k o d e e t i k - iapi€¦ · 10 kode etik profesi akuntan publik menetapkan prinsip dasar etika...

K O D E E T I KPROFESI AKUNTAN PUBLIK

Kode Etik Profesi Akuntan Publik diterbitkan oleh InstitutAkuntan Publik Indonesia secara paralel dengan Kode EtikAkuntan Indonesia yang disusun oleh Ikatan AkuntanIndonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, yangdidukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan -Kementerian Keuangan RI.

2020

ii

Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Efektif Per 1 Juli 2020

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA Office 8 Building Lantai 12 Unit 12I-12J Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Senopati Raya, Jakarta 12190, Indonesia. Telp. : (021) 29333151, 72795445/46 Website : http://www.iapi.or.id Email : [email protected]

Hak Cipta © 2020 Institut Akuntan Publik Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotocopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Institut Akuntan Publik Indonesia.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin kedua di atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Institut Akuntan Publik Indonesia


––Jakarta: IAPI, 2020

1 jil., 259 hlm, 15,5 x 24 cm ISBN 978-979-19251-3-6 1. Audit 2. Akuntan Publik I. Judul II. Institut Akuntan Publik Indonesia

http://www.iapi.or.id/

mailto:[email protected]


iii

SAMBUTAN KETUA UMUM 1

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA 2

3

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 4

hanya dengan berkah rahmat-Nya, maka Komite Etika Profesi – Institut Akuntan Publik 5

Indonesia (IAPI) dapat memenuhi amanah dari IAPI untuk menyusun dan mengembangkan 6

Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia dengan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan 7

Publik. 8

9

Kode Etik Profesi Akuntan Publik menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan 10

kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. 11

12

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Komite Etika Profesi 13

IAPI, beserta tim teknis, yang telah bekerja keras sejak penyusunan materi hingga 14

ditetapkannya Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga 15

kami sampaikan kepada Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia 16

atas kerjasamanya dalam proses penyusunan kode etik tersebut, serta Pusat Pembinaan 17

Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dukungannya sehingga 18

Kode Etik Profesi Akuntan Publik dapat diterbitkan. Kami juga mengucapkan terima kasih 19

kepada pihak-pihak lain atas dukungan dan kerjasamanya. 20

21

22

23

Jakarta, April 2020 24

Institut Akuntan Publik Indonesia 25

26

Tarkosunaryo MBA., CPA 27

Ketua Umum 28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45


iv


v

SAMBUTAN KOMITE ETIKA PROFESI 1

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA 2

3

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) telah menetapkan Handbook 4

of the International Code of Ethics for Professional Accountants including International 5

Independence Standards 2018 Edition. Dalam menanggapi hal ini, Institut Akuntan Publik 6

Indonesia (IAPI), memberikan kewenangan kepada Komite Etika Profesi untuk melaksanakan 7

tugas pengembangan dan pemutakhiran atas Kode Etik Profesi Akuntan Publik secara 8

berkesinambungan, yang merupakan tugas yang sangat penting dan bertujuan untuk 9

meningkatkan profesi Akuntan Publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan 10

kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme Akuntan Publik, sehingga profesi 11

Akuntan Publik di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan 12

zaman. 13

14

Indonesia sebagai anggota dari Negara G-20 tentunya harus terus mengikuti perkembangan 15

dan pemutakhiran Kode Etik Internasional yang ditetapkan oleh IESBA. Sebagai salah satu 16

langkah dalam proses pengembangan dan pemutakhiran Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 17

Komite Etika Profesi telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 18

berdasarkan Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants 19

including International Independence Standards 2018 Edition. 20

21

Kode Etik Profesi Akuntan Publik menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang 22

harus diterapkan oleh setiap individu dalam Kantor atau jaringan Kantor, baik yang 23

merupakan Anggota IAPI, maupun yang bukan merupakan Anggota IAPI, yang memberikan 24

jasa profesional yang meliputi jasa asurans dan jasa selain asurans ataupun yang bekerja 25

pada entitas bisnis. 26

27

Setiap Anggota IAPI wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika 28

profesi yang diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, kecuali bila prinsip dasar dan 29

aturan etika profesi yang diatur oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan 30

lainnya yang berlaku ternyata berbeda dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Dalam kondisi 31

tersebut, seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-32

undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku wajib dipatuhi, selain tetap 33

mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi lainnya yang diatur dalam Kode Etik Profesi 34

Akuntan Publik. 35

36

37

Jakarta, April 2020 38

Institut Akuntan Publik Indonesia 39

Komite Etika Profesi 40

41

42

43

44

45

46

47

48


vi


vii

KATA SAMBUTAN 1

KEPALA PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN 2

3

Etika sebagai salah satu unsur utama dari profesi sebagai landasan bagi Akuntan dalam 4

menjalankan kegiatan profesional. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai 5

dengan kepentingan publik. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sebagai pembina 6

profesi Akuntan yang menaungi organisasi profesi akuntan yakni Ikatan Akuntan Indonesia 7

(IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia 8

(IAMI) berkolaborasi dalam penyusunan Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik tersebut 9

perlu dimutakhirkan dengan perkembangan saat ini dan ketentuan Kode Etik yang berlaku 10

secara internasional. 11

12

Kode Etik Akuntan Indonesia merupakan adopsi dari Handbook of the Code of Ethics for 13

Professional Accountant 2018 Edition yang dikeluarkan oleh International Ethics Standars 14

Board for Accountants of The International Federation of Accountants (IESBA-IFAC). Dalam 15

proses penyusunannya, ketiga asosiasi yakni IAI, IAPI, dan IAMI berkoordinasi sesuai dengan 16

Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pengembangan Profesi Akuntan di Indonesia. 17

Dengan tujuan agar terjadi sinergi antar organisasi profesi akuntan dan menciptakan 18

keseragaman ketentuan etika bagi seluruh akuntan di Indonesia. 19

20

Penyusunan Kode Etik Akuntan Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepercayaan 21

masyarakat kepada Akuntan serta meningkatkan kontribusi Akuntan bagi kepentingan 22

masyarakat dan negara serta penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia. 23

24

Jakarta, 18 November 2019 25

26

27

28

29

Firmansyah N.Nazaroedin 30

Kepala PPPK 31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


viii


ix

UCAPAN TERIMA KASIH 1

2

Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia menyampaikan ucapan terima 3 kasih kepada Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Komite Etika 4

IAI, dan Dewan Pengurus Institut Akuntan Manajemen Indonesia. 5 6 DEWAN PENGURUS NASIONAL – IKATAN AKUNTAN INDONESIA 7

Prof. Mardiasmo Ketua 8

Prof. Ainun Na’im Anggota 9

Bahtiar Arif Anggota 10

Prof. Dr. Bambang Pamungkas Anggota 11

Dadang Kurnia Anggota 12

David E. S. Sidjabat Anggota 13

Dwi Setiawan Susanto Anggota 14

Isnaeni Achdiat Anggota 15

Ito Warsito Anggota 16

Prof. Dr. Lindawati Gani Anggota 17

Maliki Heru Santosa Anggota 18

Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah Anggota 19

Rosita Uli Sinaga Anggota 20

Prof. Sidharta Utama Anggota 21

Prof. Dr. Sri Mulyani Anggota 22

Tia Adityasih Anggota 23

Prof. Dr. Dian Agustia Anggota 24

Prof. Dr. P. M. John Liberty Hutagaol Anggota 25

M. Jusuf Wibisana Anggota 26

Hery Subowo Anggota 27

28

KOMITE ETIKA – IKATAN AKUNTAN INDONESIA 29

Emil Bachtiar Ketua 30

Akhsanul Khaq Anggota 31

Doddy Setiadi Anggota 32

Irsan Gunawan Anggota 33

Linus Setiadi Anggota 34

35

DEWAN PENGURUS – INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA 36

Gatot Trihargo Ketua Umum 37

M. Afdal Bahaudin Wakil Ketua Umum 38

Prof. Adji Suratman Ketua Bidang Anggota, Advokasi, Etika dan Disiplin Anggota 39

Agung Nugroho Soedibyo Ketua Bidang Sertifikasi 40

Linus M. Setiadi Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Wilayah 41

Hendang Tanusdjaja Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi 42

Zahra Mulachella Ketua Bidang Organisasi, Humas, Promosi dan Sekretariat 43

Haru Koesmahargyo Ketua Bidang Kerjasama Kelembagaan dan Korporasi 44

Christina Juliana Ketua Bidang Kerjasama Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi 45

46

47

48


x


xi


xii


xiii


xiv


xv

IKHTISAR PERBEDAAN DENGAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia

secara paralel dengan Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI) yang disusun oleh Ikatan Akuntan

Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, yang didukung oleh Pusat Pembinaan

Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan RI. Dalam KEPAP terdapat perbedaan dengan

KEAI sebagai berikut:

No KEPAP KEAI

1. Judul

• Kode Etik Profesi Akuntan Publik


diterbitkan oleh Institut Akuntan

Publik Indonesia secara paralel

dengan Kode Etik Akuntan

Indonesia yang disusun oleh

Ikatan Akuntan Indonesia dan

Institut Akuntan Manajemen

Indonesia, yang didukung oleh

Pusat Pembinaan Profesi

Keuangan – Kementerian

Keuangan RI.

• Penggunaan sebutan Akuntan

Publik mengacu pada Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2011

tentang Akuntan Publik.

• Kode Etik Akuntan Indonesia

2. Terminologi

• Anggota

Anggota adalah individu yang

memenuhi persyaratan sebagai

anggota IAPI dari waktu ke waktu

berdasarkan ketentuan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga IAPI yakni: Akuntan

Publik, pemegang CPA selain

Akuntan Publik, dan Anggota

lainnya termasuk individu yang

mempunyai register negara

akuntan yang menjadi anggota

IAPI.

• Akuntan

a) Dalam Bagian 1, istilah

“Akuntan” mengacu pada

individu Akuntan yang bekerja

di bisnis dan Akuntan yang

berpraktik melayani publik dan

Kantornya.

b) Dalam Bagian 2, istilah

“Akuntan” mengacu pada

Akuntan bekerja di bisnis.

c) Dalam Bagian 3, 4A dan 4B,

istilah “Akuntan” mengacu

pada Akuntan yang berpraktik

melayani publik dan

Kantornya.

3

Daftar Istilah

• Penempatan daftar Istilah di

bagian depan sebelum Bagian 1.

• Penempatan lembar daftar Istilah

pada bagian akhir setelah Bagian

4B.


xvi


xvii

KATA PENGANTAR 1

2

Komite Etika Profesi – Institut Akuntan Publik Indonesia telah menyetujui dan menetapkan 3

Kode Etik Profesi Akuntan Publik dalam rapatnya tanggal 20 April 2020 yang selanjutnya 4

Kode Etik Profesi Akuntan Publik tersebut telah disahkan oleh Dewan Pengurus – Institut 5

Akuntan Publik Indonesia pada tanggal 30 April 2020 untuk berlaku secara efektif per 1 Juli 6

2020, kecuali bagian 4A Seksi 540 akan berlaku efektif untuk audit dan reviu Laporan 7

Keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. 8

9

Kode Etik Profesi Akuntan Publik mengadopsi Handbook of the International Code of Ethics 10

for Professional Accountants including International Independence Standards 2018 Edition 11

yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants. 12

13

Untuk selanjutnya dalam dokumen ini “Kode Etik Profesi Akuntan Publik” ditulis “Kode Etik”. 14

Oleh karena itu terminologi “Kode Etik” dalam bagian-bagian selanjutnya dalam naskah ini 15

adalah merujuk pada dan sebagai Kode Etik Profesi Akuntan Publik. 16

17

Kode Etik ini disebarluaskan diantaranya melalui situs website IAPI: www.iapi.or.id. 18

19

KOMITE ETIKA PROFESI – INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA 20

Tarkosunaryo Ketua 21

Agung Purwanto Anggota 22

Erik Eneddy Anggota 23

Nur Adib Najamuddin Anggota 24

Padri Achyarsyah Anggota 25

Taufikurrahman Anggota 26

Tjhin Silawaty Anggota 27

28

DEWAN PENGURUS – INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA 29

Tarkosunaryo Ketua Umum 30

Sapto Amal Damandari Ketua 31

Tia Adityasih Ketua 32

Hendang Tanusdjaja Ketua 33

Suhartono Ketua 34

Handoko Tomo Ketua 35

Aria Kanaka Ketua 36

Ellya Noorlisyati Ketua 37

Florus Daeli Ketua 38

Irhoan Tanudiredja Ketua 39

Syahril Ali Ketua 40

Rian Benyamin Surya Ketua 41

Sugeng Praptoyo Ketua 42

Steven Tanggara Ketua 43

Irwan Haswir Ketua 44

Palti Ferdrico T.H.S Ketua 45

46

47

48


xviii


xix

KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2020 1

2

DAFTAR ISI 3

Halaman 4

SAMBUTAN KETUA UMUM ..................................................................................... iii 5

SAMBUTAN KOMITE ETIKA PROFESI .................................................................... v 6

SAMBUTAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN ...................... vii 7

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS IAPI ................................................................. xi 8

IKHTISAR PERBEDAAN DENGAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA ............... xv 9

KATA PENGANTAR ................................................................................................. xvii 10

PERUBAHAN SUBSTANSIAL KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2020 11

DIBANDINGKAN DENGAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 12

EFEKTIF PER 1 JULI 2019 .............................................................................. xxiii 13

DAFTAR ISTILAH, TERMASUK DAFTAR SINGKATAN .......................................... xxv 14

15

BAGIAN 1 KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA, 16

DAN KERANGKA KONSEPTUAL ..................................................... 1 17

Seksi 100 Kepatuhan Terhadap Kode Etik........................................................... 1 18

Seksi 110 Prinsip Dasar Etika .............................................................................. 3 19

Subseksi 111 Integritas ................................................................................ 5 20

Subseksi 112 Objektivitas ............................................................................ 6 21

Subseksi 113 Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional ............................ 7 22

Subseksi 114 Kerahasiaan .......................................................................... 8 23

Subseksi 115 Perilaku Profesional ............................................................... 10 24

Seksi 120 Kerangka Kerja Konseptual ................................................................. 11 25

26

BAGIAN 2 ANGGOTA YANG BEKERJA DI BISNIS ........................................... 19 27

Seksi 200 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual – Anggota yang Bekerja di 28

Bisnis .................................................................................................. 19 29

Seksi 210 Benturan Kepentingan ......................................................................... 24 30

Seksi 220 Penyusunan dan Penyajian Informasi ................................................. 27 31

Seksi 230 Bertindak dengan Keahlian yang Memadai ......................................... 32 32

Seksi 240 Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif yang Terkait 33

dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan ................ 34 34

Seksi 250 Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan ............................. 36 35

Seksi 260 Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-36

undangan ............................................................................................ 42 37

Seksi 270 Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika .................................... 52 38

39

BAGIAN 3 ANGGOTA YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK ..................... 56 40

Seksi 300 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual – Anggota yang Berpraktik 41

Melayani Publik ................................................................................... 56 42

Seksi 310 Benturan Kepentingan ......................................................................... 63 43

Seksi 320 Penunjukan Profesional ...................................................................... 70 44

Seksi 321 Pendapat Kedua ................................................................................. 75 45

Seksi 330 Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain ................................................... 77 46

Seksi 340 Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan ............................. 80 47

Seksi 350 Kustodi Aset Klien ............................................................................... 86 48


xx

Seksi 360 Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-1

undangan ............................................................................................ 87 2

3

BAGIAN 4A INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN 4

REVIU ................................................................................................. 102 5

Seksi 400 Penerapan Kerangka Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan 6

Audit dan Perikatan Reviu ................................................................... 102 7

Seksi 410 Imbalan ............................................................................................... 116 8

Seksi 411 Kebijakan Kompensasi dan Evaluasi ................................................... 120 9

Seksi 420 Hadiah dan Keramahtamahan ............................................................. 121 10

Seksi 430 Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi .................................................. 122 11

Seksi 510 Kepentingan Keuangan ....................................................................... 123 12

Seksi 511 Pinjaman dan Jaminan ........................................................................ 128 13

Seksi 520 Hubungan Bisnis ................................................................................. 130 14

Seksi 521 Hubungan Keluarga dan Pribadi .......................................................... 132 15

Seksi 522 Pernah Bekerja pada Klien Audit ......................................................... 136 16

Seksi 523 Rangkap Jabatan Sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif 17

Klien Audit ........................................................................................... 138 18

Seksi 524 Pekerjaan dengan Klien Audit ............................................................. 139 19

Seksi 525 Penugasan Personel Sementara ......................................................... 143 20

Seksi 540 Hubungan yang Berlangsung Lama Antara Personel (Termasuk Rotasi 21

Rekan) dengan Klien Audit .................................................................. 145 22

Seksi 600 Penyediaan Jasa Non-Asurans Kepada Klien Audit ............................ 151 23

Subseksi 601 Jasa Pembukuan dan Akuntansi ........................................... 156 24

Subseksi 602 Jasa Administratif .................................................................. 159 25

Subseksi 603 Jasa Penilaian ....................................................................... 160 26

Subseksi 604 Jasa Perpajakan .................................................................... 162 27

Subseksi 605 Jasa Audit Internal ................................................................. 168 28

Subseksi 606 Jasa Sistem Teknologi Informasi ........................................... 171 29

Subseksi 607 Jasa Penunjang Litigasi ......................................................... 173 30

Subseksi 608 Jasa Hukum........................................................................... 174 31

Subseksi 609 Jasa Rekrutmen .................................................................... 176 32

Subseksi 610 Jasa Keuangan Korporat ....................................................... 178 33

Seksi 800 Laporan Audit atas Laporan Keuangan Bertujuan Khusus yang 34

Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya (Perikatan 35

Audit dan Perikatan Reviu) .................................................................. 180 36

37

BAGIAN 4B INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN 38

PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU ................................. 184 39

Seksi 900 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam 40

Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu........... 184 41

Seksi 905 Imbalan ............................................................................................... 192 42

Seksi 906 Hadiah dan Keramahtamahan ............................................................. 195 43

Seksi 907 Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi .................................................. 196 44

Seksi 910 Kepentingan Keuangan ....................................................................... 197 45

Seksi 911 Pinjaman dan Jaminan ........................................................................ 201 46

Seksi 920 Hubungan Bisnis ................................................................................. 203 47

Seksi 921 Hubungan Keluarga dan Pribadi .......................................................... 205 48


xxi

Seksi 922 Pernah Bekerja pada Klien Asurans .................................................... 208 1

Seksi 923 Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif 2

Klien Asurans ...................................................................................... 210 3

Seksi 924 Pekerjaan dengan Klien Asurans ........................................................ 211 4

Seksi 940 Hubungan yang Berlangsung Lama Antara Personel dengan Klien 5

Asurans ............................................................................................... 213 6

Seksi 950 Penyediaan Jasa Non-Asurans kepada Klien Asurans Selain Perikatan 7

Audit dan Perikatan Reviu ................................................................... 215 8

Seksi 990 Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya 9

(Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu) ........ 219 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


xxii


xxiii

PERUBAHAN SUBSTANSIAL KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2020 1

DIBANDINGKAN DENGAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2

EFEKTIF PER 1 JULI 2019 3

4

Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 mengadopsi Handbook of the International Code of 5

Ethics for Professional Accountants including International Independence Standards 2018 6

Edition yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants. 7

8

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik) ini menggantikan Kode Etik efektif per 1 Juli 9

2019, dengan penyempurnaan sebagai berikut: 10

• Perubahan sistematika penyajian, Kode Etik efektif per 1 Juli 2020 menyajikan 11

pengaturan yang terbagi dalam 5 (lima) bagian, yaitu: 12

o Bagian 1 : Kepatuhan Terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika dan Kerangka 13

Kerja Konseptual; 14

o Bagian 2 : Anggota yang Bekerja di Bisnis; 15

o Bagian 3 : Anggota yang Berpraktik Melayani Publik; 16

o Bagian 4A : Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu; dan 17

o Bagian 4B : Independensi dalam Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan 18

Perikatan Reviu. 19

• Kode Etik efektif per 1 Juli 2019 menyajikan pengaturan yang terbagi dalam 3 (tiga) 20

bagian, yaitu: 21

o Bagian A : Penerapan Umum Kode Etik; 22

o Bagian B : Akuntan Publik atau CPA yang Berpraktik Melayani Publik; dan 23

o Bagian C : CPA yang Bekerja Pada Entitas Bisnis. 24

• Pernyataan tentang ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Non-25

Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)) – Respons atas ketidakpatuhan 26

terhadap peraturan perundang-undangan yang dalam Kode Etik efektif per 1 Juli 2019 27

belum diatur. Namun beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan 28

Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait pencegahan tindak pidana pencucian 29

uang telah mewajibkan Akuntan Publik untuk melaporkan kepada otoritas berwenang 30

yang relevan ketika menemukan NOCLAR dalam penugasannya sejak beberapa waktu 31

lalu. Sehingga pengaturan terkait NOCLAR dalam Kode Etik ini sejalan dengan 32

peraturan dari berbagai otoritas tersebut. Bagian 2 paragraf 260 mengatur lebih lanjut 33

NOCLAR bagi Anggota yang bekerja di bisnis dan Bagian 3 paragraf 360 mengatur 34

NOCLAR bagi Anggota yang berpraktik melayani publik. 35

• Ketentuan tentang hubungan yang berlangsung lama antara personel (termasuk rotasi 36

3 (tiga) kategori Rekan yang terlibat dalam penugasan audit atau reviu atas laporan 37

keuangan untuk entitas berakuntabilitas publik) yang mencakup ketentuan periode jeda 38

(cooling-off period) yang lebih lama dibandingkan pengaturan dalam Kode Etik efektif 39

per 1 Juli 2019 maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 40

• Pengaturan pada Bagian 2 bagi Anggota yang bekerja di bisnis yang lebih jelas yang 41

mencakup penyusunan dan penyajian informasi dan tekanan untuk melanggar prinsip 42

dasar etika. Dalam Kode Etik 2019, bagian ini diatur dalam Bagian C yang berlaku bagi 43

CPA yang bekerja pada entitas bisnis. 44

45

46

47


xxiv

Perubahan 1

2

Kode Etik ini sepenuhnya ditulis ulang dengan struktur dan sistematika baru agar Kode Etik 3

ini mudah dipahami, digunakan, dan diterapkan. Kode Etik ini mencakup standar 4

independensi dalam perikatan audit dan reviu serta perikatan asurans. Kode Etik ini 5

memasukkan beberapa tambahan substansial dan penyempurnaan, termasuk: 6

• Peningkatan karakteristik dan penegasan pada kerangka kerja konseptual. 7

• Ketentuan yang lebih jelas dan lebih kuat terkait dengan pengamanan yang lebih 8

selaras dengan ancaman kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar dan independensi. 9

• Penegasan terhadap ketentuan independensi tentang hubungan yang berlangsung 10

lama antara personel dengan klien audit atau asurans. 11

• Penambahan dan penyempurnaan bagian yang ditujukan untuk Anggota yang bekerja 12

di bisnis yang berkaitan dengan: 13

o Penyusunan dan penyajian informasi; dan 14

o Tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. 15

• Pedoman yang jelas dan relevan untuk Anggota yang berpraktik melayani publik dan 16

Anggota yang bekerja di bisnis yang ditetapkan dalam Bagian 2 Kode Etik ini. 17

• Penguatan terhadap ketentuan untuk Anggota yang bekerja di bisnis dan Anggota yang 18

berpraktik melayani publik terkait dengan bujukan, termasuk hadiah dan 19

keramahtamahan. 20

• Penambahan materi aplikasi baru untuk menekankan pentingnya memahami fakta dan 21

keadaan ketika melakukan pertimbangan profesional. 22

• Materi aplikasi baru menjelaskan bagaimana kepatuhan terhadap prinsip dasar etika 23

yang mendukung pelaksanaan skeptisisme profesional dalam perikatan audit atau 24

asurans lainnya. 25

26

Tanggal Efektif 27

28

Bagian 1, 2, 3, 4A dan 4B dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik akan berlaku mulai 1 Juli 29



32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45


xxv

DAFTAR ISTILAH, TERMASUK DAFTAR SINGKATAN 1

2

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, bentuk tunggal akan ditafsirkan sebagai bentuk 3

jamak dan sebaliknya, dan istilah di bawah ini memiliki arti berikut: 4

5

Dalam daftar istilah ini, penjelasan dari istilah ditampilkan dalam huruf biasa; huruf miring 6

digunakan untuk penjelasan istilah-istilah yang dijelaskan yang memiliki arti spesifik pada 7

bagian tertentu dari Kode Etik atau untuk penjelasan tambahan dari istilah yang didefinisikan. 8

Referensi juga disediakan untuk istilah yang dijelaskan dalam Kode Etik. 9

10

➢ Ahli eksternal 11

Seorang individu (yang bukan merupakan rekan atau anggota staf profesional, termasuk 12

staf sementara, Kantor atau Jaringan Kantor) atau organisasi yang memiliki keahlian, 13

pengetahuan dan pengalaman di bidang lain selain akuntansi atau audit, yang bekerja 14

di bidang tersebut ditugaskan untuk membantu Anggota dalam memperoleh bukti yang 15

cukup dan tepat. 16

17

➢ Aktivitas profesional 18

Suatu aktivitas yang memerlukan keahlian akuntansi atau keahlian terkait lainnya yang 19

dikerjakan oleh Anggota, termasuk akuntansi, audit, pajak, konsultansi manajemen, dan 20

manajemen keuangan. 21

22

➢ Ancaman 23

Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 120.6 A3 dan termasuk kategori berikut: 24

Kepentingan pribadi 120.6 A3 (a) 25

Telaah pribadi 120.6 A3 (b) 26

Advokasi 120.6 A3 (c) 27

Kedekatan 120.6 A3 (d) 28

Intimidasi 120.6 A3 (e) 29

30

➢ Anggota 31

Anggota adalah individu yang memenuhi persyaratan sebagai anggota IAPI dari waktu 32

ke waktu berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAPI 33

yakni: Akuntan Publik, pemegang CPA selain Akuntan Publik, dan Anggota lainnya 34

termasuk individu yang mempunyai register negara akuntan yang menjadi anggota IAPI. 35

36

➢ Anggota praktisi pendahulu 37

Anggota yang berpraktik melayani publik yang paling akhir melakukan suatu perikatan 38

audit atau memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultansi, atau jasa profesional serupa 39

kepada klien, ketika saat ini Anggota yang bersangkutan tidak melakukan penugasan 40

untuk klien tersebut. 41

42

➢ Anggota senior yang bekerja di bisnis 43

Anggota senior yang bekerja di bisnis adalah Direktur, Komisaris, pejabat eksekutif, atau 44

karyawan senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan atas, dan mengambil 45

keputusan terkait, perolehan, penyebaran, dan pengendalian atas organisasi karyawan, 46

keuangan, teknologi, sumberdaya berwujud, dan sumberdaya takberwujud. Istilah ini 47

dijelaskan dalam paragraf 260.11 A1. 48


xxvi

➢ Anggota yang berpraktik melayani publik 1

Anggota yang berpraktik melayani publik, terlepas dari klasifikasi fungsional (misalnya: 2

audit, pajak, atau konsultansi) di Kantornya yang memberikan jasa profesional. Istilah 3

“Anggota yang berpraktik melayani publik” juga digunakan untuk merujuk kepada 4

Kantornya. 5

6

➢ Anggota yang diusulkan 7

Anggota yang berpraktik melayani publik yang mempertimbangkan untuk menerima 8

penunjukan audit atau perikatan untuk memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultansi, 9

atau jasa profesional serupa untuk klien prospektif (atau dalam beberapa kasus, klien 10

yang sudah ada). 11

12

➢ Anggota yang bekerja di bisnis 13

Anggota yang bekerja di bidang-bidang seperti perdagangan, industri, jasa, sektor 14

publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau dalam asosiasi profesi atau regulator, yang 15

mungkin menjadi karyawan, karyawan tidak tetap, rekan, direktur (eksekutif atau non-16

eksekutif), pemilik-manajer atau sukarelawan. 17

18

➢ Anggota yang sedang memberikan jasa 19

Seorang Anggota yang berpraktik melayani publik yang mendapatkan penugasan audit 20

atau memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultansi, atau jasa profesional serupa untuk 21

klien. 22

23

➢ Audit 24

Dalam Bagian 4A, istilah “audit” berlaku setara dengan “reviu”. 25

26

➢ Bujukan 27

Objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, 28

namun tidak dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak 29

patut. 30

31

Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa keramahtamahan antara rekan bisnis 32

(untuk Anggota yang bekerja di bisnis), atau antara anggota dengan klien atau klien 33

prospektif (untuk Anggota yang berpraktik melayani publik) hingga tindakan yang 34

mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan 35

dapat berupa, misalnya (namun tidak terbatas pada): 36

• Hadiah. 37

• Keramahtamahan. 38

• Hiburan. 39

• Sumbangan politik atau sosial. 40

• Tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas. 41

• Pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya. 42

• Perlakuan, hak, atau hak istimewa. 43

44

45

46

47


xxvii

➢ Dapat (boleh) 1

Istilah tersebut digunakan dalam Kode Etik ini untuk menunjukkan izin dalam mengambil 2

tindakan pada keadaan tertentu, termasuk sebagai pengecualian untuk suatu 3

persyaratan. Ini tidak digunakan untuk menunjukkan kemungkinan. 4

5

➢ Direktur, Komisaris, atau pejabat eksekutif 6

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola suatu entitas, atau bertindak dalam 7

kapasitas yang setara, tanpa memandang jabatannya, yang mungkin berbeda dari 8

yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain. 9

10

➢ Divisi atau cabang 11

Suatu bagian atau cabang dari Kantor yang dikelola berdasarkan area geografis atau 12

lini praktik. 13

14

➢ Entitas berelasi 15

Entitas yang memiliki hubungan berikut dengan klien: 16

(a) Suatu entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas klien 17

jika klien bersifat material untuk entitas tersebut; 18

(b) Suatu entitas dengan kepentingan keuangan langsung dalam klien jika entitas 19

tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap klien dan kepentingan klien 20

bersifat material bagi entitas tersebut; 21

(c) Suatu entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh klien; 22

(d) Suatu entitas yang klien, atau entitas berelasi dengan klien pada huruf (c) di atas, 23

mempunyai kepentingan keuangan langsung yang memberikan pengaruh 24

signifikan atas entitas tersebut dan kepentingan keuangan tersebut bersifat 25

material bagi klien dan entitas berelasinya pada huruf (c); dan 26

(e) Suatu entitas yang berada di bawah kendali bersama dengan klien (“sister entity”) 27

jika keduanya bersifat material bagi entitas yang mengendalikan keduanya. 28

29

➢ Entitas dengan akuntabilitas publik 30

Entitas dengan akuntabilitas publik, yaitu: 31

(a) Entitas yang terdaftar di pasar modal; atau 32

(b) Entitas yang: 33

(i) Ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai entitas dengan 34

akuntabilitas publik; atau 35

(ii) Disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diaudit dengan 36

persyaratan independensi yang sama dengan entitas yang terdaftar di pasar 37

modal. Peraturan tersebut dapat ditetapkan oleh regulator yang berwenang, 38

termasuk regulator audit. 39

Entitas lain juga dapat dianggap sebagai entitas dengan akuntabilitas publik, 40

sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 400.8. 41

42

➢ Entitas terdaftar di pasar modal 43

Suatu entitas yang saham atau surat utangnya terdaftar pada pasar modal atau 44

dipasarkan berdasarkan peraturan pasar modal atau badan lain yang setara. 45

46

47

48


xxviii

➢ Iklan 1

Komunikasi kepada publik tentang informasi mengenai jasa atau keahlian yang dimiliki 2

oleh Anggota yang berpraktik melayani publik dengan tujuan untuk mendapatkan bisnis 3

profesional. 4

5

➢ Imbalan kontinjen 6

Imbalan yang dihitung atas dasar yang telah ditentukan sebelumnya yang terkait 7

dengan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dilakukan oleh Kantor. Imbalan yang 8

ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya bukan merupakan imbalan 9

kontinjen. 10

11

➢ Independensi 12

(a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang memungkinkan 13

untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang 14

dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan 15

individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan 16

skeptisisme profesional. 17

(b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan yang sangat 18

signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup 19

dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, menyimpulkan 20

bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari suatu Kantor atau 21

personel dari tim audit atau tim asurans telah berkurang. 22

Sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 400.5 dan 900.4, referensi kepada individu 23

atau Kantor Anggota yang “independen” berarti bahwa individu atau Kantor telah 24

mematuhi Bagian 4A dan 4B, sebagaimana berlaku. 25

26

➢ Informasi keuangan historis 27

Informasi yang dinyatakan dalam istilah keuangan terkait dengan suatu entitas, 28

terutama berasal dari sistem Akuntansi entitas tersebut, tentang peristiwa ekonomi yang 29

terjadi pada masa lalu atau mengenai keadaan atau keadaan ekonomi pada masa lalu. 30

31

➢ Jaringan 32

Suatu Struktur yang lebih besar: 33

(a) Bertujuan untuk saling bekerjasama; dan 34

(b) Ditujukan secara jelas untuk berbagi keuntungan atau biaya, berbagi kepemilikan 35

saham secara bersama, pengendalian atau pengelolaan, kebijakan dan prosedur 36

pengendalian mutu bersama, strategi bisnis secara bersama, penggunaan suatu 37

nama merk bersama, atau penggunaan suatu bagian signifikan atas sumber daya 38

profesional. 39

40

➢ Jaringan kantor 41

Suatu Kantor atau entitas yang memiliki jaringan atau tergabung dalam suatu jaringan. 42

Untuk informasi lebih lanjut, lihat paragraf 400.50 A1 hingga 400.54 A1. 43

44

➢ Jasa profesional 45

Aktivitas profesional yang dikerjakan untuk klien. 46

47

48


xxix

➢ Kantor 1

(a) Suatu Kantor dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, atau firma; 2

(b) Suatu entitas yang mengendalikan pihak-pihak melalui kepemilikan, manajemen 3

atau cara lainnya; dan 4

(c) Suatu entitas yang dikendalikan oleh pihak-pihak tersebut, melalui kepemilikan, 5

manajemen, atau sarana lainnya. 6

Paragraf 400.4 dan 900.3 menjelaskan bagaimana kata “Kantor“ digunakan untuk 7

mengatasi tanggung jawab Anggota dan Kantor untuk mematuhi Bagian 4A dan 4B, 8

masing-masing. 9

10

➢ Keluarga dekat 11

Keluarga sedarah semenda 2 (dua) derajat. 12

13

➢ Keluarga inti 14

Suami, istri dan/atau tanggungan. 15

16

➢ Kepentingan keuangan 17

Suatu kepentingan dalam bentuk kepemilikan saham, atau instrumen ekuitas lainnya, 18

surat utang, pinjaman, atau instrumen utang lain dari suatu entitas, termasuk hak dan 19

kewajiban untuk memperoleh bunga dan derivatif yang terkait langsung dengan 20

kepentingan tersebut. 21

22

➢ Kepentingan keuangan langsung 23

(a) Dimiliki langsung oleh dan di bawah kendali individu atau entitas (termasuk yang 24

dikelola atas dasar diskresi pihak lain); atau 25

(b) Manfaatnya dimiliki melalui instrumen investasi kolektif, estate, trust atau 26

perantara lain yang dikendalikan atau yang keputusan investasinya dipengaruhi 27

oleh individu atau entitas tersebut. 28

29

➢ Kepentingan keuangan tidak langsung 30

Suatu kepentingan keuangan yang manfaatnya dimiliki melalui sarana investasi kolektif, 31

estate, trust atau perantara lainnya sehingga individu atau entitas tidak memiliki 32

pengendalian atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasi. 33

34

➢ Kerangka kerja konseptual 35

Istilah ini dijelaskan dalam Bagian 120. 36

37

➢ Kerugian substansial 38

Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 260.5-A3 dan 360.5-A3. 39

40

➢ Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Anggota yang 41

berpraktik melayani publik) 42

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangann (“ketidakpatuhan”) terdiri 43

dari tindakan kelalaian atau pelaksanaan, disengaja atau tidak disengaja, yang 44

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan 45

oleh pihak-pihak berikut: 46

(a) Klien; 47

(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien; 48


xxx

(c) Manajemen klien; atau 1

(d) Pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien. Istilah ini dijelaskan 2

dalam paragraf 360.5-A1 3

4

➢ Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Anggota yang bekerja 5

di bisnis) 6

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (“ketidakpatuhan”) terdiri dari 7

tindakan kelalaian atau pelaksanaan, disengaja atau tidak disengaja, yang 8

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan 9

oleh pihak-pihak berikut: 10

(a) Organisasi yang mempekerjakan Anggota; 11

(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tempatnya bekerja; 12

(c) Manajemen organisasi tempatnya bekerja; atau 13

(d) Pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja. 14

Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 260.5-A1. 15

16

➢ Klien asurans 17

Pihak yang bertanggung jawab yaitu orang yang: 18

(a) Bertanggung jawab atas hal pokok dalam perikatan pelaporan langsung; atau 19

(b) Bertanggung jawab terhadap informasi hal pokok dan mungkin bertanggung 20

jawab terhadap hal pokok dalam perikatan berbasis asersi. 21

22

➢ Klien audit 23

Entitas yang melakukan perikatan audit dengan Kantor. Ketika klien adalah entitas yang 24

terdaftar di pasar modal, maka pengertian klien audit termasuk entitas berelasinya. 25

Namun, ketika klien audit bukan entitas yang terdaftar di pasar modal, maka pengertian 26

klien audit termasuk entitas berelasinya yang dikendalikan secara langsung maupun 27

tidak langsung oleh Klien. (Lihat juga paragraf R400.20), Di Bagian 4A, istilah “klien 28

audit” berlaku sama untuk “klien reviu“. 29

30

➢ Klien reviu 31

Suatu entitas yang melakukan perikatan reviu dengan Kantor. 32

33

➢ Laporan audit 34

Dalam Bagian 4A, istilah “laporan audit” berlaku sama untuk “laporan reviu”. 35

36

➢ Laporan keuangan 37

Suatu penyajian yang terstruktur atas informasi keuangan historis, termasuk catatan 38

atas laporan keuangan, yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan sumber daya 39

ekonomi atau kewajiban entitas pada suatu waktu atau perubahannya dalam jangka 40

waktu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan 41

umumnya terdiri atas ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan 42

lainnya. Istilah laporan keuangan dapat mengacu pada suatu laporan keuangan 43

lengkap, namun juga dapat merujuk kepada laporan keuangan tunggal, misalnya, 44

laporan posisi keuangan, atau suatu laporan laba rugi, dan catatan penjelasan terkait. 45

46

47

48


xxxi

➢ Laporan keuangan bertujuan khusus 1

Laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang 2

dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna tertentu. 3

4

➢ Laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor 5

Dalam hal suatu entitas tunggal, laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan 6

entitas tersebut. Dalam hal kelompok usaha, laporan yang dimaksud adalah laporan 7

keuangan konsolidasian. 8

9

➢ Level yang dapat diterima 10

Ketika Anggota menggunakan tes pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi 11

yang cukup sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa Anggota mematuhi prinsip 12

dasar. 13

14

➢ Mungkin 15

Istilah tersebut digunakan dalam Kode etik ini untuk menunjukkan kemungkinan 16

masalah yang timbul, suatu peristiwa yang terjadi atau suatu tindakan yang akan 17

diambil. Istilah ini tidak mengaitkan level kemungkinan atau kemungkinan tertentu ketika 18

digunakan bersama dengan ancaman, karena evaluasi level ancaman bergantung pada 19

fakta dan keadaan dari hal tertentu, peristiwa atau tindakan. 20

21

➢ Penelaah yang tepat 22

Seorang profesional dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kewenangan 23

untuk menelaah secara objektif, pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah 24

diberikan yang relevan. Individu tersebut mungkin adalah seorang Anggota. Istilah ini 25

dijelaskan dalam paragraf 300.8 A4. 26

27

➢ Penelaahan pengendalian mutu perikatan 28

Suatu proses yang dirancang untuk memberikan evaluasi yang objektif, sebelum 29

laporan diterbitkan, tentang penilaian signifikan yang dilakukan oleh tim perikatan dan 30

kesimpulan yang dicapai dalam merumuskan laporan. 31

32

➢ Pengamanan 33

Pengamanan adalah tindakan, secara individu atau secara gabungan, yang diambil 34

Anggota secara efektif untuk mengurangi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip 35

dasar pada level yang dapat diterima. Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 120.10-A2. 36

37

➢ Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai 38

Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan 39

hal yang dipertimbangkan oleh Anggota tentang apakah kesimpulan yang sama 40

kemungkinan akan dicapai oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif 41

pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang berdasarkan 42

semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh Anggota, atau dapat 43

diharapkan untuk diketahui, pada saat kesimpulan dibuat. Pihak ketiga yang rasional 44

dan memiliki informasi yang memadai tidak perlu menjadi Anggota, tetapi memiliki 45

pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi 46

kelayakan kesimpulan Anggota secara tidak memihak. Istilah-istilah ini dijelaskan dalam 47

paragraf P120.5-A4. 48


xxxii

➢ Perikatan Asurans 1

Perikatan ketika Anggota yang berpraktik melayani publik menyatakan suatu 2

kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari pengguna 3

yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab tentang hasil evaluasi atau 4

pengukuran hal pokok terhadap kriteria. 5

6

(Untuk panduan perikatan asurans, lihat Standar Profesional Akuntan Publik yang 7

berlaku) 8

9

➢ Perikatan asurans yang memenuhi persyaratan 10

Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 990.2 untuk tujuan Bagian 990. 11

12

➢ Perikatan audit 13

Suatu perikatan asurans yang dilakukan oleh Anggota yang berpraktik melayani publik 14

pada suatu Kantor untuk menyatakan opini mengenai apakah laporan keuangan yang 15

disusun, dalam semua hal yang material (atau disajikan secara wajar, dalam semua hal 16

yang material), sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, perikatan 17

tersebut dilakukan berdasarkan Standar Audit. Hal ini mencakup audit berdasarkan 18

peraturan perundangan yang berlaku, yang disyaratkan oleh peraturan perundang-19

undangan atau peraturan lainnya. Di Bagian 4A, istilah “perikatan audit” berlaku sama 20

untuk “perikatan reviu”. 21

22

➢ Perikatan audit yang memenuhi persyaratan 23

Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 800.2 untuk keperluan Bagian 800. 24

25

➢ Perikatan reviu 26

Suatu perikatan asurans, yang dilakukan oleh Anggota yang berpraktik melayani publik 27

pada suatu Kantor sesuai dengan Standar Perikatan Reviu untuk menyatakan suatu 28

kesimpulan, berdasarkan prosedur-prosedur yang tidak menyediakan bukti yang 29

diperlukan dalam suatu audit, apakah tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Anggota 30

tersebut yang menyebabkannya yakin bahwa Laporan Keuangan tidak disusun, dalam 31

semua hal yang material, sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang berlaku. 32

33

➢ Periode jeda 34

Istilah ini dijelaskan dalam paragraf P540.5 untuk tujuan paragraf P540.11 hingga 35

P540.19. 36

37

➢ Periode perikatan (Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu) 38

Periode perikatan dimulai ketika tim asurans mulai melakukan jasa asurans sehubungan 39

dengan perikatan tertentu. Periode perikatan berakhir ketika laporan asurans 40

diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika 41

terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah 42

berakhir atau laporan asurans diterbitkan. 43

44

45

46

47

48


xxxiii

➢ Periode perikatan (Perikatan Audit dan Perikatan Reviu) 1

Periode perikatan dimulai ketika tim audit mulai melakukan audit. Periode perikatan 2

berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka 3

periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa 4

hubungan profesional telah berakhir atau laporan audit diterbitkan. 5

6

➢ Periode waktu 7

Istilah ini dijelaskan dalam paragraf P540.5. 8

9

➢ Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola 10

Pihak atau organisasi (misalnya, entitas wali amanat) dengan tanggung jawab untuk 11

mengawasi arah strategis entitas dan kewajiban yang terkait dengan akuntabilitas 12

entitas. Pengawasan tersebut termasuk pengawasan atas proses pelaporan keuangan. 13

Untuk beberapa entitas di beberapa yurisdiksi, pihak yang bertanggung jawab atas tata 14

kelola mungkin termasuk personel manajemen, misalnya, anggota eksekutif dewan tata 15

kelola dari entitas sektor swasta atau entitas sektor publik, atau pemilik perusahaan. 16

17

➢ Prinsip dasar 18

Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 110.1 A1. Setiap prinsip dasar, pada gilirannya, 19

dijelaskan dalam paragraf berikut: 20

Integritas P111.1 21

Objektivitas P112.1 22

Kompetensi dan kehati-hatian profesional P113.1 23

Kerahasiaan P114.1 24

Perilaku profesional P115.1 25

26

➢ Rekan audit utama 27

Rekan perikatan, individu yang bertanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu 28

perikatan, dan rekan perikatan audit lainnya dala, tim perikatan, jika ada, yang membuat 29

keputusan atau pertimbangan penting atas permasalahan yang signifikan sehubungan 30

dengan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor. Bergantung 31

pada keadaan dan peran individu dalam audit, “rekan perikatan audit lain” dapat 32

mencakup, misalnya, rekan perikatan audit yang bertanggung jawab untuk entitas anak 33

atau divisi yang signifikan. 34

35

➢ Rekan perikatan 36

Rekan atau personel lain dalam Kantor yang bertanggung jawab atas perikatan, dan 37

pelaksanaannya, dan laporan yang diterbitkan atas nama Kantor, dan ketika 38

disyaratkan, memiliki kewenangan yang tepat dari entitas profesi, atau Regulator. 39

40

➢ Tim asurans 41

(a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan asurans; 42

(b) Semua anggota dalam suatu Kantor yang secara langsung dapat memengaruhi 43

hasil dari perikatan asurans, termasuk: 44

(i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau 45

yang memberikan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan 46

lain terhadap rekan perikatan asurans sehubungan dengan pelaksanaan 47

perikatan asurans; 48


xxxiv

(ii) Pihak yang memberikan konsultansi mengenai isu spesifik terkait teknis 1

atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan asurans; dan 2

(iii) Pihak yang melakukan pengendalian mutu untuk perikatan asurans, 3

termasuk pihak yang menelaah pengendalian mutu perikatan dalam 4

perikatan asurans. 5

6

➢ Tim audit 7

(a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan audit; 8

(b) Semua pihak lain dalam Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil 9

dari perikatan audit, termasuk: 10

(i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau 11

yang memberikan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan 12

lain terhadap rekan perikatan audit sehubungan dengan pelaksanaan 13

perikatan audit, termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang 14

secara berturut-turut berada di atas rekan perikatan sampai rekan senior 15

atau pimpinan rekan (kepala eksekutif atau setara); 16

(ii) Pihak yang memberikan konsultansi mengenai isu spesifik terkait teknis 17

atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan audit; dan 18

(iii) Pihak yang melakukan pengendalian mutu terhadap perikatan, termasuk 19

pihak yang menelaah pengendalian mutu perikatan; dan 20

(c) Semua pihak dalam jaringan Kantor yang dapat memengaruhi hasil perikatan 21

audit. Di bagian 4A, istilah “tim audit” berlaku sama untuk “tim reviu”. 22

23

➢ Tim perikatan 24

Semua rekan dan staf yang melakukan perikatan, dan setiap individu yang dilibatkan 25

oleh Kantor atau jaringan Kantor yang melakukan prosedur asurans pada perikatan. Hal 26

ini tidak termasuk ahli eksternal yang dilibatkan oleh Kantor atau oleh jaringan Kantor. 27

Istilah “tim perikatan” juga mengecualikan individu dalam fungsi audit internal klien yang 28

memberikan bantuan langsung terhadap perikatan audit ketika auditor eksternal 29

mematuhi persyaratan SA 610 (Revisi 2013) tentang Penggunaan Pekerjaan Auditor 30

Internal. 31

32

➢ Tim reviu 33

(a) Semua personel dalam tim perikatan untuk suatu perikatan reviu; dan 34

(b) Semua pihak lain dalam suatu Kantor yang secara langsung dapat memengaruhi 35

hasil dari perikatan reviu, termasuk: 36

(i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi, yang diberikan kepada, atau 37

yang melakukan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain 38

dari rekan perikatan sehubungan dengan pelaksanaan perikatan reviu, 39

termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang secara berturut-40

turut berada di atas rekan perikatan sampai dengan pemimpin rekan (kepala 41

eksekutif atau setara); 42

(ii) Pihak yang memberikan konsultansi terkait dengan permasalahan teknis 43

atau industri, transaksi atau peristiwa spesifik untuk perikatan reviu; dan 44

(iii) Pihak yang melakukan pengendalian mutu atas perikatan, termasuk pihak 45

yang melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan tersebut; dan 46

(iv) Semua pihak dalam jaringan Kantor yang dapat secara langsung 47

memengaruhi hasil dari perikatan reviu. 48


xxxv

TANGGAL EFEKTIF 1

2

Bagian 1, 2, 3, 4A dan 4B dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik akan berlaku mulai 1 Juli 3



6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


xxxvi


1

BAGIAN 1 1

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA, DAN KERANGKA 2

KERJA KONSEPTUAL 3

4

SEKSI 100 5

6

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK 7

8

Umum 9

10

100.1-A1 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung 11

jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Tanggung jawab Anggota 12

tidak hanya terbatas pada kepentingan klien individu atau organisasi 13

tempatnya bekerja. Oleh karena itu, Kode Etik ini berisi persyaratan dan 14

materi aplikasi yang memungkinkan Anggota untuk memenuhi tanggung 15

jawab mereka untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik. 16

17

100.2-A1 Persyaratan dalam Kode Etik, yang ditandai dengan huruf ‘P’, membebankan 18

kewajiban. 19

20

100.2-A2 Materi aplikasi, yang ditandai dengan huruf ‘A’, memberikan konteks, 21

penjelasan, saran untuk tindakan atau perihal yang perlu dipertimbangkan, 22

ilustrasi, dan panduan lain yang relevan untuk pemahaman yang tepat atas 23

Kode Etik. Secara khusus, materi aplikasi dimaksudkan untuk membantu 24

Anggota dalam memahami bagaimana menerapkan kerangka kerja 25

konseptual pada keadaan tertentu serta untuk memahami dan mematuhi 26

persyaratan spesifik. Meskipun materi aplikasi itu sendiri bukan merupakan 27

suatu persyaratan, namun pertimbangan atas materi aplikasi tersebut 28

diperlukan untuk penerapan yang tepat atas persyaratan Kode Etik, termasuk 29

penerapan kerangka kerja konseptual. 30

31

P100.3 Anggota harus mematuhi Kode Etik. Mungkin terdapat keadaan ketika 32

peraturan perundang-undangan menghalangi Anggota untuk mematuhi 33

bagian tertentu dari Kode Etik. Dalam keadaan demikian, peraturan 34

perundang-undangan tersebut berlaku, dan Anggota harus mematuhi seluruh 35

bagian lain dari Kode Etik. 36

37

100.3-A1 Prinsip perilaku profesional mensyaratkan Anggota untuk mematuhi peraturan 38

perundang-undangan yang berlaku. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki 39

ketentuan yang berbeda atau melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam 40

Kode Etik. Anggota harus menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi 41

ketentuan yang lebih ketat kecuali dilarang oleh peraturan perundang-42

undangan. 43

44

100.3-A2 Anggota mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa yaitu ketika Anggota 45

meyakini bahwa penerapan persyaratan tertentu dari Kode Etik dapat 46

mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi 47


2

kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, Anggota disarankan untuk 1

berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait. 2

3

Pelanggaran Terhadap Kode Etik 4

5

P100.4 Paragraf P400.80-P400.89 dan P900.50-P900.55 menjelaskan pelanggaran 6

terhadap Standar Independensi. Anggota yang mengidentifikasi terjadinya 7

pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam Kode Etik harus mengevaluasi 8

signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap kemampuan Anggota 9

untuk mematuhi prinsip dasar etika. Anggota juga harus: 10

(a) Sesegera mungkin mengambil tindakan yang diperlukan untuk 11

mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai; dan 12

(b) Menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada 13

pihak yang relevan. 14

15

100.4-A1 Pihak-pihak relevan yang mungkin menerima laporan pelanggaran tersebut 16

mencakup pihak-pihak yang mungkin terkena dampak pelanggaran tersebut, 17

yakni asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawasan. 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


3

SEKSI 110 1

2

PRINSIP DASAR ETIKA 3

4

Umum 5

6

110.1-A1 Lima prinsip dasar etika untuk Anggota adalah: 7

(a) Integritas - bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional 8

dan bisnis. 9

(b) Objektivitas - tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau 10

bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang 11

tidak semestinya dari pihak lain. 12

(c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - untuk: 13

(i) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian 14

profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa 15

klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa 16

profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan 17

standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-18

undangan yang berlaku; dan 19

(ii) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar 20

profesional dan standar teknis yang berlaku. 21

(d) Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil 22

hubungan profesional dan bisnis. 23

(e) Perilaku Profesional - mematuhi peraturan perundang-undangan yang 24

berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh Anggota 25

mungkin akan mendiskreditkan profesi Anggota. 26

27

P110.2 Anggota harus mematuhi setiap prinsip dasar etika. 28

29

110.2-A1 Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari 30

seorang Anggota. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang 31

perlu diterapkan oleh seorang Anggota, yang membantunya dalam mematuhi 32

prinsip dasar etika tersebut. Subseksi 111-115 menetapkan persyaratan dan 33

materi aplikasi yang terkait dengan masing-masing prinsip dasar etika. 34

35

110.2-A2 Anggota mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu 36

prinsip dasar etika, akan bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih 37

prinsip dasar etika lainnya. Dalam situasi demikian, Anggota mungkin 38

mempertimbangkan untuk berkonsultasi, secara anonim jika diperlukan, 39

dengan: 40

• Pihak lain dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja. 41

• Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 42

• Asosiasi profesi. 43

• Regulator. 44

• Penasihat hukum. 45

Namun demikian, konsultasi semacam itu tidak membebaskan Anggota dari 46

tanggung jawabnya untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam 47


4

menyelesaikan konflik tersebut atau (jika perlu) dan kecuali dilarang oleh 1

peraturan perundang-undangan, untuk melepaskan diri dari permasalahan 2

yang memunculkan konflik. 3

4

110.2-A3 Anggota didorong untuk mendokumentasikan substansi permasalahan, 5

rincian dari setiap pembahasan, keputusan yang dibuat, dan alasan atas 6

keputusan tersebut. 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


5

SUBSEKSI 111 - INTEGRITAS 1

2

P111.1 Anggota harus mematuhi prinsip integritas, yang mensyaratkan Anggota 3

untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. 4

5

111.1-A1 Integritas menyiratkan berterus terang dan selalu mengatakan yang 6

sebenarnya. 7

8

P111.2 Anggota tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, 9

atau informasi lain ketika Anggota percaya bahwa informasi tersebut: 10

(a) Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material; 11

(b) Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati; atau 12

(c) Terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya 13

diungkapkan, sehingga akan menyesatkan. 14

15

111.2-A1 Seorang Anggota tidak melanggar ketentuan paragraf P111.2 sepanjang 16

Anggota memberikan laporan yang dimodifikasi terkait dengan permasalahan 17

yang terdapat dalam laporan, komunikasi atau informasi lainnya tersebut. 18

19

P111.3 Ketika Anggota menyadari telah dikaitkan dengan informasi yang dijelaskan 20

pada paragraf P111.2, maka Anggota harus mengambil langkah-langkah 21

untuk tidak dikaitkan dengan informasi tersebut. 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


6

SUBSEKSI 112 - OBJEKTIVITAS 1

2

P112.1 Anggota harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan Anggota 3

untuk tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena 4

adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya 5

dari pihak lain. 6

7

P112.2 Anggota tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau 8

hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas 9

tersebut. 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


7

SUBSEKSI 113 - KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL 1

2

P113.1 Anggota harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian 3

profesional yang mensyaratkan Anggota untuk: 4

(a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian 5

profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien 6

atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang 7

kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini 8

dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan 9

(b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan 10

standar teknis yang berlaku. 11

12

113.1-A1 Pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan 13

kompetensi profesional mensyaratkan Anggota untuk menggunakan 14

pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian 15

profesional ketika melakukan aktivitas profesional. 16

17

113.1-A2 Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang 18

berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, serta 19

bisnis yang relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan 20

memungkinkan Anggota untuk mengembangkan dan mempertahankan 21

kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional. 22

23

113.1-A3 Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan 24

persyaratan penugasan, secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu. 25

26

P113.2 Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, Anggota 27

harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa 28

mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah 29

memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat. 30

31

P113.3 Jika diperlukan, Anggota harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja, 32

atau pengguna lain atas jasa atau aktivitas profesional Anggota, untuk 33

menyadari keterbatasan yang melekat pada jasa atau aktivitas tersebut. 34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


