) yang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pengawasan, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh.
Dalam rangka memenuhi berbagai ketentuan berupa Undang-undang,
Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan
lainnya yang terkait dengan kebijakan pengawasan Inspektorat Aceh sebagai
salah satu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) telah menyusun
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 2
2
Renstra Inspektorat Aceh tahun 2012-2017. Renstra Inspektorat Aceh disusun
untuk mewujudkan visi, misi, dan program Gubernur Aceh terpilih. Visi, misi dan
program Gubernur Aceh terpilih menjadi acuan utama dalam penyusunan
Renstra Inspektorat Aceh.
Berdasarkan uraian diatas, Inspektorat Aceh sebagai salah satu unsur
Pemerintah Aceh wajib menyusun Rencana Strategis SKPA, yang selanjutnya
disingkat Renstra Inspektorat Aceh Tahun 2012-2017 sesuai pedoman yang
berlaku.
B. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Aceh ini, peraturan yang
digunakan sebagai landasan hukum, adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 3
3
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah No 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Perbantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor
4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor
4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Rebublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 4
4
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Jabatan Kepala
Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma
Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor
28 Tahun 2010, Nomor 0199/M/PPN/2010, Nomor 95/PMK.07/2010
tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 5
5
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam;
25. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2007
tentang Pemberdayaan Badan Pengawasan Provinsi NAD;
26. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan
Inspektorat Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
serta Kantor Penghubungan Pemerintah Aceh Provinsi NAD.
C. Maksud dan Tujuan
Renstra Inspektorat Aceh Tahun 2012-2017 disusun dengan maksud
menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan
menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun
waktu lima tahun dengan tujuan sebagai berikut:
a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Inspektorat Aceh
dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program Gubernur Aceh
periode 2012-2017.
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Aceh dalam
kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas
program dan kegiatan tahunan.
c. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
pelayanan Inspektorat Aceh.
D. Kedudukan dan Peranan Renstra Inspektorat Aceh dalam
Perencanaan Daerah
Rencana Strategis Inspektorat Aceh 2012-2017 disusun sesuai amanat
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 6
6
Pemerintahan Daerah, yang antara lain menyatakan bahwa Inspektorat Aceh
menyusun rencana stratregis, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Aceh dan bersifat indikatif.
Renstra Inspektorat Aceh dijabarkan dalam bentuk Renja Inspektorat
Aceh yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pengawasan yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh. Dengan demikian, Renstra Inspektorat
Aceh itu menjadi dasar dalam penyusunan Renja Inspektorat Aceh yang
bersifat tahunan, yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan anggaran daerah.
Kedudukan dan hubungan dokumen Renstra Inspektorat Aceh dengan
dokumen perencanaan lainnya secara lengkap dapat dilihat dalam gambar 1.
Gambar 1.
Hubungan Renstra Inspektorat Aceh dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
HUBUNGAN ANTARA RPJPD, RPJMD, RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA ANGGARAN
RPJM ACEH
2012-2017
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
APBD
Rencana StrategisInspektorat
Rencana KerjaInspektorat
Rencana KerjaAnggaran-
Inspektorat
5 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
RPJPD(2005-2025)
PERATURAN KEPALA DAERAH
RAPBD
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
VISI DAN MISIKEPALA DAERAH
E. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Inspektorat Aceh 2012-2017 ini disusun dengan
sistematika penyusunan sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
kedudukan dan peranan Renstra Inspektorat Aceh dalam
perencanaan daerah, dan sistematika penulisan
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 7
7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT ACEH
Berisi tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya
Inspektorat Aceh, kinerja pengawasan Inspektorat Aceh serta
tantangan dan peluang pengembangan Inspektorat Aceh.
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bab ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Inspektorat
Aceh sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta
gambaran tentang isu-isu dan permasalahan yang mendesak yang
harus diselesaikan oleh Inspektorat Aceh terutama permasalahan
dan kebutuhan sumber daya manusia yang ahli dibidang
pengawasan.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berisi rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
yang akan dijalankan Inspektorat Aceh selama kurun waktu lima
tahun mendatang.
BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Berisi program dan kegiatan, serta pagu indikatif dan indikasi
sumber pendanaan.
BAB VI. INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT ACEH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA
Bab ini menunjukkan sasaran RPJMA yang terkait dengan Tupoksi
Inspektorat Aceh tolok ukur kinerja hasil yang digunakan, dan
program-program Inspektorat Aceh yang akan dilakukan untuk
mencapai sasaran RPJMA tersebut.
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 8
8
BBaabb IIII GGAAMMBBAARRAANN PPEELLAAYYAANNAANN
IINNSSPPEEKKTTOORRAATT AACCEEHH
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT ACEH
Struktur organisasi Inspektorat Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor
5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga
Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Pemerintah Aceh, berkedudukan sebagai
unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.
Inspektorat Aceh mempunyai tugas pokok di bidang pengawasan
terhadap hal-hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota;
2. Menyelenggarakan pengawasan pemerintahan di daerah provinsi;
3. Menyelenggarakan pembinaan pengawasan pemerintahan di daerah
Kabupaten/Kota.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Aceh mempunyai
fungsi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat;
2. Penyusunan Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka
Panjang;
3. Perencanaan Program Pengawasan;
4. Pembinaan fungsional auditor/P2UPD Kabupaten/Kota;
5. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
6. Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan.
Dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut
Inspektorat Aceh mempunyai kewenangan yang dapat dilakukan, yaitu:
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 9
9
1. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
2. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan
Kabupaten/Kota;
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Melakukan Pembinaan terhadap Inspektorat Kabupaten/Kota;
5. Melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai
dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
aparat pemerintah di lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota;
6. Melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan
nepotisme;
7. Melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Aceh;
8. Melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Bupati/Walikota yang
berakhir masa jabatannya;
9. Melakukan evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Aceh;
10. Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan,
pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional
Kabupaten/Kota;
12. Memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan
pengawasan.
Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, susunan organisasi dan struktur organisasi
Inspektorat Aceh adalah adalah sebagai berikut :
Susunan Organisasi
a. Inspektur;
b. Sekretariat, yang terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
3) Sub Bagian Keuangan;
c. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan;
d. Inspektur Pembantu Bidang Perlengkapan;
e. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur;
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 10
10
f. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan dan Khusus;
g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD.
Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Aceh menurut jabatan adalah
sebagai berikut:
1. Inspektur
Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.
Inspektur melaksanakan tugasnya dengan dibantu :
1) Sekretaris
2) Inspektur Pembantu Keuangan
3) Inspektur Pembantu Perlengkapan
4) Inspektur Pembantu Aparatur
5) Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah dan Khusus
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan
administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan,
perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan
masyarakat, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi,
penyusunan program dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat
mempunyai fungsi :
(1). Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumahtangga, barang inventaris,
aset/perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
(2). Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan
perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
(3). Pengelolaan administrasi keuangan;
(4). Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka
panjang;
(5). Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan
sumber lainnya;
(6). Penyusunan rencana strategis, laporan kauntabilitas kinerja dan
rencana kinerja inspektorat aceh; dan
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 11
11
(7). Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Inspektur Aceh sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris membawahi 3 sub bagian, yaitu:
(1). Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga,
barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan
perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan
perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan
protokoler.
(2). Sub Bagian Program dan Pelaporan
Mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi,
program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana
anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya,
rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan pelaporan.
(3). Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan,
verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan
keuangan di lingkungan Inspektorat Aceh.
3. Inspektur Pembantu Keuangan
Mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja
Perangkat Aceh, Kabupaten/Kota, badan usaha milik Provinsi dan
Kabupaten/Kota di bidang pengelolaan keuangan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Keuangan
mempunyai fungsi :
(1). Perencanaan program pengawasan di bidang Keuangan;
(2). Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan daerah,
Keuangan dekonsentrasi dan Keuangan pembantuan; dan
(3). Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Satuan
Kerja Perangkat Aceh dan Kabupaten/Kota;
(4). Pelaksanaan pengawasan terhadap bantuan keuangan pada badan
usaha milik provinsi dan kabupaten/kota;
(5). Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 12
12
lainnya di bidang pengawasan keuangan; dan
(6). Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Inspektur Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Inspektur Pembantu Perlengkapan
Inspektur Pembantu Perlengkapan mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap satuan kerja perangkat aceh, kabupaten/kota,
badan usaha milik provinsi dan kabupaten/kota di bidang pengelolaan
asset dan kekayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur
Pembantu Perlengkapan mempunyai fungsi :
(1). Perencanaan program pengawasan di bidang pengelolaan asset dan
kekayaan;
(2). Pelaksanaan pengawasan terhadap tugas-tugas pengelolaan asset
dan kekayaan;
(3). Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan asset dan kekayaan
satuan kerja perangkat aceh dan kabupaten/kota;
(4). Pelaksanaan pengawasan terhadap asset dan kekayaan pada badan
usaha milik provinsi dan kabupaten/kota;
(5). Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait
lainnya di bidang pengelolaan asset dan kekayaan; dan
(6). Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Inspektur Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Inspektur Pembantu Aparatur
Inspektur Pembantu Aparatur mempunyai tugas melakukan pengawasan
terhadap satuan kerja perangkat aceh, kabupaten/kota, badan usaha
milik provinsi dan kabupaten/kota di bidang pelaksanaan administrasi
kepegawaian dan pendayagunaan aparatur.
Inspektur Pembantu Aparatur mempunyai fungsi:
(1). Perencanaan program pengawasan di bidang Aparatur;
(2). Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi
kepegawaian dan pendayagunaan aparatur;
(3). Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi
kepegawaian dan pendayagunaan aparatur pada satuan kerja
perangkat aceh dan kabupaten/kota;
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 13
13
(4). Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi
kepegawaian dan pendayagunaan aparatur pada badan usaha milik
provinsi dan kabupaten/kota;
(5). Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait
lainnya di bidang pelaksanaan administrasi kepegawaian dan
pendayagunaan aparatur; dan
(6). Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Inspektur Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya..
6. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan dan Khusus
Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan dan Khusus mempunyai
tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan provinsi, kabupaten/kota dan urusan kekhususan lainnya.
Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan dan Khusus mempunyai
fungsi:
(1). perencanaan program pengawasan di bidang urusan pemerintahan
dan kekhususan;
(2). pelaksanaan pengawasan terhadap urusan pemerintahan dan
kekhususan;
(3). pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan provinsi, kabupaten/kota dan urusan kekhususan
lainnya;
(4). pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait
lainnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi,
kabupaten/kota dan urusan kekhususan lainnya; dan
(5). pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Inspektur Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
14
Gambar. 2 STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT ACEH
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
UMUM
INSPEKTUR PEMBANTU
APARATUR
INSPEKTUR PEMBANTU
KEUANGAN
INSPEKTUR PEMBANTU
PERLENGKAPAN
INSPEKTUR PEMBANTU URUSAN
PEMERINTAHAN DAN KHUSUS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 15
15
B. Sumber Daya Inspektorat Aceh
Jumlah pegawai (PNS) pada Inspektorat Aceh sampai dengan tahun 2012
sebanyak 114 orang, Formasi pegawai berdasar jenjang pendidikan
sebagaimana tabel II.1 berikut:
Tabel II.1 Formasi Pegawai Inspektorat Aceh berdasarkan Jenjang Pendidikan
NO URAIAN JENJANG PENDIDIKAN (ORANG)
S2 S1 D3 SMA SMP SD JML
1 Golongan IV 9 4 13
2 Golongan III 15 57 6 82
3 Golongan II 2 3 1 1 7
4 Pegawai Honorer 10 1 1 12
J U M L A H 114
Data di atas menunjukkan bahwa SDM dengan jenjang pendidikan S1/S2
berjumlah 95 orang atau 80% dari seluruh pegawai dan ditambah dengan
tenaga D3 berjumlah 2 orang atau 1,7%.
Formasi dan Pengisian Jabatan Struktural pada Inspektorat Aceh Tahun
2012 sesuai qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis daerah dan Lembaga Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh
adalah sebagai berikut:
Tabel II.2 Formasi Pegawai Inspektorat
No. Jabatan/Eselon Kebutuhan
(SOTK)
Pengisi
Jabatan
Keterangan
1. Inspektur / Eselon II 1 1 -
2. Inspektur Pembantu/
Sekretaris / Eselon III 5 5
3. Eselon IV 3 3
4. Fungsional
a. Jabatan Fungsional Auditor
b. P2UPD
8
29
-
5. Staf 56
6. Staf Non PNS (Honorer) 12
Jumlah 114
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 16
16
C. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT ACEH
Capaian kinerja Inspektorat Aceh dalam kurun waktu 2007-2012 dapat
digambarkan sebagai berikut:
1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala target dalam
Renstra 2007-2012 ditetapkan sebanyak 1.257 LHP dan sampai akhir
tahun 2012 telah terealisasi sebanyak 976 LHP atau 77,64%.
2. Kegiatan Pengendalian Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya
target dalam Renstra 2007-2012 ditetapkan sebanyak 190 kasus
pengaduan yang dapat ditangani dan sampai akhir tahun 2012 telah
terealisasi sebanyak 125 kasus atau 65,78%.
3. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan target dalam Renstra 2007-
2012 ditetapkan sebanyak 31 Kegiatan dan sampai akhir tahun 2012 telah
terealisasi sebanyak 30 kegiatan atau 96,77%.
4. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan target dalam Renstra
2007-2012 ditetapkan sebanyak 6 kegiatan dan sampai akhir tahun 2012
telah terealisasi sebanyak 4 kegiatan atau 66,67%.
5. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif target dalam
Renstra 2007-2012 ditetapkan sebanyak 24 kegiatan dan sampai akhir
tahun 2012 telah terealisasi sebanyak 16 kegiatan atau 66,67%.
D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PENGAWASAN INSPEKTORAT
ACEH
1. Analisis Lingkungan Internal
a. Kekuatan (Strong)
Dengan ditetapkannya Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah
dan Lembaga Daerah Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas pokok dan fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan
Inspektorat Aceh, memberikan kejelasan mengenai kedudukan,
tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab
Inspektorat Aceh.
Aparat Inspektorat bekerja secara profesional, memiliki integritas,
dedikasi dan komitmen yang tinggi.
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 17
17
Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf
Inspektorat sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan
nyaman.
Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi
pengawasan pemerintahan daerah.
Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam
kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi.
b. Kelemahan (Weakness)
Terbatasnya jumlah SDM Inspektorat untuk melaksanakan tugas-
tugas pengawasan
Terbatasnya kemampuan SDM yang sesuai dengan spesifikasi teknis
Belum tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), pedoman
audit/monitoring/evaluasi/reviu yang baku
2. Analisis Lingkungan Eksternal
a. Peluang ( Opportunity )
Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan
berintegritas sehingga menciptakan situasi yang kondusif di
Pemerintahan Aceh.
Penerapan otonomi khusus yang memberikan kewenangan daerah
dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.
Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPA lain dan juga
dengan para stakeholders.
Tersedianya RPJP Pemerintah Aceh Tahun 2005-2025 yang
merupakan arahan bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan.
b. Ancaman ( Threat )
Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat
yang belum memahami arti pentingnya pengawasan.
Rendahnya kesadaran pejabat SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh
untuk melakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (baik hasil
pengawasan Internal maupun Eksternal)
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 18
18
3. Kondisi yang diinginkan ke depan
Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Inspektorat Aceh saat
ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang
diinginkan dan proyeksi kedepan Inspektorat Aceh sebagai berikut:
1) Diharapkan meningkatnya jumlah SDM Inspektorat Aceh guna
pelaksanaan tugas
2) Diharapkan meningkatnya kemampuan SDM Inspektorat Aceh dalam
melaksanakan tugas-tugas pengawasan
3) Diharapkan makin meningkatnya kesadaran pejabat SKPA untuk
melakukan tindak lanjut hasil pengawasan
4) Diharapkan tersedianya data base tindak lanjut hasil pengawasan yang
mutakhir.
