istim manajemen k3 berbasis kompetensi
TRANSCRIPT
SISTEM MANAJEMEN K3
BERBASIS KOMPETENSIPEMBANGUNAN SDM PADA PEKERJAAN BAWAH AIR
Muchamad Yusuf ST. M.SiKasubdit Kerjasama Penegakan Hukum
Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Kemnakertrans RI
Workshop Underwater Engineering
Yogyakarta, 22 September 2014
2
2
Tahun 2010 - 2014
“ INDONESIA BERBUDAYA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA TAHUN 2015 “
Lokasi Utama Pekerjaan Dalam Air
Maluku & Papua
3
Selat Makassar
Laut Jawa
Kep Riau, Babel
Ket: lokasi pekerjaan dalam air
Identifikasi Masalah
1. Kecelakaan Kerja dan Penyakit Kerja
diperkirakan cukup besar
Tidak terdapat data mutahir dan akurat ttg pekerja selam
2. Jumlah tenaga Kerja yg terlibat cukup besar
Budidaya mutiara, penambang, Inspeksi & perawatan
instalasi lepas pantai & kapal, pariwisata, riset, pendidikan
dll.
4
Analisis
• Tugas dan Fungsi Negara : memberi Perlindungan
• ketentuan Pasal 2 huruf h dan Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja, perlu diatur mengenai syarat-syarat keselamatan
dan kesehatan kerja dalam bekerja dibawah air guna
menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan
keselamatan umum
McYusuf@ 2013 5
Analisis
1. Belum tersentuh pembinaan dan perlindungan dari
negara
• Working condition
• upah, Jaminan Sosial, waktu kerja dan waktu istirahat, hubungan kerja.
• Working Environment:
• Regulasi mengenai syarat2 K3 belum tersedia.
• : Sarana K3, APD, SOP dll.
2. Kompetensi pekerja tidak memenuhi kebutuhan industri
• nasional / internasional
• Kualitas maupun Kuantitas
McYusuf@ 2013 6
• “setiap warga Negara berhak atas pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusian”.
• Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah pekerjaanyang bersifat manusiawi, yang memungkinkan pekerjabebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja,sehingga dapat hidup layak sesuai harkat danmartabat manusia.
UUD 1945 pasal 27 ayat (2)
Safety and Health –
an integral part of Decent Work (ILO)
« DECENT WORK
MUST BE
SAFE WORK »
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
a. Pasal 86 dikatakan bahwa pekerja / buruh
mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan
atas keselamatan dan kesehatan kerja.
b. Pasal 87 menyebutkan bahwa setiap perusahaan
wajib menerapkan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja yang
terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
10
• Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat
kerja
• Menjamin agar setiap sumber produksi dapat
dipakai secara aman dan efisien
• Menjamin proses produksi berjalan lancar
Tujuan K3 Ref. UU No. 1 Tahun 1970 ttg Keselamatan Kerja
1) Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerjabaru :
Kondisi dan bahaya di tempat kerjaSemua pengaman dan alat perlindungan yang
diharuskanMenyediakan APDMenjelaskan cara dan sikap bekerja aman
2) Mempekerjakan setelah yakin memahami K33) Melakukan pembinaanpencegahan kecelakaan, pemberantasan kebakaranpeningkatan K3, pemberiaan P3K.
4) Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3
Pasal 9 Pembinaan
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistemmanajemen keselamatan dan kesehatankerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3
(1) Setiap perusahaan wajibmenerapkan sistem manajemenkeselamatan dan kesehatan kerjayang terintegrasi dengan sistemmanajemen perusahaan
Pasal 87 UU No.13/2003
PP NO. 50 TAHUN 2012Tanggal 12 April 2012
• 22 Pasal
• Lampiran 1 ttg Pedoman Penerapan SMK3
• Lampiran 2 ttg Pedoman Penilaian Penerapan SMK3
• Lampiran 3 ttg Laporan audit SMK3
PengertianPasal 1
• SMK3
bagian dari sistem manajemen perusahaan
secara keseluruhan dalam rangka pengendalian
risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna
terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif.
