kajian standar bangunan pendidikan sesuai...

PT. BAHANA NUSANTARA

REHULINA APRIYANTI, ST., MT

KAJIAN STANDAR BANGUNAN PENDIDIKAN SESUAI PERATURAN DAN IDENTITAS ARSITEKTUR KOTA DEPOK

JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS GUNADARMA Jalan Margonda Raya No. 100, Pondok Cina Depok, Jawa Barat

2020

Kajian Standar Bangunan Pendidikan Sesuai Peraturan dan Identitas Arsitektur Kota Depok

i |

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga

Laporan “Kajian Standar Bangunan Pendidikan Sesuai Peraturan dan Identitas

Arsitektur Kota Depok” telah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan “Kajian Standar Bangunan Pendidikan Sesuai Peraturan dan Identitas

Arsitektur Kota Depok” memuat peraturan-peraturan yang terkait dengan bangunan

gedung dan bangunan pendidikan, serta dalam laporan ini juga dituangkan proses

identifikasi lokasi perencanaan, analisis dan konsep untuk menghasilkan sebuah standar

bangunan pendidikan.

Identitas arsitektur Kota Depok untuk bangunan pendidikan khususnya pada

bangunan SMPN diharapkan dapat menjadi sebuah ide gagasan yang dapat membedakan

antara banguanan pendidikan di Kota Depok dengan bangunan pendidikan di kota-kota

lainnya.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah banyak

membantu dalam proses penyusunan Laporan Kajian Standar Bangunan Pendidikan

Sesuai Peraturan dan Identitas Arsitektur Kota Depok” ini.

Depok, April 2020

Penulis


ii |

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG 1-1

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 1-2

1.3. LOKASI KEGIATAN 1-2

1.4. STANDAR TEKNIS 1-3

BAB II IDENTIFIKASI LOKASI PERENCANAAN

2.1. LOKASI PERENCANAAN 2-1

2.2. DATA TAPAK (SITE) 2-2

2.3 DOKUMENTASI HASIL SURVEY 2-6

2.4. DATA KEGIATAN 2-7

BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI

3.1. PEDOMAN DAN ARAHAN PENDEKATAN 3-1

3.1.1. Pendekatan Terhadap Kebijakan dan Pendekatan Undang-Undang

3-3

3.1.2. Pendekatan Narative Study 3-3

3.1.3. Pendekatan Case Study 3-4

3.1.4 Pendekatan Teoritis 3-5

3.2. METODOLOGI 3-8

3.2.1. Metodologi Pelaksanaan Studi 3-8

3.2.2. Identifikasi Permasalahan 3-10

3.2.3. Kajian Pustaka 3-11

3.2.4. Perumusan Tujuan Penelitian 3-15

3.2.5. Pengumpulan Data 3-15

3.2.6. Analisis Data dan Penafsiran Hasil Analisis 3-17


iii |

BAB IV ANALISIS DAN KONSEP PERANCANGAN

4.1. ANALISIS SITE 4-1

4.1.1. Analisis Vegetasi 4-1

4.1.2. Analisis Sirkulasi dan Kegiatan 4-3

4.1.3. Analisis View 4-6

4.2. Kebutuhan Ruang 4-8

BAB V STANDAR BANGUNAN PENDIDIKAN SESUAI PERATURAN DAN IDENTITAS ARSITEKTUR KOTA DEPOK

5.1. STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

5-2

5.2. KOMPONEN BAHAN BANGUNAN 5-11

5.3. IDENTITAS ARSITEKTUR KOTA DEPOK UNTUK BANGUNAN PENDIDIKAN

5-12

5.4. KONSEP DESAIN 5-16

BAB VI PENUTUP

6.1. KESIMPULAN 6-1

6.2. SARAN 6-1


iv |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Site Lokasi Perencanaan Bangunan Pendidikan 2-1

Gambar 2.2. Batas Site Perencanaan Bangunan Pendidikan 2-2

Gambar 2.3. Aksesbilitas Perencanaan Bangunan Pendidikan 2-3

Gambar 2.4. Kontur Perencanaan Bangunan Pendidikan 2-4

Gambar 2.5. Data Vegetasi Perencanan Bangunan Pendidikan 2-5

Gambar 2.6. Kegiatan Pematokan pada Perencanaan 2-8

Gambar 2.7. Kegiatan Pemberian Tanda pada Vegetasi 2-9

Gambar 3.1. Kerangka Pikir Pedekatan Pelaksanaan Pekerjaan 3-2

Gambar 3.2. Pendekatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan

3-3

Gambar 3.3. Pendekatan Narative Study 3-4

Gambar 3.4. Pendekatan Case Study 3-5

Gambar 3.5. Langkah-Langkah Pelaksanaan Studi 3-10

Gambar 3.6. Klasifikasi Bangunan Gedung 3-12

Gambar 4.1. Analisis Vegetasi dan Elemen Hardscape 4-1

Gambar 4.2. Analisis Klasifikasi Jenis Vegetasi 4-2

Gambar 4.3. Analisis Kegiatan Pengguna Pada Bangunan Sekolah 4-3

Gambar 4.4. Analisis Sirkulasi Yang Terjadi Akibat Kegiatan 4-5

Gambar 4.5. Analisis View Bangunan 4-6

Gambar 5.1. Gong si Bolong dan Tokoh Seni 5-13

Gambar 5.2. Tugu Gong si Bolong di Tanah Baru, Kota Depok 5-14

Gambar 5.3. Penggunaan ornament Gong si Bolong pada Batik 5-14

Gambar 5.4. Konsep Desain Gong si Bolong pada roster 5-16


v |

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Kebutuha Ruang untuk Ruangan Kelas Baru dan

