rencana strategis inspektorat kota salatiga … · renstra inspektorat 2011-2016 1 bab i...
TRANSCRIPT
i
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA SALATIGA
TAHUN 2011 - 2016
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
INSPEKTORAT Jl. Cemara Nomor 38 Telp./Fax. (0298) 325518 Salatiga 50711
ii
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI .......................................................................................... i BAB I : PENDAHULUAN ............................................................ 1
A. Latar Belakang .......................................................... 1 B. Landasan Penyusunan ............................................. 4 C. Sistematika Penyusunan ........................................... 5
BAB II : TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA SALATIGA ....................................................................... 7
A. Struktur Organisasi .................................................... 7 B. Kepegawaian dan Sarana Prasarana ........................ 10 C. Tugas Pokok dan Fungsi .......................................... 13 D. Hal Lain yang dianggap penting............................... .. 22
BAB III : VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA SALATIGA ......... 23
A. Visi ........................................................................... 23 B. Misi ............................................................................ 24
BAB IV : TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT KOTA SALATIGA ............................................................ 26
A. Tujuan .................................................................... 26 B. Strategi ...................................................................... 26 C. Kebijakan .................................................................. 26
BAB V : KEBIJAKAN TAHUN 2012 INSPEKTORAT KOTA SALATIGA ....................................................................... 27
A. Evaluasi Pelaksanaann Renja Tahun 2011................ 27 B. Permasalahan Tahun 2012 ....................................... 27 C. Sasaran ..................................................................... 28 D. Arah dan Kebijakan ................................................... 29
BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN .......................................... 30
A. Program .................................................................... 30 B. Kegiatan .................................................................... 30
BAB VII : PENUTUP ....................................................................... 33 BAB VIII MATRIK KEGIATAN ........................................................ 34
A. Matrik Rangkuman Rencana Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (Form-1) ...................................... 35 B. Matrik Rencana Kegiatan Tiap - Tiap Bidang/Bagian / Seksi/Urusan (Form-2) .............................................. 37
Renstra Inspektorat 2011-2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa
Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan
pembangunan daerah dan satuan kerja perangkat daerah menyusun
rencana strategis SKPD.
Tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan diatur secara
teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010
meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Strategis SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun .
Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih untuk periode
Tahun 2011-2016 telah menetapkan visi dan misi Kota Salatiga yang
di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga Tahun
2011-2016. Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Salatiga. Berpedoman pada RPJMD Kota
Salatiga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, SKPD di
lingkungan Pemkot Salatiga menyusun Rencana Strategis yang
Renstra Inspektorat 2011-2016 2
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan.
Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsi bidang
pengawasan di Kota Salatiga menyusun Rencana Strategis sebagai
dokumen resmi perencanaan pembangunan pemerintahan umum
khususnya pengawasan Kota Salatiga untuk periode 5 (lima) tahun,
yakni tahun 2011 sampai dengan 2016, yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Salatiga Tahun 2011-2016.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana
Strategis Inspektorat Kota Salatiga adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;
Renstra Inspektorat 2011-2016 3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas
Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Salatiga;
16. Keputusan Walikota Salatiga Nomor Tahun 2011 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Salatiga.
1.3. Maksud dan Tujuan
Dokumen Renstra Inspektorat disusun dengan maksud
untuk mengarahkan pelayanan SKPD Inspektorat khususnya dan
pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke
depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih.
Renstra Inspektorat 2011-2016 4
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat adalah
untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan dan
mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah, tujuan, strategi,
kebijakan, dan capaian program RPJMD sesuai dengan Tugas Pokok
dan Fungsi Inspektorat Kota Salatiga.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kota
Salatiga Tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut:
BAB I
1.1
1.2
1.3
1.4
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan
BAB II
2.1
2.2
2.3
2.4
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD
Sumber Daya SKPD
Kinerja Pelayanan SKPD
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD
BAB III
3.1
3.2
3.3
3.4
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota
Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV
4.1
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Visi dan Misi SKPD
Renstra Inspektorat 2011-2016 5
4.2
4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Strategi dan Kebijakan
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Renstra Inspektorat 2011-2016 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Salatiga
Inspektorat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah, dan Satpol Pamong Praja Kota Salatiga mempunyai
tugas melakukan tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Inspektorat mempunyai
tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan pelaksanaan
urusan pemerintahan desa/kelurahan, serta menyelenggarakan
fungsi :
1. Perencanaan program pengawasan,
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan
Uraian Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Salatiga,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 53
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat
Struktural pada Lembaga Teknis Daerah, KPPT dan Satpol PP dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1). Inspektur
Inspektur Kota Salatiga mempunyai tugas pokok membantu
Walikota dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan Pemerintahan Daerah dan pembinaan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan
tugas pokok tersebut, Inspektur menyelenggarakan fungsi :
Renstra Inspektorat 2011-2016 7
a. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan;
b. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan daerah yang
meliputi : Wilayah I, Wilayah II, wilayah III dan Wilayah IV;
c. Pengelolaan kesekretariatan Inspektorat;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Inspektorat;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
tugas dan fungsinya.
2). Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan teknis
administrasi yang meliputi urusan keuangan, umum dan
kepegawaian, perencanaan dan evaluasi, dan pengkoordinasian
penyelenggaraan tugas Inspektorat.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan sekretariatan;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan
program kerja pengawasan;
c. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan
laporan hasil pengawasan;
d. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional;
e. Penyusunan, penginventarisasian dan pengolahan data
dalam rangka penatausahaan proses penanganan
pengaduan;
f. Penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan;
g. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan
penyelengaraan tugas Inspektorat;
h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
Renstra Inspektorat 2011-2016 8
i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sekretariat;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Administrasi Umum.
3). Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV
Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas
pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan
penanganan kasus pengaduan di wilayah I, wilayah II, wilayah III
dan Wilayah IV.
Inspektur Pembantu Wilayah I,II, III dan IV dalam melaksanakan
tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan
pada wilayah kerjanya;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas-tugas pengawasan diwilayah kerjanya;
e. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan diwilayah
kerjanya;
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
tugas diwilayah kerjanya.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Renstra Inspektorat 2011-2016 9
Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya membawahi :
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
4). Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional
Auditor dan jabatan fungsional lainnya, yaitu Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintahah, yang terbagi dalam beberapa
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai
kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Tenaga
Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Struktur Organisasi
Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Salatiga
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, terdiri
dari :
1. Inspektur
2. Sekretariat, yang membawahi :
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Administrasi Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, yang membawahi :
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
Renstra Inspektorat 2011-2016 10
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, yang membawahi :
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan .
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, yang membawahi :
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, yang membawahi :
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur organisasi Inspektorat Kota Salatiga sesuai Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Gambar 1 pada
halaman berikut :
.
Renstra Inspektorat 2011-2016 11
Gambar BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA SALATIGA
Sumber : Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
SUB BAG PERENCANAAN
IRBAN WILAYAH I
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Seksi Peng.Pem Bidang
Pembangunan
Seksi Peng.Pem Bidang
Pemerintahan
Seksi Peng.Pem
Bidang Kemasyarakatan
SUB BAG EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUB BAG ADMINISTRASI
UMUM
Seksi Peng.Pem Bidang
Pembangunan
Seksi Peng.Pem Bidang
Pembangunan
Seksi Peng.Pem Bidang
Pembangunan
Seksi Peng.Pem Bidang
Pemerintahan
Seksi Peng.Pem Bidang
Pemerintahan
Seksi Peng.Pem
Bidang Pemerintahan
Seksi Peng.Pem
Bidang Kemasyarakatan
Seksi Peng.Pem
Bidang Kemasyarakatan
Seksi Peng.Pem
Bidang Kemasyarakatan
IRBAN WILAYAH II IRBAN WILAYAH III IRBAN WILAYAH IV
12
2.2. Sumber Daya SKPD
Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)
Sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat Kota Salatiga
sebanyak 35 (tiga puluh lima) personil, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) PNS
dan 1 (satu) CPNS, dengan rincian sebagai berikut :
a. Menurut Tingkat Pendidikan :
1). Pasca Sarjana (S2) sebanyak 8 (delapan) orang, terdiri dari :
- Magister Hukum = 2 orang
- Magister Teknik Pembangunan Kota = 1 orang
- Magister Manajemen = 3 orang
- Magister Ekonomi Pembangunan = 1 orang
- Magister Sains = 1 orang
2). Sarjana ( S1 ) sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, terdiri dari :
- Sarjana Ekonomi = 10 orang
- Sarjana Hukum = 5 orang
- Sarjana Sosial Politik = 1 orang
- Sarjana Teknik Sipil = 3 orang
- Sarjana Teknik Arsitektur = 1 orang
- Sarjana Pertanian = 1 orang
- Sarjana Ilmu Pendidikan = 1 orang
3). SMA sebanyak 4 (empat) orang; dan
4). SD sebanyak 1 (satu) orang.
