jurnal desa

7/26/2019 Jurnal Desa

1/21

Pendahuluan

Tanah adalah elemen dari kehidupan manusia yang tidak dapat dilepaskan

dan sepanjang sejarah selalu menjadi komoditas yang diperebutkan dimanapun.Keberadaan manusia yang semakin padat dan jumlah tanah yang tetap

menimbulkan berbagai macam pergeseran fungsi tanah, otoritas pengaturan tanah,

bahkan hak penguasaan dan peradilannya di buat sedimikan rupa untuk mengatur

pengelolaan tanah di dunia. Salah satu jenis hak tanah yang ada di Indonesia sejak

zaman sebelum kemerdekaan adalah TanahBengkok. enurut !una"an #iradi

Tanah Bengkok, yaitu tanah milik desa yang diperuntukkan bagi pejabat

desaterutama lurah, yang hasilnya dianggap sebagai gaji selama mereka

menduduki jabatan itu. $ dari definisi tersebut dapat ditarik unsur%unsur yang

menjadi ciri TanahBengkokitu sendiri yang meliputi&

$. Tanah yang di miliki oleh desa sebagai satuan masyarakat

'. Tanah tersebut digarap oleh perangkat desa(Kepala )esa(*urah

+. asil garapan dari tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari

kepala desa.

-. enegelolaan tanah dikembalikan kepada desa setelah masa jabatan

kepala desa habis.

Tanah bengkok di Indonesia biasanya berupa tanah pertanian dengan

luasan tertentu. *uasan tanah bengkokdi tiap "ilayah berbeda%beda, perbedaan

luas tanah bengkok ini didasarkan pada luas "ilayah desa, kepadatan "ilayah,

kebiasaan masyarakat dan berbagai faktor lain sehingga persebaran luas "ilayah

dan bagaimana pengelolaan tanah bengkokoleh aparatur desa di satu "ilayah

berbeda satu sama lainnya. erbedaan pengelolaan "ilayah tanah bengkokdi tiap

desa menyebabkan permasalahan semenjak munculnya konsep%konsep hak barat

yang di ba"a oleh pemerintahan india /elanda pada masa setelah dikeluarkan

Agrarische Wet $012. Kemunculan undang%undang ini menyebabkan

diharuskannya pendefinisian hak atas tanah secara formal dan di in3entarisir oleh

pemerintah demi kepentingan kononial pada masa itu.

$ !una"an #iradi, )ua 4bad enguasaan Tanah, 56akarta& 7ayasan 8bor Indonesia, '2209, hlm.+:+


2/21

4kibat dari proses in3entarisir tersebut memberikan akibat hukum

munculnya pengakuan formal terhadap hak kepemilikan pribadi dan hak

kepemilikan komunal, yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat ribumi

pada "aktu itu.' Keberadaan pengakuan formal ini membuat pola berpikir

pengusaan dan pengelolaan tanah masyarakat pribumi ikut berubah dari bentuk

yang dinamis dan fleksibel menjadi lebih kaku akibat adanya pengaturan formal

dan tertulis. engaturan formal dan tertulis ini menyebabkan adanya konflik tanah

baru di masyarakat mengenai pembedaan antara hak penguasaan dan pengeloaan

atas suatu tanah yang sebelumnya polanya mekanik 5gemainschaft9 menjadi lebih

organik atau kompleks 5geischelschaft9.+erubahan pola pemahaman atas tanah

ini berakibat pula terhadap tanah bengkokyang dulunya diatur berdasarkan adat

yang rata%rata tidak memilki budaya dokumentasi formal berdasarkan dokumen

tertulis.