Laboratorium

4-8

Tabel 4.2. Kebutuhan Ruang untuk Ruangan Pengelola 4-9

Tabel 4.3. Kebutuhan Ruang untuk Ruangan Penunjang 4-9

Tabel 4.4. Kebutuhan Ruang untuk Kegiatan Servis 4-10

Tabel 4.5. Kebutuhan Ruang untuk Ruangan Terbuka 4-10

Tabel 5.1. Rasio Minimum Luas Lahan Terhadap Peserta Didik 5-3

Tabel 5.2. Luas minimum lahan untuk SMP yang memiliki kurang dari

15 peserta didik per rombongan belajar

5-3

Tabel 5.3. Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta

didik

5-5

Tabel 5.4. Luas minimum lantai bangunan untuk SMP yang memiliki

kurang dari 15 Peserta didik per rombongan belajar

5-5


Bab 1 - 1 | Rehulina Apriyanti, ST., MT

1.1. LATAR BELAKANG

Kebutuhan bangunan gedung negara yang nyaman, aman, dan berkualitas terus

meningkat. Selain itu, Kota Depok yang memiliki visi ‘Unggul, Nyaman, dan Religius’.

Adapun Program Unggulan Kota Depok adalah sebagai berikut: Zero Waste City (Kota

Bebas Sampah), Smart Healthy City (Kota Sehat), dan Family Friendly City (Kota Ramah

Keluarga) maka harus didukung dengan pelayanan publik yang berkualitas untuk

masyarakat. Salah satu parameter kualitas pelayanan publik adalah adanya

sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik. Fokus dari Pekerjaan

pembangunan atau rehabilitasi adalah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

pelayanan publik.

Kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik ditentukan oleh proses

perencanaan yang baik. Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan yang sesuai

dengan peraturan-peraturan terkait petunjuk teknis bangunan gedung yang berlaku.

Sarana dan prasarana pelayanan publik merupakan bangunan gedung negara

yang juga menjadi wajah suatu kota. Oleh sebab itu, diperlukan standard atau acuan

khusus yang menjadi pedoman pembangunan atau rehabilitasi pada bangunan-bangunan

tersebut sehingga visi dan misi serta program unggulan dapat diwujudkan dalam

bentuk bangunan gedung yang akan menjadi iedntitas Kota Depok.

Sehingga diharapkan pada kajian standar bangunan pendidikan di Kota Depok ini,

dapat memenuhi ketentuan yang sesuai dengan peraturan dan identitas arsitektur kota

depok.

P E N D A H U L U A N

BAB I



1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penulisan Kajian standar bangunan pendidikan sesuai peraturan dan

identitas arsitektur Kota Depok adalah agar didapati sebuah standar pembangunan untuk

bangunan pendidikan yang memiliki kesesuaian dengan Peraturan dan Identitas

Arsitektur Kota Depok.

Sedangkan tujuan dari penulisan Kajian standar bangunan pendidikan sesuai

peraturan dan identitas arsitektur Kota Depok ini dapat dilaksanakan sedemikian rupa

sehingga hasilnya memenuhi terget Kualitas, Kuantitas, Waktu dan Biaya yang ditetapkan.

1.3. LOKASI PERENCANAAN

Lokasi Kajian standar bangunan pendidikan sesuai peraturan dan identitas

arsitektur Kota Depok, SMPN 23 berlokasi di Jl. Mesjid RT. 02 RW 06 Kel. Harjamukti, Kec.

Cimanggis Kota Depok. Dengan Luas : 4.000 m2.

Gambar 1.1. Foto Udara Lokasi Site SMPN 23 Kota Depok

Sumber : Data Lapangan, 2019



1.4. STANDAR TEKNIS

Adapun standar teknis pada Kajian standar bangunan pendidikan sesuai

peraturan dan identitas arsitektur Kota Depok, adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor :

02/PRT/M/2015, tanggal 24 Februari 2015, tentang Bangunan Gedung Hijau;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor: 24 tahun 2007, tanggal 28 Juni

2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah

(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin

Mendirikan Bangunan;

- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Perizinan Pembangunan dan Pemanfaatan Pembangunan



2.1. LOKASI PERENCANAAN

Kajian standar bangunan pendidikan sesuai peraturan dan identitas arsitektur

Kota Depok, berlokasi di berlokasi di Jl. Mesjid RT. 02 RW 06 Kel. Harjamukti, Kec.

Cimanggis Kota Depok.

Gambar 2.1. Site Lokasi Perencanaan Bangunan Pendidikan SMPN di Kota Depok


IDENTIFIKASI LOKASI PERENCANAAN

BAB II

SITE



2.2. DATA TAPAK (SITE)

Pada Kajian standar bangunan pendidikan sesuai peraturan dan identitas

arsitektur Kota Depok, terdapat beberapa variable yang akan diuraikan terkait dengan

kondisi tapak (site).