8

SUBSEKSI 114 - KERAHASIAAN 1

2

P114.1 Anggota harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mensyaratkan Anggota 3

untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari 4

hubungan profesional dan bisnis. Anggota harus: 5

(a) Mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak 6

disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya kepada 7

rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat; 8

(b) Menjaga kerahasiaan informasi di dalam Kantor atau organisasi 9

tempatnya bekerja; 10

(c) Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau 11

organisasi tempatnya bekerja; 12

(d) Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan 13

profesional dan bisnis di luar Kantor atau organisasi tempatnya bekerja 14

tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat 15

hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya; 16

(e) Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan 17

profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak 18

ketiga; 19

(f) Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun, 20

baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan 21

profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir; 22

dan 23

(g) Melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa 24

personel yang berada di bawah pengawasannya, serta individu yang 25

memberi advis dan bantuan profesional, untuk menghormati kewajiban 26

Anggota guna menjaga kerahasiaan informasi. 27

28

114.1-A1 Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik 29

karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi 30

tempatnya bekerja kepada Anggota dengan pemahaman bahwa informasi 31

tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, 32

berikut ini adalah keadaan ketika Anggota harus mengungkapkan atau 33

mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika 34

pengungkapan tersebut mungkin layak diungkap: 35

(a) Pengungkapan disyaratkan oleh hukum, misalnya: 36

(i) Pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam 37

proses hukum; atau 38

(ii) Pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas 39

terjadinya indikasi pelanggaran hukum; 40

(b) Pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien atau 41

organisasi tempatnya bekerja; dan 42

(c) Terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan, jika 43

tidak dilarang oleh hukum: 44

(i) Untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi; 45

(ii) Untuk merespons pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi 46

profesi atau badan regulator; 47


9

(iii) Untuk melindungi kepentingan profesional Anggota dalam proses 1

hukum; atau 2

(iv) Untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis, termasuk 3

persyaratan etika. 4

5

114.1-A2 Dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan 6

informasi rahasia, Anggota mempertimbangkan keadaan yang relevan 7

termasuk: 8

• Apakah kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga 9

yang kepentingannya terpengaruh, jika klien atau organisasi tempatnya 10

bekerja menyetujui pengungkapan informasi tersebut. 11

• Apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung bukti 12

yang kuat, sepanjang praktis. Faktor-faktor yang memengaruhi 13

keputusan untuk mengungkapkan meliputi: 14

o Fakta tidak didukung bukti yang kuat. 15

o Informasi yang tidak lengkap. 16

o Kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat. 17

• Komunikasi yang digunakan dan pihak yang dituju dalam komunikasi 18

tersebut. 19

• Apakah pihak-pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut merupakan 20

penerima yang tepat. 21

22

P114.2 Anggota harus terus mematuhi prinsip kerahasiaan bahkan setelah 23

berakhirnya hubungan antara Anggota dan klien atau organisasi tempatnya 24

bekerja. Ketika berganti pekerjaan atau memperoleh klien baru, Anggota 25

berhak menggunakan pengalaman sebelumnya, tetapi tidak diperkenankan 26

menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh atau 27

diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis. 28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


10

SUBSEKSI 115 - PERILAKU PROFESIONAL 1

2

P115.1 Anggota harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yang mensyaratkan 3

Anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 4

menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang 5

dapat mendiskreditkan profesi. Anggota tidak boleh terlibat dalam bisnis, 6

pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin 7

merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya 8

tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. 9

10

115.1-A1 Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang 11

menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, 12

sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan 13

pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi. 14

15

P115.2 Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, Anggota dilarang 16

mencemarkan nama baik profesi. Anggota harus bersikap jujur dan 17

mengatakan yang sebenarnya, serta tidak: 18

(a) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang 19

dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah 20

diperoleh; atau 21

(b) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan 22

perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak 23

lain. 24

25

115.2-A1 Jika Anggota memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu bentuk iklan atau 26

pemasaran lainnya, maka Anggota didorong untuk berkonsultasi dengan 27

asosiasi profesi yang relevan. 28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


11

SEKSI 120 1

2

KERANGKA KERJA KONSEPTUAL 3

4

PENDAHULUAN 5

6

120.1 Keadaan yang dihadapi oleh Anggota dalam melaksanakan perannya 7

mungkin dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip 8

dasar etika. Seksi 120 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi, 9

mencakup kerangka kerja konseptual, untuk membantu Anggota dalam 10

mematuhi prinsip dasar etika dan memenuhi tanggung jawabnya untuk 11

bertindak dalam melindungi kepentingan publik. Persyaratan dan materi 12

aplikasi tersebut mengakomodasi berbagai fakta dan keadaan, termasuk 13

berbagai aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang 14

memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Selain 15

itu, persyaratan dan materi aplikasi mencegah Anggota untuk menyimpulkan 16

bahwa situasi tersebut diperbolehkan semata-mata karena tidak spesifik 17

dilarang oleh Kode Etik. 18

19

120.2 Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi Anggota 20

untuk: 21

(a) Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika; 22

(b) Mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi; dan 23

(c) Mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya 24

sampai pada level yang dapat diterima. 25

26

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI 27

28

Umum 29

30

P120.3 Anggota harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk 31

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan 32

pada prinsip dasar etika yang ditetapkan dalam Seksi 110. 33

34

120.3-A1 Persyaratan tambahan dan materi aplikasi tambahan yang relevan terhadap 35

penerapan kerangka kerja konseptual dijelaskan dalam: 36

(a) Bagian 2: Anggota yang bekerja di bisnis; 37

(b) Bagian 3: Anggota yang berpraktik melayani publik; dan 38

(c) Standar Independensi, yaitu: 39

(i) Bagian 4A: Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan 40

Reviu; dan 41

(ii) Bagian 4B: Independensi untuk Perikatan Asurans Selain 42

Perikatan Audit dan Perikatan Reviu. 43

44

P120.4 Ketika berurusan dengan masalah etika, Anggota harus mempertimbangkan 45

konteks masalah yang muncul atau yang mungkin muncul. Ketika seorang 46

individu yang merupakan Anggota yang berpraktik melayani publik melakukan 47

aktivitas profesional berdasarkan hubungan Anggota dengan Kantor, baik 48


12

sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, maka individu tersebut harus 1

mematuhi ketentuan dalam Bagian 2 yang relevan dengan keadaan tersebut. 2

3

P120.5 Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, Anggota harus: 4

(a) Menerapkan pertimbangan profesional; 5

(b) Tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan 6

keadaan; dan 7

(c) Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki 8

informasi yang memadai sebagaimana diuraikan di paragraf 120.5-A4. 9

10

Penerapan Pertimbangan Profesional 11

12

120.5-A1 Pertimbangan profesional mencakup aplikasi pelatihan, pengetahuan, 13

keahlian, dan pengalaman profesional relevan yang sepadan dengan fakta 14

dan keadaan, termasuk sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, 15

dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat. Dalam kaitannya dengan 16

pelaksanaan aktivitas profesional, penerapan pertimbangan profesional 17

diperlukan ketika Anggota menerapkan kerangka kerja konseptual agar dapat 18

membuat keputusan tentang berbagai alternatif tindakan yang tersedia, dan 19

untuk menentukan apakah keputusan itu tepat dalam keadaan tersebut. 20

21

120.5-A2 Pemahaman tentang fakta dan keadaan yang diketahui merupakan suatu 22

prasyarat untuk menerapkan kerangka kerja konseptual. Penentuan tindakan 23

yang diperlukan untuk mendapatkan pemahaman dan mencapai suatu 24

kesimpulan tentang apakah prinsip dasar etika telah dipatuhi, mensyaratkan 25

juga penerapan pertimbangan profesional. 26

27

120.5-A3 Dalam penerapan pertimbangan profesional untuk memperoleh pemahaman 28

tersebut, Anggota dapat mempertimbangkan hal-hal lain, di antaranya, 29

apakah: 30

• Terdapat alasan yang harus diperhatikan bahwa informasi relevan 31

kemungkinan berpotensi hilang dari fakta dan keadaan yang diketahui 32

oleh Anggota. 33

• Terdapat ketidakkonsistenan antara fakta dan keadaan yang diketahui 34

dengan ekspektasi dari Anggota. 35

• Terdapat keahlian dan pengalaman Anggota yang cukup untuk 36

membuat suatu kesimpulan. 37

• Terdapat kebutuhan untuk berkonsultasi dengan pihak lain yang 38

memiliki keahlian atau pengalaman yang relevan. 39

• Informasi tersebut memberikan dasar yang memadai untuk mencapai 40

suatu kesimpulan. 41

• Konsepsi awal atau pandangan bias dari Anggota mungkin dapat 42

memengaruhi penerapan pertimbangan profesional. 43

• Mungkin terdapat kesimpulan yang memadai lainnya yang dapat dibuat 44

berdasarkan informasi yang tersedia. 45

46

47


13

Pihak Ketiga yang Rasional dan Memiliki Informasi yang Memadai 1

2

120.5-A4 Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai 3

merupakan suatu pertimbangan oleh Anggota apakah kesimpulan yang sama 4

mungkin akan dibuat oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari 5

perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, 6

yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang 7

diketahui oleh Anggota, atau secara rasional diekspektasikan untuk diketahui 8

oleh Anggota, pada saat membuat kesimpulan. Pihak ketiga yang rasional 9

dan memiliki informasi yang cukup tersebut tidak perlu merupakan seorang 10

Anggota, namun memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk 11

memahami dan mengevaluasi ketepatan atas kesimpulan Anggota yang tidak 12

memihak. 13

14

Mengidentifikasi Ancaman 15

16

P120.6 Anggota harus mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip 17

dasar etika. 18

19

120.6-A1 Pemahaman atas fakta dan keadaan, termasuk setiap aktivitas profesional, 20

serta kepentingan dan hubungan yang dapat mengompromikan kepatuhan 21

terhadap prinsip dasar etika, merupakan prasyarat dalam mengidentifikasi 22

ancaman terhadap kepatuhan tersebut. Keberadaan kondisi, kebijakan, dan 23

prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi, peraturan perundang-24

undangan, Kantor, atau organisasi tempatnya bekerja, dapat memperkuat 25

Anggota untuk bertindak secara etis dan membantu mengidentifikasi 26

ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Paragraf 120.8-A2 27

mencakup contoh umum kondisi, kebijakan, dan prosedur yang juga 28

merupakan faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman. 29

30

120.6-A2 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan 31

oleh berbagai fakta dan keadaan. Tidak mungkin untuk mendefinisikan semua 32

situasi yang memunculkan ancaman. Selain itu, sifat perikatan dan 33

penugasan kerja mungkin berbeda dan akibatnya memunculkan berbagai 34

jenis ancaman yang berbeda. 35

36

120.6-A3 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika terbagi dalam satu 37

atau lebih dari kategori berikut: 38

(a) Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan 39

keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan 40

atau perilaku Anggota secara tidak tepat; 41

(b) Ancaman telaah pribadi yaitu ancaman ketika Anggota tidak dapat 42

secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah 43

dibuatnya; atau aktivitas yang dilakukan oleh Anggota atau individu 44

dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh 45

Anggota ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari 46

pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan; 47


14

(c) Ancaman advokasi yaitu ancaman yang terjadi ketika Anggota 1

mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada 2

titik yang dapat mengurangi objektivitasnya; 3

(d) Ancaman kedekatan yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang 4

lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi 5

tempatnya bekerja, Anggota terlalu bersimpati pada kepentingan klien 6

atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil 7

pekerjaan mereka; dan 8

(e) Ancaman intimidasi yaitu ancaman yang terjadi ketika Anggota 9

dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata 10

atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi Anggota secara tidak 11

semestinya. 12

13

120.6-A4 Suatu keadaan dapat memunculkan lebih dari satu ancaman, dan suatu 14

ancaman dapat memengaruhi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar 15

etika. 16

17

Mengevaluasi Ancaman 18

19

P120.7 Ketika Anggota mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip 20

dasar etika, maka Anggota harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut 21

berada pada level yang dapat diterima. 22

23

Level yang Dapat Diterima 24

25

120.7-A1 Level yang dapat diterima adalah level ketika pihak ketiga yang rasional dan 26

memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa Anggota mematuhi 27

prinsip dasar etika. 28

29

Faktor yang Relevan dalam Mengevaluasi Level Ancaman 30

31

120.8-A1 Anggota mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan 32

dalam mengevaluasi ancaman oleh Anggota, dan dampak gabungan dari 33

beberapa ancaman, jika dapat diterapkan. 34

35

120.8-A2 Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan pada paragraf 36

120.6-A1 mungkin juga merupakan faktor yang relevan dalam mengevaluasi 37

level ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Contoh kondisi, 38

kebijakan, dan prosedur tersebut mencakup: 39

• Persyaratan tata kelola korporat. 40

• Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bagi profesi. 41

• Sistem pengaduan yang efektif yang memungkinkan Anggota dan 42

masyarakat umum untuk memberi perhatian pada perilaku tidak etis. 43

• Suatu pernyataan kewajiban secara eksplisit untuk melaporkan 44

pelanggaran atas persyaratan etika. 45

• Prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi atau 46

regulator. 47


15

Pertimbangan Informasi Baru atau Perubahan Fakta dan Keadaan 1

2

P120.9 Jika Anggota menyadari adanya informasi baru atau perubahan atas fakta 3

dan keadaan yang mungkin menyebabkan ancaman telah hilang atau turun 4

sampai pada level yang dapat diterima, maka Anggota harus mengevaluasi 5

ulang dan selanjutnya mengatasi ancaman tersebut. 6

7

120.9-A1 Tetap waspada selama aktivitas profesional akan membantu Anggota dalam 8

menentukan informasi baru telah muncul atau mengubah fakta yang: 9

(a) Berdampak terhadap level ancaman; atau 10

(b) Memengaruhi kesimpulan Anggota mengenai apakah pengamanan 11

yang diterapkan berlanjut secara tepat untuk mengatasi ancaman yang 12

teridentifikasi. 13

14

120.9-A2 Jika informasi baru mengidentifikasi adanya ancaman baru, maka Anggota 15

disyaratkan untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut secara 16

tepat. (Ref: paragraf P120.7 dan P120.10). 17

18

Mengatasi Ancaman 19

20

P120.10 Jika Anggota menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas 21

kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat 22

diterima, maka Anggota harus mengatasi ancaman tersebut dengan 23

menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat 24

diterima. Anggota harus melakukannya dengan: 25

(a) Menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan, yang 26

memunculkan ancaman; 27

(b) Menerapkan pengamanan, jika tersedia dan dapat diterapkan, untuk 28

menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima; atau 29

(c) Menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. 30

31

Tindakan untuk Menghilangkan Ancaman 32

33

120.10-A1 Bergantung pada fakta dan keadaan, suatu ancaman dapat diatasi dengan 34

menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman. Namun, terdapat 35

beberapa situasi ketika ancaman hanya dapat diatasi dengan menolak atau 36

mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Hal tersebut terjadi karena keadaan 37

yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak 38

dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat 39

diterima. 40

41

Pengamanan 42

43

120.10-A2 Pengamanan adalah tindakan, secara individual atau gabungan, yang 44

dilakukan Anggota secara efektif menurunkan ancaman terhadap kepatuhan 45

pada prinsip dasar etika sampai pada level yang dapat diterima terhadap 46

kepatuhan pada prinsip dasar etika. 47

48


16

Pertimbangan Penilaian Signifikan yang Dilakukan dan Kesimpulan Keseluruhan yang 1

Dicapai 2

3

P120.11 Anggota harus membuat kesimpulan menyeluruh apakah tindakan yang 4

dilakukan, atau akan dilakukan oleh Anggota, untuk mengatasi ancaman yang 5

muncul akan menghilangkan atau menurunkan ancaman sampai pada level 6

yang dapat diterima. Dalam membuat kesimpulan menyeluruh, Anggota 7

harus: 8

(a) Menelaah pertimbangan signifikan yang dibuat atau kesimpulan yang 9

dicapai; dan 10

(b) Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki 11

informasi yang memadai. 12

13

Pertimbangan untuk Perikatan Audit, Perikatan Reviu, dan Perikatan Asurans Lain 14

15

Independensi 16

17

120.12-A1 Anggota yang berpraktik melayani publik disyaratkan oleh Standar 18

Independensi harus independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan 19

reviu, atau perikatan asurans lainnya. Independensi berkaitan dengan prinsip 20

dasar objektivitas dan integritas. Hal ini terdiri atas: 21

(a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang 22

memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak 23

terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan 24

profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara 25

berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. 26

(b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan 27

yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki 28

informasi yang memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan 29

bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor, 30

atau anggota tim audit atau tim asurans, telah dikompromikan. 31

32

120.12-A2 Standar Independensi menetapkan persyaratan dan materi aplikasi tentang 33

cara menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan 34

independensi pada saat melakukan perikatan audit, perikatan reviu, atau 35

perikatan asurans lainnya. Anggota yang berpraktik melayani publik dan 36

Kantor disyaratkan untuk mematuhi standar tersebut agar independen ketika 37

melakukan perikatan tersebut. Kerangka kerja konseptual untuk 38


pada prinsip dasar etika diterapkan dengan cara yang sama untuk mematuhi 40

persyaratan independensi. Kategori ancaman terhadap kepatuhan pada 41

prinsip dasar etika yang dijelaskan dalam paragraf 120.6-A3 juga 42

dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepatuhan pada persyaratan 43

independensi. 44

45

46

47

48


17

Skeptisisme Profesional 1

2

120.13-A1 Berdasarkan standar audit, standar perikatan reviu, dan standar perikatan 3

asurans lainnya yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, 4

Anggota yang berpraktik melayani publik disyaratkan untuk menerapkan 5

skeptisisme profesional ketika merencanakan dan melakukan perikatan audit, 6

perikatan reviu, dan perikatan asurans lainnya. Skeptisisme profesional dan 7

prinsip dasar etika yang dijelaskan dalam Seksi 110 adalah konsep yang 8

saling berkaitan. 9

10

120.13-A2 Dalam audit atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, 11

baik secara individual dan kolektif, mendukung penerapan skeptisisme 12

profesional, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut: 13

• Integritas mensyaratkan Anggota bersikap lugas dan jujur. Sebagai 14

contoh, Anggota mematuhi prinsip integritas dengan: 15

(a) Bersikap lugas dan jujur ketika mengemukakan perhatian atas 16

suatu posisi yang diambil oleh klien; dan 17

(b) Melakukan permintaan keterangan tentang informasi yang tidak 18

konsisten dan mengumpulkan bukti audit lanjutan untuk 19

mengatasi perhatian tentang pernyataan yang mungkin salah atau 20

menyesatkan secara material agar dapat membuat keputusan 21

berdasarkan informasi yang cukup tentang tindakan yang tepat 22

dalam keadaan tersebut. 23

Dengan demikian, Anggota menunjukkan penilaian kritis berdasarkan 24

bukti audit yang berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme 25

profesional. 26

• Objektivitas mensyaratkan Anggota mengompromikan pertimbangan 27

profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan atau 28

pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Sebagai contoh, 29

Anggota mematuhi prinsip objektivitas dengan: 30

(a) Mengakui keadaan atau hubungan, seperti kedekatan dengan 31

klien, yang mungkin mengompromikan pertimbangan profesional 32

atau bisnis; dan 33

(b) Mempertimbangkan dampak dari keadaan dan hubungan tersebut 34

terhadap pertimbangan Anggota ketika mengevaluasi kecukupan 35

dan ketepatan bukti audit yang terkait dengan suatu hal yang 36

material pada laporan keuangan klien. 37

Dengan demikian, perilaku Anggota tersebut berkontribusi terhadap 38

penerapan skeptisisme profesional. 39

• Kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan Anggota 40

memiliki pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang 41

disyaratkan untuk memastikan penyediaan jasa profesional yang 42

kompeten, dan bertindak dengan sikap kehati-hatian sesuai dengan 43

standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai 44

contoh, Anggota mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian 45

profesional dengan cara: 46


18

(a) Menerapkan pengetahuan yang relevan pada industri dan 1

aktivitas bisnis klien tertentu untuk mengidentifikasi secara tepat 2

risiko salah saji yang material; 3

(b) Merancang dan melakukan prosedur audit yang tepat; dan 4

(c) Menerapkan pengetahuan yang relevan ketika menilai secara 5

kritis apakah bukti audit telah cukup dan tepat dalam keadaan 6

tersebut. 7

Dengan demikian, perilaku Anggota tersebut berkontribusi terhadap 8

penerapan skeptisisme profesional. 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


19

BAGIAN 2 1

ANGGOTA YANG BEKERJA DI BISNIS 2

3

SEKSI 200 4

5

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL – ANGGOTA YANG BEKERJA DI 6

BISNIS 7

8

PENDAHULUAN 9

10

200.1 Bagian Kode Etik ini menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi untuk 11

Anggota yang bekerja di bisnis ketika menerapkan kerangka kerja konseptual 12

yang ditetapkan dalam Seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta 13

dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional 14

yang dihadapi Anggota yang bekerja di bisnis, yang memunculkan atau 15

mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar 16

etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual mensyaratkan Anggota 17

yang bekerja di bisnis untuk mewaspadai fakta dan keadaan tersebut. 18

19

200.2 Investor, kreditor, organisasi tempatnya bekerja, dan sektor bisnis lain, 20

sebagaimana juga pemerintah dan masyarakat umum dapat mengacu pada 21

hasil pekerjaan Anggota yang bekerja di bisnis. Anggota yang bekerja di 22

bisnis bertanggung jawab baik sendiri ataupun bersama dengan pihak lain 23

dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan informasi lain, 24

yang dijadikan acuan oleh organisasi tempatnya bekerja dan pihak ketiga. 25

Anggota yang bekerja di bisnis mungkin bertanggung jawab dalam 26

manajemen keuangan yang efektif dan memberi advis yang kompeten dalam 27

berbagai perihal terkait bisnis. 28

29

200.3 Anggota yang bekerja di bisnis mungkin sebagai karyawan, tenaga kontrak, 30

rekan, direktur, komisaris, pemilik merangkap sebagai pengelola, atau 31

sukarelawan dari organisasi tempatnya bekerja. Bentuk hukum hubungan 32

Anggota yang bekerja di bisnis dengan organisasi tempatnya bekerja, tidak 33

berpengaruh pada tanggung jawab etika yang dibebankan kepada Anggota 34

yang bekerja di bisnis tersebut. 35

36

200.4 Dalam bagian ini, istilah “Anggota” mengacu pada: 37

(a) Seorang Anggota yang bekerja di bisnis; dan 38

(b) Seseorang yang merupakan Anggota yang berpraktik melayani publik 39

ketika melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan Anggota 40

yang berpraktik melayani publik tersebut dengan Kantor, baik sebagai 41

tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik. Informasi lebih lanjut tentang 42

kapan Bagian 2 berlaku untuk Anggota yang berpraktik melayani publik 43

dijelaskan dalam paragraf P120.4, P300.5, dan 300.5-A1. 44

45

46

47

48


20


2

Umum 3

4

P200.5 Anggota harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110 dan 5

menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk 6


pada prinsip dasar etika. 8

9

200.5-A1 Anggota memiliki tanggung jawab untuk mendukung organisasi tempatnya 10

bekerja dalam mencapai tujuannya. Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk 11

menghalangi Anggota memenuhi tanggung jawab tersebut, namun untuk 12

mengatasi keadaan yang dapat mengompromikan kepatuhan pada prinsip 13

dasar etika. 14

15

200.5-A2 Anggota dapat mempromosikan posisi organisasi tempatnya bekerja dalam 16

mencapai tujuan dan sasarannya, selama pernyataan tersebut tidak 17

mengandung kesalahan dan menyesatkan. Tindakan ini biasanya tidak 18

memunculkan ancaman advokasi. 19

20

200.5-A3 Semakin senior posisi Anggota, maka semakin besar kemampuan dan 21

peluang untuk mengakses informasi, dan untuk memengaruhi kebijakan, 22

keputusan yang dibuat, dan tindakan yang diambil oleh pihak lain yang 23

terlibat dengan organisasi tempatnya bekerja. Sepanjang Anggota mampu 24

melakukannya, dengan mempertimbangkan posisi dan senioritasnya dalam 25

organisasi, maka Anggota tersebut diharapkan mendorong dan 26

mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi. Contoh tindakan 27

yang mungkin diambil termasuk pengenalan, implementasi, dan pengawasan 28

atas: 29

• Program pendidikan dan pelatihan etika. 30

• Kebijakan etika dan whistle-blowing. 31

• Kebijakan dan prosedur yang didesain untuk mencegah ketidakpatuhan 32

terhadap peraturan perundang-undangan. 33

34

Mengidentifikasi Ancaman 35

36

200.6-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin muncul dari 37

beragam fakta dan keadaan. Kategori dari ancaman dijelaskan di paragraf 38

120.6-A3. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan dalam setiap kategori 39

yang mungkin memunculkan ancaman bagi Anggota ketika melakukan 40

aktivitas profesional: 41

(a) Ancaman kepentingan pribadi 42

• Anggota memiliki kepentingan keuangan pada, atau menerima 43

pinjaman atau jaminan dari, organisasi tempatnya bekerja. 44

• Anggota terlibat dalam pengaturan kompensasi insentif yang 45

ditawarkan oleh organisasi tempatnya bekerja. 46


21

• Anggota memiliki akses ke aset perusahaan untuk keperluan 1

pribadi. 2

• Anggota ditawari hadiah atau perlakuan istimewa dari pemasok 3

organisasi tempatnya bekerja. 4

(b) Ancaman telaah pribadi 5

• Anggota menentukan perlakuan akuntansi yang tepat atas 6

kombinasi bisnis setelah yang bersangkutan melakukan studi 7

kelayakan yang mendukung keputusan akuisisi bisnis tersebut. 8

(c) Ancaman advokasi 9

• Anggota memiliki kesempatan untuk memanipulasi informasi 10

dalam prospektus untuk tujuan memperoleh pembiayaan yang 11

menguntungkan. 12

(d) Ancaman kedekatan 13

• Anggota bertanggung jawab atas pelaporan keuangan organisasi 14

tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti atau 15

keluarga dekat yang bekerja di organisasi tersebut yang membuat 16

keputusan yang memengaruhi laporan keuangan. 17

• Anggota memiliki hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang 18

memengaruhi keputusan bisnis. 19

(e) Ancaman intimidasi 20

• Anggota, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat menghadapi 21

ancaman pemecatan atau penggantian atas ketidaksepakatan 22

tentang: 23

o Penerapan standar akuntansi. 24

o Cara informasi keuangan dilaporkan. 25

• Seorang individu mencoba memengaruhi proses pengambilan 26

keputusan Anggota, misalnya berkenaan dengan pemberian 27

kontrak atau penerapan standar akuntansi. 28

29


31

200.7-A1 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan di paragraf 120.6-A1 dan 32

120.8-A2 dapat memengaruhi evaluasi apakah ancaman terhadap kepatuhan 33

pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat diterima. 34

35

200.7-A2 Evaluasi Anggota terhadap level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan 36

ruang lingkup dari aktivitas profesional. 37

38

200.7-A3 Evaluasi Anggota terhadap level ancaman mungkin dipengaruhi oleh 39

lingkungan kerja di dalam organisasi tempatnya bekerja dan lingkungan 40

operasinya. Misalnya: 41

• Kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perilaku etis dan 42

ekspektasi bahwa karyawan akan bertindak secara beretika. 43

• Kebijakan dan prosedur yang mendorong dan memberdayakan 44

karyawan untuk mengomunikasikan kepada manajemen senior 45

mengenai semua persoalan etika tanpa takut akan dihukum. 46


22

• Kebijakan dan prosedur dalam implementasi dan pemantauan mutu 1

kinerja karyawan. 2

• Sistem pengawasan korporat atau struktur pengawasan lain dan 3

pengendalian internal yang kuat. 4

• Prosedur rekrutmen karyawan yang menekankan pada pentingnya 5

mempekerjakan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi. 6

• Komunikasi tepat waktu mengenai kebijakan dan prosedur organisasi, 7

termasuk perubahannya, kepada semua karyawan, serta pelatihan dan 8

pendidikan yang tepat mengenai kebijakan dan prosedur tersebut. 9

• Kebijakan etika dan petunjuk pelaksanaannya. 10

11

200.7-A4 Anggota mungkin mempertimbangkan untuk memperoleh advis hukum ketika 12

meyakini bahwa tindakan atau perilaku tidak etis oleh pihak lain telah terjadi 13

atau akan terus terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja. 14

15


17

200.8-A1 Seksi 210 sampai dengan 270 menguraikan ancaman tertentu yang mungkin 18

muncul selama pelaksanaan aktivitas profesional dan termasuk contoh 19

tindakan yang dapat mengatasi ancaman tersebut. 20

21

200.8-A2 Dalam situasi ekstrim, jika keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat 22

dihilangkan dan pengamanan tidak tersedia atau tidak dapat diterapkan untuk 23

menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima, mungkin tepat 24

bagi Anggota untuk mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja. 25

26

Berkomunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola 27

28

P200.9 Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola 29

sesuai dengan Kode Etik ini, maka Anggota harus menentukan siapa individu 30

yang tepat dalam struktur tata kelola organisasi. Jika Anggota berkomunikasi 31

dengan subkelompok dari para pihak yang bertanggung jawab atas tata 32

kelola, maka Anggota harus menentukan perlu tidaknya berkomunikasi 33

dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka 34

mendapatkan informasi yang memadai. 35

36

200.9-A1 Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, Anggota mungkin 37

mempertimbangkan: 38

(a) Sifat dan pentingnya keadaan; dan 39

(b) Perihal yang akan dikomunikasikan. 40

41

200.9-A2 Contoh subkelompok pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola 42

termasuk komite audit atau anggota dari pihak yang bertanggung jawab atas 43

tata kelola. 44

45

46


23

P200.10 Jika Anggota berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas 1

manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Anggota 2

harus diyakinkan bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut 3

berarti telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang 4

bertanggung jawab atas tata kelola. 5

6

200.10-A1 Dalam beberapa keadaan, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata 7

kelola juga terlibat dalam mengelola organisasi, misalnya, usaha kecil dimana 8

pemilik yang mengelola organisasi dan tidak ada orang lain yang bertanggung 9

jawab atas tata kelola. Dalam kasus seperti ini, jika Anggota berkomunikasi 10

dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen, dan individu 11

tersebut juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Anggota telah 12

memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi kepada pihak yang bertanggung 13

jawab atas tata kelola. 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


24

SEKSI 210 1

2

BENTURAN KEPENTINGAN 3

4

PENDAHULUAN 5

6

210.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan 7

kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk 8

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman. 9

10

210.2 Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan 11

pada prinsip objektivitas dan mungkin memunculkan ancaman terhadap 12

kepatuhan pada prinsip dasar etika lainnya. Ancaman tersebut mungkin 13

muncul ketika: 14

(a) Anggota melakukan aktivitas profesional yang terkait dengan 15

permasalahan tertentu bagi dua pihak atau lebih yang memiliki 16

kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan permasalahan 17

tersebut; atau 18

(b) Kepentingan seorang Anggota terkait dengan suatu permasalahan 19

tertentu dan kepentingan dari pihak yang menggunakan aktivitas 20

profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, berada 21

pada situasi berbenturan. 22

Pihak yang mungkin terlibat dalam benturan kepentingan mencakup 23

organisasi tempatnya bekerja, pemasok, pelanggan, pemberi pinjaman, 24

pemegang saham, atau pihak lain. 25

26

210.3 Seksi ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan 27

dengan penerapan kerangka kerja konseptual atas benturan kepentingan. 28

29


31

Umum 32

33

P210.4 Anggota dilarang membiarkan benturan kepentingan mengompromikan 34

pertimbangan profesional atau bisnis. 35

36

210.4-A1 Contoh keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan 37

mencakup: 38

• Berposisi sebagai manajemen atau pihak yang bertanggung jawab tata 39

kelola dari dua organisasi pemberi kerja dan memperoleh informasi 40

rahasia dari salah satu organisasi yang mungkin digunakan oleh 41

Anggota untuk menguntungkan atau merugikan organisasi yang lain. 42

• Melakukan aktivitas profesional untuk dua pihak dalam suatu kerjasama 43

yang mempekerjakan Anggota untuk membantu pihak-pihak tersebut 44

secara terpisah dalam proses pembubaran kerjasama. 45


25

• Menyusun informasi keuangan untuk anggota manajemen tertentu dari 1

organisasi tempatnya bekerja yang sedang berupaya untuk melakukan 2

pembelian atas entitas tersebut (management buy-out). 3

• Menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam memilih pemasok bagi 4

organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti dari 5

Anggota yang akan memperoleh keuntungan keuangan dari transaksi 6

tersebut. 7

• Berposisi sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola di 8

organisasi tempatnya bekerja yang berwenang untuk memberikan 9

persetujuan investasi, yang salah satu pilihan investasinya akan 10

meningkatkan nilai portofolio investasi pribadi Anggota atau anggota 11

keluarga inti. 12

13

Mengidentifikasi Benturan 14

15

P210.5 Anggota harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk 16

mengidentifikasi keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan, 17

dan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. 18

Langkah tersebut harus termasuk mengidentifikasi: 19

(a) Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak 20

yang terlibat; dan 21

(b) Aktivitas dan dampaknya terhadap pihak yang relevan. 22

23

P210.6 Anggota harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas 24

sifat aktivitas, kepentingan, dan hubungan yang mungkin memunculkan 25

benturan kepentingan saat melakukan suatu aktivitas profesional. 26

27

Ancaman yang Dimunculkan oleh Benturan Kepentingan 28

29

210.7-A1 Umumnya, semakin langsung sifat hubungan antara aktivitas profesional dan 30

permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan, maka semakin 31

mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima. 32

33

210.7-A2 Contoh tindakan yang mungkin dapat menghilangkan ancaman yang muncul 34

dari benturan kepentingan adalah menarik diri dari proses pengambilan 35

keputusan terkait dengan permasalahan yang menyebabkan benturan 36

kepentingan. 37

38

210.7-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman 39

yang muncul karena benturan kepentingan termasuk: 40

• Merestrukturisasi atau memisahkan tanggung jawab dan tugas tertentu. 41

• Mendapatkan pengawasan yang tepat, sebagai contoh, bertindak 42

dibawah pengawasan dari seorang direktur atau komisaris. 43

44

45

46

47


26

Pengungkapan dan Persetujuan 1

2

Umum 3

4

210.8-A1 Secara umum Anggota perlu untuk: 5

(a) Mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap 6

ancaman yang muncul dapat diatasi oleh pihak yang terkait, termasuk 7

para pihak pada level tertentu dalam organisasi tempatnya bekerja yang 8

terkena dampak benturan; dan 9

(b) Memperoleh persetujuan dari pihak yang relevan kepada Anggota untuk 10

melakukan aktivitas profesional ketika pengamanan diterapkan untuk 11

mengatasi ancaman. 12

13

210.8-A2 Persetujuan mungkin diberikan secara tersirat ketika Anggota memiliki bukti 14

yang cukup untuk menyimpulkan bahwa para pihak telah mengetahui 15

keadaan tersebut sejak awal dan telah menerima adanya benturan 16

kepentingan jika para pihak tidak menunjukkan keberatannya. 17

18

210.8-A3 Jika pengungkapan atau persetujuan diberikan secara tidak tertulis, maka 19

Anggota dianjurkan untuk mendokumentasikan: 20

(a) Sifat dari keadaan yang memunculkan benturan kepentingan; 21

(b) Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut 22

ketika dapat diterapkan; dan 23

(c) Persetujuan yang diperoleh. 24

25

Pertimbangan Lain 26

27

210.9-A1 Ketika menghadapi benturan kepentingan, Anggota dianjurkan untuk mencari 28

panduan dari organisasi tempatnya bekerja atau dari pihak lain, seperti 29

asosiasi profesi, penasihat hukum, atau Anggota lain. Ketika melakukan 30

pengungkapan atau penyampaian informasi di dalam organisasi tempatnya 31

bekerja dan mencari panduan dari pihak ketiga, maka Anggota harus 32

menerapkan prinsip kerahasiaan. 33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


27

SEKSI 220 1

2

PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI 3

4

PENDAHULUAN 5

6


kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam 8


10

220.2 Penyusunan atau penyajian informasi keuangan mungkin memunculkan 11

ancaman kepentingan pribadi, ancaman intimidasi, atau ancaman lainnya 12

terhadap kepatuhan pada satu atau lebih dari prinsip dasar etika. Seksi ini 13

menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan dengan 14

penerapan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. 15

16


18

Umum 19

20

220.3-A1 Anggota di semua tingkatan dalam organisasi tempatnya bekerja terlibat 21

dalam penyusunan atau penyajian informasi baik di dalam dan di luar 22

organisasi. 23

24

220.3-A2 Pemangku kepentingan yang dituju, atau diperuntukkan, dari penyusunan 25

atau penyajian informasi tersebut, termasuk: 26

• Manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 27

• Investor dan pemberi pinjaman atau kreditur lain. 28

• Regulator. 29

Informasi tersebut mungkin membantu para pemangku kepentingan dalam 30

memahami dan mengevaluasi aspek-aspek organisasi tempatnya bekerja dan 31

membuat keputusan untuk organisasi tempatnya bekerja. Informasi tersebut 32

dapat mencakup informasi keuangan dan nonkeuangan yang mungkin 33

tersedia bagi publik atau digunakan untuk keperluan internal. 34

Contohnya termasuk: 35

• Laporan operasi dan kinerja. 36

• Analisis dukungan keputusan. 37

• Anggaran dan proyeksi. 38

• Informasi yang diberikan kepada auditor internal dan eksternal. 39

• Analisis risiko. 40

• Laporan keuangan bertujuan umum dan khusus. 41

• Pelaporan pajak. 42

• Laporan yang ditujukan kepada regulator untuk tujuan hukum dan 43

kepatuhan. 44

45

220.3-A3 Untuk tujuan Seksi ini, penyusunan atau penyajian informasi keuangan 46

termasuk pencatatan, pemeliharaan, dan persetujuan informasi. 47


28

P220.4 Ketika menyusun atau menyajikan informasi keuangan, Anggota harus: 1

(a) Menyusun atau menyajikan informasi yang sesuai dengan basis 2

pelaporan keuangan yang digunakan; 3

(b) Menyusun atau menyajikan informasi dengan cara yang tidak 4

dimaksudkan untuk menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu 5

kontrak atau peraturan secara tidak tepat; 6

(c) Menerapkan pertimbangan profesional untuk: 7

(i) Menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal 8

yang material; 9

(ii) Menjelaskan secara gamblang mengenai sifat sebenarnya dari 10

transaksi atau aktivitas bisnis; dan 11

(iii) Mengklasifikasikan dan mencatat informasi secara tepat waktu 12

dan dengan cara yang tepat; dan 13

(d) Tidak meninggalkan apapun dengan maksud memberi informasi yang 14

menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi 15

secara tidak tepat. 16

17

220.4-A1 Contoh dari memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak 18

tepat adalah penggunaan estimasi yang tidak realistis yang dimaksudkan 19

untuk menghindari persyaratan dalam kontrak seperti perjanjian utang atau 20

ketentuan regulasi seperti persyaratan permodalan untuk institusi keuangan. 21

22

Penggunaan Diskresi dalam Penyusunan atau Penyajian Informasi Keuangan 23

24

P220.5 Penyusunan atau penyajian informasi keuangan mungkin mensyaratkan 25

penerapan diskresi dalam membuat pertimbangan profesional. Anggota tidak 26

akan menerapkan diskresi dengan tujuan menyesatkan pihak lain atau 27

memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat. 28

29

220.5-A1 Contoh cara ketika diskresi mungkin disalahgunakan untuk mencapai 30

keluaran yang tidak tepat meliputi: 31

• Menentukan estimasi, misalnya estimasi nilai wajar agar laba atau rugi 32

disalahsajikan. 33

• Memilih atau mengubah kebijakan akuntansi atau metode di antara dua 34

atau lebih alternatif yang diperkenankan berdasarkan basis pelaporan 35

keuangan yang berlaku, misalnya, memilih kebijakan akuntansi untuk 36

membukukan kontrak jangka panjang agar laba atau rugi 37

disalahsajikan. 38

• Menentukan waktu transaksi, misalnya, mengatur waktu penjualan aset 39

mendekati akhir tahun fiskal agar menyesatkan. 40

• Menentukan struktur transaksi, misalnya, merancang transaksi 41

pembiayaan agar aset dan liabilitas atau klasifikasi arus kas 42

disalahsajikan. 43

• Memilih pengungkapan, misalnya, menghilangkan atau mengaburkan 44

informasi yang berkaitan dengan risiko keuangan atau operasional agar 45

menyesatkan. 46


29

P220.6 Ketika melakukan aktivitas profesional, khususnya yang tidak mensyaratkan 1

kepatuhan terhadap basis pelaporan keuangan yang berlaku, maka Anggota 2

harus melakukan pertimbangan profesional untuk mengidentifikasi dan 3

mempertimbangkan: 4

(a) Tujuan penggunaan informasi tersebut; 5

(b) Konteks informasi yang diberikan; dan 6

(c) Pengguna yang menggunakan informasi. 7

8

220.6-A1 Misalnya, ketika menyusun atau menyajikan laporan proforma, anggaran, 9

atau proyeksi, maka, penyertaan estimasi, perkiraan, dan asumsi yang 10

relevan, jika tepat, memungkinkan pihak-pihak yang mengandalkan pada 11

informasi tersebut untuk membuat pertimbangan sendiri. 12

13

220.6-A2 Anggota juga dapat mempertimbangkan untuk mengklarifikasi pengguna yang 14

dituju serta konteks dan tujuan dari informasi yang disajikan. 15

16

Mengandalkan Pekerjaan Pihak Lain 17

18

P220.7 Anggota yang bermaksud mengandalkan pekerjaan pihak lain, baik dari 19

internal maupun eksternal organisasi tempatnya bekerja, harus menggunakan 20

pertimbangan profesional untuk menentukan langkah yang harus diambil, jika 21

ada, untuk memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan di paragraf P220.4. 22

23

220.7-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah 24

ketergantungan pada pihak lain adalah wajar termasuk: 25

• Reputasi dan keahlian dari, serta sumber daya yang dimiliki oleh 26

individu maupun organisasi lain. 27

• Apakah individu lain tersebut tunduk pada standar profesional dan Kode 28

Etik yang berlaku. 29

Informasi tersebut dapat diperoleh dari hubungan sebelumnya dengan, atau 30

dari konsultasi dengan pihak lain tentang, individu atau organisasi lain. 31

32

Mengatasi Informasi yang Mungkin Menyesatkan 33

34

P220.8 Ketika Anggota mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa 35

informasi yang terkait dengan dirinya adalah menyesatkan, maka Anggota 36

harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencari penyelesaian 37

permasalahan tersebut. 38

39

220.8-A1 Tindakan yang mungkin tepat meliputi: 40

• Membahas mengenai informasi menyesatkan tersebut dengan atasan 41

Anggota dan/atau dengan level manajemen yang tepat dalam 42

organisasi tempatnya bekerja atau pihak yang bertanggung jawab atas 43

tata kelola, dan meminta individu tersebut untuk mengambil tindakan 44

yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan 45

tersebut dapat meliputi: 46

o Melakukan koreksi atas informasi tersebut. 47


30

o Jika informasi tersebut telah diungkapkan kepada pengguna yang 1

dituju, maka Anggota harus memberikan informasi yang benar. 2

• Berkonsultasi mengenai kebijakan dan prosedur organisasi tempatnya 3

bekerja (misalnya, kebijakan etika atau kebijakan tentang whistle-4

blowing) tentang bagaimana menangani permasalahan tersebut secara 5

internal. 6

7

220.8-A2 Anggota dapat menentukan bahwa organisasi tempatnya bekerja tidak 8

melakukan tindakan yang tepat. Jika Anggota masih memiliki alasan untuk 9

meyakini bahwa informasi tersebut menyesatkan, maka tindakan lanjutan 10

berikut mungkin tepat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip 11

kerahasiaan: 12

• Berkonsultasi dengan: 13

o Asosiasi profesi yang relevan. 14

o Auditor internal atau eksternal organisasi tempatnya bekerja. 15

o Penasihat hukum. 16

• Menentukan apakah ada persyaratan untuk berkomunikasi dengan: 17

o Pihak ketiga, termasuk pengguna informasi. 18

o Regulator dan otoritas pengawasan. 19

20

P220.9 Jika setelah melakukan semua pilihan yang memungkinkan, Anggota 21

menentukan bahwa tindakan yang tepat belum dilakukan dan terdapat 22

keyakinan bahwa informasi tersebut masih menyesatkan, maka Anggota 23

harus menolak untuk menjadi bagian atau dikaitkan dengan informasi 24

tersebut. 25

26

220.9-A1 Dalam kondisi demikian, mungkin tepat bagi Anggota untuk mengundurkan 27

diri dari organisasi tempatnya bekerja. 28

29

Dokumentasi 30

31

220.10-A1 Anggota didorong untuk mendokumentasikan: 32

• Fakta. 33

• Standar akuntansi atau standar profesional terkait lainnya yang 34

digunakan. 35

• Komunikasi kepada pihak-pihak yang dituju untuk membahas masalah 36

tersebut. 37

• Tindakan tepat yang dipertimbangkan. 38

• Bagaimana Anggota berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. 39

40


42

220.11-A1 Ketika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berkaitan 43

dengan penyusunan atau penyajian informasi keuangan muncul dari 44

ancaman kepentingan keuangan, termasuk kompensasi dan insentif terkait 45

dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan, maka diterapkan 46

persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 240. 47


31

220.11-A2 Ketika informasi menyesatkan mungkin melibatkan ketidakpatuhan terhadap 1

peraturan perundang-undangan, maka berlaku persyaratan dan materi 2

aplikasi yang ditetapkan di Seksi 260. 3

4

220.11-A3 Ketika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berkaitan 5

dengan penyusunan atau penyajian informasi keuangan muncul dari tekanan, 6

maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang dijelaskan di Seksi 270. 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


32

SEKSI 230 1

2

BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI 3

4

PENDAHULUAN 5

6




10

230.2 Bertindak tanpa keahlian yang memadai akan memunculkan ancaman 11

kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-12

hatian profesional. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi 13

spesifik yang terkait untuk penerapan kerangka kerja konseptual dalam 14

keadaan tersebut. 15

16


18

Umum 19

20

P230.3 Anggota tidak boleh dengan sengaja menyesatkan organisasi tempatnya 21

bekerja sehubungan dengan level keahlian atau pengalaman yang dimiliki. 22

23

230.3-A1 Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan Anggota 24

hanya melaksanakan tugas signifikan ketika memiliki, atau dapat 25

memperoleh, pelatihan atau pengalaman tertentu yang memadai. 26

27

230.3-A2 Ancaman kepentingan pribadi untuk mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-28

hatian profesional mungkin muncul ketika Anggota memiliki: 29

• Waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan 30

tugas secara memadai. 31

• Informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk 32

melaksanakan tugas tersebut secara memadai. 33

• Pengalaman, pelatihan, dan/atau pendidikan yang tidak memadai. 34

• Sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara 35

memadai. 36

37

230.3-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk: 38

• Sejauh mana Anggota bekerja dengan orang lain. 39

• Tingkat senioritas Anggota yang bekerja di bisnis. 40

• Level supervisi dan penelaahan yang diterapkan terhadap pekerjaan. 41

42


kepentingan pribadi termasuk: 44

• Mendapatkan bantuan atau pelatihan dari seseorang dengan keahlian 45

yang dibutuhkan. 46


33

• Memastikan kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang 1

relevan. 2

3

P230.4 Jika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian 4

profesional tidak dapat diatasi, maka Anggota harus menentukan apakah 5

menolak untuk melakukan tugas yang dimaksud. Jika Anggota menentukan 6

bahwa penolakan adalah tepat, maka Anggota harus mengomunikasikan 7

alasannya. 8

9


11

230.5-A1 Persyaratan dan materi aplikasi dalam Seksi 270 berlaku ketika Anggota 12

mendapat tekanan untuk bertindak dengan cara yang mungkin memunculkan 13

pelanggaran terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


34

SEKSI 240 1

2

KEPENTINGAN KEUANGAN, KOMPENSASI, DAN INSENTIF YANG TERKAIT DENGAN 3

PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 4

5

PENDAHULUAN 6

7




11

240.2 Memiliki kepentingan keuangan, atau mengetahui kepentingan keuangan 12

yang dimiliki oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat, mungkin 13

memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip 14

objektivitas atau kerahasiaan. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi 15

aplikasi spesifik yang relevan untuk penerapan kerangka kerja konseptual 16


18


20

Umum 21

22

P240.3 Anggota tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi 23

rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan 24

keuangan pihak lain. 25

26

240.3-A1 Anggota mungkin mempunyai kepentingan keuangan atau mungkin 27

mengetahui kepentingan keuangan anggota keluarga inti atau keluarga dekat, 28

yang dalam keadaan tertentu mungkin memunculkan ancaman terhadap 29

kepatuhan pada prinsip dasar etika. Kepentingan keuangan termasuk yang 30

muncul dari pengaturan kompensasi atau insentif terkait dengan penyusunan 31

laporan keuangan dan pengambilan keputusan. 32

33

240.3-A2 Contoh keadaan yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi 34

termasuk situasi ketika Anggota atau anggota keluarga inti atau keluarga 35

dekat: 36

• Memiliki motif dan peluang untuk memanipulasi informasi yang sensitif 37

terhadap harga untuk mendapatkan keuntungan keuangan. 38

• Memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung di 39

organisasi tempatnya bekerja dan nilainya dapat dipengaruhi secara 40

langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Anggota. 41

• Berhak untuk mendapatkan bonus yang dikaitkan dengan laba, dan 42

nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat 43

oleh Anggota. 44

• Memiliki hak secara langsung atau tidak langsung atas bonus 45

kepemilikan saham yang ditangguhkan (deferred bonus share right) 46


35

atau opsi saham organisasi tempatnya bekerja, yang nilainya dapat 1

dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Anggota. 2

• Ikut serta dalam program kompensasi yang memberi insentif atas 3

pencapaian target kinerja atau upaya untuk memaksimalkan nilai 4

saham organisasi tempatnya bekerja, misalnya melalui partisipasi 5

dalam program insentif yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja 6

tertentu. 7

8


• Signifikansi kepentingan keuangan. Hal yang merupakan kepentingan 10

keuangan yang signifikan akan bergantung pada keadaan pribadi dan 11

materialitas dari kepentingan keuangan terhadap seorang individu. 12

• Kebijakan dan prosedur untuk komite independen dari manajemen 13

untuk menentukan level atau bentuk remunerasi manajemen senior. 14

• Sesuai dengan kebijakan internal, pengungkapan kepada pihak yang 15

bertanggung jawab atas tata kelola: 16

o Semua kepentingan yang relevan. 17

o Setiap rencana untuk menggunakan hak atau memperdagangkan 18

saham yang relevan. 19

• Prosedur audit internal dan eksternal yang spesifik untuk mengatasi 20

masalah yang memunculkan kepentingan keuangan. 21

22

240.3-A4 Ancaman yang muncul karena pengaturan kompensasi atau insentif mungkin 23

diperparah oleh tekanan eksplisit atau implisit dari atasan atau kolega. Lihat 24

Seksi 270: Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika. 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


36

SEKSI 250 1

2

BUJUKAN, TERMASUK HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN 3

4

PENDAHULUAN 5

6



mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman. 9

10

250.2 Menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman 11

kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap 12

kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, 13

dan perilaku profesional. 14

15

250.3 Seksi ini menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk 16

menerapkan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penawaran 17

dan penerimaan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-18

undangan ketika Anggota melakukan aktivitas profesional. Seksi ini juga 19

mensyaratkan Anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang 20

relevan saat menawarkan atau menerima bujukan. 21

22


24

Umum 25

26

250.4-A1 Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk 27

memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk 28

memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat 29

berkisar dari tindakan kecil berupa keramahtamahan antara rekan bisnis 30

hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan 31

perundang-undangan. Bujukan dapat berupa, misalnya (namun tidak terbatas 32

pada): 33

• Hadiah 34


• Hiburan. 36





41

Bujukan yang Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan 42

43

P250.5 Peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan 44

dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan 45

tertentu. Anggota harus memperoleh pemahaman tentang peraturan 46


37

perundang-undangan yang relevan dan mematuhinya ketika Anggota tersebut 1

menghadapi keadaan demikian. 2

3

Bujukan yang Tidak Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan 4

5

250.6-A1 Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan 6

perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap 7


9

Bujukan dengan Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut 10

11

P250.7 Anggota tidak boleh menawarkan atau mendorong pihak lain untuk 12

menawarkan bujukan apapun, atau penawaran bujukan yang kemungkinan 13

akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang 14

memadai, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari 15

penerima atau individu lain secara tidak patut. 16

17

P250.8 Anggota tidak boleh menerima atau mendorong pihak lain untuk menerima 18

bujukan apapun, atau penerimaan bujukan yang kemungkinan akan 19

disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang 20



23

250.9-A1 Bujukan dianggap memengaruhi perilaku individu secara tidak patut jika hal 24

tersebut menyebabkan individu bertindak dengan cara yang tidak etis. 25

Pengaruh yang tidak patut tersebut dapat diarahkan, baik kepada penerima 26

maupun individu lainnya yang memiliki hubungan dengan penerima bujukan. 27

Prinsip dasar etika merupakan kerangka acuan yang tepat bagi Anggota 28

dalam mempertimbangkan perilaku tidak etis Anggota dan individu lainnya. 29

30

250.9-A2 Pelanggaran terhadap prinsip integritas muncul ketika Anggota menawarkan 31

atau menerima, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan atau 32

menerima, bujukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku penerima 33

bujukan atau individu lainnya secara tidak patut. 34

35

250.9-A3 Penentuan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi 36

perilaku secara tidak patut mensyaratkan penerapan pertimbangan 37

profesional. Faktor yang relevan untuk dipertimbangkan mungkin termasuk: 38

• Sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan. 39

• Saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apa 40

pun yang mungkin memengaruhi. 41

• Apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan 42

tersebut, sebagai contoh, menawarkan hadiah pada hari raya 43

keagamaan atau hari pernikahan. 44

• Apakah bujukan adalah bagian tambahan dari aktivitas profesional, 45

sebagai contoh, menawarkan atau menerima ajakan makan siang 46

sehubungan dengan pertemuan bisnis. 47


38

• Apakah penawaran bujukan terbatas pada penerima perorangan atau 1

tersedia untuk kelompok yang lebih luas. Kelompok yang lebih luas 2

mungkin merupakan pihak internal atau eksternal dari organisasi 3

tempatnya bekerja, seperti pelanggan atau pemasok lainnya. 4

• Peran dan posisi individu yang menawarkan atau ditawari bujukan. 5

• Apakah Anggota mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, 6

bahwa menerima bujukan akan melanggar kebijakan dan prosedur dari 7

organisasi tempat pihak tersebut bekerja. 8

• Tingkat transparansi bujukan yang ditawarkan. 9

• Apakah bujukan disyaratkan atau diminta oleh penerima bujukan. 10

• Perilaku atau reputasi sebelumnya yang diketahui dari pihak yang 11

memberikan bujukan. 12

13

Pertimbangan Tindakan Lanjutan 14

15

250.10-A1 Jika Anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensi 16

yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut, 17

ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin masih 18

muncul meskipun persyaratan dalam paragraf P250.7 dan P250.8 terpenuhi. 19

20

250.10-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi 21

ancaman tersebut termasuk: 22

• Menginformasikan mengenai penawaran kepada manajemen senior, 23

pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dari organisasi tempat 24

Anggota bekerja, atau organisasi tempat pemberi bujukan bekerja. 25

• Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan pemberi 26

bujukan. 27

28

Bujukan Tanpa Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut. 29

30

250.11-A1 Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam kerangka kerja 31

konseptual berlaku ketika seorang Anggota telah menyimpulkan tidak ada niat 32

nyata atau yang dipersepsikan untuk secara tidak patut memengaruhi 33

perilaku penerima bujukan atau individu lain. 34

35

250.11-A2 Jika bujukan tersebut bersifat biasa dan tidak penting, ancaman apapun yang 36

muncul akan berada pada level yang dapat diterima. 37

38

250.11-A3 Contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan dapat 39

memunculkan ancaman bahkan jika Anggota telah menyimpulkan bahwa 40

tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku 41

secara tidak patut termasuk: 42

• Ancaman kepentingan pribadi 43

o Anggota ditawari pekerjaan paruh waktu oleh pemasok. 44

• Ancaman kedekatan 45

o Anggota mengajak secara reguler pelanggan atau pemasok ke 46

acara olahraga. 47


39

• Ancaman intimidasi 1

o Anggota menerima keramahtamahan yang sifatnya dianggap 2

tidak pantas jika diungkapkan kepada publik. 3

4

250.11-A4 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika 5

menawarkan atau menerima bujukan tersebut mencakup faktor-faktor yang 6

sama dalam menentukan intensi yang ditetapkan di paragraf 250.9-A3. 7

8

250.11-A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari 9

penawaran atau penerimaan bujukan termasuk: 10

• Tidak menawarkan atau menolak bujukan. 11

• Mengalihkan tanggung jawab terkait keputusan bisnis yang melibatkan 12

pihak lawan kepada individu lain yang diyakini atau dianggap oleh 13

Anggota, tidak terpengaruh secara tidak patut dalam pengambilan 14

keputusan. 15

16


yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan tersebut termasuk: 18

• Bersikap transparan mengenai penawaran atau penerimaan bujukan 19

kepada manajemen senior, pihak yang bertanggung jawab atas tata 20

kelola organisasi tempat Anggota bekerja, atau organisasi tempat pihak 21

lawan bekerja. 22

• Mencatatkan bujukan tersebut dalam catatan yang dikelola oleh 23

organisasi tempat Anggota bekerja, atau organisasi tempat pihak lawan 24

bekerja. 25

• Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam aktivitas 26

profesional, untuk menelaah setiap pekerjaan yang dilakukan atau 27

keputusan yang dibuat oleh Anggota sehubungan dengan individu atau 28

organisasi yang bujukannya diterima Anggota. 29

• Memberikan bujukan tersebut untuk donasi dalam acara amal setelah 30

menerima dan mengungkapkan pemberian donasi tersebut dengan 31

tepat, misalnya, kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola 32

atau individu yang menawarkan bujukan. 33

• Mengganti bujukan yang diterima seperti keramahtamahan. 34

• Sesegera mungkin, mengembalikan bujukan setelah diterima seperti 35

hadiah. 36

37

Keluarga Inti atau Keluarga Dekat 38

39

P250.12 Anggota harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada 40

prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan: 41

(a) Oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari Anggota kepada 42

pihak lawan yang memiliki hubungan profesional dengan Anggota; atau 43

(b) Kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat Anggota oleh pihak 44

lawan yang memiliki hubungan profesional dengan Anggota. 45

46

47


40

P250.13 Ketika Anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau 1

diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan 2

terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku Anggota atau pihak lawan 3

secara tidak patut, atau menganggap pihak ketiga yang rasional dan memiliki 4

informasi yang memadai kemungkinan menyimpulkan bahwa terdapat intensi 5

tersebut, maka Anggota harus memberikan advis kepada anggota keluarga 6

inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan. 7

8

250.13-A1 Faktor yang ditetapkan di paragraf 250.9-A3 relevan dalam menentukan 9

apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi 10

perilaku Anggota atau pihak lawan secara tidak patut. Faktor lain yang 11

relevan adalah sifat atau kedekatan hubungan, antara: 12

(a) Anggota dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat; 13

(b) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan pihak lawan; dan 14

(c) Anggota dan pihak lawan. 15

Sebagai contoh, tawaran pekerjaan, di luar proses rekrutmen normal, kepada 16

suami/istri Anggota oleh pihak lawan yang sedang menegosiasikan kontrak 17

yang signifikan dengan Anggota, dapat menunjukkan intensi tersebut. 18

19

250.13-A2 Materi aplikasi pada paragraf 250.10-A2 juga relevan dalam mengatasi 20

ancaman yang mungkin muncul ketika terdapat intensi yang nyata atau 21

dirasakan untuk memengaruhi perilaku Anggota atau pihak lawan secara 22

tidak patut, meskipun anggota keluarga inti atau Anggota keluarga dekat telah 23

mengikuti advis yang diberikan Anggota sesuai dengan paragraf P250.13. 24

25

Penerapan Kerangka Kerja Konseptual 26

27

250.14-A1 Ketika Anggota menyadari bujukan yang ditawarkan dalam keadaan yang 28

dibahas pada paragraf P250.12, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip 29

dasar etika dapat muncul ketika: 30

(a) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat menawarkan atau menerima 31

bujukan yang bertentangan dengan advis Anggota sesuai dengan 32

paragraf P250.13; atau 33

(b) Anggota tidak memiliki alasan untuk meyakini adanya intensi yang 34

nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Anggota atau pihak 35

lawan. 36

37

250.14-A2 Materi aplikasi pada paragraf 250.11-A1 hingga 250.11-A6 relevan untuk 38

tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman tersebut. 39

Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman dalam keadaan 40

tersebut juga termasuk sifat atau kedekatan hubungan yang ditetapkan pada 41

paragraf 250.13-A1. 42

43

44

45

46

47

48


41

Pertimbangan Lainnya 1

2

250.15-A1 Jika Anggota ditawari bujukan oleh organisasi tempatnya bekerja yang 3

berkaitan dengan kepentingan, kompensasi, dan insentif keuangan yang 4

terkait dengan kinerja, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang 5

ditetapkan di Seksi 240 berlaku. 6

7

250.15-A2 Jika Anggota menghadapi atau menyadari bujukan yang dapat 8

mengakibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap 9

peraturan perundang-undangan oleh pihak lain yang bekerja untuk, atau di 10

bawah arahan, organisasi tempatnya bekerja, maka berlaku persyaratan dan 11

materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 260. 12

13

250.15-A3 Jika Anggota menghadapi tekanan untuk menawarkan atau menerima 14

bujukan yang dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip 15

dasar etika, maka berlaku persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di 16