b. Menurut Pangkat / Golongan :
1). Pembina Utama Muda / IV c = 1 orang
2). Pembina Tingkat I / IV b = 5 orang
3). Penata Tk. I / III d = 8 orang
4). Penata / III c = 6 orang
5). Penata Muda Tk.I / III b = 6 orang
6). Penata Muda / III a = 4 orang
7). Pengatur / II c = 2 orang
8). Pengatur Muda Tk.I/ II b = 1 orang
9). Pengatur Muda/ II a = 1 orang
10). CPNS (III/a) = 1 orang
13
c. Menurut Pendidikan Penjenjangan Struktural :
1). Diklat PIM II = 1 orang
2). Diklat PIM III = 5 orang
3). Diklat PIM IV (Adum/Adumla) = 15 orang
d. Menurut Pendidikan Fungsional :
1). Diklat Auditor Ketua Tim = 6 orang
2). Diklat Auditor Ahli / Terampil = 3 orang
Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat
Kota Salatiga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana
sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :
TABEL
DATA SARANA DAN PRASARANA INSPEKTORAT KOTA SALATIGA
NO JENIS JUMLAH KONDISI
1 Tanah dan bangunan kantor 1 bidang Baik (kurang memadai)
2 Kendaraan dinas/operasional 6 buah 3 baik, 3 kurang baik
3 Sepeda motor 15 buah 5 baik, 5 kurang baik, 5 rusak berat
4 Mesin ketik 2 buah 1 baik, 1 kurang baik
5 Personal Computer 17 unit 12 baik, 4 kurang baik, 1 rusak berat
6 Printer 21 unit 9 baik, 11 kurang baik, 1 rusak berat
7 UPS 8 buah 5 baik, 3 kurang baik
8 Laptop/note book 9 buah 7 baik, 2 kurang baik
9 LCD Proyektor 2 buah 1 baik, 1 kurang baik
10 Layar LCD Proyektor 2 buah Baik
11 Layar OHP 1 buah Baik
12 Kipas angin 7 buah Baik
13 AC 4 unit Baik
14 Wireless 1 buah Baik
15 Jam dinding 14 buah 13 baik, 1 kurang baik
16 Kamera digital 3 buah 2 baik, 1 rusak berat
17 Hammer Test 1 buah Baik
18 Rol Meter 3 buah Baik
14
NO JENIS JUMLAH KONDISI
19 Sound system 1 buah Baik
20 Faximile 1 buah Baik
21 Alat penghancur kertas 5 buah 4 baik, 1 kurang baik
22 PABX 1 buah Baik
23 Pesawat Telepon 5 buah Baik
24 Microphone 2 buah Baik
25 Alat Pemotong kertas 1 buah Baik
26 Timbangan 1 buah Baik
27 Dispenser 2 buah Baik
28 Mimbar/Podium 1 buah Baik
29 Rak kayu 3 buah Baik
30 Rak arsip besi 2 buah Baik
31 Filling kabinet kayu 21 buah 15 baik, 6 kurang baik
32 Filling kabinet besi 7 buah Baik
33 Papan data 1 buah Baik
34 Kursi biasa 8 buah Baik
35 Kursi kerja 44 buah 40 baik, 4 kurang baik
36 Kursi putar 6 buah Baik
37 Kursi lipat 46 buah Baik
38 Almari sorok 5 buah Baik
39 Almari kayu 5 buah Baik
40 Almari besi 1 buah Baik
41 Almari aluminium 1 buah Baik
42 Almari buku 5 buah Baik
43 Meja kerja 38 buah 30 Baik, 8 kurang baik
44 Meja rapat 9 buah Baik
45 Meja resepsionis 2 buah Baik
46 Meja kecil 3 buah Baik
47 Meja komputer 14 buah baik
48 Papan kantor 1 buah baik
49 White board 14 buah 13 baik, 1 kurang baik
50 Brankas 1 buah baik
51 Podium Jati 1 buah Baik
52 Buku perpustakaan 391 buku baik
53 Mesin Absen Sidik Jari 1 buah baik
54 Mesin Penghisap Debu 1 buah baik
55 Handy Cam 1 buah baik
Sumber : Buku Inventaris Barang Tahun 2012 Inspektorat Kota Salatiga.