Keberadaan kebudayaan hukum formal yang di ba"a pemerintah kolonial

dalam mengatur hak atas tanah dalam 4# $012 memungkinkan adanya relasi hak

antara hak atas tanah tradisional dengan hak atas tanah ala /elanda seperti hak

Erfpacht dan hak se"a yang di kenakan pada tanah pribumi yang terikat pada hak%

hak tradisional termasuk tanah bengkok. Sehingga perkembangannya hingga kini

banyak tanah bengkokyang tumpang tindih haknya dengan hak%hak atas tanah

india /elanda yang belum jelas relasinya makin sulit di kembalikan hak asalnya

karena terkena hak kon3ersi dalam ;ndang%;ndang okok 4graria. erubahan

relasi tanah ini selain menyebabkan kekacauan dalam hal administrasi pertanahan

juga berpengaruh terhadap pengelolaan tanah bengkokyang dulunya hanya berupa

digarap secara proses produksi pertanian di beberapa "ilayah berubah menjadi

se"a dengan pihak pemerintah kolonial.

' !una"an #iradi, ola enguasan Tanah dan


3/21

/erdasarkan tulisan dari )r.6an oesada,A4 terdapat perubahan yang dinamis

dalam hubungan pemerintahan desa dengan asetnya. Sepanjang sejarah relasi

desa dengan asetnya berubah seiring pergantian rezim pemerintah yang

berdampak munculnya aturan mengenai pengelolaan desa yang tidak jarang

merubah pengelolaan aset desa termasuk pengelolaan tanah bengkok.- )alam

tulisan tersebut dikutip dari tulisan )r. )idik Sukriono, S.,. mengenai politik

pemerintahan desa sebagai berikut&

$. bah"a pada pemerintahan penjajahan /elanda,


4/21

pembentukan daerah tingkat III.

T4 < IC( berisi rencana memperkuat

pemerintahan desa agar semakin mampu menggerakkan masyarakat desa

berpartisipasi dalam pembangunan >K


5/21

mempertegas otonomi desa, mengubah istilah /adan er"akilan )esa

menjadi /adan ermusya"aratan )esa.1

)ari penjelasan tersebut ke"enangan desa dalam menjalankan pemerintahannya

sesuai dengan hakikat a"al pemerintahan desa mengalami surut di mulai pada

tahun $@1@ dan kembali di akui pada a"al reformasi tahun $@@@.

erubahan politik pemerintahan desa ini berimbas kepada relasi pengelolaan

pemerintah desa dengan asetnya. erubahan relasi pengelolaan ini sangat

berpengaruh terhadap keberadaan hak atas tanah bengkoksebagai hak komunal

milik masyarakat desa. erubahan ke"enangan pengelolaan aset oleh pemerintah

desa dalam undang%undang sering menimbulkan kekacauan dan berujung pada

lepasnya aset desa dari penguasaan masyarakat desa, bahkan terjadi pada aset desa

berupa tanah yang ada dalam penguasaan hak komunal masyarakat desa.

ada tahun '2$- dikeluarkan undang%undang baru yang mengatur

mengenai desa secara tersendiri dalam ;ndang%;ndang >omor : Tahun. ;ndang%

undang ini mengokohkan kembali keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat

yang mandiri sesuai hakikat a"alnya sebelum munculnya >egara Kesatuan

egara

amun sayangnya keberadaan undang%undang

ini belum dapat menyelesaikan permasalahan mengenai relasi tanah bengkok

dengan desa itu sendiri. Karena dalam undang%undang ini tidak mengatur secara

jelas mengenai aset desa yang berasal dari hak tradisional. engaturan mengenai

aset desa tersebut masih di buat secara umum dan tidak memperikan ruang

definisi yang cukup untuk melindungi tanah bengok sebagai aset desa yang secaratradisional berada di ba"ah hak komunal masyarakat untuk lepas dari

masyarakatnya dengan berbagai bentuk.

Seperti yang terjadi di asuruan dimana ratusan "arga )esa >ogosari,

Kecamatan andaan, Kabupaten asuruan nekat menyegel kantor balai desa

setempat. 4ksi ini dipicu sebagai salah satu bentuk protes "arga, terkait kebijakan

1 Ibid


6/21

kades setempat yang telah menjual tanah bengkokatau tanah kas desa ke pihak

lain.0 Selain itu kasus serupa terjadi pula di )esa Aibeusi 6a"a /arat.