5) Diharapkan laporan hasil pengawasan dapat diterbitkan tepat waktu,
sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan
keputusan oleh Gubenur Aceh dan Pemangku kepentingan terkait
lainnya.
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
19
19
BBaabb
IIIIII
IISSUU--IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS BBEERRDDAASSAARRKKAANN
TTUUGGAASS PPOOKKOOKK DDAANN FFUUNNGGSSII
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,
dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan kinerja dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis
harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap
pencapaian sasaran organisasi.
A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN
INSPEKTORAT ACEH
Pada aspek kelembagaan, Inspektorat Aceh masih terdapat kelemahan,
diantaranya:
a. Jumlah personil yang masih terbatas dan belum mencukupi sehingga
tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
b. Inspektorat mempunyai beban tugas yang besar menyangkut pengawasan
terhadap pengelolaan keuangan dan efektifitas penggunaan anggaran
serta pengawalan terhadap kebijakan pimpinan daerah. Hal tersebut
membutuhkan kelembagaan yang kuat disertai dengan kewenangan yang
memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah
ditetapkan.
Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Inspektorat
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:
1. Sumberdaya manusia yang ahli di bidang pengawasan (akuntansi dan
auditing) masih terbatas.
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
20
20
2. Perubahan aturan pengelolaan keuangan daerah yang cepat
3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang
belum memahami arti pentingnya pengawasan.
4. Rendahnya kesadaran pejabat SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh
untuk melakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (baik hasil
pengawasan Internal maupun Eksternal)
B. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Pemerintah Aceh telah menetapkan Visi dan Misi jangka menengah
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
Periode 2012-2017 yaitu sebagai berikut:
“ACEH YANG BERMARTABAT SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN
MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH
SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI”
Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi
pembangunan Aceh sebagai berikut:
1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui
Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga
perdamaian yang abadi
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua
sektor kehidupan masyarakat
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan
berkelanjutan
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan
optimalisasi pemanfaatan SDA
Adapun misi utama Gubernur Aceh yang menjadi fokus Inspektorat Aceh
adalah misi pertama yaitu memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
21
21
amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk
menjaga perdamaian yang abadi, dengan strategis untuk mencapai misi
tersebut adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dengan penguatan sistem kelembagaan yang
demokratis, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, kooperatif dan
kesetaraan. Sedangkan indikator untuk pelaksanaannya adalah fasilitasi
penguatan pengawasan keuangan daerah dan pembinaan administrasi
anggaran daerah secara transparan dan akuntabel.
C. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Dalam Renstra Kementerian/Lembaga terutama Kementerian Dalam
Negeri melalui Inspektorat Jenderal berupaya untuk meningkatkan kapasitas
pengawasan di Daerah terutama dalam hal peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur pengawasan di daerah.
Program tersebut dirasakan sangat besar manfaatnya terutama bagi
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan di
Kabupaten/Kota yang sangat minim anggaran untuk melakukan pelatihan-
pelatihan.
D. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Berdasarkan hasil evaluasi capaian renstra periode 2005-2010, dan
disesuaikan dengan RPJMA 2012-2017 serta tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Aceh, isu-isu strategis yang harus diperhatikan adalah sebagai
berikut:
1) Peningkatan Penerimaan Daerah Yang Sangat Signifikan membutuhkan
pengawasan yang lebih optimal.
Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (UUPA), berdasarkan pasal 183 ayat 2, Pemerintah
Aceh mendapatkan dana otonomi khusus selama 20 tahun dengan
rincian untuk tahun pertama yaitu mulai tahun 2008 sampai tahun
kelima belas besarnya setara dengan 2 persen (dua persen) dari plafon
Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dan untuk tahun keenam belas
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
22
22
sampai dengan tahun kedua puluh setara dengan 1 persen (satu
persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Selain itu
penerimaan dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak
dan bagi Hasil Bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
2) Pengelolaan keuangan dan aset daerah baik di lingkup pemerintahan
provinsi dan kabupaten/kota di Aceh pada umumnya belum berjalan
efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan
keuangan Provinsi Aceh yang masih dalam kategori Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Dengan kata lain, Pemerintah Aceh belum pernah
menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3) Penyelewengan baik dalam bentuk finansial maupun non finansial
masih menjadi fenomena besar yang terjadi dalam sistem Pemerintahan
mulai dari tingkat nasional sampai dengan daerah. Praktek KKN
mengakibatkan tidak efisien dan tidak efektifnya pemanfaatan anggaran
pembangunan dan dapat memicu biaya ekonomi tinggi. Disamping itu,
praktik KKN juga menyebabkan tidak tepatnya sasaran pembangunan,
menimbulkan persaingan tidak sehat sekaligus mematikan kreatifitas
dan produktifitas masyarakat dan hasil pembangunan akan berpihak
pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat
umum. Hal ini mengakibatkan sasaran dan kualitas pembangunan tidak
terealisasi secara maksimal.
4) Tingkat Profesionalisme dan Komitmen Pegawai dalam rangka
mewujudkan azas tatakelola pemerintahan yang akuntabel masih perlu
ditingkatkan terus menerus karena keberhasilan penatakelolaan
birokrasi daerah yang disinkronkan dengan kebijakan reformasi birokrasi
oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan untuk
mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 23
32
BBaabb
IIVV
VVIISSII,, MMIISSII,, TTUUJJUUAANN,, SSAASSAARRAANN,,
SSTTRRAATTEEGGII DDAANN KKEEBBIIJJAAKKAANN
eiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Inspektorat Aceh
sebagai unit kerja dari Pemerintah Aceh berupaya menciptakan
tata pemerintahan yang baik dengan mengacu kepada komitmen
bersama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
(RPJPA) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017.
A. VISI
Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi
pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif,
inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang
tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh
instansi pemerintah. Visi Pemerintah Aceh sesuai dengan yang tercantum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2012-2017 Daerah yaitu :“Aceh
Yang Bermartabat Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri berlandaskan
Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki”.
Mengacu pada visi Pemerintah Aceh diatas dan untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi serta menjawab berbagai tuntutan yang berkembang serta
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Inspektorat Aceh telah
menetapkan visinya untuk tahun 2012 sampai dengan 2017 yaitu:
Visi ini merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kondisi dan
kompetensi Inspektorat Aceh yang lebih baik dimasa yang akan datang,
Pernyataan visi di atas memuat kata kunci Profesional dan Integritas.
Profesional.
Memiliki kapabilitas dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan
standar kompetensi dan profesi.
“Menjadi Pengawas Internal Pemerintah Aceh yang profesional
dan berintegritas”.
”.
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 24
32
Integritas
Dapat diandalkan dalam pelaksanaan tugas, dan bekerja dengan penuh
integritas dan kejujuran serta memegang teguh kode etik profesi.
B. MISI
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai oleh Inspektorat Aceh. Pernyataan misi membawa Inspektorat Aceh
kepada suatu fokus dan menjelaskan mengapa Inspektorat Aceh itu ada, apa
yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Dengan pernyataan misi
diharapkan seluruh pegawai Inspektorat Aceh dan pihak yang berkepentingan
dapat mengenal Inspektorat Aceh, mengetahui peran dan program-program serta
hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang.
Berangkat dari suatu tekad untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan,
melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diamanatkan,
maka Inspektorat Aceh menetapkan Misi, sebagai berikut:
Meningkatkan Peran dalam rangka pengawalan
terhadap kebijakan Gubernur Aceh.
Misi Kesatu ini mengandung makna bahwa Inspektorat Aceh sebagai Pengawas
Internal Pemerintah Aceh dituntut melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif
dan senantiasa tanggap (responsif) dalam pengawalan kebijakan Gubernur Aceh
serta dapat menyediakan informasi yang akurat dan handal sebagai dasar
pertimbangan pengambilan keputusan oleh Gubernur Aceh selaku stakeholders.
Pembinaan dan Pengawasan Satuan Kerja
Pemerintah Aceh
Misi kedua ini mengandung makna bahwa Inspektorat Aceh sesuai fungsi dan
kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan internal terhadap
satuan kerja Perangkat Aceh (SKPA) dilingkungan Pemerintah Aceh agar
penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel
serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
terwujud good and clean government.
MISI I
MISI II
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 25
32
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Kabupaten/Kota
Misi ketiga ini mengandung makna bahwa Inspektorat Aceh sebagai Unsur
Pemerintah Aceh yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Aceh
selaku wakil Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota serta pelaksanaan urusan
pemerintah di Kabupaten/Kota untuk terwujudnya good and clean government
dan tercapainya visi dan misi Gubernur Aceh.
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengawasan
Misi keempat ini mengandung makna bahwa Aparat Inspektorat Aceh
merupakan sumber daya yang potensial yang mempunyai kemampuan teknis
dan operasional dalam bidang tugasnya. Inspektorat Aceh harus senantiasa
mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di bidang Pengawasan, Tatakelola
keuangan daerah, Teknologi Informasi dan perubahan kebijakan pimpinan.
Keadaan tersebut dapat terwujud melalui tenaga aparatur yang professional yang
mempunyai kecakapan dalam pelaksanaan bidang tugasnya serta penggunaan
teknologi informasi dalam pengolahan data serta informasi hasil pengawasan .
C. TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan di atas dengan
mempertimbangkan faktor penentu keberhasilan ditetapkan tujuan yang ingin
dicapai sebagai berikut :
Meningkatkan Peran dalam rangka pengawalan
terhadap kebijakan Gubernur Aceh.
Mempunyai tujuan Agar Kebijakan dan Program Gubernur Aceh dapat
terlaksanan secara Efektif.
MISI III
MISI I
MISI
IV
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 26
32
Pembinaan dan Pengawasan Satuan Kerja
Pemerintah Aceh
Mempunyai tujuan agar Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Aceh secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan.
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Kabupaten/Kota
Mempunyai tujuan agar terlaksananya Pemerintahan Kabupaten/Kota yang
semakin baik dalam rangka mewujudkan good and clean government.
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur
Pengawasan
Mempunyai tujuan agar terciptanya aparatur Inspektorat Aceh dan
Kabupaten/Kota yang profesional dan mempunyai kemampuan teknis, operasional,
dan manajerial dalam pelaksanaan tugasnya.
D. SASARAN
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu sampai lima tahun
kedepan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses
perencanaan stratejik. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah
tindakan dan alokasi sumberdaya.
Sasaran Inspektorat Aceh merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui
tindakan- tindakan operasional dalam kurun waktu satu tahun atau kurang
dari satu tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk lima
tahun kedepan. Dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan
yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan
yang disajikan secara kuantitatif sehingga dapat terukur pencapaiannya.
Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan
maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja
MISI II
MISI
III
MISI
IV
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 27
32
merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui system
pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan kinerja
kegiatan, program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada
perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan.
Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok menurut masukan
(input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator kinerja masukan dan
keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah
bahan termasuk orang, material, alat dan uang yang digunakan dalam proses
menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan
yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk
dimanfaatkan.
Untuk indikator hasil akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun indikator
kinerjanya perlu ditetapkan sejak tahap awal perencanaan. Hasil adalah
kegunaan langsung dari output atau manfaat dari output ditinjau dari maksud
dan sasaran output yang dihasilkan.
Penetapan sasaran Inspektorat Aceh beserta indikator kinerjanya memberikan
fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat
diukur dan dapat dicapai.
Adapun sasaran Inspektorat Aceh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
sebagai berikut:
1. Terselenggaranya pengawasan terhadap program dan kegiatan Pemerintah
Aceh serta terkawalnya seluruh kebijakan Gubernur Aceh.
2. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi Satuan Kerja Perangkat
Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan.
3. Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten/Kota semakin baik
4. Tersedianya aparatur pengawasan yang profesional.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan, dilakukan dengan
pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut:
Tabel IV.1 Indikator Kinerja Utama
No. Indikator Kinerja Utama Target
Sasaran Strategis Indikator
1 Pengawasan dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
Gubernur Aceh
Hasil pengawasan
dimanfaatkan oleh
Gubernur Aceh sebagai
dasar pertimbangan
100%
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 28
32
No. Indikator Kinerja Utama Target
Sasaran Strategis Indikator
pengambilan keputusan
2 Menurunnya
Penyelewengan
Penyalahgunaan
Keuangan Daerah
- Persentase Penurunan
temuan kerugian daerah
dibandingkan dengan
anggaran yang diperiksa.
- Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil
pengawasan meningkat.
- Nilai rata-rata SAKIP SKPA
meningkat
- Persentase Kinerja
Pemerintah
Kabupaten/Kota
meningkat
- 0,75%
- 70%
- Katagori (A)
- 100%
3 Peningkatan Kompetensi
Aparatur Pengawasan
aparatur pengawasan
fungsional yang bersertifikat
meningkat
90%
E. STRATEGI
Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Strategi Inspektorat Aceh merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu
mengenai upaya-upaya Inspektorat Aceh, yang meliputi penetapan kebijakan,
program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta
lingkungan yang dihadapi. Strategi ini ditetapkan dengan maksud untuk
memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan
tujuan Inspektorat Aceh.
Strategi yang akan dijalankan Inspektorat Aceh dalam mencapai visi adalah :
Melakukan Pemeriksaan program dan kegiatan secara realtime dan
post audit untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan.
Memantapkan sistem evaluasi dan pengendalian pengelolaan
keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada SKPA.
MISI
I
MISI
II
V
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 29
32
1. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pada
Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Melakukan Koordinasi dan sinergi dengan Aparat Pengawas
lainnya.
3. Melakukan pembinaan terhadap APIP Kabupaten/Kota.
1. Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur.
2. Menciptakan sumber daya aparatur pengawasan yang
profesional, berkualitas, berintegritas dan independen melalui
diklat, PKS, Sosialisasi dan Sertifikasi.
3. Mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan yang berbasis
teknologi.
4. Menyusun internal audit charter, standar audit, prosedur
operasional baku (SOP) tugas pengawasan.
F. KEBIJAKAN
Rumusan kebijakan Inspektorat Aceh sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Aceh mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Pemerintah Aceh 2012-2017, sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengawasan/pemeriksaan dalam rangka mengurangi
kebocoran keuangan Negara/Daerah dan mencegah terjadinya KKN.
2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan
kewenangannya.
3. Meningkatkan dan mengefektifkan kebijakan dalam penyusunan
PKPT dan pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan.
Meningkatkan kualitas pengawasan/pemeriksaan dalam rangka
pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja SKPA.
Mendorong peningkatan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Aparat Pengawas lainnya dalam upaya peningkatan akuntabilitas
kinerja Pemerintah Aceh.
1. Pengembangan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan
Inspektorat Aceh.
MISI
III
MISI
IV
MISI
IV
MISI
II
MISI
I
MISI
III
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 30
32
2. Peningkatan kompetensi aparatur melalui diklat teknis dan diklat
fungsional.
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi.
4. Meningkatkan kualitas pelaporan menjadi lebih transparan dan
akuntabel.
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 32
Tabel IV.2 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program
Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
I Meningkatkan
Peran dalam
rangka
Pengawasan dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
Gubernur Aceh
Agar kebijakan dan
program Gubernur Aceh
dapat terlaksana secara
efektif.