15
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2009 – 2012 dan
Rencana Kerja Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012
memuat pelaksanaan Program tersebut di bawah ini :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Kebijakan KDH
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan.
Program Pelayanan Administrasi Perkanatoran, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur , dan Peningkatan Disiplin Aparatur merupakan program
umum yang dilaksanakan oleh semua SKPD di lingkungan Pemkota Salatiga.
Program Wajib Urusan Pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,
dan Persandian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Salatiga adalah :
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Kebijakan KDH dengan kegiatan-kegiatan :
1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
2. Penanganan kasus aduan di lingkungan pemerintah daerah
3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan
4. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
5. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan dengan kegiatan :
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
Inspektorat Kota Salatiga setiap melaksanakan pemeriksaan regular
terhadap obyek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang
ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Salatiga.
16
Pemeriksaan regular yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana tersebut
pada data per 30 September 2011 dibawah ini :
Hasil Pemeriksaan regular yang dilaksanakan Inspektorat Kota Salatiga per
30 September 2011 adalah sebagai berikut :
Sebagai upaya melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang harus
dilakukan oleh obyek pemeriksaan atas temuan hasil pemeriksaan yang
dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan RI, BPKP, Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah maupun Inspektorat daerah, maka Inspektorat Kota Salatiga
melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Pelaksanaan Tindak Lanjut
yang telah diselesaikan berdasarkan pada rekomendasi atas kondisi
penyebab dari temuan hasil pemeriksaan. Perkembangan penyelesaian
tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan per 5 Oktober 2011 dari tahun 2005
sampai dengan 2011 adalah sbb. :
Perkembangan status Tindak Lanjut
Hasil Temuan Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. 2011
No Tahun
Pemeriksaan Jumlah
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut
S D B
1 2005 35 19 16 0
2 2006 252 238 14 0
3 2007 214 209 5 0
17
4 2008 310 305 5 0
5 2009 338 336 2 0
6 2010 361 335 19 7
7 2011 170 102 43 25
Keterangan Status Tindak Lanjut :
S : Selesai
D : Dalam Proses
B : Belum selesai
Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Temuan Finansial
Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Administrasi
No Tahun
Pemeriksaan Jumlah
Rekomendasi
Status Tindak Lanjut
S D B
1 2005 22 16 6 0
2 2006 190 183 7 0
3 2007 166 163 3 0
4 2008 251 249 2 0
5 2009 285 283 2 0
6 2010 252 237 13 2
7 2011 132 78 40 14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Rencana Strategis Inspektorat disusun dengan menganalisis kondisi
internal dan eksternal, serta berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan
program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Analisis terhadap kondisi
internal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan internal
18
organisasi, yang kemudian akan menghasilkan kekuatan (strength) dan
kelemahan (weaknesses). Sedangkan analisis terhadap kondisi eksternal
dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan di luar organisasi, yang
kemudian akan menghasilkan peluang (opportunities) dan ancaman (threats).
Beberapa faktor yang menjadi kekuatan (strength) yang dimiliki oleh
Inspektorat Kota Salatiga adalah :
1. Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas.
2. Tersedianya SDM dengan tingkat pendidikan umum yang memadai.
3. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur
pengawasan cukup memadai.
4. Sudah terbentuknya tim pemeriksa yang mandiri dan solid dalam
melaksanakan tugas pengawasan.
Sedangkan kelemahan (weaknesses) yang ada di lingkungan Inspektorat
Kota Salatiga adalah :
1. Sarana / fasilitas pendukung belum sepenuhnya memadai.
2. Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai sertifikat keahlian auditor
sesuai kompetensi yang disyaratkan.
3. Kemampuan teknis subtantif APIP yang belum merata.
4. Standar Audit dan kode etik APIP yang berlaku belum sepenuhnya dipahami APIP.
Beberapa peluang (opportunities) yang dimiliki Inspektorat Kota
Salatiga terdiri dari :
1. Respon positif stakeholder terhadap fungsi dan peran Inspektorat.
2. Komitmen pimpinan dalam percepatan pemberantasan KKN.
3. Peningkatan koordinasi, komunikasi dan sinergitas pengawasan.
4. Terbukanya formasi jabatan fungsional pengawasan yang luas.
Sedangkan ancaman (threats) atau tantangan ke depan yang dihadapi oleh
Inspektorat Kota Salatiga adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang belum
sepenuhnya efisien dan efektif.