1. Data Batasan Site

Site Rencana Lokasi SMPN di Kota Depok berbatasan dengan pemukiman dan

lahan kosong. Batasan berdasarkan pembagian arah mata angin sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan jalan menuju site

- Selatan : Berbatasan dengan Lahan Kosong

- Barat : Berbatasan dengan Pemukiman

- Timur : Berbatasan dengan Pemukiman

-

Gambar 2.2. Batas Site Perencanaan Bangunan Pendidikan SMPN di Kota Depok


Akses Menuju Site Pemukiman Pemukiman Lahan Kosong



2. Data Aksesbilitasi

Pencapaian ke site dapat diakses dari Jalan Buperta, Jalan Raya TPU Pondok

Rangon, dan Jalan Kranggan. Untuk mencapai site dapat menggunakan

transportasi pribadi (Mobil/Motor) maupun transportasi umum. Untuk

penjabaran akses ke site lebih jelas, seperti gambar berikut :

Gambar 2.3. Aksesbilitas Perencanaan Bangunan Pendidikan SMPN di Kota Depok


Keterangan Gambar Aksesbilitasi Site :

Jalan Buperta – Jalan Alternatif Cibubur – Jalan Jambore – Jalan Menuju Site

Jalan Raya TPU Pondok Rangon – Jalan Jambore – Jalan Menuju Site

Jalan Raya Kranggan – Jalan Alternatif Cibubur – Jalan Jambore – Jalan Menuju Site



3. Kontur / Topografi

Kondisi site berkontur dengan titik terendah pada ketinggian 60,75 dari ketinggian

65,75 pada permukaan jalan. kontur pada site menurun ke arah selatan site

(menuju lahan kosong) dengan titik terendah pada ketinggian 61,5 dan menurun

ke arah timur site dengan titik terendah pada ketinggian 60,75.

Gambar 2.4. Kontur Perencanaan Bangunan Pendidikan SMPN di Kota Depok


Keterangan gambar data kontur site sebagai berikut :

K1 titik kontur pada ketinggian 65,5

K2 titik kontur pada ketinggian 64

K3 titik kontur pada ketinggian 61,5

K4 titik kontur pada ketinggian60,75

K1

K2

K3

K4



4. Data Vegetasi Eksisting

Vegetasi dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tetumbuhan di

suatu tempat tertentu, mencakup baik perpaduan komunal dari jenis-jenis flora

penyusunnya maupun tutupan lahan yang dibentuknya. Pada eksisting site

terdapat beberapa macam pohon berbuah, antara lain:

P1 : Pohon Rambutan

P2 : Pohon Mangga

P3 : Pohon Jambu Air

P4 : Pohon Pisang

Gambar 2.5. Data Vegetasi Perencanaan Bangunan Pendidikan SMPN di Kota Depok


Pohon Mangga

Pohon Jambu Air

Pohon Mangga

Pohon Pisang



2.3. DOKUMENTASI HASIL SURVEY

Pada Kajian standar bangunan pendidikan sesuai peraturan dan identitas

arsitektur Kota Depok, terdapat hasil dokumentasi seperti pada gambar dibawah ini.

Aksesbilitas menuju tapak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Hanya saja pada jalan masuk didepan tapak lebar jalan mengecil.

Kondisi tapak yang akan dijadikan sebagai lahan untuk SMPN 23 Kota Depok, masih dalam kondisi terjaga dengan vegetasi berupa tanaman buah.

Beberapa patok yang telah dipasang pada lahan SMPN 23 dan SDN Harjamukti 5 merupakan titik acuan dalam perencanaan.



2.4. DATA KEGIATAN

1. Kegiatan Pematokan

Kegiatan pematokan (setting out/stake out) adalah memindahkan atau

mentransfer titik-titik yang ada dipeta perencanaan kelapangan (permukaan bumi).

Kegiatan pematokan dilakukan pada tahap awal pelaksanaan penulisan. Kegiatan ini

dilakukan untuk memastikan bahwa lahan yang dilaksanakan sesuai dengan lokasi yang

telah ditentukan sebagai lokasi untuk bangunan pendidikan di Kota Depok.

Pemetaan dengan menggunakan drone sedang dilakukan pada tapak (site) Lokasi SMPN 23 Kota Depok. Penentuan titik acuan dengan membentangkan kain sebagai titik acuan pada titik patok yang tekah ada di tapak.

Pengukuran dengan menggunakan Theodolit untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan presisi terhadap boundary tapak (site)



Gambar 2.6. Kegiatan Pematokan pada Perencanaan Bangunan Pendidikan SMPN di Kota

Depok


2. Kegiatan Pemberian Tanda Vegetasi yang Dipertahankan

Dalam mempertahankan vegetasi terdapat beberapa aspek yang harus

dipertimbangkan antara lain dengan mempertimbangkan aspek fungsional yang

disesuaikan dengan tujuan perancangan, peletakan tanaman yang diseuaikan dengan

tujuan dan fungsi tanaman, memperhatikan kerapatan antar vegetasi, bentuk, tinggi dan

lebar pohon dan lain-lain.

Pada site Perencanaan Pembangunan Bangunan Pendidikan SMPN di Kota Depok,

vegetasi yang dipertahankan antara lain:

- Pohon Rambutan

- Pohon Mangga



- Pohon Jambu Air

Gambar 2.7. Kegiatan Pemberian Tanda pada Vegetadi untuk Perencanaan Bangunan

Pendidikan SMPN di Kota Depok


Pohon Mangga

Pohon Jambu Air

Pohon Mangga

Pohon Mangga



3.1. Pedoman Dan Arahan Pendekatan

Dalam membentuk kerangka pikir pendekatan guna menentukan metodologi

pelaksanaan yang tepat untuk penulisan ini Pedoman dan Arahan yang menjadi landasan

operasional umum adalah Kajian standar bangunan pendidikan sesuai peraturan dan

identitas arsitektur Kota Depok.

