jurnal kegiatan dprd provinsi lampung | edisi maret 2015

JURNAL KEGIATANDPRD PROVINSI LAMPUNGEdisi III/Maret 2015

JURNAL KEGIATANDPRD PROVINSI LAMPUNG


Diterbitkan Oleh

Sekretariat DPRDProvinsi Lampung

PELINDUNGPimpinan DPRD Provinsi Lampung:H. Dedi Afrizal, S.Kep;H. Toto Herwantoko, S.E., M.M.;H. Ismet Roni, S.H.;Ir. H. Johan Sulaiman, M.M.;H. Pattimura, S.E.

PEMBINASekretaris DPRD Provinsi Lampung:H. Sutoto, S.H., M.H.

PENANGGUNG JAWABKepala Bagian Perundang-udangan:Bambang Joko Dwi Sunarto, S.H., M.H.

PENGARAHKepala Bagian Umum:Grisman Medy Putra, S.P., M.M.Kepala Bagian Persidangan:Zurizal, S.E., M.Si.Kepala Bagian Keuangan:Tina Malinda, S.Sos., M.M.Kepala Bagian Humas & Protokol:Dr. Elip Heldan, A.P., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSIKasubag Dokumentasi, Informasi,dan Perpustakaan:Fitri Sisnani, S.Sos.

SEKRETARIS REDAKSINeli Yuniar

ALAMAT REDAKSIGedung DPRD Provinsi LampungJl. Wolter Monginsidi No. 69,Telukbetung, BandarlampungTelepon (0721) 481166;Faksimili (0721) 482166Website:www.dprd-lampungprov.go.idEmail:

Daftar Isi

Meriahkan Astra Ksetra Air Show

Hal. 11

Hal. 13

Tuntaskan Pembahasan28 Raperda

DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurnapenetapan program Pembentukan Peraturan

Daerah (Perda) Provinsi tahun 2015, Senin (23/3/2015). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Dedi

Afrizal dihadiri 61 anggota dari 85 anggota DPRDProvinsi Lampung.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal mengikutikegiatan “Astra Ksetra Air Show “ yang digelar oleh

Pemerintah Kabupaten Tulangbawang bekerja samadengan Pangkalan TNI Angkatan Udara Astra Ksetra di

apron Lanud Astra Ksetra, Kamis (26/3/2015).

Minta Dinas Lakukan Tendersecara Transparan

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Noerdinminta Dinas Bina Marga (DBM) dan Dinas Pengairan

dan Permukiman (DPP) Lampung berlaku adil dantransparan dalam melaksanakan tender proyek.

Hal. 26

1JURNAL KEGIATANDPRD PROVINSI LAMPUNGEdisi III/Maret 2015

AGENDA KEGIATAN DPRD PROVINSI LAMPUNGBulan Maret 2015

Senin, 9 Maret 20151. Pukul 09.30, kunjungan kehormatan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI)Bandarlampung diterima oleh KetuaDPRD Provinsi Lampung di ruang kerjaKetua DPRD Provinsi Lampung.

2. Pukul 09.00, rapat dengar pendapatKomisi II DPRD Provinsi Lampung denganKepala Dinas Pertanian Tanaman Pangandan Hortikultura, Kepala Dinas Perda-gangan, dan Kepala Badan PertahananPangan Daerah Provinsi Lampung.

3. Pukul 11.00, konsultasi rencana pem-bangunan Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pesisir Barat antara PimpinanDPRD Provinsi Lampung dan AnggotaDPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Selasa, 10 Maret 20151. Pukul 09.00, rapat pembahasan persi-

apan rapat paripurna istimewa DPRDProvinsi Lampung dalam rangka mem-peringati HUT ke-51 Provinsi Lampung diSekretariat DPRD.

2. Pukul 10.00, rapat koordinasi antaraPimpinan DPRD Provinsi Lampung denganKomisi I DPRD Provinsi Lampung di ruangrapat Ketua DPRD.

Rabu, 11 Maret 20151. Pukul 08.00, Pimpinan dan anggota DPRD

Provinsi Lampung mengikuti upacara HUTke-65 Satuan Polisi Pamong Praja dan HUTke-53 Satlinmas di Lapangan KorpriKomplek Kantor Gubernur Lampung.

2. Pukul 08.30, Pimpinan DPRD ProvinsiLampung mengikuti upacara wisudaPascasarjana periode XI UniversitasSaburai di Universitas Saburai.

Selasa, 17 Maret 2015Pukul 08.00, upacara memperingati HUT ke-51 Provinsi Lampung di Lapangan PKORWayhalim.


Rabu, 18 Maret 2015Pukul 09.00, rapat paripurna istimewa dalamrangkan memperingati HUT ke-51 ProvinsiLampung di ruang rapat utama DPRD ProvinsiLampung.

Jumat, 20 Maret 20151. Pukul 09.00, Pimpinan dan sejumlah

anggota DPRD Provinsi Lampung me-ngikuti rapat paripurna istimewa dalamrangka memperingati HUT ke-18 Kabu-paten Tulangbawang di DPRD KabupatenTulangbawang.

2. Pukul 09.00, rapat dengar pendapatKomisi II DPRD Provinsi Lampung denganKepala Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Lampung.

Selasa, 24 Maret 2015Pukul 08.00, Pimpinan DPRD mengikuti rapatkoordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(Forkopimda) Lampung di gedung Pusiban.

Rabu, 25 Maret 2015Pukul 08.00, Pimpinan DPRD mengikutimusyawarah perencanaan pembangunan(musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2015di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung.

Kamis, 26 Maret 20151. Pukul 08.00, Pimpinan DPRD Provinsi

Lampung mengikuti kegiatan Astra KsetraAir Show berupa Terjun Free fall, DemoSAR Udara, dan Static Show di LanudAstra Ksetra, Tulangbawang.

2. Pukul 10.00, silaturahmi Komisi II DPRDKabupaten Tanggamus dengan Komisi IIDPRD Provinsi Lampung di ruang rapatKomisi DPRD Provinsi Lampung.

3. Pukul 13.30, Pimpinan DPRD mengikutiacara pelatikan DPW Badan KomunikasiPemuda Remaja Masjid Indonesia(BKPRMI) Provinsi Lampung di BalaiKeratun Komplek Kantor GubernurLampung.


Rapat Paripurna IstimewaHUT Lampung

DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewamemperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Provinsi Lampung,

Rabu (18/03/2015). Hadir dalam rapat tersebut Gubernur LampungM. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri, Ketua MPR

RI Zulkifli Hasan, Anggota Forkopimda Lampung, Tokoh Adat,Tokoh Masyarakat, dan para undangan.

ebelum rapat paripurna digelar,rombongan Gubernur diarak dariBalai Keratun, Kantor Gubernur,menuju gedung DPRD yang berjarak

sekitar 100 meter. Rombongan diarak dalamparade budaya adat Lampung mulai daritari nyambuk temui (sambut tamu), netok

sinjang, dan pencak Lampung.Sampai di depan Gedung DPRD

rombongan berhenti dan disambut KetuaDPRD Dedi Afrizal sebagai tuan rumahbersama para perwatin dan peyimbang(tokoh adat Lampung). Sekitar 10 menitberpantun gayung bersambut dalam basaha

S


Lampung, rombongan Gubernur punmemasuki ruang sidang. SelanjutnyaRapat Paripurna Istimewa yangdipimpin Ketua DPRD ProvinsiLampung Dedi Afrizal dibuka dandimulai dengan alunan lagu “Eramkudi Lampung.”

HUT ke-51 ini bertema“Tingkatkan Budaya Kerja, Semangat,dan Kebersamaan Guna KeberhasilanPembangunan di Provinsi Lampung.”Dalam kata pembukanya, Afrizalmengatakan Provinsi Lampung kiniistimewa dan berkembang pesat.Selain pembentukan kabupaten baru,capaian pembangunannya jauh lebihbaik ketimbang tahun lalu.

“Lampung saat ini semakinistimewa, telah banyak keberhasilanpembangunan yang dicapai. Inimerupakan hasil kerja semua pihak,”kata dia. Untuk mempertahankan danmengupayakan agar lebih maju, harusada kebersamaan semua pimpinandan masyarakat. Sebab, kunci ke-majuan adalah kebersamaan.

Dijelaskannya, capaian pem-bangunan provinsi ini yaitu dalampeningkatan kesehatan, pendidikan,dan infrastruktur. “Ke depan, salahsatu program Pemprov Lampungadalah meningkatkan status BandaraRadin Inten II menjadi bandarainternasional,” ujar Dedi.

Agenda utama rapat paripurnatersebut adalah sambutan danpemaparan oleh Gubernur tentangtarget pembangunan Provinsi LampungTahun 2015—2019. Mengawalipemaparannya Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengatakan secarabertahap dan pasti hubungan dankerja sama antara pemerintah,kalangan swasta, dan seluruh elemenmasyarakat di Lampung sampai saatini kian bertambah erat. Untuk ituGubernur mengucapkan terima kasihdan penghargaan yang tulus kepada


seluruh pemangku kepentingan pem-bangunan atas kemajuan yang telahdicapai.

Gubernur menjelaskan salah satuprioritas pembangunan Provinsi Lampungtahun 2015—2019 adalah bidang in-frastruktur. Saat ini hampir sebagian besarkondisi infrastruktur dalam kondisi rusak,khususnya infrastruktur yang secaralangsung mendukung pertumbuhan ekonomimasyarakat, yaitu jalan dan jembatan,pengairan, dan energi.

Targetnya hingga tahun 2019 sekitar 85persen jalan provinsi dalam kondisimantap. Selain itu juga perlu adanyapeningkatan beberapa ruas jalan strategisdari status jalan provinsi menjadi jalannasional. Kemudian ada sejumlah jembatanyang dibangun dan direhabilitasi, yaitujembatan Way Pangubuan dan Way Tipo(Lampung Tengah), Way Tahmi (Waykanan),

Way Pedada dan Way Basohan(Pesisir Barat), dan Way Kerap(Tanggamus).

Selanjutnya Gubernur me-nyampaikan target pembangunandi bidang ekonomi dan industriantara lain pengembangankawasan industri maritim (KIM) diTanggamus, kawasan industri barudi Lampung Selatan, serta kawasanindustri yang terpadu denganpembangkit listrik dan pelabuhandi Mesuji.

Juga penguatan produktivitasUMKM melalui fasilitasi perkuatanmodal, pembinaan manajemen,temu usaha, dan even-even untukmempromosikan produk-produkUMKM, termasuk di dalamnyaperlindungan terhadap pasartradisional.