19
2. Pengelolaan keuangan belum memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
3. Penerapan SAKIP dan SPIP di lingkungan pemkot belum sepenuhnya
sesuai harapan.
4. Masih adanya temuan hasil audit yang belum dapat diselesaikan tindak
lanjutnya secara tepat waktu.
Bagan analisa SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, Threats
Inspektorat Kota Salatiga disajikan sbb :
INTERNAL EKSTERNAL
KEKUATAN ( STRENGTHS ) PELUANG ( OPORTUNITIES )
1. Struktur organisasi dan tata kelola
pengawasan.
2. Tersedianya SDM dengan tingkat
pendidikan umum yang memadai .
3. Dukungan peraturan perundang –
undangan, kebijakan dan prosedur
pengawasan cukup memadai.
4. Sudah terbentuknya tim pemeriksa yang
mandiri dan solid dalam melaksanakan
tugas pengawasan.
1. Respon positif stakeholder terhadap fungsi
dan peran Inspektorat.
2. Komitmen pimpinan dalam percepatan
pemberantasan KKN.
3. Peningkatan koordinasi, komunikasi dan
sinergitas pengawasan.
4. Terbukanya formasi jabatan fungsional
pengawasan yang luas.
KELEMAHAN ( WEAKNESS ) TANTANGAN ( THREATS )
1. Sarana / fasilitas pendukung belum
sepenuhnya memadai.
2. Belum seluruh aparat pengawasan
mempunyai sertifikat keahlian auditor
sesuai kompetensi yang disyaratkan
3. Kemampuan teknis subtantif APIP yang
belum merata.
4. Standar Audit dan kode etik APIP yang
berlaku belum sepenuhnya dipahami
APIP.
1. Perencanaan dan pelaksanaan program
kegiatan yang belum sepenuhnya efisien
dan efektif
2. Pengelolaan keuangan belum memperoleh
opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).
3. Penerapan SAKIP dan SPIP di lingkungan
pemkot belum sepenuhnya sesuai harapan.
4. Masih adanya temuan hasil audit yang
belum dapat diselesaikan tindak lanjutnya
secara tepat waktu.
20
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat
berkedududukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan
secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa/kelurahan, serta menyelenggarakan fungsi :
1. Perencanaan program pengawasan,
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja
SKPD di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal
maupun eksternal. Rumusan permasalahan yang tertuang dalam RPJMD
Kota Salatiga yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
Inspektorat Kota Salatiga adalah : Belum optimalnya penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik yang
dimaksud adalah pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab
(akuntabel), pemerintahan yang efektif dan efisien dan bersinergi positif
dengan sektor swasta dan masyarakat dengan wujud pelayanan prima.
21
Mengacu pada permasalahan pembangunan jangka menengah Kota
Salatiga pada urusan pemerintahan umum dimaksud, maka rumusan
permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Salatiga adalah sebagai
berikut :
1. Belum optimalnya pelayanan di bidang pengawasan seiring dengan
tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntablitas kinerja
pemerintah.
2. Belum optimalnya penanganan kasus aduan masyarakat/pengawasan
masyarakat
3. Masih terbatasnya SDM pengawasan yang profesional.
4. Belum optimalnya pemahaman atas peraturan perundang-undangan
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Terbatasnya sarana penunjang pemeriksaan.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Walikota Salatiga dan Wakil Walikota Salatiga terpilih untuk periode
tahun 2011-2016 mempunyai Visi : Salatiga Yang Sejahtera, Mandiri dan
Bermartabat. Visi pasangan pimpinan daerah terpilih diatas yang berkaitan
dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum yang merupakan
urusan Inspektorat Kota Salatiga adalah visi Salatiga yang Bermartabat.
Bermartabat memiliki makna : Mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat
penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa,
demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap
Hak Asasi Manusia.
Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Salatiga yang
Bermartabat adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip Good
Governance
2. Mengembangkan pemahaman politik melalui budaya politik demokratis
yang santun
22
3. Mengembangkan pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang
kehidupan, dan perlindungan anak, remaja serta perempuan dari segala
bentuk diskriminasi dan eksploitasi.