Sedangkan referensi-referensi yang menjadi bagian dari persyaratan teknis

mencakup tentang Spesifikasi Teknis Perencanaan. Dengan identifikasi terhadap

persyaratan pokok dan persyaratan teknis, maka dapat digambarkan kerangka pola pikir

pendekatan untuk perencanaan ini, seperti yang diperlihatkan pada diagram dibawah ini.

METODOLOGI

BAB III



Kajian Standar Bangunan Pendidikan Sesuai Peraturan dan Identitas Arsitektur Kota

Depok

DATA

DESAIN BANGUNAN

DATA SEKUNDER

Berupa data-data literature terkait dengan STANDAR dan PEDOMAN tentang Bangunan dan PZ, Data Literatur Identitas Arsitektur Kota Depok

ANALISIS

Analisis Standar Pembangunan & Rehabilitasi;

Analisis Tipologi Arsitektur: sejarah, fungsi, dan bentuk

Analisi Tapak & Program Ruang

DATA PRIMER

Survey Lapangan dilakukan untuk mendapatkan GAMBARAN KONDISI LAHAN yang menjadi lokasi studi

LOKASI

Jalan Masjid RT 02 RW 06 Kelurahan

Harjamukti Cimanggis Depok

USULAN

Pra Rancangan Bangunan Pendidikan (SMPN) yang sesuai dengan Peraturan dan Identitas Arsitektur Kota Depok

Gambar 3.1. Kerangka Pikir

Sumber : Analisis Penulis, 2020

Dari gambar diatas dapat terlihat pola pikir pendekatan yang akan dilaksanakan

pada Kajian standar bangunan pendidikan sesuai peraturan dan identitas arsitektur Kota

Depokdapat mengacu pada beberapa pendekatan.



3.1.1. Pendekatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undang

Dalam Perencanaan Standar Bangunan Pendidikan Sesuai Peraturan dan Identitas

Arsitektur Kota Depok, aspek kebijakan dan peraturan perundangan-undangan

merupakan aspek yang diperhatikan. Kebijakan dan peraturan perundangan-undangan

tersebut merupakan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan Studi ini.

Untuk dapat menyusun Standar Bangunan Pendidikan Sesuai Peraturan dan

Identitas Arsitektur Kota Depok, standar pedoman terhadap sarana dan prasarana

pendidikan dapat dilihat pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sehingga penilaian terhadap gedung sekolah dapat dirumuskan sesuai dengan

NSPK yang berlaku.

Pendekatan terhadap kebijakan dan peraturan perundangan-undangan terkait

sebagai landasan atau pedoman dalam pelaksanaan Studi ini dapat dilihat pada gambar

berikut :

Gambar 3.1 Pendekatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Perundang – Undangan


3.1.2. Pendekatan Narative Study

Pendekatan Narrative Study adalah pendekatan yang dilakukan dengan menyusun

pengetahuan tentang kegiatan yang terjadi pada lokasi studi. Data dikumpulkan dari hasil

komunikasi (wawancara) dengan sumber data dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, dan data juga dapat dikumpulkan dari

Undang-Undang Peraturan

Pemerintah

Peraturan

Menteri

Perda Kebijakan & Per-

UU-an Lainnya

PRASARANA & SARANA PENDIDIKAN

IDENTIFIKASI & ELABORASI



catatan, foto, atau dokumen-dokumen lain. Data tersebut kemudian dianalisis secara

kualitatif untuk menyusun kebutuhan dan permasalahan yang ada pada setiap lokasi studi.

Pendekatan Narrative Study dilakukan untuk dapat mengumpulkan pengetahuan

tentang aktivitas yang terjadi di sekolah SMPN, dari hasil penyusunan aktivitas yang

terjadi di sekolah dapat diidentifikasi permasalahan terhadap kebutuhan dari setiap

sekolah. Kebutuhan yang muncul berdasarkan aktivitas yang terjadi di sekolah dapat

dirumuskan menjadi program ruang.

Program ruang yang dihasilkan dari kegiatan aktivitas para pelakunya dapat

dituangkan ke dalam zoning dan hubungan antar ruang, sehingga hasil perencanaan

sekolah SMPN di Kota Depok ini dapat menghasilkan sebuah desain yang sesuai dengan

kegiatan yang terjadi disetiap lokasi studi.

Gambar 3.2 Pendekatan Narative Study


3.1.3. Pendekatan Case Study

Pendekatan Case Study adalah pendekatan studi kasus untuk menyusun tentang

permasalahan yang memiliki batasan wilayah, kegiatan/program, atau waktu. Penelitian

tentang bangunan atau kawasan tertentu yang dibangun pada kurun waktu tertentu

termasuk dalam penelitian dengan pendekatan studi kasus.

Beragam metode pengumpulan data dapat digunakan yang terpenting adalah

dapat memahami kasus permasalahan yang sedang diteliti. Rekaman wawancara, data

kuesioner, data audio visual, dokumen, dlsbnya dianalisis secara kualitatif untuk

mengungkap pengetahuan tentang permasalahan secara utuh. Pendekatan studi kasus

dapat menjadi sepenuhnya kualitatif bila menggunakan metode pengumpulan data

terbuka.

ZONING

Hubungan Antar Ruang

AKTIVITAS

Kebutuhan Ruang

DATA

DATA PRIMER

Data Lahan

Data Aktivitas/Kegiatan

Studi Banding



Pada bangunan eksisting sekolah SMPN di Kota Depok terdapat permasalahan

pada umumnya yaitu keterbatasan lahan karena lokasi yang berada di pusat kota,

sehingga kebutuhan terhadap ruang kelas menyebabkan ruang-ruang kelas yang ada tidak

mengikuti standar ideal sebuah ruangan untuk kegiatan belajar dan mengajar.