Terselenggaranya
pengawasan dan
Pengendalian
kebijakan Gubernur
Aceh
Melakukan Pemeriksaan
program dan kegiatan
secara realtime dan post
audit untuk mendeteksi
secara dini adanya
penyimpangan.
1
2
3
Meningkatkan
pengawasan/pemer
iksaan dalam
rangka mengurangi
kebocoran
keuangan
Negara/Daerah dan
mencegah
terjadinya KKN.
Menindaklanjuti
pengaduan
masyarakat sesuai
dengan
Kewenangannya.
Meningkatkan dan
mengefektifkan
kebijakan dalam
penyusunan PKPT
dan pelaksanaan
pengawasan/pemer
iksaan.
1
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
pengendalian
kebijakan KDH.
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
pengendalian
kebijakan KDH.
Program
Penataan dan
Penyempurnaan
kebijakan
sistem dan
prosedur
pengawasan
2
3
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 32
Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
II Pembinaan dan
Pengawasan
Satuan Kerja
Pemerintah
Aceh
Terlaksanya tugas
pokok dan fungsi
Satuan Kerja Perangkar
Daerah secara
transparan dan
akuntabel sesuai
ketentuan.
Meningkatkan
akuntabilitas dan
transparansi Satuan
Kerja Perangkat
Daerah
Memantapkan sistem
evaluasi dan
pengendalian
pengelolaan keuangan
dan pengelolaan barang
milik daerah pada SKPA
1
Meningkatkan
kualitas
pengawasan/peme
riksaan dalam
rangka
pengambilan
keputusan dan
kinerja SKPA
1
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
pengendalian
kebijakan KDH
III Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan
Kabupaten/Kota
terlaksanya
Pemerintahan
Kabupaten/Kota yang
semakin baik dalam
rangka mewujudkan
good and clean
government.
Tata Kelola
Pemerintahan
Kabupaten/Kota
semakin baik
1. Melaksanakan
evaluasi
penyelenggaraan
pemerintah daerah
pada Pemerintah
Kabupaten/Kota.
2. Melakukan Koordinasi
dan sinergi dengan
Aparat Pengawas
lainnya.
3. Melakukan
pembinaan terhadap
APIP Kabupaten/Kota.
1
Mendorong
peningkatan
pelaksanaan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Aparat Pengawas
lainnya dalam
upaya peningkatan
akuntabilitas
kinerja Pemerintah
Aceh.
1
2
3
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
pengendalian
kebijakan KDH
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Profesionalisme
tenaga
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 32
Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
pemeriksa dan
aparatur
pengawasan
IV Meningkatkan
Profesionalisme
Aparatur
Pengawasan
terciptanya aparatur
Inspektorat Aceh dan
Kabupaten/Kota yang
profesional dan
mempunyai
kemampuan teknis,
operasional, dan
manajerial dalam
pelaksanaan tugasnya.
Tersedianya aparatur
pengawasan yang
profesional
1. Meningkatkan
Kapabilitas
Kelembagaan dan
Aparatur.
2. Menciptakan sumber
daya aparatur
pengawasan yang
profesional,
berkualitas,
berintegritas dan
independen melalui
diklat, PKS, Sosialisasi
dan Sertifikasi.
3. Mengembangkan
Sistem Informasi
Pengawasan yang
berbasis teknologi.
4. Menyusun internal audit
charter, standar audit,
prosedur operasional
baku (SOP) tugas
pengawasan.
1
2
3
4
Pengembangan
kapabilitas
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
Inspektorat Aceh.
Peningkatan
kompetensi
aparatur melalui
diklat teknis dan
diklat fungsional.
Penyediaan sarana
dan prasarana
pendukung
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi.
Meningkatkan
kualitas pelaporan
menjadi lebih
transparan dan
akuntabel.
1.
2.
3
4
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
Profesionalisme
tenaga
Program
Peningkatan
kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program Penataan
dan
Penyempurnaan
kebijakan sistem
dan prosedur
pengawasan
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017 32
Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
19
19
BBaabb
IIIIII
IISSUU--IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS BBEERRDDAASSAARRKKAANN
TTUUGGAASS PPOOKKOOKK DDAANN FFUUNNGGSSII
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,
dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan kinerja dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis
harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap
pencapaian sasaran organisasi.
A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN
INSPEKTORAT ACEH
Pada aspek kelembagaan, Inspektorat Aceh masih terdapat kelemahan,
diantaranya:
a. Jumlah personil yang masih terbatas dan belum mencukupi sehingga
tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
b. Inspektorat mempunyai beban tugas yang besar menyangkut pengawasan
terhadap pengelolaan keuangan dan efektifitas penggunaan anggaran
serta pengawalan terhadap kebijakan pimpinan daerah. Hal tersebut
membutuhkan kelembagaan yang kuat disertai dengan kewenangan yang
memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah
ditetapkan.
Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Inspektorat
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:
1. Sumberdaya manusia yang ahli di bidang pengawasan (akuntansi dan
auditing) masih terbatas.
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
20
20
2. Perubahan aturan pengelolaan keuangan daerah yang cepat
3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang
belum memahami arti pentingnya pengawasan.
4. Rendahnya kesadaran pejabat SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh
untuk melakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (baik hasil
pengawasan Internal maupun Eksternal)
B. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Pemerintah Aceh telah menetapkan Visi dan Misi jangka menengah
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
Periode 2012-2017 yaitu sebagai berikut:
“ACEH YANG BERMARTABAT SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN
MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH
SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI”
Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi
pembangunan Aceh sebagai berikut:
1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui
Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga
perdamaian yang abadi
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua
sektor kehidupan masyarakat
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan
berkelanjutan
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan
optimalisasi pemanfaatan SDA
Adapun misi utama Gubernur Aceh yang menjadi fokus Inspektorat Aceh
adalah misi pertama yaitu memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
21
21
amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk
menjaga perdamaian yang abadi, dengan strategis untuk mencapai misi
tersebut adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dengan penguatan sistem kelembagaan yang
demokratis, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, kooperatif dan
kesetaraan. Sedangkan indikator untuk pelaksanaannya adalah fasilitasi
penguatan pengawasan keuangan daerah dan pembinaan administrasi
anggaran daerah secara transparan dan akuntabel.
C. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Dalam Renstra Kementerian/Lembaga terutama Kementerian Dalam
Negeri melalui Inspektorat Jenderal berupaya untuk meningkatkan kapasitas
pengawasan di Daerah terutama dalam hal peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur pengawasan di daerah.
Program tersebut dirasakan sangat besar manfaatnya terutama bagi
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan di
Kabupaten/Kota yang sangat minim anggaran untuk melakukan pelatihan-
pelatihan.
D. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Berdasarkan hasil evaluasi capaian renstra periode 2005-2010, dan
disesuaikan dengan RPJMA 2012-2017 serta tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Aceh, isu-isu strategis yang harus diperhatikan adalah sebagai
berikut:
1) Peningkatan Penerimaan Daerah Yang Sangat Signifikan membutuhkan
pengawasan yang lebih optimal.
Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (UUPA), berdasarkan pasal 183 ayat 2, Pemerintah
Aceh mendapatkan dana otonomi khusus selama 20 tahun dengan
rincian untuk tahun pertama yaitu mulai tahun 2008 sampai tahun
kelima belas besarnya setara dengan 2 persen (dua persen) dari plafon
Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dan untuk tahun keenam belas
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
22
22
sampai dengan tahun kedua puluh setara dengan 1 persen (satu
persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Selain itu
penerimaan dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak
dan bagi Hasil Bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
2) Pengelolaan keuangan dan aset daerah baik di lingkup pemerintahan
provinsi dan kabupaten/kota di Aceh pada umumnya belum berjalan
efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan
keuangan Provinsi Aceh yang masih dalam kategori Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Dengan kata lain, Pemerintah Aceh belum pernah
menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3) Penyelewengan baik dalam bentuk finansial maupun non finansial
masih menjadi fenomena besar yang terjadi dalam sistem Pemerintahan
mulai dari tingkat nasional sampai dengan daerah. Praktek KKN
mengakibatkan tidak efisien dan tidak efektifnya pemanfaatan anggaran
pembangunan dan dapat memicu biaya ekonomi tinggi. Disamping itu,
praktik KKN juga menyebabkan tidak tepatnya sasaran pembangunan,
menimbulkan persaingan tidak sehat sekaligus mematikan kreatifitas
dan produktifitas masyarakat dan hasil pembangunan akan berpihak
pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat
umum. Hal ini mengakibatkan sasaran dan kualitas pembangunan tidak
terealisasi secara maksimal.
4) Tingkat Profesionalisme dan Komitmen Pegawai dalam rangka
mewujudkan azas tatakelola pemerintahan yang akuntabel masih perlu
ditingkatkan terus menerus karena keberhasilan penatakelolaan
birokrasi daerah yang disinkronkan dengan kebijakan reformasi birokrasi
oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan untuk
mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
33
33
BBaabb VV
RREENNCCAANNAA PPRROOGGRRAAMM,, KKEEGGIIAATTAANN,,
IINNDDIIKKAATTOORR KKIINNEERRJJAA,, DDAANN
PPEENNDDAANNAAAANN IINNDDIIKKAATTIIFF
A. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
Setelah dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan
kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, selanjutnya
diuraikan mengenai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
sasaran yang ditetapkan.
Program-program yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Aceh
telah mengacu pada RPJM Provinsi Aceh 2012-2017, khususnya pada Misi
Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui
Implementasi dan penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian
yang abadi. Program-program tersebut adalah:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program
penunjang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dimana
kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima di
bidang administrasi perkantoran. Program tersebut dilaksanakan melalui
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan jasa surat-menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
3) Penyediaan BBM Kendaraan Dinas
4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional
5) Penyediaan jasa administrasi keuangan
6) Penyediaan jasa kebersihan kantor
7) Penyediaan alat tulis kantor
8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
34
34
9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11) Penyediaan makanan dan minuman
12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Adapun capaian program di atas dapat diukur dengan indikator hasil dari
program ini yaitu:
Terwujudnya informasi yang jelas dan akurat
Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran
Terwujudnya kelancaran dalam berkendaraan dinas
Tercapainya target kerja, setiap bulan
Terciptanya lingkungan kerja yg bersih dan nyaman
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran
Meningkatnya pengetahuan SDM
Ketaatan Displin Pegawai meningkat
Meningkatnya kelancaran hubungan kerja dengan pusat dan Provinsi
Meningkatnya hubungan baik dengan instansi vertikal.
2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur
Arahan kebijakan dari program peningkatan sarana prasarana aparatur
adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang
sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan
sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses pelaksanaan
administrasi perkantoran, yang terdiri dari :
1) Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
2) Pengadaan muebiler
3) Pengadaan komputer
4) Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi
5) Pengadaan sarana penunjang perkantoran
6) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
7) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
35
35
8) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Adapun indikator hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:
Terpenuhi kendaraan bermotor Inspektorat Aceh
Terpenuhinya meubelair Inspektorat Aceh
Terpenuhinya peralatan studio dan komunikasi Inspektorat Aceh
Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang perkantoran
Terciptanya suasana gedung kantor yang bersih dan nyaman
Terciptanya kondisi kendaraan dinas yang baik
Terciptanya kondisi peralatan gedung kantor yang baik
3. Program peningkatan disiplin aparatur
Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional maka
diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi. Adapun capaian program dilaksanakan
melalui kegiatan sebagai berikut:
1) Pendidikan dan pelatihan formal
2) Pendidikan dan Pelatihan Singkat
Maka dari itu indikator hasil dari program ini diharapkan adalah :
Meningkatnya kompetensi SDM Inspektorat Aceh
Meningkatnya kemampuan teknis Pengawas Inspektorat Aceh
4. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Program tersebut merupakan salah satu program inti Inspektorat Aceh,
karena terkait langsung dengan tupoksi Inspektorat Aceh. Inspektorat
Aceh sebagai Pengawas Internal dituntut melaksanakan fungsi
pengawasan yang efektif dan senantiasa tanggap dalam pengawalan
kebijakan Gubernur Aceh serta dapat menyediakan informasi yang akurat
dan handal sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan oleh
Gubernur Aceh selaku stakeholders. arahan kebijakan dari program ini
dapat dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
36
36
1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala
2) Pengendalian Kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
3) Inventarisasi temuan
4) Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan
5) Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
Pengukuran capaian program melalui indikator hasil yang diharapkan
yaitu :
Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan
Tersedianya laporan hasil pemeriksaan kasus
Tersedianya data temuan hasil pengawasan
Tersedianya laporan hasil monitoring tindak lanjut
Koordinasi pengawasan semakin efektif
5. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Arah kebijakan dari program tersebut adalah Aparat Inspektorat Aceh
merupakan sumber daya yang potensial yang mempunyai kemampuan
teknis dan operasional dalam bidang tugasnya. Inspektorat Aceh harus
senantiasa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di bidang
Pengawasan, Tata kelola keuangan daerah, Teknologi Informasi dan
perubahan kebijakan pimpinan. Adapun capaian program dilaksanakan
melalui kegiatan sebagai berikut:
1) Pengembangan Peningkatan kompetensi aparatur melalui diklat teknis
maupun fungsional
2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi
Indikator hasil yang diharapkan untuk capaian program adalah:
Kompetensi dan profesionalisme aparat pengawasan Inspektorat Aceh
semakin meningkat
Tersedianya sarana pendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat
Aceh
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
37
37
6. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Arah kebijakan dari program ini adalah sebagai langkah awal dari
organisasi dalam melakukan penataan dan peningkatan tata kelola
Inspektorat Aceh. Adapun capaian program tersebut dilaksanakan melalui
kegiatan Penyusunan Audit Charter, Penyusunan SOP pengawasan.
Indikator hasil yang diharapkan adalah Tersusunnya Audit Charter serta
Tersedianya SOP Pengawasan
Rincian selengkapnya hubungan antara program dan kegiatan-kegiatan
pendukungnya adalah sebagai berikut:
TABEL
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
No. Program Kegiatan
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat-menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Penyediaan BBM Kendaraan Dinas
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
38
38
No. Program Kegiatan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Pengadaan mebeleur
Pengadaan komputer
Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi
Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
Pengadaan sarana penunjang perkantoran
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Pendidikan dan pelatihan singkat
4 Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala
Pengendalian Kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
Inventarisasi Temuan
Tindak lanjut hasil pengawasan
Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
39
39
No. Program Kegiatan
5 Program Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pengembangan Peningkatan kompetensi aparatur melalui diklat teknis maupun fungsional
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok
6 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan Audit Charter
Penyusunan SOP Pengawasan
Program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Aceh telah mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat meningkatkan kinerja
aparatur pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan, pengembangan
dan pelayanan prima kepada masyarakat.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan harus dapat diukur dan setiap
tahun dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai
dengan Surat Keputusan SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 23
Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
B. PENDANAAN INDIKATIF
Pelaksanaan program dan kegiatan memerlukan pendanaan yang efektif, dan
merupakan hasil penganggaran yang akurat. Rincian program dan kegiatan
berikut target dan pendanaan indikatif diuraikan dalam tabel 5.1 (Lampiran).
