kabupaten tanah laut nomor 11 tahun...
TRANSCRIPT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 11 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 11 TAHUN 2009
T E N T A N G
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
Menimbang : a. bahwa wujud tanggung jawab
Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan dipandang perlu untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada
2
masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) wilayah Kabupaten Tanah Laut ;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2000 Nomor 29) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka perlu direvisi kembali ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Jaringannya;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun
1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, Tambahan
3
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
4
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Tahun 1993 Nomor 7 Seri D Nomor Seri 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13) ;
5
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Asset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Asset Kabupaten Tanah Laut.
7. Kas Umum Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan Cabang Pelaihari.
8. Puskesmas adalah Perangkat pelaksana tekhnis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
9. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah perangkat pembantu pelaksana tekhnis Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
10. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah sarana pelayanan kesehatan ditingkat kelurahan/desa yang merupakan wujud Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat wilayah setempat atas dasar musyawarah
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan untuk memperoleh pelayanan gratis dan pembayaran atas pelayanan kesehatan dengan kategori tidak gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
7
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan daerah yang berlaku.
13. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang peribadi atau badan
14. Tindakan adalah suatu kegiatan yang dialami penderita, mengandung risiko, selain mendapatkan obat yang memerlukan keterampilan khusus untuk pelaksanaannya. Kegiatan ini diperlukan sebagai bagian yang menunjang proses pengobatan dan penyembuhan
15. Tindakan medis adalah menyangkut kegiatan pengobatan tanpa alat bantu pisau bedah termasuk pelayanan gigi.
16. Tindakan bedah adalah menyangkut kegiatan pengobatan dengan alat bantu pisau bedah.
17. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal ruang rawat inap
18. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur
8
19. Tindakan fisioterapi adalah tindakan pelayanan rehabilitasi medik (Melalui latihan-latihan dan penyinaran) dalam menunjang penyembuhan
20. Penunjang diagnostik adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik, dan diagnostik khusus untuk menegakkan diagnosa.
21. Radiologi adalah alat penunjang diagostik yang menggunakan sinar-X.
22. Laboratorium adalah alat penunjang diagnostik yang menggunakan bahan kimia (reagensia).
23. Konsultasi kesehatan adalah konsultasi berupa pelayanan berkaitan dengan kesehatan.
24. Pemberian Surat Keterangan Kesehatan adalah surat keterangan yang menunjukkan status kesehatan seseorang berupa surat keterangan sehat, sakit, calon pengantin, kehamilan / melahirkan, kematian dan calon jemaah haji.
25. Mobil Ambulance adalah kendaraan yang dilengkapi dengan alat kesehatan untuk digunakan melayani/membawa/mengirim pasien.
26. Mobil Pusling adalah Kendaraan Puskesmas Keliling yang dilengkapi dengan alat-alat kesehatan dan digunakan untuk pelayanan kesehatan keliling
27. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang peribadi atau badan
9
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Peundang-Undangan Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKDR adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar yang disingkat SKRKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada terribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
10
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
36. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah di bidang perpajakan.
BAB II
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 2
11
1. Sarana dan Prasarana yang dimaksud bagi pelayanan kesehatan adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beserta peralatan kesehatan yang tersedia.
2. Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1), berada dibawah pengawasan dan pembinaan Dinas Kesehatan.
BAB III PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Kesehatan
Pasal 3
Jenis Pelayanan Kesehatan terdiri dari : a) Pelayanan rawat jalan; b) Pelayaan rawat inap; c) Tindakan Periksaan dan Pengobatan gigi termasuk
cabut dan tambal; d) Tindakan medik sederhana; e) Pemeriksaan fisik; f) Pertolongan persalinan di Poskesdes/polindes/Bidan
di desa; g) Pemeriksaan Ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan
balita; h) Pelayanan KB dan Penanganan efek samping; i) Pelayanan dan pengobatan gawat darurat;
12
j) Pelayanan laboratorium sederhana; k) Pemberian obat-obatan sesuai ketentuan; l) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan; m) Pemberian surat keterangan kesehatan; n) Pemakaian mobil ambulance / pusling; o) Pelayanan tindik daun telinga; dan p) Sunat/sirkumsisi pria.
Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Gratis
Pasal 4
Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a sampai huruf l diberikan gratis kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Penduduk Kabupaten Tanah Laut yang tidak terdaftar
dan tidak mempunyai kartu peserta asuransi kesehatan (Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin, Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil / PNS, Pensiun PNS, dan anggota veteran) dengan menujukkan Kartu Tanda Penduduk / KTP bagi yang berusia diatas 17 tahun dan mempunyai Kartu Keluarga / KK bagi yang berusia dibawah 17 tahun dan identitas lain yang menunjukkan penduduk Tanah Laut; dan
13
b. bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta pada Asuransi Kesehatan seperti huruf a diwajibkan menggunakan dan menunjukkan Kartu Peserta Asuransi sesuai dengan asuransi yang dimiliki.