Ada kalanya sekolah juga tidak memiliki fungsi ruang pelengkap seperti ruang lab,

perpustakaan, ruang aula dan juga ruang pelengkap lainnya. Dari hasil identifikasi

terhadap bangunan sekolah yang ada di lokasi studi, maka dapat diketahui kebutuhan

program ruang untuk pengembangan sekolah selanjutnya.

Gambar 3.4. Pendekatan Case Study


3.1.4. Pendekatan Teoritis

Melaksanakan kegiatan Perencanaan dapat diartikan sebagai proses kreasi yang

dijalankan menurut satu pola pikir (konsep perancangan) yang merupakan persepsi

Penulis terhadap keinginan yang dibangun atas asumsi-asumsi yang bersifat prinsip

sebagai teori pendekatan terhadap ide dan gagasan pemilik kegiatan.

Sehingga dalam kegiatan ini Penulis akan menjabarkan metodologi kerja yang

berisikan asumsi dan persepsi yang dibentuk berdasarkan informasi dari informasi

berbagai sumber lainnya yang diperoleh penulis sendiri. Adapun asumsi Penulis sebagai

upaya pendekatan teoritis terhadap ide dan gagasan pemilik secara garis besar dapat

dijabarkan sebagai berikut:

LOKASI STUDI

METODE (DATA)

Data Primer & Sekunder:

Survey Lapangan Observasi/Pengamatan Pengukuran & Pemetaan Uji Struktur Foto Wawancara Dokumen

Luas Lahan Kondisi Kontur Vegetasi Boundary Lahan Saluran Drainase Kondisi Tanah Aksesbilitas Sirkulasi View Matahari Angin Air Identitas Arsitektur

HASIL (DATA) USULAN

Bangunan Pendidikan yang Sesuai

dengan Peraturan &

Identitas Arsitektur Kota

Depok



1. Pendekatan Hukum

Sebagaimana lazimnya kegiatan Perencanaan, maka Studi Kajian standar

bangunan pendidikan sesuai peraturan dan identitas arsitektur Kota Depokini dalam

pelaksanaannya haruslah berdasarkan dan mempertimbangkan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung;

- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan

Bangunan Gedung negara;

- Peraturan Menteri Studi Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,

Nomor : 22/PRT/M/2018, tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

- Peraturan Menteri Studi Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,

Nomor : 14/PRT/M/2017, tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;

- Peraturan Menteri Studi Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor :

02/PRT/M/2015, tanggal 24 Februari 2015, tentang Bangunan Gedung Hijau;

- Peraturan Menteri Studi Umum, Nomor : 26/PRT/M/2008, tanggal 30

Desember 2008, tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada

Bangunan Gedung dan Lingkungan;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor: 24 tahun 2007, tanggal 28 Juni

2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah

(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin

Mendirikan Bangunan;

- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Perizinan Pembangunan dan Pemanfaatan Pembangunan;

- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan);

- SNI 1726:2012 terkait tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur

bangunan gedung dan non gedung;

- SOP Teknis Perencanaan Pembangunan Ruang Publik Milik Pemerintah Kota

Depok yang responsif Gender Nomor : 640/553/Taba/2017, tanggal 09 Oktober

2017.



2. Pendekatan Estetika

Sebagai suatu Gedung Pendidikan yang mempunyai peran penting maka output

Perencanaan haruslah dapat mencerminkan identitas dan kepribadian dari Arsitektur

Kota Depok sebagai sarana pendidikan, sebagai suatu lembaga yang diwujudkan dalam

kreasi dan desain yang iconic untuk membentuk building image.

3. Pendekatan Fungsi

Mempertimbangkan Fungsi dari setiap bangunan sekolah SMPN di Kota Depok,

maka Perencanaan Standar Pembangunan Bangunan Pendidikan Sesuai Peraturan dan

Identitas Arsitektur Kota Depok, haruslah dipandang sebagai kegiatan yang tidak hanya

menekankan kepada perencanaan fisik bangunan semata tetapi lebih sebagai perencanaan

fisik yang menunjang penuh kebutuhan sekolah yang memiliki identitas sesuai peraturan

dan arsitektur Kota Depok.

4. Pendekatan Ekonomis

Nilai ekonomis harus dilihat dari pelaksanaan pembangunan fisik yang dikaji

sebagai suatu analisa Biaya dan Keuntungan yang sedapat mungkin memberikan dampak

keuntungan yang dapat dirasakan bukan hanya dari tahap perawatan dan operasional

(pasca pembangunan) akan tetapi mulai dari tahap awal pembangunan yang sedapat

mungkin diciptakan dalam kolaborasi inter- disiplin ilmu.