Rumusan misi Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih dimaksud dalam
dokuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga Tahun
2011-2016 dirumuskan dalam misi yang ketujuh dari 8 (delapan) misi Kota
Salatiga yaitu :
Misi 7 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good
governance;
Konsep good governance, yang menitikberatkan pada bagaimana
membangun hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat
dan swasta sebagai stakeholder yang berperan penting dalam
proses pembangunan daerah dan pengelolan sektor publik. Melalui
konsep good governance ini pembangunan daerah dan
pengelolaan sektor publik dilakukan dengan berbasis pada
partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan
SDM/Aparatur Pemerintah Daerah sebagai motor/penggerak roda
pembangunan yang professional dengan peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur yang memadai agar mendukung tata kelola
pemerintahaan berjalan dengan baik
Misi yang paling berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat di bidang
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Meningkatkan
tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip Good Governance.
Program Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih periode Tahun
2011-2016 sebagaimana termuat dalam matrik-matrik Misi pertama sampai
dengan kedelapan RPJMD Kota Salatiga. Program indikatif yang harus
dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Salatiga dalam upaya mencapai misi
ketujuh Pemerintah Kota Salatiga 2011-2016 yaitu : Meningkatkan tata kelola
pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance, adalah Program
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan,
dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
23
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
Dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 – 2013, berdasarkan permasalahan dan tantangan ke
depan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
Inspektorat Provinsi Jateng telah menetapkan Visi organisasi , yaitu "Menjadi
Inspektorat yang profesional sebagai pendorong terwujudnya tata
pemerintahan yang baik di Jawa Tengah"
Guna mewujudkan visi tersebut di atas Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah telah merumuskan misi-nya sebagai berikut :
1. Melaksanakan perencanaan program pengawasan internal, tindak lanjut
hasil pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2. Mewujudkan SDM tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang
berkualitas, kompeten dan profesional
3. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi perkantoran, keuangan
serta sarana dan prasarana
Program yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah sesuai dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa
Tengah 2008 - 2013 yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
profesional serta sikap responsif aparatur dan untuk mencapai tujuan
pengawasan, adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
3.4. Penentuan Isu-Isu
Berdasarkan pada tantangan dan peluang pengembangan SKPD
dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat
Kota Salatiga sebagaimana dipaparkan di atas, dan sesuai dengan visi dan
misi dalam RPJMD Tahun 2011-2016 yang diselaraskan dengan Prioritas
Pembangunan Kota Salatiga pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
24
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,
dan Persandian, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu
mendapat perhatian khusus yaitu :
1) Kurang optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur
pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada
masyarakat dan dunia usaha, antara lain disebabkan terbatasnya
prasarana dan sarana, kemampuan aparat dan anggaran yang terbatas.
2) Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pelayanan,
peralatan di SKPD dan pemerintah kelurahan yang dapat meningkatkan
kinerja pelayanan publik.
3) Tuntutan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel.
25
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa
depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dengan
mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi
keberhasilan perwujudan cita-cita layanan terbaik Inspektorat Kota Salatiga
baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam
upaya mencapai kinerja pembangunan daerah maka Inspektorat Kota
Salatiga menetapkan visi organisasi Tahun 2011-2016 sebagai berikut : “
TERCIPTANYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK ”
Perwujudan visi tersebut mengandung filosofi bahwa :
1. Pengawasan yang profesional adalah pengawasan yang memberikan
nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi dan mengarahkan
manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah yang ada
dalam pencapaian kinerja.
2. Pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan
bertanggung jawab, dengan senantiasa berwawasan ke depan, terbuka,
26
cepat tanggap, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, menjunjung tinggi
supremasi hukum, dan mendorong partisipasi masyarakat.
Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Dalam upaya mewujudnyatakan
visi Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2011 - 2016, maka dirumuskan 2 (dua)
misi dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
(good governance) di lingkungan pemkot;
2. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern
secara efektif pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot;
3. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan,
kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Meningkatkan kinerja pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Misi ini mengandung makna bahwa sejalan dengan aspirasi dan tuntutan
reformasi, maka peran dan fungsi pengawasan harus ditingkatkan secara
optimal. Kinerja pengawasan dalam konteks pembangunan daerah harus
menekankan pada upaya-upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik berdasarkan prinsip prinsip transparansi, partisipatif dan
akuntabel, sehingga program-program dibidang pengawasan harus
disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program
pembangunan, baik melalui pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan
khusus. Kemudian dalam rangka melaksanakan pengawasan secara
efektif dan efisien dan menghindari adanya tumpang tindih antara Aparat
Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP), maka Inspektorat Kota Salatiga
senantiasa melakukan koordinasi dan kerjasama, baik dalam
perencanaan maupun pelaksanaan pengawasan
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan.