Seksi 270. 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


42

SEKSI 260 1

2

RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-3

UNDANGAN 4

5

PENDAHULUAN 6

7


kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 dalam 9


11

260.2 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan 12

pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika Anggota 13

menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap 14

peraturan perundang-undangan. 15

16

260.3 Anggota mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau 17

dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketika 18

melaksanakan aktivitas profesional. Seksi ini memberikan panduan kepada 19

Anggota dalam menilai implikasi permasalahan dan tindakan yang mungkin 20

dilakukan ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan 21

terhadap: 22

(a) Peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak 23

langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material 24

dalam laporan keuangan organisasi tempatnya bekerja; dan 25

(b) Peraturan perundang-undangan lain yang tidak memiliki dampak 26

langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan 27

keuangan organisasi tempatnya bekerja, namun kepatuhan tersebut 28

penting untuk aspek operasi bisnis organisasi tempatnya bekerja, untuk 29

dapat mempertahankan usahanya, atau untuk menghindari hukuman 30

yang material. 31

32

Tujuan Anggota Terkait Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 33

34

260.4 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung 35

jawab bertindak untuk kepentingan publik. Ketika merespons adanya 36

ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Anggota adalah: 37

(a) Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional; 38

(b) Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung 39

jawab atas tata kelola di organisasi tempatnya bekerja, untuk: 40

(i) Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau 41

memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang 42

teridentifikasi atau terduga; atau 43

(ii) Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi; dan 44

(c) Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan 45

publik. 46

47

48


43


2

Umum 3

4

260.5-A1 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (“ketidakpatuhan”) 5

terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak 6

disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 7

berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut: 8

(a) Organisasi tempatnya bekerja; 9

(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tempatnya 10

bekerja; 11

(c) Manajemen organisasi tempatnya bekerja; atau 12

(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi 13

tempatnya bekerja. 14

15

260.5-A2 Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini 16

termasuk yang berhubungan dengan: 17

• Kecurangan, korupsi, dan penyuapan. 18

• Pencucian uang, pendanaan teroris, dan hasil kriminal. 19

• Pasar dan perdagangan surat berharga. 20

• Perbankan serta produk dan jasa keuangan lainnya. 21

• Perlindungan data. 22

• Liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya. 23

• Perlindungan lingkungan hidup. 24

• Kesehatan dan keselamatan publik. 25

26

260.5-A3 Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain 27

bagi organisasi tempatnya bekerja yang berpotensi memiliki dampak yang 28

material terhadap laporan keuangan. Terlebih penting, ketidakpatuhan 29

tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas 30

yang berpotensi memunculkan bahaya besar bagi investor, kreditor, 31

karyawan, atau masyarakat umum. Untuk tujuan seksi ini, tindakan yang 32

menyebabkan bahaya besar tersebut adalah tindakan yang menghasilkan 33

dampak kerugian keuangan atau nonkeuangan yang serius bagi para pihak 34

tersebut. Misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang 35

signifikan bagi investor, dan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan 36

mengenai lingkungan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan 37

karyawan atau publik. 38

39

P260.6 Berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku, terdapat ketentuan 40

yang mengatur bagaimana Anggota disyaratkan untuk mengatasi 41

ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Peraturan perundang-undangan 42

tersebut mungkin berbeda dari, atau melampaui, ketentuan dalam seksi ini. 43

Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, Anggota 44

harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-45

undangan tersebut serta mematuhinya, termasuk: 46


44

(a) Setiap persyaratan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada 1

otoritas berwenang; dan 2

(b) Setiap larangan untuk mengingatkan pihak yang relevan. 3

4

260.6-A1 Larangan untuk memperingatkan pihak yang relevan mungkin muncul, 5

misalnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana 6

pencucian uang. 7

8

260.7-A1 Seksi ini berlaku terlepas dari sifat organisasi tempat Anggota bekerja, 9

termasuk apakah organisasi tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas 10

publik. 11

12

260.7-A2 Anggota yang menghadapi atau menyadari permasalahan yang jelas tidak 13

penting, tidak disyaratkan untuk mematuhi seksi ini. Dalam menentukan 14

penting tidaknya suatu permasalahan dinilai berdasarkan sifat dan 15

dampaknya, baik keuangan maupun nonkeuangan, terhadap organisasi 16

tempatnya bekerja, pemangku kepentingan, dan publik. 17

18

260.7-A3 Seksi ini tidak membahas: 19

(a) Pelanggaran pribadi yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis dari 20

organisasi tempatnya bekerja; dan 21

(b) Ketidakpatuhan oleh pihak lain selain yang ditentukan di paragraf 22

260.5-A1. 23

Walaupun demikian, Anggota mungkin menemukan panduan dalam seksi ini 24

yang membantu dalam mempertimbangkan cara merespons situasi tersebut. 25

26

Tanggung Jawab dari Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata 27

Kelola di Organisasi Tempatnya Bekerja 28

29

260.8-A1 Manajemen organisasi tempat Anggota bekerja, dengan pengawasan dari 30

pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bertanggung jawab untuk 31

memastikan bahwa aktivitas bisnis organisasi dilakukan sesuai dengan 32

peraturan perundang-undangan. Manajemen dan pihak yang bertanggung 33

jawab atas tata kelola juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan 34

mengatasi setiap ketidakpatuhan oleh: 35

(a) Organisasi; 36

(b) Individu yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi; 37

(c) Anggota manajemen; atau 38

(d) Individu lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan dari, organisasi. 39

40

Tanggung Jawab Anggota 41

42

P260.9 Jika terdapat protokol dan prosedur dalam organisasi tempatnya bekerja 43

untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Anggota 44

harus mempertimbangkannya dalam menentukan cara merespons 45

ketidakpatuhan tersebut. 46

47


45

260.9-A1 Banyak organisasi tempat Anggota bekerja telah menetapkan protokol dan 1

prosedur mengenai bagaimana mengungkapkan ketidakpatuhan atau dugaan 2

ketidakpatuhan secara internal. Protokol dan prosedur tersebut termasuk, 3

misalnya, kebijakan etika atau mekanisme whistle-blowing internal. Protokol 4

dan prosedur tersebut memungkinkan permasalahan dilaporkan secara 5

anonim melalui saluran yang telah ditentukan. 6

7

P260.10 Ketika Anggota menyadari suatu permasalahan dalam seksi ini berlaku, 8

langkah Anggota untuk mematuhi seksi ini harus dilakukan secara tepat 9

waktu. Dalam melakukan langkah yang tepat waktu, Anggota harus 10

memperhatikan sifat permasalahan dan bahaya potensialnya bagi 11

kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan, atau publik. 12

13

Tanggung Jawab Anggota Senior yang Bekerja di Bisnis 14

15

260.11-A1 Anggota yang merupakan Anggota senior yang bekerja di bisnis (“Anggota 16

Senior”) adalah direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif, atau karyawan 17

senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap, dan membuat 18

keputusan tentang, perolehan, penempatan, dan pengendalian atas sumber 19

daya manusia, keuangan, teknologi, dan sumber daya fisik dan sumber daya 20

tidak berwujud dari organisasi tempatnya bekerja. Terdapat ekspektasi yang 21

lebih besar bagi individu tersebut untuk mengambil tindakan apapun yang 22

sejalan dengan kepentingan publik untuk merespons adanya ketidakpatuhan 23

atau dugaan ketidakpatuhan dibandingkan Anggota lain dalam organisasi 24

tempatnya bekerja. Hal ini disebabkan peran, posisi, dan cakupan pengaruh 25

mereka dalam organisasi tempatnya bekerja. 26

27

Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan 28

29

P260.12 Jika, dalam rangka melaksanakan aktivitas profesional, Anggota senior 30

menyadari informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, 31

maka Anggota tersebut harus memahami permasalahan, termasuk: 32

(a) Sifat dari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan di 33

mana hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi; 34

(b) Penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai 35

dengan keadaan; dan 36

(c) Penilaian atas konsekuensi potensial bagi organisasi tempatnya 37

bekerja, investor, kreditur, karyawan, atau publik. 38

39

260.12-A1 Anggota senior diharapkan untuk menerapkan pengetahuan dan keahlian 40

serta pertimbangan profesional. Namun demikian, Anggota tidak diharapkan 41

memiliki level pemahaman atas hukum dan peraturan melebihi yang 42

disyaratkan bagi peran Anggota dalam organisasi tempatnya bekerja. 43

Penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya 44

akan ditentukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang melakukan 45

ajudikasi. 46

47


46

260.12-A2 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Anggota senior 1

mungkin membuat, atau mengambil langkah yang tepat untuk membuat 2

permasalahan tersebut dapat diinvestigasi secara internal. Anggota dapat 3

juga berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain di 4

dalam organisasi tempatnya bekerja, asosiasi profesi, atau dengan penasihat 5

hukum. 6

7

Mengatasi Permasalahan 8

9

P260.13 Jika Anggota senior mengidentifikasi atau mencurigai bahwa ketidakpatuhan 10

telah terjadi atau mungkin terjadi, maka ia harus membahas permasalahan 11

tersebut dengan atasan langsung, jika ada, yang memungkinkan dibuat suatu 12

penetapan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan 13

paragraf P260.9. Jika atasan langsung kemungkinan terlibat dalam 14

permasalahan ini, maka Anggota harus membahas permasalahan tersebut 15

dengan atasan berikutnya yang memiliki otoritas lebih tinggi. 16

17

260.13-A1 Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk menentukan tindakan yang 18

memungkinkan untuk menangani masalah tersebut. 19

20

P260.14 Anggota senior harus mengambil langkah yang tepat agar: 21

(a) Permasalahan telah dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung 22

jawab atas tata kelola; 23

(b) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 24

termasuk ketentuan hukum atau peraturan yang mengatur pelaporan 25

ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada otoritas yang 26

sesuai; 27

(c) Dampak dari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang sudah 28

diperbaiki, dipulihkan, atau dimitigasi; 29

(d) Mengurangi risiko terjadinya kembali; dan 30

(e) Mencegah tindakan ketidakpatuhan jika belum terjadi. 31

32

260.14-A1 Tujuan Anggota senior mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada 33

pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola adalah untuk mendapat 34

persetujuan mengenai tindakan yang tepat untuk merespons permasalahan 35

tersebut dan memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab. 36

37

260.14-A2 Beberapa peraturan perundang-undangan mungkin menetapkan periode 38

penyampaian laporan atas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan 39

kepada otoritas berwenang. 40

41

P260.15 Selain merespons permasalahan sesuai dengan ketentuan dari seksi ini, 42

Anggota senior harus menentukan perlu tidaknya mengungkapkan 43

permasalahan tersebut kepada auditor eksternal dari organisasi tempatnya 44

bekerja, jika diperlukan. 45

46


47

260.15-A1 Pengungkapan tersebut sesuai dengan tugas atau kewajiban hukum Anggota 1

senior untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan yang 2

memungkinkan auditor untuk melakukan audit. 3

4

Menentukan Perlu Tidaknya Tindakan Lanjutan 5

6

P260.16 Anggota senior harus menilai ketepatan respons dari atasannya, jika ada, dan 7

pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 8

9

260.16-A1 Faktor relevan yang dipertimbangkan dalam menilai ketepatan atas respons 10

dari atasan Anggota senior, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas 11

tata kelola termasuk apakah: 12

• Respons dilakukan tepat waktu. 13

• Pihak tersebut telah melakukan atau menyetujui tindakan yang tepat 14

untuk memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari 15

ketidakpatuhan, atau untuk menghindari ketidakpatuhan jika belum 16

terjadi. 17

• Permasalahan tersebut telah diungkapkan kepada otoritas yang 18

berwenang dan apakah pengungkapan telah memadai. 19

20

P260.17 Dengan memperhatikan respons dari atasan Anggota senior, jika ada, dan 21

pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka Anggota harus 22

menentukan perlu tidaknya tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk 23

memenuhi kepentingan publik. 24

25

260.17-A1 Penentuan perlu tidaknya Anggota senior melakukan tindakan lanjutan, serta 26

sifat dan luas dari tindakan tersebut, akan bergantung pada berbagai faktor, 27

termasuk: 28

• Kerangka peraturan perundang-undangan. 29

• Urgensi dari situasi. 30

• Penyebaran permasalahan di organisasi tempatnya bekerja secara 31

keseluruhan. 32

• Keyakinan Anggota senior terhadap integritas atasannya dan pihak 33

yang bertanggung jawab atas tata kelola. 34

• Kemungkinan berulangnya ketidakpatuhan atau dugaan 35

ketidakpatuhan. 36

• Terdapat bukti yang kredibel atas bahaya substansial yang nyata atau 37

potensial terhadap kepentingan organisasi tempatnya bekerja, investor, 38

kreditur, karyawan, atau publik. 39

40

260.17-A2 Contoh keadaan yang mungkin menyebabkan Anggota senior tidak memiliki 41

keyakinan terhadap integritas atasannya dan pihak yang bertanggung jawab 42

atas tata kelola termasuk situasi ketika: 43

• Anggota mencurigai atau memiliki bukti keterlibatan mereka atau 44

kesengajaan mereka untuk terlibat dalam setiap ketidakpatuhan. 45


48

• Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mereka belum 1

melaporkan atau mengesahkan pelaporan permasalahan kepada 2

otoritas berwenang dalam periode yang seharusnya. 3

4

P260.18 Anggota senior harus membuat pertimbangan profesional dalam menentukan 5

perlunya, serta sifat, dan luas tindakan lanjutan. Dalam membuat penentuan 6

tersebut, Anggota harus mempertimbangkan pihak ketiga yang rasional dan 7

memiliki informasi yang cukup, dengan menimbang semua fakta dan keadaan 8

tertentu yang tersedia bagi Anggota pada waktu tersebut, akan menyimpulkan 9

bahwa Anggota telah bertindak sejalan dengan kepentingan publik. 10

11

260.18-A1 Tindakan lanjutan oleh Anggota senior mungkin dilakukan termasuk: 12

• Menginformasikan permasalahan tersebut kepada manajemen entitas 13

induk, jika organisasi tempatnya bekerja merupakan anggota dari suatu 14

grup. 15

• Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang 16

berwenang, walaupun ketika tidak ada ketentuan peraturan perundang-17

undangan untuk melakukannya. 18

• Mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja. 19

20

260.18-A2 Mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja tidak menggantikan 21

tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan Anggota senior 22

yang diatur di Seksi ini. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan 23

membatasi tersedianya tindakan lanjutan bagi Anggota, maka pengunduran 24

diri mungkin merupakan satu-satunya tindakan yang tersedia. 25

26

Mencari Advis 27

28

260.19-A1 Penilaian atas permasalahan ini mungkin melibatkan analisis dan penilaian 29

yang kompleks, sehingga Anggota senior mungkin mempertimbangkan untuk: 30

• Berkonsultasi secara internal. 31

• Memperoleh advis hukum untuk memahami pilihan Anggota dan 32

implikasi profesional atau hukum untuk mengambil tindakan tertentu. 33

• Berkonsultasi dengan regulator atau asosiasi profesi dengan basis 34

kerahasiaan. 35

36

Menentukan Perlunya Pengungkapan Permasalahan kepada Otoritas Berwenang 37

38

260.20-A1 Pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang akan terhalang jika 39

hal tersebut akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika 40

tidak bertentangan, tujuan pengungkapan adalah untuk memungkinkan 41

otoritas berwenang menyelidiki penyebab permasalahan dan mengambil 42

tindakan dalam melindungi kepentingan publik. 43

44

260.20-A2 Penentuan perlu tidaknya membuat pengungkapan akan bergantung 45

khususnya pada sifat dan tingkat bahaya aktual atau potensial terhadap 46

investor, kreditur, karyawan, atau publik yang disebabkan atau mungkin 47


49

disebabkan oleh permasalahan tersebut. Misalnya, Anggota senior mungkin 1

menentukan bahwa pengungkapan permasalahan ke otoritas berwenang 2

merupakan tindakan yang tepat jika: 3

• Organisasi tempatnya bekerja terlibat penyuapan (misalnya, pejabat 4

pemerintah lokal atau asing untuk tujuan mengamankan kontrak besar). 5

• Organisasi tempatnya bekerja adalah entitas yang diregulasi (regulated 6

entity) dan permasalahan tersebut signifikan mengancam izin usaha. 7

• Organisasi tempatnya bekerja merupakan entitas yang terdaftar di 8

pasar modal dan permasalahan tersebut dapat menghasilkan dampak 9

yang merugikan terhadap kewajaran dan keteraturan perdagangan 10

surat berharga dari organisasi tempatnya bekerja atau memunculkan 11

risiko sistemik terhadap pasar keuangan. 12

• Terdapat kemungkinan bahwa organisasi tempatnya bekerja akan 13

menjual produk yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan 14

publik. 15

• Organisasi tempatnya bekerja mempromosikan suatu skema untuk 16

membantu klien menghindari pajak. 17

18

260.20-A3 Penentuan untuk membuat suatu pengungkapan akan juga bergantung pada 19

faktor eksternal seperti: 20

• Kemampuan otoritas berwenang menerima informasi, menyelidiki 21

penyebab permasalahan, dan mengambil tindakan. Otoritas berwenang 22

akan bergantung pada sifat dari permasalahan. Misalnya, otoritas 23

berwenang adalah regulator pasar modal dalam kasus kecurangan 24

laporan keuangan atau kementerian yang mengurusi lingkungan hidup 25

dalam kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait 26

lingkungan hidup. 27

• Adanya perlindungan yang kuat dan kredibel dari kewajiban perdata 28

atau pidana atau kewajiban profesional, atau pelaporan/penuntutan 29

balik yang diberikan oleh perundang-undangan atau peraturan, seperti 30

undang-undang atau peraturan perlindungan saksi. 31

• Adanya ancaman nyata atau potensial terhadap keselamatan fisik 32

Anggota senior atau orang lain. 33

34

P260.21 Jika Anggota senior menentukan bahwa pengungkapan permasalahan 35

kepada otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam keadaan 36

tersebut, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai paragraf P114.1(d). 37

Ketika membuat pengungkapan, Anggota harus bertindak dengan iktikad baik 38

dan berhati-hati ketika membuat laporan dan asersi. 39

40

Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi 41

42

P260.22 Dalam keadaan yang luar biasa, Anggota senior mungkin menyadari perilaku 43

nyata atau yang diniatkan, bahwa Anggota memiliki alasan untuk meyakini 44

bahwa suatu pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap peraturan 45

perundang-undangan yang akan menyebabkan bahaya besar bagi investor, 46

kreditur, karyawan, atau publik. Setelah pertama kali mempertimbangkan 47


50

apakah tepat untuk membahas permasalahan ini dengan manajemen atau 1

pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, Anggota harus membuat 2

pertimbangan profesional dan menentukan apakah pengungkapan segera 3

permasalahan tersebut kepada otoritas berwenang untuk mencegah atau 4

mengalihkan dampak dari pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap 5

hukum atau peraturan tersebut. Jika pengungkapan dibuat, maka 6

pengungkapan tersebut diizinkan sesuai dengan paragraf P114.1(d). 7

8

Dokumentasi 9

10

260.23-A1 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang 11

termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, maka Anggota senior didorong untuk 12

memiliki dokumentasi terkait hal-hal berikut: 13

• Permasalahan. 14

• Hasil pembahasan dengan atasan Anggota, jika ada, serta pihak yang 15

bertanggung jawab atas tata kelola, dan pihak lain. 16

• Bagaimana respons atasan Anggota atas permasalahan tersebut, jika 17

ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 18

• Tindakan yang dipertimbangkan Anggota, pertimbangan yang dibuat, 19

dan keputusan yang diambil. 20

• Bagaimana Anggota meyakini bahwa ia telah memenuhi tanggung 21

jawab yang ditetapkan di paragraf P260.17. 22

23

Tanggung Jawab Anggota Selain Anggota Senior 24

25

P260.24 Jika dalam melaksanakan aktivitas profesionalnya Anggota menyadari 26

informasi terkait adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka 27

Anggota harus berusaha memperoleh pemahaman atas permasalahan 28

tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat dari ketidakpatuhan, 29

atau dugaan ketidakpatuhan, dan keadaan yang telah terjadi atau mungkin 30

terjadi. 31

32

260.24-A1 Anggota diharapkan untuk menerapkan pengetahuan dan keahlian serta 33

melakukan pertimbangan profesional. Namun, Anggota tidak diharapkan 34

memiliki level pemahaman atas ketentuan peraturan perundang-undangan 35

yang melebihi daripada yang diperlukan dalam perannya sebagai Anggota 36

dalam organisasi tempatnya bekerja. Penentuan akhir atas permasalahan 37

yang menyebabkan ketidakpatuhan dilakukan oleh pengadilan atau badan 38

yang berwenang melakukan ajudikasi. 39

40

260.24-A2 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Anggota dapat 41

berkonsultasi kepada pihak lain dalam organisasi tempatnya bekerja, asosiasi 42

profesi, atau penasihat hukum dengan basis kerahasiaan. 43

44

P260.25 Jika Anggota mengidentifikasi atau mencurigai bahwa ketidakpatuhan telah 45

terjadi atau diduga terjadi, maka Anggota harus, dengan mematuhi paragraf 46

P260.9, menginformasikan hal tersebut kepada atasan langsung yang 47


51

memungkinkannya untuk mengambil tindakan yang tepat. Jika atasan 1

langsung terlibat dalam permasalahan tersebut, maka Anggota harus 2

menginformasikan pada atasan berikutnya yang memiliki kewenangan lebih 3

tinggi dalam organisasi tempatnya bekerja. 4

5

P260.26 Dalam keadaan yang luar biasa, Anggota dapat memutuskan bahwa 6

pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang merupakan 7

tindakan yang tepat. Jika Anggota melakukannya sesuai paragraf 260.20-A2 8

dan 260.20-A3, maka pengungkapan tersebut diizinkan sesuai dengan 9

paragraf P114.1(d). Ketika membuat pengungkapan, Anggota harus bertindak 10

dengan itikad baik dan berhati-hati ketika membuat laporan dan asersi. 11

12

Dokumentasi 13

14


termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, maka Anggota didorong untuk 16

memiliki dokumentasi hal-hal berikut: 17


• Hasil pembahasan dengan atasan, manajemen, serta, jika relevan, 19

pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lain. 20

• Respons atasan Anggota atas permasalahan tersebut. 21

• Serangkaian tindakan yang dipertimbangkan oleh Anggota, 22

pertimbangan yang digunakan, dan keputusan yang diambil. 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


52

SEKSI 270 1

2

TEKANAN UNTUK MELANGGAR PRINSIP DASAR ETIKA 3

4

PENDAHULUAN 5

6




10

270.2 Tekanan yang diberikan pada atau oleh Anggota mungkin memunculkan 11

ancaman intimidasi atau ancaman lain untuk mematuhi satu atau lebih prinsip 12

dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik 13

yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan 14

tersebut. 15

16


18

Umum 19

20

P270.3 Anggota dilarang: 21

(a) Membiarkan tekanan dari pihak lain yang akan memunculkan 22

pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika; atau 23

(b) Menekan pihak lain yang diketahui Anggota atau terdapat alasan untuk 24

meyakini, akan mengakibatkan individu lain tersebut melanggar prinsip 25

dasar etika. 26

27

270.3-A1 Anggota mungkin menghadapi tekanan yang memunculkan ancaman 28

terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, misalnya ancaman intimidasi, 29

ketika melakukan aktivitas profesional. Tekanan tersebut mungkin bersifat 30

eksplisit ataupun implisit dan mungkin berasal dari: 31

• Dalam organisasi tempatnya bekerja, misalnya, dari kolega atau atasan. 32

• Individu atau organisasi eksternal seperti pemasok, pelanggan, atau 33

pemberi pinjaman. 34

• Target dan ekspektasi internal atau eksternal. 35

36

270.3-A2 Contoh tekanan yang mungkin mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan 37

pada prinsip dasar etika termasuk: 38

• Tekanan yang terkait dengan benturan kepentingan: 39

o Tekanan dari anggota keluarga yang bertindak sebagai pemasok 40

organisasi tempatnya bekerja untuk memilih anggota keluarga 41

daripada calon pemasok lain. 42

Lihat juga Seksi 210: Benturan Kepentingan. 43

• Tekanan untuk memengaruhi penyusunan atau penyajian informasi: 44

o Tekanan untuk melaporkan hasil keuangan yang menyesatkan 45

untuk memenuhi harapan investor, analis, atau pemberi pinjaman. 46


53

o Tekanan dari pejabat terpilih terhadap Anggota yang berpraktik 1

melayani publik untuk memberikan gambaran yang keliru atas 2

program atau proyek kepada pemilih. 3

o Tekanan dari kolega untuk melakukan salah saji pada 4

penghasilan, pengeluaran, atau tingkat pengembalian untuk 5

pengambilan keputusan yang bias atas proyek belanja modal dan 6

akuisisi. 7

o Tekanan dari atasan untuk menyetujui atau memproses 8

pengeluaran yang bukan merupakan pengeluaran bisnis yang 9

sah. 10

o Tekanan untuk menahan laporan audit internal yang mengandung 11

temuan tidak wajar. 12

Lihat juga Seksi 220: Penyusunan dan Penyajian Informasi. 13

• Tekanan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang 14

memadai: 15

o Tekanan dari atasan untuk secara tidak tepat mengurangi luasnya 16

pekerjaan yang dilakukan. 17

o Tekanan dari atasan untuk melakukan tugas tanpa keahlian atau 18

pelatihan yang memadai atau dalam rentang waktu yang tidak 19

realistis. 20

Lihat juga Seksi 230: Bertindak dengan Keahlian yang Memadai. 21

• Tekanan yang terkait dengan kepentingan keuangan. 22

o Tekanan dari atasan, kolega, atau pihak lain, misalnya, pihak 23

yang mungkin memperoleh manfaat dari partisipasi atas 24

pengaturan kompensasi atau insentif untuk memanipulasi 25

indikator kinerja. 26

Lihat juga Seksi 240: Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif 27

yang terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan. 28

• Tekanan yang terkait dengan bujukan: 29

o Tekanan dari pihak lain, baik internal maupun eksternal terhadap 30

organisasi tempatnya bekerja, yang menawarkan bujukan untuk 31

memengaruhi secara tidak patut terhadap pertimbangan atau 32

proses pengambilan keputusan dari individu atau organisasi. 33

o Tekanan dari kolega untuk menerima suap atau bujukan lain, 34

misalnya untuk menerima hadiah atau hiburan yang tidak patut 35

dari pemasok potensial dalam proses penawaran. 36

Lihat juga Seksi 250: Bujukan, Termasuk Hadiah dan 37

Keramahtamahan. 38

• Tekanan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan 39

perundang-undangan: 40

o Tekanan untuk mengatur transaksi untuk tujuan penghindaran 41

pajak. 42

Lihat juga Seksi 260: Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan 43

Perundang-undangan. 44

45

46

47


54

270.3-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul karena 1

tekanan termasuk: 2

• Intensi dari individu yang melakukan tekanan serta sifat dan tingkat 3

tekanan. 4

• Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan standar 5

profesional pada keadaan tersebut. 6

• Budaya dan kepemimpinan dalam organisasi tempatnya bekerja 7

termasuk sejauh mana hal tersebut mencerminkan atau menekankan 8

pentingnya perilaku etis dan harapan bahwa karyawan akan bertindak 9

secara etis. Misalnya, budaya korporat yang toleran terhadap perilaku 10

tidak etis dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tekanan akan 11

menghasilkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. 12

• Kebijakan dan prosedur, jika ada, yang telah ditetapkan oleh organisasi 13

tempatnya bekerja, seperti kebijakan etika atau sumber daya manusia, 14

untuk mengatasi tekanan. 15

16

270.3-A4 Membahas keadaan yang memunculkan tekanan dan melakukan konsultasi 17

dengan pihak lain tentang keadaan tersebut dapat membantu Anggota untuk 18

mengevaluasi level ancaman. Pembahasan dan konsultasi tersebut 19

mensyaratkan kewaspadaan terhadap prinsip kerahasiaan, dapat termasuk: 20

• Membahas permasalahan tersebut dengan individu yang melakukan 21

tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 22

• Membahas permasalahan tersebut dengan atasan Anggota, jika atasan 23

bukan individu yang melakukan tekanan. 24

• Melaporkan permasalahan dalam organisasi tempatnya bekerja, 25

termasuk jika diperlukan, menjelaskan setiap konsekuensi risiko kepada 26

organisasi, misalnya dengan: 27

o Manajemen yang lebih tinggi. 28

o Auditor internal atau eksternal. 29

o Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 30

• Mengungkapkan permasalahan tersebut sesuai dengan kebijakan 31

organisasi tempatnya bekerja, termasuk kebijakan etika dan whistle-32

blowing, menggunakan mekanisme yang sudah ditetapkan, seperti 33

saluran telepon khusus terkait pelanggaran etika. 34

• Berkonsultasi dengan: 35

o Kolega, atasan, personel sumber daya manusia, atau Anggota 36

lainnya; 37

o Asosiasi profesi, regulator, atau asosiasi industri yang relevan; 38

atau 39

o Penasihat hukum. 40

41


tekanan adalah permintaan Anggota untuk merestrukturisasi, atau 43

memisahkan, tanggung jawab dan tugas tertentu sehingga Anggota tidak lagi 44

terlibat dengan individu atau entitas yang melakukan tekanan. 45

46

47


55

Dokumentasi 1

2

270.4-A1 Anggota didorong untuk mendokumentasikan: 3

• Fakta. 4

• Komunikasi dan para pihak yang membahas permasalahan tersebut. 5

• Tindakan yang dipertimbangkan. 6

• Cara mengatasi permasalahan. 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


56

BAGIAN 3 1

ANGGOTA YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK 2

3

SEKSI 300 4

5

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL – ANGGOTA YANG BERPRAKTIK 6

MELAYANI PUBLIK 7

8

PENDAHULUAN 9

10

300.1 Bagian dari Kode Etik ini mengatur persyaratan dan materi aplikasi untuk 11

Anggota yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan kerangka kerja 12

konseptual yang ditetapkan di Seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua 13

fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan 14

profesional yang mungkin dihadapi oleh Anggota yang berpraktik melayani 15

publik yang memunculkan atau mungkin memunculkan berbagai ancaman 16

terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka 17

kerja konseptual mensyaratkan Anggota yang berpraktik melayani publik 18

untuk selalu waspada terhadap berbagai fakta dan keadaan tersebut. 19

20

300.2 Persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan Anggota yang berpraktik 21

melayani publik diatur dalam: 22

• Bagian 3 - Anggota yang berpraktik melayani publik, Seksi 300 hingga 23

399, yang berlaku bagi semua Anggota yang berpraktik melayani publik, 24

yang memberikan jasa asurans atau non-asurans. 25

• Standar Independensi: 26

o Bagian 4A – Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan 27

Reviu, Seksi 400 hingga 899, berlaku bagi Anggota yang 28

berpraktik melayani publik ketika melakukan perikatan audit dan 29

perikatan reviu. 30

o Bagian 4B – Independensi untuk Perikatan Asurans Selain 31

Perikatan Audit dan Perikatan Reviu, Seksi 900 hingga 999, 32

berlaku bagi Anggota yang berpraktik melayani publik ketika 33

melakukan perikatan asurans selain perikatan audit atau perikatan 34

reviu. 35

36

300.3 Dalam Bagian ini, istilah “Anggota” mengacu pada individu Anggota yang 37

berpraktik melayani publik dan Kantornya. 38

39


41

Umum 42

43

P300.4 Anggota harus mematuhi prinsip dasar etika yang ditetapkan di Seksi 110 dan 44



pada prinsip dasar etika tersebut. 47

48


57

P300.5 Ketika berhadapan dengan suatu permasalahan etika, Anggota harus 1

mempertimbangkan konteks yang mencakup suatu permasalahan yang 2

muncul atau mungkin muncul. Ketika seorang individu yang merupakan 3

Anggota melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan Anggota 4

dengan Kantor, baik sebagai seorang tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, 5

individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam Bagian 2 yang berlaku 6

untuk keadaan tersebut. 7

8

300.5-A1 Contoh situasi ketika ketentuan dalam Bagian 2 berlaku untuk Anggota 9

mencakup: 10

• Menghadapi konflik kepentingan ketika bertanggung jawab dalam 11

memilih pemasok untuk Kantor ketika anggota keluarga inti dari 12

Anggota mungkin mendapatkan keuntungan keuangan atas kontrak 13

tersebut. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 210 14

berlaku untuk keadaan tersebut. 15

• Menyusun atau menyajikan informasi keuangan untuk klien Anggota 16

atau Kantornya. Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan di 17

Seksi 220 berlaku untuk keadaan tersebut. 18

• Ditawari bujukan, seperti secara teratur ditawari tiket gratis untuk 19

menghadiri acara olahraga oleh pemasok Kantor. Persyaratan dan 20

materi aplikasi yang ditetapkan di Seksi 250 berlaku untuk keadaan 21

tersebut. 22

• Menghadapi tekanan dari rekan perikatan yang melaporkan 23

pembebanan jam kerja yang tidak akurat untuk suatu perikatan klien. 24

Persyaratan dan materi aplikasi yang diatur dalam Seksi 270 berlaku 25

untuk keadaan tersebut. 26

27

Identifikasi Ancaman 28

29

300.6-A1 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan 30

oleh serangkaian fakta dan keadaan yang beragam. Kategori ancaman 31

dijelaskan dalam paragraf 120.6-A3. Berikut adalah contoh fakta dan keadaan 32

dari setiap kategori ancaman yang mungkin memunculkan ancaman bagi 33

Anggota ketika melakukan jasa profesional: 34

(a) Ancaman Kepentingan Pribadi 35

• Anggota mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu 36

klien. 37

• Anggota menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan 38

perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga 39

menyulitkan bagi Anggota tersebut untuk melakukan jasa 40

profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis 41

yang berlaku. 42

• Anggota memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien. 43

• Anggota memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin 44

digunakan untuk keuntungan pribadi. 45


58

• Anggota menemukan kesalahan yang signifikan ketika 1

mengevaluasi hasil dari jasa profesional sebelumnya yang 2

dikerjakan oleh anggota tim dari Kantor Anggota. 3

(b) Ancaman Telaah Pribadi 4

• Anggota menerbitkan laporan asurans atas efektivitas operasi 5

sistem keuangan setelah Anggota yang bersangkutan 6

mengimplementasikan sistem tersebut. 7

• Anggota menyiapkan data asli yang digunakan untuk 8

menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari suatu 9


(c) Ancaman Advokasi 11

• Anggota mempromosikan kepentingan atau saham dari klien. 12

• Anggota bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam 13

litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. 14

• Anggota melobi proses legislasi untuk kepentingan klien. 15

(d) Ancaman Kedekatan 16

• Anggota memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga 17

dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat 18

eksekutif klien. 19

• Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien, atau 20

karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh 21

signifikan terhadap hal pokok dari suatu perikatan, sebelumnya 22

menjabat sebagai rekan perikatan. 23

• Anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan 24

klien audit. 25

(e) Ancaman Intimidasi 26

• Anggota sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau 27

pemecatan dari Kantor karena perselisihan tentang permasalahan 28

profesional. 29

• Anggota merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari 30

karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam 31

permasalahan yang diperdebatkan. 32

• Anggota mendapat informasi dari seorang rekan Kantornya 33

bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali 34

Anggota setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak 35

tepat. 36

• Anggota telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan 37

diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan. 38

39

Evaluasi Ancaman 40

41

300.7-A1 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan dalam paragraf 120.6-A1 dan 42

120.8-A2 mungkin berdampak terhadap evaluasi tentang: apakah ancaman 43

terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika berada pada level yang dapat 44

diterima. Kondisi, kebijakan, dan prosedur seperti itu mungkin berhubungan 45

dengan: 46

47


59

(a) Klien dan lingkungan operasinya; dan 1

(b) Kantor dan lingkungan operasinya. 2

3

300.7-A2 Evaluasi Anggota tentang level ancaman juga dipengaruhi oleh sifat dan 4

ruang lingkup dari jasa profesional. 5

6

Klien dan Lingkungan Operasinya 7

8

300.7-A3 Evaluasi Anggota tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh apakah 9

klien merupakan: 10

(a) Klien audit dan apakah klien audit tersebut merupakan entitas dengan 11

akuntabilitas publik; 12

(b) Klien asurans yang bukan merupakan klien audit; atau 13

(c) Klien non-asurans. 14

Misalnya, memberikan jasa non-asurans kepada klien audit yang merupakan 15

entitas dengan akuntabilitas publik mungkin dianggap menghasilkan suatu 16

level ancaman yang lebih tinggi terhadap kepatuhan prinsip objektivitas yang 17

terkait dengan audit tersebut. 18

19

300.7-A4 Struktur tata kelola perusahaan, termasuk kepemimpinan klien, dapat 20

mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Oleh karena itu evaluasi 21

Anggota tentang level ancaman mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan 22

operasi klien. Sebagai contoh: 23

• Klien mensyaratkan individu yang tepat selain manajemen untuk 24

mengesahkan atau menyetujui penunjukan Kantor untuk melakukan 25

suatu perikatan. 26

• Klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan 27

senioritas, untuk membuat keputusan manajerial. 28

• Klien telah mengimplementasikan prosedur internal yang memfasilitasi 29

pilihan objektif dalam tender perikatan non-asurans. 30

• Klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memberikan 31

pengawasan dan komunikasi yang tepat terkait dengan jasa dari 32

Kantor. 33

34

Kantor dan Lingkungan Operasinya 35

36

300.7-A5 Evaluasi Anggota tentang level ancaman mungkin dipengaruhi oleh 37

lingkungan kerja dalam Kantor dan lingkungan operasinya. Sebagai contoh: 38

• Kepemimpinan dalam Kantor mendorong kepatuhan terhadap prinsip 39

dasar etika dan menetapkan ekspektasi bahwa anggota tim asurans 40

akan bertindak demi kepentingan publik. 41

• Kebijakan atau prosedur menetapkan dan memantau kepatuhan 42

terhadap prinsip dasar etika oleh semua personel. 43

• Kompensasi, penilaian kinerja, dan kebijakan serta prosedur 44

pendisiplinan yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. 45

• Pengelolaan terhadap ketergantungan pendapatan yang diterima dari 46

satu klien. 47


60

• Rekan perikatan memiliki kewenangan dalam Kantor untuk mengambil 1

keputusan mengenai kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, termasuk 2

keputusan tentang penerimaan atau penyediaan jasa kepada klien. 3

• Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. 4

• Proses untuk memfasilitasi dan mengatasi masalah atau keluhan, baik 5

internal maupun eksternal. 6

7

Pertimbangan atas Informasi Baru atau Perubahan Fakta dan Keadaan 8

9

300.7-A6 Informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan mungkin: 10

(a) Berdampak terhadap level ancaman; atau 11

(b) Memengaruhi kesimpulan Anggota tentang apakah pengamanan terus 12

digunakan untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi sebagaimana 13

dimaksud. 14

Dalam situasi demikian, tindakan yang telah diimplementasikan sebagai 15

upaya pengamanan mungkin tidak lagi efektif dalam mengatasi ancaman. 16

Dengan demikian, penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan 17

Anggota mengevaluasi kembali dan mengatasi ancaman yang sesuai. (Ref: 18

Para. P120.9 dan P120.10). 19

20

300.7-A7 Contoh informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan yang mungkin 21

berdampak terhadap level ancaman adalah: 22

• Ketika lingkup jasa profesional diperluas. 23

• Ketika klien menjadi entitas yang terdaftar di pasar modal atau 24

mengakuisisi unit bisnis lain. 25

• Ketika Kantor melakukan merjer dengan Kantor lain. 26

• Ketika Anggota secara bersama-sama dilibatkan oleh dua klien dan 27

muncul suatu perselisihan yang terjadi di antara kedua klien tersebut. 28

• Ketika terdapat perubahan hubungan personel atau keluarga dekat dari 29

Anggota. 30

31


33

300.8-A1 Paragraf P120.10 hingga 120.10-A2 menjelaskan persyaratan dan materi 34

aplikasi untuk mengatasi ancaman yang tidak berada pada level yang dapat 35

diterima. 36

37

Contoh Pengamanan 38

39

300.8-A2 Pengamanan sangat bervariasi, bergantung pada fakta dan keadaan. Contoh 40

tindakan yang dalam keadaan tertentu mungkin merupakan pengamanan 41

untuk mengatasi ancaman meliputi: 42

• Menetapkan tambahan waktu dan menugaskan personel yang 43

memenuhi kualifikasi untuk penugasan yang disyaratkan ketika 44

perikatan diterima dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. 45

• Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan personel tim 46

asurans untuk menelaah atau memberikan saran yang diperlukan 47


61

terhadap suatu pekerjaan asurans, dapat mengatasi ancaman telaah 1

pribadi. 2

• Menugaskan rekan dan tim perikatan yang berbeda untuk klien asurans 3

yang terpisah secara tanggung jawab dan pelaporan dengan rekan dan 4

tim perikatan untuk jasa non-asurans, dapat mengatasi ancaman telaah 5

pribadi, advokasi, atau kedekatan. 6

• Melibatkan Kantor lain untuk mengerjakan atau mengerjakan kembali 7

suatu bagian dari perikatan, dapat mengatasi ancaman kepentingan 8

pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, atau intimidasi. 9

• Mengungkapkan kepada klien atas setiap imbalan rujukan atau komisi 10

pengaturan yang diterima untuk merekomendasikan jasa atau produk, 11

dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. 12

• Memisahkan tim ketika berurusan dengan permasalahan yang bersifat 13

rahasia dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. 14

15

300.8-A3 Bagian 3 berikutnya dan Standar Independensi (Bagian 4A dan 4B) 16

menggambarkan ancaman tertentu yang mungkin muncul selama melakukan 17

jasa profesional dan termasuk contoh tindakan yang mungkin tepat untuk 18

mengatasi ancaman. 19

20

Penelaah yang Tepat 21

22

300.8-A4 Penelaah yang tepat adalah seorang profesional dengan pengetahuan, 23

keahlian, pengalaman, dan kewenangan untuk menelaah secara objektif, 24

pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah diberikan yang relevan. 25

Individu tersebut mungkin adalah seorang Anggota. 26

27

Berkomunikasi dengan Pihak yang bertanggung Jawab atas Tata Kelola 28

29

P300.9 Ketika berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola 30

sesuai dengan Kode Etik ini, maka Anggota harus menentukan orang yang 31

tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola organisasi. Jika Anggota 32

berkomunikasi dengan subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas 33

tata kelola, maka Anggota harus menentukan apakah perlu berkomunikasi 34

dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka 35

mendapatkan informasi yang cukup. 36

37

300.9-A1 Dalam menentukan dengan siapa berkomunikasi, Anggota dapat 38


(a) Sifat dan pentingnya keadaan; dan 40

(b) Hal tertentu yang akan dikomunikasikan. 41

42

300.9-A2 Contoh subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, 43

mencakup komite audit atau anggota individual dari pihak yang bertanggung 44


46


62

P300.10 Jika Anggota berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas 1

manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka Anggota 2

diyakinkan bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut berarti 3

telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung 4


6

300.10-A1 Dalam beberapa kasus, semua pihak yang bertanggung jawab atas tata 7

kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, misalnya, usaha kecil dengan 8

pemilik tunggal yang mengelola entitas dan tidak ada pihak lain yang memiliki 9

peran atas tata kelola. Dalam kasus tersebut, jika permasalahan 10

dikomunikasikan kepada individu (pihak) yang bertanggung jawab atas 11

manajemen, dan individu (pihak) tersebut juga memiliki tanggung jawab atas 12

tata kelola, maka permasalahan tersebut tidak perlu dikomunikasikan lagi 13

kepada individu (pihak) yang sama dalam perannya atas tata kelola, Anggota 14

telah memenuhi persyaratan untuk berkomunikasi dengan pihak yang 15


17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


63

SEKSI 310 1

2

BENTURAN KEPENTINGAN 3

4

PENDAHULUAN 5

6




10

310.2 Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan 11

pada prinsip objektivitas dan mungkin pula akan memunculkan berbagai 12

ancaman terhadap prinsip dasar etika yang lain. Berbagai ancaman tersebut 13

mungkin terjadi ketika: 14

(a) Anggota memberikan jasa profesional yang berhubungan dengan suatu 15

permasalahan tertentu untuk dua klien atau lebih dengan berbagai 16

kepentingan yang saling berbenturan; atau 17

(b) Kepentingan antara Anggota terkait dengan suatu permasalahan 18

tertentu dan kepentingan klien yang menggunakan jasa profesional 19

yang berkaitan dengan permasalahan tersebut berada pada situasi 20

berbenturan. 21

22

310.3 Seksi ini mengatur persyaratan spesifik dan materi aplikasi yang relevan 23

dengan penerapan kerangka kerja konseptual terhadap benturan 24

kepentingan. Ketika Anggota memberikan jasa audit, reviu atau jasa asurans 25

lainnya, maka independensi juga disyaratkan sesuai dengan Standar 26

Independensi. 27

28


30

Umum 31

32

P310.4 Anggota tidak boleh membiarkan benturan kepentingan mengompromikan 33

pertimbangan profesional atau bisnis. 34

35

310.4-A1 Contoh keadaan yang dapat memunculkan benturan kepentingan meliputi: 36

• Menyediakan jasa konsultansi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien 37

audit dari Kantor, ketika Kantor telah mendapatkan informasi rahasia 38

selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi 39

tersebut. 40

• Memberikan advis kepada dua klien pada saat yang bersamaan yang 41

keduanya sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama 42

ketika advis tersebut mungkin relevan untuk kedua belah pihak yang 43

sedang dalam posisi bersaing. 44

• Memberikan berbagai jasa, baik kepada penjual maupun pembeli atas 45

transaksi yang sama. 46


64

• Menyusun penilaian aset untuk dua pihak yang saling berlawanan yang 1

berkaitan dengan aset tersebut. 2

• Mewakili dua klien yang sedang dalam sengketa hukum satu sama lain, 3

seperti dalam proses perceraian atau pembubaran suatu persekutuan 4

usaha. 5

• Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi, menyediakan laporan 6

asurans untuk pemberi lisensi royalti berdasarkan suatu perjanjian 7

lisensi ketika pada saat yang bersamaan juga memberikan jasa kepada 8

penerima lisensi untuk kebenaran jumlah utang royalti. 9

• Memberikan advis kepada klien untuk melakukan investasi dalam suatu 10

bisnis, pada saat yang bersamaan, sebagai contoh, pasangan dari 11

Anggota tersebut juga memiliki kepentingan keuangan pada investasi 12

tersebut. 13

• Memberikan advis strategis kepada klien atas posisi persaingannya, 14

pada saat yang bersamaan, Anggota tersebut juga sedang melakukan 15

kerjasama bisnis atau memiliki kepentingan yang sama dengan pesaing 16

utama klien. 17

• Memberikan advis kepada klien atas akuisisi suatu bisnis, pada saat 18

bersamaan Kantor juga tertarik untuk melakukan akuisisi bisnis 19

tersebut. 20

• Memberikan advis kepada klien atas pembelian produk atau jasa, pada 21

saat bersamaan, Anggota tersebut juga memiliki perjanjian royalti atau 22

komisi dengan salah satu pemasok untuk produk atau jasa tersebut. 23

24

Identifikasi Benturan 25

26

Umum 27

28

P310.5 Sebelum menerima suatu hubungan, perikatan, atau hubungan bisnis dengan 29

klien baru, setiap Anggota harus melakukan langkah-langkah yang rasional 30

untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan 31

benturan kepentingan, dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan 32

pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Langkah-langkah tersebut termasuk 33

mengidentifikasi: 34

(a) Sifat dari kepentingan dan hubungan yang relevan antara para pihak 35

yang terlibat; dan 36

(b) Jasa tersebut dan implikasinya terhadap para pihak yang terkait. 37

38

310.5-A1 Proses identifikasi benturan kepentingan yang efektif akan membantu 39

Anggota ketika melakukan langkah-langkah yang rasional untuk 40

mengidentifikasi kepentingan dan hubungan yang mungkin memunculkan 41

benturan kepentingan aktual atau potensial, baik sebelum menerima 42

perikatan maupun selama pelaksanaan perikatan. Proses tersebut termasuk 43

mempertimbangkan permasalahan yang diidentifikasi oleh pihak eksternal, 44

misalnya klien atau klien potensial. Semakin dini suatu benturan kepentingan 45

aktual atau potensial teridentifikasi, maka semakin besar kemungkinan 46


65

Anggota dapat mengatasi ancaman yang muncul dari benturan kepentingan 1

tersebut. 2

3

310.5-A2 Suatu proses yang efektif untuk mengidentifikasi berbagai benturan 4

kepentingan yang aktual atau potensial akan bergantung pada beberapa 5

faktor berikut: 6

• Sifat dari jasa profesional yang dilakukan. 7

• Ukuran dari Kantor. 8

• Ukuran dan sifat dari klien. 9

• Struktur dari Kantor, misalnya, jumlah dan lokasi geografis kantor. 10

11

310.5-A3 Informasi lebih lanjut tentang penerimaan klien ditetapkan di Seksi 320: 12

Penunjukan Profesional. 13

14

Perubahan Keadaan 15

16

P310.6 Setiap Anggota harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke 17

waktu atas sifat jasa, kepentingan dan hubungan yang dapat memunculkan 18

benturan kepentingan saat melakukan perikatan. 19

20

310.6-A1 Sifat dari jasa, kepentingan, dan hubungan yang relevan mungkin berubah 21

selama pelaksanaan suatu perikatan. Hal ini mungkin benar terutama ketika 22

Anggota diminta untuk melakukan suatu perikatan dalam situasi ketika pihak-23

pihak yang melibatkan Anggota tersebut mungkin dalam posisi yang 24

berlawanan, meskipun pada awalnya pihak-pihak tersebut tidak terlibat dalam 25

suatu sengketa. 26

27

Jaringan Kantor 28

29

P310.7 Jika suatu Kantor merupakan anggota dari suatu jaringan, maka Anggota 30

harus mempertimbangkan benturan kepentingan termasuk setiap benturan 31

kepentingan ketika Anggota tersebut memiliki alasan untuk meyakini terjadi 32

atau mungkin terjadi, karena kepentingan dan hubungan dari jaringan Kantor. 33

34

310.7-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika mengidentifikasi kepentingan dan 35

hubungan yang melibatkan suatu jaringan kantor meliputi: 36

• Sifat dari jasa profesional yang diberikan. 37

• Klien yang dilayani oleh jaringan tersebut. 38

• Lokasi wilayah dari semua pihak yang terkait. 39

40

Ancaman yang Muncul dari Benturan Kepentingan 41

42

310.8-A1 Umumnya, semakin langsung hubungan antara jasa profesional dan 43

permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan para pihak, maka 44

semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima. 45

46


66

310.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level suatu ancaman yang 1

muncul akibat benturan kepentingan, mencakup langkah pencegahan 2

terhadap pengungkapan informasi rahasia secara tidak sah, ketika 3

memberikan jasa profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu 4

untuk dua atau lebih klien yang memiliki kepentingan yang saling 5

berbenturan. Langkah-langkah tersebut meliputi: 6

• Memiliki tempat praktik yang terpisah untuk fungsi khusus dalam 7

Kantor, yang mungkin berfungsi sebagai penghambat alur informasi 8

rahasia klien dari satu divisi ke divisi lain dalam Kantor. 9

• Kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses terhadap berkas klien. 10

• Perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh para karyawan dan 11

para rekan di Kantor. 12

• Pemisahan informasi rahasia secara fisik maupun elektronik. 13

• Pelatihan dan komunikasi yang bertujuan khusus. 14

15

310.8-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan dalam mengatasi 16

ancaman yang muncul karena benturan kepentingan meliputi: 17

• Menugaskan tim perikatan terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan 18

dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan. 19

• Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian 20

jasa atau tidak terdampak oleh benturan kepentingan, untuk menelaah 21

suatu pekerjaan yang dilakukan, dan untuk menilai apakah berbagai 22

pertimbangan kunci dan kesimpulan sudah tepat. 23

24

Pengungkapan dan Persetujuan 25

26

Umum 27

28

P310.9 Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan 29

apakah sifat dan signifikansi suatu benturan kepentingan memerlukan 30

pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit ketika mengatasi 31

ancaman yang muncul karena benturan kepentingan tersebut. 32

33

310.9-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan perlunya 34

pengungkapan spesifik dan persetujuan eksplisit tersebut, meliputi: 35

• Keadaan yang memunculkan suatu benturan kepentingan. 36

• Pihak-pihak yang mungkin terkena dampak. 37

• Sifat dari berbagai permasalahan yang mungkin muncul. 38

• Potensi atas suatu permasalahan tertentu yang berkembang secara 39

tidak terduga. 40

41

310.9-A2 Bentuk dari pengungkapan dan persetujuan mungkin berbeda, sebagai 42

contoh: 43

• Pengungkapan secara umum kepada para klien mengenai berbagai 44

keadaan bahwa, berdasarkan kelaziman praktik komersial, Anggota 45

tersebut tidak memberikan jasa profesional secara eksklusif kepada 46

satu klien (misalnya, melakukan jasa profesional tertentu dalam sektor 47


67

pasar tertentu). Hal tersebut memungkinkan klien memberikan 1

persetujuan secara umum. Sebagai contoh, Anggota dapat membuat 2

pengungkapan umum berdasarkan persyaratan dan ketentuan 3

terstandardisasi untuk perikatan. 4

• Pengungkapan spesifik kepada klien yang terdampak oleh suatu 5

keadaan dari benturan kepentingan tertentu termasuk penyajian 6

terperinci yang memungkinkan klien untuk membuat suatu keputusan 7

memadai terkait dengan permasalahan tersebut dan untuk memberikan 8

persetujuan secara eksplisit berdasarkan informasi tentang 9

permasalahan tersebut. Pengungkapan tersebut mungkin mencakup 10

penyajian terperinci tentang keadaaan dan penjelasan komprehensif 11

tentang pengamanan yang direncanakan dan risiko yang melekat. 12

• Persetujuan mungkin diterima secara tersirat dari perilaku klien ketika 13

Anggota telah mempunyai bukti yang cukup untuk menyimpulkan 14

bahwa klien mengetahui keadaan tersebut sejak awal dan telah 15

menerima benturan kepentingan tersebut ketika mereka tidak 16

menyampaikan keberatan atas terjadinya benturan kepentingan. 17

18

310.9-A3 Secara umum Anggota perlu untuk: 19

(a) Mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap 20

ancaman yang muncul, kepada klien yang terkena dampak benturan 21

kepentingan; dan 22

(b) Memperoleh persetujuan dari klien Anggota yang terkena dampak, 23

untuk melaksanakan pemberian jasa profesional ketika pengamanan 24

diterapkan untuk mengatasi ancaman. 25

26

310.9-A4 Jika pengungkapan dilakukan secara lisan, atau persetujuan diberikan secara 27

lisan atau tersirat, maka setiap Anggota dianjurkan untuk 28

mendokumentasikan: 29

(a) Sifat dari keadaan yang memunculkan benturan kepentingan; 30

(b) Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman; dan 31

(c) Persetujuan yang diperoleh. 32

33

Ketika Persetujuan Eksplisit Ditolak 34

35

P310.10 Jika Anggota telah menentukan bahwa persetujuan diperlukan secara 36

eksplisit sesuai paragraf P310.9 dan permintaan tersebut telah ditolak oleh 37

klien, maka Anggota harus: 38

(a) Mengakhiri atau menolak untuk melaksanakan jasa profesional yang 39

akan mengakibatkan benturan kepentingan; atau 40

(b) Mengakhiri hubungan yang relevan atau melepaskan kepentingan yang 41

relevan untuk menghilangkan ancaman atau menurunkannya pada level 42

yang dapat diterima. 43

44

45

46

47

48


68

Kerahasiaan 1

2

Umum 3

4

P310.11 Anggota harus waspada terhadap prinsip kerahasiaan, termasuk ketika 5

membuat pengungkapan atau berbagi informasi di dalam Kantor atau jaringan 6

dan mencari panduan dari pihak ketiga. 7

8

310.11-A1 Subseksi 114 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan 9

dengan situasi yang mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan 10

pada prinsip kerahasiaan. 11

12

Ketika Pengungkapan untuk Memperoleh Persetujuan akan Melanggar Kerahasiaan 13

14

P310.12 Ketika membuat pengungkapan spesifik dengan tujuan untuk mendapatkan 15

persetujuan eksplisit dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip 16

kerahasiaan, dan persetujuan eksplisit tersebut tidak dapat diperoleh, maka 17

Kantor hanya akan menerima atau melanjutkan perikatan jika: 18

(a) Kantor tidak melakukan peran advokasi bagi satu klien dalam posisi 19

berseberangan terhadap kliennya yang lain sehubungan dengan 20

permasalahan yang sama; 21

(b) Terdapat mekanisme tertentu untuk mencegah pengungkapan informasi 22

rahasia diantara para tim perikatan yang menangani dua klien; dan 23

(c) Kantor meyakini bahwa pihak ketiga yang rasional dan memiliki 24

informasi yang memadai, dengan mempertimbangkan semua fakta dan 25

keadaan yang tersedia bagi Anggota pada saat itu, akan menyimpulkan 26

bahwa hal tersebut adalah tepat bagi Kantor untuk menerima atau 27

melanjutkan perikatan karena adanya pembatasan atas kemampuan 28

Kantor untuk melaksanakan jasa tersebut yang dapat menghasilkan 29

kerugian yang tidak proporsional bagi klien atau pihak ketiga lain yang 30

relevan. 31

32

310.12-A1 Pelanggaran kerahasiaan yang mungkin muncul, misalnya, ketika mencari 33

persetujuan untuk: 34

• Memberikan jasa yang terkait transaksi kepada suatu klien dalam 35

kaitannya dengan proses pengambilalihan secara paksa oleh klien lain 36

dari Kantor tersebut. 37

• Melakukan investigasi forensik untuk klien sehubungan dengan dugaan 38

tindakan kecurangan ketika Kantor memiliki informasi rahasia yang 39

diperoleh melalui pelaksanaan suatu jasa profesional dari klien lain 40

yang mungkin terlibat dalam kecurangan tersebut. 41

42

43

44

45

46

47

48


69

Dokumentasi 1

2

P310.13 Untuk keadaan yang diatur dalam paragraf P310.12, Anggota harus 3


(a) Sifat dari keadaan tersebut, termasuk peran yang dilakukan oleh 5

Anggota; 6

(b) Pengukuran spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan 7

informasi di antara tim perikatan yang menangani dua klien; dan 8

(c) Alasan yang mendasari kesimpulan bahwa tepat untuk menerima 9

perikatan tersebut. 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


70

SEKSI 320 1

2

PENUNJUKAN PROFESIONAL 3

4

PENDAHULUAN 5

6




10

320.2 Penerimaan hubungan dengan klien baru atau perubahan atas perikatan 11

yang ada mungkin menciptakan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau 12

lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi 13

aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual 14


16


18

Penerimaan Klien dan Perikatan 19

20

Umum 21

22

320.3-A1 Ancaman untuk mematuhi prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin 23

muncul, misalnya, dari masalah yang ditanyakan terkait dengan klien (pemilik, 24

manajemen atau aktivitas). Berbagai permasalahan klien, jika diketahui, 25

mungkin mengancam kepatuhan terhadap prinsip dasar etika termasuk, 26

misalnya, keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal, dan ketidakjujuran atau 27

praktik pelaporan keuangan yang dipertanyakan dan perilaku tidak etis 28

lainnya. 29

30

320.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut 31

termasuk: 32

• Pengetahuan dan pemahaman tentang klien, pemilik, pengelola, dan 33

semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan aktivitas 34

bisnis. 35

• Komitmen klien untuk mengatasi permasalahan yang dipertanyakan, 36

misalnya, untuk meningkatkan praktik tata kelola korporat atau 37

pengendalian internal. 38

39

320.3-A3 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi 40

dan kehati-hatian profesional muncul jika tim perikatan tidak memiliki, atau 41

tidak dapat memeroleh, kompetensi untuk melakukan jasa profesional. 42

43

44

45

46

47


71


termasuk: 2

• Pemahaman yang memadai atas: 3

o Sifat bisnis klien; 4

o Kompleksitas operasi; 5

o Persyaratan perikatan; dan 6

o Tujuan, sifat dan lingkup dari pekerjaan yang dilakukan. 7

• Pengetahuan yang relevan atas industri atau hal pokok. 8

• Pengalaman atas peraturan atau berbagai persyaratan pelaporan yang 9

relevan. 10

• Adanya kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang dirancang 11

untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa perikatan diterima 12

hanya jika tim perikatan mampu melaksanakannya secara kompeten. 13

14

320.3-A5 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi suatu 15

ancaman kepentingan pribadi meliputi: 16

• Menugaskan personel perikatan dalam jumlah yang memadai dengan 17

berbagai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. 18

• Menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk melaksanakan 19

perikatan. 20

• Menggunakan tenaga ahli jika diperlukan. 21

22

Perubahan Penunjukan Profesional 23

24

Umum 25

26

P320.4 Anggota harus menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak menerima 27

perikatan ketika Anggota: 28

(a) Diminta oleh klien potensial untuk menggantikan Anggota lain; 29

(b) Mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan 30

yang saat ini dilakukan oleh Anggota lain; atau 31

(c) Mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan yang saling 32

melengkapi atau tambahan dari Anggota lain. 33

34

320.4-A1 Mungkin terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan. Salah satu 35

alasannya mungkin jika ancaman yang muncul karena adanya fakta dan 36

keadaan yang tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan. 37

Misalnya, mungkin terdapat ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip 38

kompetensi dan kehati-hatian profesional, jika Anggota menerima perikatan 39

sebelum mengetahui semua fakta yang relevan. 40

41

320.4-A2 Jika Anggota diminta untuk mengambil alih pekerjaan yang merupakan 42

pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari Anggota yang sedang 43

memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu, maka ancaman 44

kepentingan pribadi untuk mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian 45

profesional mungkin muncul, misalnya, sebagai hasil dari informasi yang tidak 46

lengkap. 47


72

320.4-A3 Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut adalah 1

apakah ketentuan tender menyatakan bahwa disyaratkan untuk melakukan 2

komunikasi dengan Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota 3

praktisi pendahulu, sebelum menerima suatu perikatan. Komunikasi tersebut 4

memberikan kesempatan bagi Anggota yang diusulkan untuk menanyakan 5

apakah terdapat alasan mengapa perikatan tersebut tidak diterima. 6

7


kepentingan pribadi meliputi: 9

• Meminta Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi 10

pendahulu untuk memberikan informasi setiap fakta atau keadaan 11

bahwa, berdasarkan opini Anggota yang sedang memberikan jasa atau 12

Anggota praktisi pendahulu, Anggota yang diusulkan harus menyadari 13

fakta atau keadaan tersebut sebelum memutuskan apakah menerima 14

perikatan tersebut. Sebagai contoh, wawancara mungkin 15

mengungkapkan fakta-fakta terkait yang tidak diungkapkan dan 16

mungkin mengindikasikan ketidaksepakatan dengan Anggota yang 17

sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu yang 18

mungkin memengaruhi keputusan untuk menerima penunjukan. 19

• Memperoleh informasi yang diperlukan dari sumber lain,seperti melalui 20

wawancara oleh pihak ketiga atau investigasi latar belakang mengenai 21

manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola 22

klien. 23

24

Berkomunikasi dengan Anggota yang Sedang Memberikan Jasa atau Anggota Praktisi 25

Pendahulu 26

27

320.5-A1 Anggota yang diusulkan biasanya akan membutuhkan izin dari klien, lebih 28

baik secara tertulis, untuk memulai pembahasan dengan Anggota yang 29

sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu. 30

31

P320.6 Jika tidak dapat berkomunikasi dengan Anggota yang sedang memberikan 32

jasa atau Anggota praktisi pendahulu, maka Anggota yang diusulkan harus 33

mengambil langkah-langkah memadai lainnya untuk memperoleh informasi 34

tentang kemungkinan adanya ancaman. 35

36

Komunikasi dengan Anggota yang Diusulkan 37

38

P320.7 Ketika Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi 39

pendahulu diminta untuk menanggapi komunikasi dengan Anggota yang 40

diusulkan, maka Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota 41

praktisi pendahulu harus: 42

(a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai 43

permintaan tersebut; dan 44

(b) Memberikan informasi apapun secara jujur dan jelas. 45

46

47


73

320.7-A1 Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu 1

terikat dengan perjanjian kerahasiaan. Apakah Anggota yang sedang 2

memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu diperkenankan atau 3

diharuskan untuk mendiskusikan perihal hubungannya dengan klien dengan 4

Anggota yang diusulkan bergantung pada sifat perikatan tersebut dan: 5

(a) Apakah Anggota yang sedang melakukan jasa atau Anggota praktisi 6

pendahulu memiliki persetujuan dari klien untuk melakukan diskusi; dan 7

(b) Persyaratan hukum dan etika yang terkait dengan komunikasi dan 8

pengungkapan tersebut, mungkin berbeda pada beberapa ketentuan 9

yang berlaku. 10

11

320.7-A2 Berbagai keadaan mensyaratkan atau mungkin mensyaratkan Anggota untuk 12

mengungkapkan informasi rahasia, atau ketika pengungkapan tersebut 13

mungkin tepat, ditetapkan dalam Kode Etik ini dalam paragraf 114.1-A1. 14

15

Perubahan Penunjukan Audit atau Reviu 16

17

P320.8 Dalam hal audit atau reviu atas laporan keuangan, Anggota harus meminta 18

Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu 19

untuk memberikan informasi yang diketahui mengenai fakta atau informasi 20

lain yang, dalam opini Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota 21

praktisi pendahulu, Anggota yang diusulkan harus menyadari sebelum 22

memutuskan apakah menerima perikatan. Kecuali untuk keadaan yang 23

melibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan 24

perundang-undangan yang ditetapkan di paragraf P360.21 dan P360.22: 25

(a) Jika klien menyetujui Anggota yang sedang memberikan jasa atau 26

Anggota praktisi pendahulu mengungkapkan fakta atau informasi 27

lainnya, maka Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota 28

praktisi pendahulu harus memberikan informasi secara jujur dan jelas; 29

dan 30

(b) Jika klien gagal atau menolak untuk memberikan izin kepada Anggota 31

yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu untuk 32

membahas permasalahan klien dengan Anggota yang diusulkan, maka 33

Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi 34

pendahulu harus mengungkapkan fakta tersebut kepada Anggota yang 35

diusulkan, harus berhati-hati dalam mempertimbangkan kegagalan atau 36

penolakan tersebut ketika menentukan apakah akan menerima 37

penunjukan. 38

39

Keberlanjutan Perikatan dengan Klien 40

41

P320.9 Untuk perikatan yang berulang, Anggota harus secara periodik menelaah 42

apakah akan melanjutkan perikatan. 43

44

320.9-A1 Potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin 45

muncul setelah menerima perikatan yang, jika telah diketahui sebelumnya, 46

akan menyebabkan Anggota menolak perikatan. Misalnya, ancaman 47

kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dapat muncul 48


74

karena manajemen laba atau valuasi atas laporan posisi keuangan yang tidak 1

tepat. 2

3

Penggunaan Pekerjaan Ahli 4

5

P320.10 Ketika Anggota bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli, 6

maka Anggota harus menentukan apakah penggunaan ahli tersebut terjamin 7

mutunya. 8

9

320.10-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika Anggota bermaksud untuk 10

menggunakan pekerjaan seorang ahli termasuk reputasi dan keahliannya, 11

ketersediaan sumber daya, dan standar profesional dan standar etika yang 12

diterapkan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya 13

dengan ahli tersebut atau dari konsultasi dengan pihak lain. 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


75

SEKSI 321 1

2

PENDAPAT KEDUA 3

4

PENDAHULUAN 5

6




10

321.2 Memberikan pendapat kedua kepada entitas yang bukan merupakan klien 11

pada saat ini dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau 12

ancaman lain terhadap kepatuhan dari satu atau lebih prinsip dasar etika. 13

Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan 14

untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. 15

16


18

Umum 19

20

321.3-A1 Anggota mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai 21

penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk 22

(a) suatu keadaan khusus, atau (b) transaksi tertentu oleh, atau atas nama, 23

suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien. 24

Ancaman, misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada 25

prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, mungkin muncul jika 26

pendapat kedua tidak didasarkan pada fakta yang sama yang dimiliki Anggota 27

yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu, atau 28

didasarkan pada bukti yang tidak memadai. 29

30

321.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi 31

adalah keadaan dari permintaan serta semua fakta dan asumsi lainnya yang 32

tersedia yang relevan untuk menyatakan suatu pertimbangan profesional. 33

34

321.3-A3 Contoh tindakan yang mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi 35

ancaman kepentingan pribadi, meliputi: 36

• Dengan izin dari klien, memperoleh informasi dari Anggota yang sedang 37

memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu. 38

• Menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapat yang 39

diberikan ketika berkomunikasi dengan klien. 40

• Memberikan salinan pendapat Anggota yang sedang memberikan jasa 41

atau Anggota praktisi pendahulu. 42

43

44

45

46

47


76

Ketika Izin Berkomunikasi Tidak Diperoleh 1

2

P321.4 Jika entitas yang meminta pendapat kedua dari Anggota tidak mengizinkan 3

Anggota tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Anggota yang 4

memberikan pendapat pertama atau Anggota praktisi pendahulu, maka 5

Anggota tersebut harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat 6

kedua dengan memperhatikan semua keadaan. 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


77

SEKSI 330 1

2

IMBALAN DAN JENIS REMUNERASI LAIN 3

4

PENDAHULUAN 5

6


kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk 8


10

330.2 Besaran dan sifat imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya mungkin 11

memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu 12

atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan materi aplikasi spesifik 13


tersebut. 15

16

MATERI APLIKASI 17

18

Besaran Imbalan 19

20

330.3-A1 Besaran imbalan yang ditawarkan mungkin memengaruhi kemampuan 21

Anggota untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar 22

profesional. 23

24

330.3-A2 Anggota dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat. 25

Menawarkan imbalan yang lebih rendah dari Anggota lain bukan merupakan 26

pelanggaran etika. Namun, besaran imbalan yang ditawarkan memunculkan 27

ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi 28

dan kehati-hatian profesional, jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah 29

sehingga mungkin sulit untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar 30

profesional dan standar teknis yang berlaku. 31

32


meliputi: 34

• Apakah klien menyadari ketentuan suatu perikatan dan, terutama, basis 35

penentuan imbalan yang diajukan dan lingkup jasa yang diberikan 36

berdasarkan imbalan tersebut. 37

• Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, 38

seperti regulator. 39

40


kepentingan pribadi tersebut, mencakup: 42

• Menyesuaikan besarnya imbalan atau lingkup perikatan. 43

• Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang 44

dilakukan. 45

46

47


78

Imbalan Kontinjen 1

2

330.4-A1 Imbalan kontinjen kadang digunakan untuk perikatan non-asurans tertentu. 3

Namun demikian, imbalan kontinjen dapat memunculkan ancaman terhadap 4

kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman kepentingan pribadi 5

terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas, dalam keadaan tertentu. 6

7

330.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level suatu ancaman 8

tersebut mencakup: 9

• Sifat perikatan. 10

• Rentang besaran imbalan yang dimungkinkan. 11

• Basis penetapan besaran imbalan. 12

• Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang 13

dilakukan oleh Anggota dan basis remunerasi. 14

• Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. 15

• Apakah pihak ketiga yang independen menelaah keluaran atau hasil 16

dari transaksi. 17

• Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, 18

seperti regulator. 19

20

330.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan terhadap ancaman 21

kepentingan pribadi tersebut meliputi: 22

• Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam 23

pelaksanaan jasa non-asurans untuk menelaah pekerjaan yang 24

dilakukan oleh Anggota. 25

• Memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan 26

mengenai basis remunerasi. 27

28

330.4-A4 Persyaratan dan materi aplikasi yang terkait dengan imbalan kontinjen atas 29

jasa yang disediakan untuk klien audit atau klien reviu dan klien asurans 30

lainnya yang diatur dalam Standar Independensi (Bagian 4A dan 4B). 31

32

Imbalan Rujukan dan Komisi 33

34

330.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas 35

dan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika Anggota 36

membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang 37

berkaitan dengan klien. Imbalan rujukan atau komisi tersebut termasuk, 38

misalnya: 39

• Imbalan yang dibayarkan kepada Anggota lain untuk tujuan 40

mendapatkan klien baru ketika klien berlanjut sebagai klien dari 41

Anggota yang sedang memberikan jasa namun mensyaratkan jasa 42

spesialis yang tidak ditawarkan oleh Anggota tersebut. 43

• Imbalan diterima untuk merujuk klien yang berkelanjutan bagi Anggota 44

lain atau tenaga ahli, ketika Anggota yang sedang memberikan jasa 45

tidak menyediakan jasa profesional tertentu yang disyaratkan oleh klien. 46


79

• Komisi yang diterima dari pihak ketiga (misalnya, vendor perangkat 1

lunak) sehubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada klien. 2

3



• Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari klien mengenai 6

pengaturan komisi dalam hubungannya dengan penjualan barang dan 7

jasa oleh pihak ketiga kepada klien tersebut, mungkin dapat mengatasi 8

ancaman kepentingan pribadi. 9

• Mengungkapkan kepada klien setiap kesepakatan untuk menerima 10

imbalan rujukan ketika memberikan rujukan klien tersebut kepada 11

Anggota lainnya atau pihak ketiga untuk merekomendasikan jasa atau 12

produk, mungkin dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi. 13

14

Pembelian atau Penjualan Kantor 15

16

330.6-A1 Anggota dapat membeli seluruh atau sebagian kepemilikan dari Kantor 17

berdasarkan pembayaran yang akan diberikan kepada pemilik Kantor 18

sebelumnya, atau kepada ahli warisnya atau estate. Pembayaran tersebut 19

bukan merupakan imbalan rujukan atau komisi seperti yang dimaksud dalam 20

Seksi ini. 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


80

SEKSI 340 1

2

BUJUKAN, TERMASUK HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN 3

4

PENDAHULUAN 5

6




10

340.2 Menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman 11

kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap 12

kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, 13

dan perilaku profesional. 14

15

340.3 Seksi ini menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk 16

menerapkan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penawaran 17

dan penerimaan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-18

undangan ketika melakukan aktivitas profesional. Seksi ini juga mensyaratkan 19

Anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan saat 20

menawarkan atau menerima bujukan. 21

22


24

Umum 25

26

340.4-A1 Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk 27

memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk 28

memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat 29

berkisar dari tindakan kecil berupa keramahtamahan antara Anggota dan 30

klien atau calon klien hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan 31

terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan dapat berupa, misalnya 32

(namun tidak terbatas pada): 33

• Hadiah. 34


• Hiburan. 36





41

42

43

44

45

46

47


81

Bujukan yang Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan 1

2

P340.5 Peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan 3

dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan 4

tertentu. Anggota harus memperoleh pemahaman tentang peraturan 5

perundang-undangan yang relevan dan mematuhinya ketika Anggota tersebut 6

menghadapi keadaan demikian. 7

8

Bujukan yang Tidak Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan 9

10

340.6-A1 Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan 11

perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap 12


14

Bujukan dengan Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut 15

16

P340.7 Anggota tidak boleh menawarkan atau mendorong pihak lain untuk 17

menawarkan bujukan apapun, atau penawaran bujukan yang kemungkinan 18

akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang 19



22

P340.8 Anggota tidak boleh menerima atau mendorong pihak lain untuk menerima 23

bujukan apapun, atau penerimaan bujukan yang kemungkinan akan 24

disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang 25



28

340.9-A1 Bujukan dianggap memengaruhi perilaku individu secara tidak patut jika hal 29

tersebut menyebabkan individu bertindak dengan cara yang tidak etis. 30

Pengaruh yang tidak patut tersebut dapat diarahkan, baik kepada penerima 31

maupun individu lainnya yang memiliki hubungan dengan penerima bujukan. 32

Prinsip dasar etika merupakan kerangka acuan yang tepat bagi Anggota 33

dalam mempertimbangkan perilaku tidak etis Anggota dan individu lainnya. 34

35

340.9-A2 Pelanggaran terhadap prinsip integritas muncul ketika Anggota menawarkan 36

atau menerima, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan atau 37

menerima, bujukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku penerima 38

bujukan atau individu lainnya secara tidak patut. 39

40

340.9-A3 Penentuan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi 41

perilaku secara tidak patut mensyaratkan penerapan pertimbangan 42

profesional. Faktor yang relevan untuk dipertimbangkan mungkin termasuk: 43

• Sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan. 44

• Saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apa 45

pun yang mungkin memengaruhi. 46


82

• Apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan 1

tersebut, sebagai contoh, menawarkan hadiah pada hari raya 2

keagamaan atau hari pernikahan. 3

• Apakah bujukan adalah bagian tambahan dari aktivitas profesional, 4

sebagai contoh, menawarkan atau menerima ajakan makan siang 5

sehubungan dengan pertemuan bisnis. 6

• Apakah penawaran bujukan terbatas pada penerima perorangan atau 7

tersedia untuk kelompok yang lebih luas. Kelompok yang lebih luas 8

mungkin merupakan pihak internal atau eksternal dari organisasi 9

tempatnya bekerja, seperti pelanggan atau pemasok lainnya. 10

• Peran dan posisi individu Kantor atau klien yang menawarkan atau 11

ditawari bujukan. 12

• Apakah Anggota mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, 13

bahwa menerima bujukan akan melanggar kebijakan dan prosedur dari 14

klien. 15

• Tingkat transparansi bujukan yang ditawarkan. 16

• Apakah bujukan disyaratkan atau diminta oleh penerima bujukan. 17

• Perilaku atau reputasi sebelumnya yang diketahui dari pihak yang 18

memberikan bujukan. 19

20

Pertimbangan Tindakan Lanjutan 21

22

340.10-A1 Jika Anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensi 23

yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut, 24

ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin masih 25

muncul meskipun persyaratan dalam paragraf P340.7 dan P340.8 terpenuhi. 26

27


ancaman tersebut termasuk: 29

• Menginformasikan mengenai penawaran kepada Kantor atau pihak 30

yang bertanggungjawab atas tata kelola klien. 31

• Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan klien. 32

33

Bujukan tanpa Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut 34

35

340.11-A1 Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam kerangka kerja 36

konseptual ini berlaku ketika Anggota telah menyimpulkan tidak ada intensi 37

yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku penerima bujukan atau 38

individu lain secara tidak patut. 39

40

340.11-A2 Jika bujukan tersebut bersifat biasa dan tidak penting, ancaman apapun yang 41

muncul akan berada pada level yang dapat diterima. 42

43

340.11-A3 Contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan dapat 44

memunculkan ancaman bahkan jika Anggota telah menyimpulkan bahwa 45

tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku 46

secara tidak patut termasuk: 47


83

1

• Ancaman kepentingan pribadi 2

o Anggota ditawari keramahtamahan dari calon pengakuisisi klien 3

ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien. 4

• Ancaman kedekatan 5

o Anggota mengajak secara reguler calon klien dan klien ke acara 6

olahraga. 7

• Ancaman Intimidasi 8

o Anggota menerima keramahtamahan yang sifatnya dianggap 9

tidak pantas jika diungkapkan kepada publik. 10

11


menawarkan atau menerima bujukan tersebut mencakup faktor-faktor yang 13

sama dalam menentukan intensi yang ditetapkan di paragraf 340.9-A3. 14

15


penawaran atau penerimaan bujukan termasuk: 17

• Tidak menawarkan atau menolak bujukan. 18

• Mengalihkan tanggung jawab untuk setiap pemberian jasa profesional 19

dengan klien kepada individu lain yang diyakini atau dianggap oleh 20

Anggota tidak terpengaruh secara tidak patut ketika memberikan jasa. 21

22


yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan tersebut termasuk: 24

• Bersikap transparan mengenai penawaran atau penerimaan bujukan 25

kepada manajemen senior dari Kantor atau klien. 26

• Mencatatkan bujukan tersebut dalam catatan yang dipantau oleh 27

manajemen senior Kantor atau individu lain yang bertanggung jawab 28

atas kepatuhan etika Kantor, atau yang dikelola oleh klien. 29

• Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam 30

memberikan jasa profesional, untuk menelaah setiap pekerjaan yang 31

dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh Anggota sehubungan 32

dengan klien yang bujukannya diterima Anggota. 33

• Memberikan bujukan tersebut untuk donasi dalam acara amal setelah 34

menerima dan mengungkapkan pemberian donasi tersebut dengan 35

tepat, misalnya, kepada manajemen senior Kantor atau individu yang 36

menawarkan bujukan. 37

• Mengganti bujukan yang diterima seperti keramahtamahan. 38

• Sesegera mungkin, mengembalikan bujukan setelah diterima seperti 39

hadiah. 40

41

42

43

44

45

46

47


84

Keluarga Inti atau Keluarga Dekat 1

2

P340.12 Anggota harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada 3

prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan: 4

(a) Oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari Anggota kepada 5

calon klien atau klien. 6

(b) Kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat Anggota oleh calon 7

klien atau klien. 8

9

P340.13 Ketika Anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau 10

diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan 11

terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku Anggota atau calon klien atau 12

klien secara tidak patut, atau menganggap pihak ketiga yang rasional dan 13

memiliki informasi yang memadai kemungkinan menyimpulkan bahwa 14

terdapat intensi tersebut, maka Anggota harus memberikan advis kepada 15

anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau 16

menerima bujukan. 17

18

340.13-A1 Faktor yang ditetapkan di paragraf 340.9-A3 relevan dalam menentukan 19

apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi 20

perilaku Anggota atau calon klien atau klien secara tidak patut. Faktor lain 21

yang relevan adalah sifat atau kedekatan hubungan, antara: 22

(a) Anggota dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat; 23

(b) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan calon klien atau klien; 24

dan 25

(c) Anggota dan calon klien atau klien. 26

Sebagai contoh, tawaran pekerjaan, di luar proses rekrutmen normal, kepada 27

suami/istri Anggota oleh klien yang sedang memberikan jasa penilaian bisnis 28

untuk akuisisi, dapat menunjukkan intensi tersebut. 29

30

340.13-A2 Materi aplikasi pada paragraf 340.10-A2 juga relevan dalam mengatasi 31

ancaman yang mungkin muncul ketika terdapat intensi yang nyata atau 32

dirasakan untuk memengaruhi perilaku Anggota atau calon klien atau klien 33

secara tidak patut, meskipun anggota keluarga inti atau anggota dekat telah 34

mengikuti advis yang diberikan Anggota sesuai dengan paragraf P340.13. 35

36

Penerapan Kerangka Kerja Konseptual 37

38

340.14-A1 Ketika Anggota menyadari bujukan yang ditawarkan dalam keadaan yang 39

dibahas pada paragraf P340.12, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip 40

dasar etika dapat muncul ketika: 41

(a) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat menawarkan atau menerima 42

bujukan yang bertentangan dengan advis Anggota sesuai dengan 43

paragraf P340.13; atau 44

(b) Anggota tidak memiliki alasan untuk meyakini adanya intensi yang 45

nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Anggota atau calon 46

klien atau klien. 47

48


85

340.14-A2 Materi aplikasi pada paragraf 340.11-A1 hingga 340.11-A6 relevan untuk 1

tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman tersebut. 2

Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman dalam keadaan 3

tersebut juga termasuk sifat atau kedekatan hubungan yang di tetapkan di 4

paragraf 340.13-A1. 5

6

Pertimbangan Lainnya 7

8

340.15-A1 Jika Anggota menghadapi atau menyadari bujukan yang dapat 9

mengakibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap 10

peraturan perundang-undangan oleh klien atau pihak lain yang bekerja untuk, 11

atau di bawah arahan klien, maka persyaratan dan materi aplikasi yang 12

ditetapkan di Seksi 360 berlaku. 13

14

340.15-A2 Jika Kantor, jaringan Kantor, atau anggota tim audit menerima hadiah atau 15

keramahtamahan dari klien audit, maka persyaratan dan materi aplikasi yang 16

dijelaskan pada Seksi 420 berlaku. 17

18

340.15-A3 Jika Kantor atau anggota tim asurans menerima hadiah atau 19

keramahtamahan dari klien asurans, maka berlaku persyaratan dan materi 20

aplikasi yang ditetapkan di Seksi 906 berlaku. 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


86

SEKSI 350 1

2

KUSTODI ASET KLIEN 3

4

PENDAHULUAN 5

6




10

350.2 Mengelola aset klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau 11

ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional dan 12

objektivitas. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik 13


tersebut. 15

16


18

Sebelum Kustodi 19

20

P350.3 Anggota tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset 21

lain milik klien, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan 22

sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tersebut. 23

24

P350.4 Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait 25

tanggung jawab kustodi uang atau aset klien, maka Anggota harus: 26

(a) Melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tersebut; dan 27

(b) Mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku. 28

29

350.4-A1 Penyelidikan tentang sumber aset klien mungkin memperlihatkan, misalnya, 30

bahwa aset tersebut berasal dari aktivitas ilegal, seperti pencucian uang. 31

Dalam keadaan demikian akan muncul ancaman dan berlaku ketentuan Seksi 32

360. 33

34

Setelah Kustodi 35

36

P350.5 Anggota yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak 37

lain harus: 38

(a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 39

penyimpanan dan pembukuan aset tersebut; 40

(b) Menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau aset 41

Kantor; 42

(c) Menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan; 43

dan 44

(d) Setiap saat siap untuk mempertanggungjawabkan aset dan setiap 45

penghasilan, dividen, atau keuntungan yang dihasilkan, kepada 46

siapapun yang berhak atas pembukuan tersebut. 47

48


87

SEKSI 360 1

2

RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-3

UNDANGAN 4

5

PENDAHULUAN 6

7




11

360.2 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan 12

pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika Anggota 13

menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap 14

peraturan perundang-undangan. 15

16

360.3 Anggota mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau 17

dugaan ketidakpatuhan ketika memberikan jasa profesional kepada klien. 18

Seksi ini memberikan panduan kepada Anggota dalam menilai implikasi 19

permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespons 20

ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap: 21

(a) Peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak 22

langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material 23

dalam laporan keuangan klien; dan 24

(b) Peraturan perundang-undangan lain yang tidak memiliki dampak 25

langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan 26

keuangan klien, namun kepatuhan tersebut penting untuk aspek 27

operasional bisnis klien, untuk dapat mempertahankan usahanya, atau 28

untuk menghindari hukuman yang material. 29

30

Tujuan Anggota Terkait Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 31

32

360.4 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung 33

jawab bertindak untuk kepentingan publik. Ketika merespons adanya 34

ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Anggota adalah: 35

(a) Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional; 36

(b) Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung 37

jawab atas tata kelola klien, untuk: 38

(i) Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan atau 39

memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang 40

teridentifikasiatau terduga; atau 41

(ii) Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi; dan 42

(c) Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan 43

publik. 44

45

46

47

48


88


2

Umum 3

4

360.5-A1 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (“ketidakpatuhan”) 5

terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak 6

disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 7

berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut: 8

(a) Klien; 9

(b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien; 10

(c) Manajemen klien; atau 11

(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien. 12

13

360.5-A2 Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini 14

termasuk yang berhubungan dengan: 15

• Kecurangan, korupsi, dan penyuapan. 16

• Pencucian uang, pendanaan teroris dan tindakan kriminal. 17

• Pasar dan perdagangan surat berharga. 18

• Perbankan dan produk dan jasa keuangan lainnya. 19

• Perlindungan data. 20

• Liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya. 21

• Perlindungan lingkungan. 22

• Kesehatan dan keselamatan publik. 23

24

360.5-A3 Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain 25

bagi klien, yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan 26

keuangan. Terlebih penting, ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak 27

terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan 28

bahaya besar bagi investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum. 29

Untuk tujuan seksi ini, tindakan yang menyebabkan bahaya besar tersebut 30

adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau 31

nonkeuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Misalnya kecurangan 32

yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor, dan 33

pelanggaran peraturan dan perundang-undangan mengenai lingkungan yang 34

membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau publik. 35

36

P360.6 Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan 37

yang mangatur bagaimana Anggota disyaratkan untuk mengatasi 38

ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Peraturan perundang-undangan 39

tersebut mungkin berbeda dari, atau melampaui, ketentuan dalam seksi ini. 40

Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, Anggota 41

harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-42

undangan serta mematuhinya, termasuk: 43

(a) Setiap persyaratan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada 44

otoritas yang tepat; dan 45

(b) Setiap larangan untuk mengingatkan klien. 46


89

360.6-A1 Larangan untuk memperingatkan klien mungkin muncul, misalnya, 1

berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana 2

pencucian uang. 3

4

360.7-A1 Seksi ini berlaku terlepas dari sifat klien, termasuk apakah klien merupakan 5

entitas dengan akuntabilitas publik. 6

7

360.7-A2 Anggota yang menemukan atau menyadari permasalahan yang jelas tidak 8

penting, tidak diharuskan untuk mematuhi seksi ini. Suatu permasalahan 9

dinilai tidak penting dipandang dari sifat dan dampaknya, baik keuangan 10

maupun nonkeuangan, terhadap klien, pemangku kepentingannya dan 11

masyarakat umum. 12

13

360.7-A3 Seksi ini tidak membahas: 14

(a) Pelanggaran pribadi yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis klien; dan 15

(b) Ketidakpatuhan oleh pihak selain yang ditentukan dalam paragraf 16

360.5-A1. Hal tersebut termasuk, misalnya, keadaan ketika Anggota 17

telah ditugaskan oleh klien untuk melakukan penugasan uji tuntas pada 18

entitas pihak ketiga dan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau 19

terduga telah dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. 20

Anggota mungkin akan menemukan panduan dalam seksi ini yang membantu 21

dalam mempertimbangkan bagaimana merespons situasi tersebut. 22

23

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola 24

25

360.8-A1 Manajemen, dengan pengawasan pihak yang bertanggung jawab atas tata 26

kelola, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis klien 27

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen dan 28

pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga bertanggung jawab untuk 29

mengidentifikasi dan menangani setiap ketidakpatuhan, bersama dengan: 30

(a) Klien; 31

(b) Individu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas; 32

(c) Anggota manajemen; atau 33

(d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien. 34

35

Tanggung Jawab Semua Anggota 36

37

P360.9 Ketika Anggota menyadari tentang permasalahan yang tercakup pada seksi 38

ini, langkah yang dilakukan oleh Anggota untuk mematuhi seksi ini harus 39

dilakukan secara tepat waktu. Dalam melakukan langkah yang tepat waktu, 40

Anggota harus memperhatikan sifat permasalahan dan bahaya potensial bagi 41

kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan atau masyarakat umum. 42

43

44

45

46

47

48


90

Audit atas Laporan Keuangan 1

2

Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan 3

4

P360.10 Jika Anggota yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan 5

mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, 6

maka Anggota harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut. 7

Pemahaman tersebut harus mencakup sifat ketidakpatuhan atau dugaan 8

ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin 9

terjadi. 10

11

360.10-A1 Anggota mungkin menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan 12

dalam pelaksanaan perikatan atau melalui informasi yang diberikan oleh 13

pihak lain. 14

15

360.10-A2 Anggota diharapkan menerapkan pengetahuan dan keahlian, serta 16

menerapkan pertimbangan profesional. Namun demikian, Anggota tidak 17

diharapkan memiliki level pengetahuan mengenai peraturan perundang-18

undangan melebihi daripada yang disyaratkan untuk melakukan perikatan. 19

Penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya 20

ditentukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang mengajukan 21

ajudikasi. 22

23


berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain dalam 25

Kantor, jaringan Kantor atau asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum. 26

27

P360.11 Jika Anggota mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah 28

terjadi atau mungkin terjadi, maka Anggota harus membahas permasalahan 29

tersebut dengan level manajemen yang tepat dan, jika perlu, dengan pihak 30


32

360.11-A1 Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk mengklarifikasi pemahaman 33

Anggota tentang fakta dan keadaan yang relevan dengan permasalahan dan 34

potensi konsekuensinya. Pembahasan ini juga mungkin mendorong 35

manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk 36

menginvestigasi permasalahan tersebut. 37

38

360.11-A2 Penentuan level manajemen yang tepat untuk membahas permasalahan 39

tersebut merupakan suatu pertimbangan profesional. Faktor-faktor relevan 40

yang perlu dipertimbangkan termasuk: 41

• Sifat dan keadaan permasalahan. 42

• Individu aktual yang terlibat atau berpotensi terlibat. 43

• Kemungkinan adanya kolusi. 44

• Konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut. 45

• Apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi 46

permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat. 47


91

1

360.11-A3 Level manajemen yang tepat biasanya minimum satu level di atas individu 2

atau individu yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam permasalahan. 3

Dalam konteks grup, level yang tepat mungkin adalah manajemen pada 4

entitas yang mengendalikan klien. 5

6

360.11-A4 Anggota juga dapat mempertimbangkan untuk membahas masalah tersebut 7

dengan auditor internal, jika ada. 8

9

P360.12 Jika Anggota meyakini bahwa manajemen terlibat ketidakpatuhan atau 10

dugaan ketidakpatuhan, maka Anggota harus membahas permasalahan 11

tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 12

13

Mengatasi Permasalahan 14

15

P360.13 Dalam membahas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dengan 16

manajemen dan, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, 17

maka Anggota harus memberikan advis kepada mereka untuk mengambil 18

tindakan yang sesuai dan tepat waktu, jika pihak-pihak tersebut belum 19

melakukannya, untuk: 20

(a) Memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari 21

ketidakpatuhan; 22

(b) Mencegah perbuatan ketidakpatuhan ketika hal tersebut belum terjadi; 23

atau 24

(c) Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang 25

berwenang jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau 26

jika dianggap perlu dalam melindungi kepentingan publik. 27

28

P360.14 Anggota harus mempertimbangkan apakah manajemen dan pihak yang 29

bertanggung jawab atas tata kelola memahami tanggung jawab mereka 30

terhadap peraturan perundang-undangan sehubungan dengan 31

ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. 32

33

360.14-A1 Jika manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak 34

memahami tanggung jawabnya terhadap peraturan perundang-undangan 35

sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka Anggota dapat 36

menyarankan untuk mencari sumber informasi yang tepat atau 37

merekomendasikan agar mendapatkan advis hukum. 38

39

P360.15 Anggota harus mematuhi: 40

(a) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk 41

ketentuan pelaporan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan 42

terhadap otoritas yang berwenang; dan 43

(b) Persyaratan berdasarkan standar audit, termasuk yang berkaitan 44

dengan: 45

• Identifikasi dan respons atas ketidakpatuhan, termasuk 46

kecurangan. 47


92

• Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata 1

kelola. 2

• Pertimbangan implikasi atas ketidakpatuhan atau dugaan 3

ketidakpatuhan terhadap laporan auditor. 4

5

360.15-A1 Beberapa peraturan perundang-undangan mungkin menetapkan periode 6

untuk melaporkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada 7

otoritas yang berwenang. 8

9

Komunikasi Terkait Grup 10

11

P360.16 Jika Anggota menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terkait 12

dengan komponen dari suatu grup pada salah satu dari dua situasi berikut, 13

maka Anggota harus mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada 14

rekan perikatan grup, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan: 15

(a) Anggota, untuk tujuan audit atas laporan keuangan grup, diminta oleh 16

tim perikatan grup untuk melakukan pekerjaan atas informasi keuangan 17

yang terkait dengan komponen tersebut; atau 18

(b) Anggota ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan 19

komponen tersebut untuk tujuan selain audit grup, misalnya, audit 20

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 21

Komunikasi kepada rekan perikatan grup harus diperlakukan sebagai 22

tambahan untuk merespons atas permasalahan tersebut sesuai dengan 23

ketentuan dalam seksi ini. 24

25

360.16-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah memungkinkan rekan perikatan grup 26

terinfomasikan mengenai permasalahan tersebut dan untuk menentukan, 27

dalam konteks audit grup, bagaimana mengatasi permasalahan sesuai 28

dengan ketentuan dalam seksi ini. Persyaratan komunikasi pada paragraf 29

P360.16 berlaku, terlepas apakah Kantor atau jaringan Kantor dari rekan 30

perikatan grup adalah sama atau berbeda dengan Kantor atau jaringan 31

Kantor dari Anggota. 32

33

P360.17 Jika rekan perikatan grup menyadari ketidakpatuhan atau dugaan 34

ketidakpatuhan dalam proses audit atas laporan keuangan grup, maka rekan 35

perikatan grup harus mempertimbangkan apakah permasalahan tersebut 36

relevan dengan satu atau beberapa komponen yang: 37

(a) Informasi keuangannya digunakan untuk tujuan audit atas laporan 38

keuangan grup; atau 39

(b) Laporan keuangannya diperlukan untuk tujuan selain audit grup, 40

misalnya, suatu audit berdasarkan peraturan perundangan yang 41

berlaku. 42

Pertimbangan tersebut merupakan tambahan untuk menanggapi 43

permasalahan dalam konteks audit grup sesuai dengan ketentuan dalam 44

seksi ini. 45

46

47

48


93

P360.18 Jika ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan mungkin relevan bagi satu 1

atau lebih dari komponen yang ditentukan dalam paragraf P360.17(a) dan (b), 2

maka rekan perikatan grup harus melakukan langkah-langkah agar 3

permasalahan tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang melakukan 4

pekerjaan di komponen tersebut, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-5

undangan. Jika perlu, rekan perikatan grup harus melakukan permintaan 6

informasi yang tepat (baik dari manajemen atau dari informasi yang tersedia 7

untuk publik) dalam menentukan apakah komponen yang relevan yang 8

ditentukan dalam paragraf P360.17(b) termasuk dalam cakupan audit dan, 9

jika demikian, harus memastikan identitas auditor sepanjang dapat dilakukan. 10

11

360.18-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah memungkinkan pihak yang bertanggung 12

jawab atas pekerjaan komponen terinformasikan mengenai permasalahan 13

dan menentukan bagaimana mengatasinya sesuai dengan ketentuan dalam 14

seksi ini. Persyaratan komunikasi tersebut berlaku, terlepas apakah Kantor 15

atau jaringan Kantor dari rekan perikatan grup adalah sama atau berbeda 16

dengan Kantor atau jaringan Kantor dari pihak yang melakukan pekerjaan 17

komponen tersebut. 18

19

Menentukan Perlu Tidaknya Tindakan Lanjutan 20

21

P360.19 Anggota harus menilai ketepatan respons manajemen dan, jika dapat 22

diterapkan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 23

24

360.19-A1 Faktor relevan yang perlu dipertimbangkan dalam menilai ketepatan respons 25

manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola 26

termasuk apakah: 27

• Responsnya tepat waktu. 28

• Ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan telah diinvestigasi secara 29

memadai. 30

• Tindakan telah, atau sedang, dilakukan untuk memperbaiki, 31

memulihkan, atau mengurangi konsekuensi dari setiap ketidakpatuhan. 32

• Tindakan telah, atau sedang, dilakukan untuk mencegah perbuatan dari 33

setiap ketidakpatuhan yang belum terjadi. 34

• Langkah yang tepat telah, atau sedang, diambil untuk mengurangi risiko 35

terjadinya kembali, misalnya, pengendalian atau pelatihan tambahan. 36

• Ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan telah diungkapkan kepada 37

otoritas yang tepat jika diperlukan dan, jika demikian, apakah 38

pengungkapan cukup memadai. 39

40

P360.20 Mengingat respons manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung 41

jawab atas tata kelola, maka Anggota harus menentukan apakah tindakan 42

lanjutan diperlukan dalam melindungi kepentingan publik. 43

44

45

46


94

360.20-A1 Penentuan apakah tindakan lanjutan diperlukan, serta sifat dan luasnya, akan 1

bergantung pada berbagai faktor, termasuk: 2

• Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan. 3

• Urgensi situasi. 4

• Pervasifnya permasalahan terhadap keseluruhan klien tersebut. 5

• Apakah Anggota terus memiliki keyakinan terhadap integritas 6

manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata 7

kelola. 8

• Apakah ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kemungkinan 9

akan terjadi lagi. 10

• Apakah terdapat bukti yang kredibel tentang bahaya yang berpotensi 11

besar atau potensial terhadap kepentingan entitas, investor, kreditor, 12

karyawan atau masyarakat umum. 13

14

360.20-A2 Contoh keadaan yang mungkin menyebabkan Anggota tidak lagi memiliki 15

kepercayaan terhadap integritas manajemen dan pihak yang 16

bertanggungjawab atas tata kelola termasuk situasi ketika: 17

• Anggota mencurigai atau memiliki bukti mereka ikut terlibat atau mereka 18

ikut dalam keterlibatan yang diintensikan dalam setiap ketidakpatuhan. 19

• Anggota menyadari bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang 20

ketidakpatuhan tersebut dan bertentangan dengan ketentuan peraturan 21

perundang-undangan, mereka belum melaporkan atau belum 22

menyetujui pelaporan, permasalahan tersebut kepada otoritas yang 23

berwenang dalam jangka waktu yang memadai. 24

25

P360.21 Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan 26

perlunya, serta sifat dan luasnya, tindakan lanjutan. Dalam penentuan 27

tersebut, Anggota harus mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang 28

rasional dan memiliki informasi yang memadai cenderung menyimpulkan 29

bahwa Anggota telah bertindak dengan tepat dalam melindungi kepentingan 30

publik. 31

32

360.21-A1 Tindakan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh Anggota meliputi: 33


berwenang walaupun tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-35


• Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional yang diizinkan 37

oleh peraturan perundang-undangan. 38

39

360.21-A2 Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional bukanlah pengganti 40

tindakan lain yang dilakukan untuk mencapai tujuan Anggota berdasarkan 41

seksi ini. Namun, dalam beberapa ketentuan, mungkin terdapat batasan atas 42

tindakan lanjutan yang dapat dilakukan oleh Anggota. Dalam keadaan 43

demikian, menarik diri mungkin merupakan satu-satunya tindakan yang tepat. 44

45

46


95

P360.22 Jika Anggota telah menarik diri dari hubungan profesional sesuai dengan 1

paragraf P360.20 dan 360.21-A1, maka Anggota harus, atas dasar 2

permintaan Anggota yang diusulkan sesuai dengan paragraf P320.8, 3

memberikan semua fakta yang relevan dan informasi lain mengenai 4

ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau dugaan ketidakpatuhan kepada 5

Anggota yang diusulkan. Anggota praktisi pendahulu harus melakukannya, 6

bahkan dalam keadaan yang disebutkan dalam paragraf P320.8(b) ketika 7

klien tidak atau menolak untuk memberikan izin kepada Anggota praktisi 8

pendahulu untuk mendiskusikan urusan klien dengan Anggota yang 9

diusulkan, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 10

11

360.22-A1 Fakta dan informasi lain yang diberikan adalah hal-hal yang, menurut 12

pendapat Anggota praktisi pendahulu, harus disadari oleh Anggota yang 13

diusulkan sebelum memutuskan apakah akan menerima penunjukan audit. 14

Seksi 320 menjelaskan komunikasi dari Anggota yang diusulkan. 15

16

P360.23 Jika Anggota yang diusulkan tidak dapat berkomunikasi dengan Anggota 17

praktisi pendahulu, maka Anggota yang diusulkan harus melakukan langkah-18

langkah yang memadai untuk memperoleh informasi tentang keadaan atas 19

perubahan penunjukan dengan cara lain. 20

21

360.23-A1 Cara lain untuk mendapatkan informasi tentang keadaan atas perubahan 22

penunjukan mencakup wawancara dengan pihak ketiga atau melakukan 23

investigasi terhadap latar belakang manajemen atau pihak yang bertanggung 24


26

360.24-A1 Disebabkan penilaian atas permasalahan tersebut mungkin melibatkan 27

analisis dan pertimbangan yang rumit, maka Anggota dapat 28



• Mendapatkan advis hukum untuk memahami pilihan Anggota dan 31

implikasinya secara hukum atau profesional dalam mengambil tindakan 32

tertentu. 33

• Berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan regulator atau 34

asosiasi profesi. 35

36

Penentuan Apakah Mengungkapkan Permasalahan kepada Otoritas yang Berwenang 37

38

360.25-A1 Mengungkapkan permasalahan kepada otoritas yang berwenang akan 39

dilarang jika hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-40

undangan yang berlaku. Jika tidak, tujuan pengungkapan adalah untuk 41

memungkinkan otoritas yang berwenang melakukan investigasi dan 42

melakukan tindakan yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut dalam 43

melindungi kepentingan publik. 44

45

46


96

360.25-A2 Penentuan apakah membuat pengungkapan tersebut bergantung pada sifat 1

dan tingkat kerusakan aktual atau potensial yang disebabkan atau mungkin 2

disebabkan oleh permasalahan tersebut kepada investor, kreditor, karyawan, 3

atau masyarakat umum. Contoh, Anggota mungkin menentukan bahwa 4

pengungkapan permasalahan kepada otoritas yang berwenang merupakan 5

tindakan yang tepat jika: 6

• Entitas terlibat penyuapan (misalnya, pejabat pemerintah lokal atau 7

asing untuk tujuan mengamankan kontrak besar). 8

• Entitas merupakan entitas yang diregulasi dan permasalahan tersebut 9

sangat signifikan mengancam hak lisensi untuk beroperasi. 10

• Entitas merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal dan 11

permasalahan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi merugikan 12

terhadap kewajaran dan keteraturan pasar atas surat berharga entitas 13

memunculkan risiko sistemik terhadap pasar keuangan. 14

• Sangat mungkin bahwa entitas akan menjual produk yang berbahaya 15

bagi kesehatan atau keselamatan publik. 16

• Entitas mengusulkan skema kepada kliennya untuk membantu mereka 17

menghindari pajak. 18

19

360.25-A3 Penentuan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut juga 20

bergantung pada faktor eksternal seperti: 21

• Apakah terdapat otoritas yang berwenang yang mampu menerima 22

informasi, dan melakukan investigasi atas permasalahan dan tindakan 23

yang harus diambil. Otoritas yang berwenang sangat bergantung pada 24

sifat permasalahan. Contoh, otoritas yang berwenang adalah regulator 25

pasar modal dalam kasus kecurangan atas pelaporan keuangan atau 26

lembaga perlindungan lingkungan dalam hal pelanggaran atas 27

peraturan perundang-undangan tentang lingkungan. 28

• Apakah terdapat perlindungan yang kuat dan kredibel terhadap 29

tanggung jawab perdata, kriminal atau profesional atau pembalasan 30

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, seperti di bawah 31

peraturan perundang-undangan tentang whistle-blowing. 32

• Apakah terdapat ancaman aktual atau potensial terhadap keselamatan 33

fisik Anggota atau individu lain. 34

35

P360.26 Jika Anggota menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau 36

dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang merupakan 37

tindakan yang tepat dalam situasi tersebut, maka pengungkapan 38

diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.1(d). Ketika membuat 39

pengungkapan tersebut, Anggota harus bertindak dengan itikad baik dan 40

berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Anggota juga harus 41

mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien 42

tentang intensi Anggota sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut. 43

44

45

46

47


97


2

P360.27 Dalam keadaan luar biasa, Anggota mungkin menjadi sadar bahwa tindakan 3

nyata atau yang dimaksudkan dan meyakini dengan didukung alasan, 4

merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang 5

menyebabkan kerugian besar bagi investor, kreditur, karyawan atau 6

masyarakat umum. Setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk 7

membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak yang 8

bertanggungjawab atas tata kelola dalam organisasi tempatnya bekerja, maka 9

Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional dan menentukan 10

apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut segera kepada otoritas 11

yang berwenang untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi pelanggaran 12

yang akan segera terjadi. Jika pengungkapan dilakukan, maka pengungkapan 13

tersebut diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.1(d). 14

15

Dokumentasi 16

17

P360.28 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang 18

termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, Anggota harus mendokumentasikan: 19

• Bagaimana manajemen dan, jika dapat diterapkan, pihak yang 20

bertanggungjawab atas tata kelola merespons permasalahan tersebut. 21


dan keputusan yang diambil, dengan memperhatikan pengujian pihak 23

ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. 24

• Bagaimana Anggota meyakini bahwa ia telah memenuhi tanggung 25

jawab yang ditetapkan dalam paragraf P360.20. 26

27

360.28-A1 Pendokumentasian berikut ini merupakan tambahan kepatuhan terhadap 28

persyaratan dokumentasi berdasarkan standar audit yang berlaku. Standar 29

Audit, sebagai contoh, mensyaratkan Anggota yang melakukan audit atas 30

laporan keuangan untuk: 31

• Menyiapkan dokumentasi yang cukup yang memungkinkan 32

pemahaman tentang permasalahan yang signifikan yang muncul 33

selama audit, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional 34

yang signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan tersebut; 35

• Mendokumentasikan hasil pembahasan tentang permasalahan 36

signifikan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata 37

kelola, dan lainnya, termasuk sifat permasalahan signifikan yang 38

dibahas dan kapan serta dengan siapa diskusi berlangsung; dan 39

• Mendokumentasikan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau yang 40

diduga, dan hasil pembahasan dengan manajemen dan, jika dapat 41

diterapkan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak di 42

luar entitas. 43

44

45

46

47


98

Jasa Profesional Selain Audit atas Laporan Keuangan 1

2

Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan dan Mengatasinya dengan Manajemen dan 3

Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola 4

5

P360.29 Jika Anggota yang ditugaskan untuk melakukan jasa profesional selain audit 6

atas laporan keuangan menyadari bahwa informasi mengenai ketidakpatuhan 7

atau dugaan ketidakpatuhan, maka Anggota harus memperoleh pemahaman 8

atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat dari 9

ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut 10

telah terjadi atau mungkin terjadi. 11

12

360.29-A1 Anggota diharapkan menerapkan pengetahuan dan keahlian, serta 13

menerapkan pertimbangan profesional. Namun demikian, Anggota tidak 14

diharapkan memiliki level pengetahuan mengenai peraturan perundang-15

undangan melebihi daripada yang disyaratkan untuk jasa profesional yang 16

ditugaskan kepada Anggota. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan 17

ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh pengadilan atau badan 18

yang berwenang mengajukan ajudikasi. 19

20


berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain di dalam 22

Kantor, jaringan Kantor atau asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum. 23

24

P360.30 Jika Anggota mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah 25

terjadi atau mungkin terjadi, maka Anggota harus membahas permasalahan 26

tersebut dengan level manajemen yang tepat. Jika Anggota memiliki akses 27

kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, maka Anggota juga 28

harus mendiskusikan permasalahan tersebut dengan mereka, jika perlu. 29

30

360.30-A1 Tujuan dari pemahasan tersebut adalah untuk mengklarifikasi pemahaman 31

Anggota tentang fakta dan keadaan yang relevan dengan permasalahan dan 32

potensi konsekuensinya. Pembahasan ini juga mungkin mendorong 33

manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk 34

menginvestigasi permasalahan tersebut. 35

36

360.30-A2 Penentuan level manajemen yang tepat untuk membahas permasalahan 37

tersebut merupakan suatu pertimbangan profesional. Faktor-faktor relevan 38

yang perlu dipertimbangkan termasuk: 39

• Sifat dan keadaan permasalahan. 40

• Individu yang terlibat secara aktual atau berpotensi terlibat. 41

• Kemungkinan adanya kolusi. 42

• Konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut. 43

• Apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi 44

permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat. 45

46

47


99

Komunikasi Permasalahan kepada Auditor Eksternal 1

2

P360.31 Jika Anggota melakukan jasa selain audit untuk: 3

(a) Klien audit Kantor; atau 4

(b) Komponen dari klien audit Kantor, 5

maka Anggota harus mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan 6

ketidakpatuhan dalam Kantor, kecuali dilarang peraturan perundang-7

undangan. Komunikasi harus dilakukan sesuai dengan protokol atau prosedur 8

Kantor. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, maka dilakukan secara 9

langsung kepada rekan perikatan audit. 10

11

P360.32 Jika Anggota melakukan jasa selain audit untuk: 12

(a) Klien audit dari jaringan Kantor; atau 13

(b) Komponen dari klien audit jaringan Kantor, 14

maka Anggota harus mempertimbangkan apakah mengkomunikasikan 15

ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada jaringan Kantor. 16

Komunikasi yang dilakukan harus sesuai dengan protokol atau prosedur dari 17

jaringan Kantor. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, maka 18

komunikasi dilakukan secara langsung kepada rekan perikatan audit. 19

20

P360.33 Jika Anggota melakukan jasa selain audit untuk klien yang bukan merupakan: 21