5. Pendekatan Teknis

Selain peraturan dan ketentuan teknis yang mengikat dalam perencanaan dan

pembangunan maka Perencanaan Standar Pembangunan Bangunan Pendidikan Sesuai

Peraturan dan Identitas Arsitektur Kota Depok, ini harus dapat mengkaji secara optimal

dari perspektif teknis yang berlaku terhadap kriteria-kriteria yang memenuhi unsur-

unsur:

- Tepat tujuan dan sasaran

- Berdasarkan hukum

- Indah dan Estetis

- Fungsional

- Ekonomis

- Mudah Pelaksanaan dan Perawatan



3.2. METODOLOGI

3.2.1 Metodologi Pelaksanaan Studi

Berdasarkan pendekatan studi maka pada metodologi ini Penulis akan

menguraikan kreasi dan juga sedikit inovasi yang akan dijelaskan dari perspektif Penulis

atas ide dan gagasan pemilik Studi dan dimanifestasikan dalam bentuk program kerja,

konsep serta prinsip perencanaan Penulis yang nantinya akan diterapkan pada kegiatan

perencanaan sebagai bagian dari Konsep Perencanaan. Adapun konsep yang akan

dijelaskan nantinya merupakan prinsip-prinsip perencanaan Penulis dan dapat

ditambahkan kembali dalam pelaksanaan kegiatan dengan tidak mengurangi maksud dan

tujuan dari konsep itu sendiri. Perpaduan antara pendalaman literature / pustaka dan

studi dengan diperkaya dengan data-data eksisting lapangan yang secara nyata dalam

bentuk dan ruang menjadi kegiatan penting dalam perencanaan kegiatan.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, maka dari teori pendekatan yang

dilakukan Penulis terhadap maksud yang terkandung, maka terlebih dahulu Penulis

menentukan garis-garis besar output perencanaan agar dapat membantu dalam

menentukan sifat ataupun jenis informasi yang dibutuhkan dan akan dikumpulkan,

menentukan dan merumuskan konsep perencanaan serta menentukan program kerja

dalam tim Penulis.

Secara umum Konsep Penulisan Kajian standar bangunan pendidikan sesuai

peraturan dan identitas arsitektur Kota Depok adalah Konsep Perencanaan yang

Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan (Sustainable Architechture) yang dalam

penerapannya akan menerapkan perencanaan dan pembangunan yang berwawasan Green

School Building. Kondisi eksisting sekolah SMPN di Kota Depok yang sudah terbangun dan

memerlukan perencanaan untuk Revitalisasi dan Rehabilitasi gedung sekolah, tidak

menghalangi perencanaan untuk menerapkan konsep Green School Building dikarenakan

konsep ini bisa digunakan baik pada perencanaan untuk pembangunan baru maupun

perbaikan bangunan sekolah. Pemanfaatan ruang luar terbuka hijau adalah aspek utama

yang dapat disentuh dalam elemen Green School Building, jika ditata dengan baik tidak

hanya menambahkan nilai keindahan dari kawasan sekolah SMPN di Kota Depok saja

tetapi dapat pula menambahkan capaian dari konsep Green School Building untuk

menjadikan Kota Depok sebagai kota yang memiliki Ruang Terbuka Hijau yang tertata

dengan baik.



Segala potensi dan keunggulan dari setiap aspek akan diwujudkan dalam kreasi

dan inovasi mandiri ataupun perpaduan dan kolaborasi dari berbagai aspek yang

mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya serta teknologi untuk mewujudkan

suatu Masterplan Kawasan dan Elemen di dalamnya yang berwawasan lingkungan, estetis,

fungsional, efektif dan efisien, ekonomis dan mudah pelaksanaan.

Adapun tahapan pelaksanaan studi pada Studi Kajian standar bangunan

pendidikan sesuai peraturan dan identitas arsitektur Kota Depokadalah dilakukan dengan

urutan kegiatan mengenali permasalahan, mengumpulkan informasi, dan mendapatkan

solusi dari pemasalahan yang ada. Adapun langkah-langkah yang akan dikerjakan pada

pelaksanaan Studi Kajian standar bangunan pendidikan sesuai peraturan dan identitas

arsitektur Kota Depokdapat dikerjakan dengan 6 (enam) langkah, yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi permasalahan

2. Kajian Pustaka

3. Perumusan Tujuan

4. Pengumpulan Data

5. Analisis Data dan Penafsiran Hasil Analisis

6. Penulisan Laporan dan Pembahasan

Untuk lebih jelas mengenai langkah-langkah pelaksanaan Studi Perencanaan

Standar Pembangunan Bangunan Pendidikan Sesuai Peraturan dan Identitas Arsitektur

Kota Depok, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.5. langkah-langkah pelaksanaan Studi Kajian standar bangunan pendidikan

sesuai peraturan dan identitas arsitektur Kota Depok


3.2.2. Identifikasi Permasalahan

Mengacu kepada latar belakang dan maksud serta tujuan dari Perencanaan

Standar Pembangunan Bangunan Pendidikan Sesuai Peraturan dan Identitas Arsitektur

Kota Depok, didapati isue yang menjadi latar belakang Studi ini dilaksanakan.

Terlihat jelas bahwa arti penting pendidikan di Indonesia pada umumnya, dan

Kota Depok pada khususnya mewajibkan setiap Pemerintah Daerah untuk peduli terhadap

meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas Sumber Daya Manusia,

mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki

pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian

yang mantap dan mandiri.

Prasarana Pendidikan yang baik adalah prasarana yang dapat mendukung

pelayanan publik. Sebagai pelayanan publik maka didapati bahwa fokus dari kegiatan

pembangunan dan atau rehabilitasi adalah untuk meningkatkan kualitas sarana dan pra

sarana pelayanan publik. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik ditentukan oleh

Identifikasi Permasalahan

Kajian Pustaka

Perumusan Tujuan

Pengumpulan Data

ANALISIS DATA & PENAFSIRAN HASIL ANALISIS

Penulisan Laporan



proses perencanaan yang baik. Dan perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan yang

sesuai dengan peraturan-peraturan terkait petunjuk teknis bangunan gedung yang

berlaku.

Setiap Bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya,

sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya dan dapat sebagai

teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di

Indonesia. Dan setiap Bangunan Gedung Negara harus direncanakan dan dirancang

dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak

dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi Bangunan Gedung Negara.