Misi ini mengandung makna bahwa dalam rangka menunjang
terwujudnya pengawasan yang profesional dibutuhkan suatu SDM yang
berkualitas. Aparat pengawas dituntut untuk senantiasa meningkatkan
27
kualitasnya, agar selalu dapat memenuhi tuntutan SKPD dan masyarakat
dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Dengan kualitas pengawasan
yang memadai, maka diharapkan dapat mendorong terwujudnya Good
Governance.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan yang hendak dicapai Inspektorat Kota Salatiga dalam periode 2011-
2016 adalah :
1. Mewujudkan pelaksanaan sistem pengawasan internal pemerintah yang
efisien dan efektif.
2. Mewujudkan transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan.
3. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur
pengawas.
Sasaran
Sesuai dengan misi organisasi maka sasaran yang hendak dicapai
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah.
2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan aparat
pemeriksa fungsional.
3. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawas.
4.3. Strategi dan Kebijakan
Strategi
Didalam upaya mewujudkan tujuan secara maksimal maka strategi
yang ditempuh adalah :
1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
28
2. Peningkatan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pemeriksaan.
3. Peningkatan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4. Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
5. Peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi aparatur pengawas.
Kebijakan
Untuk selanjutnya berdasarkan strategi guna mencapai tujuan, telah
ditetapkan arah kebijakan umum pengawasan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, monitoring dan reviu.
2. Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APF
3. Pemberian saran dan pertimbangan bagi pimpinan guna pengambilan
keputusan dan pengendalian intern
4. Penyampaian informasi dan komunikasi hasil-hasil pengawasan
5. Pelaksanaan bintek dan diklat bagi aparat pengawas.
29
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sesuai dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga yaitu
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance
dan untuk mencapai tujuan pengawasan maka Inspektorat Kota Salatiga telah
menetapkan arah kebijakan dan program, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan
pelaksanaan kegiatan , sebagai berikut :
1. Kebijakan : Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
oleh SKPD
Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Program ini bertujuan mewujudkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan
Kegiatan
Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
d. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
e. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
Kelompok Sasaran
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
30
2. Kebijakan : Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah
melalui pendidikan dan pelatihan
Kegiatan
Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Kelompok Sasaran
Tenaga Pemeriksa dan PFA (Pejabat Fungsional Auditor) pada Inspektorat
Kota Salatiga
Adapun form matrik Rencana Strategis sebagaimana terlampir.
31
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Inspektorat Kota Salatiga yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun
2011-2016 disajikan sebagai berikut :
Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good
governance
Tujuan :
1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel
Sasaran :
1. Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional
2. Terwujudnya akuntablitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Adm. Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang
dilaksanakan Inspektorat Kota Salatiga ditetapkan dalam tabel dibawah ini :
32
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Salatiga
No.
ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/ INDIKATOR
KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi
Kinerja
pada
awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD
Sum
ber
Data
Thn
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum,
1.1 % jumlah perangkat
daerah yang taat
terhadap peraturan
perundang-undangan
47 55 60 65 70 75 80
1.2. % jumlah rekomendasi
atas temuan APF yang
berhasil ditindaklanjuti
85 91 92 93 94 95 96
1.3. % tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
yang tertatih
75 80 85 87 90 92 95
33
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2011 – 2016
merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 5 (lima) tahun yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Salatiga dan bersifat indikatif.
Dokumen perencanaan lima tahunan ini diharapkan dapat menjadi dasar
penyusunan Rencana Kerja SKPD dan Anggaran Inspektorat Kota Salatiga.
Rencana Strategis merupakan salah satu instrument yang dapat menjelaskan arah
dan tujuan SKPD, menjadi instrumen motivasi dan instrumen untuk mewujudkan
akuntabilitas kinerja SKPD.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan
umum membutuhkan kerja sama, partisipasi dan dukungan segenap sumber daya
yang dimiliki Inspektorat, perangkat daerah serta masyarakat sehingga visi
Inspektorat Kota Salatiga yaitu “Terciptanya Pengawasan yang Profesional dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” dapat terwujud.