Sejumlah "arga )esa Aibeusi Kecamatan Aiater, Subang, menggeruduk kantor desamereka, tadi siang. Kedatangan "arga, konon, untuk memprotes dugaan penjualan tanah bengkok

5lahan aset desa9 oleh sang kades.

#arga ramai%ramai datang ke aula desa untuk mempertanyakan kabar penjualan tanah bengkok

seluas B22 bata oleh kades,ujar "arga setempat, ;din, saat dihubungi #4I.A8,


7/21

)ari kedua "acana tersebut ada suatu kesamaan dimana keberadaan tanah

bengkokbagi masyarakat desa memiliki keterikatan yang kuat dimana setiap tanah

bengkokyang di jual selalu memancing emosi "arga. Keberadaan tanah bengkok

yang di jual oleh aparatur desa menandakan adanya kekosongan hukum dalam

mengatur relasi antara "arga desa dengan hak komunalnya.

Rumusan Masalah

/erdasarkan latar belakang tersebut maka muncul rumusan masalah yang dapat di

susun sebagai berikut&

$. /agaimana hubungan hukum antara masyarakat desa dan aparatur desa

dengan tanah bengkokG

'. /agaimana pengaturan mengenai tanah bengkok dalam ;ndang%;ndang

>omor : Tahun '2$- tentang )esa dan peraturan pelaksanaannyaG

Pembahasan

$.$ ubungan TanahBengkokdengan asyarakat dan 4paratur )esa

;ntuk membahas mengenai hubungan hukum tanah bengkok

dengan masyarakat desa tidak dapat di bahas hanya dengan merujuk

kepada undang%undang desa saja, karena dalam membahas relasi

masyarakat desa dengan asetnya ada bagian yang tidak di atur secara

sendiri dan menyeluruh dalam undang%undang desa. ernyataan ini sesuai

dengan ketentuan penutup dalam undang%undang desa pada pasal $'2 ayat

5$9 menyatakan Semua peraturan pelaksanaan tentang )esa yang selama

ini ada dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan

undang%undang ini.$2 Sehingga di mungkinkan adanya peraturan

pelaksana lain yang mengatur mengenai relasi aset desa dengan

masyarakat desa beserta aparaturnya.

$2 ;ndang%;ndang >omor : Tahun '2$-


8/21

;ntuk menjelaskan mengenai relasi tanah bengkok dengan desa

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh iroyoshi Kano mengenai

sistem pemilikan tanah dan masyarakat desa di 6a"a pada abad ke HIH

menyatakan bah"a tanah bengkok adalah sa"ah%sa"ah yang

diperuntukkan bagi pejabat untuk dimanfaatkan secara pribadi.$$)alam

prakteknya tanah bengkok secara de facto hampir seperti tanah yang

dimiliki secara pribadi turun%temurun oleh keluarga kepala desa

dikarenakan adanya kecenderungan penggarap tanah ini diberikan kepada

orang%orang yang masih memiliki relasi dengan kepala desa. Sehingga

pengusaan hak garapan masih tetap ada di ba"ah kepala desa bahkan

hingga terjadi pergantian. >amun di sisi lain pada masa ini masih

dimungkinkan bagi "arga desa untuk melakukan pembatalan secara

formal terhadap kepenggarapan tanah oleh kepala desa dan keluarganya

untuk dikembalikan haknya kepada hak komunal milik desa.$'

;ntuk membuktikan dan mengidentifikasi bentuk%bentuk relasi hak

komunal masyarakat desa dengan tanahnya menggunakan teori yang di

susun oleh rof. ishao 8tsuka berjudulyodotai no iso !iron"#dengan

titik a"al dari karangan a"al yang di tulis oleh Karl ar mengenai titik

a"al relasi masyarakat dengan tanah berjudul The $orms Which %recedes

The &apitalistic %roduction'"(dari karangan tersebut menghasilkan skema

mengenai a"al hubungan masyarakat desa dengan tanah dalam bentuk

sebagai berikut &$B

$$ iroyoshi Kano, Sistem emilikan Tanah dan asyarakat )esa di 6a"a pada 4bad ke HIH,56akarta& 7ayasan 8bor Indonesia, '2209, hlm. :0