3.2.3. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan standar

pedoman terkait dengan bangunan gedung pendidikan. Dan mengacu kepada kajian

pustaka yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan Studi.

A. Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai

peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan

jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan

dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat,

sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta

seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh

karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan

ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan

bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif

dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib.

Gedung sekolah merupakan salah satu contoh bangunan gedung negara yang

berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sosial yaitu pendidikan. Jenis

klasifikasi dari gedung sekolah tergantung dari tingkat kompleksitasnya, apakah termasuk

bangunan sederhana ataukah khusus, bertingkat atau tidak.



Untuk mempermudahkan dalam pengaturan menurut kelompok kegunaan gedung

dalam hal teknis dan administrasi, UUBG No. 28/2002 mengklasifikasikan bangunan

gedung menurut fungsinya seperti pada gambar berikut.

Gambar 3.6. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan fungsinya

Sumber : UUBG No. 28/2002

Berdasarkan gambar diatas maka bangunan sekolah merupakan bangunan gedung

dalam konteks bangunan social budaya yang diatur dalam Undang-Undang tentang

Bangunan Gedung.

B. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Standar Sarana dan Prasarana sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24/2007, Standar

sarana dan prasarana ini mencakup:

1. kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi,

serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah,

2. kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan

instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

Sedangkan dari pengertiannya, Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang



dapat dipindah-pindah, Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi

sekolah/madrasah, dan Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang

terdaftar pada satu satuan kelas.

Standar Prasaran dan Sarana SMP/MTs

Untuk satuan pendidikan bagi Prasarana dan Sarana Pendidikan untuk sekolah

SMP/MTs adalah sebagai berikut :

1. Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3

rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.

2. Minimum satu SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan.

3. Seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan menampung semua lulusan SD/MI di

kecamatan tersebut.

4. Lokasi setiap SMP/MTs dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki

maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas,

2. ruang perpustakaan,

3. ruang laboratorium IPA,

4. ruang pimpinan,

5. ruang guru,

6. ruang tata usaha,

7. tempat beribadah,

8. ruang konseling,

9. ruang UKS,

10. ruang organisasi kesiswaan,

11. jamban,

12. gudang,



13. ruang sirkulasi,

14. tempat bermain/berolahraga.

C. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 Tentang

Bangunan dan IMB

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, terdapat perihal mengenai

persyaratan bangunan sebagai berikut: “Setiap bangunan, baik bangunan gedung maupun

bangunan bukan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sesuai

dengan fungsi, klasifikasi, dan jenis bangunan”.

Penyelenggaraan Bangunan merupakan kegiatan yang meliputi:

1. Pembangunan;

2. Pemanfaatan;

3. Pelestarian; dan

4. Pembongkaran

Adapun tahapan yang akan dilaksanakan pada pembangunan bangunan,

diselenggarakan melalui tahapan:

1. Perencanaan Teknis;

2. Pelaksanaan Konstruksi;

3. Pengawasan Konstruksi

Pembangunan bangunan gedung harus berdasarkan SNI atau standar teknis

lain yang berlaku serta tidak diperkenankan menimbulkan dampak penting terhadap

lingkungan.

Lingkup perencanaan teknis bangunan gedung meliputi:

1. Penyusunan konsep perencanaan,

2. Pra rencana,

3. Pengembangan rencana,

4. Rencana detail,

5. Pembuatan dokumen pelkasanaan konstruksi,

6. Pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan,

7. Pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi,

8. Penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung.

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung berupa pembangunan bangunan



gedung baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung

dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung. Pembongkaran bangunan

gedung harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan

masyarakat dan lingkungannya.

Identifikasi bangunan perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, Pemerintah

Kota mengidentifikasikan bangunan yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan

hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan dan

pengendalian. Hasil identifikasi meliputi:

- Bangunan yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi atau bangunan

yang rapuh;

- Bangunan yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat

dan lingkungannya;

- Bangunan yang tidak memiliki IMB;

- Bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan kota; dan

- Bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen IMB.

3.2.4. Perumusan Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari Studi perencanaan yang dilakukan oleh Penulis

Perencanaan ini adalah agar pelaksanaan Studi Kajian standar bangunan pendidikan

sesuai peraturan dan identitas arsitektur Kota Depokdapat membuat Perencanaan

Bangunan Sekolah yang sesuai dengan Peraturan dan Identitas Arsitektur Kota Depok.

3.2.5. Pengumpulan Data

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam Studi Perencanaan Standar

Pembangunan Bangunan Pendidikan Sesuai Peraturan dan Identitas Arsitektur Kota

Depok, mencakup data primer dan sekunder baik spasial ataupun non spasial dilakukan

dengan teknik-teknik pengumpulan data. Untuk memastikan data yang diperoleh sesuai

dan tepat, Penulis perlu mengumpulkan data informasi awalan kemudian dilakukan

analisis pra rancangan.

1. Pengumpulan Informasi

Informasi yang dibutuhkan dalam Perencanaan ini mencakup data primer dan



sekunder baik spasial ataupun non spasial dilakukan dengan teknik-teknik pengumpulan

data sebagai berikut :

a. Pemetaan dengan menggunakan drone, sehingga dihasilkan gambaran kondisi foto

udara kawasan sekolah yang menjadi lokasi studi, sehingga memudahkan dalam

perencanaan membuat peta situasi sekolah dan lingkungan sekitar sekolah;

b. Pengukuran langsung, digunakan untuk mengukur lahan. Teknik pengukuran akan

dilaksanakan secara akurat dan mendetil dengan menggunakan peralatan yang

baik dan terkalibrasi seperti :

- Pita Pengukur Panjang 5 m dan 10 m,

- Alat Pengukur Digital

- Theodolite dan Rambu Ukur.