34
Salatiga, Agustus 2012 INSPEKTUR KOTA SALATIGA
NIKEN LIDIASTUTI, SH.MH Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 198602 2 002
Target Rp
(jutaan)
Target Rp (jutaan) Target Rp (jutaan) Target Rp (jutaan) Target Rp (jutaan) Target Rp
(jutaan)
1 Mewujudkan
pelaksanaan
sistem
pengawasan
internal
pemerintah yang
efektif
1.1 Meningkatnya
kualitas
pengawasan dan
akuntabilitas kinerja
pemerintah
07 20 PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
Tercapainya peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
47 55 487,5 60 511,88 65 537,47 70 564,34 75 592,56 80 622 Inspektorat
Kota
Salatiga
Salatiga
07 20 01 Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara berkala
Terlaksananya kegiatan pengawasan
sesuai dengan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi
Pemeriksaan Reguler, Reviu Laporan
Keuangan Daerah, Monitoring
Pelaksanaan Kegiatan SKPD, dan
Monitoring Pelaksanaan Belanja
Bantuan
350 350 355 355 355 355
07 20 02 Penanganan Kasus Aduan di
Lingkungan Pemerintah
Daerah
Terlaksananya pemeriksaan kasus
pengaduan masyarakat dan
pemeriksaan khusus di luar Program
Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
secara profesional
47,5 47,5 50 50 50 50
07 20 03 Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya Pengawasan dan
Pengendalian Seleksi Pengadaan
CPNSD, Penelitian Daftar Isian LP2P
Tahunan bagi PNS Golongan III/a ke
atas, dan Pemetaan Implementasi
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Kota Salatiga
35 35 35 35 35 40
07 20 07 Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehensif
Terlaksananya Gelar Pengawasan
Daerah Tahunan, Evaluasi LAKIP SKPD
di lingkungan Pemkot Salatiga, dan
Monitoring Evaluasi atas Pelaksanaan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 di lingkup Pemerintah Kota
Salatiga
55 55 60 60 60 65
2 Mewujudkan
transaparasi dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
pemerintahan
2.2 Meningkatnya
penyelesaian tindak
lanjut hasil
pengawasan aparat
pemeriksa
fungsional
Rasio rekomendasi
hasil pemeriksaan
Aparat pemeriksa
fungsional yang
berhasil
ditindaklanjuti
07 20 06 Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Terlaksananya pemantauan dan
pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pemeriksaan APIP pada obyek
pengawasan di lingkungan Pemkot
Salatiga meliputi hasil pemeriksaan
Inspektorat Kota Salatiga, Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah, BPKP
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa
Tengah baik hasil pemeriksaan tahun
berjalan maupun pending tahun
sebelumnya.
85 91 175 92 183,75 93 192,94 94 202,59 95 212,72 96 223
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Rentra
SKPD
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT
KODEPROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCANA
AN 2011
KOTA SALATIGA
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUNIT
KERJA
SKPD
PENANGG
UNG
JAWAB
LOKASI2016
Persentase
ketaatan terhadap
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku
2012 2013 2014 2015
Target Rp
(jutaan)
Target Rp (jutaan) Target Rp (jutaan) Target Rp (jutaan) Target Rp (jutaan) Target Rp
(jutaan)
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Rentra
SKPD
KODEPROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCANA
AN 2011
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUNIT
KERJA
SKPD
PENANGG
UNG
JAWAB
LOKASI20162012 2013 2014 2015
3 Meningkatnya
profesionalisme
Sumber Daya
Manusia aparatur
pengawasan
3,1 Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan tenaga
pemeriksa dan
aparatur
pengawasan
Persentase tenaga
pemeriksa dan
aparatur
pengawasan yang
bertambah
pengetahuan dan
ketrampilan di
bidang
pengawasan
07 21 PENINGKATAN
PROFESIONALISME
TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
Peningkatan pelaksanaan pelatihan
bagi tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
75 80 50 85 52,5 87 55,13 90 57,89 92 60,77 95 64 Inspektorat
Kota
Salatiga
Salatiga
07 21 01 Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Terlaksananya Pelatihan Kantor
Sendiri, Terkirimnya tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan mengikuti
kursus dan diklat pengawasan
75 80 50 85 52,5 87 55,13 90 57,89 92 60,77 95 64