Kemudian yang tak kalahpenting menciptakan iklim in-vestasi daerah yang kondusifmelalui perizinan yang cepat dantransparan dan dukungan sta-bilitas keamanan dan penegakanhukum. Juga pengembangan

kawasan wisata yang berbasis padapartisipasi masyarakat untukmenggerakkan perekonomian rakyatmelalui penyusunan master planpengembangan kawasan pariwisata PesisirBarat, pengembangan destinasi wisata,peningkatan investasi, dan dukunganinfrastruktur serta konektivitas.

Menurut Gubernur, Lampung jugamendapat amanah dari Pemerintah Pusatuntuk meningkatkan produksi gabah keringgiling (GKG) dari target 3,3 juta ton menjadi4,3 juta ton pada tahun 2016 (tambahantarget 1 juta ton).

Upaya peningkatan produksi tersebutmelalui optimalisasi dan perbaikanjaringan irigasi, perbaikan distribusi dantata niaga pupuk serta mutu benih,menjamin stabilisasi harga (sistem resigudang), mobilisasi penyuluh pertanian,


dan penguatan kelembagaan usaha tani,dan hilirisasi pengolahan hasil pertanianuntuk memberikan nilai tambah yang lebihbesar bagi petani.

Juga dilakukan pengembangan ka-wasan industri, yaitu kawasan industrimaritim/KIM di Tanggamus, kawasanindustri baru di Lampung Selatan, sertakawasan industri terpadu dengan pem-bangkit listrik dan pelabuhan di Kabupaten

Mesuji.Dalam bidang pendidikan beberapa

hal yang menjadi prioritas adalah pe-merataan tenaga pendidik, khususnya didaerah terpencil (melalui Program LampungMengajar), peningkatan kualitas dankesejahteraan guru, dan peningkatankualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam bidang pendidikan diperlukanpeningkatan akses dan kualitas pelayanankesehatan di seluruh wilayah denganmengoptimalkan peran dan fungsi pos-yandu, puskesmas, bidan desa, sertapelayanan rumah sakit di seluruh wilayah.

Dalam paparan penutupnya, Gubernurmenyampaikan bahwa Pemerintah PropinsiLampung memahami keterbatasan-keterbatasan yang ada, termasuk didalamnya kemampuan keuangan daerah,pengembangan sumberdaya, kondisi sosialmasyarakat, dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebutsangat diperlukan upaya kerja keras darisemua pemangku kepentingan untukmengatasi beberapa masalah dantantangan tersebut di atas secara bertahap.

Gubernur juga meminta aparaturpemerintah di daerah ini menjadikan HUTLampung sebagai momentum melakukanevaluasi, instropeksi dan koreksi terhadappelaksanaan pembangunan.

“Setiap kali peringatan HUT Provinsi


Lampung, kita perlu melakukan evaluasi,koreksi dan introspeksi terhadap berbagaikeberhasilan maupun capaian yang belumoptimal dalam pelaksanaan pembangunan,”ujar Gubernur.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan publik, harusterbangun suatu koordinasi dankomunikasi yang semakin membaik melaluiForum Koordinasi Pimpinan Daerah. Baik ditingkat provinsi maupun antara pemerintahprovinsi dan kabupaten/kota. Juga, antaraeksekutif dan legislatif, telah pulaterbangun kemitraan yang kian harmonis.

Gubernur M. Ridho Ficardo mengakuibelum banyak yang dilakukannya untukmembangun daerah ini. Ia berjanjimelanjutkan pembangunan Bumi RuwaJurai yang sudah berusia lebih darisetengah abad.

Menurut Ridho, pembangunanLampung kini berjalan dinamis dalamberbagai program lintas sektoral. Potensisumber daya manusia dan alam yangmemadai, turut menjadikan daerah inisebagai provinsi dengan prospekpeningkatan kesejahteraan masyarakat

yang positif.Namun, Lampung saat ini masuk dalam

provinsi yang buruk di mata nasional.Sebab, banyak terjadi pembegalan danperedaran narkoba yang berlebih. Inidisebabkan kurangnya lapanganpekerjaan. Karena itu, diperlukan upayabersama lembaga horizontal (DPRD)menciptakan lapangan pekerjaan yangdapat meningkatkan taraf kesejahteraanrakyat.

Pemprov Lampung sedang fokuspeningkatan infrastruktur jalan danjembatan yang berkualitas. Kondisi jalanyang tak memadai berdampakterhambatnya pertumbuhan ekonomi.Pemprov melalui APBD murni tahun 2015mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliununtuk rehabilitasi infrastruktur jalan danjembatan.

“Tapi, fokus pembangunan juga tidakterlepas dari situasi keamanan,” imbuh dia.Karena itu, Pemprov berkoordinasi dengankepolisian dan TNI membentuk programrembug pekon. “Rembug ini salah satupéncegahan dini untuk menciptakan situasidan kondisi kondusif,” ujar Ridho. (tim)


pacara diikuti seluruhunsur Forkopimdabeserta istri, mulai dariGubernur dan Wakil

Gubernur, Sekdaprov, Walikota,Pimpinan dan Anggota DPRD, TNI-Polri, Kepala Satker, Rektorperguruan tinggi, tamu undangan,PNS, dan masyarakat.

Acara dibuka denganmenyanyikan lagu “Ekhamku diLampung” yang dilanjutkandengan pembacaan singkatsejarah Provinsi Lampung.Dalam sambutannya Gubernurmengatakan tema HUT ke-51Provinsi Lampung ialah “Melalui Peringatan HUTke-51 Provinsi Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai,Mari Kita Tingkatkan Budaya Kerja, Semangatdan Kebersamaan guna KeberhasilanPembangunan di Provinsi Lampung”.

Tema itu diambil dari lima falsafah hidupmasyarakat adat Lampung, Piil Pesenggiri, BejulukBuadek, Nemui Nyimah, Nengah Nyapur, danSakai Sambayan. Falsafah yang menggambarkanmasyarakat Lampung memiliki martabat danmalu berbuat yang melanggar tatanan sosial.

Pada bagian lain, Gubernur Ridhomenyatakan pemerintah akan terusmendengarkan apa yang dibutuhkanmasyarakat. Sehingga pembangunan yangdilaksanakan sesuai dengan keperluanmasyarakat. Sampai saat ini, infrastruktur jalanmerupakan keluhan utama. Karena itu,pemerintah akan terus berusaha keras mengejarkekurangan itu.

Pemerintah Provinsi Lampung memilikidelapan target prioritas pembangunan. Yaitu,memantapkan kualitas infrastruktur,merevitalisasi pertanian dan kelautan,memberdayakan masyarakat untuk memperluaskesempatan kerja, meningkatkan pelayanan

pendidikan dan kesehatan.Selain itu, juga meningkatkan pelayan

aparatur dan memantapkan reformasi birokrasi,menciptakan iklim investasi yang kondusifdengan mendukung stabilitas kamtibmas dankualitas pelayanan perizinan, mengembangkanpariwisata dan ekonomi kreatif serta daya saingkoperasi dan UMKM, memantapkan pengelolaansumber daya alam berkelanjutan danmeningkatkan kesiagaan penanggulanganbencana.

Menurut Gubernur, hubungan baikPemerintah Provinsi Lampung denganPemerintah Pusat, membuat pembangunandaerah ini berkembang pesat. Sepertipembangunan jalan tol, program pangan satujuta ton gabah kering dengan bantuan perbaikandan pembangunan irigasi, serta dua waduk.Juga, dukungan pemerintah pusat menjadikanBandara Radin Inten II sebagai Embarkasi Hajisegera terealisasi.

Gubernur beserta rombongan kemudianberziarah ke Taman Makam Pahlawan. KapoldaLampung, Brigjen Pol Heru Winarko memimpinupacara sebelum Gubernur, Wakil Gubernur,beserta rombongan melakukan tabur bunga. (tim)

Gelar Upacara di PKOR WayhalimSelasa pagi (17/3/2015) Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo

menjadi inspektur upacara dalam rangka memperingati HUT ke-51Provinsi Lampung, di Lapangan PKOR Wayhalim, Bandarlampung.

U


Berikut rangkain acara memperingatihari ulang tahun (HUT) ke-51 ProvinsiLampung yang dimulai pada 11 Maret 2015hingga 18 Maret 2015.1. Rabu, 11 Maret 2015, acara sarasehan

di Balai Keratun Pemrov Lampung,Penanggungjawab Bappeda.

2. Kamis, 12 Maret 2015, tabligh akbar di GORSaburai. Penanggungjawab Biro Mental

3. Jumat, 13 Maret 2015, acara jalan sehatdi PKOR Way Halim. Penanggung JawabDinas Pendidikan dan Olahraga.

4. Sabtu 14 Maret 2015, acara pagelaranwayang kulit di Lapangan Korpri, KantorGubernur Lampung. PenanggungjawabDinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsi Lampung.

5. Sabtu, 14 Maret 2015, hiburan budayaLampung di Lapangan Korpri, Kantor Guber-nur Lampung. Penanggungjawab DinasKebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Rangkaian Acara Peringatan HUT ke-51Provinsi Lampung

Lampung.6. Minggu, 15 Maret 2015, donor darah dan

khitanan masal di Gedung PusibanPemprov Lampung. PenanggungjawabDinas Kesehatan Provinsi Lampung.

7. Minggu, 15 Maret 2015, pengobatan danpelayanan keluarga berencana di BalaiKeratun Pemprov Lampung. Penanggungjawab BKKBN.

8. Minggu, 15 Maret 2015, pertandingan futsaldi Lapangan Provinsi Lampung. Penanggung-jawab Biro Perlengkapan dan Aset.

9. Senin, 16 Maret 2015, upacara benderadi Lapangan Korpri, Kantor GubernurLampung. Penanggungjawab Korem 043Gatam dan Biro Tata Pemerintahan.

10. Senin, 16 Maret 2015, ziarah ke TamanMakam Pahlawan Radin Inten danMakam Doelu Bumi. PenanggungjawabDinas Sosial.

11. Selasa, 17 Maret 2015, bakti sosial di pantisosial. Penanggungjawab Dinas Sosial.

12. Rabu, 18 Maret 2015, sidang paripurnaistimewa DPRD Provinsi Lampung HUTProvinsi Lampung ke 51

13. Rabu, 18 Maret 2015, acara bazar di La-pangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung.Penanggungjawab Dinas Perdagangan.

14. Rabu 18 Maret 2015, malam syukuran/pesta rakyat di Lapangan Korpri. Penang-gungjawab Biro Umum dan Belly Enter-prise. (*)


Pameran Kerajinan Pakaiandan Kuliner

uncak perayaan HUT ke-51 ProvinsiLampung, Rabu (18/3/2015) dime-riahkan berbagai kegiatan. Salahsatunya pameran hasil produksi

kerajinan pakaian maupun makanan dariberbagai daerah di Lampung.