$' Ibid, hlm :@

$+ Terjemah & Teori )asar Tentang ubungan asyarakat

$- Terjemah & /entuk /entuk 7ang endahului roduksi Kapitalistik

$B Ibid, hlm @B


9/21

Kriteria /entuk 4sia /entuk Klasik%4ntik /entuk

6erman

!emainschaft

5)asar9

Suku atau sub

bagiannya

Kota( asyarakat

rajurit

Kampung

5Cillage9(

kelompok

pemilik tanah

yg saling

bertetangga

ausgemainscha

ft

5Keluarga9

Keluarga besar

atrialkal

Keluarga atriarkal

dengan otoritas kepala

keluarga yang kuat

Keluarga

atriarkal

dengan

otoritas

kepala

keluarga yang

lemah

rinsip

ersamaan

Subtantif(berda

sarkan

Kemampuan

dan kebutuhan

Subtantif(berdasarkan

Kemampuan dan

kebutuhan

?ormal

Kelaziman

emilikan Tanah

ribadi

eredium(/ida

ng tanah

digunakan

untuk

perumahan dan

kebun

?undus( /idang tanah

untuk erumahan dan

kebun namun sebagian

digunakan untuk

fasilitas umum dan

pendudukan hak atas

tanah dengan prinsip

senioritas 5yg datang

lebih dulu yg

menguasai9

ufe( /idang

tanah untuk

perumahan,

kebun,

bidang tanah

pertanian dan

sebagian dari

milik desa

5hak

komunal9

)ari teori tersebut iroyoshi Kano melakukan penelitian empiris mengenai

penguasaan tanah desa berdasarkan catatan 5endresume)milik pemerintah india

/elanda dan mendapatkan hasil bah"a masyarakat desa di Indonesia khususnya


10/21

6a"a memiliki kesadaran yang khas mengenai kepemilikan tanah dimana

terbentuk perpaduan antara corak 4sia%6erman dimana pola pengusaan tanah desa%

desa pada a"alnya memiliki ciri sebagai berikut&

$. Terbentuk dari Suku(sub bagiannya atau dari kampung 5Cillage9(

kelompok pemilik tanah yang saling bertetangga.

'. Keluarga besar atrialkal dengan satuan beberapa keluarga atau

Keluarga atriarkal dengan otoritas kepala keluarga yang kuat.

+. Subtantif(berdasarkan Kemampuan dan kebutuhan.

-. eredium(/idang tanah digunakan untuk perumahan dan kebun atau

?undus( /idang tanah untuk erumahan dan kebun namun sebagian

digunakan untuk fasilitas umum dan pendudukan hak atas tanah

dengan prinsip senioritas 5yg datang lebih dulu yg menguasai9.$:

)ari ciri%ciri tersebut relasi tanah bengkok dengan masyarakat desa dapat di

generalisasi menjadi relasi yang berdasarkan kebututuhan subtantif dan tetap

terikat kepada kepemilikan komunal oleh masyarakat yang akses pemanfaatannya

bisa diberikan kepada perseorangan. )engan kata lain tanah bengkok dapat

dimanfaatkan oleh kepala desa dan perangkatnya dengan syarat kepemilikan tanah

tidak lepas dari kepemilikan komunal masyarakat desa.