(a) Klien audit Kantor atau jaringan Kantor; atau 22

(b) Komponen dari klien audit Kantor, atau jaringan Kantor, 23

maka Anggota harus mempertimbangkan apakah mengomunikasikan 24

ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada Kantor yang merupakan 25

auditor eksternal klien, jika ada. 26

27

Faktor Relevan untuk Dipertimbangkan 28

29

360.34-A1 Faktor-faktor relevan untuk dipertimbangkan ketika melakukan komunikasi 30

sesuai dengan paragraf P360.31 hingga P360.33 termasuk: 31

• Apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-32

undangan. 33

• Apakah terdapat pembatasan pengungkapan yang dikenakan oleh 34

regulator atau aparat penegak hukum yang sedang melakukan 35

investigasi terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. 36

• Apakah tujuan perikatan adalah untuk menginvestigasi potensi 37

ketidakpatuhan dalam entitas yang memungkinkannya mengambil 38

tindakan yang tepat. 39

• Apakah manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola 40

telah menginformasikan kepada auditor eksternal entitas tentang 41

permasalahan tersebut. 42

• Kemungkinan materialitas permasalahan tersebut terhadap audit atas 43

laporan keuangan klien atau, ketika permasalahan tersebut berkaitan 44

dengan komponen grup dan kemungkinan materialitas terhadap audit 45

atas laporan keuangan grup. 46

47


100

Tujuan Komunikasi 1

2

360.35-A1 Dalam keadaan yang dibahas dalam paragraf P360.31 hingga P360.33, 3

tujuan komunikasi adalah aagr rekan perikatan audit terinformasikan 4

mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan serta, menentukan 5

apakah dan bagaimana mengatasi hal tersebut sesuai dengan ketentuan 6

dalam seksi ini. 7

8

Mempertimbangkan Perlu Tidaknya Tindakan Lanjutan 9

10

P360.36 Anggota juga harus mempertimbangkan perlu tidaknya melakuakan tindakan 11

lanjutan diperlukan demi kepentingan publik. 12

360.36-A1 Pertimbangan perlu tidaknya tindakan lanjutan, serta sifat dan luasnya 13

tindakan tersebut, akan bergantung pada faktor-faktor seperti: 14

• Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan. 15

• Kesesuaian dan ketepatan waktu respons manajemen dan, jika relevan, 16

pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola. 17

• Urgensi situasi. 18

• Keterlibatan manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata 19

kelola dalam permasalahan tersebut. 20

• Kemungkinan kerugian besar terhadap kepentingan klien, investor, 21

kreditor, karyawan atau masyarakat umum. 22

23

360.36-A2 Tindakan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh Anggota meliputi: 24


berwenang walaupun tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-26


• Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional yang diizinkan 28

oleh peraturan perundang-undangan. 29

30

360.36-A3 Dalam mempertimbangkan apakah harus mengungkapkan kepada otoritas 31

berwenang, berikut faktor yang relevan untuk dipertimbangkan termasuk: 32

• Apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-33

undangan. 34

• Apakah terdapat pembatasan pengungkapan yang dikenakan oleh 35

regulator atau aparat penegak hukum yang sedang melakukan 36

investigasi terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. 37

• Apakah tujuan perikatan adalah untuk menginvestigasi potensi 38

ketidakpatuhan dalam entitas yang memungkinkannya mengambil 39

tindakan yang tepat. 40

41

P360.37 Jika Anggota menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau 42

dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas berwenang merupakan tindakan 43

yang tepat dalam keadaan demikian, maka pengungkapan tersebut 44

diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.1(d). Ketika membuat 45

pengungkapan tersebut, Anggota harus bertindak dengan iktikad baik dan 46

berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Anggota juga harus 47


101

mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien 1

tentang intensi Anggota sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut. 2

3


5

P360.38 Dalam keadaan luar biasa, Anggota mungkin menyadari akan tindakan nyata 6

atau yang dimaksudkan bahwa Anggota memiliki alasan untuk meyakini 7

permasalahan tersebut merupakan pelanggaran peraturan perundang-8

undangan yang menyebabkan kerugian besar bagi investor, kreditur, 9

karyawan, atau masyarakat umum. Setelah mempertimbangkan apakah tepat 10

untuk membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak 11

yang bertanggungjawab atas tata kelola entitas, maka Anggota harus 12

melakukan pertimbangan profesional dan menentukan apakah akan 13

mengungkapkan permasalahan tersebut segera kepada otoritas berwenang 14

untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi pelanggaran yang akan 15

segera terjadi. Jika pengungkapan dilakukan, pengungkapan tersebut 16

diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.1(d). 17

18

Mencari Advis 19

20

360.39-A1 Anggota mungkin mempertimbangkan: 21


• Mendapatkan advis hukum untuk memahami implikasi profesional atau 23

hukum dalam mengambil tindakan tertentu. 24

• Berkonsultasi dengan regulator atau asosiasi profesi berdasarkan 25

prinsip kerahasiaan. 26

27

Dokumentasi 28

29


termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, Anggota didorong untuk 31



• Hasil pembahasan dengan manajemen dan pihak yang 34

bertanggungjawab atas tata kelola dan pihak lain. 35

• Bagaimana manajemen dan pihak yang bertanggungjawab atas tata 36

kelola merespons permasalahan tersebut. 37


dan keputusan yang diambil. 39

• Bagaimana Anggota meyakini bahwa, Anggota telah memenuhi 40

tanggung jawab yang diatur dalam paragraf P360.36. 41

42

43

44

45

46

47


102

BAGIAN 4A 1

INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU 2

3

SEKSI 400 4

5

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM 6

PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU 7

8

PENDAHULUAN 9

10

Umum 11

12

400.1 Dalam melindungi kepentingan publik dan diharuskan oleh Kode Etik, 13

Anggota yang berpraktik melayani publik harus independen ketika melakukan 14

perikatan audit atau perikatan reviu. 15

16

400.2 Bagian ini berlaku baik untuk perikatan audit dan perikatan reviu. Terminologi 17

“audit”, “tim audit”, “perikatan audit”, “klien audit”, dan “laporan audit” berlaku 18

sama untuk reviu, tim reviu, perikatan reviu, klien reviu, dan laporan perikatan 19

reviu. 20

21

400.3 Dalam bagian ini, istilah “Anggota” mengacu pada Anggota yang berpraktik 22

melayani publik dan Kantornya. 23

24

400.4 Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1 mensyaratkan Kantor untuk 25

menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan 26

keyakinan memadai bahwa Kantor, personel dan, jika dapat diterapkan, pihak 27

lain untuk tunduk pada persyaratan independensi (termasuk personel dari 28

jaringan Kantor), mempertahankan independensi jika diharuskan oleh 29

persyaratan etika yang relevan. Standar audit dan standar perikatan reviu 30

menetapkan tanggung jawab rekan perikatan dan tim perikatan pada level 31

perikatan audit dan perikatan reviu. Alokasi tanggung jawab dalam suatu 32

Kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya. Banyak 33

ketentuan dalam bagian ini tidak mengatur tanggung jawab spesifik dari 34

individu dalam Kantor untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan 35

independensi, melainkan mengacu kepada “Kantor” untuk kemudahan 36

referensi. Kantor menetapkan tanggung jawab untuk melakukan tindakan 37

tertentu bagi individu atau sekelompok individu (seperti tim audit), 38

berdasarkan SPM 1. Selain itu, seorang Anggota tetap bertanggung jawab 39

atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku atas aktivitas, kepentingan, 40

atau hubungan dari Anggota. 41

42

400.5 Independensi terkait dengan prinsip objektivitas dan integritas. Independensi 43

terdiri atas: 44





103





informasi yang cukup, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa 5

integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor, atau 6

seorang anggota tim audit telah dikompromikan. 7

Dalam bagian ini, individu atau Kantor yang “independen” berarti bahwa 8

individu atau Kantor tersebut telah memenuhi ketentuan pada bagian ini. 9

10

400.6 Ketika melakukan perikatan audit, Kode Etik mengharuskan Kantor untuk 11

mematuhi prinsip dasar etika dan independen. Bagian ini menetapkan 12

persyaratan dan materi aplikasi spesifik tentang bagaimana menerapkan 13

kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi ketika 14

melakukan perikatan tersebut. Kerangka kerja konseptual yang ditetapkan 15

dalam Seksi 120 berlaku untuk independensi seperti halnya prinsip dasar 16

etika yang ditetapkan dalam Seksi 110. 17

18

400.7 Bagian ini menjelaskan: 19

(a) Fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan 20

profesional yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman 21

terhadap independensi; 22

(b) Tindakan potensial, termasuk pengamanan, yang mungkin tepat 23

diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut; dan 24

(c) Beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak 25

terdapat pengamanan untuk menurunkannya pada level yang dapat 26

diterima. 27

28

Entitas dengan Akuntabilitas Publik 29

30

400.8 Beberapa persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam bagian ini 31

mencerminkan luasnya kepentingan publik dalam entitas tertentu yang 32

didefinisikan sebagai entitas dengan akuntabilitas publik. Kantor didorong 33

untuk menentukan apakah memperlakukan entitas tambahan, atau kategori 34

entitas tertentu, sebagai entitas dengan akuntabilitas publik karena entitas 35

tersebut memiliki pemangku kepentingan dalam jumlah yang besar dan luas. 36

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan termasuk: 37

• Sifat dari bisnis, seperti menangani aset dalam menjalankan kapasitas 38

fidusia bagi sejumlah besar pemangku kepentingan. Contohnya 39

mungkin termasuk lembaga keuangan, seperti bank dan perusahaan 40

asuransi, serta dana pensiun. 41

• Ukuran. 42

• Jumlah karyawan. 43

44

45

46

47


104

Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya 1

2

400.9 Laporan audit mungkin mencakup pembatasan distribusi dan 3

penggunaannya. Jika hal tersebut terjadi dan ketentuan yang ditetapkan 4

dalam Seksi 800 terpenuhi, maka persyaratan independensi dalam bagian ini 5

dapat dimodifikasi sebagaimana dijelaskan pada Seksi 800. 6

7

Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu 8

9

400.10 Standar independensi untuk perikatan asurans yang bukan merupakan 10

perikatan audit atau perikatan reviu dijelaskan dalam Bagian 4B - 11

Independensi atas Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan 12

Reviu. 13

14


16

Umum 17

18

P400.11 Kantor yang melakukan perikatan audit harus independen. 19

20

P400.12 Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam 21

Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman 22

terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan audit. 23

24

[Paragraf 400.13-400.19 sengaja dikosongkan] 25

26

Entitas Berelasi 27

28

P400.20 Sebagaimana didefinisikan, suatu klien audit yang merupakan entitas yang 29

terdaftar di pasar modal mencakup semua entitas berelasinya. Untuk selain 30

entitas yang terdaftar di pasar modal, pengacuan kepada klien audit dalam 31

bagian ini mencakup entitas berelasi ketika klien memiliki pengendalian 32

langsung atau tidak langsung. Ketika tim audit mengetahui, atau memiliki 33

alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan yang 34

melibatkan entitas berelasi lainnya dari klien relevan dengan evaluasi 35

independensi Kantor terhadap klien, tim audit harus menyertakan entitas 36

berelasi tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi 37

ancaman terhadap independensi. 38

39


41

Periode Ketika Independensi yang Disyaratkan 42

43

P400.30 Independensi, sebagaimana dipersyaratkan oleh bagian ini, harus 44

dipertahankan selama: 45

(a) Periode perikatan; dan 46

(b) Periode yang dicakup oleh laporan keuangan. 47

48


105

400.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim audit mulai melakukan audit. Periode 1

perikatan berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Ketika perikatan bersifat 2

berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari 3

salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan 4

audit telah diterbitkan. 5

6

P400.31 Jika suatu entitas menjadi klien audit selama atau setelah periode yang 7

dicakup oleh laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor, harus 8

ditentukan oleh Kantor apakah ancaman terhadap independensi muncul 9

karena: 10

(a) Hubungan keuangan atau hubungan bisnis dengan klien audit selama 11

atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan tetapi 12

sebelum menerima perikatan audit; atau 13

(b) Jasa sebelumnya yang diberikan kepada klien audit oleh Kantor 14

tersebut atau jaringan Kantornya. 15

16

400.31-A1 Ancaman terhadap independensi muncul ketika jasa non-asurans diberikan 17

kepada klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan 18

keuangan, tetapi sebelum tim audit mulai melakukan audit, dan jasa non-19

asurans tidak diizinkan selama periode perikatan. 20

21


tersebut termasuk: 23

• Menggunakan profesional yang bukan anggota tim audit untuk 24

memberikan jasa tersebut. 25

• Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan audit dan 26

non-asurans secara memadai. 27

• Menugaskan Kantor lain di luar jaringan untuk mengevaluasi hasil jasa 28

non-asurans atau menugaskan Kantor lain di luar jaringan untuk 29

melakukan kembali jasa non-asurans sejauh yang diperlukan yang 30

memungkinkan Kantor lain untuk mengambil alih tanggung jawab atas 31

jasa tersebut. 32

33


35

Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola 36

37

400.40-A1 Paragraf P300.9 dan P300.10 menetapkan persyaratan mengenai komunikasi 38

dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 39

40

400.40-A2 Bahkan ketika tidak disyaratkan oleh Kode Etik, standar profesional, dan 41

peraturan perundang-undangan yang berlaku, komunikasi secara teratur 42

dianjurkan antara Kantor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola 43

klien mengenai hubungan dan hal lain yang mungkin berdasarkan opini 44

Kantor, yang secara rasional mengandung independensi. Komunikasi 45

tersebut memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk: 46


106

(a) Mempertimbangkan keputusan Kantor dalam mengidentifikasi dan 1

mengevaluasi ancaman; 2

(b) Mempertimbangkan bagaimana ancaman telah diatasi termasuk 3

ketepatan pengamanan yang tersedia dan dapat diterapkan; dan 4

(c) Tindakan tepat yang diambil. 5

Pendekatan tersebut sangat membantu terkait dengan ancaman intimidasi 6

dan ancaman kedekatan. 7

8


10

Jaringan Kantor 11

12

400.50-A1 Beberapa Kantor sering membentuk struktur yang lebih besar dengan Kantor 13

lain dan entitas lain untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan 14

jasa profesional. Apakah struktur yang lebih besar tersebut membentuk suatu 15

jaringan, bergantung pada fakta dan keadaan tertentu. Struktur tersebut tidak 16

bergantung pada ketika Kantor dan entitas tersebut berbeda dan terpisah 17

secara hukum. 18

19

P400.51 Suatu jaringan Kantor harus independen dari klien audit Kantor lain dalam 20

jaringan Kantor tersebut seperti yang diharuskan oleh bagian ini. 21

22

400.51-A1 Persyaratan independensi dalam bagian ini yang berlaku untuk suatu jaringan 23

Kantor, juga berlaku untuk setiap entitas yang memenuhi definisi sebagai 24

suatu jaringan Kantor. Entitas tersebut tidak perlu memenuhi definisi sebagai 25

suatu Kantor. Misalnya, suatu praktik konsultansi atau praktik hukum 26

profesional mungkin merupakan suatu jaringan Kantor tetapi bukan sebagai 27

suatu Kantor. 28

29

P400.52 Ketika dikaitkan dengan struktur Kantor dan entitas lain yang lebih besar, 30

suatu Kantor harus: 31

(a) Menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah suatu 32

jaringan terbentuk oleh struktur yang lebih besar tersebut; 33

(b) Mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki 34

informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa 35

Kantor dan entitas-entitas lain tersebut terhubung sedemikan rupa 36

sehingga merupakan suatu jaringan; dan 37

(c) Menerapkan pertimbangan tersebut secara konsisten pada seluruh 38

jaringan yang lebih besar. 39

40

P400.53 Ketika menentukan apakah jaringan yang terbentuk oleh struktur Kantor dan 41

entitas lain yang lebih besar, Kantor harus menyimpulkan bahwa jaringan 42

muncul karena struktur yang lebih besar tersebut bertujuan untuk kerjasama 43

dan: 44

(a) Hal tersebut jelas ditujukan untuk berbagi laba atau biaya antar entitas 45

dalam struktur tersebut. (Ref: Para. 400.53-A2); 46

(b) Entitas dalam struktur tersebut berbagi kepemilikan, pengendalian, atau 47

manajemen secara bersama. (Ref: Para. 400.53-A3); 48


107

(c) Entitas dalam struktur tersebut berbagi penggunaan kebijakan dan 1

prosedur pengendalian mutu secara bersama. (Ref: Para. 400.53-A4); 2

(d) Entitas dalam struktur tersebut berbagi suatu strategi bisnis secara 3

bersama. (Ref: Para. 400.53-A5); 4

(e) Entitas dalam struktur tersebut berbagi penggunaan suatu nama merek 5

bersama. (Ref: Para. 400.53-A6, 400.53-A7); atau 6

(f) Entitas dalam struktur tersebut berbagi bagian penting dari sumber 7

daya profesional. (Ref: Para. 400.53-A8. 400.53-A9). 8

9

400.53-A1 Mungkin ada pengaturan lain antara Kantor dan entitas dalam suatu struktur 10

yang lebih besar sebagai suatu jaringan, sebagai tambahan pengaturan yang 11

dijelaskan dalam paragraf P400.53. Namun, suatu struktur yang lebih besar 12

mungkin hanya ditujukan untuk memfasilitasi pekerjaan referral, yang dengan 13

sendirinya tidak memenuhi kriteria yang diperlukan sebagai suatu jaringan. 14

15

400.53-A2 Pembagian biaya yang tidak material tidak dengan sendirinya membentuk 16

suatu jaringan. Sebagai tambahan, jika pembagian biaya terbatas hanya pada 17

biaya yang berkaitan dengan pengembangan metodologi audit, manual, atau 18

biaya pelatihan, hal tersebut tidak dengan sendirinya membentuk suatu 19

jaringan. Selanjutnya, suatu kerjasama antara suatu Kantor dan entitas lain 20

yang tidak berkaitan secara bersama-sama untuk menyediakan jasa atau 21

mengembangkan suatu produk tidak dengan sendirinya membentuk suatu 22

jaringan. (Ref: Para. P400.53(a)). 23

24

400.53-A3 Kepemilikan, pengendalian, atau manajemen secara bersama dapat terjadi 25

berdasarkan kontrak atau cara lain. (Ref: Para. P400.53(b)). 26

27

400.53-A4 Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu bersama dirancang, 28

diimplementasikan, dan dipantau dalam struktur yang lebih besar tersebut. 29

(Ref: Para. P400.53(c)). 30

31

400.53-A5 Berbagi strategi bisnis bersama berdasarkan suatu perjanjian antar entitas 32

untuk mencapai tujuan strategis bersama. Suatu entitas tidak dianggap 33

sebagai suatu jaringan Kantor hanya karena semata-mata bekerja sama 34

dengan entitas lain untuk memenuhi permintaan proposal penyediaan suatu 35

jasa profesional. (Ref: Para. P400.53(d)). 36

37

400.53-A6 Nama merek bersama meliputi singkatan atau nama bersama. Kantor 38

dianggap menggunakan suatu nama merek bersama jika memasukkan, 39

misalnya, nama merek bersama sebagai bagian dari, atau bersama dengan, 40

nama Kantornya, ketika seorang rekan dari Kantor tersebut menandatangani 41

laporan audit. (Ref: Para. P400.53(e)). 42

43

400.53-A7 Walaupun kantor bukan merupakan bagian dari jaringan dan tidak 44

menggunakan nama bersama sebagai bagian dari nama kantornya, kantor 45

tersebut mungkin dianggap sebagai bagian dari jaringan jika materi promosi 46

atau perlengkapan yang digunakan mengacu pada kantor tersebut sebagai 47

anggota suatu asosiasi kantor. Oleh karena itu, jika Kantor tidak berhati-hati 48


108

dalam menjelaskan mengenai keanggotaannya tersebut, maka suatu 1

persepsi dapat terbentuk bahwa Kantor tersebut merupakan bagian dari 2

jaringan. (Ref: Para. P400.53(e)). 3

4

400.53-A8 Sumber daya profesional meliputi: 5

• Sistem bersama yang memungkinkan Kantor melakukan penukaran 6

informasi seperti pencatatan data, penagihan, dan waktu dari suatu 7

klien. 8

• Rekan dan personel lainnya. 9

• Departemen teknis sebagai tempat konsultasi mengenai isu spesifik 10

terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa untuk perikatan 11

asurans. 12

• Metodologi atau manual audit. 13

• Fasilitas dan pelaksanaan pelatihan. (Ref: Para. P400.53(f)). 14

15

400.53-A9 Sumber daya profesional yang digunakan bersama dinyatakan signifikan, 16

bergantung pada berbagai keadaan. Sebagai contoh: 17

• Sumber daya bersama mungkin terbatas pada metodologi audit atau 18

manual audit yang sama, tanpa pertukaran personel, klien atau 19

informasi pasar. Dalam keadaan demikian, tidak mungkin sumber daya 20

bersama akan menjadi signifikan, dan perihal yang sama berlaku untuk 21

aktivitas pelatihan bersama. 22

• Sumber daya bersama mungkin melibatkan pertukaran personel atau 23

informasi, seperti ketika personel diambil dari suatu kumpulan staf 24

bersama, atau ketika suatu departemen teknis bersama dibuat dalam 25

suatu struktur yang lebih besar untuk memberikan advis teknis kepada 26

Kantor yang berpartisipasi dan Kantor tersebut harus 27

melaksanakannya. Dalam keadaan demikian, suatu pihak ketiga yang 28

rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan besar 29

menyimpulkan bahwa sumberdaya bersama adalah signifikan. (Ref: 30

Para. P400.53(f)). 31

32

P400.54 Jika Kantor atau jaringan Kantor menjual suatu komponen praktiknya, dan 33

komponen tersebut secara berkelanjutan menggunakan semua atau sebagian 34

dari nama Kantor atau jaringan untuk waktu yang terbatas, maka entitas yang 35

relevan tersebut harus menentukan bagaimana mengungkapkan bahwa 36

pihak-pihak tersebut bukan merupakan jaringan Kantor ketika menampilkan 37

dirinya kepada pihak luar. 38

39

400.54-A1 Perjanjian penjualan suatu komponen praktik mungkin mengatur bahwa, 40

untuk periode waktu terbatas, komponen yang dijual tersebut dapat terus 41

menggunakan semua atau sebagian nama dari Kantor atau jaringan Kantor, 42

meskipun komponen tersebut tidak ada hubungannya dengan Kantor atau 43

jaringan Kantor. Dalam keadaan tersebut, ketika dua entitas berpraktik 44

dengan menggunakan suatu nama yang sama, namun faktanya bahwa pihak-45

pihak tersebut tidak termasuk dalam suatu struktur yang lebih besar yang 46


109

ditujukan untuk kerjasama. Oleh karena itu, dua entitas tersebut bukan 1

merupakan jaringan Kantor. 2

3

[Paragraf 400.55 hingga 400.59 sengaja dikosongkan] 4

5

Dokumentasi Umum Independensi Perikatan Audit dan Perikatan Reviu 6

7

P400.60 Kantor harus mendokumentasikan kesimpulan mengenai kepatuhan pada 8

bagian ini, dan substansi dari setiap diskusi yang relevan yang mendukung 9

kesimpulan tersebut. Khususnya: 10

(a) Ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi suatu ancaman, 11

Kantor harus mendokumentasikan sifat ancaman dan pengamanan 12

yang tersedia atau diterapkan; dan 13

(b) Ketika suatu ancaman memerlukan analisis signifikan, dan Kantor 14

menyimpulkan bahwa ancaman tersebut berada pada suatu level yang 15

dapat diterima, maka Kantor tersebut harus mendokumentasikan sifat 16

ancaman dan alasan kesimpulan. 17

18

400.60-A1 Dokumentasi menyediakan bukti atas pertimbangan Kantor dalam menyusun 19

kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap bagian ini. Namun kurangnya 20

dokumentasi tidak menentukan apakah suatu Kantor telah 21

mempertimbangkan permasalahan tertentu atau apakah Kantor tersebut 22

independen. 23

24


26

Merger dan Akuisisi 27

28

Ketika Merger Klien Memunculkan Ancaman 29

30

400.70-A1 Entitas mungkin menjadi entitas berelasi dengan klien audit karena merger 31

atau akuisisi. Ancaman terhadap independensi dan, oleh karena itu, ancaman 32

terhadap kemampuan Kantor untuk melanjutkan perikatan audit mungkin 33

muncul akibat kepentingan atau hubungan pada saat ini atau sebelumnya 34

antara Kantor atau jaringan Kantor dengan entitas berelasi tersebut. 35

36

P400.71 Dalam keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 400.70-A1, 37

(a) Kantor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi kepentingan dan 38

hubungan sebelumnya dan saat ini dengan entitas berelasi dengan 39

mempertimbangkan tindakan apapun yang dilakukan untuk mengatasi 40

ancaman, dapat memengaruhi independensinya, dan oleh karena itu, 41

kemampuannya untuk melanjutkan perikatan audit setelah tanggal 42

efektif merger atau akuisisi; dan 43

(b) Tunduk pada paragraf P400.72, Kantor harus melakukan langkah-44

langkah untuk mengakhiri kepentingan atau hubungan apapun yang 45

tidak diperkenankan oleh kode etik pada tanggal efektif merger atau 46

akuisisi. 47

48


110

P400.72 Sebagai suatu pengecualian paragraf P400.71(b), jika kepentingan atau 1

hubungan tidak dapat diakhiri secara wajar pada tanggal efektif merger atau 2

akuisisi, Kantor harus: 3

(a) Mengevaluasi ancaman yang muncul karena kepentingan atau 4

hubungan tersebut; dan 5

(b) Mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola 6

mengenai alasan kepentingan atau hubungan tidak dapat diakhiri 7

secara wajar pada tanggal efektif dan evaluasi terhadap level ancaman. 8

9

400.72-A1 Dalam beberapa keadaan, mungkin tidak ada alasan yang wajar untuk 10

mengakhiri suatu kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman 11

pada tanggal efektif merger atau akuisisi. Keadaan ini mungkin karena Kantor 12

menyediakan jasa non-asurans kepada entitas berelasi, dan entitas tidak 13

dapat melakukan transisi secara baik kepada Kantor lain pada tanggal 14

tersebut. 15

16

400.72-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level suatu ancaman yang 17

muncul karena merger dan akuisisi ketika terdapat kepentingan dan 18

hubungan yang tidak dapat diakhiri secara wajar, termasuk: 19

• Sifat dan signifikansi kepentingan atau hubungan tersebut. 20

• Sifat dan signifikansi hubungan entitas berelasi tersebut (sebagai 21

contoh, apakah entitas berelasi tersebut merupakan entitas anak atau 22

entitas induk). 23

• Rentang waktu sampai dengan kepentingan atau hubungan secara 24

wajar dapat diakhiri. 25

26

P400.73 Jika, setelah berdiskusi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf P400.72(b), 27

pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meminta Kantor tersebut untuk 28

melanjutkan sebagai auditor, Kantor tersebut harus melakukannya hanya jika: 29

(a) Kepentingan atau hubungan tersebut akan diakhiri sesegera mungkin, 30

namun tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif 31

merger atau akuisisi; 32

(b) Setiap individu yang memiliki kepentingan atau hubungan seperti itu, 33

termasuk yang telah muncul melalui pelaksanaan jasa non-asurans 34

yang tidak diperkenankan oleh Seksi 600 dan subseksinya, tidak akan 35

menjadi anggota tim perikatan audit atau individu yang bertanggung 36

jawab atas pengendalian mutu perikatan; dan 37

(c) Tindakan transisi akan diterapkan, seperlunya, dan didiskusikan dengan 38


40

400.73-A1 Contoh tindakan transisi tersebut termasuk: 41

• Menugaskan Anggota untuk menelaah pekerjaan audit atau non-42

asurans secara tepat. 43

• Menugaskan Anggota, yang bukan personel Kantor yang menyatakan 44

opini atas laporan keuangan, untuk melakukan penelahaan yang setara 45

dengan pengendalian mutu perikatan. 46


111

• Menugaskan Kantor lain untuk mengevaluasi hasil dari jasa non-1

asurans atau menunjuk Kantor lain untuk melakukan kembali jasa non-2

asurans sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan Kantor lain 3

tersebut mengambil tanggung jawab atas jasa tersebut. 4

5

P400.74 Kantor mungkin telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan audit 6

sebelum tanggal efektif merger atau akuisisi dan mungkin dapat 7

menyelesaikan prosedur audit yang tersisa dalam waktu singkat. Dalam 8

keadaan demikian, jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola 9

meminta Kantor untuk menyelesaikan audit, sementara kepentingan atau 10

hubungan yang teridentifikasi pada paragraf 400.70-A1 terus berlanjut, Kantor 11

tersebut hanya akan melakukannya jika: 12

(a) Telah mengevaluasi level ancaman dan mendiskusikan hasilnya 13

dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; 14

(b) Mematuhi persyaratan paragraf P400.73(a) sampai (c); dan 15

(c) Berhenti sebagai auditor tidak lebih dari tanggal laporan audit 16

diterbitkan. 17

18

Jika Objektivitas Tetap Dikompromikan 19

20

P400.75 Bahkan jika semua persyaratan paragraf P400.71 hingga P400.74 terpenuhi, 21

Kantor tersebut harus menentukan apakah keadaan yang teridentifikasi pada 22

paragraf 400.70-A1 memunculkan ancaman yang tidak dapat diatasi 23

sehingga, objektivitas akan dikompromikan. Jika demikian, Kantor tersebut 24

harus berhenti sebagai auditor. 25

26

Dokumentasi 27

28

P400.76 Kantor harus mendokumentasikan: 29

(a) Setiap kepentingan atau hubungan yang teridentifikasi pada paragraf 30

400.70-A1 yang tidak akan diakhiri pada tanggal efektif merger atau 31

akuisisi dan alasan mengapa tidak akan berakhir; 32

(b) Langkah-langkah transisi yang diterapkan; 33

(c) Hasil diskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; 34

dan 35

(d) Alasan kepentingan dan hubungan sebelumnya dan saat ini tidak 36

memunculkan ancaman sehingga objektivitas dapat dikompromikan. 37

38


40

Pelanggaran atas Ketentuan Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu 41

42

Ketika Kantor Mengidentifikasi Pelanggaran 43

44

P400.80 Jika Kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran atas persyaratan dalam 45

bagian ini terjadi, maka Kantor harus: 46


112

(a) Mengakhiri, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan atau 1

hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi 2

dari pelanggaran tersebut; 3

(b) Mempertimbangkan apakah terdapat persyaratan peraturan perundang-4

undangan lain yang berlaku untuk pelanggaran tersebut dan, jika 5

demikian maka: 6

(i) Mematuhi persyaratan tersebut; dan 7

(ii) Mempertimbangkan untuk melaporkan pelanggaran tersebut 8

kepada asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawas jika 9

pelaporan tersebut merupakan praktik yang lazim atau diharapkan 10

dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku; 11

(c) Mengomunikasikan segera pelanggaran tersebut sesuai dengan 12

kebijakan dan prosedur kepada: 13

(i) Rekan perikatan; 14

(ii) Pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur yang 15

berkaitan dengan independensi; 16

(iii) Personel relevan lainnya di Kantor dan, jika relevan, jaringan 17

Kantor; dan 18

(iv) Pihak yang tunduk pada persyaratan independensi pada bagian 19

4A yang perlu melakukan tindakan yang tepat; 20

(d) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap 21

objektivitas Kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit; 22

dan 23

(e) Bergantung pada signifikansi pelanggaran, menentukan: 24

(i) Apakah mengakhiri perikatan audit tersebut; atau 25

(ii) Apakah mungkin untuk melakukan tindakan yang memuaskan 26

untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut dan apakah 27

tindakan tersebut dapat dilakukan dan tepat untuk keadaan 28

tersebut. 29

Dalam membuat keputusan tersebut, Kantor harus menerapkan 30

pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang 31

rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan akan 32

menyimpulkan bahwa objektivitas Kantor akan dikompromikan, dan oleh 33

karena itu, Kantor tersebut tidak dapat menerbitkan laporan audit. 34

35

400.80-A1 Suatu pelanggaran terhadap persyaratan pada bagian ini dapat terjadi 36

meskipun Kantor memiliki kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 37

memberikan keyakinan memadai bahwa independensi dapat dipertahankan. 38

Dalam keadaan tersebut mungkin perlu untuk mengakhiri perikatan audit 39

karena pelanggaran tersebut. 40

41

400.80-A2 Signifikansi dan dampak dari pelanggaran terhadap objektivitas Kantor dan 42

kemampuan untuk menerbitkan laporan audit akan bergantung pada faktor 43

seperti: 44

• Sifat dan durasi pelanggaran. 45

• Jumlah dan sifat dari setiap pelanggaran sebelumnya berkaitan dengan 46

perikatan audit berjalan. 47


113

• Apakah anggota tim audit memiliki pengetahuan tentang kepentingan 1

atau hubungan yang memunculkan pelanggaran. 2

• Apakah individu yang memunculkan pelanggaran adalah anggota tim 3

audit atau individu lain yang disyaratkan untuk mematuhi persyaratan 4

independensi. 5

• Jika pelanggaran berkaitan dengan anggota tim audit, peran individu 6

tersebut. 7

• Jika pelanggaran muncul karena pemberian suatu jasa profesional, 8

dampak jasa tersebut, jika ada, pada catatan akuntansi atau jumlah 9

yang dicatat dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh 10

Kantor tersebut. 11

• Luasnya ancaman kepentingan pribadi, ancaman advokasi, ancaman 12

intimidasi, atau ancaman lain yang muncul karena pelanggaran 13

tersebut. 14

15

400.80-A3 Bergantung pada signifikansi pelanggaran, contoh tindakan yang mungkin 16

dipertimbangkan Kantor untuk mengatasi pelanggaran secara memuaskan 17

termasuk: 18

• Mengeluarkan individu yang relevan dari tim audit. 19

• Menugaskan individu yang berbeda untuk melakukan penelaahan 20

tambahan terhadap pekerjaan audit yang terkena dampak atau untuk 21

melakukan kembali pekerjaan tersebut sejauh yang diperlukan. 22

• Merekomendasikan agar klien audit melibatkan Kantor lain yang tepat 23

untuk menelaah atau melakukan kembali pekerjaan audit yang terkena 24

dampak sejauh yang diperlukan. 25

• Jika pelanggaran terkait dengan jasa non-asurans yang memengaruhi 26

catatan akuntansi atau jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan, 27

menugaskan Kantor lain untuk mengevaluasi hasil jasa non-asurans 28

atau menugaskan Kantor lain untuk melakukan kembali jasa non-29

asurans sejauh yang diperlukan yang memungkinkan Kantor lain untuk 30

bertanggung jawab atas jasa tersebut. 31

32

P400.81 Jika Kantor menentukan bahwa tindakan tidak dapat dilakukan untuk 33

mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka Kantor 34

harus, sesegera mungkin, menginformasikan kepada pihak yang melakukan 35

perikatan dengan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, 36

sebagaimana mestinya. Kantor juga harus mengambil langkah yang 37

diperlukan untuk mengakhiri perikatan asurans sesuai dengan persyaratan 38

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan untuk mengakhiri 39


41

P400.82 Jika Kantor menentukan bahwa tindakan dapat dilakukan untuk mengatasi 42

konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka Kantor harus 43

mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola: 44

(a) Signifikansi pelanggaran tersebut, termasuk sifat dan durasi; 45

(b) Bagaimana pelanggaran terjadi dan bagaimana hal tersebut 46

diidentifikasi; 47


114

(c) Tindakan yang diusulkan atau dilakukan dan mengapa tindakan 1

tersebut akan memuaskan untuk mengatasi konsekuensi dari 2

pelanggaran dan memungkinkan Kantor menerbitkan laporan audit; 3

(d) Kesimpulan bahwa, dalam pertimbangan profesional Kantor, 4

objektivitas tidak dikompromikan dan alasan kesimpulan tersebut; dan 5

(e) Setiap langkah yang diusulkan atau dilakukan oleh Kantor untuk 6

mengurangi atau menghindari risiko terjadinya pelanggaran lebih lanjut. 7

Diskusi lebih lanjut harus dilakukan sesegera mungkin kecuali alternatif waktu 8

ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk 9

pelaporan pelanggaran yang kurang signifikan. 10

11

Komunikasi Pelanggaran dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola 12

13

400.83-A1 Paragraf P300.9 dan P300.10 menetapkan persyaratan yang berkenaan 14

dengan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 15

16

P800.84 Sehubungan dengan pelanggaran, Kantor harus berkomunikasi secara 17

tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola: 18

(a) Semua hal yang dibahas sesuai dengan paragraf P400.82 dan 19

mendapat persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata 20

kelola yang tindakannya dapat, atau telah, dilakukan telah memuaskan 21

dalam mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut; dan 22

(b) Penjelasan tentang: 23

(i) Kebijakan dan prosedur Kantor yang relevan dengan pelanggaran 24

yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa 25

independensi dipertahankan; dan 26

(ii) Setiap langkah yang dilakukan Kantor tersebut untuk mengurangi 27

atau menghindari risiko terjadinya pelanggaran lebih lanjut. 28

29

P400.85 Jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak menyetujui terhadap 30

tindakan yang diajukan oleh Kantor sesuai dengan paragraf P400.80(e)(ii) 31

secara memuaskan dapat mengurangi konsekuensi pelanggaran tersebut, 32

maka Kantor harus melakukan langkah yang diperlukan untuk mengakhiri 33

perikatan audit sesuai dengan paragraf P400.81. 34

35

Pelanggaran Sebelum Laporan Audit Diterbitkan 36

37

P400.86 Jika pelanggaran terjadi sebelum laporan audit diterbitkan, maka Kantor 38

harus mematuhi ketentuan bagian 4A dalam pengevaluasian signifikansi 39

pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas Kantor tersebut dan 40

kemampuannya untuk menerbitkan laporan audit pada periode berjalan. 41

42

P400.87 Kantor juga harus: 43

(a) Mempertimbangkan dampak dari pelanggaran, jika ada, terhadap 44

objektivitas Kantor dalam kaitannya dengan laporan audit yang 45

diterbitkan sebelumnya, dan kemungkinan penarikan laporan audit 46

tersebut; dan 47


115

(b) Mendiskusikan permasalahan tersebut dengan pihak yang bertanggung 1


3

Dokumentasi 4

5

P400.88 Dalam mematuhi persyaratan paragraf P400.80 hingga P400.87, Kantor 6

harus mendokumentasikan: 7

(a) Pelanggaran; 8

(b) Tindakan yang dilakukan; 9

(c) Keputusan kunci yang dibuat; 10

(d) Semua hal yang didiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab 11

atas tata kelola; dan 12

(e) Setiap diskusi dengan asosiasi profesi atau otoritas pengawas atau 13

regulator. 14

15

P400.89 Jika melanjutkan perikatan audit, maka Kantor harus mendokumentasikan: 16

(a) Kesimpulan bahwa, dalam pertimbangan profesional Kantor, 17

objektivitas belum dikompromikan; dan 18

(b) Alasan mengapa tindakan yang dilakukan telah memuaskan untuk 19

mengatasi konsekuensi dari pelanggaran sehingga Kantor dapat 20

menerbitkan laporan audit. 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


116

SEKSI 410 1

2

IMBALAN 3

4

PENDAHULUAN 5

6

410.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan 7

menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 8

untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap 9

independensi. 10

11

410.2 Sifat dan level atas imbalan atau jenis remunerasi lain dapat memunculkan 12

ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan 13

persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan 14

kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. 15

16


18

Besaran Relatif Imbalan 19

20

Semua Klien Audit 21

22

410.3-A1 Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien audit dari Kantor yang 23

menyatakan opini audit merupakan sebagian besar dari total imbalan Kantor 24

tersebut, maka ketergantungan terhadap klien tersebut dan kekhawatiran 25

akan kehilangan klien tersebut akan memunculkan ancaman kepentingan 26

pribadi atau ancaman intimidasi. 27

28

410.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman termasuk: 29

• Struktur operasi Kantor. 30

• Apakah Kantor sudah mapan atau baru berdiri. 31

• Signifikansi klien secara kualitatif dan/atau kuantitatif terhadap Kantor. 32

33


ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi adalah meningkatkan 35

basis klien Kantor untuk mengurangi ketergantungan pada klien audit. 36

37

410.3-A4 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi juga muncul ketika 38

imbalan yang dihasilkan oleh Kantor dari suatu klien audit mencerminkan 39

sebagian besar pendapatan dari satu rekan atau satu divisi dari Kantor 40

tersebut. 41

42

410.3-A5 Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut termasuk: 43

• Signifikansi klien tersebut secara kualitatif dan/atau kuantitatif bagi 44

rekan atau divisi. 45


117

• Sejauh mana besaran kompensasi dari rekan, atau para rekan dalam 1

divisi tersebut, bergantung pada imbalan yang dihasilkan dari klien 2

tersebut. 3

4


kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi mencakup: 6

• Meningkatkan basis klien dari rekan atau divisi tersebut untuk 7

mengurangi ketergantungan pada klien audit tersebut. 8

• Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan 9

audit untuk menelaah pekerjaan. 10

11

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik 12

13

P410.4 Apabila klien audit adalah entitas dengan akuntabilitas publik dan, selama 14

dua tahun berturut-turut, total imbalan dari klien tersebut dan entitas 15

berelasinya mencerminkan lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima 16

oleh Kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan klien, Kantor 17

harus: 18

(a) Mengungkapkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola 19

klien audit mengenai fakta bahwa total imbalan tersebut mencerminkan 20

lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh Kantor tersebut; 21

dan 22

(b) Mendiskusikan apakah salah satu tindakan berikut dapat merupakan 23

pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul atas total imbalan 24

yang diterima Kantor dari klien, dan jika demikian, menerapkan: 25

(i) Sebelum opini audit pada tahun kedua atas laporan keuangan 26

diterbitkan, Anggota yang bukan merupakan bagian dari Kantor 27

yang menerbitkan opini atas laporan keuangan, melakukan 28

penelaahan pengendalian mutu perikatan terhadap perikatan 29

tersebut; atau asosiasi profesi melakukan penelaahan atas 30

perikatan yang setara dengan penelaahan pengendalian mutu 31

perikatan (“penelaahan prapenerbitan”); atau 32

(ii) Setelah opini audit pada tahun kedua atas laporan keuangan 33

diterbitkan, dan sebelum opini audit pada tahun ketiga atas 34

laporan keuangan diterbitkan, Anggota yang bukan anggota dari 35

Kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan, atau 36

asosiasi profesi melakukan penelaahan terhadap audit tahun 37

kedua yang setara dengan penelaahan pengendalian mutu 38

perikatan (“penelaahan pascapenerbitan”). 39

40

P410.5 Ketika total imbalan yang dijelaskan dalam paragraf P410.4 secara signifikan 41

melebihi 15%, Kantor harus menentukan apakah level ancaman seperti 42

penelaahan pascapenerbitan tidak akan menurunkan ancaman pada level 43

yang dapat diterima. Jika demikian, Kantor tersebut harus melakukan 44

penelaahan prapenerbitan. 45

46

47


118

1

P410.6 Jika imbalan yang dijelaskan dalam paragraf P410.4 terus berlanjut melebihi 2

15%, Kantor tersebut setiap tahun harus: 3

(a) Mengungkapkan dan berdiskusi dengan pihak yang bertanggung jawab 4

atas tata kelola mengenai hal tersebut yang diatur dalam paragraf 5

P410.4; dan 6

(b) Mematuhi paragraf P410.4(b) dan P410.5. 7

8

Imbalan yang Telah Lewat Jatuh Tempo 9

10

410.7-A1 Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul jika sebagian imbalan yang 11

signifikan belum dibayar sebelum laporan audit tahun berikutnya diterbitkan. 12

Secara umum diharapkan bahwa Kantor akan mensyaratkan pembayaran 13

imbalan tersebut sebelum laporan audit tersebut diterbitkan. Persyaratan dan 14

materi aplikasi yang diatur dalam Seksi 511 terkait dengan pinjaman dan 15

jaminan mungkin juga berlaku untuk situasi ketika terdapat imbalan yang 16

belum dibayar. 17

18


ancaman kepentingan pribadi termasuk: 20

• Memperoleh sebagian pembayaran dari imbalan yang telah lewat jatuh 21

tempo. 22

• Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan 23

audit untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan. 24

25

P410.8 Ketika bagian imbalan signifikan telah jatuh tempo dari suatu klien audit 26

masih tidak dibayar dalam jangka waktu yang lama, Kantor harus 27

menentukan: 28

(a) Apakah imbalan yang telah lewat jatuh tempo setara dengan suatu 29

pinjaman kepada klien; dan 30

(b) Apakah tepat bagi Kantor untuk ditunjuk kembali atau melanjutkan 31

perikatan audit. 32

33

Imbalan Kontinjen 34

35

410.9-A1 Imbalan kontinjen adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi 36

atau hasil dari jasa yang dihitung berdasarkan basis yang ditentukan 37

sebelumnya. Imbalan kontinjen yang dibebankan melalui perantara adalah 38

suatu imbalan kontinjen tidak langsung. Pada seksi ini, imbalan tidak 39

dianggap sebagai imbalan kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau 40

otoritas publik lainnya. 41

42

P410.10 Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara 43

langsung atau tidak langsung untuk suatu perikatan audit. 44

45

P410.11 Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan 46

kontinjen, baik secara langsung atau tidak langsung untuk jasa non-asurans 47

yang diberikan kepada suatu klien audit, jika: 48


119

(a) Imbalan dikenakan oleh Kantor yang menyatakan opini atas laporan 1

keuangan dan imbalan tersebut material atau diharapkan material bagi 2

kantor tersebut; 3

(b) Imbalan dikenakan oleh suatu jaringan Kantor yang terlibat suatu 4

bagian signifikan dari audit dan imbalan tersebut material atau 5

diharapkan menjadi material bagi Kantor tersebut; atau 6

(c) Hasil dari jasa non-asurans, dan oleh karena jumlah imbalan tersebut, 7

bergantung pada suatu pertimbangan kontemporer atau masa depan 8

yang berkaitan dengan audit atas jumlah yang material dalam laporan 9

keuangan. 10

11

410.12-A1 Paragraf P410.10 dan P410.11 melarang Kantor atau jaringan Kantor untuk 12

menyepakati pengaturan imbalan kontinjen tertentu dengan klien audit. 13

Bahkan jika pengaturan imbalan kontinjen tidak dilarang pada saat 14

memberikan jasa non-asurans kepada klien audit, maka ancaman 15

kepentingan pribadi mungkin masih muncul. 16

17

410.12-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level dari suatu ancaman tersebut 18

termasuk: 19

• Rentang jumlah imbalan yang mungkin diterima. 20

• Apakah otoritas yang berwenang menentukan hasil sebagai basis 21

imbalan kontinjen. 22


dilakukan oleh Kantor dan dasar remunerasi. 24

• Sifat dari jasa. 25

• Pengaruh dari peristiwa atau transaksi terhadap laporan keuangan. 26

27



• Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam melakukan 30

jasa non-asurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan oleh 31

Kantor. 32

• Memperoleh perjanjian tertulis pada awal perikatan dengan klien 33

sebagai basis penentuan remunerasi. 34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


120

SEKSI 411 1

2

KEBIJAKAN KOMPENSASI DAN EVALUASI 3

4

PENDAHULUAN 5

6



mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap 9

independensi. 10

11

411.2 Suatu kebijakan evaluasi atau kompensasi Kantor dapat memunculkan suatu 12

ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini mengatur persyaratan dan materi 13



16


18

Umum 19

20

411.3-A1 Ketika seorang anggota tim audit untuk suatu klien audit tertentu dievaluasi 21

atau diberi kompensasi berdasarkan penjualan jasa non-asurans kepada klien 22

audit tersebut, level ancaman kepentingan pribadi akan bergantung pada: 23

(a) Berapa proporsi kompensasi atau evaluasi didasarkan pada penjualan 24

jasa tersebut; 25

(b) Peran individu dalam tim audit; dan 26

(c) Apakah penjualan jasa non-asurans tersebut memengaruhi keputusan 27

promosi. 28

29

411.3-A2 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi 30


• Merevisi rencana kompensasi atau proses evaluasi untuk individu 32

tersebut. 33

• Mengeluarkan individu tersebut dari tim audit. 34

35


kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat untuk 37

menelaah pekerjaan anggota tim audit. 38

39

P411.4 Kantor tidak boleh mengevaluasi atau memberi kompensasi kepada seorang 40

rekan audit utama berdasarkan keberhasilan rekan tersebut dalam menjual 41

jasa non-asurans kepada klien audit rekan tersebut. Pengaturan tersebut 42

tidak menghalangi pengaturan pembagian keuntungan normal antara para 43

rekan dari suatu Kantor. 44

45

46

47

48


121

SEKSI 420 1

2

HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN 3

4

PENDAHULUAN 5

6


menerapkan kerangka kerja konseptual yang dijelaskan pada Seksi 120 8

dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap 9

independensi. 10

11

420.2 Menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit dapat memunculkan 12

ancaman kepentingan pribadi, kepentingan kedekatan, atau intimidasi. Seksi 13

ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk 14

menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut. 15

16

Persyaratan dan Materi Aplikasi 17

18

P420.3 Kantor, jaringan Kantor, atau anggota tim audit tidak boleh menerima hadiah 19

dan keramahtamahan dari klien audit, kecuali nilainya kecil dan tidak 20

berdampak. 21

22

420.3-A1 Jika Kantor, jaringan Kantor atau anggota tim audit menawarkan atau 23

menerima bujukan kepada atau dari klien audit, maka persyaratan dan materi 24

aplikasi yang dijelaskan pada Seksi 340 berlaku dan ketidakpatuhan terhadap 25

persyaratan tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi. 26

27

420.3-A2 Persyaratan yang dijelaskan pada Seksi 340 yang berkaitan dengan 28

penawaran atau penerimaan bujukan tidak memungkinkan Kantor, jaringan 29

Kantor, atau anggota tim audit untuk menerima hadiah dan keramahtamahan 30

memiliki intensi untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut bahkan jika 31

nilainya kecil dan tidak berdampak. 32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


122

SEKSI 430 1

2

LITIGASI AKTUAL ATAU ANCAMAN LITIGASI 3

4

PENDAHULUAN 5

6


menerapkan kerangka kerja konseptual yang diatur dalam Seksi 120 untuk 8

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap 9

independensi. 10

11

430.2 Ketika litigasi dengan klien audit terjadi, atau kemungkinan besar, ancaman 12

kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi muncul. Seksi ini mengatur 13

materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja 14

konseptual dalam keadaan tersebut. 15

16

MATERI APLIKASI 17

18

Umum 19

20

430.3-A1 Hubungan antara manajemen klien dan anggota tim audit harus digambarkan 21

dengan keterbukaan dan pengungkapan secara lengkap mengenai semua 22

aspek dari operasi bisnis klien. Posisi berseberangan mungkin merupakan 23

hasil dari litigasi aktual atau litigasi yang mengancam antara klien audit dan 24

Kantor, jaringan Kantor atau anggota tim audit. Posisi berseberangan tersebut 25

dapat memengaruhi kemauan manajemen untuk membuat pengungkapan 26

lengkap dan memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman 27

intimidasi. 28

29


• Materialitas dari litigasi. 31

• Apakah litigasi berkaitan dengan perikatan audit sebelumnya. 32

33

430.3-A3 Jika litigasi melibatkan anggota tim audit, contoh tindakan yang dapat 34

menghilangkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi 35

tersebut adalah dengan mengeluarkan individu tersebut dari tim audit. 36

37


kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi adalah dengan menugaskan 39

penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan. 40

41

42

43

44

45

46

47

48


123

SEKSI 510 1

2

KEPENTINGAN KEUANGAN 3

4

PENDAHULUAN 5

6


menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 8


independensi. 10

11

510.2 Memiliki kepentingan keuangan pada klien audit dapat memunculkan 12

ancaman kepentingan pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi 13



16


18

Umum 19

20

510.3-A1 Kepentingan keuangan dapat dimiliki baik secara langsung atau tidak 21

langsung melalui perantara seperti sarana investasi kolektif, estate, atau trust. 22

Ketika seorang pemilik manfaat memiliki pengendalian terhadap perantara 23

atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, kode etik ini 24

mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat langsung. 25

Sebaliknya, ketika pemilik manfaat tidak memiliki pengendalian terhadap 26

perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, 27

kode etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat 28

tidak langsung. 29

30

510.3-A2 Seksi ini memuat referensi tentang “materialitas” dari suatu kepentingan 31

keuangan. Dalam penentuan apakah kepentingan tersebut material bagi 32

individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti 33

perlu dipertimbangkan. 34

35


yang muncul karena memiliki kepentingan keuangan terhadap klien audit 37

mencakup: 38

• Peran individu yang memiliki kepentingan keuangan. 39

• Apakah kepentingan keuangan bersifat langsung atau tidak langsung. 40

• Materialitas dari kepentingan keuangan. 41

42

43

44

45

46

47


124

Kepentingan Keuangan Kantor, Jaringan Kantor, Anggota Tim Audit, dan Lainnya 1

2

P510.4 Tunduk pada paragraf P510.5, kepentingan keuangan langsung atau 3

kepentingan keuangan tidak langsung yang material atas klien audit tidak 4

boleh dimiliki oleh: 5

(a) Kantor atau jaringan Kantor; 6

(b) Anggota tim audit, atau setiap anggota keluarga inti dari individu 7

tersebut; 8

(c) Rekan lain pada kantor yang merupakan tempat rekan perikatan untuk 9

berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan audit tersebut, atau 10

anggota keluarga inti dari rekan lainnya; atau 11

(d) Rekan atau karyawan manajerial lain yang memberikan jasa selain 12

audit kepada klien audit, kecuali keterlibatan individu tersebut minimal, 13

atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut. 14

15

510.4-A1 Divisi sebagai tempat berpraktik rekan perikatan dalam kaitannya dengan 16

perikatan audit tidak selalu merupakan divisi rekan tersebut yang menerima 17

perikatan. Ketika rekan perikatan berbeda lokasi kantornya dari anggota tim 18

audit lainnya, pertimbangan profesional diharuskan untuk menentukan divisi 19

sebagai tempat rekan tersebut berpraktik dalam kaitannya dengan perikatan. 20

21

P510.5 Sebagai pengecualian dari paragraf P510.4, seorang anggota keluarga inti 22

yang diidentifikasi dalam subparagraf P510.4(c) atau (d) dapat memiliki 23

kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dalam suatu klien audit, 24

sepanjang: 25

(a) Anggota keluarga tersebut menerima kepentingan keuangan karena 26

hak dari hubungan kerja, sebagai contoh melalui program pensiun atau 27

program opsi saham, dan, ketika diperlukan, kantor mengatasi 28

ancaman yang muncul karena kepentingan keuangan tersebut; dan 29

(b) Anggota keluarga melepas atau mengabaikan kepentingan keuangan 30

tersebut sesegera mungkin ketika anggota keluarga memiliki atau 31

memperoleh hak untuk melakukannya, atau dalam hal kasus opsi 32

saham, ketika anggota keluarga memperoleh hak untuk menggunakan 33

opsi tersebut. 34

35

Kepentingan Keuangan Pada Entitas Pengendali Klien Audit 36

37

P510.6 Ketika entitas memiliki kepentingan pengendali terhadap klien audit dan klien 38

audit tersebut adalah material bagi entitas, baik Kantor, jaringan Kantor, 39

anggota tim audit, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, 40

tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik secara 41

langsung atau tidak langsung terhadap entitas tersebut. 42

43

Kepentingan Keuangan sebagai Wali Amanat 44

45

P510.7 Paragraf P510.4 juga berlaku untuk kepentingan keuangan pada klien audit 46

yang dimiliki dalam suatu trust ketika Kantor, jaringan Kantor, atau individu 47

bertindak sebagai wali amanat, kecuali: 48


125

(a) Tidak satupun pihak berikut adalah penerima manfaat dari trust, yaitu: 1

wali amanat, anggota tim audit atau setiap anggota keluarga inti dari 2

individu tersebut, Kantor atau jaringan Kantor tersebut; 3

(b) Kepentingan pada klien audit yang dimiliki oleh trust tidak material bagi 4

trust tersebut; 5

(c) Trust tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap klien audit; 6

dan 7

(d) Tidak satupun pihak berikut ini dapat memengaruhi secara signifikan 8

keputusan investasi yang melibatkan kepentingan keuangan pada klien 9

audit, yaitu: wali amanat, anggota tim audit atau setiap anggota 10

keluarga inti dari individu, Kantor, atau jaringan Kantor tersebut. 11

12

Kepentingan Keuangan yang Sama dengan Klien Audit 13

14

P510.8 (a) Kantor, atau jaringan Kantor, atau seorang anggota tim audit, atau 15

setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh memiliki 16

kepentingan keuangan pada suatu entitas ketika klien audit juga 17

memiliki kepentingan keuangan pada entitas tersebut, kecuali: 18

(i) Kepentingan keuangan tersebut tidak material bagi Kantor, 19

jaringan Kantor, anggota tim audit dan anggota keluarga inti dari 20

individu, serta klien audit, jika dapat diterapkan; atau 21

(ii) Klien audit tidak dapat menggunakan pengaruh signifikan 22

terhadap entitas tersebut. 23

(b) Sebelum individu yang memiliki kepentingan keuangan sebagaimana 24

diuraikan dalam paragraf P510.8(a) menjadi anggota tim audit, individu 25

atau anggota keluarga inti dari individu tersebut harus: 26

(i) Melepas kepentingan tersebut; atau 27

(ii) Melepas sebagian dari kepentingan tersebut sehingga 28

kepentingan yang tersisa tidak lagi material. 29

30

Kepentingan Keuangan yang Diterima secara Tidak Sengaja 31

32

P510.9 Jika Kantor, jaringan Kantor, rekan, karyawan dari Kantor dan/atau jaringan 33