Wakil Ketua Tim Penggerak PKKProvinsi Lampung, Hasiah Bahctiarmengatakan kegiatan ini sudah menjadiagenda rutin setiap tahun untuk me-meriahkan HUT Lampung. Dengan agendamemamerkan dari hasil usaha peningkatanpendapatan keluarga (UP2K) dari masing-masing kabupaten/kota.

Setiap daerah memamerkan produkkerajinan tangan, seperti tapis lampung, sulamusus, pruduk kerajinan tas anyaman, dompet,tas dari kerajinan tangan. Ada juga bazar produkhortikultura organik, seperti sayur mayur, cabai,kangkung.

“Di sini juga ada pameran batu akik asliLampung. Seperti yang kita ketahui, Lampungmemiliki batu-batu bagus dan indah terlebihdalam pameran ini sudah banyak dimodifikasibatunya,” kata Hasiah didampingi Ketua Dhar-mawanita Iriana Arinal.

Sebelumnya, yaitu pada Sabtu (14/3/2015),Panitia HUT ke-51 Provinsi Lampung jugamenggelar layanan serba gratis untukmasyarakat. Antara lain layanan KeluargaBerencana (KB) gratis, pengobatan umum gratis,dan sunatan massal, yang dipusatkan di BalaiKeratun, Kantor Gubernur Lampung.

“Bakti sosial ini kerja sama DinasKesehatan, Rumah Sakit Abdul Moeloek, RS Jiwa,BKKBN, dan TP-PKK Provinsi Lampung,” kataKepala Dinas Kesehatan Lampung Reihanaseperti dikutip Karo Humas dan ProtokolPemprov Lampung Sumarju Saeni.

Menurut Reihana, sosialisasi ke masyaratuntuk menghadiri pengobatan dan sunatanmassal dilaksanakan oleh TP-PKK provinsibekerjasama dengan TP-PKK kabupaten/kota.

“Program pengobatan gratis akandilaksanakan selama bulan Maret 2015 diseluruh Lampung melalui layanan dinamiskeliling. Kami telah meminta seluruh satuankerja kabupaten/kota memberikan pengobatangratis di seluruh Lampung dalam rangka HUTProvinsi Lampung,” terangnya.

Sementara Kabid KB dan KesehatanReproduksi BKKBN Lampung Zainal Aspinmenambahkan dalam program ini menjaringcalon akseptor sebanyak 100 orang, terdiri 60implant, 30 IUD, sisanya KB suntik.

Pada Minggu (15/03/2015) Panitia HUT jugamenggelar jalan sehat yang diikuti sekitar 3.000warga dan pegawai negeri sipil di lingkunganPemerintah Provinsi Lampung. Kegiatandipusatkan di lapangan PKOR Wayhalim,dimulai sejak pukul 06.30 dan dilepas WakilGubernur Lampung Bachtiar Basri.

Pada hari yang sama, rangkaian HUT PemprovLampung dimeriahkan lomba memasak ikan,bertempat di Gedung Sumpah Pemuda Wayhalim.Ketua TP PKK Provinsi Lampung yang juga isteriGubernur Lampung, Yustin Ridho Ficardo menjadijuri lomba didampingi Asisten Bidang Kesra ElyaMuchtar. Peserta berjumlah 22 kelompokperwakilan dari masing-masing satuan kerjalingkup Pemprov Lampung. Mereka menampilkananeka kreasi masakan yang berasal dari ikan. (tim)

P


edi Aprizal mengatakanpada tahun ini DPRD me-ngusulkan 6 raperda ini-siatif dan Pemprov mengu-

sulkan 9 raperda. Ditambah dengan13 raperda peninggalan anggotaDewan periode sebelumnya, berartijumlah raperda yang harus dibahastahun ini sebanyak 28 raperda.

Juru Bicara Badan PembentukanPerda DPRD Lampung, Apriliati,mengatakan usulan raperda inisudah dibahas melalui Badan Mu-syawarah tanggal 16 Maret lalu,selanjutnya akan dimatangkan untuk pembahasanlebih lanjut sehingga ditetapkan jadi perda.

Adapun ke-6 raperda inisiatif DPRD adalahtentang (1) Perlindungan Kekayaan Intelektual, (2)Pemerintahan Desa, (3) Pemberdayaan danPengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Me-nengah, (4) Lain-lain pendapatan yang sah, (5)Pembinaan Jasa Konstruksi, dan (6) PengembalianKewenangan Pengelola SMK/SMA dari Kabupaten/Kota oleh Pemprov Lampung.

Sementara 9 raperda prakarsa eksekutifadalah tentang (1) Sistem Manajemen Kesehatandan Keselamatan Kerja (SMK3), (2) Kawasan tanpaRokok, (3) Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSJKurungannyawa, (4) Pedoman Rembuk Desa/pekon/kelurahan, dan (5) RTRW Tahun 2009-2029Provinsi Lampung.

Selain itu, tentang (6) Penambahan Penyerta-an Modal kepada PT LJU dan Pengesahan Penyer-taan Modal Pemda kepada PT Sumatera Promo-tion Center (SPC) dan PT Sumatera Shiping Line (SSL),(7) Organisasi Tata Kerja Perangkat di LingkunganPemprov Lampung, (8) Manajemen dan Rekayasa

Tuntaskan Pembahasan28 Raperda

DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna penetapan pro-gram Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tahun 2015,Senin (23/3/2015). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Dedi Afrizal

dihadiri 61 anggota dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung.

Analisis Dampak serta ManajemenKebutuhan Lalu Lintas, dan (9) Perubahan kedua atas PerdaNomor 2 tahun 2011 tentang PajakDaerah.

Sedangkan 13 raperda pe-ninggalan DPRD periode 2009—2014 adalah tentang PenarikanPenyertaan Modal Saham Peme-rintah Daerah pada PT KawasanIndustri Lampung dan penyertaanmodal pemerintah daerah ke da-lam modal saham PT Lampung JasaUtama.

Juga raperda tentang penegasan batas daerahkabupaten/kota, pemanfaatan jasa lingkungan airdaerah aliran sungai, pokok-pokok kemudahanpenanaman modal, pembentukan perusahaanpenjamin kredit daerah, kepelabuhan Lampung,rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulaukecil Lampung 2014-2034.

D

Apriliati


Kemudian raperda penertiban dan pengen-dalian hutan produksi di Provinsi Lampung, usahajasa perjalanan wisata, ketentuan penyeleng-garaan sarana pelayanan kesehatan swasta,bantuan hukum cuma-cuma, penyiaran televisimelalui kabel.

Juga perubahan atas Peraturan DaerahProvinsi Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1999tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dariperusahaan daerah Bank Pembangunan DaerahLampung menjadi Perseroan Terbatas BankPembangunan Daerah Lampung.

“Ke-13 raperda yang belum diselesaikanDPRD Periode 2009—2014 tersebut menjadi tugasDewan periode sekarang untuk menyelesaikannya,”kata Apriliati dalam rapat yang dipimpim olehKetua DPRD Lampung Dedi Afrizal dan dihadiriSekretaris Daerah Provinsi Arinal Junaidi, yangmewakili Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Dalam kesempatan itu Aprilia berharap kepada

asalah angkutanbarang denganmuatan berlebih jadisorotan anggota

DPRD Lampung. Sejumlahanggota dewan meminta agarPerda Nomor 5 Tahun 2012tentang Kelebihan Muatan(Tonase) direvisi.

Pada paripurnapenyampaian raperda dalamprogram pembentukanperaturan daerah(propemperda) 2015 di gedungDPRD, Senin (23/3/2015), anggota Dewandari Partai Nasdem Zamzani Yasinmengatakan, perda tentang tonase memangharus disempurnakan.

Kalimat senada disampaikan AnggotaKomisi I DPRD Lampung Bambang Suryadi.Menurutnya, seharusnya revisi perdatonase masuk dalam propemperda 2015,mengingat ada beberapa hal yang harusdisempurnakan.

Revisi Perda tentang Angkutan Barang“Karena kita lihat

beberapa kerusakan jalan inisalah satunya juga disebabkanoleh angkutan barang denganmuatan lebih. Saya kiradaripada memasukkan raperdayang tidak penting, lebih baikmematangkan perda yangdiperlukan,” kata dia.

Dia juga mempertanyakanmengenai Raperda tentangBantuan Hukum Cuma-Cuma.Menurutnya, raperda iniseharusnya dipertimbangan

kembali sebelum masuk dalamPropemperda 2015.

Dikhawatirkan nantinya perda tentangbantuan hukum cuma-cuma ini akanmenguras anggaran APBD di setiap tahun. Nantinya, jika memang disahkan, harusmemiliki poin-poin yang komprehensif agarperaturan tersebut jelas. “Saya khawatirnantinya akan membebani APBD jikamemang tak tepat sasaran,” kata dia. (tim)

semua pihak dapat memberi sumbang saran terkaitpenyempurnaan raperda yang akan dibahastersebut. Dia juga mengharapkan kepada Pansusdan Komisi dapat melaksanakan pembahasan lebihmendalam tentang 13 raperda peninggalan DPRDtahun periode 2009—2014. (tim)

M

Zamzani Yasin


egiatan tersebut sebagai rangkaiankegiatan memperingati HUT ke-18 Kabupaten Tulangbawang dan HUT ke-69 Hari Angkatan Udara. Acara dime-

riahkan dengan berbagai kegiatan di antaranyadrum band dari siswa-siswi SMAN 1 Pena-wartama Kabupaten Tulangbawang, pameranpendidikan dari Dinas Pendidikan KabupatenTulang bawang, dan pameran batu mulia.

Sementara Lanud Astra Ksetra me-nampilkan pameran kedirgantaraan, berupaterjun payung, demo SAR udara, dan staticshow. Selain Ketua DPRD Provinsi Lampung,hadir dalam acara tersebut Bupati Tulang-bawang, Danlanal Lampung, Dandim danKapolres Tulangbawang, Dansat BrimobLampung, Perwakilan Brigade Marinir Lam-pung, para pejabat di lingkungan PembakTulangbawang, serta masyarakat.

Meriahkan Astra KsetraAir Show

Pembukaan diawali dengan tariandaerah dari sanggar tari Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Tulangbawang,dilanjutkan atraksi paramotor oleh enamatlet dari Fasida Lampung dibawah asuhanKomandan Lanud Astra Ksetra Letkol (Pnb) M.Satriyo Utomo.

Danlanud Astra Ksetra mengatakankegiatan Astra Ksetra Air Show ini pertamakali diadakan di Lanud Astra Ksetra. “Kamibangga dengan antusiasnya penonton mulaidari anak-anak TK hingga mahasiswa sertaseluruh masyarakat. Kini mereka bisa me-ngetahui tentang kedirgantaraan,” katanya.