Bagian Ketiga
Pelayanan Yang Dikenakan Tarif
Pasal 5 Pelayanan kesehatan yang tidak termasuk kategori gratis adalah :
a. Pelayanan tindik daun telinga Rp. 5.000,- ; b. Sunat / Sirkumsisi pria dengan tarif Rp. 25.000,- ; c. Pemakaian mobil ambulance / rujukan dengan tarif
Rp. 5.000,- per kilometer d. Pemberian surat keterangan kesehatan dengan tarif :
1. Pencari kerja : Rp. 3.000,- 2. Kesehatan calon haji I di Puskesmas : Rp. 25.000,- 3. Kesehatan calon haji II di Kabupaten : Rp. 50.000,- 4. Calon pengantin : Rp. 10.000,-
Pasal 6
(1) Bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka akan dikenakan tarif atas Pelayanan Kesehatan.
14
(2) Besaran tarif pengobatan dan perawatan atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. Tarif Rawat Jalan : Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan dasar setiap kali
kunjungan : Rp.5.000,-
2. Tarif Rawat Inap : - Biaya Ruang Rawat Inap : Rp. 5.000,- - Biaya makan pasien : Rp.22.500,- - Jasa pengawasan medis dokter umum : Rp.7.500,- - Jasa pengawasan paramedis : Rp.5.000,-
3. Tarif Tindakan / Pengobatan Gigi :
No Jenis Tindakan Biaya (Rp)
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pencabutan gigi dengan suntikan setiap satu gigi Pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi Pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai chloraethyl) setiap satu gigi Pencabutan gigi dengan komplikasi Perawatan saluran akar 1 gigi Penambalan sementara ( Fletcher ) setiap 1 gigi Tambalan tetap (Glass ionomer) setiap 1 gigi Tambalan tetap komposit setiap 1 gigi Pembersihan karang gigi (Scaling) satu region (½ rahang atas/bawah) Incisi Abses
15.000,- 20.000,- 10.000,- 25.000,- 10.000,- 7.500,- 15.000,- 25.000,- 15.000,- 10.000,-
15
4. Tarif Tindakan :
No Jenis Tindakan Biaya (Rp)
1 2 3
1 2 3 4
Tarif Tindakan Operasi Ringan - Incisi Abses - Ekstirpasi
Tarif Tindakan Gawat darurat : - Perawatan Luka tanpa di jahitan - Jahitan luka ringan ( 1-3 jahitan) - Jahitan lika sedang (>3 jahitan) + Rp.1.000,- / jahitan Tarif Tindakan Lainnya : - Pemasangan Infuse dengan surflu - Kateterisasi - Pengambilan benda asing (Corpusalienum) pada mata,
telinga, hidung dan tenggorokan - Angkat jahitan - Penggunaan Oksigen/M3 - Penggunaan Oksigen Konsentrate/ jam
Tarif jasa Pelayanan Pertolongan Persalinan/ KB: - Normal oleh Bidan - Normal oleh Dokter Umum - Persalinan Patologis oleh Dokter Umum - Tindakan Manual Placenta oleh Bidan - Tindakan Manual Placenta oleh Dokter Umum - Tindakan pemasangan IUD - Tindakan pemasangan Implant - Tindakan pencabutan implant
10.000,- 20.000,- 6.500,- 10.000,- 10.000,- 7.500,- 15.000,- 10.000,- 5.000,- 20.000,- 4.000,- 350.000,- 350.000,- 500.000,- 25.000,- 50.000,- 17.500,- 17.500,- 17.500,-
16
5. Tarif Sewa Kamar : Kamar bersalin : Rp.20.000,-
6. Tarif Laboratorium di Puskesmas :
No
Jenis Pemeriksaan Penunjang Besarnya Tarif Pemeriksaan
1 2 3
1
Urien - Protein/albumin - Reduksi - Urobilin - Bilirubin - Sedimen - PH - Berat Jenis - Makroskopis urine - Test Kehamilan
Rp.2.500,- Rp.2.500,- Rp.2.500,- Rp.2.500,- Rp.4.000,- Rp.2.500,- Rp.2.500,- Rp.2.500,- Rp.10.000,-
2
Darah - HB Spectrofotometer - HB sahli - Leukosit - Laju Endap darah (LED) - Hitung Jenis Leukosit - Trombosit - Gol.Darah
Rp.5.000,- Rp.2.500,- Rp.3.000,- Rp.2.500,- Rp.4.000,- Rp.5.000,- Rp.3.000,-
3
Mikrobiologi - Preparat BTA, mikroskopis - Preparat Gram, mikrokospis - Preparat KOH / jamur mikroskopis - Preparat malaria mikroskopis - Preparat GO mikroskopis
Rp.5.000,- Rp.5.000,- Rp.5.000,- Rp.7.500,- Rp.5.000,-
17
4 Pemeriksaan Kimia Klinik - Glukosa darah - Cholesterol - HDL Cholesterol - LDL Cholesterol - Trigliserida - Asam Urat - Kretinin - Bilirubin total direct indirenct - SGOT - SGPT - Widal
Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,- Rp.15.000,- Rp.14.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp.20.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,-
BAB IV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 7 (1) Nama Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan Pada
Puskesmas Dan Jaringannya, dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskemas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6 ayat (1) dan (2).