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
40
KODE
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Indikator Kinerja Program
Satuan
Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program Prioritas (Outcome) Kinerja Pada
Pembangunan/Kegiatan Awal RPJM
Tahun 2012
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada
Akhir Priode RPJMA
Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TOTAL BELANJA
26.268.200.000 28.895.020.000 31.784.522.000 34.962.974.200 38.459.271.620 160.369.987.820
BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
9.836.212.623 10.328.023.254 10.844.424.417 11.386.645.638 11.955.977.920 54.351.283.853
BELANJA LANGSUNG (BL)
16.431.987.377 18.566.996.746 20.940.097.583 23.576.328.562 26.503.293.700 106.018.703.967
xx xx 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya operasional Kantor
2.801.153.673 2.996.445.154 3.195.022.114 3.386.994.103 3.584.307.652 15.963.922.696
xx xx 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.636.054.902 1.784.975.802 1.932.131.182 2.086.946.631 2.248.395.540 9.688.504.057
Aparatur
xx xx 03 Peningkatan Disiplin
144.866.728 151.209.285 158.643.822 197.305.407 204.461.023 856.486.264
Aparatur
Inspektorat Aceh
Rencana Strategis Tahun 2012 -2017
41
20 xx 20 Peningkatan sistem pengawasan
- Persentase
Penurunan temuan
kerugian daerah
dibandingkan dengan
Anggaran yang
diperiksa
9.444.501.464 11.052.709.139 12.893.953.685 14.969.559.614 17.351.015.351 65.711.739.252
internal dan pengendalian pelaksanaan
- Persentase
Penyelesaian tindak
lanjut hasil
pengawasan
meningkat
Kebijakan Kepala daerah
20 xx 21 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan
Aparatur Pengawasan fungsional yang besertifikat meningkat
2.405.410.609 2.581.657.366 2.760.346.780 2.935.522.807 3.115.114.135 13.798.051.698
Inspektorat Aceh
Rencana Stratejik Tahun 2012 -2017 42
42
BBaabb
VVII
IINNDDIIKKAATTOORR KKIINNEERRJJAA
IINNSSPPEEKKTTOORRAATT AACCEEHH YYAANNGG MMEENNGGAACCUU
PPAADDAA TTUUJJUUAANN DDAANN SSAASSAARRAANN RRPPJJMMAA
ada bagian ini mengemukkan indikator kinerja Inspektorat Aceh
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA sebagaimana
disajikan pada lampiran tabel 6.1.
Inspektorat Aceh
Rencana Stratejik Tahun 2012 -2017 43
43
Inspektorat Aceh
Rencana Stratejik Tahun 2012 -2017
77
77
BBaabb
VVIIII PPEENNUUTTUUPP
enstra Inspektorat Aceh Tahun 2012-2017 ini adalah panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Aceh selama
lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan pedoman dalam
menyusun Renja Inspektorat Aceh Tahun 2012-2017.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh
kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya
serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku
kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan
Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat
dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi
indikator kinerjanya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Renstra Inspektorat Aceh ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua
unit kerja yang ada di lingkungan Inspektorat Aceh harus melaksanakan
secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada
peningkatan kinerja.
Banda Aceh, Juli 2013
GUBERNUR ACEH
ZAINI ABDULLAH
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah
Menurunnya
Penyelewengan dan
penyalahgunaan
Keuangan Daerah
1Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala
Penurunan temuan
kerugian daerah
dibandingkan dengan
anggaran yang diperiksa
168 LHP 128 LHP 128 LHP 128 LHP 128 LHP 135 LHP 80.35 100.00 100.00 100.00 100.00
2 Penanganan kasus-kasus pengaduanJumlah kasus yang
ditindaklajuti35 Kasus 33 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 16 Kasus 45.71 100.00 100.00 100.00 100.00
4 Tindak lanjut hasil temuan pengawasanJumlah hasil pengawasan
yang ditindaklanjuti
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
65
SKPA/SKP
K
95.58 100.00 100.00 100.00 100.00
5 Inventarisasi Temuan Pengawasan
Jumlah Rakor
Pemutkhiran Data Tindak
Lanjut yang dilaksanakan
5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 4 Rakor 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
Jumlah Rakor yang
dilaksanakan5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Peningkatan Kapasitas dan
Kompetensi Aparatur Pengawasan
Peningkatan Kapasitas
dan Kompetensi Aparatur
Pengawasan
1Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan160 orang 180 orang 200 orang 220 orang 245 orang 83 Orang 51.87 100.00 100.00 100.00 100.00
2Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja75 orang 0 0 0 0 32 Orang 42.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
SYAHRUL, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
Rasio Capaian Tahun ke -
Jumlah aparatur
pengawasan yang
mengikuti Diklat
Banda Aceh, Maret 2014
INSPEKTUR ACEH,
TABEL 2.1. Revisi
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT ACEH
PROVINSI ACEH
No.Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPA
Target
SPMTarget IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPA Tahun Ke - Realiasi Capaian Tahun ke -
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan Kebijakan Kepala
daerah
Menurunnya
Penyelewengan
Penyalahgunaan
Keuangan Daerah
1Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala168 LHP 128 LHP 128 LHP 128 LHP 128 LHP 135 LHP - - - - 0 0.00 0.00
2 Penanganan kasus-kasus pengaduan 35 Kasus 33 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 16 Kasus - - - - 0.00 0.00 0.00
3Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor - - - - 100.00 0.00 0.00
4 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Meningkat68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
65
SKPA/SKPK
- - - - 0.00 0.00 0.00
5 Inventarisasi Temuan Pengawasan 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 4 Rakor - - - 100.00 0.00 0.00
Peningkatan Kapasitas dan
Kompetensi Aparatur Pengawasan
Aparatur Pengawasan
Fungsional yang
Bersertifikat Meningkat
- - - - -
1Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan160 orang 180 orang 200 orang 220 orang 245 orang 83 Orang - - - - 0.00 0.00 0.00
2Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja75 orang 80 orang 85 orang 90 orang 95 orang 32 Orang - - - - 0.00 0.00 0.00
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
TABEL 2.1. Revisi
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT ACEH
PROVINSI ACEH
No.Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPA
Target
SPMTarget IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPA Tahun Ke - Realiasi Capaian Tahun ke -
SYAHRUL, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
Rasio Capaian Tahun ke -
Jumlah auditor yang
bersertifikat
Banda Aceh, Februari 2014
INSPEKTUR ACEH,
Persentase Penurunan
Temuan Kerugian
Daerahdibandingkan
dengan Anggaran yang
Diperiksa
4 5
19 20
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TABEL 2.1. Revisi
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT ACEH
PROVINSI ACEH
Rasio Capaian Tahun ke -
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan Kebijakan Kepala
daerah
Menurunnya
Penyelewengan
Keuangan
Daerah dan
Mencegah
terjadinya KKN
1Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala
Penurunan
emuan kerugian
daerah
dibandingkan
dengan
anggaran yang
diperiksa
200 LHP 200 LHP 200 LHP 200 LHP 120 LHP - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Penanganan kasus-kasus pengaduan
Jumlah kasus
yang
ditindaklajuti
30 Kasus 33 Kasus 36 Kasus 40 Kasus 44 Kasus - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Inventarisasi temuan pengawasan
Jumlah Rakor
yang
dilaksanakan
5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Jumlah hasil
pengawasan
yang
ditindaklanjuti
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK- - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
Jumlah kegiatan
yang
dilaksanakan
5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Peningkatan
Kapasitas dan
Kompetensi
Aparatur
Pengawasan
1Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan160 orang 180 orang 200 orang 220 orang 245 orang - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja75 orang 80 orang 85 orang 90 orang 95 orang - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
TABEL 2.1.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT ACEH
PROVINSI ACEH
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPA Tahun Ke - Realiasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian Tahun ke -Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPANo.
Target
SPMTarget IKK
Banda Aceh, Juli 2013
INSPEKTUR ACEH,
Jumlah aparatur
pengawasan
yang mengikuti
Diklat
SYAHRUL, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala7,693,815,000 6,183,400,000 0 0 0 5,371,501,373 69.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3,832,738,373 3,832,738,373
Penanganan kasus-kasus
pengaduan386,450,000 344,400,000 0 0 0 277,258,501 71.74 0.00 0.00 0.00 0.00 199,968,501 199,968,501
Inventarisasi temuan Pengawasan 746,110,000 545,050,000 0 0 0 449,089,184 60.19 0.00 0.00 0.00 0.00 299,867,184 299,867,184
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan 409,480,000 438,310,000 0 0 0 397,987,499 97.19 0.00 0.00 0.00 0.00 316,091,499 316,091,499
Koordinasi Pengawasan yang Lebih
Komprehensif803,701,000 476,500,000 0 0 0 553,390,936 68.86 0.00 0.00 0.00 0.00 392,650,736 392,650,736
Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan2,007,225,000 1,874,469,390 0 0 0 1,241,903,430 61.87 0.00 0.00 0.00 0.00 840,458,430 840,458,430
Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja384,590,000 0 0 0 0 223,669,400 58.16 0.00 0.00 0.00 0.00 146,751,400 146,751,400
Rata-rata PertumbuhanRasio anatara Realisasi dan
Anggaran tahun ke -
TABEL 2.2.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN INSPEKTORAT ACEH
PROVINSI ACEH
UraianAnggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke -
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
Banda Aceh, Maret 2014
INSPEKTUR ACEH,
SYAHRUL, SE.M.Si
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Meningkatkan peran dalam rangka
pengawalan terhadap kebijakan
Gubernur Aceh168 LHP 128 LHP 128 LHP 128 LHP 128 LHP
2Pembinaan dan pengawasan Satuan
Kerja Pemerintah Aceh35 Kasus 33 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus
5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor
160 orang 180 orang 200 orang 220 orang 245 orang
75 orang - - - -
Banda Aceh, Maret 2014
INSPEKTUR ACEH,
SYAHRUL, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
3 Pembinaan dan pengawasan
Pemerintahan Kabupaten/Kota
Meningkatkan profesionalisme
aparatur pengawasan
Jumlah Aparatur Pengawasan
Fungsional Yang Bersertifikat
Meningkat
Meningkatnya kompetensi
aparatur pengawasan
Menurunnya penyelewengan dan
penyalahgunaan keuangan daerah
5
Persentase penurunan temuan
kerugian daerah dibandingkan dengan
anggaran yang diperiksa
Persentase penyelesaian tindak lanjut
pengawasan meningkat
TABEL 4.2. Revisi
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPA
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTarget Kinerja Sasaran pada Tahun ke -
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Meningkatkan peran dalam rangka
pengawalan terhadap kebijakan Gubernur
Aceh
Meningkatnya pengawasan terhadap
program dan kegiatan Pemerintah Aceh
serta terkawalnya seluruh kebijakan
Gubernur Aceh
Jumlah pengawasan yang ditindaklanjuti 168 LHP 128 LHP 128 LHP 128 LHP 128 LHP
2
Pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja
Pemerintah Aceh
Meningkatnya akuntabilitas dan
transparansi Satuan Kerja Perangkat
Aceh dalam melaksanakan program
dan kegiatan
Jumlah kasus yang ditindaklanjuti sesuai
permintaan35 Kasus 33 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus
5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor
1Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan160 orang 180 orang 200 orang 220 orang 245 orang
2Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja75 orang 80 orang 85 orang 90 orang 95 orang
3 Meningkatnya tata kelola Pemerintahan
Kabupaten/Kota
Jumlah temuan hasil pemeriksaan APF yang
ditindaklanjuti
TABEL 4.2. Revisi
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPA
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTarget Kinerja Sasaran pada Tahun ke -
Pembinaan dan pengawasan
Pemerintahan Kabupaten/Kota
SYAHRUL, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Aparatur Pengawasan
Peningkatan kapasitas dan kompetensi
aparatur
Banda Aceh, Februari 2014
INSPEKTUR ACEH,
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkalaPemenuhan pelaksanaan PKPT 200 LHP 200 LHP 200 LHP 200 LHP 120 LHP
2 Penanganan kasus-kasus pengaduanTerungkapnya kebenaran kasus-kasus
pengaduan30 Kasus 33 Kasus 36 Kasus 40 Kasus 44 Kasus
3 Inventarisasi temuan pengawasanTerselesaikannya temuan hasil pemeriksaan
APF5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor
4 Tindak lanjut hasil temuan pengawasanTerdatanya jumlah temuan, saran dan tindak
lanjut hasil pemeriksaan APF
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
5Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
Tersusunnya program kerja pengawasan
tahunan5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor
1Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan160 orang 180 orang 200 orang 220 orang 245 orang
2Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja75 orang 80 orang 85 orang 90 orang 95 orang
Peningkatan kapasitas dan kompetensi
aparatur
Meningkatkan kualitas aparatur
pemeriksa
Banda Aceh, Juli 2013
INSPEKTUR ACEH,
SYAHRUL, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
Menurunnya Penyelewengan Keuangan
Daerah dan Mencegah terjadinya KKN
TABEL 4.2.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPA
No.Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Kondisi Kinerja pada Awal
Periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 168 LHP 128 LHP 128 LHP 128 LHP 128 LHP 680 LHP
2 Penanganan kasus-kasus pengaduan 35 Kasus 33 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 158 Kasus
3 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 25 Rakor
4 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK340 SKPA/SKPK
5 Inventarisasi temuan pengawasan 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 25 Rakor
Banda Aceh, Maret 2014
INSPEKTUR ACEH,
SYAHRUL, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
TABEL 6.1. Revisi
INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA
No. INDIKATORTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada Awal
Periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 168 LHP 128 LHP 128 LHP 128 LHP 128 LHP 680 LHP
2 Penanganan kasus-kasus pengaduan 35 Kasus 33 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 158 Kasus
3 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 25 Rakor
4 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK340 SKPA/SKPK
5 Inventarisasi temuan pengawasan 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 25 Rakor
TABEL 6.1. Revisi
INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No. INDIKATORTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode RPJMD
Banda Aceh, Februari 2014
INSPEKTUR ACEH,
SYAHRUL, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
Kondisi Kinerja pada Awal
Periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 200 LHP 200 LHP 200 LHP 200 LHP 120 LHP 920 LHP
2 Penanganan kasus-kasus pengaduan 30 Kasus 33 Kasus 36 Kasus 40 Kasus 44 Kasus 183 Kasus
3 Inventarisasi temuan pengawasan 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 25 Rakor
4 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPK
68 SKPA /
SKPKSeluruh SKPA dan Kab./Kota
5 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 5 Rakor 25 Rakor
TABEL 6.1.
INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No. INDIKATORTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode RPJMD
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
Banda Aceh, Juli 2013
INSPEKTUR ACEH,
SYAHRUL, SE.M.Si
(Outcome)
(1) (2) (3) (6) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20)
1 20 Inspektorat Aceh
Pemenuhan Gaji
dan tunjangan
Pegawai
Pegawai pada
Inspektorat
Aceh
Peningkatan
Kesejahtera
an Pegawai
5 1 1 01
Belanja Tidak Langsung 113 Pegawai 9,367,821,546 133 Pegawai 10,960,351,209 143 Pegawai 11,782,377,549 153 Pegawai 12,607,143,978 163 Pegawai 13,489,644,056 173 Pegawai 14,433,919,140 765 Pegawai 63,273,435,933 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan Surat Menyurat 1 Thn 25,200,000 1 Thn 52,558,000 1 Thn 60,441,700 1 Thn 69,507,955 1 Thn 76,458,750 1 Thn 84,104,650 5 Thn 343,071,055 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 02 1 Thn 307,800,000 1 Thn 544,148,000 1 Thn 598,562,800 1 Thn 658,419,080 1 Thn 724,260,988 1 Thn 796,687,100 5 Thn 3,322,077,968 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 03 - 606,001,000 666,601,100 733,261,210 806,587,331 887,246,000 0 3,699,696,641 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 07 1 Thn 120,240,000 1 Thn 151,910,000 1 Thn 167,101,000 1 Thn 183,811,100 1 Thn 202,192,210 1 Thn 222,411,431 5 Thn 927,425,741 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Thn 173,229,860 1 Thn 138,479,000 1 Thn 152,326,900 1 Thn 167,559,590 1 Thn 184,315,549 1 Thn 202,747,100 5 Thn 845,428,139 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 11 1 Thn 80,023,300 1 Thn 165,594,000 1 Thn 182,153,400 1 Thn 200,368,740 1 Thn 220,405,614 1 Thn 242,446,175 5 Thn 1,010,967,929 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 15 12 Bln 30,000,000 12 Bln 49,269,000 12 Bln 54,195,900 12 Bln 59,616,000 12 Bln 65,577,000 12 Bln 72,134,700 60 Bln 300,792,600 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
1 Thn 52,580,000 1 Thn 63,096,000 1 Thn 69,405,600 1 Thn 76,346,000 1 Thn 83,981,000 1 Thn 92,379,000 5 Thn 385,207,600 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 18 1 Thn 616,500,000 1 Thn 647,325,000 1 Thn 679,691,250 1 Thn 713,675,813 1 Thn 749,359,603 1 Thn 786,827,583 5 Thn 3,576,879,249 Inspektorat Aceh
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pemenuhan
penyelenggar
aan
administrasi
keuangan
demi
kelancaran
pelaksanaan
Peningkatan
koordinasi dan
konsultasi di
dalam dan luar
daerah
Meningkatny
a koordinasi
dan
konsultasi
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas pokok
Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiMeningkatnya
koordinasi dan
konsultasi
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi
Terlaksananya
Penyediaan
bahan Bacaan
Peningkatan
kualitas
SDM dan
peningkatan
minat
membaca
buku
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan
kualitas SDM
dan
peningkatan
minat
membaca
buku
perpustakaan
Terlaksananya
Penyediaan
makanan dan
minuman
Pemenuhan
kebutuhan
makanan
dan
minuman
Pemenuhan
kebutuhan
makanan dan
minuman
Gaji dan
Tunjangan
Pegawai
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
Lancarnya
operasional
Kantor
Terlaksananya
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Pemenuhan
jasa surat
menyurat
dan
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Pemenuhan
jasa surat
menyurat dan
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
penyediaan
jasa
komunikasi
listrik dan air
Pemenuhan
kebutuhan
komunikasi
listrik dan air
demi
kelancaran
tugas
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan
Listrik
Terlaksananya
penyediaan
alat tulis
kantor
Pemenuhan
kebutuhan
ATK demi
kelancaran
tugas
Pemenuhan
kebutuhan
ATK demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaan
Pemenuhan
Kebutuhan
barang
cetakan dan
penggandaa
n
Penyediaan Barang Cetakan dan
penggandaan
Pemenuhan
Kebutuhan
barang
cetakan dan
penggandaan
Pemenuhan
kebutuhan
komunikasi
listrik dan air
demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan
jasa peralatan
dan
perlengkapan
kantor
Pemenuhan
kebutuhan
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor
demi
kelancaran
tugas
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pemenuhan
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan
jasa
administrasi
keuangan
Pemenuhan
penyelengga
raan
administrasi
keuangan
demi
kelancaran
pelaksanaan
Rp
(4) (5) (7) (8) (10) (12) (14) (16) (18)
Rp Volume Satuan Rp Volume SatuanRp Volume Satuan Rp Volume SatuanVolume Satuan
TABEL 5.1 Revisi
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT ACEH
Provinsi Aceh
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh
Tahun 2012
Rp Volume Satuan Rp
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaaan
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA
Volume Satuan
x xx xx 01 22 1 Thn 168,210,000 1 Thn 185,031,000 1 Thn 203,534,000 1 Thn 223,887,000 1 Thn 246,275,000 1 Thn 270,902,000 5 Thn 1,129,629,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 24 Penyediaan Jasa Pegawai Non-PNS 144 OH 237,600,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 900 OH 1,485,000,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02
x xx xx 02 01 1 Thn 693,653,210 34,210,000 39,341,000 45,242,000 52,028,000 59,832,000 0 230,653,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 02 6 Gedung 382,476,000 6 Gedung 420,723,600 7 Gedung 462,795,960 7 Gedung 509,075,556 8 Gedung 559,983,112 8 Gedung 615,981,423 36 Gedung 2,568,559,650 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 03 26 Unit 253,200,000 28 Unit 331,738,000 30 Unit 364,911,000 32 Unit 401,402,000 34 Unit 441,542,000 36 Unit 485,696,000 160 Unit 2,025,289,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 04 3 Instalasi 50,000,000 3 Instalasi 68,431,000 3 Instalasi 75,274,000 3 Instalasi 75,274,000 3 Instalasi 82,801,000 3 Instalasi 91,081,000 15 Instalasi 392,861,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 05 1 Thn 29,800,000 54,747,000 60,221,000 66,243,000 72,867,000 80,153,000 334,231,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 06 1 Thn 130,935,000 215,578,000 237,135,000 260,848,000 286,932,000 315,625,000 1,316,118,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 07 997,445,011 568,600,000 625,460,000 688,006,000 756,806,000 832,487,000 3,471,359,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 03 Peningkatan Disiplin Aparatur
x xx xx 03 02 245 ps 125,800,000 300 ps 150,000,000 316 ps 158,000,000 336 ps 168,000,000 356 ps 213,600,000 376 ps 225,600,000 1684 ps 915,200,000 Inspektorat Aceh
1 20 xx 20
Meningkatkan peran
dalam rangka
pengawalan
terhadap kebijakan
Gubernur Aceh
1 20 xx 20 01
Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala Jumlah
Pengawasan/
Pemeriksaan
yang
dilaksanakan190 LHP 6,600,009,279 168 LHP 7,920,011,135 128 LHP 9,504,013,362 128 LHP 11,404,816,034 128 LHP 13,685,779,241 128 LHP 16,422,935,089 680 LHP 58,937,554,861 Inspektorat Aceh
Persentase
penurunan
temuan
kerugian
daerah
dibandingka
n dengan
anggaran
yang di
periksa
Peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
Kebijakan Kepala daerah
Menurunnya
Penyelewenga
n dan
Penyalahguna
an Keuangan
Daerah
Menurunnya
Penyelewenga
n dan
Penyalahguna
an Keuangan
Daerah
Gedung &
Taman
Pemenuhan pakaian
dinas guna
meningkatkan
kedisiplinan pegawai
Terlaksananya
pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapann
ya
Pemenuhan
kebutuhan
seragam
dinas dan
meningkatny
a
kedisiplinan
pegawai
Penggandaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapan
Pemenuhan
kebutuhan
seragam
dinas dan
meningkatnya
kedisiplinan
pegawai
Gedung
& Taman
Gedung &
Taman
Gedung &
Taman
Gedung
& Taman
Gedung
& Taman
Gedung
& Taman
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
Terlaksananya
pemeliharaan
peralatan
kantor
Terpeliharan
ya seluruh
peralatan
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
Terpeliharany
a seluruh
peralatan
kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor Terlaksanany
a rehabilitasi
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Terpeliharan
ya peralatan
kantor, alat
rumah
tangga,
meja kursi
serta
komputer
untuk
kelancaran
pelaksanaan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharany
a peralatan
kantor, alat
rumah tangga,
meja kursi
serta
komputer
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
pemeliharaan
mobileir
Terpeliharan
ya seluruh
mobileir
Pemeliharaan rutin/berkala mobileir Terpeliharany
a seluruh
mobileir
Kelancaran
dan
kenyamanan
dalam
pelaksanaan
tugas
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
Kelancaran
dan
kenyamanan
dalam
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasio
nal
Terpeliharan
ya
kendaraan
dinas guna
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharany
a kendaraan
dinas guna
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
penyediaan
jasa pegawai
Non-PNS
Tersedia
pegawai
Non-PNS
Pemenuhan
kebutuhan
tenaga kerja
demi
kelancaran
tugas kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terlaksananya
Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya
Mesin
Penghancur
Kertas,
Lemari,
UPS,
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya
Peralatan
Gedung
Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor
Terlaksananya
penyediaan
administrasi
kantor
Meningkatny
a pelayanan
administrasi
perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pemenuhan
kebutuhan
admistrasi
kantor guna
kelancaran
tugas
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
Pembinaan dan
pengawasan Satuan
Kerja Pemerintah
Aceh
20 xx 20 02 Penanganan kasus-kasus pengaduan
Jumlah kasus
yang
ditindaklanjuti
21 Kasus 135,200,000 35 Kasus 270,000,000 33 Kasus 297,000,000 30 Kasus 326,700,000 30 Kasus 359,370,000 30 Kasus 395,307,000 158 Kasus 1,648,377,000 Inspektorat Aceh
1 20 xx 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan
Jumlah Rakor
Pemutakhiran
Data Tindak
Lanjut yang
dilaksanakan5 Rakor 517,000,000 5 Rakor 594,550,000 5 Rakor 654,005,000 5 Rakor 719,405,500 5 Rakor 791,346,050 5 Rakor 870,480,655 25 Rakor 3,629,787,205 Inspektorat Aceh
1 20 xx 20 06
Jumlah
temuan hasil
pengawasan
yang
ditindaklanjuti68 SKPA/ 240,080,000 68 SKPA/ 652,050,000 68 SKPA/ 717,255,000 68 SKPA/ 788,980,000 68 SKPA/ 867,878,000 68 SKPA/ 954,665,000 340 SKPA/ 3,980,828,000 Inspektorat Aceh
SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK
1 20 xx 20 07
Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensifJumlah Rakor
yang
dilaksanakan5 Rakor 329101000 5 Rakor 342,551,000 5 Rakor 376,806,100 5 Rakor 414,486,000 5 Rakor 455,935,000 5 Rakor 501,528,000 25 Rakor 2,091,306,100 Inspektorat Aceh
1 20 xx 21
1 20 xx 21 01 158 orang 1,488,915,000 160 0rang 1,648,430,000 180 0rang 1,813,273,000 200 0rang 1,994,600,000 220 0rang 2,194,060,000 245 0rang 2,413,466,000 1005 0rang 10,063,829,000 Inspektorat Aceh
1 20 xx 21 02 - - - 75 orang 842,215,000 80 orang 884,325,000 85 orang 928,541,000 90 orang 974,968,000 95 orang 1,023,716,000 425 orang 4,653,765,000 Inspektorat Aceh
J U M L A H 23,152,819,206 27,974,596,944 31,183,206,621 34,782,215,556 38,941,952,504 43,677,358,047 176,559,329,671
Persentase
penurunan
temuan
kerugian
daerah
dibandingka
n dengan
anggaran
yang di
periksa
Persentase
penyelesaia
n
tindaklanjut
pengawasan
meningkat
INSPEKTUR ACEH,
SYAHRUL, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
Meningkatnya
Profesionlaisme
Aparatur
Pengawasan
Meningkatnya
kompetensi
aparatur
pengawasan
Jumlah
aparatur
pengawasan
fungsional
yang
bersertifikat
meningkat
Peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Menigkatnya
Kompetensi
Aparatur
Pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan Jumlah
aparatur
pengawasan
yang
mengikuti
DiklatPelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja
Menurunnya
Penyelewenga
n dan
Penyalahguna
an Keuangan
Daerah
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
(Outcome)
(1) (2) (3) (6) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20)
1 20 Inspektorat Aceh
Pemenuhan Gaji
dan tunjangan
Pegawai
Pegawai pada
Inspektorat
Aceh
Peningkatan
Kesejahtera
an Pegawai
5 1 1 01
Belanja Tidak Langsung 113 Pegawai 9,367,821,546 133 Pegawai 10,960,351,209 143 Pegawai 11,782,377,549 153 Pegawai 12,607,143,978 163 Pegawai 13,489,644,056 173 Pegawai 14,433,919,140 765 Pegawai 63,273,435,933 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan Surat Menyurat 1 Thn 25,200,000 1 Thn 52,558,000 1 Thn 60,441,700 1 Thn 69,507,955 1 Thn 76,458,750 1 Thn 84,104,650 5 Thn 343,071,055 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 02 1 Thn 307,800,000 1 Thn 544,148,000 1 Thn 598,562,800 1 Thn 658,419,080 1 Thn 724,260,988 1 Thn 796,687,100 5 Thn 3,322,077,968 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 03 - 606,001,000 666,601,100 733,261,210 806,587,331 887,246,000 0 3,699,696,641 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 07 1 Thn 120,240,000 1 Thn 151,910,000 1 Thn 167,101,000 1 Thn 183,811,100 1 Thn 202,192,210 1 Thn 222,411,431 5 Thn 927,425,741 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Thn 173,229,860 1 Thn 138,479,000 1 Thn 152,326,900 1 Thn 167,559,590 1 Thn 184,315,549 1 Thn 202,747,100 5 Thn 845,428,139 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 11 1 Thn 80,023,300 1 Thn 165,594,000 1 Thn 182,153,400 1 Thn 200,368,740 1 Thn 220,405,614 1 Thn 242,446,175 5 Thn 1,010,967,929 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 15 12 Bln 30,000,000 12 Bln 49,269,000 12 Bln 54,195,900 12 Bln 59,616,000 12 Bln 65,577,000 12 Bln 72,134,700 60 Bln 300,792,600 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