Pengunjung boleh berfoto dan menyentuhbagian yang diperbolehkan. “Saya berharapkegiatan ini bisa berkesinambungan danterjadwal yang tujuannya adalah mem-bangkitkan minat pemuda-pemudi KabupatenTulangbawang dan Provinsi Lampung untuk

Ketua DPRD Provinsi LampungDedi Afrizal mengikuti kegiatan

“Astra Ksetra Air Show “ yangdigelar oleh Pemerintah Kabupaten

Tulangbawang bekerja samadengan Pangkalan TNI Angkatan

Udara Astra Ksetra di apron LanudAstra Ksetra, Kamis (26/3/2015).

K


bergabung di olahraga kedir-gantaraan,” katanya.

Kegiatan yang diikuti prajurit TNIdengan penampilan peralatan tersebutmemang untuk memotivasi generasimuda. Selain itu, berbagai kegiatanolahraga dan bakti sosial juga digelarpada hari-hari sebelumnya.

Letkol (Pnb) Satriyo Utomo me-ngatakan prioritas tugas yaitu pe-ningkatan SDM dan peningkataninfrastruktur. Untuk SDM, denganmelakukan peningkatan kemampuansecara berkelanjutan.

“Peningkatan SDM masyarakatterutama dalam hal ekonomi melaluipendidikan. Lalu di bidang infra-struktur dengan pembangunan ban-dara sipil di Lanud ini,” katanya.

Ketua DPRD Provinsi Lampungmemberikan apresiasi atas gagasanbandara sipil tersebut. “Ini meru-pakan terobosan luar biasa adanyabandara sipil di Lanud Astra Ksetra.Percepatan pembangunan terutama diMesuji, Tulangbawang, TulangbawangBarat dan Lampung Tengah dan Pro-vinsi Lampung pada umumnya akanlebih cepat terwujud,” katanya.

Potensi itu ada dan tampaknyaLanud Astra Ksetra sangat paham, jikahal itu dikembangkan bisa terjadi sinergiyang luar-biasa antara TNI AU denganpemerintah setempat dan masyarakat-nya untuk membangun daerah.

Pada akhir acara, atraksi yangsangat menarik adalah terjun payung(free fall) oleh anggota TNI AngkatanAdara. Sebanyak 30 peterjun yangterdiri atas 4 peterjun wanitaAngkatan Udara (Wara) dan 26 peterjun priadari Paskhas TNI Angkatan Udara beraksi diudara dengan Merah Putih, Bendera SwaBhuwana Paksa, Lambang KabupatenTulangbawang, dan Lambang Kesatuan LanudAstra Ksetra Prayatna Kerta Gegana.

Dari 30 peterjun tersebut ada 2 atlet

peterjun asli putra Lampung, yaitu Pratu Tri M.dan Serda Wara Mustika. Setelah mendarat,kedua atlet kebanggaan daerah tersebutmemberikan kalungan bunga kepada BupatiTulangbawang Hanan A. Rozak dan Staf AhliGubernur Lampung Irwan Marpaung sebagaipenghormatan. (tim)


ayangnya Pimpinan PT PelabuhanIndonesia (Pelindo) Cabang II Panjangtak hadir. Sementara mitra kerja PTPelindo yang hadir terdiri atas Kantor

Kesyahbandaran dan Operasional Pelabuhan(KSOP) Lampung, Asosiasi Perusahaan Bongkar-Muat Indonesia (APBMI), Indonesian NationalShipowner Association (INSA), OrgandaPelabuhan Panjang, dan Asosiasi LogistikForwarder Indonesia (ALFI). Selain itu, Dewanjuga memanggil Dinas Tenaga Kerja ProvinsiLampung.

Kisruh di Pelabuhan Panjang itu mencuatsetelah puluhan massa dan pekerja dariPerusahaan Bongkar Muat di Pelabuhanmenggelar aksi mogok kerja dan berkumpul diPelataran KSOP Pelabuhan Panjang pada Senin,9 Maret 2015. Aksi itu merupakan buntut daripihak Pelindo yang hingga saat ini belummenunjukkan sikap kooperatif terhadapPerusahaan Bongkar Muat (PBM) mengenaisejumlah pungutan yang dilakukan Pelindo.

Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar MuatIndonesia (APBMI) Jasril Tanjung mengatakanawal terjadinya mogok kerja di PelabuhanPanjang seperti luka lama yang yang terkoyak

Bantu Penyelesaian Kisruh diPelabuhan Panjang

kembali karena pada tahun 2012 adakesepakatan yang dibuat antara Pelindo 2Panjang dan APBMI. Waktu itu perjanjian dibuatdalam situasi dan kondisi yang tidak normalkarena mogok kerja yang menolak share han-dling (pungutan).

“Kapal datang harus sandar,dan pemilikbarang harus segera bongkar dan membayarRp2.300 per ton. Pungutan yang ditetapkanPelindo itu tidak berdasar,” ujar Jasril, dalamhearing di Komisi V DPRD Provinsi Lampung,Kamis,12 Maret 2015.

Jasril juga mengatakan mogok kerja paraburuh angkut ini sangat berpengaruh pada tumbuh kembang perekonomian Lampung. “Kamisudah berupaya meminta tanggapan dariGeneral Manager PT Pelindo tapi apa hasilnyanampaknya GM nya sangat arogan dan keraskepala. Kami berharap kepada Dewan dalamhearing ini setidaknya bisa memberiperlindungan terhadap kami biar kami tidakterlunta-lunta,” katanya.

Anggota Komisi V DPRD Lampung YandriNazir mengatakan pihaknya telah memanggil PTPelindo untuk berdialog bersama PBM, Disnaker,beserta KSOP dan yang lainnya. Yandri juga

DPRD ProvinsiLampung membantu

penyelesian kisruhantara Perusahaan

Bongkar Muat diPelabuhan Panjang

dan PT Pelindo IICabang Panjang,

dengan menggelarrapat dengar

pendapat padaKamis,12 Maret 2015.

S


menambahkan bahwa masalah ini tidak hanyamenjadi tanggung jawab Komisi V, melainkangabungan antara Komisi IV dan Komisi II.

Dikarenakan hal ini juga berpengaruh pembangunan dan sektor perekonomian diProvinsi Lampung ini. ”Aksi pemogokan ini kanberdampak kepada banyak aspek: sosial,ekonomi dan pembangunan. Karena itu, akankita tindaklanjuti. Kita inginkan jalan keluaruntuk itu. Nah, mengenai masalah keptusanbukan di kita. Hanya saja, nanti kamiberkapasitas untuk memberikan rekomendasi,”katanya.

Mengenai ketidakhadiran PT Pelindo IICabang Panjang dan rapat dengar pendapattersebut, DPRD Provinsi Lampung akanmemanggil kembali. “Kita tak bisa ambilkesimpulan karena Pelindo tidak hadir,” ujarYandri Nazir.

Sementara perwakilan dari Dinas TenagaKerja Provinsi Lampung Rismayanti yang jugaKabid Hubungan Industrial mengatakan masalahtersebut menjadi ranahnya Dinasker KotaBandarlampung untuk menyelesaikan, karenateritorialnya berada di Bandarlampung. “Kamisebatas koordinasi dengan mereka,” kata dia.

Sementara Gubernur Lampung M. RidhoFicardo mengatakan permasalahan diPelabuhan Panjang tersebut harus diselesaikanagar tidak mengganggu roda perekonomian diLampung. Namun, Ridho akan mempelajari dulumasalah tersebut dan secara teknis hal inimenjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi (Disnakertrans).

Kepala Perwakilan Kantor Kesyahbandarandan Operasional Pelabuihan (KSOP) Lampung,Muryadi, mengatakan paermasalahan inimerupakan masalah lama yang dahulunyaterjadi kesepakatan antara pihak PerusahaanBongkar Muat (PBM). Karena ada aturan baru,hal ini menjadi polemik.

“Sudah sejak 2012. Nah, ketika adakunjungan Komisi V DPRD Provinsi Lampungbeberapa waktu lalu, hal itu menjadi momentummereka untuk menyampaikan pendapat. Secarayuridis, Pelindo ini tidak benar untuk melakukanpungutan itu karena tidak sesuai dengan aturanyang berlaku,” ucapnya dalam hearing.

Pihaknya juga sudah mencoba memediasiPelindo dan PBM. Namun selalu gagal karena

Pelindo yang selalu tidak kooperatif dan tidakhadir. “Kami sebagai institusi pemerintah yangmengatur dan mengawasi kegiatan di pelabuhansudah melakukan upaya mediasi. NamunPelindo selalu tidak kooperatif. Jika hadir punhanya mengirim utusan yang tidak bsiamengambil keputusan,” kata dia.

Di tempat terpisah, Humas PT Pelindo IICabang Panjang Deny Sondjaya menegaskanberdasarkan kesepakatan antara PT Pelindo danPBM, masalah ini akan dibawa ke ranah hukum.

“Jadi, sudah ada kesepakatan antara kamidan dan pihak PBM bahwa mereka akanmenggugat secara huku. Apa pun keputusannya,ya kita lihat saja nanti. Jadi, semua sudah clear,apapun hasilnya nanti kita tunggu keputusanhukumnya,” kata dia.

Ditanya mengenai dasar pemungutankepada para PBM tersebut, Deny engganmemberikan keterangan. Yang jelas, kata dia,sudah ada kesepakatan perdata antara pihaknyadan PBM. “Ya pokoknya sudah ada peraturanperdata,” katanya. (tim)


adir dalam rakor tersebut semua unsurForkopimda Lampung, Bupati/Walikotase Lampung, Kepala BNN Provinsi Lam-pung, Ketua KPU dan Bawaslu Propinsi

dan Kabupaten/Kota.Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Lam-

pung Tauhidi selaku Ketua Penyelenggara me-laporkan bahwa Tema bahasan Rakor Bulan Marettersebut adalah Tentang peredaran narkoba,maraknya begal dan pelaksanaan Pemilukadaserentak yang direncanakan bulan Desember 2015.Bertindak sebagai narasumber adalah Kapolda,

Rakor Forum KomunikasiPimpinan Daerah

BNN dan KPU Provinsi Lampung.Rapat koordinasi Forkopimda Lampung rutin

digelar bertujuan menyinergikan jalannya Pe-merintahan di Provinsi Lampung dan langkah-langkah strategis kedepannya serta membahashal-hal aktual yang sedang terjadi baik dikabupaten, provinsi, maupun nasional.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dalamsambutannya mengatakan bahwa provinsi Lam-pung akan mempunyai hajat besar, yaitu pilkadaserentak untuk sejumlah kabupaten/kota padabulan Desember 2015. Hal itu memerlukan

Pimpinan DPRD Provinsi Lampung mengikuti Rapat KoordinasiForkopimda Provinsi Lampung yang digelar Pemprov di Gedung

Pusiban Komplek Kantor Pemerintahan Provinsi Lampung, (24/03/15).