(2) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi : a. Pelayanan Kesehatan yang tidak termasuk kategori
gratis, yaitu Pelayanan tindik daun telinga, sunat/sirkumsisi pria, pemakaian mobil ambulance, dan pemberian surat keterangan kesehatan bagi
18
pencari kerja, kesehatan calon haji I dan II serta calon pengantin ; dan
b. Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
(3) Subyek retribusi adalah setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan tarif retribusi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2).
BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan pada jam kerja, sedangkan Pelayanan Rawat Inap dan Unit Gawat Darurat 1 x 24 jam.
2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 semua ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.
19
BAB VII PRINSIP PENETAPAN , STRUKTUR DAN BESAR
TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) adalah biaya operasional dan pembinaan manajemen Puskesmas dan Jaringannya.
Pasal 11
Struktur besarnya retribusi ditetap kan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2).
BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 13 (1) Semua penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan
disetor ke Kas Umum Daerah melalui bendaharawan
20
Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam waktu 1 x 24 jam.
(2) Petugas pemungut wajib menyetorkan pada Bendaharawan Khusus Penerima pada Puskemas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan dimintakan tanda terima dari bendaharawan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kepada setiap subyek retribusi wajib diberikan tanda bukti pembayaran, yang bentuk dan tata caranya diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Permintaan pemungutan biaya yang harus disetor ke Kas Umum Daerah merupakan pendapatan Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5) Bendaharawan khusus penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus menyetorkan penerimaannya ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.
(6) Laporan bulanan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan kepada Bupati dengan tembusan Kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, Dinas Kesehatan dan Inspektorat Kabupaten.
(7) Setiap tanda bukti pembayaran penyetoran biaya dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan bendahara dan atau Kepala Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) .
21
Pasal 14
(1) Pembayaran retribusi Daerah harus dilakukan secara tunai / lunas.
(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Apabila pembayaran retribusi ditetapkan lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.
Pasal 15
(1) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) , ditetapkan oleh Bupati.
BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16
Retribusi dipungut di Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
22
Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Kabupaten Tanah Laut.
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17
Dalam hal ketentuan pelayanan yang bersifat gratis sebagaimana Pasal 3 huruf a sampai huruf l, bagi yang lalai dan tidak melaksanakan sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
B A B XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 18
(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis diterima, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau oleh Instansi Perangkat Daerah yang teknis / Dinas Kesehatan.
23
Pasal 19
Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
B A B XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan besarnya Retribusi.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
B A B XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 21
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
24
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
(4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak surat diterima.
(6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan ayat (5) , Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan, pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
25
B A B XV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 22
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis Kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.
B A B XVI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 23
(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat
26
diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
Pasal 24
(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
B A B XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25
Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
27
B A B XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH ).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 27
1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau berkenaan dengan administrasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran
28
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran administrasi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran adminstrasi;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran administrasi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran administrasi;
g. meyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dperiksa sebagai tersangka atau saksi;
i. menghentikan penyidikan sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku; dan
j. melakukan tindakan lain yang patut dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan disertai surat
29
perintah resmi oleh pejabat yang berwenang dan memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan menyampaikan hasil penyidikannya selanjutnya disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan dan pelayanan kesehatan yang oleh karena perkembangan kemajuan dibidang teknologi kesehatan dan kedokteran serta dalam rangka pembinaan manajemen puskesmas dan jaringannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 20 Tahun 2000 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
30
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut. ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 13 Maret 2009 BUPATI TANAH LAUT, H. ADRIANSYAH diundangkan di Pelaihari pada tanggal 13 Maret 2009 Sekretaris Kabupaten Tanah Laut, H. A H M A D LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2009
NOMOR 11
Cap ttd