$.' ubungan ukum Tanah Bengkok dengan asyarkat )esa dalam ukum

ositif di Indonesia

)alam menganalisa hubungan positif antara tanah bengkokdengan masyarakat

desa dalam konteks hubungan hukum postif modern sebelum merujuk

pengelolaannya di ba"ah pemerintahan desa, perlu diketahui dahulu mengenai

hak atas tanah yang melekat pada tanah bengkokitu sendiri. ak atas tanah yang

ada dalam tanah bengkokdalam pengaturan tanah Indonesia. )alam penjelasan

/oedi arsono dalam tanah ulayat yang menjadi pertimbangan dasar dalam

membentuk sistem pertanahan nasional dalam ;ndang%;ndang okok 4graria

$: Ibid, hlm $22


11/21

5;;49,$1 terdapat tiga hierarki yang mengatur hak%hak penguasaan atas tanah

adat yaitu&

$. ak ;layat asyarakat ukum 4dat, sebagai hak penguasaan yangtinggi, bersaspek perdata maupun publik.

'. ak Kepala adat dan para Tetua 4dat, yang bersumber pada ak

;layat dan beraspek publik semata.

+. ak%ak atas Tanah, sebagai hak%hak Indi3idual, yang secara langsung

maupun tidak langsung bersumber dari hak ulayat dengan aspek

perdata.$0

6ika di tinjau dari konsep tersebut yang menyusun pemahaman ;;4 terhadap

tanah bengkok, maka dapat dikatatakan hak atas tanah bengkok terkait dengan

aspek milik publik dan tidak bisa lepas dari publik. >amun dalam ketentuan postif

;;4 masih mengakomodir perubahan yang terjadi dalam perkembangan

hubungan ekonomi terhadap tanah termasuk tanah bengkok seperti yang

dijelaskan dalam penjelasan umum angka III (1) UUPA yang menyatakan

Dengan sendirinya *ukum Agraria yang baru itu harus sesuai dengan

kesadaran hukum daripada rakyat banyak' +leh karena rakyat ndonesia

sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka *ukum Agraria baru tersebut

akan didasarkanpula pada ketentuan-ketentuan hukum adatitu, sebagai hukum

yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat

dalam .egara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional

serta disesuaikan dengan sosialisme ndonesia' Sebagaimana dimaklumi maka

hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan

masyarakat colonial yang kapitalistis dan masyarakat s/apra0a yang feudal".19

$1 ;ndang%;ndang >omor B Tahun $@:2 tentang okok%okok 4graria

$0 /oedi arsono, ukum 4graria Indonesia 6ilid $, 56akarta& )jambatan, '2209, hlm. $0+

$@ enjelasan ;mum angka III ayat 5$9 ;;4


12/21

)ari ketentuan tersebut pada dapat diartikan lebih luas mengenai

penggunaan tanah bengkoktidak menutup kemungkinan terhadap proses produksi

lain diluar proses produksi pertanian saja. roses produksi ini muncul akibat

adanya sistematika penyempurnaan yang tidak bisa di hindari karena adanya

integrasi dengan sistem >egara modern yang merubah corak produksi di

Indonesia. anifestasi adanya perubahan kemingkinan proses produksi dalam

tanah bengkok di tulis dalam bagian kedua mengenai ketentuan%ketentuan

kon3ersi dalam ;;4 menyatakan dalam pasal CI ketentuan kon3ersi

menyatakan ak%hak atas tanah yang memberi "e"enang sebagaimana atau

mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal -$ ayat 5$9 seperti yang disebut

dengan nama sebagai di ba"ah,yang ada pada mulai berlakunya ;ndang%undang

ini, yaitu & hak 3ruchtgerbruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam

bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pitu"as, dan hak%hak lain dengan nama

apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh enteri 4graria, sejak mulai

berlakunya ;ndang%undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal -$ ayat $,

yang memberi "e"enang dan ke"ajiban sebagaimana yang dipunyai oleh

pemegang haknya pada mulai berlakunya ;ndang%undang ini, sepanjang tidak

bertentangan dengan ji"a dan ketentuan%ketentuan ;ndang%undang ini. )ari

ketentuan tersebut jika kita merujuk kepada pasal -$ yang menyatakan bah"a&

%asal ("

1") *ak pakai adalah hak untuk menggunakan dan2atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai

langsung oleh .egara atau tanah milik orang lain, yang memberi /e/enang dan ke/a0iban yang

ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pe0abat yang ber/enang memberikannya atau

dalam per0an0ian dengan pemilik tanahnya, yang bukan per0an0ian se/a menye/a atau per0an0ian

pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan 0i/a dan ketentuan-ketentuan

3ndang-undang ini'

14) *ak pakai dapat diberikan 5

a' selama 0angka /aktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang

tertentu6

b' dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian 0asa berupa apapun'

1#) %emberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur

pemerasan'


13/21

)ari ketentuan tersebut pada dasarnya ada kebebasan sekaligus pembatasan bagi

aparatur desa dalam menggunakan tanah bengkokkarena dalam hak pakai tidak

ada klausul khusus mengenai batasan mekanisme pengelolaanya.

Selain itu status hak pakai tanah bengkokjuga semakin terancam untuk leps dari

hak komunalnya semenjak terbitnya eraturan emerintah >omor '- tahun $@@1

tentang pendaftaran tanah yang memungkinkan adanya perubahan status hak

terhadap tanah di ba"ah hak pengelolaan(hak pakai.'2

Kemudian untuk menentukan posisi tanah bengkok dalam pemerintahan

desa perlu ditelusuri relasi tanah bengkoktersebut sebagai bagian dari aset desa.

Konsep tanah bengkokmelebur sebagai aset desa berupa tanah kas desa pertama

muncul dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) No. 1/1982 tentang Sumber Pendapatan dan

Kekaaan De!a Penguru!an dan Penga#a!anna.Dalam Pa!al $

Permendagri itu dinatakan ang di!ebut kekaaan de!a adala%

(1). &ana% ka! de!a terma!uk tana% bengkok (2). Pemandian

umum ang diuru! ole% de!a ($). Pa!ar de!a ('). bek*obek

rekrea!i ang diuru! ole% de!a (+). ,angunan milik de!a dan

(-). ain*lain kekaaan milik pemerinta% de!a.21ang kemudian

di perkuat dalam 0n!truk!i Menteri Dalam Negeri no. 2- &a%un

1992. Se%ingga !emenak reim pemerinta%an orde baru

tepatna dalam ndang*ndang Nomor + ta%un 1939 kon!ep

tana% bengkokang duluna bediri !endiri dalam kontek! %ak

ulaat dengan !pe!i4ka!i ter!endiri tela% mengalami peruba%an

menadi lebi% general dalam rumu!an baru aitu !ebagai tana%

ka! de!a.

'. TanahBengkokdalam ;ndang%;ndang )esa

Setelah mengetahui mengenai posisi tanah bengkokdalam konsep aset desa yaitu

menjadi tanah kas desa untuk mengetahui mengenai basis ke"enangannya, kita

'2 /erdasarkan hasil diskusi dengan )r. Imam Koes"ahyono S., ..

'$ asil diskusi dengan sekertaris desa di salah satu desa di kabupaten malang


14/21

perlu melihat kepada ;ndang%;ndang >omor : Tahun '2$- Tentang )esa beserta

peraturan turunannya. )alam undang%undang desa pada pasal 1: ayat 5$9 yang

berbunyi 4set )esa dapat berupa tanah kas )esa, tanah ulayat, pasar )esa, pasar

he"an, tambatan perahu, bangunan )esa, pelelangan ikan, pelelangan hasil

pertanian, hutan milik )esa, mata air milik )esa, pemandian umum, dan aset

lainnya milik )esa. )ari pasal tersebut dapat diketahui bah"a tanah bengkok

sudah diatur sebagai bagian dari aset desa dengan standar pengelolaan aset diatur

sebagaimana pasal 11 undang%undang tersebut yang dalam ayat 5+9 menyatakan

engelolaan kekayaan milik )esa sebagaimana dimaksud pada ayat 5'9 dibahas oleh

Kepala )esa bersama /adan ermusya"aratan )esa berdasarkan tata cara

pengelolaan kekayaan milik )esa yang diatur dalam eraturan emerintah.