H


kesiapan dan pengawasan.Gubernur meminta kepada Kapolda dan

Danrem beserta jajarannya agar dapat menjagakeamanan dan ketenteraman Lampung. Gubernurberharap aparat hukum dan aparat pemerintahanmenyiapkan daya cekal dan tangkal untuk meng-hadapi pilkada serentak tersebut.

“Walau pilkada terasa masih lama, namunsejak dini kita siapkan langkah-langkahnyasehingga mempunyai daya cekal dan tangkal bilaada hal yang terjadi diluar prediksi. Jangan sampaipilkada ini menjadi bencana dan menghambatjalannya pemerintahan karena pilkada di Lampungmelibatkan separuh kabupaten/kota dan me-libatkan pula setengah mata pilih yang ada diLampung,” lanjut Gubernur.

Ridho juga memberikan imbauan kepadaaparat pemerintahan di Kabupaten/Kota yang akanmengadakan pilkada untuk menjaga keamanan dannetralitas birokrasi.

Terkait pencegahan penyalahgunaan nar-koba, Ridho mengimbau Pemerintah Pusat untukmembersihkan dahulu jajaran pemerintahan.“Sebelum bersihkan daerah, mari bersihkan dulubadan kita sendiri. Saya imbau juga kepada Bupatidan Walikota. Selain itu sosialisasi dan reha-bilitasi harus diutamakan,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan Bupati/Wali-kota rumah sakit di setiap kabupaten/kota agarbisa menangani rehabilitasi korban narkoba. Ia

pun menyampaikan sampai saat ini LampungSelatan yang paling aktif menanggulangi narkobadengan beberapa programnya.

“Saya berikan apresiasi dan terimakasih ataskebijakan Bupati Lamsel, karena sampai saat iniLamsel termasuk yang aktif dalam penanggulangannarkoba,” ujarnya.

Gubernur juga mengatakan bahwa ia pernahmenyurati kepala kabupaten/kota untuk me-nganggarkan dana instalasi rehabilitasi narkobaminimal 1 miliar, dan sampai saat ini KotaBandarlampung paling tinggi dengan mengang-garkan Rp1,5 miliar, sedangkan kota dan kabu-paten lainnya masih pada kisaran ratusan juta.

Berkaitan dengan PNS yang terlibat dalampenyalahgunaan narkoba, diberikan waktu untukmengikuti rehabilitasi dalam batas waktu tertentu, jikamasih menyalahgunakan narkoba maka hukumannyaadalah dipecat dengan tidak hormat. (tim)


etua Komisi III DPRD Lampung IkhwanFadhil mengatakan seharusnya adarasionalisasi terhadap seluruh SKPDyang memiliki kontribusi pada ca-

paian PAD. “Saat ini kami sedang mendatasecara keseluruhan tentang potensi yang bisaditingkatkan dalam pemenuhan target PADini,” katanya.

Menurutnya, perlu digali kembali semuasumber pendapatan yang dapat menyokongtercapainya PAD. “Jika tidak seperti itu,nantinya juga akan berdampak kepadakondisi fiskal daerah. “Target tidak tercapaidan akhirnya APBD defisit,” ujarnya.

Dewan Minta SKPD Kerja KerasTriwulan I PAD Lampung Baru Tercapai 19 Persen

Pendapatan asli daerah (PAD) Lampung tahun anggaran 2015 ditargetkanRp2,341 triliun. Namun pada triwulan pertama tahun ini baru tercapai

19,14 persen atau Rp448,362 miliar. Karena itu, DPRD Provinsi Lampungminta kepada semua jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar

benar-benar meningkatkan konsentrasi pada PAD.

Anggota Komisi III DPRD LampungNoverisman Subing mengatakan sudahseharusnya ada upaya lebih terhadappeningkatan pendapatan daerah di semuasektor. Jika tidak, akan berdampak kepada PADLampung secara keseluruhan yang jugapenting bagi keadaan fiskal Pemprov kedepannya.

“Intinya, SKPD yang memiliki potensiretribusi daerah harus serius dalam menge-lola pendapatannya agar bisa mendukungfiskal pemprov,” kata Nover, sapaan akrabanggota DPRD dari PKB asal dapil LampungTimur itu.

K


Menurutnya, Gubernur Lampung harusbisa lebih gencar menggerakkan setiap SKPD.Juga harus ada pengawasan lebih ketat,karena boleh jadi dalam penarikan retribusiada kebocoran yang menyebabkan pema-sukan tidak berbanding lurus dengan target.

“Kalau memang seperti itu, artinya adaindikasi kebocoran dan harus dipertanggung-jawabkan. Di akhir periode anggaran nantiharus bisa mencapai target induk pertahunnya. Mau tidak mau harus digenjot,terlebih untuk RSUDAM yag notabene baru-baru ini menaikkan tarif,” kata mantan WakilBupati Lampung Timur itu.

Sementara Sekretaris Dinas PendapatanDaerah (Dispenda) Lampung Rozali menje-laskan untuk target pajak daerah tahun inisebesar Rp2,122 triliun, hingga akhir Maret2015 baru tercapai Rp389,174 miliar atausekitar 18 persen.

Kemudian untuk retribusi daerah, totaltarget tahun ini Rp8,014 miliar dan padatriwulan I tahun ini baru tercapai Rp1,553miliar atau sekitar 19,37 persen. Kemudianlalu lain-lain pendapatan yang sah, dari tar-get Rp185,158 miliar baru tercapai Rp57,634miliar atau sekitar 31 persen.

Rozali sepakat bahwa kondisi keuangandi Lampung perlu upaya peningkatan. Namunproses dan tata kelola keuangan di beberapasektor belum menunjukkan hasil yang opti-mal. Seperti di sektor pendapatan BadanLayanan Umum Daerah (BLUD). Secara kese-luruhan, target pendapatan tahun ini

Rp154,093 miliar, namun hingga triwulanpertama baru masuk Rp45,875 miliar atausekitar 29 persen.

Rozali menyebut BLUD yang masuk kedata Dispenda yang bisa dikatakan mandiriada lima, yaitu retribusi pelayanan kese-hatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. AbdulMoeloek (RSUDAM), perkuatan permodalankoperasi dan UKM, sekretariat badan per-wakilan Pemerintah Provinsi Lampung, UPTDperkuatan modal usaha bidang pertanian,serta pendapatan jasa layanan kesehatanBLUD RS Jiwa Daerah.

“Kalau yang memang sudah bisa mandiridan punya permodalan kuat, ya baru limaBULD ini. Kalau yang lain seperti PT LampungJasa Utama, itu BUMD. Mereka juga belumada kontribusinya sama sekali, karenapermodalannya saja masih dari pemerintah,”kata Rozali.

Berdasarkan data Dispenda, untukretribusi pelayanan kesehatan RSUDAM, daritotal Rp143 miliar baru mencapai Rp45,574miliar. Kemudian untuk sekretariat BadanPerwakilan Pemprov Lampung, dari targettahun ini Rp2,2 miliar baru tercapaiRp107,763 juta. Kemudian perkuatan per-modalan koperasi dan UMKM hanya tercapaiRp37,5 juta. UPTD perkuatan modal usahabidang pertanian dari target Rp300 juta,masih belum ada capaian. Lalu untukpendapatan jasa layanan kesehatan BLUD RSJiwa juga masih jauh dari target, yakni daritarget Rp7,993 miliar baru tercapai Rp56,425juta.

Ikhwan Fadhil Noverisman Subing


Sedangkan Kepala BagianHumas RSJ Lampung David,mewakili direktur dr. Ansori,memaklumi pihaknya belummencapai target pada triwulanpertama. Salah satunya karenamasih ada laporan piutang klaimyang belum terealisasi. TetapiDavid meyakini triwulanberikutnya akan mencapai target.

“Karena saat ini kami adaberbagai langkah untuk men-capai hal tersebut,” kata David.RSJ berencana menambah tem-pat tidur dari 105 menjadi 200. “Ini dilakukanbertahap, diusahakan paling lambat akhir2015 terealisasi. Dengan tambah tempat tidur,maka ada pasien tambahan dirawat di RSJLampung dan akan menambah pendapatan,”jelasnya.

Tidak hanya itu, sirkulasi pasien didu-kung penambahan sumber daya manusia(SDM) seperti perawat juga sebagai langkahpencapaian target. David mengatakan, saat iniRSJ sudah memiliki pelayanan rawat inapuntuk korban narkoba, yakni ada 10 tempattidur sejak Februari 2015.

“Pasien korban narkoba memang tidakter-kaver program JKN BPJS, tetapi keluarga

Rozali

pasien bisa memanfaatkanfasilitas rawat inap khususpasien korban narkoba. Karenapasien tersebut dapat kamiklaim ke Kementerian Kesehatanmaupun BNN,” ujar David.

Sementara SekretarisDaerah Provinsi Lampung ArinalDjunaidi mengatakan pihaknyaakan melakukan penekanankepada satuan kerja yang adauntuk lebih menggiatkan danmenggali potensi yang bisamenambah pundit-pundi

pendapatan.Terlebih saat ini Lampung mengalami krisis

anggaran dikarenakan pusat memangkas DanaAlokasi Khusus (DAU) dan Dana Alokasi Umum(DAU) sebesar 30 persen. “Pastinya nanti akanada evaluasi dan kita menggali sumber potensipendapatan asli daerah yang bisa dijadikandasar APBD,” kata dia.

Jika tidak ada evaluasi dan proyeksikhusus, dikhawatirkan nantinya pemangkasanDAK dan DAU ini akan berpengaruh terhadapprogram kegiatan yang telah dilakukan tahunanggaran ini. ”Tentunya akan berpengaruh danperlu ada efisiensi belanja pada perencanaanAPBD-P nanti,” kata dia. (tim)

SKPD Harus Cermat Kelola AnggaranDPRD Provinsi Lampung meminta Inspektorat lebih aktif mengawasi seluruh

kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)lingkup Pemprov Lampung. Jangan sampai indikasi rentan terhadappenyimpangan dalam kegiatan belanja daerah menjadi kenyataan.

K etua Komisi III DPRD Provinsi Lam-pung Ikhwan Fadil Ibrahim menga-takan, kalau tidak ada pengawasaninternal dan melekat oleh Inspek-

torat, maka semakin banyak pejabat yangtersandung kasus korupsi.