PengertianPasal 1
• K3
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui
upaya pencegahan kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja
TUJUAN PENERAPAN SMK3 Pasal 2
a. meningkatkan efektifitas perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja yang
terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan
unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh; serta
c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman,
dan efisien untuk mendorong produktivitas.
• Wajib bagi perusahaan: • memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100
(seratus) orang; atau
• mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
• Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Dlm menerapkan SMK3 memperhatikan peraturan perUU, konvensi atau standar internasional
Pasal 5
Penerapan SMK3 meliputi
1. penetapan kebijakan K3;
2. perencanaan K3;
3. pelaksanaan rencana K3;
4. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
5. peninjauan dan peningkatan kinerja
SMK3.
Pasal 6
• Management Commitment
• Condition of Employment
• Fear/Discipline• Rules/Procedures• Supervisor Control,
Emphasis, and Goals• Value All People• Training
• Personal Knowledge, Commitment, and Standards
• Internalization• Personal Value• Care for Self• Practice, Habits• Individual Recognition
• Help Others Conform• Others’ Keeper• Networking Contributor• Care for Others• Organizational Pride
Dependent IndependentReactive
• Safety by Natural Instinct
• Compliance is the Goal
• Delegated to Safety Manager
• Lack of Management Involvement
Interdependent
OSH-MS TO ESTABLISH SAFETY CULTURE
Engineering Control
OSH - MS Behavioral Safety
PP.50 ttg Penerapan SMK3bag. 3 Pelaksanaan Rencana K3
• Di dukung oleh sumber daya manusia di bidang K3,
prasarana dan sarana.
• Sumber daya manusia harus memiliki:
• kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
• kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin
kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang
berwenang.
• Prasarana dan sarana sebagaimana paling sedikit terdiri dari:
• organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
• anggaran yang memadai;
• prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta
pendokumentasian; dan
• instruksi kerja.
KRITERIAAUDIT Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3
Sistem Kerja
6.1.1 Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi
bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul
dari suatu proses kerja.
6.1.2 Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka
upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.
6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang
terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang
teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari
personil yang berkompeten serta tenaga kerja yang
terkait dan disyahkan oleh orang yang berwenang di
perusahaan
SMK3 berbasis
Kompetensi
Standar Pemantauan
Pemeriksaan Bahaya7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara
kerja dilaksanakan secara teratur.
7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas
yang berkompeten dan berwenang yang telah
memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.
7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga
kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.
7.1.4 Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun
untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.
“Near enough” is responsible for many
failures
Tuntutan Industri = tuntutan K3 = 100 % kompeten.
Kompetensi
• Pemerintah boleh mewajibkan suatu standar jika
berkaitan dengan :
• Safety (K3)
• Security
• Potensi dispute besar
PEDOMAN PEMBINAAN K3
PEKERJAAN PENYELAMAN
DI DALAM AIR (UNDERWATER
DIVING WORK)
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NO. KEP. 64 /PPK/ XI/2013
Latar belakang
• Memberi perlindungan kepada pekerja terhadap potensi
kecelakaan dan penyakit akibat kerja saat bekerja pada
penyelaman di dalam air.
• penduduk Indonesia tahun 2012 (237,6 juta jiwa) naik dari tahun
2011 (206,2 juta jiwa). Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
• Lebih dari 100 juta angkatan kerja
• Lebih dari 30 juta orang terlibat dalam aktivitas kelautan.
• Ribuan pekerja selam
PEDOMAN PEMBINAAN K3
PEKERJAAN PENYELAMAN DI DALAM AIR
(UNDERWATER DIVING WORK)
Pedoman ini ditujukan untuk:
• Memberikan pedoman pembinaan keselamatan dan
kesehatan kerja bagi pekerja selam.
• Memberikan pedoman mengenai tata cara mendapatkan
lisensi K3 bagi pekerja selam.