1 Thn 52,580,000 1 Thn 63,096,000 1 Thn 69,405,600 1 Thn 76,346,000 1 Thn 83,981,000 1 Thn 92,379,000 5 Thn 385,207,600 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 18 1 Thn 616,500,000 1 Thn 647,325,000 1 Thn 679,691,250 1 Thn 713,675,813 1 Thn 749,359,603 1 Thn 786,827,583 5 Thn 3,576,879,249 Inspektorat Aceh
TABEL 5.1 Revisi
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT ACEH
Provinsi Aceh
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh
Tahun 2012
Rp Volume Satuan Rp
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaaan
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA
Volume Satuan Rp
(4) (5) (7) (8) (10) (12) (14) (16) (18)
Rp Volume Satuan Rp Volume SatuanRp Volume Satuan Rp Volume SatuanVolume Satuan
Gaji dan
Tunjangan
Pegawai
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
Lancarnya
operasional
Kantor
Terlaksananya
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Pemenuhan
jasa surat
menyurat
dan
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Pemenuhan
jasa surat
menyurat dan
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
penyediaan
jasa
komunikasi
listrik dan air
Pemenuhan
kebutuhan
komunikasi
listrik dan air
demi
kelancaran
tugas
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan
Listrik
Terlaksananya
penyediaan
alat tulis
kantor
Pemenuhan
kebutuhan
ATK demi
kelancaran
tugas
Pemenuhan
kebutuhan
ATK demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaan
Pemenuhan
Kebutuhan
barang
cetakan dan
penggandaa
n
Penyediaan Barang Cetakan dan
penggandaan
Pemenuhan
Kebutuhan
barang
cetakan dan
penggandaan
Pemenuhan
kebutuhan
komunikasi
listrik dan air
demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan
jasa peralatan
dan
perlengkapan
kantor
Pemenuhan
kebutuhan
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor
demi
kelancaran
tugas
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pemenuhan
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan
jasa
administrasi
keuangan
Pemenuhan
penyelengga
raan
administrasi
keuangan
demi
kelancaran
pelaksanaan
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pemenuhan
penyelenggar
aan
administrasi
keuangan
demi
kelancaran
pelaksanaan
Peningkatan
koordinasi dan
konsultasi di
dalam dan luar
daerah
Meningkatny
a koordinasi
dan
konsultasi
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas pokok
Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiMeningkatnya
koordinasi dan
konsultasi
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi
Terlaksananya
Penyediaan
bahan Bacaan
Peningkatan
kualitas
SDM dan
peningkatan
minat
membaca
buku
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan
kualitas SDM
dan
peningkatan
minat
membaca
buku
perpustakaan
Terlaksananya
Penyediaan
makanan dan
minuman
Pemenuhan
kebutuhan
makanan
dan
minuman
Pemenuhan
kebutuhan
makanan dan
minuman
x xx xx 01 22 1 Thn 168,210,000 1 Thn 185,031,000 1 Thn 203,534,000 1 Thn 223,887,000 1 Thn 246,275,000 1 Thn 270,902,000 5 Thn 1,129,629,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 24 Penyediaan Jasa Pegawai Non-PNS 144 OH 237,600,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 900 OH 1,485,000,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02
x xx xx 02 01 1 Thn 693,653,210 34,210,000 39,341,000 45,242,000 52,028,000 59,832,000 0 230,653,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 02 6 Gedung 382,476,000 6 Gedung 420,723,600 7 Gedung 462,795,960 7 Gedung 509,075,556 8 Gedung 559,983,112 8 Gedung 615,981,423 36 Gedung 2,568,559,650 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 03 26 Unit 253,200,000 28 Unit 331,738,000 30 Unit 364,911,000 32 Unit 401,402,000 34 Unit 441,542,000 36 Unit 485,696,000 160 Unit 2,025,289,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 04 3 Instalasi 50,000,000 3 Instalasi 68,431,000 3 Instalasi 75,274,000 3 Instalasi 75,274,000 3 Instalasi 82,801,000 3 Instalasi 91,081,000 15 Instalasi 392,861,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 05 1 Thn 29,800,000 54,747,000 60,221,000 66,243,000 72,867,000 80,153,000 334,231,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 06 1 Thn 130,935,000 215,578,000 237,135,000 260,848,000 286,932,000 315,625,000 1,316,118,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 07 997,445,011 568,600,000 625,460,000 688,006,000 756,806,000 832,487,000 3,471,359,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 03 Peningkatan Disiplin Aparatur
x xx xx 03 02 245 ps 125,800,000 300 ps 150,000,000 316 ps 158,000,000 336 ps 168,000,000 356 ps 213,600,000 376 ps 225,600,000 1684 ps 915,200,000 Inspektorat Aceh
1 20 xx 20
Meningkatkan peran
dalam rangka
pengawalan
terhadap kebijakan
Gubernur Aceh1 20 xx 20 01
Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala Penurunan
temuan
kerugian
daerah
dibandingkan
dengan
anggaran
yang diperiksa190 LHP 6,600,009,279 168 LHP 7,920,011,135 128 LHP 9,504,013,362 128 LHP 11,404,816,034 128 LHP 13,685,779,241 128 LHP 16,422,935,089 680 LHP 58,937,554,861 Inspektorat Aceh
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
Terlaksananya
penyediaan
administrasi
kantor
Meningkatny
a pelayanan
administrasi
perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pemenuhan
kebutuhan
admistrasi
kantor guna
kelancaran
tugas
Kelancaran
dan
kenyamanan
dalam
pelaksanaan
tugas
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
Kelancaran
dan
kenyamanan
dalam
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasio
nal
Terpeliharan
ya
kendaraan
dinas guna
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharany
a kendaraan
dinas guna
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
penyediaan
jasa pegawai
Non-PNS
Tersedia
pegawai
Non-PNS
Pemenuhan
kebutuhan
tenaga kerja
demi
kelancaran
tugas kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terlaksananya
Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya
Mesin
Penghancur
Kertas,
Lemari,
UPS,
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya
Peralatan
Gedung
Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor
Terpeliharany
a seluruh
peralatan
kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor Terlaksanany
a rehabilitasi
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Terpeliharan
ya peralatan
kantor, alat
rumah
tangga,
meja kursi
serta
komputer
untuk
kelancaran
pelaksanaan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharany
a peralatan
kantor, alat
rumah tangga,
meja kursi
serta
komputer
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
pemeliharaan
mobileir
Terpeliharan
ya seluruh
mobileir
Pemeliharaan rutin/berkala mobileir Terpeliharany
a seluruh
mobileir
Peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
Kebijakan Kepala daerah
Menurunnya
Penyelewenga
n dan
Penyalahguna
an Keuangan
Daerah
Menurunnya
Penyelewenga
n dan
Penyalahguna
an Keuangan
Daerah
Jumlah
penurunan
temuan
kerugian
daerah
dibandingka
n dengan
anggaran
yang
diperiksa
Gedung &
Taman
Pemenuhan pakaian
dinas guna
meningkatkan
kedisiplinan pegawai
Terlaksananya
pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapann
ya
Pemenuhan
kebutuhan
seragam
dinas dan
meningkatny
a
kedisiplinan
pegawai
Penggandaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapan
Pemenuhan
kebutuhan
seragam
dinas dan
meningkatnya
kedisiplinan
pegawai
Gedung
& Taman
Gedung &
Taman
Gedung &
Taman
Gedung
& Taman
Gedung
& Taman
Gedung
& Taman
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
Terlaksananya
pemeliharaan
peralatan
kantor
Terpeliharan
ya seluruh
peralatan
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
Pembinaan dan
pengawasan Satuan
Kerja Pemerintah
Aceh
20 xx 20 02 Penanganan kasus-kasus pengaduan
Jumlah kasus
yang
ditindaklanjuti
21 Kasus 135,200,000 35 Kasus 270,000,000 33 Kasus 297,000,000 30 Kasus 326,700,000 30 Kasus 359,370,000 30 Kasus 395,307,000 158 Kasus 1,648,377,000 Inspektorat Aceh
1 20 xx 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan
Jumlah Rakor
Pemutakhiran
Data Tindak
Lanjut yang
dilaksanakan5 Rakor 517,000,000 5 Rakor 594,550,000 5 Rakor 654,005,000 5 Rakor 719,405,500 5 Rakor 791,346,050 5 Rakor 870,480,655 25 Rakor 3,629,787,205 Inspektorat Aceh
1 20 xx 20 06
Jumlah
temuan hasil
pengawasan
yang
ditindaklanjuti68 SKPA/ 240,080,000 68 SKPA/ 652,050,000 68 SKPA/ 717,255,000 68 SKPA/ 788,980,000 68 SKPA/ 867,878,000 68 SKPA/ 954,665,000 340 SKPA/ 3,980,828,000 Inspektorat Aceh
SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK
1 20 xx 20 07
Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensifJumlah Rakor
yang
dilaksanakan5 Rakor 329101000 5 Rakor 342,551,000 5 Rakor 376,806,100 5 Rakor 414,486,000 5 Rakor 455,935,000 5 Rakor 501,528,000 25 Rakor 2,091,306,100 Inspektorat Aceh
1 20 xx 21
1 20 xx 21 01 158 orang 1,488,915,000 160 0rang 1,648,430,000 180 0rang 1,813,273,000 200 0rang 1,994,600,000 220 0rang 2,194,060,000 245 0rang 2,413,466,000 1005 0rang 10,063,829,000 Inspektorat Aceh
1 20 xx 21 02 - - - 75 orang 842,215,000 80 orang 884,325,000 85 orang 928,541,000 90 orang 974,968,000 95 orang 1,023,716,000 425 orang 4,653,765,000 Inspektorat Aceh
J U M L A H 23,152,819,206 27,974,596,944 31,183,206,621 34,782,215,556 38,941,952,504 43,677,358,047 176,559,329,671
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Meningkatnya
kompetensi
aparatur
pengawasan
Jumlah
aparatur
pengawasan
fungsional
yang
bersertifikat
meningkat
Menurunnya
Penyelewenga
n dan
Penyalahguna
an Keuangan
Daerah
Jumlah
penurunan
temuan
kerugian
daerah
dibandingka
n dengan
anggaran
yang
diperiksa
INSPEKTUR ACEH,
SYAHRUL, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
Meningkatnya
Profesionlaisme
Aparatur
Pengawasan
Peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Menigkatnya
Kompetensi
Aparatur
Pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan Jumlah
aparatur
pengawasan
yang
mengikuti
DiklatPelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja
(Outcome)
(1) (2) (3) (6) (9) (11) (13) (15) (17) (19)
1 20 Inspektorat Aceh
Pemenuhan Gaji
dan tunjangan
Pegawai
Pegawai pada
Inspektorat
Aceh
Peningkatan
Kesejahtera
an Pegawai
5 1 1 01
Belanja Tidak Langsung 113 Pegawai 9,367,821,546 133 Pegawai 10,960,351,209 143 Pegawai 11,782,377,549 153 Pegawai 12,607,143,978 163 Pegawai 13,489,644,056 173 Pegawai 14,433,919,140 765 Pegawai 63,273,435,933
x xx xx 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan Surat Menyurat 1 Thn 25,200,000 1 Thn 52,558,000 1 Thn 60,441,700 1 Thn 69,507,955 1 Thn 76,458,750 1 Thn 84,104,650 5 Thn 343,071,055
x xx xx 01 02 1 Thn 307,800,000 1 Thn 544,148,000 1 Thn 598,562,800 1 Thn 658,419,080 1 Thn 724,260,988 1 Thn 796,687,100 5 Thn 3,322,077,968
x xx xx 01 03 - 606,001,000 666,601,100 733,261,210 806,587,331 887,246,000 0 3,699,696,641
x xx xx 01 07 1 Thn 120,240,000 1 Thn 151,910,000 1 Thn 167,101,000 1 Thn 183,811,100 1 Thn 202,192,210 1 Thn 222,411,431 5 Thn 927,425,741
x xx xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Thn 173,229,860 1 Thn 138,479,000 1 Thn 152,326,900 1 Thn 167,559,590 1 Thn 184,315,549 1 Thn 202,747,100 5 Thn 845,428,139
x xx xx 01 11 1 Thn 80,023,300 1 Thn 165,594,000 1 Thn 182,153,400 1 Thn 200,368,740 1 Thn 220,405,614 1 Thn 242,446,175 5 Thn 1,010,967,929
x xx xx 01 15 12 Bln 30,000,000 12 Bln 49,269,000 12 Bln 54,195,900 12 Bln 59,616,000 12 Bln 65,577,000 12 Bln 72,134,700 60 Bln 300,792,600
x xx xx 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
1 Thn 52,580,000 1 Thn 63,096,000 1 Thn 69,405,600 1 Thn 76,346,000 1 Thn 83,981,000 1 Thn 92,379,000 5 Thn 385,207,600
x xx xx 01 18 1 Thn 616,500,000 1 Thn 647,325,000 1 Thn 679,691,250 1 Thn 713,675,813 1 Thn 749,359,603 1 Thn 786,827,583 5 Thn 3,576,879,249
TABEL 5.1 Perubahan
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT ACEH
Provinsi Aceh
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh
Tahun 2012
Rp Volume Satuan Rp
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaaan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
Volume Satuan Rp
(4) (5) (7) (8) (10) (12) (14) (16) (18)
Rp Volume Satuan Rp Volume SatuanRp Volume Satuan Rp Volume SatuanVolume Satuan
Gaji dan
Tunjangan
Pegawai
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
Lancarnya
operasional
Kantor
Terlaksananya
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Pemenuhan
jasa surat
menyurat dan
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Pemenuhan
jasa surat
menyurat dan
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
penyediaan
jasa
komunikasi
listrik dan air
Pemenuhan
kebutuhan
komunikasi
listrik dan air
demi
kelancaran
tugas
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan
Listrik
Terlaksananya
penyediaan alat
tulis kantor
Pemenuhan
kebutuhan
ATK demi
kelancaran
tugas
Pemenuhan
kebutuhan
ATK demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
Pemenuhan
Kebutuhan
barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan
penggandaan
Pemenuhan
Kebutuhan
barang
cetakan dan
penggandaan
Pemenuhan
kebutuhan
komunikasi
listrik dan air
demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan
jasa peralatan
dan
perlengkapan
kantor
Pemenuhan
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor demi
kelancaran
tugas
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pemenuhan
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan
jasa
administrasi
keuangan
Pemenuhan
penyelenggar
aan
administrasi
keuangan
demi
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pemenuhan
penyelenggara
an
administrasi
keuangan
demi
kelancaran
pelaksanaan
tugas.