“Kami mengingatkan pada SKPD Pem-prov Lampung, waspada dan cermat menge-lola anggaran yang ada, terutama SKPD yang

rawan melakukan korupsi,” kata IkhwanFadhil, Senin (15/3/2015).

Selain itu, Fadil juga meminta SKPDsegera melakukan registrasi untuk mengung-gah semua rencana umum anggaran (RUP) disitus online. Hal ini bertujuan agar masya-rakat bisa mengawasi seluruh kegiatan yangdirencanakan. “Kalau lambat kan masyarakatyang dirugikan, sebab anggaran dalam APBD


itu yang menikmati masyarakat,” kata dia.Menurut Fadil, SKPD yang rentan

melakukan penyimpangan bukan hanya diDinas Bina Marga. Seperti kekeliruan dari timpelaksana yang mengurangi volume pe-kerjaan proyek. Akan tetapi, yang perludiawasi adalah laporan pertanggungjawabanperjalanan dinas. Sebab, berdasarkan temuanBPK RI anggaran ini yang rawan disim-pangkan.

“Semuanya harus terkontrol dengan baikdan bisa dipertanggungjawabkan,” imbuh-nya. Selain itu, permasalahan perencanaananggaran juga harus dicermati. Perlu ke-terbukaan dalam menyusun keperluan da-erah.

“Nah, setelah itu selesai, baru Peme-rintah Daerah memperhatikan pelayananmasyarakat. Yakni memotong jalur birokrasi,memperpendek perizinan dan membebaskanaktivitas itu dari pungutan,” ujarnya.

Ikhwan Fadil juga menilai target pen-dapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Pro-vinsi Lampung sudah tidak rasional lagi.Sebab, peningkatan pendapatan setiap tahunhanya berkisar tiga persen sehingga tidakmampu menopang pembangunan.

Menurut Ikhwan Fadil, target PAD Pem-prov Lampung tahun 2015 misalnya, masihjauh dari potensi yang ada. “PAD kita masih

Diminta Gali Potensi Pendapatan

al itu ditegaskan Gubernur dalamsambutan tertulis yang disampaikanSekretaris Daerah Arinal Djunaidi saatmembuka Rapat Forum Gabungan SKPD

Propinsi Lampung Tahun 2015, Senin (15/3/2015).Hadir pada acara itu, kepala Bapeda, kepala SKPDprovinsi/kabupaten/kota se-Lampung, beserta stafahli.

minim karena pemprov belum mampu me-ngoptimalkan pendapatan,” kata Ikhwan Fadildi kantor DPRD Lampung, beberapa waktulalu.

Dia menilai sektor yang target pen-dapatannya terbilang rendah itu di antaranyasektor perikanan dan kelautan, Rumah SakitJiwa, RSUAM, serta guest house. Padahal,berdasarkan perhitungan sementara KomisiIII, potensi pendapatan yang bisa diperolehdari sektor tersebut bisa mencapai dua kalilipat dari target sekarang.

“Contohnya guest house. PAD dari sektortersebut hanya Rp180 juta tiap tahun.Sementara untuk honor kebersihannya sajamencapai Rp160 juta. Ini kan kurang masukakal. Hitungan kami seharusnya dari situ sajabisa dapat Rp400 juta lebih,” kata dia. (tim)

Forum gabungan ini, menurut Panitia ForumGabungan SKPD Propinsi Lampung 2015, HendraPermana, untuk membahas rencana kerja SKPDtahun 2016 agar selaras dengan Renstra SKPD,RPJMD, serta usulan program/kegiatan hasilmusrenbang kabupaten/kota.

Sekprov Lampung mengatakan forum tersebutmerupakan rangkaian dari tahapan dan

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo meminta pejabat satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) menggali potensi pendapatan untuk

mengimbangi alokasi belanja publik yang cenderung meningkat.

H


mekanisme penyusunan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016.

Terkait dengan itu, Gubernur berpesan kepadapeserta rapat antara lain, setiapSKPD wajib memiliki dan me-melihara dokumen perencanaan;meningkatkan kualitas SDM pe-rencana pada tataran teknis.

SDM perencana perlu terusmengasah kemampunannya untukmemahami keterkaitan antardo-kumen perencanaan, termasukkemampuan memilih dan memilahprogram/kegiatan berbasis kinerja.

Sinkronisasi dan konsistensiantara dokumen perencanaandengan penganggaran pada tahapanimplementasi; alokasi belanjapublik yang cenderung meningkatperlu diimbangi dengan upaya-upaya strategis menggali potensi pendapatan.

Selain itu, penting melakukan efisiensi danmengalokasikan belanja untuk program/kegiatanyang prioritas, mendukung visi misi pembangunandaerah dan nasional. Juga, menyinergikan

pembangunan antara Pemerintah Provinsi danPemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, hasil Forum Gabungan SKPDakan ditindaklanjuti melalui forumMusyawarah Perencanaan Pem-bangunan (Musrenbang) ProvinsiLampung yang direncanakan pada25-27 Maret 2015.

Selain itu, diingatkan juga,penyusunan dan pelaksanaan pro-gram/kegiatan harus memper-hatikan kewenangan pemerintahdaerah. Perlu memanfaatkan tek-nologi informasi dalam menyusunperencanaan daerah.

Juga akan ada pertemuankhusus jajaran Pemda Lampungdengan DPD, DPR-RI, para tokohnasional, politikus maupunswasta asal Lampung. Tujuannya,

membahas pelaksanaan program dan kegiatantahun 2015 dan penyusunan rencana program dankegiatan tahun 2016. “Saran dan masukan sertatrobosan akan sangat bermanfaat untuk mem-bangun Provinsi Lampung ke depan,” katanya. (tim)

M. Ridho Ficardo


ehingga jasayang diberikankepadamasyarakat

umum dapat menjadisumber pemasukan bagiRSJ, yaitu denganmenarik retribusi daripembakaran limbahdari pihak-pihak yangingin memusnahkanlimbahnya,” katanya.

Alasannya, selamaini peralatan tersebutbanyak menganggur,karena limbah rumahsakit masih sedikit. “Jadijika bisa dipakai untukumum dapat menjadisumber pemasukan bagiRSJ. Namun memang masih ada kendala, yaitusoal aturannya. Kita akan coba buka peluangini,” ujar Abdulah Fadri.

Menurut politikus PAN ini, kunker sudahlama diagendakan, namun baru kali initerlaksana. Dalam kunker tersebut, Komisi Vminta RSJ menjelaskan tentang kondisi utuhrumah sakit. “Berapa jumlah dokter, paramedis,termasuk pasien. Kita juga ingin tahu sejakdiberlakukan BPJS, pelayanannyabagaimana,”katanya.

Selain itu, 12 anggota Komisi V DPRDProvinsi Lampung yang ikut kunker juga inginmengetahui tentang kesepakatan RSJ dengan BNNtentang rehabilitasi korban narkoba, baikkuantitas maupun kualitasnya.

Komisi V TinjauRumah Sakit Jiwa

“Jadi dalam hal ini peran RSJ itu sepertiapa, sehingga kita tahu, apa yang perlu dibantudan perlu ditambah Badan Layanan Unit Daerah.Karena dari tahun 2011 kita sudah anggarkanpembangunan fisik. Kita juga ingin tahupenggunaan anggarannya sampai di mana,”tambah Aab, sapaan akrab Abdullah Fadri.

Ikut dalam kunjungan kerja tersebut, selainKetua Pokja Abdulah Fadri Auly (PAN), jugaWakil Ketua Komisi Khaidir Bujung (PKB),anggota komisi V Amaluddin (Partai Demokrat),Efendi (PKB), Garinca Reza Fahlevi (Nasdem),Yandri Nazir (Partai Demokrat), Yanuar Irawan(PDIP), Abdul Haris (PPP), Asih Fatwanita(Nasdem), Andika Wibawa (Gerindra), AsmaraDewi (PAN), dan Ahmad Mufti Salim (PKS). (tim)

Komisi V DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja(kunker) di RSJ Provinsi Lampung di Kurungannyawa, Pesawaran,

Senin, 9 Maret 2015. Ketua Kelompok Kerja Komisi V Abdulah FadriAuly minta manajemen RSJ untuk mendayagunakan alat incenerator

yang dimiliki rumah sakit tersebut untuk masyarakat umum.

S“


i gedung DPRD, rombongan Kajati Suyadibersama para asisten tersebutdisambut Ketua DPRD Provinsi LampungDedi Afrizal dan beberapa anggota DPRD

lainnya. Kajati dan para asisten berdialog danberamah-tamah dengan Pimpinan dan AnggotaDPRD Provinsi Lampung.

Kunjungan mantan Direktur Penyidikan PadaJampidsus Kejagung tersebut, merupakankunjungan silaturahmi sekaligus memperkenalkandiri kepada Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal. Halyang dilakukan ketika Kajati bertemu denganKapolda Lampung Brigjen Pol Heru Winarko, danKomandan Korem 043/Gatam Kolonel ARM Winarto.

“Karena Pak Kajati baru menjabat sejak 5Maret lalu. Jadi pada hari ini melakukan sila-turahmi ke Polda Lampung, DPRD ProvinsiLampung, dan Korem. Ya sebagai perkenalan,” kataAsintel Kejati Lampung Agus Salim, didampingiKasipenkum Kejati Lampung, Yadi Rahmat, Senin(09/03/2015).

Agus mengatakan dengan silaturahmi dankomunikasi aktif, jajaran Forkompimda akan bisabekerja lebih baik, lebih cepat, sehingga mudahmeningkatkan prestasi sesuai yang diharapkanbersama untuk kemajuan Provinsi Lampung.

“Pak Kajati ingin mengetahui situasi diLampung ini seperti apa. Makanya melakukan

Kajati Silaturahmike Pimpinan Dewan

silaturahmi ke Polda, DPRD dan Korem. Sebagaianggota Forkopimda, silahturahmi memang sangatpenting,” jelasnya.

Seperti saat bersilaturahmi ke DPRD ProvinsiLampung, Ketua DPRD Dedi Afrizal menyampaikanbeberapa hal terkait situasi politik di Lampung,termasuk akan dilaksanakannya pilkada serentakdi sejumlah kabupaten/kota di Lampung.

Begitu juga ketika bertemu dengan KapoldaLampung Brigjen Pol Heru Winarko, Kajati men-dapat informasi terkait kondisi Lampung saat ini.“Secara umum, Pak Kapolda menyampaikankondisi keamanan dan sosial termasuk pem-bahasan masalah konflik,” urainya.