Ruang Lingkup meliputi:
• Pembinaan K3 bagi pekerja selam.
• Pemberian lisensi bagi pekerja selam secara berjenjang.
Kewajiban pengurus 2
• Kompetensi pekerja selam dibagi menjadi 3 (tiga)
kualifikasi, yang meliputi:
• Pekerja Selam Kelas I;
• Pekerja Selam Kelas II;
• Pekerja Selam Kelas III;
• Kewenangan pekerja selam dibuktikan dengan lisensi
yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Pekerja Selam Kelas I
Persyaratan
• Menyelesaikan modul A
• Mengikuti pembinaan selama 85 jam pelajaran.
Pekerja Selam Kelas I memiliki kompetensi
• melakukan penyelaman dengan aman menggunakan
peralatan SCUBA dengan maksimum kedalaman 30 meter
• pekerjaan yang meliputi: dasar-dasar pengikatan,
penggunaan Lifting Bags, teknik pencarian objek (Diver
Search Techniques), dan penggunaan perkakas dan
inspeksi visual.
Pekerja Selam Kelas II
Persyaratan
1. Menyelesaikan modul B dan C.
2. Memiliki sertifikat pekerja selam kelas I
3. Mengikuti pembinaan selama 150 jam pel
4. Memiliki buku kerja (log book).
Pekerja Selam Kelas IIPekerja Selam Kelas II memiliki kompetensi:
1. melakukan penyelaman dengan aman dan baik
menggunakan peralatan SSBA (surface supplied
breathing apparatus) di perairan di darat (inland),
perairan pantai (inshore) dan perairan lepas pantai
(offshore) pada kedalaman maksimum 50 meter.
2. Pengetahuan tentang pekerjaan yang akan dilakukan
meliputi: memahami fungsi Hyperbaric Chamber,
3. penggunaan peralatan dengan penggerak mula (power
tools),
4. peralatan penyedotan (Air Lifts and Jetting equipment),
dan
5. pekerjaan konstruksi sederhana.
Pekerja Selam Kelas III
Persyaratan
• Memiliki sertifikat Pekerja Selam Kelas II.
• Memiliki buku kerja (log book).
• Menyelesaikan modul D
• Mengikuti pembinaan selama 54 jam pelajaran.
Pekerja selam kelas III memiliki kompetensi:
• melakukan pekerjaan penyelaman saturasi sebagai
Bellman dan pekerja selam dengan menggunakan gas
campuran yang sesuai.
Secara umum ada 4 ciri sebuah profesi.
1. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif
sebelum memasuki sebuah profesi.
2. Berorientasi memberikan jasa untuk kepentingan umum
dari pada kepentingan sendiri.
3. Adanya proses lisensi atau sertifikat.
4. Memiliki organisasi profesi yang mengklaim mewakili
anggotanya. yang bertujuan memajukan profesi serta
meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
AK3DAI (Asosiasi K3 Dalam Air Indonesia) dibentuk untuk
menjadi mitra pemerintah dalam membangun SDM pekerja
selam Indonesia yang kompeten dan menjadi tuan rumah di
negeri sendiri serta mampu bersaing di pasar global
Kesimpulan
1. K3 merupakan tanggungjawab setiap orang / pekerja/
tenaga kerja, pengurus dan pengusaha.
2. Penerapan SMK3 merupakan suatu kebijaksanaan
strategis dan mempunyai arti penting dalam upaya
peningkatan kualitas SDM maupun perlindungan
tenaga kerja dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan
politik.
3. Pekerjaan dalam air ( underwater work) tergolong
pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi maka
mensyaratkan SDM pekerja selam yang kompeten.
bahan diskusi
• Bagaimana kondisi ideal SDM underwater work
Indonesia yang diinginkan ?
• Apa peran perguruan tinggi ?
• Apa peran asosiasi profesi ?
• Apa peran swasta ?
• Apa peran pemerintah ?
Dokumentasi TOT
K3 Penyelaman
17- 20 sept 2014
TERIMA [email protected]