Kantor, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, menerima 34

suatu kepentingan keuangan langsung atau suatu kepentingan keuangan 35

tidak langsung yang material pada suatu klien audit melalui warisan, hadiah, 36

hasil dari merger, atau dalam keadaan yang serupa dan kepentingan tersebut 37

tidak diperkenankan untuk dimiliki berdasarkan seksi ini, maka: 38

(a) Jika kepentingan tersebut diterima oleh Kantor, jaringan Kantor, 39

seorang anggota tim audit atau anggota keluarga inti dari individu, atau 40

dalam jumlah cukup dari suatu kepentingan keuangan tidak langsung 41

harus dilepas sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material; 42

atau 43

(b) (i) Jika kepentingan keuangan diterima oleh seorang individu 44

yangbukan merupakan anggota tim audit, atau oleh anggota keluarga 45

inti dari individu, kepentingan keuangan harus dilepas sesegera 46

mungkin, atau dalam jumlah cukup harus dilepas sehingga kepentingan 47

tersebut tidak lagi material; dan 48


126

(ii) Menunda pelepasan kepentingan keuangan, jika perlu Kantor harus 1

mengatasi ancaman yang muncul. 2

3

Kepentingan Keuangan dalam Keadaan Lain 4

5

Keluarga Inti 6

7

510.10-A1 Suatu ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi dapat muncul 8

jika anggota tim audit atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, 9

Kantor atau jaringan Kantor memiliki kepentingan keuangan pada suatu 10

entitas ketika direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau pemilik-pengendali 11

atas klien audit juga diketahui memiliki kepentingan keuangan dalam entitas 12

tersebut. 13

14


• Peran individu dalam tim audit. 16

• Apakah kepemilikan entitas tertutup atau dimiliki secara luas. 17

• Apakah kepentingan memungkinkan investor untuk mengendalikan atau 18

secara signifikan memengaruhi entitas. 19


21

510.10-A3 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi, 22

ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah dengan mengeluarkan 23

anggota tim audit yang memiliki kepentingan keuangan tersebut dari tim audit. 24

25



menelaah pekerjaan dari anggota tim audit. 28

29

Keluarga Dekat 30

31

510.10-A5 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim audit 32

mengetahui bahwa anggota keluarga dekat memiliki kepentingan keuangan 33

langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap 34

klien audit. 35

36


• Sifat hubungan antara anggota tim audit dengan anggota keluarga 38

dekat. 39


• Materialitas dari kepentingan keuangan bagi anggota keluarga dekat. 41

42

510.10-A7 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan 43


• Melepas semua kepentingan keuangan anggota keluarga dekat 45

sesegera mungkin, atau cukup melepas kepentingan keuangan tidak 46

langsung sehingga kepentingan yang tersisa tidak material. 47


127

• Mengeluarkan individu dari tim audit. 1

2


ancaman kepentingan pribadi adalah dengan menugaskan penelaah yang 4

tepat untuk menelaah pekerjaan anggota tim audit. 5

6

Individu Lain 7

8

510.10-A9 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim audit 9

mengetahui bahwa kepentingan keuangan pada klien audit dimiliki oleh 10

individu seperti: 11

• Rekan dan karyawan profesional Kantor atau jaringan Kantor, termasuk 12

individu yang secara khusus tidak diizinkan untuk memiliki kepentingan 13

keuangan seperti diatur dalam paragraf P510.4, atau anggota keluarga 14

inti dari pihak tersebut. 15

• Individu yang memiliki kedekatan hubungan pribadi dengan anggota tim 16

audit. 17

18


• Struktur organisasi, operasi, dan pelaporan Kantor. 20

• Sifat hubungan antara individu dan anggota tim audit. 21

22

510.10-A11 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan pribadi 23

adalah dengan mengeluarkan anggota tim yang memiliki hubungan personal 24

dari tim audit. 25

26



• Mengeluarkan anggota tim audit dalam pengambilan keputusan 29

signifikan terkait perikatan audit. 30

• Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan anggota 31

tim audit. 32

33

Program Manfaat Pensiun Kantor atau Jaringan Kantor 34

35

510.10-A13 Suatu ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika program manfaat 36

pensiun Kantor atau jaringan Kantor memiliki kepentingan keuangan yang 37

material, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu klien 38

audit. 39

40

41

42

43

44

45

46

47


128

SEKSI 511 1

2

PINJAMAN DAN JAMINAN 3

4

PENDAHULUAN 5

6




independensi. 10

11

511.2 Pinjaman atau jaminan atas pinjaman dengan klien audit dapat memunculkan 12




16


18

Umum 19

20

511.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas pinjaman atau jaminan. 21

Dalam menentukan apakah pinjaman atau jaminan tersebut material bagi 22

seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota 23

keluarga inti dapat diperhitungkan. 24

25

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Audit 26

27

P511.4 Kantor, jaringan Kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti tidak boleh 28

memberikan atau menjaminkan suatu pinjaman kepada klien audit kecuali 29

pinjaman atau jaminan tersebut tidak material untuk: 30

(a) Kantor, jaringan Kantor, atau individu yang memberikan atau 31

menjaminkan suatu jaminan, jika dapat diterapkan; dan 32

(b) Klien. 33

34

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Audit berupa Bank atau Institusi Serupa 35

36

P511.5 Kantor, jaringan Kantor, anggota tim audit, atau keluarga inti, tidak boleh 37

menerima pinjaman, atau memberikan jaminan suatu pinjaman, dari klien 38

audit yang merupakan bank atau institusi serupa, kecuali pinjaman atau 39

jaminan tersebut dibuat berdasarkan prosedur, persyaratan, dan ketentuan 40

pinjaman yang normal. 41

42

511.5-A1 Contoh pinjaman termasuk kredit kepemilikan properti, cerukan bank, kredit 43

mobil, dan kartu kredit. 44

45

511.5-A2 Bahkan jika Kantor atau jaringan Kantornya menerima pinjaman dari klien 46

audit yang merupakan bank atau institusi serupa berdasarkan prosedur, 47

persyaratan dan ketentuan pinjaman yang normal, maka pinjaman tersebut 48


129

dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi jika pinjaman tersebut 1

material bagi klien audit atau Kantor yang menerima pinjaman. 2

3


kepentingan pribadi adalah memiliki penelaah yang tepat, yang bukan 5

merupakan anggota tim audit, dari jaringan Kantor yang bukan penerima 6

manfaat pinjaman. 7

8

Rekening Simpanan atau Rekening Pialang 9

10

P511.6 Kantor, jaringan Kantor, anggota tim audit, atau setiap keluarga inti dari 11

individu tersebut, tidak boleh memiliki simpanan atau rekening pialang pada 12

klien audit yang merupakan bank, pialang, atau institusi serupa, kecuali 13

simpanan atau rekening tersebut dimiliki berdasarkan ketentuan komersial 14

yang normal. 15

16

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Audit Bukan Bank atau Institusi Serupa 17

18

P511.7 Kantor, jaringan Kantor, anggota tim audit, atau setiap keluarga inti dari 19

individu tersebut, tidak boleh menerima pinjaman dari atau memiliki pinjaman 20

yang dijaminkan oleh klien audit yang bukan bank atau institusi yang serupa, 21

kecuali pinjaman atau jaminan tidak material untuk: 22

(a) Kantor, jaringan Kantor, atau individu yang menerima pinjaman atau 23

jaminan, jika dapat diterapkan; dan 24

(b) Klien. 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


130

SEKSI 520 1

2

HUBUNGAN BISNIS 3

4

PENDAHULUAN 5

6




independensi. 10

11

520.2 Hubungan bisnis yang erat dengan klien audit atau manajemennya dapat 12

memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi 13



16


18

Umum 19

20

520.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas kepentingan keuangan 21

dan “signifikansi” dari hubungan bisnis. Dalam penentuan apakah suatu 22

kepentingan keuangan adalah material bagi seorang individu, maka 23

gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti individu dapat 24

dipertimbangkan. 25

26

520.3-A2 Contoh hubungan bisnis yang dekat muncul dari hubungan komersial atau 27

kepentingan keuangan umum meliputi: 28

• Memiliki kepentingan keuangan dalam usaha ventura bersama dengan 29

klien atau pemegang saham pengendali, direktur, komisaris atau 30

pejabat eksekutif, atau individu lain yang melakukan aktivitas manajerial 31

senior untuk klien tersebut. 32

• Pengaturan untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk 33

dari Kantor atau jaringan Kantor dengan satu atau lebih jasa atau 34

produk dari klien dan memasarkan paket dengan referensi kepada 35

kedua belah pihak. 36

• Pengaturan distribusi atau pemasaran yang mencakup kesepakatan 37

bahwa Kantor atau jaringan Kantor mendistribusikan atau memasarkan 38

produk atau jasa klien, atau klien tersebut mendistribusikan atau 39

memasarkan produk atau jasa Kantor atau jaringan Kantor. 40

41

Hubungan Bisnis Kantor, Jaringan Kantor, Anggota Tim Audit, atau Keluarga Inti 42

43

P520.4 Kantor, jaringan Kantor atau anggota tim audit tidak boleh memiliki hubungan 44

bisnis yang erat dengan klien audit atau manajemennya, kecuali jika 45

kepentingan keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnis tidak 46


131

signifikan terhadap klien atau manajemennya dan Kantor, jaringan Kantor 1

atau anggota tim audit, jika dapat diterapkan. 2

3

520.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi mungkin muncul jika 4

terdapat hubungan bisnis yang erat antara klien audit atau manajemennya 5

dan keluarga inti anggota tim audit. 6

7

Kepentingan yang Sama dalam Entitas Tertutup 8

9

P520.5 Kantor, jaringan Kantor, anggota tim audit, atau setiap anggota keluarga inti 10

dari individu tersebut tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang melibatkan 11

kepemilikan atas suatu kepentingan dalam entitas tertutup ketika klien audit, 12

direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien, atau kelompok apa pun 13

darinya, juga memiliki kepentingan dalam entitas tersebut, kecuali: 14

(a) Hubungan bisnis yang tidak signifikan berlaku terhadap Kantor, jaringan 15

Kantor, atau individu jika dapat diterapkan, dan klien; 16

(b) Kepentingan keuangan tidak material bagi investor atau kelompok 17

investor; dan 18

(c) Kepentingan keuangan tidak memberi investor, atau kelompok investor, 19

kemampuan untuk mengendalikan entitas yang dimiliki. 20

21

Pembelian Barang atau Jasa 22

23

520.6-A1 Pembelian barang dan jasa dari klien audit oleh Kantor, jaringan Kantor, 24

anggota tim audit, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut 25

biasanya tidak memunculkan ancaman terhadap independensi jika transaksi 26

tersebut dilakukan dalam transaksi bisnis yang normal dalam suatu transaksi 27

yang wajar. Namun demikian, transaksi tersebut mungkin berdasarkan sifat 28

dan besarnya dapat menciptakan ancaman kepentingan pribadi. 29

30

520.6-A2 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kepentingan pribadi 31


• Menghilangkan atau mengurangi besarnya transaksi. 33

• Mengeluarkan individu tersebut dari tim audit. 34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


132

SEKSI 521 1

2

HUBUNGAN KELUARGA DAN PRIBADI 3

4

PENDAHULUAN 5

6




independensi. 10

11

521.2 Hubungan keluarga atau pribadi dengan personel klien dapat memunculkan 12

ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. 13



16


18

Umum 19

20

521.3-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi 21

dapat muncul dari hubungan keluarga dan hubungan pribadi antara anggota 22

tim audit dan direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif, atau bergantung 23

pada perannya, karyawan tertentu dari klien audit. 24

25


• Tanggung jawab individu dalam tim audit. 27

• Peran anggota keluarga atau individu lain dalam klien, dan kedekatan 28

hubungan. 29

30

Keluarga Inti Anggota Tim Audit 31

32

521.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi 33

muncul ketika anggota keluarga inti dari anggota tim audit adalah karyawan 34

yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas posisi 35

keuangan, kinerja keuangan atau arus kas klien. 36

37

521.4-A2 Faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk: 38

• Posisi yang dipegang oleh anggota keluarga inti. 39

• Peran anggota tim audit. 40

41


ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah mengeluarkan individu 43

tersebut dari tim audit. 44

45

46


133


kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi adalah 2

mengatur tanggung jawab tim audit sehingga anggota tim audit tidak 3

berurusan dengan permasalahan yang menjadi dalam tanggung jawab 4

anggota keluarga inti. 5

6

P521.5 Individu keluarga inti tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota tim audit 7

ketika atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut adalah: 8

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien audit; 9

(b) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas 10

penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan 11

diberikan opini oleh kantor; atau 12

(c) Berada pada posisi seperti itu selama periode apapun yang dicakup 13

oleh perikatan atau laporan keuangan. 14

15

Keluarga Dekat Anggota Tim Audit 16

17


muncul ketika anggota keluarga dekat tim audit adalah: 19

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit; atau 20

(b) Karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan 21

atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang 22

akan diberikan opini oleh Kantor. 23

24

521.6-A2 Faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup: 25

• Sifat hubungan antara anggota tim audit dan anggota keluarga dekat. 26

• Posisi yang dipegang oleh anggota keluarga dekat. 27


29




33




berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab anggota 37

keluarga dekat. 38

39

Hubungan Dekat Lainnya dari Anggota Tim Audit 40

41

P521.7 Anggota tim audit harus berkonsultasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur 42

Kantor jika tim anggota tim audit memiliki hubungan dekat dengan individu 43

yang bukan merupakan anggota keluarga dekat atau keluarga langsung, 44

tetapi: 45

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit; atau 46


134




4

521.7-A1 Faktor relevan dalam mengevaluasi level kepentingan pribadi, ancaman 5

kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul karena hubungan semacam 6

itu meliputi: 7

• Sifat hubungan antara individu dan anggota tim audit. 8

• Posisi yang dipegang individu dengan klien. 9


11




15




berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab individu yang 19

merupakan anggota tim audit yang memiliki hubungan erat. 20

21

Hubungan Rekan dan Karyawan Kantor 22

23

P521.8 Rekan dan karyawan Kantor harus berkonsultasi sesuai dengan kebijakan 24

dan prosedur Kantor jika mereka mengetahui hubungan pribadi atau keluarga 25

antara: 26

(a) Seorang rekan atau karyawan dari Kantor atau jaringan Kantornya yang 27

bukan anggota tim audit; dan 28

(b) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit atau 29

karyawan klien audit dalam posisi memberi pengaruh yang signifikan 30



33

521.8-A1 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level kepentingan, ancaman 34

kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul karena hubungan semacam 35

itu meliputi: 36

• Sifat hubungan antara rekan atau karyawan Kantor dan direktur, 37

komisaris, atau pejabat eksekutif atau karyawan klien. 38

• Level interaksi rekan atau karyawan Kantor dengan tim audit. 39

• Posisi rekan atau karyawan dalam Kantor. 40

• Posisi yang dimiliki individu dengan klien. 41

42

43

44

45

46


135


kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi meliputi: 2

• Menata tanggung jawab rekan atau karyawan untuk mengurangi 3

pengaruh potensial atas perikatan audit. 4

• Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah atas pekerjaan audit 5

terkait yang dilakukan. 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


136

SEKSI 522 1

2

PERNAH BEKERJA PADA KLIEN AUDIT 3

4

PENDAHULUAN 5

6




independensi. 10

11

522.2 Jika anggota tim audit baru saja menjabat sebagai direktur, komisaris, pejabat 12

eksekutif, atau karyawan dari klien audit, maka ancaman kepentingan pribadi, 13

ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan mungkin muncul. Seksi ini 14

menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk 15


17


19

Jasa Selama Periode yang Dicakup oleh Laporan Audit 20

21

P522.3 Tim audit tidak boleh memasukkan individu yang selama periode yang 22

dicakup oleh laporan audit: 23

(a) Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif 24

dari klien audit; atau 25

(b) Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan 26

pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau 27

laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor. 28

29

Jasa Sebelum Periode yang Dicakup oleh Laporan Audit 30

31

522.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi atau ancaman 32

kedekatan dapat muncul jika sebelum periode yang dicakup oleh laporan 33

audit, anggota tim audit: 34

(a) Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris atau pejabat dari klien 35

audit; atau 36

(b) Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan 37

pengaruh yang signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau 38


Misalnya, ancaman akan muncul jika keputusan yang dibuat atau pekerjaan 40

yang dilakukan oleh individu pada periode sebelumnya, saat dipekerjakan 41

oleh klien, harus dievaluasi pada periode berjalan sebagai bagian dari 42

perikatan audit kini. 43

44

45

46

47

48


137

522.4-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup: 1


• Rentang waktu sejak individu mengundurkan diri dari klien. 3


5


kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan 7

adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat dengan pekerjaan yang 8

dilakukan oleh anggota tim audit. 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


138

SEKSI 523 1

2

RANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKTUR, KOMISARIS, ATAU PEJABAT EKSEKUTIF 3

KLIEN AUDIT 4

5

PENDAHULUAN 6

7




independensi. 11

12

523.2 Merangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien 13

audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman telaah 14

pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang 15

relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan 16

tersebut. 17

18


20

Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif 21

22

P523.3 Rekan atau karyawan Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh bertindak 23

sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit Kantor. 24

25

Sekretaris Perusahaan 26

27

P523.4 Rekan atau karyawan Kantor atau jaringan Kantornya tidak boleh bertindak 28

sebagai Sekretaris Perusahaan untuk klien audit Kantor, kecuali: 29

(a) Praktik ini secara spesifik diizinkan berdasarkan peraturan perundang-30

undangan yang berlaku, peraturan, atau praktik profesional; 31

(b) Manajemen membuat semua keputusan yang relevan; dan 32

(c) Tugas dan aktivitas yang dilakukan terbatas pada aktivias yang bersifat 33

rutin dan administratif, seperti menyiapkan notulen dan menyiapkan 34

laporan kepada otoritas. 35

36

523.4-A1 Posisi Sekretaris perusahaan memiliki implikasi berbeda di berbagai 37

yurisdiksi. Tugas seorang sekretaris dapat berkisar dari: tugas administrasi 38

(seperti manajemen personalia dan pemeliharaan catatan dan dokumen 39

perusahaan) sampai tugas yang beragam, seperti memastikan bahwa 40

perusahaan mematuhi peraturan atau memberikan advis tentang 41

permasalahan tata kelola perusahaan. Secara umum posisi ini menyiratkan 42

hubungan yang erat dengan entitas. Oleh karena itu, ancaman muncul jika 43

rekan atau karyawan Kantor atau jaringan Kantor berfungsi sebagai sekretaris 44

perusahaan untuk klien audit. (Informasi lebih lanjut tentang penyediaan jasa 45

non-asurans untuk klien audit ditetapkan dalam Seksi 600, Ketentuan Jasa 46

Non-asurans untuk Klien Audit). 47

48


139

SEKSI 524 1

2

PEKERJAAN DENGAN KLIEN AUDIT 3

4

PENDAHULUAN 5

6




independensi. 10

11

524.2 Hubungan kerja dengan klien audit dapat memunculkan ancaman 12

kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini 13


menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu. 15

16


18


20

524.3-A1 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi dapat muncul jika salah satu 21

dari individu berikut ini menjadi anggota tim audit atau rekan Kantor atau 22

Jaringan Kantor: 23

• Direktur, komisaris atau pejabat eksekutif dari klien audit. 24

• Karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan 25

atas penyusuan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang 26


28

Pembatasan Mantan Rekan atau Anggota Tim Audit 29

30

P524.4 Kantor harus memastikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 31

Kantor atau jaringan Kantor dan: 32

(a) Mantan rekan yang telah bergabung dengan klien audit Kantor; atau 33

(b) Mantan anggota tim audit yang telah bergabung dengan klien audit, jika 34

salah satu telah bergabung dengan klien audit sebagai: 35

(i) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau 36

(ii) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan 37

atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan 38

yang akan diberikan opini oleh Kantor. 39

Hubungan yang signifikan yang masih ada antara Kantor atau jaringan Kantor 40

dan individu, kecuali: 41

(a) Individu tidak berhak atas manfaat atau pembayaran dari Kantor atau 42

jaringan Kantor yang tidak dibuat sesuai dengan pengaturan yang telah 43

ditentukan; 44

(b) Setiap jumlah terutang kepada individu tidak material untuk Kantor atau 45

jaringan Kantor; dan 46

(c) Individu tidak terus berpartisipasi atau tampak berpartisipasi dalam 47

bisnis Kantor atau aktivitas bisnis atau profesional Kantor. 48


140

524.4-A1 Bahkan jika persyaratan paragraf P524.4 terpenuhi, maka ancaman 1

kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin masih dapat muncul. 2

3

524.4-A2 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi juga dapat muncul jika mantan 4

rekan Kantor atau jaringan Kantor telah bergabung dengan entitas pada salah 5

satu posisi yang diuraikan dalam paragraf 524.3-A1 dan entitas tersebut 6

kemudian menjadi klien audit Kantor. 7

8

524.4-A3 Faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi: 9

• Posisi yang pernah dijabat individu di klien. 10

• Keterlibatan apapun yang dimiliki individu dengan tim audit. 11

• Rentang waktu sejak individu tersebut menjadi anggota tim audit atau 12

rekan Kantor atau jaringan Kantor. 13

• Posisi individu terdahulu dalam tim audit, Kantor atau jaringan Kantor. 14

Sebagai contoh, apakah individu tersebut bertanggung jawab untuk 15

mempertahankan kontak rutin dengan manajemen klien atau pihak 16


18


kedekatan atau ancaman intimidasi tersebut meliputi: 20

• Memodifikasi rencana audit. 21

• Menugaskan kepada individu tim audit yang memiliki pengalaman 22

cukup, dibandingkan individu yang pernah bergabung dengan klien. 23


tim audit sebelumnya. 25

26

Anggota Tim Audit Mengerjakan Pekerjaan dengan Klien 27

28

P524.5 Kantor atau jaringan Kantor harus memiliki kebijakan dan prosedur yang 29

mensyaratkan anggota tim audit untuk menginformasikan kepada Kantor atau 30

jaringan Kantor ketika menegosiasikan pekerjaan dengan klien audit. 31

32

524.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi muncul ketika anggota tim audit berpartisipasi 33

dalam perikatan audit setelah mengetahui bahwa anggota tim audit akan, 34

atau mungkin, bergabung dengan klien pada suatu saat di masa mendatang. 35

36


adalah mengeluarkan individu dari tim audit. 38

39



menelaah setiap pertimbangan signifikan yang dibuat oleh individu saat 42

berada di tim. 43

44

45

46

47


141


2

Rekan Audit Utama 3

4

P524.6 Tunduk pada paragraf P524.8, jika seseorang yang merupakan rekan audit 5

utama terkait dengan klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas 6

publik bergabung dengan klien sebagai: 7

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau 8

(b) Karyawan yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh yang 9

signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan 10

keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor, 11

maka independensi dikompromikan kecuali, setelah individu berhenti menjadi 12

rekan audit utama: 13

(i) Klien audit telah menerbitkan laporan keuangan yang diaudit yang 14

mencakup periode tidak kurang dari dua belas bulan; dan 15

(ii) Individu tersebut bukan anggota tim audit sehubungan dengan audit 16

atas laporan keuangan tersebut. 17

18

Rekan Senior atau Pemimpin Rekan (Pimpinan Eksekutif atau Setara) Kantor 19

20

P524.7 Tunduk pada paragraf P524.8, jika seseorang yang merupakan Rekan Senior 21

atau Pemimpin Rekan (Pimpinan Eksekutif atau Setara) Kantor bergabung 22

dengan klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik 23

sebagai: 24

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau 25

(b) Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas 26

penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang 27

diberikan opini oleh Kantor, 28

independensi dikompromikan, kecuali telah melewati 12 (dua belas) bulan 29

sejak individu sebagai Rekan Senior atau Pemimpin Rekan (Pimpinan 30

Eksekutif atau Setara) dari Kantor. 31

32

Kombinasi Bisnis 33

34

P524.8 Sebagai pengecualian paragraf P524.6 dan P524.7, independensi tidak 35

dikompromikan jika kondisi yang ditetapkan dalam paragraf tersebut muncul 36

sebagai hasil dari kombinasi bisnis dan: 37

(a) Posisi sebagaimana dimaksud dalam P524.6 dan P524.7 tidak diambil 38

dalam pertimbangan kombinasi bisnis (contemplation of the business 39

combination); 40

(b) Setiap manfaat atau pembayaran terutang kepada rekan terdahulu dari 41

Kantor atau jaringan Kantor telah diselesaikan seluruhnya, kecuali 42

penyelesaiannya dilakukan dengan pengaturan didepan dalam jumlah 43

tetap dan jumlah terutang kepada rekan tersebut tidak material bagi 44

Kantor atau jaringan Kantor; 45

46

47


142

(c) Rekan terdahulu tidak lagi berpartisipasi atau terlihat berpartisipasi 1

dalam aktivitas bisnis atau profesional Kantor atau jaringan Kantor; dan 2

(d) Kantor membahas posisi rekan terdahulu yang diadakan antara klien 3

audit dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


143

SEKSI 525 1

2

PENUGASAN PERSONEL SEMENTARA 3

4

PENDAHULUAN 5

6




independensi. 10

11

525.2 Peminjaman personel kepada klien audit dapat memunculkan ancaman 12

telaah pribadi, ancaman advokasi, atau ancaman kedekatan. Seksi ini 13



16


18

Umum 19

20


yang muncul karena peminjaman karyawan Kantor atau jaringan Kantor 22

kepada klien audit meliputi: 23

• Melakukan penelaahan tambahan atas pekerjaan yang dilakukan oleh 24

personel yang dipinjam mungkin menghilangkan ancaman telaah 25

pribadi. 26

• Tidak memasukkan personel yang dipinjam sebagai anggota tim audit 27

karena dapat memunculkan ancaman kedekatan atau ancaman 28

advokasi. 29

• Tidak meminjamkan personel audit yang bertanggung jawab untuk 30

setiap fungsi atau aktivitas yang dilakukan personel ketika setiap 31

aktivitas selama personel yang dipinjam menghadapi ancaman telaah 32

pribadi. 33

34

525.3-A2 Ketika ancaman kedekatan dan ancaman advokasi muncul karena 35

peminjaman personel Kantor atau jaringan Kantor kepada klien audit, 36

sehingga Kantor atau jaringan Kantor menjadi terlalu dekat dengan cara 37

pandang dan kepentingan manajemen, maka pengamanan seringkali tidak 38

tersedia. 39

40

P525.4 Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh meminjamkan personel kepada klien 41

audit kecuali: 42

(a) Bantuan tersebut diberikan hanya untuk waktu yang singkat; 43

(b) Personel tidak terlibat dalam memberikan jasa non-asurans yang tidak 44

diizinkan berdasarkan Seksi 600 dan subseksinya; dan 45


144

(c) Personel tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen dan klien 1

audit bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas 2

personel tersebut. 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


145

SEKSI 540 1

2

HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL (TERMASUK ROTASI 3

REKAN) DENGAN KLIEN AUDIT 4

5

PENDAHULUAN 6

7




independensi. 11

12

540.2 Ketika seorang individu terlibat dalam perikatan audit selama periode waktu 13

yang panjang, maka ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi 14

dapat muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang 15

relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan 16

tersebut. 17

18


20


22

540.3-A1 Meskipun pemahaman tentang klien audit dan lingkungannya sangat 23

fundamental terhadap kualitas audit, ancaman kedekatan dapat muncul 24

sebagai akibat dari hubungan yang lama sebagai anggota tim audit dengan: 25

(a) Klien audit dan operasinya; 26

(b) Manajemen senior klien audit; atau 27

(c) Laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor atau informasi 28

keuangan yang menjadi basis laporan keuangan. 29

30

540.3-A2 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul sebagai akibat dari kekhawatiran 31

individu akan kehilangan klien lama atau kepentingan dalam 32

mempertahankan hubungan pribadi yang erat dengan anggota manajemen 33

senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ancaman seperti 34

itu mungkin memengaruhi pertimbangan individu tersebut secara tidak tepat. 35

36

540.3-A3 Faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman kedekatan atau 37


(a) Sehubungan dengan individu tersebut: 39

• Lamanya hubungan individu tersebut dengan klien, termasuk jika 40

hubungan terjadi pada saat individu tersebut berada di Kantor 41

sebelumnya. 42

• Berapa lama individu tersebut telah menjadi anggota tim perikatan 43

dan sifat dari peran yang dilakukan. 44

• Sejauh mana pekerjaan individu tersebut diarahkan, ditelaah, dan 45

diawasi oleh personel yang lebih senior. 46


146

• Sejauh mana individu tersebut, karena senioritas dari individu 1

tersebut, memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil audit, 2

misalnya, dengan membuat keputusan penting atau mengarahkan 3

pekerjaan anggota tim perikatan lainnya. 4

• Kedekatan hubungan pribadi individu tersebut dengan 5

manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata 6

kelola. 7

• Sifat, frekuensi, dan luasnya interaksi antara individu tersebut dan 8

manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata 9

kelola. 10

(b) Sehubungan dengan klien audit: 11

• Sifat atau kompleksitas isu akuntansi dan pelaporan keuangan 12

klien dan apakah hal tersebut telah berubah. 13

• Apakah terdapat perubahan dalam manajemen senior atau pihak 14


• Apakah terdapat perubahan struktural dalam organisasi klien yang 16

memengaruhi sifat, frekuensi, dan luasnya interaksi yang mungkin 17

dimiliki individu dengan manajemen senior atau pihak yang 18


20

540.3-A4 Kombinasi dua atau lebih faktor dapat meningkatkan atau mengurangi level 21

ancaman. Misalnya, ancaman kedekatan yang muncul seiring waktu karena 22

hubungan yang semakin dekat antara individu dan anggota dari manajemen 23

senior klien akan berkurang dengan kepergian anggota manajemen senior 24

klien tersebut. 25

26

540.3-A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kedekatan dan 27

ancaman kepentingan pribadi yang muncul karena individu yang terlibat 28

dalam perikatan selama periode waktu yang panjang adalah dengan merotasi 29

individu tersebut dari tim audit. 30

31


kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi termasuk: 33

• Mengubah peran individu dalam tim audit atau sifat dan luas tugas yang 34

dilakukan oleh individu tersebut. 35

• Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan anggota tim 36

audit yang menelaah pekerjaan individu tersebut. 37

• Melakukan penelaahan mutu secara berkala oleh pihak internal atau 38

eksternal yang independen terhadap perikatan. 39

40

P540.4 Jika Kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat 41

diatasi dengan melakukan rotasi individu tersebut dari tim audit, maka Kantor 42

harus menentukan periode yang tepat ketika individu tersebut tidak boleh: 43

(a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan audit; 44

(b) Memberikan pengendalian mutu untuk perikatan audit; atau 45

(c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil pekerjaan dari perikatan 46

audit. 47


147

Rentang waktu harus cukup lama untuk memungkinkan ancaman kedekatan 1

dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi. Dalam kasus entitas dengan 2

akuntabilitas publik, paragraf P540.5 hingga P540.20 juga berlaku. 3

4


6

P540.5 Tunduk pada paragraf P540.7 hingga P540.9, sehubungan dengan audit 7

entitas dengan akuntabilitas publik, individu tidak boleh bertindak dalam salah 8

satu peran berikut, atau kombinasi atas peran tersebut, untuk jangka waktu 9

lebih dari 7 (tujuh) tahun kumulatif (periode “Aktif”): 10

(a) Rekan perikatan; 11

(b) Individu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas penelahaan 12

pengendalian mutu perikatan; atau 13

(c) Peran rekan audit utama lainnya. 14

Setelah periode aktif, individu harus menjalani periode jeda sesuai dengan 15

ketentuan dalam paragraf P540.11 hingga P540.19. 16

17

P540.6 Dalam menghitung periode aktif, hitungan tahun tidak akan dimulai dari nol, 18

kecuali jika individu tersebut berhenti sebagai salah satu peran dalam 19

paragraf P540.5(a) sampai (c) untuk periode minimum. Periode minimum 20

adalah periode yang berurutan paling tidak sama dengan periode jeda yang 21

ditentukan sesuai dengan paragraf P540.11 hingga P540.13 sebagaimana 22

berlaku untuk peran individu tersebut yang memberikan jasa pada tahun 23

tersebut segera sebelum menghentikan keterlibatannya. 24

25

540.6-A1 Sebagai contoh, individu yang menjabat sebagai rekan perikatan selama 4 26

(empat) tahun yang dilanjutkan dengan jeda selama 3 (tiga) tahun, hanya 27

dapat bertindak sebagai rekan audit utama pada perikatan audit yang sama 28

untuk 3 (tiga) tahun berikutnya (menjadikannya total 7 (tujuh) tahun 29

kumulatif). Setelah itu, individu tersebut harus melakukan jeda sesuai dengan 30

paragraf P540.14. 31

32

P540.7 Sebagai pengecualian paragraf P540.5, rekan audit utama yang 33

kontinuitasnya sangat penting terhadap kualitas audit, dalam kasus yang 34

jarang terjadi karena keadaan tidak terduga di luar kendali Kantor, dan 35

dengan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, 36

diizinkan untuk memberikan jasa setahun tambahan sebagai rekan audit 37

utama selama ancaman independensi dapat dihilangkan atau dikurangi pada 38

level yang dapat diterima. 39

40

540.7-A1 Sebagai contoh, rekan audit utama mungkin tetap dalam peran tersebut di tim 41

audit hingga satu tahun tambahan dalam kondisi ketika kejadian tidak 42

terduga, rotasi yang disyaratkan tidak dapat dilakukan, mungkin karena 43

kondisi (penyakit) yang serius pada rekan perikatan. Dalam keadaan 44

demikian, hal ini akan melibatkan Kantor untuk berdiskusi dengan pihak yang 45

bertanggung jawab atas tata kelola mengenai alasan rotasi yang 46

direncanakan tidak dapat dilakukan dan perlunya pengamanan apa pun untuk 47

menurunkan ancaman yang muncul. 48


148

P540.8 Jika klien audit menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka Kantor 1

harus mempertimbangkan rentang waktu individu yang telah memberikan 2

jasa kepada klien audit sebagai rekan audit utama sebelum klien menjadi 3

entitas dengan akuntabilitas publik dalam menentukan waktu rotasi. Jika 4

individu tersebut telah memberikan jasa kepada klien audit sebagai rekan 5

audit utama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kumulatif atau kurang ketika 6

klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, maka jumlah tahun individu 7

tersebut dapat terus memberikan jasa kepada klien dalam kapasitas tersebut 8

sebelum rotasi perikatan adalah 7 (tujuh) tahun dikurangi jumlah tahun jasa 9

yang telah diberikan. Sebagai pengecualian paragraf P540.5, jika individu 10

tersebut telah memberikan jasa klien audit sebagai rekan audit utama untuk 11

jangka waktu 6 (enam) tahun kumulatif atau lebih ketika klien menjadi entitas 12

dengan akuntabilitas publik, maka individu dapat terus memberikan jasa 13

dalam kapasitas tersebut dengan persetujuan dari pihak yang bertanggung 14

jawab atas tata kelola maksimal 2 (dua) tahun tambahan sebelum melakukan 15

rotasi perikatan. 16

17

P540.9 Ketika suatu Kantor hanya memiliki beberapa orang dengan pengetahuan 18

dan pengalaman yang diperlukan untuk memberikan jasa sebagai rekan audit 19

utama pada audit atas entitas dengan akuntabilitas publik, maka rotasi rekan 20

audit utama mungkin tidak dapat dilakukan. Sebagai pengecualian paragraf 21

P540.5, jika regulator independen telah memberikan pengecualian atas rotasi 22

rekan dalam keadaan tersebut, maka seseorang dapat tetap menjadi rekan 23

audit utama selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, sesuai dengan pengecualian 24

tersebut. Hal ini diberikan ketika regulator independen telah menetapkan 25

persyaratan lain yang akan diterapkan, seperti rentang waktu bahwa rekan 26

audit utama dapat dibebaskan dari rotasi atau penelaahan secara reguler dari 27

pihak eksternal yang independen. 28

29

Pertimbangan Lain Terkait Periode Aktif 30

31

P540.10 Dalam mengevaluasi ancaman yang muncul dari hubungan yang berlangsung 32

lama antara individu dengan perikatan audit, maka Kantor harus memberikan 33

pertimbangan khusus untuk peran yang dilakukan dan lamanya hubungan 34

individu dengan perikatan audit sebelum individu tersebut menjadi rekan audit 35

utama. 36

37

540.10-A1 Mungkin terdapat situasi ketika Kantor, dalam menerapkan kerangka kerja 38

konseptual tersebut, menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak sesuai untuk 39

individu yang merupakan rekan audit utama untuk melanjutkan peran tersebut 40

meskipun rentang waktu pemberian jasa sebagai rekan audit utama kurang 41

dari 7 (tujuh) tahun. 42

43

Periode Jeda 44

45

P540.11 Jika individu bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 (tujuh) tahun 46

kumulatif, maka periode jeda adalah 5 (lima) tahun berturut-turut. 47

48


149

P540.12 Ketika individu telah ditunjuk sebagai penanggung jawab penelaahan 1

pengendalian mutu perikatan dan telah bertindak dalam kapasitas tersebut 2

selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun 3

berturut-turut. 4

5

P540.13 Jika individu telah bertindak sebagai rekan audit utama selain dalam 6

kapasitas yang ditetapkan dalam paragraf P540.11 dan P540.12 selama 7 7

(tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda akan menjadi 2 (dua) tahun 8

berturut-turut. 9

10

Pemberian Jasa dalam Kombinasi Berbagai Peran Rekan Audit Utama 11

12

P540.14 Jika individu bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan audit 13

utama dan sebagai rekan perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau 14

lebih, maka periode jeda akan menjadi 5 (lima) tahun berturut-turut. 15

16

P540.15 Tunduk pada paragraf P540.16(a), jika individu bertindak dalam kombinasi 17

berbagai peran sebagai rekan audit utama dan rekan audit utama yang 18

bertanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu perikatan selama 19

empat tahun kumulatif atau lebih, maka periode jeda adalah selama 3 (tiga) 20

tahun berturut-turut. 21

22

P540.16 Jika seorang individu telah bertindak dalam suatu kombinasi antara peran 23

sebagai rekan perikatan dan peran sebagai penelaah pengendalian mutu 24

perikatan selama empat tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif, maka 25

periode jeda harus: 26

(a) Sebagai pengecualian paragraf P540.15, menjadi lima tahun berturut-27

turut ketika individu telah menjadi rekan perikatan selama tiga tahun 28

atau lebih; atau 29

(b) Menjadi tiga tahun berturut-turut dalam hal kombinasi lainnya. 30

31

P540.17 Jika individu berperan dalam setiap kombinasi sebagai rekan audit utama 32

selain yang dibahas dalam paragraf P540.14 hingga P540.16, maka periode 33

jeda akan menjadi 2 (dua) tahun berturut-turut. 34

35

Pemberian Jasa pada Kantor Sebelumnya 36

37

P540.18 Dalam menentukan jumlah tahun ketika individu telah menjadi rekan audit 38

utama sebagaimana diatur dalam paragraf P540.5, lamanya hubungan harus, 39

jika relevan, termasuk waktu ketika individu adalah rekan audit utama pada 40

perikatan tersebut di Kantor sebelumnya. 41

42

Periode Jeda Lebih Singkat yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan 43

44

P540.19 Apabila badan legislatif atau regulator yang berwenang (atau organisasi yang 45

diberi kewenangan atau diakui oleh badan legislatif atau regulator tersebut) 46

telah menetapkan periode jeda untuk rekan perikatan kurang dari 5 (lima) 47

tahun berturut-turut, periode yang lebih tinggi atau 3 (tiga) tahun mungkin 48


150

dapat digantikan untuk periode jeda 5 (lima) tahun berturut-turut yang 1

ditentukan dalam paragraf P540.11, P540.14, dan P540.16(a) dengan 2

ketentuan bahwa periode aktif yang berlaku tidak melebihi 7 (tujuh) tahun. 3

4

Pembatasan Aktivitas Selama Periode Jeda 5

6

P540.20 Selama periode jeda, individu tidak boleh: 7

(a) Menjadi anggota tim perikatan atau memberikan pengendalian mutu 8

untuk perikatan audit; 9

(b) Memberikan konsultansi kepada tim perikatan atau klien mengenai isu-10

isu teknis atau industri spesifik, transaksi, atau peristiwa yang 11

memengaruhi perikatan audit (selain diskusi dengan tim perikatan 12

terbatas pada pekerjaan yang dilakukan atau kesimpulan yang dicapai 13

pada tahun terakhir dari waktu aktif individu pada periode ketika hal 14

tersebut tetap relevan dengan audit); 15

(c) Bertanggung jawab untuk memimpin atau mengoordinasikan jasa 16

profesional yang diberikan oleh Kantor atau jaringan Kantornya kepada 17

klien audit, atau mengawasi hubungan Kantor atau jaringan Kantornya 18

dengan klien audit; atau 19

(d) Melakukan peran atau aktivitas lain yang tidak disebutkan di atas 20

sehubungan dengan klien audit, termasuk penyediaan jasa non-asurans 21

yang akan menghasilkan secara individual: 22

(i) Memiliki interaksi yang signifikan atau sering dengan manajemen 23

senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; atau 24

(ii) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan audit. 25

26

540.20-A1 Ketentuan paragraf P540.20 tidak dimaksudkan untuk mencegah individu dari 27

asumsi peran kepemimpinan di Kantor atau jaringan Kantornya, seperti dari 28

Pemimpin Rekan atau Rekan Senior (pimpinan eksekutif atau setara). 29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


151

SEKSI 600 1

2

PENYEDIAAN JASA NON-ASURANS KEPADA KLIEN AUDIT 3

4

PENDAHULUAN 5

6

600.1 Kantor disyaratkan mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan 7



independensi. 10

11

600.2 Kantor dan jaringan Kantornya mungkin menyediakan berbagai jasa non-12

asurans kepada klien audit, yang konsisten dengan keterampilan dan 13

keahliannya. Pemberian jasa non-asurans kepada klien audit dapat 14

memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan 15

ancaman terhadap independensi. 16

17

600.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk 18

menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, 19

mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi saat 20

memberikan jasa non-asurans kepada klien audit. Subseksi di bawah ini 21

mengatur persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan ketika Kantor 22

atau jaringan Kantornya memberikan jasa non-asurans tertentu kepada klien 23

audit dan mengindikasikan jenis ancaman yang mungkin muncul sebagai 24

hasilnya. Beberapa pengaturan dari subseksi termasuk persyaratan yang 25

secara tegas melarang Kantor atau jaringan Kantornya memberikan jasa 26

tertentu kepada klien audit dalam keadaan tertentu karena ancaman yang 27

muncul tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan. 28

29


31

Umum 32

33

P600.4 Sebelum Kantor atau jaringan Kantornya menerima perikatan untuk 34

memberikan jasa non-asurans kepada klien audit, Kantor harus menentukan 35

apakah pemberian jasa tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap 36

independensi. 37

38

600.4-A1 Persyaratan dan materi aplikasi pada seksi ini membantu Kantor dalam 39

menganalisis jenis jasa non-asurans tertentu dan ancaman terkait yang 40

mungkin muncul jika Kantor atau jaringan Kantor memberikan jasa non-41

asurans kepada klien audit. 42

43

600.4-A2 Praktik bisnis baru, evolusi pasar keuangan dan perubahan teknologi 44

informasi adalah salah satu perkembangan yang membuat tidak mungkin 45

untuk menyusun semua daftar jasa non-asurans yang mungkin diberikan 46

kepada klien audit. Akibatnya, Kode Etik tidak mencantumkan daftar lengkap 47

dari semua jasa non-asurans yang mungkin diberikan kepada klien audit. 48


152


2


menyediakan jasa non-asurans kepada klien audit meliputi: 4

• Sifat, ruang lingkup, dan tujuan jasa. 5

• Level ketergantungan terhadap keluaran jasa sebagai bagian dari 6

perikatan audit. 7

• Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan. 8

• Apakah hasil dari jasa tersebut akan memengaruhi permasalahan yang 9

tercermin laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor, jika 10

demikian: 11

o Sejauh mana keluaran jasa tersebut akan berdampak material 12

terhadap laporan keuangan. 13

o Tingkat subjektivitas yang terlibat dalam menentukan jumlah atau 14

perlakuan yang tepat untuk hal-hal yang tercermin dalam laporan 15

keuangan. 16

• Level keahlian manajemen dan karyawan klien sehubungan dengan 17

jasa yang diberikan tersebut. 18

• Luasnya keterlibatan klien dalam menentukan pertimbangan masalah 19

yang signifikan. 20

• Sifat dan luas dari dampak jasa tersebut, jika ada, terhadap sistem yang 21

menghasilkan informasi yang membentuk bagian signifikan dari: 22

o Pencatatan akuntansi atau laporan keuangan klien yang akan 23

diberikan opini oleh Kantor. 24

o Pengendalian internal klien atas pelaporan keuangan. 25

• Apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. Misalnya, 26

memberikan jasa non-asurans kepada klien audit yang merupakan 27

entitas dengan akuntabilitas publik mungkin dianggap menghasilkan 28

level ancaman yang lebih tinggi. 29

30

600.5-A2 Subseksi 601 hingga 610 termasuk contoh faktor tambahan yang relevan 31

dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul dengan memberikan jasa 32

non-asurans yang ditetapkan dalam subseksi tersebut. 33

34

Materialitas Terkait Laporan Keuangan 35

36

600.5-A3 Subseksi 601 hingga 610 mengacu kepada materialitas dalam kaitannya 37

dengan audit atas laporan keuangan klien. Konsep materialitas dalam 38

kaitannya dengan audit dibahas dalam SA 320, Materialitas dalam Tahap 39

Perencanaan dan Pelaksanaan Audit, dan dalam kaitannya dengan perikatan 40

reviu dalam SPR 2400, Perikatan untuk Reviu atas Laporan Keuangan. 41

Penentuan materialitas melibatkan penerapan pertimbangan profesional dan 42

dipengaruhi oleh faktor kuantitatif dan kualitatif. Hal ini juga dipengaruhi oleh 43

persepsi pengguna atas kebutuhan informasi keuangan. 44

45

46

47


153

Berbagai Jasa Non-Asurans yang Diberikan kepada Klien Audit yang Sama 1

2

600.5-A4 Kantor atau jaringan Kantor mungkin memberikan berbagai jasa non-asurans 3

kepada klien audit. Dalam keadaan tersebut, pertimbangan dampak 4

gabungan dari ancaman yang muncul dengan memberikan jasa tersebut 5

relevan dengan evaluasi ancaman oleh Kantor. 6

7

Mengatasi Ancaman 8

9

600.6-A1 Subseksi 601 hingga 610 termasuk contoh tindakan, termasuk pengamanan, 10

yang mungkin untuk mengatasi ancaman terhadap independensi yang 11

muncul pada saat memberikan jasa non-asurans ketika ancaman tidak pada 12

level yang dapat diterima. Contoh-contoh tersebut tidak mencakup semuanya. 13

14

600.6-A2 Beberapa subseksi termasuk persyaratan yang secara tegas melarang Kantor 15

atau jaringan Kantornya untuk memberikan jasa tertentu kepada klien audit 16

dalam keadaan tertentu karena ancaman yang muncul tidak dapat diatasi 17

dengan menerapkan pengamanan. 18

19

600.6-A3 Paragraf 120.10-A2 mencantumkan deskripsi tentang pengamanan. 20

Sehubungan dengan pemberian jasa non-asurans kepada klien audit, 21

pengamanan adalah tindakan, baik secara individual atau gabungan, yang 22

diambil Kantor secara efektif untuk menurunkan ancaman terhadap 23

independensi pada level yang dapat diterima. Dalam beberapa situasi, ketika 24

ancaman muncul dalam pemberian jasa non-asurans kepada klien audit, 25

maka pengamanan mungkin tidak tersedia. Dalam situasi demikian, 26

penerapan kerangka kerja konseptual yang diatur pada Seksi 120 27

mensyaratkan Kantor untuk menolak atau mengakhiri jasa non-asurans atau 28

perikatan audit. 29

30

Larangan Mengambil Alih Tanggung Jawab Manajemen 31

32

P600.7 Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab 33

manajemen untuk klien audit. 34

35

600.7-A1 Tanggung jawab manajemen mencakup mengendalikan, memimpin, dan 36

mengarahkan entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, 37

alokasi, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, 38

sumber daya berwujud da takberwujud. 39

40

600.7-A2 Pemberian jasa non-asurans kepada klien audit memunculkan ancaman 41

kepentingan pribadi dan ancaman telaah pribadi jika Kantor atau jaringan 42

Kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen saat memberikan jasa. 43

Pengambil alihan tanggung jawab manajemen juga memunculkan ancaman 44

kedekatan dan mungkin memunculkan ancaman advokasi karena Kantor atau 45

jaringan Kantornya menjadi terlalu dekat dengan cara pandang dan 46

kepentingan manajemen. 47

48


154

1

600.7-A3 Penentuan apakah suatu aktivitas merupakan tanggung jawab manajemen 2

bergantung pada keadaan serta mensyaratkan penerapan pertimbangan 3

profesional. Contoh aktivitas yang dianggap sebagai tanggung jawab 4

manajemen meliputi: 5

• Menetapkan kebijakan dan arahan strategis. 6

• Mempekerjakan atau memberhentikan karyawan. 7

• Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan 8

entitas dalam kaitannya dengan pekerjaan karyawan untuk entitas. 9

• Otorisasi transaksi. 10

• Mengendalikan atau mengelola rekening bank atau investasi. 11

• Memutuskan rekomendasi yang diberikan kepada Kantor atau jaringan 12

Kantor atau pihak ketiga lain yang akan diimplementasikan. 13

• Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas 14

nama manajemen. 15

• Mengambil alih tanggung jawab atas: 16

o Penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan sesuai 17

dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. 18

o Perancangan, implementasi, pemantauan atau pemeliharaan 19

pengendalian internal. 20

21

600.7-A4 Memberikan advis dan rekomendasi untuk membantu manajemen klien audit 22

dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak mengambil alih tanggung 23

jawab manajemen. (Ref: Para. P600.7 hingga 600.7-A3). 24

25

P600.8 Untuk menghindari pengambilalihan tanggung jawab manajemen ketika 26

memberikan jasa non-asurans kepada klien audit, maka Kantor harus 27

meyakini bahwa manajemen klien membuat semua pertimbangan dan 28

keputusan yang merupakan tanggung jawab manajemen. Hal tersebut 29

termasuk memastikan bahwa manajemen klien: 30

(a) Menunjuk individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan 31

pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat terhadap 32

keputusan klien dan untuk mengawasi jasa yang diberikan. Individu 33

seperti itu, lebih diutamakan merupakan manajemen senior, yang 34

memahami: 35

(i) Tujuan, sifat dan hasil dari jasa yang dihasilkan; dan 36

(ii) Tanggung jawab masing-masing klien dan Kantor atau jaringan 37

Kantornya. Namun, individu tersebut tidak disyaratkan memiliki 38

keahlian untuk melakukan atau melakukan kembali pemberian 39

jasa tersebut. 40

(b) Melakukan pengawasan atas jasa yang diberikan dan mengevaluasi 41

kecukupan dari hasil jasa yang diberikan untuk kepentingan klien. 42

(c) Menerima tanggung jawab atas tindakan, jika ada, yang akan diambil 43

dari hasil pemberian jasa tersebut. 44

45

46

47


155

Pemberian Jasa Non-Asurans kepada Klien Audit yang Kemudian Menjadi Entitas dengan 1

Akuntabilitas Publik 2

3

P600.9 Jasa non-asurans yang diberikan, baik saat ini atau sebelumnya, oleh Kantor 4

atau jaringan Kantornya kepada klien audit mengompromikan independensi 5

Kantor ketika klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, kecuali: 6

(a) Jasa non-asurans sebelumnya sesuai dengan ketentuan bagian ini 7

yang berhubungan dengan klien audit yang bukan merupakan entitas 8

dengan akuntabilitas publik; 9

(b) Jasa non-asurans saat ini sedang berjalan yang tidak diizinkan 10

berdasarkan bagian ini untuk klien audit yang merupakan entitas 11

dengan akuntabilitas publik berakhir sebelum, atau sesegera mungkin 12

ketika dapat diterapkan, klien menjadi entitas dengan akuntabilitas 13

publik; dan 14

(c) Kantor mengatasi ancaman yang muncul tidak pada level yang dapat 15

diterima. 16

17

Pertimbangan untuk Entitas Berelasi Tertentu 18

19

P600.10 Seksi ini mencakup persyaratan yang melarang Kantor dan jaringan 20

Kantornya untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen atau 21

memberikan jasa non-asurans tertentu kepada klien audit. Sebagai 22

pengecualian terhadap persyaratan tersebut, Kantor atau jaringan Kantornya 23

dapat mengambil alih tanggung jawab manajemen atau memberikan jasa 24

non-asurans tertentu yang dilarang untuk entitas berelasi dari klien berikut 25

yang laporan keuangannya akan diberikan opini oleh Kantor atas: 26

(a) Entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung 27

terhadap klien; 28

(b) Entitas yang memiliki kepentingan keuangan langsung terhadap klien 29

jika entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap klien dan 30

kepentingan klien material bagi entitas; atau 31

(c) Entitas yang berada di bawah pengendalian bersama klien, dengan 32

ketentuan bahwa semua ketentuan berikut terpenuhi: 33

(i) Kantor atau jaringan Kantornya tidak memberikan opini atas 34

laporan keuangan entitas berelasi; 35

(ii) Kantor atau jaringan Kantornya tidak mengambil alih tanggung 36

jawab manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung, 37

untuk laporan keuangan entitas yang akan diberikan opini oleh 38

Kantor; 39

(iii) Jasa tidak memunculkan ancaman telaah pribadi karena hasil 40

jasa tidak tunduk pada prosedur audit; dan 41

(iv) Kantor mengatasi ancaman lain yang muncul ketika memberikan 42

jasa tidak pada level yang dapat diterima. 43

44

45

46

47

48


156

SUBSEKSI 601 - JASA PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI 1

2

PENDAHULUAN 3

4

601.1 Memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit dapat 5

memunculkan ancaman telaah pribadi. 6

7

601.2 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, 8

persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan 9

untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa 10

akuntansi dan pembukuan kepada klien audit. Subseksi ini mencakup 11

persyaratan yang melarang Kantor dan jaringan Kantornya untuk memberikan 12

jasa akuntansi dan pembukuan tertentu kepada klien audit pada beberapa 13

keadaan karena ancaman yang muncul tidak dapat diatasi dengan 14

menerapkan pengamanan. 15

16


18


20

601.3-A1 Jasa akuntansi dan pembukuan terdiri atas berbagai jasa termasuk: 21

• Penyusunan catatan akuntansi dan laporan keuangan. 22

• Pencatatan transaksi. 23

• Jasa penggajian. 24

25

601.3-A2 Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas 26

laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang 27

berlaku. Tanggung jawab tersebut termasuk: 28

• Menentukan kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi yang sesuai 29

dengan kebijakan tersebut. 30

• Menyiapkan atau mengubah dokumen sumber atau data awal, dalam 31

bentuk elektronik atau lainnya, yang membuktikan terjadinya transaksi. 32

Contohnya termasuk: 33

o Pesanan pembelian. 34

o Catatan waktu penggajian. 35

o Pesanan pelanggan. 36

• Mencatat atau mengubah jurnal. 37

• Menentukan atau menyetujui klasifikasi pos transaksi. 38

39

601.3-A3 Proses audit mengharuskan dialog antara Kantor dan manajemen klien audit, 40

yang mungkin melibatkan: 41

• Penerapan standar atau kebijakan akuntansi dan persyaratan 42

pengungkapan atas laporan keuangan. 43

• Penilaian ketepatan pengendalian keuangan dan akuntansi serta 44

metode yang digunakan dalam menentukan jumlah aset dan liabilitas. 45

• Pengajuan jurnal penyesuaian. 46


157

Aktivitas ini dianggap sebagai bagian normal dari proses audit dan biasanya 1

tidak menimbulkan ancaman selama klien bertanggung jawab untuk membuat 2

keputusan dalam penyusunan catatan akuntansi dan laporan keuangan. 3

4

601.3-A4 Demikian pula, klien dapat meminta bantuan teknis mengenai hal seperti 5

menyelesaikan masalah rekonsiliasi akun atau menganalisis dan 6

mengumpulkan informasi untuk pelaporan kepada regulator. Selain itu, klien 7

dapat meminta advis teknis tentang masalah akuntansi seperti konversi 8

laporan keuangan yang ada dari satu kerangka pelaporan keuangan ke 9

kerangka pelaporan keuangan yang lain. Contohnya termasuk: 10

• Kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi grup. 11

• Proses transisi ke kerangka pelaporan keuangan yang berbeda seperti 12

Standar Akuntansi Keuangan. 13

Jasa semacam itu biasanya tidak memunculkan ancaman, baik Kantor 14

maupun jaringan Kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen 15

untuk klien. 16

17

Jasa Akuntansi dan Pembukuan yang Bersifat Rutin atau Mekanis 18

19

601.4-A1 Jasa akuntansi dan pembukuan yang bersifat rutin atau mekanis 20

membutuhkan sedikit atau tidak ada pertimbangan profesional. Beberapa 21

contoh jasa ini adalah: 22

• Penyiapan laporan dan perhitungan penggajian atau berdasarkan data 23

yang dibuat klien untuk disetujui dan dibayarkan oleh klien. 24

• Pencatatan transaksi berulang dengan jumlah yang mudah ditentukan 25

dari dokumen sumber atau data awal, seperti tagihan utilitas yang telah 26

ditentukan atau disetujui ketepatan klasifikasi akunnya oleh klien. 27

• Penghitungan penyusutan aset tetap ketika klien menentukan kebijakan 28

akuntansi dan estimasi masa manfaat aset dan nilai residu. 29

• Pembukuan transaksi yang dikodifikasikan oleh klien ke buku besar. 30

• Pembukuan jurnal yang disetujui klien ke neraca saldo. 31

• Penyusunan laporan keuangan berdasarkan informasi dari neraca saldo 32

yang disetujui klien dan penyusunan catatan atas laporan keuangan 33

terkait berdasarkan catatan yang disetujui klien. 34

35

Klien Audit Merupakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 36

37

P601.5 Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa akuntansi dan 38

pembukuan kepada klien audit yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas 39

publik termasuk penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan opini 40

oleh Kantor atau informasi keuangan yang membentuk dasar dari laporan 41

keuangan tersebut, kecuali: 42

(a) Jasa bersifat rutin atau mekanis; dan 43

(b) Kantor mengatasi setiap ancaman yang muncul dengan memberikan 44

jasa yang tidak pada level yang dapat diterima. 45

46

47


158


telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa akuntansi dan 2

pembukuan yang bersifat rutin dan mekanis kepada klien audit meliputi: 3

• Menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit untuk 4

memberikan jasa. 5

• Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian 6

jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang dilakukan. 7

8


10

P601.6 Tunduk pada pada paragraf P601.7, Kantor atau jaringan Kantornya tidak 11

boleh memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit yang 12

merupakan entitas dengan akuntabilitas publik termasuk penyusunan laporan 13

keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor atau informasi keuangan 14

yang menjadi dasar laporan keuangan tersebut. 15

16

P601.7 Sebagai pengecualian terhadap paragraf P601.6, Kantor atau jaringan Kantor 17

dapat memberikan jasa akuntansi dan pembukuan yang bersifat rutin atau 18

mekanis untuk divisi atau entitas berelasi dari klien audit yang merupakan 19

entitas dengan akuntabilitas publik jika personel yang memberikan jasa bukan 20

bagian dari tim audit dan: 21

(a) Divisi atau entitas berelasi yang diberikan jasa secara kolektif tidak 22

material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh 23

Kantor; atau 24

(b) Jasa terkait dengan hal yang secara kolektif tidak material terhadap 25

laporan keuangan divisi atau entitas berelasi. 26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