/erdasarkan amanat undang%undang desa maka dibentuklah eraturan

emerintah nomor -1 tahun '2$B tentang perubahan peraturan pemerintah nomor -+

tahun '2$- tentang peraturan pelaksanaan undang%undang nomor : tahun '2$-

tentang desa. )alam eraturan pelaksana tersebut mengatur mengenai ke"enangan

pengelolaan tanah kas desa dalam pasal +- ayat 5$9. 7aitu&

7Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usulsebagaimana dimaksud dalam %asal ##

huruf a paling sedikit terdiri atas5

a' sistem organisasi masyarakat adat6

b' pembinaan kelembagaan masyarakat6

c' pembinaan lembaga dan hukum adat6

d' pengelolaan tanah kas Desa6 dan

e' pengembangan peran masyarakat Desa'8

/erdasarkan pasal tersebut pengelolaan tanah kas desa merupakan ke"enanganyang berasal dari hak asal usul. asal ini memperjelas posisi pengelolaan aset

desa termasuk tanah bengkok yang berada di dalam tanah kas desa dengan

memberikan kepastian ke"enangan pengelolaan oleh desa secara mandiri.

>amun di sisi lain pasal ini menimbulkan permasalahan yang pada

dasarnya belum diatur dalam peraturan ini, yaitu pasal yang mengatur mengenai

ke"ajiban pemerintah desa dan pemerintah pada umumnya untuk menggali

kembali konsep hak asal usul tiap desa. adahal hak asal usul setiap desa


15/21

memiliki corak yang berbeda, dimana pasca munculnya konsep hubungan tanah

modern dalam bentuk hak se"a, hipotek dan berbagai jenis hak lain yang

memberikan beban hak kepada tanah kas desa dapat mengancam kepemilikan

tanah kas desa tersebut dari hak komunalnya yang dalam undang%undang desa

diatur melalui sertifikasi tanah atas nama pemerintah desa dalam pasal 1: ayat 5+9

dan harus dilanjutkan kembali melalui peraturan "alikota(bupati berdasarkan

pasal $22 no -1 tahun '2$B. >amun perlu di ingat pula mengenai asas asas

pengelolaannya.

Selain itu perlu dilakukan perlu dilakukan pula pembaharuan terhadap

produk hukum mengenai desa yang mengatur mengenai maslah pengalihan fungsi

tanah kas desa seperti ermendagri nomor - Tahun '221 pada pasal $B yang

berbunyi &

(1)Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak

diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan

kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan

umum.

(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugisesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan

harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

(3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus

digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan

berlokasi di Desa setempat.

() Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan !eputusan !epala

Desa.

(") !eputusan !epala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan #PD dan

mendapat ijin tertulis dari #upati$%alikota dan &ubernur

Terutama mengenai konsep kepentingan umum yang selama ini seringkali

digunakan sebagai justifikasi pemerintah desa dalam melepaskan tanah bengkok(

tanah kas desa dari masyarakat desa dan hak komunalnya.

Kesimpulan


16/21

Tanah bengkok merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

masyarakat desa sebagai apresiasi masyarakat desa kepada para aparaturnya.

Keberadaan perubahan pemerintahan yang memiliki relasi dengan desa mulai

masa pra kolonial hingga pasca reformasi menyebabkan perubahan tata hukum

mengenai tanah bengkokterus berubah. erubahan ini tidak jarang menyebabkan

pertentangan dan konflik di masyarakat. ada a"alnya relasi tanah bengkok

dengan masyarakatnya pada masa pra kolonial berada di ba"ah kepemilikan hak

komunal namun dengan hak pemanfaatan oleh kepala desa dan aparaturnya.