Kajati Lampung Suyadi sudah melakukanaktivitas sejak Kamis (5/3/2015) dengan me-lakukan konsolidasi internal di lingkunganKejaksaan Tinggi Lampung. Suyadi diangkatmenjadi Kajati Lampung menggantikan Sri Harijatiyang dipromosikan menjadi Direktur Perdata padaJaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata UsahaNegara (Jamdatun).

Sebelumnya, Suyadi menduduki jabatanDirektur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa AgungMuda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).Promosi ini tertuang dalam salinan KeputusanJaksa Agung (Kep-JA) Nomor KEP-023/A/JA/02/2015tertanggal 10 Februari 2015. (tim)

Kepala Kejaksaan Tinggi(Kajati) Lampung Suyadi

melakukan kunjungansilaturahmi ke DPRD

Provinsi Lampung, Senin(09/03/2015), setelah

sebelumnya berkunjungke Polda Lampung dan

Korem 043/GarudaHitam.

D


enurut Watoni, yang terpenting dalammelaksanakan lelang paket proyek,Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairanselaku leading sector bisa meminimali-

sasi segala tindak kecurangan.“Jika memang ada perubahan dalam pera-

turan lelangnya, ya secepatnya bisa disosiali-sasikan mekanismenya. Jangan sampai malahmolor sehingga muncul indikasi adanya tarik-menarik antarpihak ketiga dan satker mengenaisetoran,” kata dia.

Selain itu, dia juga minta DBM dan DPP benar-benar memperketat pengawasan dalam mekanismelelang ini. Menurut Watoni, selama ini dugaanadanya tender secara tidak fair itu kerap munculdi satuan kerja yang gemuk.

“Memang hal ini rentan terjadidi satker-satker gemuk. Saya te-kankan kepada dinas-dinas agarbenar-benar melaksanakan tendersecara fair. Karena memang men-jadi hak kontraktor peserta lelangselagi memang bisa masuk dalamkualifikasi persyaratan yang ada,”kata Watoni, Rabu (25 Maret 2015).

Dia juga menekankan tidakhanya kepada satuan kerjanya,tetapi juga institusi pengawas in-ternal, yakni Inspektorat, seha-rusnya lebih ketat mengawasi. Jikaterjadi proses pelelangan yangtidak sesuai aturan, Inspektorat bisa langsungmenegur dan membina satuan kerja pelaksana itu.

“Kami juga sebagai fungsi pengawasan darilegislatif akan membantu mengawasi segalasesuatunya dengan ketat,” katanya.

Sementara Kepala DPP Lampung Robinsyahmengatakan aneh jika dikatakan bahwa pihaknyamembatasi paket lelang yang belum dijalankan.

Minta Dinas Lakukan Tendersecara Transparan

Dikarenakan adanya perubahan dari LKPP, makatender baru bisa dilakukan pada Mei mendatang.

“Tidak ada tender yang tidakfair. Semuanya kan transparan,jelas. Nantinya juga diumumkan diLPSE,” ujarnya. Dalam APBD, lanjutdia, pihaknya hanya mendapatkanpos anggaran irigasi sebesar Rp15miliar.

Dana sebesar itu juga digu-nakan untuk perbaikan dan revita-lisasi saluran irigasi yang diuta-makan. ”Anggaran kita ini kecil,dari APBD kita ini hanya dapatRp15 miliar,” katanya. Dana se-jumlah itu untuk pembangunandan perbaikan infrastruktur irigasidi Lampung.

Berdasarkan data, ada 19 daerah irigasi yangada di Provinsi Lampung. Di antaranya irigasi WayPayung, Argoguruh, Batanghari Utara, RamanUtara, Punggur Utara, Way Seputih, Way Rarem,Way Semangka, Way Curup, Rawa Seragi, RawaMesuji, dan Batu Tegi.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha KonstruksiNasional (Gabpeknas) Lampung menyebut ada

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Noerdin minta Dinas BinaMarga (DBM) dan Dinas Pengairan dan Permukiman (DPP) Lampung

berlaku adil dan transparan dalam melaksanakan tender proyek.

M

Watoni Noerdin


emerintah Provinsi Lam-pung tahun ini fokus padapembangunan infrastruk-tur jalan. Namun diper-

kirakan pengerjaan proyek fisikakan terlambat. Sebab, meskisudah bulan ketiga di 2015 inilelang proyek belum juga dilak-sanakan.

Kepala Dinas Bina MargaLampung Budi Dharmawan me-ngatakan keterlambatan tersebutterjasi lantaran berbagai faktor.Menurutnya, saat ini baru di-laksanakan lelang konsultan pengawas yangsudah mulai beberapa waktu lalu.

“Karena proses lelang konsultan ini lebihlama prosesnya dibandingkan lelang proyekfisik. Nah, sekarang lelang konsultas pengawasitu masih berjalan, belum selesaai,” kata dia.

Selain itu, keterlambatan juga akibat adanyaperubahan aturan dari Lembaga KebijakanPengadaan Barang dan jasa Pemerintah (LKPP)sehingga pihaknya juga harus menyesuaikanberbagai hal dengan aturan tersebut.

“Kalau tidak dilakukan penyesuaian artinyananti tidak sesuai dengan aturan, makanyaterpaksa kita harus menunggu,” terang dia. Diamenyebut paling tidak lelang proyek fisik barubisa dilaksanakan pada bulan Mei mendatang.Pasalnya harus menunggu proses lelang kon-sultan pengawas selesai terlebih dahulu.

“Proses lelang pengawas ini paling tidakselesai bulan April. Ya kira-kira di bulan Mei barubisa dilakukan lelang proyek fisik. Kami harap bisadilakukan sekaligus. Tapi dilihat nanti teknisnyabisa sekaligus atau bertahap,” terang dia.

Ditanya bagaimana mengenai kontraktoryang berkali-kali mengerjakan proyek tidak

Tender Proyek di Bina Marga Telatsesuai dengan spesifikasi yangada, padahal hal tersbut sangatfatal dan membuat umur jalanyang tidak sesuai dengan ha-rapan.

Menurutnya, tidak adaaturan untuk mem-black listkontraktor terkait masalahtemuan BPK ini. Dijelaskan,pihaknya bisa mem-blac klistkontraktor apabila hasilpekerjaannya tidak sesuaidengan aturan yang terteradalam LKPP.

“Nah, dari LKPP itu ada aturannyasendiri. Misalnya wanprestasi, tidak menye-lesaikan kontrak, atau tidak menyelesaikanpekerjaannya. Kalau masalah temuan BPK,tidak bisa dijadikan dasar untuk mem-blacklist, selagi kontraktor itu bisa memperbaikitemuan tersebut sesuai waktu yang diten-tukan,” terangnya.

Diketahui Pemprov Lampung mengang-garkan di APBD TA 2015 ini untuk perbaikanjalan sebanyak Rp1 triliun. Dana tersebutuntuk memperbaiki keseluruhan ruas jalanprovinsi di Lampung, yakni sebanyak 72 ruasjalan sepanjang 1.702 km. (tim)

indikasi penetapan penentuan paket proyek sudahdikondisikan terlebih dahulu. “Di antaranya diDinas Pengairan dan Permukiman Lampung,” kataKetua Umum DPD Gabpeknas Lampung TopanNapitupulu dalam ekspose di kantor Gabpeknas,Jalan Merawan, Pahoman, Bandarlampung, Selasa

(24/3/2015). Topan Napitupupu menjelaskan dari hasil

investigasi didapati ada beberapa hal yang taksesuai aturan. “Tuduhan kami bukan tidakberdasar. Tapi, tak mungkin kami mengungkap inijika tidak memiliki data yang kuat,” katanya. (tim)

P

Budi Dharmawan


unjungan dan peninjauanlokasi serupa juga dilakukandi lokasi calon KabupatenSeputih Timur di Kecamatan

Buminabung, Lampung Tengah, Selasa(17/03/2015). Selain meninjau lokasicalon perkantoran kabupaten, tim jugabertemu dan berdialog dengan parapejabat dan masyarakat setempat.

Setelah melihat calon lokasi diKecamatan Padangratu, Tim menilaidari sisi luas dan letak geografis,calon lahan kompleks perkantoranKabupaten Seputih Barat mencukupi,yaitu seluas 47,9 hektar.

“Kami menilai lahan yang ada cukup bagusdan layak menjadi komplek perkantoran calonKabupaten Seputih Barat. Lokasinya ngeblokmenjadi satu. Sehingga nantinya semua per-kantoran pemerintah akan berdekatan,” kataBambang Suryadi, anggota Panitia Tim PemekaranKomisi I DPRD Provinsi Lampung.

Tinjau Calon DOB Seputih Baratdan Seputih Timur

Tim pemekaran yang meninjau lokasi ber-sama Bambang Suryadi adalah Ketua Komisi IDPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari dananggota Komisi I Mozes Herman, Suprapto, AzwarSaparudin, Zamzani Yasin, Karlina, dan Apriliati.Mereka didampingi Sekretaris Kabupaten

Lampung Tengah Ady Erlansyah.Menurut Bambang Suryadi, saat

ini Pemkab Lampung Tengah sudahmenyelesaikan administrasi keleng-kapan status hibah kepemilikanlahan tersebut. “Lahan ini sebe-lumnya merupakan milik 28 ma-syarakat yang dihibahkan. Semuaadministrasinya sudah diselesaikanPemkab Lampung Tengah,” terangnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRDProvinsi Lampung Ririn Kuswantarimengatakan

calon DOB Seputih Timur danBarat dari pemekaran KabupatenLampung Tengah segera terwujud.Sebab, DPRD Provinsi Lampung

sudah mengagendakan sidang paripurna padaApril 2015.

“Panitia Khusus (Pansus) DPRD sudah me-mastikan proses pemekaran dua calon kabupatenbaru ini diparipurnakan. Kalau semua sudahlengkap, pasti kami proses secepatnya. Insyaallahdiparipurnakan bulan depan,” kata Ririn, saatkunjungan kerja di Balai Kecamatan Buminabung,Lampung Tengah.

Proses pemekaran tersebut harus diper-siapkan persyaratannya secara lengkap danmatang. Karena itu, Komisi I DPRD yang mem-bidangi antara lain pemerintahan, mengadakankunjungan kerja untuk memastikan kondisiwilayah dan lahan calon perkantoran.

“Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan calonDOB Seputih Barat dan Seputih Timur. Supaya saatpansus mengadakan paripurna nanti untuk perse-tujuan pemekaran tak ada lagi masalah,” kata dia. (tim)

Tim Pemekaran Komisi I DPRDProvinsi Lampung meninjau lokasicalon daerah otonomi baru (DOB)

Kabupaten Seputih Barat diKecamatan Padangratu, Kabupaten

Lampung Tengah, Senin (06/03/2015).