159

SUBSEKSI 602 - JASA ADMINISTRATIF 1

2

PENDAHULUAN 3

4

602.1 Memberikan jasa administratif kepada klien audit biasanya tidak 5

memunculkan ancaman. 6

7

602.2 Selain materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi 8

aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan untuk menerapkan 9

kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa administratif. 10

11

MATERI APLIKASI 12

13


15

602.3-A1 Jasa administrasi melibatkan bantuan kepada klien terhadap tugas yang 16

bersifat rutin atau mekanis dalam operasi normal. Jasa semacam itu 17

mensyaratkan sedikit atau tidak ada pertimbangan profesional dan bersifat 18

klerikal. 19

20

602.3-A2 Contoh jasa administratif meliputi: 21

• Jasa pemrosesan data. 22

• Penyiapan formulir administratif atau dokumen resmi dengan 23

persetujuan klien. 24

• Penyampaian formulir berdasarkan instruksi klien. 25

• Pemantauan tanggal penyampaian dokumen, dan memberikan advis 26

kepada klien audit pada tanggal tersebut. 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


160

SUBSEKSI 603 - JASA PENILAIAN 1

2

PENDAHULUAN 3

4

603.1 Memberikan jasa penilaian kepada klien audit dapat memunculkan ancaman 5

telaah pribadi atau ancaman advokasi. 6

7




penilaian kepada klien audit. Subseksi ini mencakup persyaratan yang 11

melarang Kantor dan jaringan Kantor untuk memberikan jasa penilaian 12

tertentu kepada klien audit dalam beberapa keadaan karena ancaman yang 13


15


17


19

603.3-A1 Suatu penilaian terdiri atas pembuatan asumsi yang berkaitan dengan 20

pengembangan masa depan, penerapan metodologi dan teknik yang tepat, 21

dan kombinasi keduanya untuk menghitung nilai tertentu, atau rentang nilai, 22

untuk aset, liabilitas atau bisnis secara keseluruhan. 23

24

603.3-A2 Jika Kantor atau jaringan Kantor diminta untuk melakukan penilaian dalam 25

rangka membantu klien audit atas kewajiban pelaporan pajaknya atau untuk 26

tujuan perencanaan pajak dan hasil penilaian tersebut tidak berdampak 27

langsung terhadap laporan keuangan, kumpulan materi aplikasi dalam 28

paragraf 604.9-A1 hingga 604.9-A5, terkait dengan jasa tersebut, diterapkan. 29

30

603.3-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi atau 31

ancaman advokasi yang muncul dengan memberikan jasa penilaian kepada 32

klien audit meliputi: 33

• Penggunaan dan tujuan dari laporan penilaian. 34

• Apakah laporan penilaian akan diumumkan kepada publik. 35

• Sejauh mana keterlibatan klien dalam menentukan dan menyetujui 36

metodologi penilaian tersebut dan pertimbangan permasalahan 37

signifikan lainnya. 38

• Tingkat subjektivitas yang melekat pada unsur untuk penilaian yang 39

melibatkan standar atau metodologi yang ditetapkan. 40

• Apakah penilaian akan berdampak material terhadap laporan 41

keuangan. 42

• Sejauh mana dan kejelasan pengungkapan terkait dengan penilaian 43

dalam laporan keuangan. 44

• Tingkat ketergantungan pada kejadian masa depan dari suatu sifat 45

yang dapat menciptakan volatilitas signifikan yang melekat pada 46

jumlahnya. 47


161

1


tersebut meliputi: 3


memberikan jasa mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau 5

ancaman advokasi. 6


jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilakukan, 8

dapat mengatasi ancaman telaah pribadi. 9

10

Klien Audit Merupakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 11

12

P603.4 Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada 13

klien audit yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik jika: 14

(a) Penilaian melibatkan level subjektivitas yang signifikan; dan 15

(b) Penilaian akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang 16


18

603.4-A1 Penilaian tertentu tidak melibatkan tingkat subjektivitas yang signifikan. Hal 19

tersebut mungkin terjadi ketika asumsi yang mendasari ditentukan oleh 20

peraturan perundang-undangan, atau diterima secara luas dan ketika teknik 21

dan metodologi yang digunakan didasarkan pada standar yang berlaku umum 22

atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi 23

demikian, hasil penilaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih 24

tidak akan berbeda secara material. 25

26

Klien Audit yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik 27

28

P603.5 Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada 29

klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika jasa 30

penilaian akan berdampak material, baik secara individual atau agregat, 31

terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor. 32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


162

SUBSEKSI 604 - JASA PERPAJAKAN 1

2

PENDAHULUAN 3

4

604.1 Memberikan jasa perpajakan kepada klien audit dapat memunculkan 5

ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi. 6

7




perpajakan kepada klien audit. Subseksi ini mencakup persyaratan yang 11

melarang Kantor dan jaringan Kantor memberikan jasa perpajakan tertentu 12

kepada klien audit dalam beberapa keadaan karena ancaman yang muncul 13

tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan. 14

15


17


19

604.3-A1 Jasa perpajakan terdiri atas berbagai jasa, termasuk aktivitas seperti: 20

• Penyusunan Surat Pemberitahuan pajak (“SPT”). 21

• Perhitungan pajak untuk tujuan mempersiapkan jurnal akuntansi. 22

• Perencanaan pajak dan jasa konsultansi pajak lainnya. 23

• Jasa perpajakan yang melibatkan penilaian. 24

• Bantuan dalam penyelesaian sengketa pajak. 25

Sementara subseksi ini berhubungan dengan setiap jenis jasa pajak yang 26

tercantum di atas berdasarkan judul yang terpisah, dalam praktiknya, aktivitas 27

yang melibatkan penyediaan jasa perpajakan sering berkaitan. 28

29

604.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul dari 30

pemberian jasa perpajakan apapun kepada klien audit meliputi: 31

• Karakteristik khusus dari perikatan. 32

• Level keahlian pajak dari karyawan klien. 33

• Sistem penilaian dan pengadministrasian oleh otoritas pajak dan peran 34

Kantor atau jaringan Kantor dalam proses tersebut. 35

• Kompleksitas ketentuan pajak yang relevan dan tingkat pertimbangan 36

dalam penerapan ketentuan tersebut. 37

38

Penyusunan SPT Pajak 39

40


42

604.4-A1 Memberikan jasa penyusunan SPT pajak biasanya tidak memunculkan 43

ancaman. 44

45

46

47


163

604.4-A2 Jasa penyusunan SPT pajak meliputi: 1

• Membantu klien terkait kewajiban pelaporan pajak dengan menyusun 2

dan mengumpulkan informasi, termasuk jumlah pajak terutang 3

(biasanya pada formulir standar) yang disyaratkan untuk diserahkan 4

kepada otoritas perpajakan yang berwenang. 5

• Memberikan advis tentang penyusunan SPT pajak atas transaksi masa 6

lalu dan atas nama klien audit menanggapi permintaan otoritas 7

perpajakan terkait informasi dan analisis tambahan (misalnya, 8

memberikan penjelasan dan dukungan teknis terhadap pendekatan 9

yang dipilih). 10

11

604.4-A3 Jasa penyusunan SPT pajak biasanya didasarkan pada informasi historis dan 12

pada prinsipnya melibatkan analisis dan penyajian informasi historis tersebut 13

berdasarkan peraturan perpajakan yang ada, termasuk preseden dan praktik 14

yang telah ditetapkan. Selanjutnya, SPT pajak tunduk pada proses 15

penelaahan atau persetujuan apa pun yang dianggap tepat oleh otoritas 16

perpajakan. 17

18

Perhitungan Pajak untuk Tujuan Penyiapan Jurnal Akuntansi 19

20


22

604.5-A1 Menyiapkan perhitungan aset (liabilitas) pajak kini dan pajak tangguhan klien 23

audit untuk tujuan menyiapkan jurnal akuntansi yang akan diaudit oleh 24

Kantor, memunculkan ancaman telaah pribadi. 25

26

604.5-A2 Selain faktor-faktor dalam paragraf 604.3-A2, faktor yang relevan dalam 27

mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika menyiapkan perhitungan 28

tersebut untuk klien audit adalah apakah perhitungan mungkin berdampak 29

material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor. 30

31

Klien Audit yang Merupakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 32

33


telaah pribadi ketika klien audit merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik 35

mencakup: 36


memberikan jasa. 38

• Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian 39

jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau memberikan jasa yang telah 40

dilakukan. 41

42

43

44

45

46

47


164

Klien Audit yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik 1

2

P604.6 Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh menyiapkan perhitungan pajak atas 3

liabilitas (aset) pajak kini dan tangguhan untuk klien audit yang merupakan 4

entitas dengan akuntabilitas publik untuk tujuan menyiapkan jurnal akuntansi 5

yang material dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor. 6

7

604.6-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan dalam paragraf 604.5-A3 8

untuk mengatasi ancaman telaah pribadi juga berlaku ketika menyiapkan 9

penghitungan pajak atas liabilitas (aset) pajak kini dan tangguhan kepada 10

klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik yang tidak 11

material atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor. 12

13

Perencanaan Pajak dan Jasa Konsultansi Pajak Lainnya 14

15


17

604.7-A1 Menyediakan jasa perencanaan pajak dan jasa konsultansi pajak lainnya 18

dapat memunculkan ancaman telaah pribadi atau advokasi. 19

20

604.7-A2 Perencanaan pajak atau jasa konsultansi pajak lainnya terdiri atas berbagai 21

jasa, seperti memberi advis kepada klien bagaimana menyusun urusannya 22

atas pajak dengan cara yang efisien atau memberi advis tentang penerapan 23

undang-undang atau peraturan perpajakan terbaru. 24

25

604.7-A3 Selain paragraf 604.3-A2, faktor yang relevan dalam mengevaluasi level 26

ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dengan 27

memberikan jasa perencanaan pajak dan jasa konsultansi pajak lainnya 28

kepada klien audit termasuk: 29

• Tingkat subjektivitas yang terlibat dalam menentukan perlakuan yang 30

tepat atas advis pajak dalam laporan keuangan. 31

• Apakah perlakuan pajak didukung oleh putusan pribadi atau telah 32

diklarifikasi oleh otoritas perpajakan sebelum penyusunan laporan 33

keuangan. 34

Sebagai contoh, apakah advis yang diberikan sebagai hasil dari jasa 35

perencanaan pajak dan jasa konsultansi pajak lainnya: 36

o Jelas didukung oleh otoritas perpajakan atau preseden lainnya. 37

o Merupakan praktik yang berlaku umum. 38

o Memiliki dasar dalam hukum pajak yang cenderung berlaku. 39

• Sejauh mana hasil dari advis pajak akan berdampak material terhadap 40

laporan keuangan. 41

• Apakah efektivitas advis pajak bergantung pada perlakuan akuntansi 42

atau penyajian dalam laporan keuangan dan terdapat keraguan 43

mengenai ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi berdasarkan 44

kerangka pelaporan keuangan yang relevan. 45

46


165




memberikan jasa, mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi 4

atau ancaman advokasi. 5


jasa telaah atas pekerjaan audit atau jasa yang telah dilaksanakan 7


• Memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan dapat mengatasi 9


11

Ketika Efektivitas Advis Pajak Bergantung pada Perlakuan atau Penyajian Akuntansi 12

Tertentu 13

14

P604.8 Kantor atau jaringan Kantor tidak akan memberikan jasa perencanaan pajak 15

dan jasa konsultansi pajak lainnya kepada klien audit ketika efektivitas advis 16

pajak bergantung pada perlakuan atau penyajian akuntansi tertentu dalam 17

laporan keuangan dan: 18

(a) Tim audit memiliki keraguan atas ketepatan perlakuan atau penyajian 19

akuntansi terkait berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang 20

relevan; dan 21

(b) Hasil atau konsekuensi dari advis pajak akan berdampak material 22

terhadap laporan keuangan yang diberikan opini oleh Kantor. 23

24

Jasa Perpajakan Termasuk Penilaian 25

26


28

604.9-A1 Memberikan jasa penilaian pajak kepada klien audit dapat memunculkan 29


31

604.9-A2 Kantor atau jaringan Kantor mungkin melakukan penilaian hanya untuk 32

keperluan pajak, ketika hasil penilaian tidak akan berdampak langsung 33

terhadap laporan keuangan (yaitu, laporan keuangan hanya dipengaruhi oleh 34

jurnal akuntansi yang terkait dengan pajak). Hal ini biasanya tidak 35

memunculkan ancaman jika dampaknya terhadap laporan keuangan tidak 36

material atau penilaian bergantung pada telaah eksternal oleh otoritas 37

perpajakan atau regulator yang serupa. 38

39

604.9-A3 Jika penilaian yang dilakukan untuk tujuan pajak tidak ditelaah oleh pihak 40

eksternal dan pengaruhnya material terhadap laporan keuangan, selain 41

paragraf 604.3-A2, maka faktor berikut relevan dalam mengevaluasi level 42

ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul bersamaan 43

dengan penyediaan jasa tersebut kepada klien audit: 44

• Sejauh mana metodologi penilaian didukung oleh peraturan perundang-45

undangan perpajakan, preseden lain atau praktik yang sudah 46

ditetapkan. 47


166

• Level subjektivitas yang melekat dalam penilaian. 1

• Keandalan dan keluasan data yang digunakan sebagai dasar penilaian. 2

3


tersebut, termasuk: 5


memberikan jasa, mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi 7



jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilaksanakan 10


• Memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan dapat mengatasi 12

ancaman. 13

14

604.9-A5 Kantor atau jaringan Kantor mungkin juga melakukan penilaian pajak untuk 15

membantu klien audit dengan kewajiban pelaporan pajak atau untuk tujuan 16

perencanaan pajak ketika hasil penilaian akan berdampak langsung terhadap 17

laporan keuangan. Dalam situasi demikian, persyaratan dan materi aplikasi 18

yang ditetapkan dalam Subseksi 603 yang berkaitan dengan jasa penilaian 19

berlaku. 20

21

Asistensi Penyelesaian Sengketa Pajak 22

23


25

604.10-A1 Memberikan bantuan dalam penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit 26

dapat memunculkan ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi. 27

28

604.10-A2 Sengketa pajak mungkin mencapai akhir ketika otoritas pajak telah 29

memberitahukan klien audit bahwa argumen terhadap masalah tertentu telah 30

ditolak dan baik otoritas pajak atau klien merujuk permasalahan untuk 31

penentuan dalam proses formal, misalnya, di hadapan lembaga penyelesaian 32

sengketa publik (contoh: BANI) atau pengadilan. 33

34

604.10-A3 Selain yang diatur dalam paragraf 604.3-A2, faktor yang relevan dalam 35

mengevaluasi level ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang 36

muncul pada saat membantu klien audit dalam penyelesaian sengketa pajak 37

mencakup: 38

• Peran manajemen dalam penyelesaian sengketa. 39

• Sejauh mana hasil perselisihan akan berdampak material terhadap 40


• Apakah advis yang diberikan adalah subjek dari sengketa pajak. 42

• Sejauh mana permasalahan tersebut didukung oleh peraturan 43

perundang-undangan perpajakan, preseden lainnya, atau praktik yang 44

telah ditetapkan. 45

• Apakah permintaan keterangan dilakukan secara terbuka. 46

47


167





ancaman advokasi. 5


jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilaksanakan 7


9

Penyelesaian Permasalahan Pajak yang Melibatkan Tindakan sebagai Advokat 10

11

P604.11 Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa perpajakan 12

termasuk membantu penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit jika: 13

(a) Pemberian jasa termasuk bertindak sebagai advokat bagi klien audit 14

sebelum pengadilan publik atau pengadilan dalam penyelesaian 15

permasalahan pajak; dan 16

(b) Jumlah yang disengketakan material untuk laporan keuangan yang 17


19

604.11-A1 Paragraf P604.11 tidak menghalangi Kantor atau jaringan Kantor berperan 20

sebagai konsultan berkelanjutan dalam kaitannya dengan permasalahan yang 21

diperoleh sebelum lembaga penyelesaian pengadilan publik atau pengadilan, 22

misalnya: 23

• Menanggapi permintaan spesifik untuk informasi. 24

• Memberikan laporan faktual atau kesaksian tentang pekerjaan yang 25

dilakukan. 26

• Membantu klien dalam menganalisis masalah pajak yang terkait dengan 27

masalah tersebut. 28

29

604.11-A2 Apa yang merupakan “pengadilan publik atau pengadilan” bergantung pada 30

bagaimana proses pajak pada yurisdiksi tertentu. 31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


168

SUBSEKSI 605 - JASA AUDIT INTERNAL 1

2

PENDAHULUAN 3

4

605.1 Menyediakan jasa audit internal kepada klien audit dapat memunculkan 5

ancaman telaah pribadi. 6

7



untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa audit 10

internal kepada klien audit. Subseksi ini termasuk persyaratan yang melarang 11

Kantor dan jaringan Kantor untuk memberikan jasa audit internal tertentu 12

kepada klien audit dalam beberapa keadaan karena ancaman yang muncul 13

tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan. 14

15


17


19

605.3-A1 Jasa audit internal mencakup membantu klien audit dalam pelaksanaan 20

aktivitas audit internalnya. Aktivitas audit internal mungkin meliputi: 21

• Pemantauan pengendalian internal - menelaah pengendalian, 22

memantau operasi dan, merekomendasikan perbaikan kepada klien. 23

• Pemeriksaan informasi keuangan dan operasional dengan: 24

o Penelaahan terhadap cara yang digunakan untuk 25

mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan 26

informasi keuangan dan operasional. 27

o Menanyakan secara spesifik tentang informasi tertentu termasuk 28

pengujian yang terinci atas transaksi, saldo, dan prosedur. 29

• Penelaahan atas aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas aktivitas 30

operasional termasuk aktivitas nonkeuangan dari suatu entitas. 31

• Penelaahan ketaatan terhadap: 32

o Peraturan perundang-undangan dan persyaratan ketentuan 33

eksternal lainnya. 34

o Kebijakan manajemen, arahan dan persyaratan ketentuan internal 35

lainnya. 36

37

605.3-A2 Ruang lingkup, tujuan aktivitas audit internal sangat bervariasi dan 38

bergantung pada ukuran, struktur entitas, serta persyaratan manajemen dan 39


41

P605.4 Ketika memberikan jasa audit internal kepada klien audit, Kantor harus 42

meyakini bahwa: 43

(a) Klien menunjuk sumber daya yang tepat dan kompeten, sebaiknya 44

merupakan manajemen senior, untuk: 45

(i) Bertanggung jawab setiap saat atas aktivitas audit internal; dan 46


169

(ii) Memahami tanggung jawab untuk merancang, 1

mengimplementasikan, memantau, dan memelihara pengendalian 2

internal. 3

(b) Manajemen klien atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, 4

menilai dan menyetujui ruang lingkup, risiko dan frekuensi jasa audit 5

internal; 6

(c) Manajemen klien mengevaluasi kecukupan jasa audit internal dan hasil 7

temuan dari kinerjanya; 8

(d) Manajemen klien mengevaluasi dan menentukan rekomendasi yang 9

dihasilkan dari jasa audit internal untuk mengimplementasikan dan 10

mengelola proses implementasi; dan 11

(e) Laporan manajemen klien kepada pihak yang bertanggung jawab atas 12

tata kelola, temuan dan rekomendasi signifikan yang dihasilkan dari 13

jasa audit internal. 14

15

605.4-A1 Paragraf P600.7 menghalangi Kantor atau jaringan Kantor dari mengambil 16

alih tanggung jawab manajemen. Melakukan bagian signifikan dari aktivitas 17

audit internal klien meningkatkan kemungkinan bahwa Kantor atau personel 18

jaringan Kantor yang menyediakan jasa audit internal akan mengambil alih 19

tanggung jawab manajemen. 20

21

605.4-A2 Contoh jasa audit internal yang melibatkan tanggung jawab manajemen 22

meliputi: 23

• Menetapkan kebijakan audit internal atau arahan strategis atas aktivitas 24

audit internal. 25


audit internal entitas. 27

• Memutuskan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan audit internal 28

untuk diimplementasikan. 29

• Melaporkan hasil aktivitas audit internal kepada pihak yang 30

bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen. 31

• Melakukan prosedur yang merupakan bagian dari pengendalian 32

internal, seperti menelaah dan menyetujui perubahan atas hak akses 33

data karyawan. 34

• Bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, 35

memantau dan memelihara pengendalian internal. 36

• Melakukan jasa audit internal yang dialihdayakan, yang terdiri atas 37

semua atau sebagian besar fungsi audit internal, ketika Kantor atau 38

jaringan Kantor bertanggung jawab untuk menentukan ruang lingkup 39

pekerjaan audit internal; dan mungkin memiliki tanggung jawab untuk 40

satu atau lebih dari permasalahan yang disebutkan di atas. 41

42

605.4-A3 Ketika Kantor menggunakan pekerjaan fungsi audit internal dalam perikatan 43

audit, SA mensyaratkan pelaksanaan prosedur untuk mengevaluasi 44

kecukupan pekerjaan tersebut. Demikian pula, ketika Kantor atau jaringan 45

Kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa audit internal kepada klien 46

audit, maka hasil dari jasa tersebut dapat digunakan dalam melakukan audit 47


170

eksternal. Hal tersebut memunculkan ancaman telaah pribadi karena mungkin 1

tim audit akan menggunakan hasil jasa audit internal untuk tujuan perikatan 2

audit tanpa: 3

• Mengevaluasi hasil tersebut secara tepat; atau 4

• Menerapkan level skeptisisme profesional yang sama seperti yang 5

dilakukan ketika pekerjaan audit internal dilakukan oleh individu yang 6

bukan anggota Kantor. 7

8

605.4-A4 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi 9

meliputi: 10

• Materialitas atas jumlah dalam laporan keuangan terkait. 11

• Risiko salah saji atas asersi yang terkait dengan jumlah dalam laporan 12

keuangan tersebut. 13

• Tingkat keyakinan bahwa tim audit akan ditempatkan pada pekerjaan 14

jasa audit internal, termasuk dalam proses audit eksternal. 15

16


telaah pribadi adalah menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit 18

untuk melaksanakan jasa. 19

20


22

P605.5 Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa audit internal 23

kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika 24

jasa tersebut berkaitan dengan dengan: 25

(a) Bagian signifikan dari pengendalian internal atas laporan keuangan; 26

(b) Sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan informasi, baik secara 27

individual atau agregat, material terhadap catatan akuntansi klien atau 28

laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor; atau 29

(c) Jumlah atau pengungkapan, baik secara individual atau agregat, 30


Kantor. 32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


171

SUBSEKSI 606 - JASA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI 1

2

PENDAHULUAN 3

4

606.1 Menyediakan jasa teknologi informasi (TI) untuk klien audit dapat 5

memunculkan ancaman telaah pribadi. 6

7

606.2 Selain persyaratan dan materi aplikasi dalam subseksi ini, persyaratan dan 8

materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan untuk 9

menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa sistem TI 10

kepada klien audit. Subseksi ini mencakup persyaratan yang melarang Kantor 11

dan jaringan Kantor menyediakan jasa sistem TI tertentu kepada klien audit 12

dalam beberapa keadaan karena ancaman yang muncul tidak dapat diatasi 13

dengan menerapkan pengamanan. 14

15


17


19

606.3-A1 Jasa yang terkait dengan sistem TI mencakup perancangan atau 20

implementasi perangkat keras atau sistem perangkat lunak. Sistem TI 21

mungkin: 22

(a) Sumber data agregat; 23

(b) Bagian dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan; atau 24

(c) Menghasilkan informasi yang berdampak terhadap catatan akuntansi 25

atau laporan keuangan, termasuk pengungkapan terkait. 26

Namun, sistem TI mungkin juga melibatkan permasalahan yang tidak terkait 27

dengan catatan akuntansi klien audit atau pengendalian internal atas 28

pelaporan keuangan atau laporan keuangan. 29

30

606.3-A2 Paragraf P600.7 melarang Kantor atau jaringan Kantor dari mengambil alih 31

tanggung jawab manajemen. Menyediakan jasa sistem TI berikut kepada 32

klien audit biasanya tidak memunculkan ancaman selama personel Kantor 33

atau jaringan Kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen: 34

(a) Merancang atau mengimplementasikan sistem TI yang tidak terkait 35

dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan; 36

(b) Merancang atau mengimplementasikan sistem TI yang tidak 37

menghasilkan informasi yang membentuk bagian signifikan dari catatan 38

akuntansi atau laporan keuangan; 39

(c) Mengimplementasikan perangkat lunak akuntansi atau pelaporan 40

informasi keuangan siap pakai yang tidak dikembangkan oleh Kantor 41

atau jaringan Kantor, jika kustomisasi yang diperlukan untuk memenuhi 42

kebutuhan klien tidak signifikan; dan 43

(d) Mengevaluasi dan membuat rekomendasi berkenaan dengan sistem TI 44

yang dirancang, diimplementasikan atau dioperasikan oleh penyedia 45

jasa lain atau klien. 46

47


172

P606.4 Ketika memberikan jasa sistem TI kepada klien audit, Kantor atau jaringan 1

Kantor harus meyakini bahwa: 2

(a) Klien memahami tanggung jawabnya untuk membangun dan memonitor 3

sistem pengendalian internal; 4

(b) Klien menetapkan tanggung jawab untuk membuat semua keputusan 5

manajemen sehubungan dengan desain dan implementasi perangkat 6

keras atau sistem perangkat lunak untuk karyawan yang kompeten, 7

sebaiknya merupakan manajemen senior; 8

(c) Klien membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan 9

desain dan proses implementasi; 10

(d) Klien mengevaluasi kecukupan dan hasil dari desain dan implementasi 11

sistem; dan 12

(e) Klien bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem (perangkat 13

keras atau perangkat lunak) dan terhadap data yang digunakan atau 14

dihasilkan. 15

16

606.4-A1 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi yang 17

dibuat dengan menyediakan jasa sistem TI kepada klien audit meliputi: 18

• Sifat dari jasa tersebut. 19

• Sifat sistem TI dan sejauh mana pengaruh atau interaksinya dengan 20

catatan atau laporan keuangan klien. 21

• Level kepercayaan yang akan ditempatkan pada sistem TI tertentu 22

sebagai bagian dari audit. 23

24


telaah pribadi adalah menugaskan profesional yang bukan anggota tim audit 26

untuk memberikan jasa. 27

28


30

P606.5 Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa sistem TI kepada 31

klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika jasa 32

tersebut melibatkan perancangan atau implementasi sistem TI yang: 33

(a) Membentuk bagian signifikan dari pengendalian internal atas pelaporan 34

keuangan; atau 35

(b) Menghasilkan informasi yang signifikan terhadap catatan akuntansi 36

klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor. 37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


173

SUBSEKSI 607 - JASA PENUNJANG LITIGASI 1

2

PENDAHULUAN 3

4

607.1 Memberikan jasa penunjang litigasi tertentu kepada klien audit dapat 5

memunculkan ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi. 6

7

607.2 Selain materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi 8

aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga P600.10 relevan untuk menerapkan 9

kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa penunjang litigasi kepada 10

klien audit. 11

12

MATERI APLIKASI 13

14


16

607.3-A1 Jasa penunjang litigasi dapat mencakup aktivitas seperti: 17

• Bantuan pengelolaan dokumen dan pengambilannya. 18

• Bertindak sebagai saksi, termasuk saksi ahli. 19

• Menghitung perkiraan kerugian yang diestimasikan atau jumlah lain 20

yang mungkin menjadi piutang atau utang sebagai hasil dari litigasi atau 21

sengketa hukum lainnya. 22

23


ancaman advokasi yang muncul dengan memberikan jasa penunjang litigasi 25


• Lingkungan hukum dan peraturan perundang-undangan ketika jasa 27

diberikan, misalnya, apakah seorang saksi ahli dipilih dan diangkat oleh 28

pengadilan. 29

• Sifat dan karakteristik jasa. 30

• Sejauh mana hasil dari jasa penunjang litigasi akan berdampak material 31

terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor. 32

33


telaah pribadi atau ancaman advokasi semacam itu adalah menugaskan 35

seorang profesional yang bukan anggota tim audit untuk melakukan jasa 36

tersebut. 37

38

607.3-A4 Jika Kantor atau jaringan Kantor memberikan jasa penunjang litigasi kepada 39

klien audit dan jasa tersebut melibatkan estimasi kerugian atau jumlah lain 40

yang memengaruhi laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor, 41

maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Subseksi 603 42

terkait dengan penerapan jasa penilaian berlaku. 43

44

45

46

47


174

SUBSEKSI 608 - JASA HUKUM 1

2

PENDAHULUAN 3

4

608.1 Memberikan jasa hukum kepada klien audit dapat memunculkan ancaman 5

telaah pribadi atau ancaman advokasi. 6

7



untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa hukum 10

kepada klien audit. Subseksi ini termasuk persyaratan yang melarang Kantor 11

dan jaringan Kantor dari menyediakan jasa hukum tertentu kepada klien audit 12

dalam beberapa keadaan karena ancaman tidak dapat diatasi dengan 13

menerapkan pengamanan. 14

15


17


19

608.3-A1 Jasa hukum didefinisikan sebagai jasa apa pun yang disediakan oleh individu 20

yang menyediakan jasa tersebut: 21

(a) Memiliki pelatihan hukum yang disyaratkan untuk berpraktik hukum; 22

atau 23

(b) Diakui untuk berpraktik hukum di hadapan pengadilan dalam yurisdiksi 24

ketika jasa tersebut diberikan. 25

26

Bertindak sebagai Konsultan 27

28

608.4-A1 Bergantung pada yurisdiksi, jasa konsultansi hukum mungkin mencakup 29

berbagai area jasa yang luas dan beragam termasuk jasa korporat dan 30

komersial kepada klien audit, seperti: 31

• Dukungan penyusunan kontrak. 32

• Mendukung klien audit dalam melakukan transaksi. 33

• Merger dan akuisisi. 34

• Mendukung dan membantu departemen hukum internal klien audit. 35

• Uji tuntas dan restrukturisasi hukum. 36

37


ancaman advokasi yang muncul dalam memberikan jasa konsultansi hukum 39


• Materialitas atas permasalahan spesifik yang berkaitan dengan laporan 41

keuangan klien. 42

• Kompleksitas permasalahan hukum dan level penilaian yang diperlukan 43

untuk memberikan jasa. 44

45

46

47


175


tersebut mencakup: 2


melakukan jasa mungkin akan menghadapi ancaman telaah pribadi 4


• Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam memberikan 6

jasa penelaahan atas pekerjaan audit atau jasa yang dilakukan dapat 7

mengatasi ancaman telaah pribadi. 8

9

Bertindak sebagai Penasihat Hukum 10

11

P608.5 Seorang rekan atau karyawan Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh 12

berfungsi sebagai penasihat umum untuk urusan hukum dari klien audit. 13

14

608.5-A1 Posisi penasihat umum biasanya merupakan posisi manajemen senior 15

dengan tanggung jawab luas untuk urusan hukum perusahaan. 16

17

Bertindak dalam Peran Advokasi 18

19

P608.6 Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh bertindak dalam peran advokasi untuk 20

klien audit dalam menyelesaikan sengketa atau litigasi ketika jumlahnya 21

material pada laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor. 22

23


telaah pribadi yang dibuat ketika bertindak dalam peran advokasi untuk klien 25

audit jika jumlahnya tidak material terhadap laporan keuangan yang akan 26

diberikan opini oleh Kantor termasuk: 27


melakukan jasa. 29

• Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam 30

memberikan jasa penelaahan atas pekerjaan audit atau jasa yang 31

dilakukan. 32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


176

SUBSEKSI 609 - JASA REKRUTMEN 1

2

PENDAHULUAN 3

4

609.1 Memberikan jasa perekrutan karyawan kepada klien audit dapat 5

memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau 6

ancaman intimidasi. 7

8



untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika menyediakan jasa 11

perekrutan kepada klien audit. Subseksi ini termasuk persyaratan yang 12

melarang Kantor dan jaringan Kantor dari menyediakan jenis jasa perekrutan 13

tertentu kepada klien audit dalam beberapa keadaan karena ancaman yang 14


16


18


20

609.3-A1. Jasa perekrutan dapat mencakup aktivitas seperti: 21

• Mengembangkan deskripsi pekerjaan. 22

• Mengembangkan proses pengidentifikasian dan memilih kandidat yang 23

potensial. 24

• Mencari kandidat yang diperlukan atau mencari tahu kandidat yang 25

tepat. 26

• Menyaring kandidat potensial untuk peran tersebut dengan: 27

o Menelaah kualifikasi profesional atau kompetensi pelamar dan 28

menentukan kesesuaiannya untuk posisi tersebut. 29

o Melakukan pemeriksaan referensi calon kandidat. 30

o Mewawancarai dan memilih kandidat yang cocok dan memberi 31

advis tentang kompetensi kandidat. 32

• Menentukan ketentuan kerja dan perincian negosiasi, seperti gaji, jam 33

kerja, dan kompensasi lainnya. 34

35

609.3-A2 Paragraf P600.7 melarang Kantor atau jaringan Kantor dari mengambil alih 36

tanggung jawab manajemen. Menyediakan jasa berikut biasanya tidak 37

memunculkan ancaman selama personel Kantor atau jaringan Kantor tidak 38

mengambil alih tanggung jawab manajemen: 39

• Menelaah kualifikasi profesional dari sejumlah pelamar dan 40

memberikan saran tentang kesesuaian mereka untuk posisi tersebut. 41

• Mewawancarai kandidat dan memberi advis tentang kompetensi 42

kandidat untuk akuntansi keuangan, posisi administratif atau 43

pengendalian. 44

45

46

47


177

P609.4 Ketika Kantor atau jaringan Kantor menyediakan jasa rekrutmen kepada klien 1

audit, Kantor harus meyakini bahwa: 2

(a) Klien memberikan tanggung jawab untuk membuat semua keputusan 3

manajemen terkait dengan mempekerjakan kandidat untuk posisi 4

sebagai karyawan yang kompeten, sebaiknya merupakan manajemen 5

senior; dan 6

(b) Klien membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan 7

proses perekrutan, termasuk: 8

• Menentukan kecocokan calon kandidat dan memilih kandidat 9

yang cocok untuk posisi tersebut. 10

• Menentukan ketentuan kerja dan menegosiasikan hal rinci, seperti 11

gaji, jam kerja, dan kompensasi lainnya. 12

13

609.5-A1 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi, 14

ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul dengan 15

menyediakan jasa perekrutan kepada klien audit meliputi: 16

• Sifat dari bantuan yang diminta. 17

• Peran individu yang akan direkrut. 18

• Setiap konflik kepentingan atau hubungan yang mungkin ada antara 19

kandidat dan Kantor yang menyediakan advis atau jasa. 20

21


kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi adalah menugaskan 23

profesional yang bukan anggota tim audit untuk melakukan jasa tersebut. 24

25

Jasa Rekrutmen yang Dilarang 26

27

P609.6 Ketika memberikan jasa perekrutan kepada klien audit, Kantor atau jaringan 28

Kantor tidak boleh bertindak sebagai negosiator atas nama klien. 29

30

P609.7 Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh menyediakan jasa perekrutan kepada 31

klien audit jika jasa tersebut berkaitan dengan: 32

(a) Mencari atau menemukan kandidat; atau 33

(b) Melakukan pemeriksaan referensi calon kandidat, sehubungan dengan 34

posisi berikut: 35

(i) Seorang direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari entitas; 36

atau 37

(ii) Seorang anggota manajemen senior dalam posisi untuk 38

memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan 39

akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini 40

oleh Kantor. 41

42

43

44

45

46

47


178

SUBSEKSI 610 - JASA KEUANGAN KORPORAT 1

2

PENDAHULUAN 3

4

610.1 Menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien audit dapat memunculkan 5


7




keuangan korporat kepada klien audit. Subseksi ini termasuk persyaratan 11

yang melarang Kantor dan jaringan Kantor untuk menyediakan jasa keuangan 12

korporat tertentu dalam beberapa keadaan kepada klien audit karena 13

ancaman yang dibuat tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan. 14

15


17


19

610.3-A1 Contoh jasa keuangan korporat yang dapat memunculkan ancaman telaah 20

pribadi atau ancaman advokasi meliputi: 21

• Membantu klien audit dalam mengembangkan strategi korporat. 22

• Mengidentifikasi sasaran potensial yang akan dicapai klien audit. 23

• Advis pada transaksi pelepasan. 24

• Membantu transaksi pemerolehan dana. 25

• Memberikan saran restruktukrisasi. 26

• Memberikan saran tentang restrukturisasi transaksi keuangan korporat 27

atau pengaturan pembiayaan yang secara langsung akan memengaruhi 28

jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang akan diberikan 29

opini oleh Kantor. 30

31

610.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul dengan 32

menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien audit meliputi: 33

• Tingkat subjektivitas yang terlibat dalam menentukan perlakuan yang 34

tepat untuk hasil atau konsekuensi dari advis keuangan korporat dalam 35

laporan keuangan. 36

• Sejauh mana: 37

o Hasil dari advis keuangan korporat akan secara langsung 38

memengaruhi jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan. 39

o Jumlahnya material terhadap laporan keuangan. 40

• Apakah keefektivitasan advis keuangan korporat bergantung pada 41

perlakuan atau penyajian akuntansi tertentu dalam laporan keuangan 42

dan terdapat keraguan mengenai ketepatan perlakuan atau penyajian 43


relevan. 45

46


179





ancaman advokasi. 5


jasa penelaahan atas pekerjaan audit atau jasa yang telah dilakukan, 7


9

Jasa Keuangan Korporat yang Dilarang 10

11

P610.4 Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh memberikan jasa keuangan korporat 12

kepada klien audit yang melibatkan promosi, transaksi, atau penjaminan 13

saham klien audit. 14

15

P610.5 Kantor atau jaringan Kantor tidak boleh memberikan advis keuangan korporat 16

kepada klien audit ketika keefektivitasan advis tersebut bergantung pada 17

perlakuan atau penyajian akuntansi tertentu dalam laporan keuangan yang 18

akan diberikan opini oleh Kantor: 19

(a) Tim audit memiliki keraguan atas ketepatan perlakuan atau penyajian 20


relevan; dan 22

(b) Hasil atau konsekuensi dari advis keuangan korporat berdampak 23


Kantor. 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


180

SEKSI 800 1

2

LAPORAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS YANG 3

MENCAKUP PEMBATASAN DISTRIBUSI DAN PENGGUNAANNYA (PERIKATAN AUDIT 4

DAN PERIKATAN REVIU) 5

6

PENDAHULUAN 7

8




independensi. 12

13

800.2 Seksi ini menetapkan modifikasi tertentu untuk Bagian 4A yang diizinkan 14

dalam keadaan tertentu yang melibatkan audit atas laporan keuangan 15

bertujuan khusus ketika laporan tersebut mencakup pembatasan distribusi 16

dan penggunaannya. Pada seksi ini, perikatan untuk menerbitkan laporan 17

yang dibatasi distribusi dan penggunaannya sesuai keadaannya, ditetapkan 18

dalam paragraf P800.3 mengacu pada “perikatan audit yang memenuhi 19

persyaratan”. 20

21


23

Umum 24

25

P800.3 Ketika Kantor bermaksud untuk menerbitkan laporan audit atas laporan 26

keuangan bertujuan khusus yang mencakup pembatasan distribusi dan 27

penggunaannya, maka persyaratan independensi yang ditetapkan pada 28

bagian 4A harus memenuhi syarat untuk modifikasi yang diizinkan oleh seksi 29

ini, namun hanya jika: 30

(a) Kantor berkomunikasi dengan pengguna laporan auditor mengenai 31

modifikasi persyaratan independensi yang akan diterapkan dalam 32

menyediakan jasa; dan 33

(b) Pengguna yang dituju memahami tujuan dan keterbatasan laporan 34

serta menyetujui penerapan modifikasi secara eskplisit. 35

36

800.3-A1 Pengguna yang dituju mungkin memperoleh pemahaman tentang tujuan dan 37

keterbatasan laporan dengan berpartisipasi, baik secara langsung, atau tidak 38

langsung melalui perwakilan yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas 39

pengguna yang dituju, dalam menetapkan sifat dan ruang lingkup perikatan. 40

Dalam kedua kasus tersebut, partisipasi ini membantu Kantor untuk 41

berkomunikasi dengan pengguna yang dituju tentang permasalahan 42

independensi, termasuk keadaan yang relevan untuk menerapkan kerangka 43

kerja konseptual. Hal tersebut juga memungkinkan Kantor untuk 44

mendapatkan kesepakatan dari pengguna yang dituju dengan persyaratan 45

independensi yang dimodifikasi. 46

47

48


181

P800.4 Apabila pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna yang tidak dapat 1

diidentifikasi secara spesifik berdasarkan nama saat ketentuan perikatan 2

ditetapkan, maka Kantor harus membuat pengguna tersebut menyadari 3

bahwa modifikasi persyaratan independensi telah disetujui oleh 4

perwakilannya. 5

6

800.4-A1 Misalnya, ketika pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna seperti 7

pemberi pinjaman dalam pengaturan pinjaman sindikasi, maka Kantor harus 8

menjelaskan modifikasi persyaratan independensi dalam surat perikatan 9

kepada perwakilan pemberi pinjaman. Perwakilan tersebut kemudian mungkin 10

membuat surat perikatan Kantor tersedia bagi semua anggota kelompok 11

pemberi pinjaman untuk memenuhi persyaratan bagi Kantor yang membuat 12

pengguna menyadari bahwa modifikasi persyaratan independensi telah 13

disetujui oleh perwakilannya. 14

15

P800.5 Ketika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka 16

setiap modifikasi pada bagian 4A harus dibatasi sebagaimana yang 17

ditetapkan pada paragraf P800.7 hingga P800.14. Kantor tidak boleh 18

menerapkan modifikasi tersebut ketika melakukan audit atas laporan 19

keuangan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. 20

21

P800.6 Jika Kantor juga menerbitkan laporan audit yang tidak mencakup pembatasan 22

distribusi dan penggunaannya untuk klien yang sama, maka Kantor harus 23

menerapkan bagian 4A untuk perikatan audit tersebut. 24

25

Entitas dengan Akuntabilitas Publik 26

27


Kantor tidak perlu menerapkan persyaratan independensi yang ditetapkan 29

dalam bagian 4A yang hanya berlaku untuk perikatan audit entitas dengan 30

akuntabilitas publik. 31

32

Entitas Berelasi 33

34

P800.8 Ketika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, 35

referensi ke “klien audit” pada bagian 4A tidak perlu menyertakan entitas 36

berelasinya. Namun, ketika tim audit mengetahui atau memiliki alasan untuk 37

meyakini bahwa suatu hubungan atau kondisi yang melibatkan entitas 38

berelasi terhadap klien relevan dengan evaluasi independensi Kantor, maka 39

tim audit harus memasukkan entitas berelasi ketika mengidentifikasi, 40

mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi. 41

42

43

44

45

46

47

48


182

Jaringan dan Jaringan Kantor 1

2


persyaratan spesifik mengenai jaringan Kantor yang ditetapkan dalam bagian 4

4A tidak perlu diterapkan. Namun, ketika Kantor mengetahui atau memiliki 5

alasan untuk meyakini bahwa ancaman terhadap independensi muncul oleh 6

kepentingan dan hubungan dari jaringan Kantor, maka Kantor harus 7

mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut. 8

9

Kepentingan Keuangan, Pinjaman dan Jaminan, Hubungan Bisnis yang Erat, dan 10

Hubungan Keluarga dan Pribadi 11

12

P800.10 Ketika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan, maka: 13

(a) Ketentuan relevan yang ditetapkan pada Seksi 510, 511, 520, 521, 522, 14

524 dan 525 hanya berlaku untuk anggota tim perikatan, anggota 15

keluarga inti, dan, jika berlaku, anggota keluarga dekat; 16

(b) Kantor harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap 17

ancaman terhadap independensi yang muncul karena kepentingan dan 18

hubungan, sebagaimana ditetapkan dalam Seksi 510, 511, 520, 521, 19

522, 524, dan 525, antara klien audit dan anggota tim audit berikut: 20

(i) Pihak yang memberikan konsultansi mengenai isu spesifik terkait 21

teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa; dan 22

(ii) Pihak yang memberikan pengendalian mutu untuk perikatan, 23

termasuk pihak yang melakukan penelaahan pengendalian mutu 24

perikatan; dan 25

(c) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman bahwa tim 26

perikatan memiliki keyakinan yang muncul karena kepentingan dan 27

hubungan antara klien audit dan pihak lain dalam Kantor yang dapat 28

secara langsung memengaruhi hasil dari perikatan audit. 29

30

800.10-A1 Pihak lain dalam Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari 31

perikatan audit termasuk mereka yang merekomendasikan kompensasi, atau 32

yang menyediakan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan 33

lainnya, dari rekan perikatan audit sehubungan dengan kinerja perikatan audit 34

termasuk pada semua level senior yang lebih tinggi di atas rekan perikatan 35

melalui individu yang merupakan Rekan Senior atau Pimpinan Rekan (kepala 36

eksekutif atau setara) Kantor. 37

38


Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman yang diyakini tim 40

perikatan, muncul dari kepentingan keuangan pada klien audit yang dimiliki 41

oleh individu, sebagaimana diatur di paragraf P510.4(c)-(d), P510.5, P510.7 42

dan 510.10-A5 dan A9. 43

44


Kantor (dalam penerapan ketentuan di paragraf P510.4(a), P510.6, dan 46

P510.7 pada kepentingan Kantor) tidak boleh memiliki kepentingan keuangan 47

yang material, baik secara langsung atau tidak langsung pada klien audit. 48


183

Pekerjaan dengan Klien Audit 1

2


Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman yang muncul dari 4

hubungan kerja apa pun sebagaimana diatur di paragraf 524.3-A1-524.5-A3. 5

6

Pemberian Jasa Non-Asurans 7

8

P800.14 Jika Kantor melakukan perikatan audit yang memenuhi persyaratan dan 9

memberikan jasa non-asurans kepada klien audit, maka Kantor harus 10

mematuhi ketentuan Seksi 410-430 dan Seksi 600, termasuk subseksinya, 11

dan tunduk pada paragraf P800.7-P800.9. 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


184

BAGIAN 4B 1

INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN 2

PERIKATAN REVIU 3

4

SEKSI 900 5

6

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM 7

PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU 8

9

PENDAHULUAN 10

11

Umum 12

13

900.1 Bagian ini berlaku untuk perikatan asurans selain perikatan audit dan 14

perikatan reviu (dikenal sebagai “perikatan asurans” dalam Bagian ini). 15

Contoh perikatan tersebut meliputi: 16

• Audit atas unsur, akun, atau pos tertentu dari laporan keuangan. 17

• Asurans atas indikator kunci kinerja perusahaan. 18

19

900.2 Dalam Bagian ini, istilah “Anggota” mengacu pada Anggota yang berpraktik 20

melayani publik dan Kantornya. 21

22

900.3 Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1 mensyaratkan Kantor untuk 23

menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan 24

keyakinan memadai bahwa Kantor, personelnya dan, jika dapat diterapkan, 25

pihak lain, tunduk pada persyaratan independensi untuk mempertahankan 26

independensi yang disyaratkan oleh standar etika yang relevan. Standar 27

Perikatan Asurans menetapkan tanggung jawab untuk rekan perikatan dan 28

tim perikatan pada setiap level perikatan. Alokasi tanggung jawab dalam 29

suatu Kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya. Banyak 30

ketentuan pada bagian 4B tidak menggambarkan tanggung jawab spesifik 31

individu dalam Kantor untuk bertindak terkait dengan independensi, 32

melainkan mengacu pada “Kantor” untuk kemudahan referensi. Kantor 33

menetapkan tanggung jawab atas suatu tindakan tertentu kepada individu 34

atau sekelompok individu (seperti tim perikatan asurans) sesuai dengan SPM 35

1. Selain itu, Anggota bertanggung jawab terhadap setiap ketentuan yang 36

berlaku atas aktivitas Anggota, kepentingan, atau hubungannya. 37

38

900.4 Independensi terkait dengan prinsip objektivitas dan integritas, terdiri atas: 39








informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa 47


185

integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor, atau 1

seorang anggota tim asurans telah dikompomikan. 2

Dalam bagian ini, individu atau Kantor yang “independen” berarti bahwa 3

individu atau Kantor tersebut telah memenuhi ketentuan pada bagian ini. 4

5

900.5 Ketika melakukan perikatan asurans, kode etik mengharuskan Kantor untuk 6

mematuhi prinsip dasar etika dan independen. Bagian ini menetapkan 7

persyaratan dan materi aplikasi spesifik tentang bagaimana menerapkan 8

kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi ketika 9

melakukan perikatan tersebut. Kerangka kerja konseptual yang ditetapkan 10

dalam Seksi 120 berlaku untuk independensi seperti halnya prinsip dasar 11

yang ditetapkan dalam Seksi 110. 12

13

900.6 Bagian ini menjelaskan: 14

(a) Fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan 15

profesional yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman 16

terhadap independensi; 17

(b) Tindakan potensial, termasuk pengamanan, yang mungkin tepat 18

diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut; dan 19

(c) Beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak 20

terdapat pengamanan untuk menurunkan ancaman pada level yang 21

dapat diterima. 22

23

Uraian Perikatan Asurans Lain 24

25

900.7 Perikatan asurans dirancang untuk meningkatkan level kepercayaan 26

pengguna yang dituju tentang hasil evaluasi atau pengukuran hal pokok 27

terhadap kriteria. Dalam perikatan asurans, Kantor mengungkapkan 28

kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan level kepercayaan pengguna 29

yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) tentang hasil evaluasi atau 30

pengukuran hal pokok terhadap kriteria. Kerangka Asurans menjelaskan 31

elemen dan tujuan dari perikatan asurans dan mengidentifikasi perikatan 32

dengan menerapkan Standar Perikatan Asurans. Untuk mendeskripsikan 33

unsur dan tujuan dari perikatan asurans, lihat Kerangka Asurans. 34

35

900.8 Hasil evaluasi atau pengukuran hal pokok adalah informasi yang dihasilkan 36

dari penerapan kriteria terhadap hal pokok tersebut. Istilah “informasi hal 37

pokok” digunakan untuk hasil evaluasi atau pengukuran hal pokok. Contoh, 38

Kerangka Perikatan Asurans menyatakan bahwa suatu asersi tentang 39

keefektivitasan pengendalian internal (informasi hal pokok) merupakan hasil 40

dari penerapan suatu kerangka untuk pengevaluasian keefektivitasan 41

pengendalian internal, seperti COSO atau CoCo (kriteria), terhadap 42

pengendalian internal, sebuah proses (hal pokok). 43

44

900.9 Perikatan asurans dapat berbasis asersi atau pelaporan langsung. Dalam 45

kedua jenis perikatan tersebut, perikatan asurans melibatkan tiga pihak yang 46

terpisah, yaitu Kantor, pihak yang bertanggung jawab, dan pengguna yang 47

dituju. 48


186

900.10 Dalam perikatan berbasis asersi, pengevaluasian atau pengukuran hal pokok 1

dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Informasi hal pokok yang 2

berbentuk asersi disusun oleh pihak yang bertanggung jawab untuk keperluan 3

pengguna yang dituju. 4

5

900.11 Dalam perikatan asurans pelaporan langsung, Kantor: 6

(a) Melakukan pengevaluasian atau pengukuran terhadap suatu hal pokok; 7

atau 8

(b) Memperoleh suatu representasi dari pihak yang bertanggung jawab 9

yang telah melakukan pengevaluasian atau pengukuran yang tidak 10

tersedia bagi para pengguna yang dituju. Informasi hal pokok 11

disediakan kepada pengguna yang dituju dalam laporan asurans. 12

13

Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya 14

15

900.12 Laporan asurans mungkin mencakup pembatasan distribusi dan 16

penggunaannya. Jika hal tersebut terjadi dan ketentuan yang ditetapkan 17

dalam Seksi 990 terpenuhi, maka persyaratan independensi dalam bagian ini 18

dapat dimodifikasi sebagaimana dijelaskan pada Seksi 990. 19

20

900.13 Standar independensi untuk perikatan audit dan perikatan reviu dijelaskan 21

pada Bagian 4A – Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu. 22

Jika Kantor melakukan perikatan asurans dan perikatan audit atau perikatan 23

reviu untuk klien yang sama, maka persyaratan di Bagian 4A tetap berlaku 24

untuk Kantor, jaringan Kantor, dan anggota tim audit atau tim reviu. 25

26


28

Umum 29

30

P900.14 Kantor yang melakukan perikatan asurans harus independen. 31

32

P900.15 Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam 33

Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman 34

terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan asurans. 35

36

Jaringan Kantor 37

38

P900.16 Ketika Kantor meyakini bahwa kepentingan dan hubungan jaringan Kantor 39

dapat memunculkan ancaman terhadap independensi Kantor, maka Kantor 40

harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut. 41

42

900.16-A1 Jaringan Kantor dibahas dalam paragraf 400.50-A1 hingga 400.54-A1. 43

44

45

46

47

48


187

Entitas Berelasi 1

2

P900.17 Ketika tim asurans mengetahui atau meyakini bahwa suatu hubungan atau 3

keadaan yang melibatkan entitas berelasi dari klien asurans relevan untuk 4

evaluasi independensi Kantor terhadap klien, maka tim asurans harus 5

menyertakan entitas berelasi ketika mengidentifikasi, mengevaluasi dan 6

mengatasi ancaman terhadap independensi. 7

8

Jenis Perikatan Asurans 9

10

Perikatan Asurans Berbasis Asersi 11

12

P900.18 Ketika melakukan perikatan asurans berbasis asersi: 13

(a) Anggota tim asurans dan Kantor harus independen terhadap klien 14

asurans (pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi hal pokok, 15

dan mungkin bertanggung jawab atas hal pokok sebagaimana 16

dijelaskan di bagian ini. Persyaratan independensi yang dijelaskan di 17

bagian ini melarang hubungan tertentu antara anggota tim asurans dan 18

(i) direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif, serta (ii) individu di klien 19

memiliki posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas 20

informasi hal pokok; 21

(b) Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang diatur di 22

Seksi 120 terhadap hubungan dengan individu dalam klien yang 23

memiliki posisi untuk memberi pengaruh signifikan atas hal pokok 24

perikatan; dan 25

(c) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman yang 26

diyakini muncul dari kepentingan dan hubungan jaringan Kantor. 27

28

P900.19 Ketika melakukan perikatan asurans berbasis asersi dan pihak yang 29

bertanggung jawab atas informasi hal pokok tetapi bukan hal pokok, maka: 30

(a) Anggota tim asurans dan Kantor harus independen dari pihak yang 31

bertanggung jawab atas informasi hal pokok (klien asurans); dan 32

(b) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman yang 33

diyakini muncul dari kepentingan dan hubungan antara anggota tim 34

asurans, Kantor, jaringan Kantor, dan pihak yang bertanggung jawab 35

atas hal pokok. 36

37

900.19-A1 Dalam sebagian besar perikatan asurans berbasis asersi, pihak yang 38

bertanggung jawab memiliki tanggung jawab atas informasi hal pokok dan hal 39

pokok bersangkutan. Namun, dalam beberapa perikatan, pihak yang 40

bertanggung jawab mungkin tidak bertanggung jawab atas hal pokok. 41

Contohnya ketika Kantor melakukan perikatan asurans atas laporan yang 42

disiapkan konsultan lingkungan tentang praktik keberlanjutan perusahaan 43

untuk didistribusikan ke pengguna yang dituju. Dalam kasus ini, konsultan 44

lingkungan adalah pihak yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok, 45

tetapi perusahaan bertanggung jawab atas hal pokok (praktik keberlanjutan). 46

47

48


188

Perikatan Asurans Pelaporan Langsung 1

2

P900.20 Ketika melakukan perikatan asurans dengan pelaporan langsung: 3

(a) Anggota tim asurans dan Kantor harus independen dari klien asurans 4

(pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok); dan 5

(b) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap 6

independensi yang diyakini muncul karena kepentingan dan hubungan 7

jaringan Kantor. 8

9

Berbagai Pihak yang Bertanggung Jawab 10

11

900.21-A1 Dalam beberapa perikatan asurans, baik perikatan berbasis asersi ataupun 12

perikatan langsung, mungkin ada beberapa pihak yang bertanggung jawab. 13

Dalam menentukan apakah perlu untuk menerapkan ketentuan dalam bagian 14

ini untuk setiap pihak yang bertanggung jawab dalam perikatan tersebut, 15

maka Kantor dapat mempertimbangkan hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu 16

tersebut termasuk apakah kepentingan atau hubungan antara Kantor, atau 17

anggota tim asurans, dan pihak tertentu yang bertanggung jawab akan 18

memunculkan ancaman terhadap independensi yang bukan merupakan hal 19

yang kecil dan tidak berdampak dalam konteks informasi hal pokok. 20

Penentuan ini akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti: 21

(a) Materialitas atas informasi hal pokok (atau hal pokok bersangkutan) 22

yang menjadi tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab. 23

(b) Tingkat kepentingan publik yang terkait dengan perikatan. 24

Jika Kantor menentukan bahwa ancaman yang muncul karena kepentingan 25

atau hubungan apa pun dengan pihak tertentu yang bertanggung jawab 26

merupakan hal yang kecil dan tidak berdampak, mungkin tidak perlu 27

menerapkan semua ketentuan dalam seksi ini. 28

29


31

Periode Ketika Independensi Disyaratkan 32

33

P900.30 Independensi, sebagaimana yang disyaratkan pada bagian ini, harus 34

dipertahankan selama: 35

(a) Periode perikatan; dan 36

(b) Periode yang dicakup oleh informasi hal pokok. 37

38

900.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim asurans mulai melakukan jasa asurans 39

terkait dengan perikatan tertentu. Periode perikatan berakhir ketika laporan 40

asurans diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode 41

perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa 42

hubungan profesional telah berakhir atau laporan asurans final diterbitkan. 43

44

45

46

47


189

P900.31 Jika suatu entitas menjadi klien asurans selama atau setelah periode yang 1

dicakup oleh informasi hal pokok yang akan diberikan opini oleh Kantor, maka 2

Kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi muncul 3

karena: 4

(a) Hubungan keuangan atau bisnis dengan klien asurans selama atau 5

setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok tetapi sebelum 6

menerima perikatan asurans; atau 7

(b) Jasa yang diberikan sebelumnya kepada klien asurans. 8

9

P900.32 Ancaman terhadap independensi muncul jika jasa non-asurans diberikan 10

kepada klien asurans selama, atau setelah periode yang dicakup oleh 11

informasi hal pokok, tetapi sebelum tim asurans mulai melakukan jasa 12

asurans, dan jasa tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan. Dalam 13

keadaan demikian, Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap 14

ancaman terhadap independensi yang muncul karena jasa tersebut. Jika 15

ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima, maka Kantor hanya 16

boleh menerima perikatan asurans jika ancaman dikurangi pada level yang 17

dapat diterima. 18

19


ancaman tersebut meliputi: 21

• Menugaskan profesional yang bukan anggota tim asurans untuk 22

memberikan jasa. 23

• Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan asurans 24

dan non-asurans secara memadai. 25

26

P900.33 Jika jasa non-asurans yang tidak diizinkan selama periode perikatan belum 27

selesai dan tidak praktis untuk menyelesaikan atau mengakhiri jasa sebelum 28

dimulainya jasa profesional sehubungan dengan perikatan asurans, maka 29

Kantor hanya akan menerima perikatan asurans jika: 30

(a) Kantor meyakini bahwa: 31

(i) Jasa non-asurans akan selesai dalam waktu singkat; atau 32

(ii) Klien memiliki perikatan di tempat untuk transisi jasa ke penyedia 33

lain dalam waktu singkat; 34

(b) Kantor menerapkan pengamanan saat diperlukan selama periode jasa; 35

dan 36

(c) Kantor membahas hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab 37

atas tata kelola. 38

39


41

Dokumentasi Umum Independensi untuk Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit 42

dan Perikatan Reviu 43

44

P900.40 Kantor harus mendokumentasikan kesimpulan mengenai kepatuhan pada 45

Bagian ini, dan substansi dari setiap diskusi yang relevan yang mendukung 46

kesimpulan tersebut. Khususnya: 47


190

(a) Ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi suatu ancaman, 1

Kantor harus mendokumentasikan sifat ancaman dan pengamanan 2

tersedia atau diterapkan; dan 3

(b) Ketika suatu ancaman memerlukan analisis signifikan dan Kantor 4

menyimpulkan bahwa ancaman tersebut berada pada suatu level yang 5

dapat diterima, maka Kantor tersebut harus mendokumentasikan sifat 6

ancaman dan alasan kesimpulan. 7

8

900.40-A1 Dokumentasi menyediakan bukti atas pertimbangan Kantor dalam menyusun 9

kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap Bagian ini. Namun, kurangnya 10

dokumentasi tidak menentukan apakah Kantor mempertimbangkan 11

permasalahan tertentu atau apakah Kantor tersebut independen. 12

13


15

Pelanggaran atas Ketentuan Independensi untuk Perikatan Asurans Selain Perikatan 16