>amun setelah kemerdekaan selama orde baru hak kepemilikan komunal ini tidak

dilindungi secara jelas oleh peraturan perundangan yang ada sehingga seringkali

kepemilikan tanah komunal ini di lepaskan oleh aparatur desa melalui mekanisme

penjualan, gadai dan hubungan tanah lainnya secara formal yang diatur dalam

;;4. Keberadaan undang%undang desa yang baru merupakan salah satu bentuk

pengembalian sebagian kedaulatan "arga desa terhadap asetnya termasuk tanah

bengkok(tanah kas desa namun sayangnya dalam peraturan pelaksanaan undang%

undang tersebut belum mengatur mengenai perlindungan kepemilikan komunal

milik masyarakat desa dari relasi hubungan ekonomi dengan pihak luar desa yang

cenderung mengancam kepemilikan aset desa.

Saran

1. perlu di bentuk panduan pembentukan peraturan bupati("alikota mengenai

pengelolaan aset desa yang memberikan definisi dan pembatasan

pengelolaan tanah bengkokatau aset desa pada umumnya.

2. perlu ada peraturan pelaksana yang membatasi definisi hak pakai dalam

;;4 yang di dasari oleh hak asal usul dalam pasal CI bab kon3ersi.

3. pembentukan definisi kepentingan umum peraturan pelaksana undang%

undang desa dalam pengalihan kepemilikan aset desa demi kepentingan

umum.

. elibatan masyarakat desa secara langsung dalam penentuan tataguna

tanah bengkok, karena adanya iklim politik transaksional dalam

penggunaan tanah.


17/21

)4?T4< ;ST4K4

/;K;

!una"an #iradi, )ua 4bad enguasaan Tanah, 56akarta& 7ayasan 8bor

Indonesia, '2209


18/21

!una"an #iradi, ola enguasan Tanah dan omor B Tahun $@:2

;ndang%;ndang >omor B Tahun $@1@

eraturan emerintah >omor -1 Tahun '2$B

ermendagri >omor - Tahun '221

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1/1982

Peraturan Pemerinta% Nomor 2' &a%un 1993

I>T==T

=mile )urkheim, The Division of Labour in Society,5>e" 7ork& ?ree ress,$@@19,

resume

)r.6an oesada,A4, )esa, 54rtikel ada KS4.org9, diakses pada

http&((""".ksap.org(sap(desa(tanggal +2 ei '2$:

Kabarpas.com, enjualan TanahBengkok,


19/21

!UR"A#

$AKIKA% &A" P'SISI $UKUM %A"A$ "*K'K MI#IK &SA

&A#AM $UKUM &I I"&'"SIA &ARI PRAK'#'"IA# $I"**A

SKARA"*


20/21

'#$

+R, R RAMA&$A" 13--1-1-/11112/

KM%RIA" RIS% &A" P"&I&IKA" %I"**I

U"I0RSI%AS RAI!A,A

+AKU#%AS $UKUM

2-1

AS%RAK

Tanah bengkokmerupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat

desa sebagai apresiasi masyarakat desa kepada para aparaturnya. Keberadaan

perubahan pemerintahan yang memiliki relasi dengan desa mulai masa pra

kolonial hingga pasca reformasi menyebabkan perubahan tata hukum mengenai

tanah bengkok terus berubah. ada a"alnya relasi tanah bengkok dengan

masyarakatnya pada masa pra kolonial berada di ba"ah kepemilikan hak komunal

namun dengan hak pemanfaatan oleh kepala desa dan aparaturnya. >amun setelah

kemerdekaan selama orde baru hak kepemilikan komunal ini tidak dilindungi


21/21

secara jelas oleh peraturan perundangan yang ada sehingga seringkali kepemilikan

tanah komunal ini di lepaskan oleh aparatur desa melalui mekanisme penjualan,

gadai dan hubungan tanah lainnya secara formal yang diatur dalam ;;4 .

Keberadaan undang%undang desa yang baru merupakan salah satu bentuk

pengembalian sebagian kedaulatan "arga desa terhadap asetnya termasuk tanah

bengkok(tanah kas desa namun sayangnya dalam peraturan pelaksanaan undang%

undang tersebut belum mengatur mengenai perlindungan kepemilikan komunal

milik masyarakat desa dari relasi hubungan ekonomi dengan pihak luar desa yang

cenderung mengancam kepemilikan aset desa.

jurnal desa

Documents