Peningkatan
koordinasi dan
konsultasi di
dalam dan luar
daerah
Meningkatnya
koordinasi
dan
konsultasi
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi
Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiMeningkatnya
koordinasi dan
konsultasi
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi
Terlaksananya
Penyediaan
bahan Bacaan
Peningkatan
kualitas SDM
dan
peningkatan
minat
membaca
buku
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan
kualitas SDM
dan
peningkatan
minat
membaca
buku
perpustakaan
Terlaksananya
Penyediaan
makanan dan
minuman
Pemenuhan
kebutuhan
makanan dan
minuman
Pemenuhan
kebutuhan
makanan dan
minuman
x xx xx 01 22 1 Thn 168,210,000 1 Thn 185,031,000 1 Thn 203,534,000 1 Thn 223,887,000 1 Thn 246,275,000 1 Thn 270,902,000 5 Thn 1,129,629,000
x xx xx 01 24 Penyediaan Jasa Pegawai Non-PNS 144 OH 237,600,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 900 OH 1,485,000,000
x xx xx 02
x xx xx 02 01 1 Thn 693,653,210 34,210,000 39,341,000 45,242,000 52,028,000 59,832,000 0 230,653,000
x xx xx 02 02 6 Gedung 382,476,000 6 Gedung 420,723,600 7 Gedung 462,795,960 7 Gedung 509,075,556 8 Gedung 559,983,112 8 Gedung 615,981,423 36 Gedung 2,568,559,650
x xx xx 02 03 26 Unit 253,200,000 28 Unit 331,738,000 30 Unit 364,911,000 32 Unit 401,402,000 34 Unit 441,542,000 36 Unit 485,696,000 160 Unit 2,025,289,000
x xx xx 02 04 3 Instalasi 50,000,000 3 Instalasi 68,431,000 3 Instalasi 75,274,000 3 Instalasi 75,274,000 3 Instalasi 82,801,000 3 Instalasi 91,081,000 15 Instalasi 392,861,000
x xx xx 02 05 1 Thn 29,800,000 54,747,000 60,221,000 66,243,000 72,867,000 80,153,000 334,231,000
x xx xx 02 06 1 Thn 130,935,000 215,578,000 237,135,000 260,848,000 286,932,000 315,625,000 1,316,118,000
x xx xx 02 07 997,445,011 568,600,000 625,460,000 688,006,000 756,806,000 832,487,000 3,471,359,000
x xx xx 03 Peningkatan Disiplin Aparatur
x xx xx 03 02 245 ps 125,800,000 300 ps 150,000,000 316 ps 158,000,000 336 ps 168,000,000 356 ps 213,600,000 376 ps 225,600,000 1684 ps 915,200,000
1 20 xx 20
1 20 xx 20 01 190 LHP 6,600,009,279 200 LHP 7,920,011,135 128 LHP 9,504,013,362 128 LHP 11,404,816,034 128 LHP 13,685,779,241 128 LHP 16,422,935,089 712 LHP 58,937,554,861
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
Terlaksananya
penyediaan
administrasi
kantor
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pemenuhan
kebutuhan
admistrasi
kantor guna
kelancaran
tugas
Kelancaran
dan
kenyamanan
dalam
pelaksanaan
tugas
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
Kelancaran
dan
kenyamanan
dalam
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasion
al
Terpeliharany
a kendaraan
dinas guna
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya
kendaraan
dinas guna
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
penyediaan
jasa pegawai
Non-PNS
Tersedia
pegawai Non-
PNS
Pemenuhan
kebutuhan
tenaga kerja
demi
kelancaran
tugas kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terlaksananya
Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya
Mesin
Penghancur
Kertas,
Lemari, UPS,
Printer.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya
Peralatan
Gedung Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor
Pemenuhan pakaian
dinas guna
meningkatkan
kedisiplinan
pegawai
Terlaksananya
pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapanny
a
Pemenuhan
kebutuhan
seragam
dinas dan
meningkatnya
kedisiplinan
pegawai
Penggandaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapan
Pemenuhan
kebutuhan
seragam dinas
dan
meningkatnya
kedisiplinan
pegawai
Gedung
&
Taman
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
Terlaksananya
pemeliharaan
peralatan
kantor
Terpeliharany
a seluruh
peralatan
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
Terpeliharanya
seluruh
peralatan
kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor Terlaksananya
rehabilitasi
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Terpeliharany
a peralatan
kantor, alat
rumah
tangga, meja
kursi serta
komputer
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantorTerpeliharanya
peralatan
kantor, alat
rumah tangga,
meja kursi
serta komputer
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
pemeliharaan
mobileir
Terpeliharany
a seluruh
mobileir
Pemeliharaan rutin/berkala mobileir Terpeliharanya
seluruh
mobileir
Gedung &
Taman
Gedung
&
Taman
Gedung
&
Taman
Gedung &
Taman
Gedung &
Taman
Gedung
& Taman
Menurunnya
Penyelewengan
Keuangan Daerah
dan Mencegah
terjadinya KKN
Peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
Kebijakan Kepala daerah
Menurunnya
Penyelewenga
n Keuangan
Daerah dan
Mencegah
terjadinya KKN
Terlaksananya
pelaksanaan
pengawasan
internal secara
berkala
Pemenuhan
pelaksanaan
PKPT
Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala
Jumlah
penurunan
temuan
kerugian
daerah
dibanding
tahun
sebelumnya
1 20 xx 20 02 Penanganan kasus-kasus pengaduan21 Kasus 135,200,000 30 Kasus 270,000,000 33 Kasus 297,000,000 30 Kasus 326,700,000 30 Kasus 359,370,000 30 Kasus 395,307,000 153 Kasus 1,648,377,000
1 20 xx 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan 5 Rakor 517,000,000 5 Rakor 594,550,000 5 Rakor 654,005,000 5 Rakor 719,405,500 5 Rakor 791,346,050 5 Rakor 870,480,655 25 Rakor 3,629,787,205
1 20 xx 20 06 68 SKPA/ 240,080,000 68 SKPA/ 652,050,000 68 SKPA/ 717,255,000 68 SKPA/ 788,980,000 68 SKPA/ 867,878,000 68 SKPA/ 954,665,000 340 SKPA/ 3,980,828,000
SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK
1 20 xx 20 07 5 Rakor 329,101,000 5 Rakor 342,551,000 5 Rakor 376,806,100 5 Rakor 414,486,000 5 Rakor 455,935,000 5 Rakor 501,528,000 25 Rakor 2,091,306,100
1 20 xx 21
1 20 xx 21 01 158 orang 1,488,915,000 160 0rang 1,648,430,000 180 0rang 1,813,273,000 200 0rang 1,994,600,000 220 0rang 2,194,060,000 245 0rang 2,413,466,000 1005 0rang 10,063,829,000
1 20 xx 21 02 - - - 75 orang 842,215,000 80 orang 884,325,000 85 orang 928,541,000 90 orang 974,968,000 95 orang 1,023,716,000 425 orang 4,653,765,000
J U M L A H 23,152,819,206 27,974,596,944 31,183,206,621 34,782,215,556 38,941,952,504 43,677,358,047 176,559,329,671
Terlaksananya
Koordinasi
Pengawasan
yang Lebih
Komprehensif
Tersusunnya
program kerja
pengawasan
tahunan
Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
Terungkapnya
kebenaran
kasus-kasus
pengaduan
Terlaksananya
Inventarisasi
temuan
Terselesaikan
nya temuan
hasil Terlaksananya
Tindak Lanjut
Hasil Temuan
Pengawasan
Terdatanya
jumlah
temuan,
saran dan
tindak lanjut
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Menurunnya
Penyelewengan
Keuangan Daerah
dan Mencegah
terjadinya KKN
INSPEKTUR ACEH,
SYAHRUL, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
Meningkatkan
kualitas aparatur
pemeriksa
Peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Peningkatan
Kapasitas dan
Kompetensi
Aparatur
Pengawasan
Terlaksananya
pelatihan
pengembangan
pemeriksa
Meningkatnya
kompetensi
pemeriksa
Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasanJumlah
auditor yang
bersertifikatPelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja
Terlaksananya
pelaksanaan
pengawasan
internal secara
berkala
Pemenuhan
pelaksanaan
PKPT
Jumlah
penurunan
temuan
kerugian
daerah
dibanding
tahun
sebelumnya
Terlaksananya
Pengendalian
Kasus pada
Wilayah
(20)
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
TABEL 5.1 Perubahan
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT ACEH
Provinsi Aceh
SKPD
Penanggung
Jawab
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
Inspektorat Aceh
INSPEKTUR ACEH,
SYAHRUL, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
(Outcome)
(1) (2) (3) (6) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20)
1 20 Inspektorat Aceh
Pemenuhan Gaji
dan tunjangan
Pegawai
Pegawai pada
Inspektorat
Aceh
Peningkatan
Kesejahteraa
n Pegawai
5 1 1 01
Belanja Tidak Langsung 113 Pegawai 9,367,821,546 133 Pegawai 10,960,351,209 143 Pegawai 11,782,377,549 153 Pegawai 12,607,143,978 163 Pegawai 13,489,644,056 173 Pegawai 14,433,919,140 765 Pegawai 63,273,435,933 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan Surat Menyurat 1 Thn 25,200,000 1 Thn 52,558,000 1 Thn 60,441,700 1 Thn 69,507,955 1 Thn 76,458,750 1 Thn 84,104,650 5 Thn 343,071,055 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 02 1 Thn 307,800,000 1 Thn 544,148,000 1 Thn 598,562,800 1 Thn 658,419,080 1 Thn 724,260,988 1 Thn 796,687,100 5 Thn 3,322,077,968 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 03 - 606,001,000 666,601,100 733,261,210 806,587,331 887,246,000 0 3,699,696,641 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 07 1 Thn 120,240,000 1 Thn 151,910,000 1 Thn 167,101,000 1 Thn 183,811,100 1 Thn 202,192,210 1 Thn 222,411,431 5 Thn 927,425,741 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Thn 173,229,860 1 Thn 138,479,000 1 Thn 152,326,900 1 Thn 167,559,590 1 Thn 184,315,549 1 Thn 202,747,100 5 Thn 845,428,139 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 11 1 Thn 80,023,300 1 Thn 165,594,000 1 Thn 182,153,400 1 Thn 200,368,740 1 Thn 220,405,614 1 Thn 242,446,175 5 Thn 1,010,967,929 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 15 12 Bln 30,000,000 12 Bln 49,269,000 12 Bln 54,195,900 12 Bln 59,616,000 12 Bln 65,577,000 12 Bln 72,134,700 60 Bln 300,792,600 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
1 Thn 52,580,000 1 Thn 63,096,000 1 Thn 69,405,600 1 Thn 76,346,000 1 Thn 83,981,000 1 Thn 92,379,000 5 Thn 385,207,600 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 18 1 Thn 616,500,000 1 Thn 647,325,000 1 Thn 679,691,250 1 Thn 713,675,813 1 Thn 749,359,603 1 Thn 786,827,583 5 Thn 3,576,879,249 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 22 1 Thn 168,210,000 1 Thn 185,031,000 1 Thn 203,534,000 1 Thn 223,887,000 1 Thn 246,275,000 1 Thn 270,902,000 5 Thn 1,129,629,000 Inspektorat Aceh
Penyediaan Jasa Administrasi
KeuanganPemenuhan
penyelenggara
an administrasi
keuangan demi
kelancaran
pelaksanaan
tugas.
Peningkatan
koordinasi dan
konsultasi di
dalam dan luar
daerah
Meningkatnya
koordinasi dan
konsultasi
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi
Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiMeningkatnya
koordinasi dan
konsultasi
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi
Terlaksananya
penyediaan
administrasi
kantor
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pemenuhan
kebutuhan
admistrasi
kantor guna
kelancaran
tugas
Terlaksananya
Penyediaan
bahan Bacaan
Peningkatan
kualitas SDM
dan
peningkatan
minat
membaca
buku
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan
kualitas SDM
dan
peningkatan
minat
membaca buku
perpustakaan
Terlaksananya
Penyediaan
makanan dan
minuman
Pemenuhan
kebutuhan
makanan dan
minuman
Pemenuhan
kebutuhan
makanan dan
minuman
Gaji dan
Tunjangan
Pegawai
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
Lancarnya
operasional
Kantor
Terlaksananya
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Pemenuhan
jasa surat
menyurat dan
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Pemenuhan
jasa surat
menyurat dan
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
penyediaan jasa
komunikasi
listrik dan air
Pemenuhan
kebutuhan
komunikasi
listrik dan air
demi
kelancaran
tugas
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan
Listrik
Terlaksananya
penyediaan alat
tulis kantor
Pemenuhan
kebutuhan
ATK demi
kelancaran
tugas
Pemenuhan
kebutuhan ATK
demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
Pemenuhan
Kebutuhan
barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan
penggandaan
Pemenuhan
Kebutuhan
barang cetakan
dan
penggandaan
Pemenuhan
kebutuhan
komunikasi
listrik dan air
demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Pemenuhan
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor demi
kelancaran
tugas
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pemenuhan
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Pemenuhan
penyelenggar
aan
administrasi
keuangan
demi
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Rp
(4) (5) (7) (8) (10) (12) (14) (16) (18)
Rp Volume Satuan Rp Volume SatuanRp Volume Satuan Rp Volume SatuanVolume Satuan
TABEL 5.1 Perubahan
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT ACEH
Provinsi Aceh
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh
Tahun 2012
Rp Volume Satuan Rp
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaaan SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPA
Volume Satuan
x xx xx 01 24 Penyediaan Jasa Pegawai Non-PNS 144 OH 237,600,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 900 OH 1,485,000,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02
x xx xx 02 01 1 Thn 693,653,210 34,210,000 39,341,000 45,242,000 52,028,000 59,832,000 0 230,653,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 02 6 Gedung 382,476,000 6 Gedung 420,723,600 7 Gedung 462,795,960 7 Gedung 509,075,556 8 Gedung 559,983,112 8 Gedung 615,981,423 36 Gedung 2,568,559,650 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 03 26 Unit 253,200,000 28 Unit 331,738,000 30 Unit 364,911,000 32 Unit 401,402,000 34 Unit 441,542,000 36 Unit 485,696,000 160 Unit 2,025,289,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 04 3 Instalasi 50,000,000 3 Instalasi 68,431,000 3 Instalasi 75,274,000 3 Instalasi 75,274,000 3 Instalasi 82,801,000 3 Instalasi 91,081,000 15 Instalasi 392,861,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 05 1 Thn 29,800,000 54,747,000 60,221,000 66,243,000 72,867,000 80,153,000 334,231,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 06 1 Thn 130,935,000 215,578,000 237,135,000 260,848,000 286,932,000 315,625,000 1,316,118,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 07 997,445,011 568,600,000 625,460,000 688,006,000 756,806,000 832,487,000 3,471,359,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 03 Peningkatan Disiplin Aparatur
x xx xx 03 02 245 ps 125,800,000 300 ps 150,000,000 316 ps 158,000,000 336 ps 168,000,000 356 ps 213,600,000 376 ps 225,600,000 1684 ps 915,200,000 Inspektorat Aceh
1 20 xx 20
1 20 xx 20 01 190 LHP 6,600,009,279 200 LHP 7,920,011,135 128 LHP 9,504,013,362 128 LHP 11,404,816,034 128 LHP 13,685,779,241 128 LHP 16,422,935,089 712 LHP 58,937,554,861 Inspektorat Aceh
1 20 xx 20 02 Penanganan kasus-kasus pengaduan21 Kasus 135,200,000 30 Kasus 270,000,000 33 Kasus 297,000,000 30 Kasus 326,700,000 30 Kasus 359,370,000 30 Kasus 395,307,000 153 Kasus 1,648,377,000 Inspektorat Aceh
1 20 xx 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan 5 Rakor 517,000,000 5 Rakor 594,550,000 5 Rakor 654,005,000 5 Rakor 719,405,500 5 Rakor 791,346,050 5 Rakor 870,480,655 25 Rakor 3,629,787,205 Inspektorat Aceh
1 20 xx 20 06 68 SKPA/ 240,080,000 68 SKPA/ 652,050,000 68 SKPA/ 717,255,000 68 SKPA/ 788,980,000 68 SKPA/ 867,878,000 68 SKPA/ 954,665,000 340 SKPA/ 3,980,828,000 Inspektorat Aceh
SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK
1 20 xx 20 07 5 Rakor 329,101,000 5 Rakor 342,551,000 5 Rakor 376,806,100 5 Rakor 414,486,000 5 Rakor 455,935,000 5 Rakor 501,528,000 25 Rakor 2,091,306,100 Inspektorat Aceh
1 20 xx 21
Menurunnya
Penyelewengan
Keuangan Daerah
dan Mencegah
terjadinya KKN
Peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan
Kebijakan Kepala daerah
Meningkatkan
kualitas aparatur
pemeriksa
Peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Peningkatan
Kapasitas dan
Kompetensi
Aparatur
Pengawasan
Menurunnya
Penyelewenga
n Keuangan
Daerah dan
Mencegah
terjadinya KKN
Terlaksananya
pelaksanaan
pengawasan
internal secara
berkala
Pemenuhan
pelaksanaan
PKPT
Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala
Jumlah
penurunan
temuan
kerugian
daerah
dibanding
tahun
sebelumnya
Terlaksananya
Pengendalian
Kasus pada
Wilayah
Terungkapnya
kebenaran
kasus-kasus
pengaduan
Terlaksananya
Inventarisasi
temuan
Gedung &
Taman
Gedung
&
Taman
Gedung
&
Taman
Terselesaikan
nya temuan
hasil Terlaksananya
Tindak Lanjut
Hasil Temuan
Pengawasan
Terdatanya
jumlah
temuan, saran
dan tindak
lanjut hasil
Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
Gedung &
Taman
Gedung &
Taman
Gedung
& Taman
Terlaksananya
Koordinasi
Pengawasan
yang Lebih
Komprehensif
Tersusunnya
program kerja
pengawasan
tahunan
Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
Pemenuhan pakaian
dinas guna
meningkatkan
kedisiplinan pegawai
Terlaksananya
pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapanny
a
Pemenuhan
kebutuhan
seragam dinas
dan
meningkatnya
kedisiplinan
pegawai
Penggandaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapan
Pemenuhan
kebutuhan
seragam dinas
dan
meningkatnya
kedisiplinan
pegawai
Gedung
&
Taman
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
Terlaksananya
pemeliharaan
peralatan kantor
Terpeliharany
a seluruh
peralatan
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
Terpeliharanya
seluruh
peralatan
kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor Terlaksananya
rehabilitasi
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Terpeliharany
a peralatan
kantor, alat
rumah tangga,
meja kursi
serta
komputer
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantorTerpeliharanya
peralatan
kantor, alat
rumah tangga,
meja kursi
serta komputer
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
pemeliharaan
mobileir
Terpeliharany
a seluruh
mobileir
Pemeliharaan rutin/berkala mobileir Terpeliharanya
seluruh
mobileir
Kelancaran
dan
kenyamanan
dalam
pelaksanaan
tugas
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantorKelancaran dan
kenyamanan
dalam
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasion
al
Terpeliharany
a kendaraan
dinas guna
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya
kendaraan
dinas guna
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
penyediaan jasa
pegawai Non-
PNS
Tersedia
pegawai Non-
PNS
Pemenuhan
kebutuhan
tenaga kerja
demi
kelancaran
tugas kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terlaksananya
Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya
Mesin
Penghancur
Kertas,
Lemari, UPS,
Printer.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya
Peralatan
Gedung Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor
Terlaksananya
penyediaan
administrasi
kantor
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Pemenuhan
kebutuhan
admistrasi
kantor guna
kelancaran
tugas
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
1 20 xx 21 01 158 orang 1,488,915,000 160 0rang 1,648,430,000 180 0rang 1,813,273,000 200 0rang 1,994,600,000 220 0rang 2,194,060,000 245 0rang 2,413,466,000 1005 0rang 10,063,829,000 Inspektorat Aceh
1 20 xx 21 02 - - - 75 orang 842,215,000 80 orang 884,325,000 85 orang 928,541,000 90 orang 974,968,000 95 orang 1,023,716,000 425 orang 4,653,765,000 Inspektorat Aceh
J U M L A H 23,152,819,206 27,974,596,944 31,183,206,621 34,782,215,556 38,941,952,504 43,677,358,047 176,559,329,671
INSPEKTUR ACEH,
SYAHRUL, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
Meningkatkan
kualitas aparatur
pemeriksa
Peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Peningkatan
Kapasitas dan
Kompetensi
Aparatur
Pengawasan
Terlaksananya
pelatihan
pengembangan
pemeriksa
Meningkatnya
kompetensi
pemeriksa
Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasanJumlah
auditor yang
bersertifikatPelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja
(Outcome)
(1) (2) (3) (6) (9) (11) (13) (15) (17) (19) (20)
1 20 Inspektorat Aceh
Pemenuhan Gaji
dan tunjangan
Pegawai
Pegawai pada
Inspektorat
Aceh
Peningkatan
Kesejahteraa
n Pegawai
5 1 1 01
Belanja Tidak Langsung 113 Pegawai 9,367,821,546 133 Pegawai 10,960,351,209 143 Pegawai 11,782,377,549 153 Pegawai 12,607,143,978 163 Pegawai 13,489,644,056 173 Pegawai 14,433,919,140 765 Pegawai 63,273,435,933 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan Surat Menyurat 1 Thn 25,200,000 1 Thn 52,558,000 1 Thn 60,441,700 1 Thn 69,507,955 1 Thn 76,458,750 1 Thn 84,104,650 5 Thn 343,071,055 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 02 1 Thn 307,800,000 1 Thn 544,148,000 1 Thn 598,562,800 1 Thn 658,419,080 1 Thn 724,260,988 1 Thn 796,687,100 5 Thn 3,322,077,968 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 03 - 606,001,000 666,601,100 733,261,210 806,587,331 887,246,000 0 3,699,696,641 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 07 1 Thn 120,240,000 1 Thn 151,910,000 1 Thn 167,101,000 1 Thn 183,811,100 1 Thn 202,192,210 1 Thn 222,411,431 5 Thn 927,425,741 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Thn 173,229,860 1 Thn 138,479,000 1 Thn 152,326,900 1 Thn 167,559,590 1 Thn 184,315,549 1 Thn 202,747,100 5 Thn 845,428,139 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 11 1 Thn 80,023,300 1 Thn 165,594,000 1 Thn 182,153,400 1 Thn 200,368,740 1 Thn 220,405,614 1 Thn 242,446,175 5 Thn 1,010,967,929 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 15 12 Bln 30,000,000 12 Bln 49,269,000 12 Bln 54,195,900 12 Bln 59,616,000 12 Bln 65,577,000 12 Bln 72,134,700 60 Bln 300,792,600 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
1 Thn 52,580,000 1 Thn 63,096,000 1 Thn 69,405,600 1 Thn 76,346,000 1 Thn 83,981,000 1 Thn 92,379,000 5 Thn 385,207,600 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 18 1 Thn 616,500,000 1 Thn 647,325,000 1 Thn 679,691,250 1 Thn 713,675,813 1 Thn 749,359,603 1 Thn 786,827,583 5 Thn 3,576,879,249 Inspektorat Aceh
x xx xx 01 22 1 Thn 168,210,000 1 Thn 185,031,000 1 Thn 203,534,000 1 Thn 223,887,000 1 Thn 246,275,000 1 Thn 270,902,000 5 Thn 1,129,629,000 Inspektorat Aceh
Penyediaan Jasa Administrasi
KeuanganPemenuhan
penyelenggara
an administrasi
keuangan demi
kelancaran
pelaksanaan
tugas.
Peningkatan
koordinasi dan
konsultasi di
dalam dan luar
daerah
Meningkatnya
koordinasi dan
konsultasi
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi
Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiMeningkatnya
koordinasi dan
konsultasi
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi
Terlaksananya
penyediaan
administrasi
kantor
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pemenuhan
kebutuhan
admistrasi
kantor guna
kelancaran
tugas
Terlaksananya
Penyediaan
bahan Bacaan
Peningkatan
kualitas SDM
dan
peningkatan
minat
membaca
buku
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Peningkatan
kualitas SDM
dan
peningkatan
minat
membaca buku
perpustakaan
Terlaksananya
Penyediaan
makanan dan
minuman
Pemenuhan
kebutuhan
makanan dan
minuman
Pemenuhan
kebutuhan
makanan dan
minuman
Gaji dan
Tunjangan
Pegawai
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
Lancarnya
operasional
Kantor
Terlaksananya
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Pemenuhan
jasa surat
menyurat dan
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Pemenuhan
jasa surat
menyurat dan
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
penyediaan jasa
komunikasi
listrik dan air
Pemenuhan
kebutuhan
komunikasi
listrik dan air
demi
kelancaran
tugas
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan
Listrik
Terlaksananya
penyediaan alat
tulis kantor
Pemenuhan
kebutuhan
ATK demi
kelancaran
tugas
Pemenuhan
kebutuhan ATK
demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
Pemenuhan
Kebutuhan
barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan
penggandaan
Pemenuhan
Kebutuhan
barang cetakan
dan
penggandaan
Pemenuhan
kebutuhan
komunikasi
listrik dan air
demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Pemenuhan
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor demi
kelancaran
tugas
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pemenuhan
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor demi
kelancaran
tugas
Terlaksananya
penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Pemenuhan
penyelenggar
aan
administrasi
keuangan
demi
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Rp
(4) (5) (7) (8) (10) (12) (14) (16) (18)
Rp Volume Satuan Rp Volume SatuanRp Volume Satuan Rp Volume SatuanVolume Satuan
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT ACEH
Provinsi Aceh
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh
Tahun 2012
Rp Volume Satuan Rp
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaaan
SKPD Penanggung
JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPA
Volume Satuan
x xx xx 01 24 Penyediaan Jasa Pegawai Non-PNS 144 OH 237,600,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 180 OH 297,000,000 900 OH 1,485,000,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02
x xx xx 02 01 1 Thn 693,653,210 34,210,000 39,341,000 45,242,000 52,028,000 59,832,000 0 230,653,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 02 6 Gedung 382,476,000 6 Gedung 420,723,600 7 Gedung 462,795,960 7 Gedung 509,075,556 8 Gedung 559,983,112 8 Gedung 615,981,423 36 Gedung 2,568,559,650 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 03 26 Unit 253,200,000 28 Unit 331,738,000 30 Unit 364,911,000 32 Unit 401,402,000 34 Unit 441,542,000 36 Unit 485,696,000 160 Unit 2,025,289,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 04 3 Instalasi 50,000,000 3 Instalasi 68,431,000 3 Instalasi 75,274,000 3 Instalasi 75,274,000 3 Instalasi 82,801,000 3 Instalasi 91,081,000 15 Instalasi 392,861,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 05 1 Thn 29,800,000 54,747,000 60,221,000 66,243,000 72,867,000 80,153,000 334,231,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 06 1 Thn 130,935,000 215,578,000 237,135,000 260,848,000 286,932,000 315,625,000 1,316,118,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 02 07 997,445,011 568,600,000 625,460,000 688,006,000 756,806,000 832,487,000 3,471,359,000 Inspektorat Aceh
x xx xx 03 Peningkatan Disiplin Aparatur
x xx xx 03 02 245 ps 125,800,000 300 ps 150,000,000 316 ps 158,000,000 336 ps 168,000,000 356 ps 213,600,000 376 ps 225,600,000 1684 ps 915,200,000 Inspektorat Aceh
1 20 xx 20
1 20 xx 20 01 190 LHP 6,600,009,279 200 LHP 7,920,011,135 200 LHP 9,504,013,362 200 LHP 11,404,816,034 200 LHP 13,685,779,241 120 LHP 16,422,935,089 920 LHP 58,937,554,861 Inspektorat Aceh
1 20 xx 20 02 Penanganan kasus-kasus pengaduan21 Kasus 135,200,000 30 Kasus 270,000,000 33 Kasus 297,000,000 36 Kasus 326,700,000 40 Kasus 359,370,000 44 Kasus 395,307,000 183 Kasus 1,648,377,000 Inspektorat Aceh
1 20 xx 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan 5 Rakor 517,000,000 5 Rakor 594,550,000 5 Rakor 654,005,000 5 Rakor 719,405,500 5 Rakor 791,346,050 5 Rakor 870,480,655 25 Rakor 3,629,787,205 Inspektorat Aceh
1 20 xx 20 06 68 SKPA/ 240,080,000 68 SKPA/ 652,050,000 68 SKPA/ 717,255,000 68 SKPA/ 788,980,000 68 SKPA/ 867,878,000 68 SKPA/ 954,665,000 340 SKPA/ 3,980,828,000 Inspektorat Aceh
SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK SKPK
1 20 xx 20 07 5 Rakor 329,101,000 5 Rakor 342,551,000 5 Rakor 376,806,100 5 Rakor 414,486,000 5 Rakor 455,935,000 5 Rakor 501,528,000 25 Rakor 2,091,306,100 Inspektorat Aceh
Menurunnya
Penyelewengan
Keuangan Daerah
dan Mencegah
terjadinya KKN
Peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan
Kebijakan Kepala daerah
Menurunnya
Penyelewenga
n Keuangan
Daerah dan
Mencegah
terjadinya KKN
Terlaksananya
pelaksanaan
pengawasan
internal secara
berkala
Pemenuhan
pelaksanaan
PKPT
Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala
Jumlah
penurunan
temuan
kerugian
daerah
dibanding
tahun
sebelumnya
Terlaksananya
Pengendalian
Kasus pada
Wilayah
Terungkapnya
kebenaran
kasus-kasus
pengaduan
Terlaksananya
Inventarisasi
temuan
Pengawasan
Gedung &
Taman
Gedung
&
Taman
Gedung
&
Taman
Terselesaikan
nya temuan
hasil
pemeriksaan
APFTerlaksananya
Tindak Lanjut
Hasil Temuan
Pengawasan
Terdatanya
jumlah
temuan, saran
dan tindak
lanjut hasil
Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
Gedung &
Taman
Gedung &
Taman
Gedung
& Taman
Terlaksananya
Koordinasi
Pengawasan
yang Lebih
Komprehensif
Tersusunnya
program kerja
pengawasan
tahunan
Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
Pemenuhan pakaian
dinas guna
meningkatkan
kedisiplinan pegawai
Terlaksananya
pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapanny
a
Pemenuhan
kebutuhan
seragam dinas
dan
meningkatnya
kedisiplinan
pegawai
Penggandaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapan
Pemenuhan
kebutuhan
seragam dinas
dan
meningkatnya
kedisiplinan
pegawai
Gedung
&
Taman
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
Terlaksananya
pemeliharaan
peralatan kantor
Terpeliharany
a seluruh
peralatan
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
Terpeliharanya
seluruh
peralatan
kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor Terlaksananya
rehabilitasi
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Terpeliharany
a peralatan
kantor, alat
rumah tangga,
meja kursi
serta
komputer
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantorTerpeliharanya
peralatan
kantor, alat
rumah tangga,
meja kursi
serta komputer
untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
pemeliharaan
mobileir
Terpeliharany
a seluruh
mobileir
Pemeliharaan rutin/berkala mobileir Terpeliharanya
seluruh
mobileir
Kelancaran
dan
kenyamanan
dalam
pelaksanaan
tugas
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantorKelancaran dan
kenyamanan
dalam
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasion
al
Terpeliharany
a kendaraan
dinas guna
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya
kendaraan
dinas guna
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Terlaksananya
penyediaan jasa
pegawai Non-
PNS
Tersedia
pegawai Non-
PNS
Pemenuhan
kebutuhan
tenaga kerja
demi
kelancaran
tugas kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terlaksananya
Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya
Mesin
Penghancur
Kertas,
Lemari, UPS,
Printer.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya
Peralatan
Gedung Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin berkala
gedung kantor
Terlaksananya
penyediaan
administrasi
kantor
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Pemenuhan
kebutuhan
admistrasi
kantor guna
kelancaran
tugas
Lancarnya kegiatan
perkantoran secara
disiplin dengan
tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai
1 20 xx 21
1 20 xx 21 01 158 orang 1,488,915,000 160 0rang 1,648,430,000 180 0rang 1,813,273,000 200 0rang 1,994,600,000 220 0rang 2,194,060,000 245 0rang 2,413,466,000 1005 0rang 10,063,829,000 Inspektorat Aceh
1 20 xx 21 02 - - - 75 orang 842,215,000 80 orang 884,325,000 85 orang 928,541,000 90 orang 974,968,000 95 orang 1,023,716,000 425 orang 4,653,765,000 Inspektorat Aceh
J U M L A H 23,152,819,206 27,974,596,944 31,183,206,621 34,782,215,556 38,941,952,504 43,677,358,047 176,559,329,671
INSPEKTUR ACEH,
SYAHRUL, SE.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641231 199403 1 055
Meningkatkan
kualitas aparatur
pemeriksa
Peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Peningkatan
Kapasitas dan
Kompetensi
Aparatur
Pengawasan
Terlaksananya
pelatihan
pengembangan
pemeriksa
Meningkatnya
kompetensi
pemeriksa
Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasanJumlah
auditor yang
bersertifikatPelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja
Nomor : 050/ /B.II/IA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Segera
H a l : Penyesuaian Kembali Renstra
SKPA Tahun 2012-2017 sesuai
dengan Qanun RPJMA 2012-2017
Banda Aceh, Maret 2014 M
Jumadil Awal 1435H
Yang terhormat :
Kepala BAPPEDA Aceh
c.q. Subbag Penyusunan Program
di -
Banda Aceh
1. Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 050/ 002 tanggal
02 Januari 2014 tentang hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan
Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Aceh Tahun 2012 –
2017 dengan Qanun RPJMA 2012-2017.
2. Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.
INSPEKTUR ACEH,
SYAHRUL, SE.M.Si PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641213 199403 1 055
PPEEMMEERRIINNTTAAHH AACCEEHH
IINNSSPPEEKKTTOORRAATT AACCEEHH JJaallaann GGuurraammii NNoo..1177 TTeellpp.. ((00665511)) 77555511440000--77555511441155 FFaaxx..77555511441144--77555511441133
BBAANNDDAA AACCEEHH