Audit dan Perikatan Reviu 17

18

Ketika Kantor Mengidentifikasi Pelanggaran 19

20

P900.50 Jika Kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran persyaratan dalam bagian ini 21

terjadi, maka Kantor harus: 22

(a) Mengakhiri, menangguhkan atau menghilangkan kepentingan atau 23

hubungan yang memunculkan pelanggaran; 24

(b) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap 25

objektivitas Kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan 26

asurans; dan 27

(c) Menentukan apakah tindakan yang diambil dapat mengurangi 28

konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memuaskan. 29

Dalam membuat keputusan tersebut, Kantor harus menerapkan 30

pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang 31

rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan akan 32

menyimpulkan bahwa objektivitas Kantor akan dikompromikan, dan oleh 33

karena itu, Kantor tidak dapat menerbitkan laporan asurans. 34

35

P900.51 Jika Kantor menentukan bahwa tindakan tidak dapat dilakukan untuk 36


harus, sesegera mungkin, menginformasikan kepada pihak yang melakukan 38


sebagaimana mestinya. Kantor juga harus mengambil langkah yang 40

diperlukan untuk mengakhiri perikatan asurans sesuai dengan persyaratan 41

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan untuk mengakhiri 42


44

45

46

47

48


191

P900.52 Jika Kantor menentukan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan untuk 1


harus mendiskusikan pelanggaran dan tindakan yang telah diambil atau 3

mengusulkan untuk mengambil tindakan dengan pihak yang melakukan 4


sebagaimana mestinya. Kantor harus mendiskusikan pelanggaran dan 6

tindakan yang diusulkan secara tepat waktu, dengan mempertimbangkan 7

keadaan perikatan dan pelanggaran yang dilakukannya. 8

9

P900.53 Jika pihak yang melakukan perikatan dengan Kantor tidak menyetujui, atau 10

pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak menyetujui bahwa 11

tindakan yang diusulkan oleh Kantor sesuai dengan paragraf P900.50(c) 12

secara memuaskan mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut, maka 13

Kantor harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan 14

asurans sesuai dengan persyaratan hukum atau peraturan perundang-15

undangan yang berlaku yang relevan untuk mengakhiri perikatan asurans. 16

17

Dokumentasi 18

19

P900.54 Dalam memenuhi persyaratan dalam paragraf P900.50-P900.53, Kantor 20

harus mendokumentasikan: 21

(a) Pelanggaran; 22

(b) Tindakan yang dilakukan; 23

(c) Keputusan kunci yang dibuat; dan 24

(d) Semua hal yang didiskusikan dengan pihak yang melakukan perikatan 25

dengan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 26

27

P900.55 Jika Kantor melakukan perikatan asurans, maka Kantor harus 28


(a) Kesimpulan bahwa, dalam pertimbangan profesional Kantor, 30

objektivitas belum dikompromikan dan 31

(b) Alasan mengapa tindakan yang dilakukan telah memuaskan untuk 32

mengatasi konsekuensi dari pelanggaran sehingga Kantor dapat 33

menerbitkan laporan asurans. 34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


192

SEKSI 905 1

2

IMBALAN 3

4

PENDAHULUAN 5

6




independensi. 10

11

905.2 Sifat dan level atas imbalan atau jenis remunerasi lain dapat memunculkan 12

ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan 13

persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan 14


16


18

Besaran Relatif Imbalan 19

20

905.3-A1 Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien asurans Kantor yang 21

menyatakan opini dalam perikatan asurans merupakan sebagian besar dari 22

total imbalan Kantor tersebut, maka ketergantungan terhadap klien tersebut 23

dan kekhawatiran akan kehilangan klien akan memunculkan ancaman 24

kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. 25

26

905.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman termasuk: 27

• Struktur operasi Kantor. 28

• Apakah Kantor sudah mapan atau baru berdiri. 29

• Signifikansi klien secara kualitatif dan/atau kuantitatif terhadap Kantor. 30

31


ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi adalah meningkatkan 33

basis klien di Kantor untuk mengurangi ketergantungan pada klien asurans. 34

35

905.3-A4 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi juga muncul ketika 36

imbalan yang dihasilkan oleh Kantor dari klien asurans mencerminkan 37

sebagian besar pendapatan dari klien rekan individu. 38

39


kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi seperti itu: 41

• Meningkatkan basis klien dari rekan untuk mengurangi ketergantungan 42

pada klien asurans. 43

• Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan anggota tim asurans 44

untuk menelaah pekerjaan. 45

46

47


193

Imbalan yang Telah Lewat Jatuh Tempo 1

2

905.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi mungkin muncul jika sebagian besar imbalan 3

yang signifikan asurans belum dibayar, jika ada, sebelum penerbitan laporan 4

asurans periode berikutnya. Secara umum diharapkan bahwa Kantor akan 5

mensyaratkan pembayaran imbalan sebelum laporan tersebut diterbitkan. 6

Persyaratan dan materi aplikasi yang diatur di Seksi 911 terkait dengan 7

pinjaman dan jaminan mungkin juga berlaku untuk situasi ketika terdapat 8

imbalan yang belum dibayar. 9

10



• Memperoleh sebagian pembayaran imbalan yang telah lewat jatuh 13

tempo. 14

• Menugaskan penelaah yang tidak terlibat bagian dalam perikatan 15

asurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan. 16

17

P905.5 Ketika bagian imbalan signifikan telah jatuh tempo dari suatu klien asurans 18

tidak dibayar dalam jangka waktu yang lama, Kantor harus menentukan: 19

(a) Apakah imbalan yang telah lewat jatuh tempo setara dengan pinjaman 20

kepada klien; dan 21

(b) Apakah tepat bagi Kantor untuk ditunjuk kembali atau melanjutkan 22


24

Imbalan Kontinjen 25

26

905.6-A1 Imbalan kontinjen adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi 27

atau hasil dari jasa yang dihitung berdasarkan basis yang ditentukan 28

sebelumnya. Imbalan kontinjen yang dibebankan melalui perantara adalah 29

suatu imbalan kontinjen tidak langsung. Pada seksi ini, imbalan tidak 30

dianggap sebagai imbalan kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau 31

otoritas publik lainnya. 32

33

P905.7 Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara 34

langsung atau tidak langsung untuk suatu perikatan audit. 35

36

P905.8 Kantor tidak akan membebankan imbalan kontinjen secara langsung atau 37

tidak langsung untuk jasa non-asurans yang diberikan kepada klien asurans 38

jika hasil dari jasa non-asurans, dan oleh karena itu, jumlah imbalan, 39

bergantung pada pertimbangan masa depan atau pertimbangan kontemporer 40

terkait dengan hal yang material terhadap informasi hal pokok dari perikatan 41

asurans. 42

43

905.9-A1 Paragraf P905.7 dan P905.8 melarang Kantor untuk menyepakati pengaturan 44

imbalan kontinjen tertentu dengan klien asurans. Bahkan jika pengaturan 45

imbalan kontinjen tidak dilarang pada saat memberikan jasa non-asurans 46

kepada klien asurans, maka ancaman kepentingan pribadi mungkin masih 47

muncul. 48


194


• Rentang jumlah imbalan yang mungkin diterima. 2

• Apakah otoritas yang berwenang menentukan hasil yang menjadi dasar 3

imbalan kontinjen. 4


dilakukan oleh Kantor dan dasar remunerasi. 6

• Sifat dari jasa. 7

• Pengaruh dari peristiwa atau transaksi terhadap informasi hal pokok. 8

9


kepentingan pribadi seperti itu termasuk: 11

• Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam melakukan 12

penelaahan atas jasa non-asurans yang relevan. 13

• Memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan 14

mengenai basis penentuan remunerasi. 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


195

SEKSI 906 1

2

HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN 3

4

PENDAHULUAN 5

6


menerapkan kerangka kerja konseptual yang dijelaskan pada Seksi 120 8


independensi. 10

11

906.2 Menerima hadiah dan keramahtamahan dari klien audit dapat memunculkan 12

ancaman kepentingan pribadi, kepentingan kedekatan, atau intimidasi. Seksi 13



16

Persyaratan dan Materi Aplikasi 17

18

P906.3 Kantor atau anggota tim asurans tidak boleh menerima hadiah dan 19

keramahtamahan dari klien audit, kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak. 20

21

906.3-A1 Jika Kantor atau anggota tim asurans menawarkan atau menerima bujukan 22

kepada atau dari klien asurans, maka persyaratan dan materi aplikasi yang 23

dijelaskan pada Seksi 340 berlaku dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan 24

tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi. 25

26

906.3-A2 Persyaratan yang dijelaskan pada Seksi 340 yang berkaitan dengan 27

penawaran atau penerimaan bujukan tidak memungkinkan Kantor, jaringan 28

Kantor, atau anggota tim asurans untuk menerima hadiah dan 29

keramahtamahan memiliki intensi untuk memengaruhi perilaku secara tidak 30

patut bahkan jika nilainya kecil dan tidak berdampak. 31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


196

SEKSI 907 1

2

LITIGASI AKTUAL ATAU ANCAMAN LITIGASI 3

4

PENDAHULUAN 5

6


menerapkan kerangka kerja konseptual yang diatur di Seksi 120 untuk 8

mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap 9

independensi. 10

11

907.2 Ketika litigasi dengan klien asurans terjadi, atau kemungkinan besar terjadi, 12

maka ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi muncul. Seksi ini 13

menetapkan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan 14


16

MATERI APLIKASI 17

18

Umum 19

20

907.3-A1 Hubungan antara manajemen klien dan anggota tim asurans harus 21

digambarkan dengan keterbukaan dan pengungkapan secara lengkap 22

mengenai semua aspek dari operasi bisnis klien. Posisi berseberangan 23

mungkin merupakan hasil dari litigasi aktual atau litigasi yang mengancam 24

antara klien asurans dan Kantor, jaringan Kantor atau anggota tim asurans. 25

Posisi berseberangan tersebut dapat memengaruhi kemauan manajemen 26

untuk membuat pengungkapan lengkap dan memunculkan ancaman 27

kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi. 28

29

907.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi: 30

• Materialitas dari litigasi. 31

• Apakah litigasi berkaitan dengan perikatan asurans sebelumnya. 32

33

907.3-A3 Jika litigasi melibatkan anggota tim asurans, contoh tindakan yang dapat 34

menghilangkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi 35

tersebut adalah mengeluarkan individu tersebut dari tim asurans. 36

37


kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi adalah dengan menugaskan 39

penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan. 40

41

42

43

44

45

46

47

48


197

SEKSI 910 1

2

KEPENTINGAN KEUANGAN 3

4

PENDAHULUAN 5

6


menerapkan kerangka kerja konseptual yang diatur pada seksi 120 untuk 8


independensi. 10

11

910.2 Memiliki kepentingan keuangan terhadap klien asurans dapat memunculkan 12




16


18

Umum 19

20

910.3-A1 Kepentingan keuangan dapat dimiliki baik secara langsung atau tidak 21

langsung melalui perantara seperti sarana investasi kolektif, estate, atau trust. 22

Ketika seorang pemilik manfaat memiliki pengendalian terhadap perantara 23

atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, kode etik ini 24

mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat langsung. 25

Sebaliknya, ketika pemilik manfaat tidak memiliki pengendalian terhadap 26

perantara atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasinya, 27

kode etik ini mendefinisikan bahwa kepentingan keuangan tersebut bersifat 28

tidak langsung. 29

30

910.3-A2 Seksi ini memuat referensi tentang “materialitas” dari suatu kepentingan 31

keuangan. Dalam penentuan apakah kepentingan tersebut material bagi 32

individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti 33

perlu dipertimbangkan. 34

35


yang muncul karena memiliki kepentingan keuangan dalam klien asurans 37

mencakup: 38

• Peran individu yang memiliki kepentingan keuangan. 39



42

43

44

45

46

47


198

Kepentingan Keuangan Kantor, Anggota Tim Asurans, dan Keluarga Inti 1

2

P910.4 Kepentingan keuangan langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung 3

yang material terhadap klien asurans tidak boleh dimiliki oleh: 4

(a) Kantor; atau 5

(b) Anggota tim asurans atau atau setiap anggota keluarga inti dari individu 6

tersebut. 7

8

Kepentingan Keuangan pada Entitas Pengendali Klien Asurans 9

10

P910.5 Ketika entitas memiliki kepentingan pengendali terhadap klien asurans dan 11

klien tersebut adalah material bagi entitas, baik Kantor, anggota tim asurans, 12

atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, tidak boleh memiliki 13

kepentingan keuangan yang material, baik secara langsung atau tidak 14

langsung terhadap entitas tersebut. 15

16

Kepentingan Keuangan sebagai Wali Amanat 17

18

P910.6 Paragraf P910.4 juga berlaku untuk kepentingan keuangan pada klien 19

asurans yang dimiliki dalam suatu trust ketika Kantor atau individu bertindak 20

sebagai wali amanat, kecuali: 21

(a) Tidak satupun pihak berikut adalah penerima manfaat dari trust: wali 22

amanat, anggota tim asurans atau atau setiap anggota keluarga inti dari 23

individu tersebut, atau Kantor; 24

(b) Kepentingan pada klien asurans yang dimiliki oleh trust tidak material 25

bagi trust tersebut; 26

(c) Trust tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap klien 27

asurans; dan 28

(d) Tidak satupun pihak berikut ini dapat memengaruhi secara signifikan 29

keputusan investasi yang melibatkan kepentingan keuangan pada klien 30

asurans, yaitu: wali amanat, anggota tim asurans atau setiap anggota 31

keluarga inti dari individu tersebut, atau Kantor. 32

33

Kepentingan Keuangan yang Diterima Secara Tidak Sengaja 34

35

P910.7 Jika Kantor, anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari 36

individu tersebut, menerima suatu kepentingan keuangan langsung atau 37

suatu kepentingan keuangan tidak langsung yang material pada suatu klien 38

asurans melalui warisan, hadiah, hasil dari merger, atau dalam keadaan yang 39

serupa dan kepentingan tersebut tidak diperkenankan untuk dimiliki 40

berdasarkan seksi ini, maka: 41

(a) Jika kepentingan keuangan tersebut diterima oleh Kantor, maka 42

kepentingan keuangan harus segera dilepas, atau cukup kepentingan 43

keuangan tidak langsung yang dilepas sehingga kepentingan yang 44

tersisa tidak lagi material; atau 45

(b) Jika kepentingan keuangan diterima oleh anggota tim asurans, oleh 46

atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut, maka individu 47

yang menerima kepentingan keuangan tersebut harus segera melepas 48


199

kepentingan keuangan, atau cukup melepas kepentingan keuangan 1

tidak langsung sehingga kepentingan yang tersisa tidak lagi material. 2

3

Kepentingan Keuangan dalam Keadaan Lain 4

5

Keluarga Dekat 6

7

910.8-A1 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim asurans 8

mengetahui bahwa anggota keluarga dekat memiliki kepentingan keuangan 9

langsung atau kepentingan keuangan tidak langsung yang material terhadap 10

klien asurans. 11

12


• Sifat hubungan antara anggota tim asurans dengan anggota keluarga 14

dekat. 15


• Materialitas dari kepentingan keuangan bagi anggota keluarga dekat. 17

18

910.8-A3 Contoh tindakan yang mungkin menghilangkan ancaman kepentingan 19


• Melepas semua kepentingan keuangan anggota keluarga dekat 21

sesegera mungkin, atau cukup melepas kepentingan keuangan tidak 22

langsung sehingga kepentingan yang tersisa tidak material. 23

• Mengeluarkan individu dari tim asurans. 24

25


ancaman kepentingan pribadi adalah menugaskan penelaah yang tepat untuk 27

menelaah pekerjaan anggota tim asurans. 28

29

Individu Lain 30

31

910.8-A5 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika anggota tim asurans 32

mengetahui bahwa kepentingan keuangan dalam klien asurans dimiliki oleh 33

individu seperti: 34

• Rekan dan karyawan profesional Kantor, selain mereka yang secara 35

khusus tidak diizinkan memiliki kepentingan keuangan tersebut sesuai 36

paragraf P910.4, atau anggota keluarga dekat dari pihak tersebut. 37

• Individu yang memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota 38

tim asurans. 39

40


adalah mengeluarkan anggota tim asurans yang memiliki hubungan pribadi 42

dengan tim asurans. 43

44

45

46

47


200



• Mengeluarkan anggota tim asurans dari setiap pengambilan keputusan 3

signifikan terkait perikatan asurans. 4


tim asurans. 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


201

SEKSI 911 1

2

PINJAMAN DAN JAMINAN 3

4

PENDAHULUAN 5

6


menerapkan kerangka kerja konseptual yang diatur pada Seksi 120 dalam 8


independensi. 10

11

911.2 Pinjaman atau jaminan pinjaman dengan klien asurans dapat memunculkan 12




16


18

Umum 19

20

911.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” dari pinjaman atau jaminan. 21

Dalam menentukan apakah pinjaman atau jaminan semacam itu material bagi 22

seorang individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota 23

keluarga intinya dapat diperhitungkan. 24

25

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asurans 26

27

P911.4 Kantor, anggota tim Asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu 28

tersebut tidak boleh memberikan atau menjaminkan suatu pinjaman kepada 29

klien asurans kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi 30

keduanya: 31

(a) Kantor atau individu yang memberikan atau menjaminkan suatu 32

jaminan, jika dapat diterapkan; dan 33

(b) Klien. 34

35

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asurans Berupa Bank atau Institusi Serupa 36

37

P911.5 Kantor, anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu 38

tersebut tidak boleh menerima pinjaman, atau memberikan jaminan suatu 39

pinjaman, dari klien asurans yang merupakan bank atau institusi serupa, 40

kecuali pinjaman atau jaminan dibuat berdasarkan prosedur, persyaratan, dan 41

ketentuan pinjaman yang normal. 42

43

911.5-A1 Contoh pinjaman termasuk kredit kepemilikan properti, cerukan bank, kredit 44

mobil, dan kartu kredit. 45

46

47


202

911.5-A2 Bahkan jika Kantor menerima pinjaman dari klien asurans yang merupakan 1

bank atau institusi serupa berdasarkan prosedur, persyaratan dan ketentuan 2

pinjaman yang normal, maka pinjaman tersebut dapat memunculkan 3

ancaman kepentingan pribadi jika pinjaman tersebut material bagi klien 4

asurans atau Kantor yang menerima pinjaman. 5

6


kepentingan pribadi adalah memiliki penelaah yang tepat, yang bukan 8

anggota tim asurans, dari jaringan Kantor yang bukan penerima manfaat 9

pinjaman. 10

11

Rekening Simpanan atau Rekening Pialang 12

13

P911.6 Kantor, anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu 14

tersebut tersebut tidak boleh memiliki rekening simpanan atau rekening 15

pialang pada klien asurans yang merupakan bank, perusahaan pialang, atau 16

institusi serupa, kecuali simpanan atau rekening tersebut dimiliki berdasarkan 17

ketentuan komersial yang normal. 18

19

Pinjaman dan Jaminan dengan Klien Asurans Bukan Bank atau Institusi Serupa 20

21

P911.7 Kantor atau anggota tim asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari 22

individu tersebut, tidak boleh menerima pinjaman dari atau memiliki pinjaman 23

yang dijaminkan oleh klien asurans yang bukan bank atau institusi serupa, 24

kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi keduanya: 25

(a) Kantor, atau individu yang menerima pinjaman atau jaminan, jika dapat 26

diterapkan; dan 27

(b) Klien. 28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


203

SEKSI 920 1

2

HUBUNGAN BISNIS 3

4

PENDAHULUAN 5

6




independensi. 10

11

920.2 Hubungan bisnis yang erat dengan klien asurans atau manajemennya dapat 12

memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi 13



16


18

Umum 19

20

920.3-A1 Seksi ini berisi referensi tentang “materialitas” atas kepentingan keuangan 21

dan “signifikansi” dari hubungan bisnis. Dalam penentuan apakah suatu 22

kepentingan keuangan adalah material bagi seorang individu, maka 23

gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti individu dapat 24

dipertimbangkan. 25

26

920.3-A2 Contoh hubungan bisnis yang dekat muncul dari hubungan komersial atau 27

kepentingan keuangan umum meliputi: 28

• Memiliki kepentingan keuangan dalam ventura bersama dengan klien 29

atau pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, pejabat 30

eksekutif, atau individu lain yang melakukan aktivitas manajerial senior 31

untuk klien tersebut. 32

• Pengaturan untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk 33

dari Kantor dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien tersebut 34

dan memasarkan paket dengan referensi kepada kedua belah pihak. 35

• Pengaturan distribusi atau pemasaran yang mencakup kesepakatan 36

bahwa Kantor mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa dari 37

klien asurans, atau klien tersebut mendistribusikan atau memasarkan 38

produk atau jasa Kantor. 39

40

Hubungan Bisnis Kantor, Anggota Tim Asurans, atau Keluarga Inti 41

42

P920.4 Kantor atau anggota tim asurans tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang 43

erat dengan klien asurans atau manajemennya, kecuali jika kepentingan 44

keuangan tersebut tidak material dan hubungan bisnis tidak signifikan 45

terhadap klien atau manajemennya dan Kantor atau anggota tim asurans, jika 46

dapat diterapkan. 47


204

920.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi mungkin muncul jika 1

terdapat hubungan bisnis yang erat antara klien asurans atau manajemennya 2

dan anggota keluarga inti tim asurans. 3

4

Pembelian Barang atau Jasa 5

6

920.5-A1 Pembelian barang dan jasa dari klien asurans oleh Kantor, atau anggota tim 7

asurans, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut biasanya 8

tidak memunculkan ancaman terhadap independensi jika transaksi tersebut 9

merupakan transaksi bisnis yang normal dalam suatu transaksi yang wajar. 10

Namun, transaksi tersebut mungkin dari sifat dan besarnya dapat 11

memunculkan ancaman kepentingan pribadi. 12

13


tersebut meliputi: 15

• Menghilangkan atau mengurangi besarnya transaksi. 16

• Mengeluarkan individu dari tim asurans. 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


205

SEKSI 921 1

2

HUBUNGAN KELUARGA DAN PRIBADI 3

4

PENDAHULUAN 5

6




independensi. 10

11

921.2 Hubungan keluarga atau pribadi dengan personel klien dapat memunculkan 12

ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. 13



16


18

Umum 19

20

921.3-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi 21

dapat muncul oleh hubungan keluarga dan hubungan pribadi antara anggota 22

tim asurans dan direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau, bergantung pada 23

perannya, karyawan tertentu dari klien asurans. 24

25


• Tanggung jawab individu dalam tim asurans. 27

• Peran anggota keluarga atau individu lain dalam klien, dan kedekatan 28

hubungan. 29

30

Keluarga Inti Anggota Tim Asurans 31

32


muncul ketika keluarga inti dari anggota tim asurans adalah karyawan yang 34

memiliki posisi untuk memberikan pengaruh signifikan atas hal pokok 35

perikatan. 36

37


• Posisi yang dipegang oleh anggota keluarga inti. 39

• Peran anggota tim asurans. 40

41



individu tersebut dari tim asurans. 44

45

46


206



mengatur tanggung jawab dari tim asurans sehingga anggota tim asurans 3

tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab anggota 4

keluarga inti. 5

6

P921.5 Individu keluarga inti tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota tim asurans 7

ketika setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut: 8

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asurans; 9


atas informasi hal pokok dari perikatan asurans; atau 11

(c) Berada pada posisi seperti itu selama periode apa pun yang dicakup 12

oleh perikatan atau informasi hal pokok. 13

14

Keluarga Dekat Anggota Tim Asurans 15

16


muncul ketika anggota keluarga dekat tim asurans adalah: 18

(a) Direktur, komisaris, atau pejabat dari klien asurans; atau 19


atas informasi hal pokok dari perikatan asurans. 21

22


• Sifat hubungan antara anggota tim asurans dan anggota keluarga 24

dekat. 25

• Posisi yang dipegang oleh anggota keluarga dekat. 26


28



individu tersebut dari tim asurans. 31

32



mengatu tanggung jawab dari tim asurans sehingga anggota tim asurans 35

tidak berurusan dengan permasalahan yang berada dalam tanggung jawab 36

anggota keluarga dekat. 37

38

Hubungan Dekat Lainnya dari Anggota Tim Asurans 39

40

P921.7 Anggota tim asurans harus berkonsultasi sesuai dengan kebijakan dan 41

prosedur Kantor jika anggota tim asurans memiliki hubungan dekat dengan 42

individu yang bukan anggota keluarga inti atau keluarga dekat, tetapi 43

merupakan: 44

(a) Seorang direktur, komisaris, atau pejabat dari klien asurans; atau 45

(b) Seorang karyawan yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh 46

yang signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans. 47


207

921.7-A1 Faktor relevan dalam mengevaluasi level kepentingan pribadi, ancaman 1

kedekatan, atau ancaman intimidasi muncul karena hubungan tersebut 2

meliputi: 3

• Sifat hubungan antara individu dan anggota tim asurans. 4



7



tersebut dari tim asurans. 10

11



dengan menyusun tanggung jawab tim asurans sehingga anggota tim 14

asurans tidak berurusan dengan permasalahan yang menjadi tanggung jawab 15

individu yang merupakan anggota tim asurans yang memiliki hubungan yang 16

erat. 17

18

Hubungan Rekan dan Karyawan Kantor 19

20


dapat muncul karena hubungan pribadi atau keluarga antara: 22

(a) Rekan atau karyawan dari Kantor yang bukan anggota tim asurans; dan 23

(b) Direktur, komisaris, pejabat eksekutif dari klien asurans, atau karyawan 24

dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan atas 25

informasi hal pokok dari perikatan asurans. 26

27


• Sifat hubungan antara rekan atau karyawan Kantor dan direktur, 29

komisaris, pejabat, atau karyawan klien. 30

• Tingkat interaksi rekan atau karyawan Kantor dengan tim asurans. 31

• Posisi rekan atau karyawan di dalam Kantor. 32

• Peran individu dalam klien. 33

34


kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi meliputi: 36

• Menata tanggung jawab rekan atau karyawan untuk mengurangi 37

pengaruh potensial atas perikatan asurans. 38

• Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah atas pekerjaan 39

asurans relevan yang dilakukan. 40

41

42

43

44

45

46

47


208

SEKSI 922 1

2

PERNAH BEKERJA PADA KLIEN ASURANS 3

4

PENDAHULUAN 5

6

922.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika independen dan 7



independensi. 10

11

922.2 Jika anggota tim asurans baru saja menjabat sebagai direktur, komisaris, 12

pejabat eksekutif, atau karyawan dari klien asurans, maka ancaman 13


mungkin muncul. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi 15

spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam 16


18


20

Jasa Selama Periode yang Dicakup oleh Laporan Asurans 21

22

P922.3 Tim asurans tidak boleh memasukan individu yang selama periode yang 23

dicakup oleh laporan asurans: 24

• Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif 25

dari klien asurans; atau 26

• Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi untuk memberikan 27

pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans. 28

29

Jasa Sebelum Periode yang Dicakup oleh Laporan Asurans 30

31

922.4-A1 Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman 32

kedekatan dapat muncul jika, sebelum periode yang dicakup oleh laporan 33

asurans, anggota tim asurans: 34

(a) Pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif 35

dari klien asurans; atau 36

(b) Pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi memberikan pengaruh 37

yang signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asurans. 38

Misalnya, ancaman akan muncul jika keputusan yang dibuat atau pekerjaan 39

yang dilakukan oleh individu pada periode sebelumnya, saat dipekerjakan 40

oleh klien, harus dievaluasi pada periode berjalan sebagai bagian dari 41

perikatan asurans kini. 42

43



• Rentang waktu sejak individu mengundurkan diri dari klien. 46



209



adalah dengan menugaskan penelaah yang tepat atas pekerjaan yang 3

dilakukan oleh anggota tim asurans. 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


210

SEKSI 923 1

2

RANGKAP JABATAN SEBAGAI DIREKTUR, KOMISARIS, ATAU PEJABAT EKSEKUTIF 3

KLIEN ASURANS 4

5

PENDAHULUAN 6

7



untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap 10

independensi. 11

12

923.2 Merangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien 13

asurans dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman 14

telaah pribadi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik 15


tersebut. 17

18


20

Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif 21

22

P923.3 Rekan atau karyawan Kantor tidak boleh berperan sebagai direktur, 23

komisaris, atau pejabat eksekutif klien asurans Kantor. 24

25

Sekretaris Perusahaan 26

27

P923.4 Rekan atau karyawan Kantor tidak boleh berperan sebagai sekretaris 28

perusahaan untuk klien asurans Kantor, kecuali: 29

(a) Praktik ini secara spesifik diizinkan berdasarkan peraturan perundang-30

undangan yang berlaku, aturan, atau praktik profesional; 31

(b) Manajemen membuat semua keputusan; dan 32

(c) Tugas dan aktivitas yang dilakukan terbatas pada aktivitas yang bersifat 33

rutin dan administratif, seperti menyiapkan notulen dan menyiapkan 34

laporan kepada otoritas. 35

36

923.4-A1 Posisi Sekretaris perusahaan memiliki implikasi yang berbedadi berbagai 37

yurisdiksi. Tugas seorang sekretaris dapat berkisar dari: tugas administratif 38

(seperti manajemen personalia dan pemeliharaan catatan dan dokumen 39

perusahaan) sampai tugas yang beragam, seperti memastikan bahwa 40

perusahaan mematuhi peraturan atau memberikan advis tentang 41

permasalahan tata kelola perusahaan. Secara umum posisi ini menyiratkan 42

hubungan yang erat dengan entitas. Oleh karena itu, ancaman muncul jika 43

rekan atau karyawan Kantor berfungsi sebagai sekretaris perusahaan untuk 44

klien asurans. (Informasi lebih lanjut tentang penyediaan jasa non-asurans 45

untuk klien asurans diatur di seksi 950, Ketentuan Jasa Non-asurans kepada 46

Klien asurans.) 47

48


211

SEKSI 924 1

2

PEKERJAAN DENGAN KLIEN ASURANS 3

4

PENDAHULUAN 5

6

924.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen dan 7



independensi. 10

11

924.2 Hubungan kerja dengan klien asurans dapat memunculkan ancaman 12

kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. Seksi ini 13


menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan seperti itu. 15

16


18

Umum 19

20

924.3-A1 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi dapat muncul jika salah satu 21

dari individu berikut ini menjadi anggota tim asurans atau rekan Kantor 22

Anggota: 23

• Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asurans. 24

• Karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan 25

atas informasi hal pokok perikatan asurans. 26

27

Pembatasan Mantan Rekan atau Anggota Tim Asurans 28

29

P924.4 Jika mantan rekan telah bergabung dengan klien asurans dari Kantor atau 30

mantan anggota tim asurans telah bergabung dengan klien asurans sebagai: 31

• Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif; atau 32

• Karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan atas 33

informasi hal pokok dari perikatan asurans, 34

maka individu tersebut tidak boleh terus berpartisipasi dalam bisnis Kantor 35

atau aktivitas profesional. 36

37

924.4-A1 Bahkan jika salah satu individu sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 38

P924.4 telah bergabung dengan klien asurans dalam posisi seperti itu dan 39

tidak terus berpartisipasi dalam bisnis atau aktivitas profesional Kantor, maka 40

ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi mungkin masih dapat muncul. 41

42

924.4-A2 Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi juga dapat muncul jika mantan 43

rekan Kantor telah bergabung dengan entitas pada salah satu posisi yang 44

diuraikan dalam paragraf 924.3-A1 dan entitas tersebut kemudian menjadi 45

klien asurans Kantor. 46

47


212

924.4-A3 Faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk: 1

• Posisi yang pernah dijabat individu di klien. 2

• Keterlibatan apapun yang dimiliki individu dengan tim asurans. 3

• Rentang waktu sejak individu tersebut menjadi anggota tim asurans 4

atau rekan Kantor. 5

• Posisi individu terdahulu dalam tim asurans atau Kantor. Sebagai 6

contoh, apakah individu tersebut bertanggung jawab untuk 7

mempertahankan kontak rutin dengan manajemen klien atau pihak 8

yang bertanggungjawab atas tata kelola. 9

10


kedekatan atau ancaman intimidasi tersebut meliputi: 12

• Membuat pengaturan sedemikian rupa sehingga individu tidak berhak 13

atas tunjangan atau pembayaran apa pun dari Kantor, kecuali dilakukan 14

sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya. 15

• Membuat pengaturan sedemikian rupa sehingga jumlah terutang 16

individu kepada Kantor tidak material. 17

• Memodifikasi rencana untuk perikatan asurans. 18

• Menugaskan kepada beberapa individu tim asurans yang memiliki 19

pengalaman yang cukup untuk bergabung secara individual dengan 20

klien. 21

• Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan dari 22

anggota tim asurans sebelumnya. 23

24

Anggota Tim Asurans Sedang Menegosiasikan Pekerjaan dengan Klien 25

26

P924.5 Kantor harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan anggota 27

tim asurans untuk menginformasikan kepada Kantor ketika menegosiasikan 28

pekerjaan dengan klien asurans. 29

30

924.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi muncul ketika anggota tim asurans yang 31

berpartisipasi dalam perikatan asurans setelah mengetahui bahwa anggota 32

tim asurans tersebut akan, atau mungkin akan bergabung dengan klien di 33

masa mendatang. 34

35


adalah mengeluarkan individu tersebut dari perikatan asurans. 37

38



menelaah setiap pertimbangan signifikan yang dibuat oleh anggota tim 41

asurans saat berada dalam tim. 42

43

44

45

46

47


213

SEKSI 940 1

2

HUBUNGAN YANG BERLANGSUNG LAMA ANTARA PERSONEL DENGAN KLIEN 3

ASURANS 4

5

PENDAHULUAN 6

7




independensi. 11

12

940.2 Ketika seorang individu terlibat dalam perikatan asurans yang bersifat 13

berulang selama periode waktu yang panjang, maka ancaman kedekatan dan 14

ancaman kepentingan pribadi dapat muncul. Seksi ini menetapkan 15

persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka 16

kerja konseptual dalam keadaan tersebut. 17

18


20

Umum 21

22

940.3-A1 Ancaman kedekatan dapat muncul sebagai hasil dari hubungan yang lama 23

antara seseorang dengan: 24

(a) Klien asurans; 25

(b) Manajemen senior klien asurans; atau 26

(c) Hal pokok dan informasi hal pokok perikatan asurans. 27

28

940.3-A2 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul sebagai akibat dari kekhawatiran 29

individu akan kehilangan klien asurans lama atau kepentingan untuk 30

mempertahankan hubungan pribadi yang erat dengan anggota manajemen 31

senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ancaman seperti 32

itu mungkin memengaruhi pertimbangan individu secara tidak tepat. 33

34

940.3-A3 Faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman kedekatan atau 35


• Sifat dari perikatan asurans. 37

• Berapa lama seseorang telah menjadi anggota tim asurans, senioritas 38

individu dalam tim, dan sifat dari peran yang dilakukan, termasuk 39

apakah hubungan seperti itu ada saat individu berada di Kantor 40

sebelumnya. 41

• Sejauh mana pekerjaan individu diarahkan, ditelaah dan disupervisi 42

oleh lebih banyak personel senior. 43

• Sejauh mana individu, karena senioritas individu, memiliki kemampuan 44

untuk memengaruhi hasil dari perikatan asurans, misalnya, dengan 45

membuat keputusan penting atau mengarahkan pekerjaan anggota tim 46

perikatan lainnya. 47


214

• Kedekatan hubungan pribadi individu dengan klien asurans atau, jika 1

relevan, manajemen senior. 2

• Sifat, frekuensi, dan level interaksi antara individu dan klien asurans. 3

• Apakah sifat atau kompleksitas hal pokok atau informasi pokok telah 4

berubah. 5

• Apakah ada perubahan baru pada individu atau individu yang 6

merupakan pihak yang bertanggung jawab atau, jika relevan, 7

manajemen senior. 8

9

940.3-A4 Kombinasi dua atau lebih faktor dapat meningkatkan atau mengurangi level 10

ancaman. Misalnya, ancaman kedekatan yang muncul seiring waktu karena 11

hubungan yang semakin dekat antara individu dan klien asurans akan 12

berkurang dengan kepergian individu yang merupakan pihak yang 13

bertanggung jawab. 14

15

940.3-A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman kedekatan dan 16

ancaman kepentingan pribadi terkait dengan perikatan tertentu adalah 17

dengan merotasi individu dari tim asurans. 18

19


kedekatan atau kepentingan pribadi termasuk: 21

• Mengubah peran individu dalam tim asurans atau sifat dan luas tugas 22

yang dilakukan oleh individu tersebut. 23

• Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan merupakan anggota tim 24

asurans untuk menelaah pekerjaan individu tersebut. 25

• Melakukan penelaahan mutu secara berkala oleh pihak internal atau 26

eksternal yang independen terhadap perikatan. 27

28

P940.4 Jika Kantor memutuskan bahwa level ancaman yang muncul hanya dapat 29

diatasi dengan merotasi individu dari tim asurans, maka Kantor harus 30

menentukan periode yang tepat di mana individu tidak boleh: 31

(a) Menjadi anggota tim perikatan untuk perikatan asurans; 32

(b) Memberikan pengendalian mutu untuk perikatan asurans; atau 33

(c) Memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan asurans. 34

Jangka waktu harus dalam durasi yang cukup yang memungkinkan ancaman 35

kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat diatasi. 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


215

SEKSI 950 1

2

PENYEDIAAN JASA NON-ASURANS KEPADA KLIEN ASURANS SELAIN PERIKATAN 3

AUDIT DAN PERIKATAN REVIU 4

5

PENDAHULUAN 6

7




independensi. 11

12

950.2 Kantor mungkin menyediakan berbagai jasa non-asurans kepada klien 13

asurans, yang konsisten dengan keterampilan dan keahliannya. Pemberian 14

jasa non-asurans tertentu kepada klien asurans dapat memunculkan 15

ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman 16

terhadap independensi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi 17

spesifik yang relevan ketika menerapkan kerangka kerja konseptual dalam 18


20


22

Umum 23

24

P950.3 Sebelum Kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa non-asurans 25

kepada klien asurans, Kantor harus menentukan apakah pemberian jasa 26

tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi. 27

28

950.3-A1 Persyaratan dan materi aplikasi pada seksi ini membantu Kantor dalam 29

menganalisis jenis jasa non-asurans tertentu dan ancaman terkait yang 30

mungkin muncul ketika Kantor menerima atau memberikan jasa non-asurans 31

kepada klien asurans. 32

33

950.3-A2 Praktik bisnis baru, evolusi pasar keuangan dan perubahan teknologi 34

informasi adalah salah satu perkembangan yang membuat tidak mungkin 35

untuk menyusun semua daftar jasa non-asurans yang mungkin diberikan 36

kepada klien asurans. Akibatnya, Kode Etik ini tidak mencantumkan daftar 37

lengkap semua jasa non-asurans yang mungkin diberikan kepada klien 38

asurans. 39

40


42


menyediakan jasa non-asurans kepada klien asurans meliputi: 44

• Sifat, ruang lingkup, dan tujuan jasa. 45

• Level ketergantungan terhadap keluaran jasa sebagai bagian dari 46



216

• Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan. 1

• Apakah hasil jasa akan memengaruhi permasalahan yang tercermin 2

dalam hal pokok atau informasi hal pokok dari perikatan asurans, dan 3

jika demikian: 4

o Sejauh mana keluaran jasa memiliki dampak material atau 5

signifikan terhadap hal pokok perikatan asurans. 6

o Sejauh mana keterlibatan klien asurans dalam membuat 7

pertimbangan atas permasalahan yang signifikan. 8

• Level keahlian dari manajemen dan karyawan klien sehubungan 9

dengan jenis jasa yang diberikan. 10

11

Materialitas Terkait Informasi Klien Asurans 12

13

950.4-A2 Konsep materialitas yang berhubungan dengan informasi klien asurans 14

dibahas dalam Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000: Perikatan Asurans 15

Selain Perikatan Audit atau Perikatan Reviu atas Informasi Keuangan 16

Historis. Penentuan materialitas melibatkan pertimbangan profesional dan 17

dipengaruhi oleh faktor kuantitatif dan kualitatif. Hal tersebut juga dipengaruhi 18

oleh persepsi kebutuhan pengguna informasi keuangan atau informasi lain. 19

20

Berbagai Jasa Non-Asurans yang Diberikan kepada Klien Asurans yang Sama 21

22

950.4-A3 Kantor mungkin memberikan berbagai jasa non-asurans kepada klien 23

asurans. keadaan tersebut, dampak gabungan dari ancaman yang muncul 24

dari penyediaan jasa tersebut relevan terhadap evaluasi ancaman oleh 25

Kantor. 26

27


29

950.5-A1 Paragraf 120.10-A2 mencantumkan deskripsi tentang pengamanan. 30

Sehubungan dengan pemberian jasa non-asurans kepada klien asurans, 31

pengamanan adalah tindakan, baik secara individual atau gabungan, yang 32

diambil oleh Kantor secara efektif untuk menurunkan ancaman terhadap 33

independensi pada level yang dapat diterima. Dalam beberapa situasi, ketika 34

ancaman muncul dalam pemberian jasa kepada klien asurans, maka 35

pengamanan mungkin tidak tersedia. Dalam situasi demikian, penerapan 36

kerangka kerja konseptual yang diatur pada seksi 120 mensyaratkan Kantor 37

untuk menolak atau mengakhiri jasa non-asurans atau perikatan asurans. 38

39

Larangan Mengambil Alih Tanggung Jawab Manajemen 40

41

P950.6 Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen yang terkait 42

dengan hal pokok atau informasi hal pokok dari perikatan asurans yang 43

diberikan oleh Kantor. Jika Kantor mengambil alih tanggung jawab 44

manajemen sebagai bagian dari jasa lain yang diberikan kepada klien 45

asurans, maka Kantor harus memastikan bahwa tanggung jawab tersebut 46


217

tidak terkait dengan hal pokok atau informasi hal pokok dari perikatan asurans 1

yang diberikan oleh Kantor. 2

3

950.6-A1 Tanggung jawab manajemen mencakup mengendalikan, memimpin, dan 4

mengarahkan entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, 5

alokasi, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, 6

sumber daya berwujud dan takberwujud. 7

8

950.6-A2 Pemberian jasa non-asurans kepada klien asurans memunculkan ancaman 9

kepentingan pribadi dan ancaman telaah pribadi jika Kantor mengambil alih 10

tanggung jawab manajemen saat memberikan jasa. Sehubungan dengan 11

penyediaan jasa yang terkait dengan hal pokok atau informasi hal pokok dari 12

perikatan asurans yang diberikan oleh Kantor, maka pengambilalihan 13

tanggung jawab manajemen juga memunculkan ancaman kedekatan dan 14

mungkin dapat menciptakan ancaman advokasi karena Kantor terlalu dekat 15

dengan cara pandang dan kepentingan manajemen. 16

17

950.6-A3 Penentuan apakah suatu aktivitas merupakan tanggung jawab manajemen 18

bergantung pada keadaan serta mensyaratkan penggunaan pertimbangan 19

profesional. Contoh aktivitas yang dianggap sebagai tanggung jawab 20

manajemen meliputi: 21

• Menetapkan kebijakan dan arah strategis. 22

• Mempekerjakan atau memberhentikan karyawan. 23


dalam kaitannya dengan pekerjaan karyawan untuk entitas. 25

• Otorisasi transaksi. 26

• Mengendalikan atau mengelola rekening bank atau investasi. 27

• Memutuskan rekomendasi Kantor atau pihak ketiga lain yang akan 28

diimplementasikan. 29

• Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas 30

nama manajemen. 31

• Mengambil alih tanggung jawab untuk merancang, 32

mengimplementasikan, memantau, dan menjaga pengendalian internal. 33

34

950.6-A4 Memberikan advis dan rekomendasi untuk membantu manajemen klien 35

asurans dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak sama dengan 36

mengambil alih tanggung jawab manajemen. (Ref: Paragraf P950.6 hingga 37

950.6-A3). 38

39

P950.7 Untuk menghindari pengambilalihan tanggung jawab manajemen ketika 40

memberikan jasa non-asurans kepada klien asurans yang terkait dengan hal 41

pokok atau informasi hal pokok dari perikatan asurans, maka Kantor harus 42

meyakini bahwa manajemen klien membuat semua pertimbangan dan 43

keputusan terkait yang merupakan tanggung jawab manajemen. Hal tersebut 44

termasuk memastikan bahwa manajemen klien: 45

(a) Menunjuk individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan 46

pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat atas 47


218

keputusan klien dan untuk mengawasi jasa yang diberikan. Individu 1

seperti itu, lebih diutamakan merupakan manajemen senior, yang 2

memahami: 3

(i) Tujuan, sifat, dan hasil jasa; dan 4

(ii) Tanggung jawab masing-masing klien dan Kantor. 5

Namun, individu tersebut tidak disyaratkan memiliki keahlian untuk 6

melakukan atau melakukan kembali pemberian jasa tersebut. 7

(b) Melakukan pengawasan atas jasa yang diberikan dan mengevaluasi 8

kecukupan dari hasil jasa yang diberikan untuk kepentingan klien; dan 9

(c) Menerima tanggung jawab atas tindakan, jika ada, yang akan diambil 10

dari hasil pemberian jasa tersebut. 11

12

Pertimbangan Lain Terkait Pemberian Jasa Non-Asurans Spesifik 13

14

950.8-A1 Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul jika Kantor terlibat dalam 15

penyusunan informasi hal pokok yang kemudian menjadi informasi hal pokok 16

dari perikatan asurans. Contoh jasa non-asurans yang mungkin 17

memunculkan ancaman telaah pribadi saat memberikan jasa yang terkait 18

dengan informasi hal pokok dari perikatan asurans meliputi: 19

(a) Mengembangkan dan menyiapkan informasi prospektif dan kemudian 20

memberikan asurans atas informasi ini. 21

(b) Melakukan penilaian yang merupakan bagian dari informasi hal pokok 22

dari perikatan asurans. 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


219

SEKSI 990 1

2

LAPORAN YANG MENCAKUP PEMBATASAN DISTRIBUSI DAN PENGGUNAANNYA 3

(PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU) 4

5

PENDAHULUAN 6

7




independensi. 11

12

990.2 Seksi ini menetapkan modifikasi tertentu atas Bagian 4B yang diizinkan dalam 13

keadaan tertentu yang melibatkan perikatan asurans ketika laporan tersebut 14

mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Pada seksi ini, 15

perikatan untuk menerbitkan laporan asurans yang dibatasi distribusi dan 16

penggunaannya sesuai keadaannya, ditetapkan pada paragraf P990.3 17

disebut sebagai “perikatan asurans yang memenuhi persyaratan”. 18

19


21

Umum 22

23

P990.3 Ketika Kantor bermaksud untuk menerbitkan laporan perikatan asurans yang 24

mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, maka persyaratan 25

independensi yang diatur pada bagian 4B harus memenuhi syarat untuk 26

modifikasi yang diizinkan dalam seksi ini, namun hanya jika: 27

(a) Kantor berkomunikasi dengan pengguna laporan auditor mengenai 28

persyaratan independensi yang dimodifikasi yang akan diterapkan 29

dalam menyediakan jasa; dan 30

(b) Pengguna yang dituju memahami tujuan, informasi hal pokok, dan 31

keterbatasan laporan, serta menyetujui penerapan modifikasi secara 32

eksplisit. 33

34

990.3-A1 Pengguna yang dituju mungkin memperoleh pemahaman tentang tujuan, 35

informasi hal pokok, dan keterbatasan laporan dengan berpartisipasi, baik 36

secara langsung, atau tidak langsung melalui perwakilan yang memiliki 37

kewenangan bertindak untuk pengguna yang dituju, dalam menentukan sifat 38

dan ruang lingkup perikatan. Dalam kedua kasus tersebut, partisipasi ini 39

membantu Kantor untuk berkomunikasi dengan pengguna yang dituju tentang 40

permasalahan independensi, termasuk keadaan yang relevan untuk 41

menerapkan kerangka kerja konseptual. Hal tersebut juga memungkinkan 42

Kantor untuk mendapatkan kesepakatan dari pengguna yang dituju dengan 43

persyaratan independensi yang dimodifikasi. 44

45

46

47


220

P990.4 Apabila pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna yang tidak dapat 1

diidentifikasi secara spesifik berdasarkan nama pada saat ketentuan 2

perikatan ditetapkan, maka Kantor kemudian akan membuat pengguna 3

tersebut menyadari modifikasi persyaratan independensi telah disetujui oleh 4

perwakilannya. 5

6

990.4-A1 Misalnya, ketika pengguna yang dituju adalah kelompok pengguna seperti 7

pemberi pinjaman dalam pengaturan pinjaman sindikasi, maka Kantor harus 8

menjelaskan modifikasi persyaratan independensi dalam surat perikatan 9

kepada perwakilan pemberi pinjaman. Perwakilan tersebut kemudian mungkin 10

membuat surat perikatan Kantor tersedia bagi semua anggota kelompok 11

pemberi pinjaman untuk memenuhi persyaratan bagi Kantor yang membuat 12

pengguna menyadari bahwa modifikasi persyaratan independensi telah 13

disetujui oleh perwakilannya. 14

15

P990.5 Ketika Kantor melakukan perikatan asurans yang memenuhi persyaratan, 16

maka setiap modifikasi pada bagian 4B harus dibatasi sebagaimana yang 17

ditetapkan padaparagraf P990.7 dan P990.8. 18

19

P990.6 Jika Kantor juga menerbitkan laporan asurans yang tidak mencakup 20

pembatasan distribusi dan penggunaannya untuk klien yang sama, maka 21

Kantor harus menerapkan bagian 4B untuk perikatan asurans tersebut. 22

23

Kepentingan Keuangan, Pinjaman dan Jaminan, Hubungan Bisnis yang Dekat, dan 24

Hubungan Keluarga dan Pribadi 25

26


maka: 28

(a) Ketentuan relevan yang ditetapkan pada Seksi 910, 911, 920, 921, 922 29

dan 924 hanya berlaku untuk anggota tim perikatan, dan anggota 30

keluarga inti atau keluarga dekat; 31

(b) Kantor harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap 32

ancaman terhadap independensi yang muncul karena kepentingan dan 33

hubungan, sebagaimana diatur di Seksi 910, 911, 920, 921, 922 dan 34

924, antara klien asurans dan anggota tim perikatan berikut; 35

(i) Pihak yang memberikan konsultansi mengenai isu spesifik terkait 36

teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa; dan 37

(ii) Pihak yang memberikan pengendalian mutu untuk perikatan, 38

termasuk pihak yang melakukan penelaahan pengendalian mutu 39

perikatan; dan 40

(c) Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman bahwa tim 41

perikatan memiliki alasan untuk meyakini hal tersebut muncul karena 42

kepentingan dan hubungan antara klien asurans dan pihak lain dalam 43

Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil perikatan 44

asurans, sebagaimana diatur di seksi 910, 911, 920, 921, 922 dan 924. 45

46

47

48


221

990.7-A1 Pihak lain dalam Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil dari 1

perikatan asurans termasuk mereka yang merekomendasikan kompensasi, 2

atau yang menyediakan pengawasan langsung, manajemen atau 3

pengawasan lainnya, dari rekan perikatan asurans sehubungan dengan 4

kinerja perikatan asurans. 5

6


Kantor tidak boleh memiliki kepentingan keuangan material secara langsung 8

atau tidak langsung pada klien asurans. 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


222

KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK2020

Contact Us Head OfficeOffice 8 Building 12th Floor, Unit 12 I - 12 JSudirman Central Business District (SCBD) Lot 28Senopati RayaJl. Jend. Sudirman Kav.52 – 53Jakarta Selatan 12190 Hunting: (+62 21) 72795445, 72795446Email: [email protected] / [email protected] Hak Cipta © 2020 Institut Akuntan Publik Indonesia

k o d e e t i k - iapi€¦ · 10 kode etik profesi akuntan publik menetapkan prinsip dasar etika...

Documents