K

Ririn Kuswantari


PRD Provinsi Lampung menjanjikanmempercepat proses pemekaranKabupaten Seputih Baratdan Seputih Timur.

Rencananya April 2015 kedua daerahotonomi baru hasil pemekaranKabupaten Lampung Tengah tersebutditetapkan melalui sidang paripurna.

Anggota Komisi I DPRD LampungMiswan Rodi mengatakan segala per-syaratan pembentukan kabupaten sudahdipenuhi panitia pemekaran. “Keduanyalayak menjadi kabupaten baru, baik darisegi jumlah penduduk maupun luaswilayah sudah mendukung. Jadi, segera kita selesaikan,” kata dia, di Ban-darlampung, Kamis (26/3/2015).

Miswan mengatakan pada pekan ini Komisi Imengembalikan berkas rekomendasi ke unsurpimpinan DPRD Lampung, agar Ketua DPRD bisa

Percepat Pemekaran Dua Kabupatenmenjadwalkan rapat paripurna untuk membahaspemekaran Kabupaten Seputih Barat dan Seputih

Timur.“Kita sudah pelajari berkas

pemekaran dan sudah mengunjungikedua calon kabupaten itu. Semuasudah layak, jadi tinggal rapatparipurna saja,” kata dia. Setelahpengecekan lokasi, Komisi I DPRDProvinsi Lampung optimistis duakabupaten bisa ditetapkan menjadiDOB oleh Pemerintah Pusat.

“Melihan potensi yang ada, duaDOB tersebut akan lebih cepat ber-kembang seperti daerah lainnya,”katanya. Miswan berharap dukunganmasyarakat dan pemerintah

Kabupaten Lampung Tengah sebagai kabupateninduk bisa menyuplai dana agar segera terbangundaerah baru. (tim)

D

Miswan Rodi

akil Ketua DPRD Provinsi LampungPattimura menilai kerja BadanPertimbangan Jabatan dan Ke-pangkatan (Baperjakat) Pemprov

Lampung kurang cermat. Hal itu terlihat padapenetapan pejabat yang kurang tepat.

Dalam mengangkat dan menetapkanpergantian atau rolling pejabat masih terjadiketimpangan pada struktur kepegawaian.Misalnya dalam rolling beberapa waktu lalu.Pejabat yang memimpin di Badan PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Lampungternyata pasangan suami-istri.

Satuan kerja itu dikepalai oleh FitterSyahboedin. Sementara istrinya, Ria Andari,menjabat sebagai sekretaris. “Hal seperti initerjadi akibat kesalahan dari Baperjakat.Seharusnya, sebelum memutasi atau mengangkatpejabat dipetakan. Jangan asal angkat saja. Kalaubegini kan lucu. Kenapa tidak anaknya jugasekalian ditugaskan jadi pejabat di situ,” katanya.

Menurut Pattimura, jika kondisi sepertiitu dibiarkan, pelaksanaan tugas pokok dan

Pertanyakan Kinerja Baperjakatfungsi (tupoksi) aparatur sipil negara bakalterganggu. “Menjadi abdi negara ini kantujuan akhirnya adalah pelayanan kepadamasyarakat. Kalau seperti ini jelas adaindikasi tupoksi mereka bakal terganggu.Masalah ini juga bisa berpengaruh dalampengambilan keputusan dan kebijakan akibatpengaruh permasalahan internal,” paparnya.

Seharusnya, kata Pattimura, ada kajianmendetail terhadap penyusunan strukturkepegawaian di Pemprov Lampung. “Kejadianseperti itu bisa menjadi preseden buruk, tidakhanya bagi BKD dan Baperjakat, tapi jugaPemprov Lampung secara umum,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan KepegawaianDaerah (BKD) Provinsi Lampung Sudarno Eddimengakui memang ada aturan yang melarangpasutri berada dalam satu instansi ke-dinasan. Hal ini merujuk pada PP No. 53tentang Disiplin PNS dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Yamemang tidak boleh. Tapi nanti kita pindahkansekretarisnya,” katanya. (tim)

W


embahasan rencana kegiat-an antara SKPD dan DPRDharus sesuai peraturan yangberlaku. Masing-masing pi-

hak harus menjaga agar tidak mun-cul kegiatan yang tak terdapat dalamrancangan kerja perangkat daerah(RKPD).

“Jangan ada kegiatan yang se-cara tiba-tiba muncul dalam APBDhasil pembahasan dengan DPRD.Hal-hal seperti ini perlu dihindaripada penyusunan perencanaan danpembahasan APBD tahun 2016,” kataGubernur Ridho, saat membukaMusyawarah Rencana Pembangunan(Musrenbang) Provinsi Lampungtahun 2015, di Bandarlampung, Rabu(25/3/2015).

Musrenbang dibuka oleh Gu-bernur Lampung M. Ridho Ficardo,dihadiri sekjen Kemendagri Yuswandi A. Tu-menggung, Deputi Bidang Kemiskinan, Kete-nagkerjaan, dan UKM Bappenas Rahma Irianti,Bupati se kabupaten/ kota, Kepala Dinas, anggotaDPRD, anggota DPR RI asal Lampung, Bappedakabupaten/kota se-Provinsi Lampung, PerguruanTinggi, dan Tokoh masyarakat.

Ridho mengatakan masyarakat Lampungperlu bersyukur dalam periode pemerintahan saatini, karena pemerintah pusat telah melihat aspekstrategis Lampung. “Ini dibuktikan dengankunjungan Bapak Presiden pada awal masajabatannya,” ujarnya.

Berdasarkan kunjungan itu, kata Ridho, ada

Musrenbang ProvinsiLampung Tahun 2015

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengingatkan satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) dan DPRD Provinsi Lampung

membahas dan menetapkan kegiatan berdasarkan peraturan yangberlaku. Dia wanti-wanti jangan sampai muncul program siluman.

beberapa program strategis nasional yangdiberikan kepada Provinsi Lampung. Antara laininfrastruktur (jalan, jalan tol, pelabuhan, danbandara), pembangunan energi, dan ketahananpangan.

“Dalam APBN-P Tahun 2015 Lampung jugamendapatkan tambahan anggaran terbanyaknomor dua di Sumatera. Perhatian dan ke-percayaan dari pemerintah pusat seperti ini harusdijaga dan dijalankan dengan baik.” Kata Gubernur.

Gubernur juga meminta kepada seluruhpemangku kepentingan agar berkontribusi positifbagi upaya mewujudkan visi dan misi pem-bangunan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo memukul gong sebagai tandadibukanya Musrenbang Provinsi Lampung tahun 2015.

P


sesuai dengan kewenangan, tupoksi, dan peranmasing-masing.

“Kepada Pemerintah Pusat, kami sangatmengharapkan dukungan baik program maupunpendanaan terkait upaya mengatasi masalahkemiskinan, pengangguran, pangan, energi, infra-struktur dan tatakelola pemerintahan, serta perce-patan pembangunan infrastruktur strategis yang ber-dampak nasional maupun internasional,” katanya.

Sedangkan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Gubernur mintadukungan program dan pendanaan untuk pe-nanggulangan kemiskinan dan pengangguran,pendidikan, penurunan angka kematian ibu danbayi, perbaikan gizi, pembangunan infrastruktur,serta pencapaian target satu juta ton gabah keringgiling di tahun 2016.

Gubernur juga minta kepada dunia usaha/swasta untuk terus mengembangkan pola kemi-

traan, dukungan investasi dalam rangka me-ningkatkan perekonomian daerah dan penyerapantenaga kerja.

“Itu semua tidak akan berhasil dengan baiktanpa adanya peran serta aktif masyarakat luasdalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauandan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan,”katanya.

Demikian pula kepada perguruan tinggi/akademisi, LSM, organisasi kemasyarakatan, danorganisasi profesi, Gubernur minta sumbangsihpemikiran konkret dan implementatif dalam prosespembangunan, serta memberikan saran, masukan,dan kritik yang bersifat membangun dan solutif.

Sementara Deputi Bidang Kemiskinan, Ke-tenagakerjaan, dan UKM Kementerian Peren-canaan Pembangunan Nasional/Bappenas, RahmaIrianti, mengatakan prioritas pembangunanProvinsi Lampung kini jadi rujukan daerah-daerahlain dalam membuat perencanaan.

“Karena itu, pemangku kepentingan di daerahini dalam merencanakan pembangunannya harusselaras dengan kebijakan nasional,” kata RahmaIriani pada saat memberikan sambutan dalampembukaan Musyawarah Rencana PembangunanProvinsi (Musrenbangprov) Lampung 2015.

Menurut dia, capaian dan sasaran Mus-renbangprov Lampung harus menyesuaikandengan kebijakan rencana pembangunan jangkamenengah (RPJM) nasional. “Pembangunan na-sional mencapai terwujudnya Indonesia yangberdaulat dan mandiri,” kata dia.

Dijelaskannya, salah satu RPJMN Indonesiamengembangkan sumberdaya maritim dan kelaut-an. “Musrenbangprov jadi instrumen penting

Gubernur Lampung,saat memberikansambutan dalampembukaanMusrenbangProvinsi Lampung.

Sekjen Depdagri Dr.Ir.Yuswandi Temenggung berbincangdengan Gubernur Lampung, dalam acara MusrenbangProvinsi Lampung.


Pimpinan DPRD Provinsi Lampungmenerima kunjungan dan audiensi denganpengurus LSM Damar pada awal Maret2015. Berbagai hal dibicarakan dalampertemuan ini, terutama tentang upayamenekan angka perdagangan anak dan

wanita serta upaya-upaya untukmengangkat dan memberdayakan kaum

wanita.

LENSA PERISTIWA

JURNAL KEGIATANDPRD PROVINSI LAMPUNGEdisi III/Maret 2015 33

Pimpinan DPRD Provinsi Lampungmenerima kunjungan dan audiensi denganpengurus LSM Damar pada awal Maret2015. Berbagai hal dibicarakan dalampertemuan ini, terutama tentang upayamenekan angka perdagangan anak dan

wanita serta upaya-upaya untukmengangkat dan memberdayakan kaum

wanita.

LENSA PERISTIWA


Ketua DPRD ProvinsiLampung Dedi Afrizal

bersama GubernurLampung M. Ridho

Ficardo dan Forkopimdamengikuti upacara HUT

ke-65 Satuan PolisiPamong Praja (Satpol PP)

dan HUT ke-53 SatuanPerlindungan Masyarakat

(Satlinmas) di LapanganKorpri Komplek KantorGubernur pada Rabu, 11

Maret 2015.

LENSA PERISTIWA

jurnal kegiatan dprd provinsi lampung | edisi maret 2015

Documents