jf~ - sumsel.bpk.go.id · alat berat adalah kekayaan daerah termasuk alat - alat ... kontrak. (5)...
TRANSCRIPT
~Disebarluaskan oleh :
Bagian HukuIn SetdaKota Lubuklinggau
~-BUKLE[__7 INFORMASI HUKU
"...,Jf~Peraturan [)aerah
No. 17 Tahun 2006Tentang
Retribusi PemakaianAlat -alat Berat ~
eM
· LEMBARAN DAERAHKOTA LUBUKLINGGAU
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAUNOMOR 17 TAHUN 2006'~-:·-
a. bahwa berdasarkan Undang - Undang
Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau, maka
Mengingat -) 1. Undang - Undang Nomor 18Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik
IndGnesia Tahun 1997 Nomor 41 ,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor
34 Tahun 2000 ten tang Perubahan atas
Undang - Undang Nomor 18Tahun 1997
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048 ).
Pemerintah Kota LubuklingQrtu
berwenang dan berkeWaji~ ...Jmengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri untuk meningkatkan
daya guna dan hasil guna
menyelenggarakan Pemerintahan
dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan dunia usahadalam Kota
Lubuklinggau;
b.- bahwa untuk menyelenggarakan
otonomi daerah yang luas dan nyata
dan bertanggungjawab diperlukan
pembiayaan Pemerintah dan
pembangunan daerah yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah khususnya yang
bersumber dari Retribusi Daerah dalam
bentuk Retribusi pemakian alat - alat
berat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kota
Lubuklinggau tentang Retribusi
Pemakaian Alat - alat Berat.
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001
tentang Pembentukan Kota
Lubuklinggau ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang - Undang Nomor 10Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 );
4. Undang - Undang NOmr-'J2 Tahun 2004 -) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahuntentang Pemerintafian Daerah 1983 tentang Pelaksanaan Undang -(Lembaran Negara Republik Indonesia Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraLembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1983 NomorNomor 4437) sebagaimana telah 36, Tambahan Lembaran Negaradiubah dengan Undang - Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 3258);8 Tahun 2005 ten tang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 TahunUndang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 2000 tentang Kewenangan Pemerintahtentang Perubahan atas Undang - dan Kewenangan Provinsi sebagaiUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah Otonom ( Lembaran NegaraPemerintahan Daerah menjadi Undang Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor- Undang (Lembaran Negara Republik 54, Tambahan Lembaran NegaraIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Republik Indonesia Nomor 3952);Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
tentang Perimbangan Keuangan antara Tahun 2001 Nomor 119, TambahanPemerintah Pusat dan Pemerintahan Lembaran Negara Republik IndonesiaDaerah (Lembaran Negara Republik Nomor 4139);Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
Indonesia Nomor 4438);7 Tahun 2003 tentang Pedoman
5 r.-:4
Operasional PenYidik'Jawai Negeri
SipH Daerah dalam Penegakan
Peraturan Daerah;
BAB I...: 'f.4 '}~... ..> . t...
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau
Nomor 09 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Tata Kota dan Pemukiman
(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2003 Nomor 08 Seri D ).2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang - undangan.PERATURANDAERAHKOTALUBUKLINGGAU
TENTANGRETRIBUSIPEMAKAIANALAT-ALAT
BERAT. 7. Alat Berat adalah kekayaan daerah termasuk alat - alat
mesin pertanian dan alat pengering kayu.
8. Retribusi adalah pembayaran atas pema~ )n kekayaan
daerah.
12. Masa R 'busi adalah jangka waktu tertentu yang·
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan pelayanan fasilitas.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha
yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut
prinsip komersil karena pada dasarnya dapat juga
disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menu rut
Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungut
atau pemotong retribusi tertentu.
13. Penyidikan Tindak P;dana dibidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang
sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk lainnya.
Dengan nama Retribusi Pemakaian Alat - alat Berat dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatannya.
Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian
alat - alat berat milik Pemerintah Kota untuk jangka waktu
tertentu.
tarif retr~· ;i didasarkan pada tujuan untuk memperolehkeuritungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantasditerima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secaraefisien dan berorientasi pada harga pasar.
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmemperoleh hak untuk memakai / pemanfaatan alat - alatberat milik Pemerintah Kota.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSIDAN PROSEDUR PEMAKAIAN
Pasal8
Retribusi pemakaian alat - alat berat digolongkan sebagaiRetribusi Jasa Usaha. (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang
tersedia sesuai jangka waktu pemakaian perhari.
(2) Jangka waktu pemakaian perhari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah 8 ( delapan ) jam.-
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktupenggunaannya.
(3) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku
di wilayah daerah.
(4) Dalam hal tarif dasar yang berlaku sulit ditemukan, maka
tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan
unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur - unsur
tarif yang meliputi :
a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPANTARIF RETRIBUSI
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya
No Jenis Alat BeratPer hari Per hari
dalam kota luar kotatruk / Dump Truk Rp. 200.000,- Rp.250.000,-
I
2 mesin Gilas Barata 2,5 T Rp. 150.000,- Rp.250.000,-
mesin Gilas Barata 6 T I3 I Rp. 250.000,- Rp. 350.000,-
Engkol
mesin Gilas Barata 6 T I Rp.450.000,-4 I Rp. 350.000,-Stater Rezial I
5 mesin Gilas Berat MGT 6 Rp. 300.000,- Rp.400.000,-
stone Craser / Pemecah6 Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-
Batu
7 buldozer MTD 80 •..•..•••••••••I••••~p•....1.b??'???'.~••••·.j.....~.~.' ..1..•~????(),- ..8 Whell Louder Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,-
... ................. _ .._ ..
9 motor Greader Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,-
10 generstor 45 PK / HP Rp.400.000,- Rp.500.000,- I
11 tandem Roller MGB 7 Rp. 750.000,- .... ···············1Rp. 1.000.000,-
12 Excavator Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,-
13 back Louder Rp. 600.000,- Rp.800.000,-
14 hand Tractor Rp. 75.000,- Rp. 100.000,-
15 water Compressor Rp. 200.000,- Rp.250.000,-
16 water Compressor Mini Rp.75.000,- Rp. 100.000,-
17 water Pump 12 PK HP Rp. 100.000,- Rp.150.000,-
(7) Se-"-p pemakaian / peminjaman alat - alat berat mi"Pemerintah Kota dilakukan dalam bentuk perjanji
kontrak.
(5) Ketentuan danbesarnyatarif ditet~p:-l_sebagai berikut:
Retribusi terhutang dipungut di wilayah daerah tem~
pelayananfasilitas dipergunakan.
(6) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib
disetorkan langsung ke Kas Daerah melalui Dinas
PendapatanDaerah.
(2) Retribusi dipungut lebih dahulu sebelum fasilit
digunakanatau dimanfaatkan.
(3) Pemungutan Retribusi dengan men, )nakan SKRDatau
dokumen lain yang dipersamakan.
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pac
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sank
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus
setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak ate
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.(1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi dikeluarkan setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh
tempo pembayaran.
(2) Dalam waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran
/ peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi
harus melunasi retribusi yang terhutangHal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini aki
ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengen
pelaksanaannya.
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tangg
diundangkan.
t\gar setiap orang dapat mengetahuin') memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.
Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 Desember2006
WALIKOTA LUBUKLINGGAU
Diundangkan di Lubuklinggaupada tanggal 30Agustus 2007
LEMBARANDAERAHKOTALUBUKLINGGAUTAHUN 2007 NOMOR9