- Kamera Digital.

c. Survei inventori dan pengamatan dilakukan untuk data yang dapat dikumpulkan

melalui pengamatan visual, seperti pengamatan contoh material, peralatan dan

lain- lain.

d. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat non spasial

yang dilaksanakan dalam bentuk tanya jawab yang meliputi fungsi, kegunaan

ataupun kebutuhan dan pencapaian fungsi bangunan yang diharapkan.

e. Teknik wawancara dan inventarisasi akan dilaksanakan secara paralel dengan

tinjauan langsung ke objek survei dan wawancara langsung dengan stakeholder

ataupun pihak terkait lainnya yang setidak-tidaknya diharapkan dapat

menghasilkan data-data akurat tentang :

f. Studi literatur Penulis dimaksudkan untuk mendapatkan peraturan ataupun

regulasi lain yang dirasa perlu sebagai pertimbangan dalam kegiatan perencanaan

ini. Studi literatur akan dilakukan secara manual melalui kunjungan ke instansi

terkait yang mengeluarkan peraturan ataupun regulasi (bila ada).

Dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perencanaan ini maka Penulis masih

berpatokan kepada peraturan ataupun ketentuan dan regulasi tentang bangunan gedung

khususnya dengan fungsi perkantoran.



3.2.6. Analisis Data dan Penafsiran Hasil Analisis

Dalam pengolahan data hasil dari identifikasi maka tahap selanjutnya dilakukan

proses analisis data dan penafsiran hasil analisis. Adapun Analisis Data yang dihasilkan

berupa analisis sebagai berikut :

1. Analisis standar pembangunan dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan yang

berlaku, termasuk didalamnya definisi dan klasifikasi atau pengelompokkan jenis

kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok pembangunan dan rehabilitasi;

2. Analisis Tipologi Arsitektur, yang termasuk didalamnya adalah analisis tipologi

dengan cara menggali dari sejarah untuk mengetahui ide awal dari suatu

komposisi, atau dengan kata lain mengetahui asal usul atau suatu kejadian suatu

objek arsitektural; analisis tipologi dengan cara mengetahui fungsi suatu objek;

analisis tipologi dengan cara mencari bentuk sederhana suatu bangunan melalui

pencarian bangun dasar serta sifat dasarnya

3. Analisis Tapak dan Program Ruang, yang termasuk didalamnya adalah

menemukenali apa yang menjadi permasalahan dan potensi tapak serta

melakukan analisis terhadap bentuk site (boundary), luas lahan, vegetasi, kontur,

matahari, angin, air, view, aksesbilitas, sirkulasi dan kondisi tanah. Serta dilakukan

analisis program ruang dan zoning.

Hasil pengolahan data sekunder dan data primer akan menghasilkan sebuah

proses analisis yang dapat mengarahkan perencanaan pada tahap selanjutnya.



4.1. ANALISIS SITE

4.1.1. Analisis Vegetasi

Pohon atau perdu dapat berdiri sendiri sebagai elemen sculpture pada lansekap

atau dapat digunakan sebagai enclosure, sebagai tirai penghalang pemandangan yang

kurang baik, menciptakan privasi, menahan suara atau angin, memberi latar belakang

suatu obyek atau memberi naungan yang teduh di musim panas. Dalam perencanaan

tapak pembangunan SMP di Kota Depok, tanaman yang dipertahankan antara lain : pohon

rambutan, pohon mangga, dan pohon jambu air.

Selain sebagai peneduh, pohon juga didesain untuk memiliki fungsi dan estetika. Di

bawah pohon diberi elemen pendukung landscape berupa kursi taman yang melingkari

pohon untuk istirahat sejenak, atau sebagai tempat berkumpul para siswa.

Gambar 4.1. Analisis Vegetasi dan Elemen Hardscape

Sumber : pinterest.com, 2019

ANALISIS DAN KONSEP PERANCANGAN

BAB IV



Selain mempertahankan vegetasi, penambahan vegetasi juga dilakukan pada site.

Penambahan vegetasi yaitu :

- Pohon Bambu Jepang

Penambahan Vegetasi Bambu Jepang sebagai pembatas site yang berbatasan

dengan pemukiman di sisi barat (B1).

- Pohon Pucuk Teh Merah

Penambahan Vegetasi Pohon Pucuk Teh Merah pada sisi utara yang akan

dirancang sebagai area parkir (A1), sebagai pembatas antara gedung dengan

lapangan olahraga (A2), dan sebagai pembatas pada sisi selatan yang berbatasan

dengan lahan kosong (A3).

Gambar 4.2. Analisis Klasifikasi Jenis Vegetasi

Sumber : analisis penulis, 2020

Bambu Jepang

Teh pucuk Merah



4.1.2. Analisis Sirkulasi dan Kegiatan

Sirkulasi pada site terbentuk berdasarkan aktivitas user. Pada Perencanaan

Standar Pembangunan Bangunan Pendidikan terdapat sedikitnya 3 user yaitu : siswa,

guru, dan petugas sekolah / servis. Dari ketiga user tersebut, memiliki aktivitas yang

berbeda-beda. Sehingga alur sirkulasi yang terbentuk juga berbeda.

Gambar 4.3. Analisis Kegiatan Pengguna Pada Bangunan Sekolah


Berdasarkan kegiatan pengguna maka sirkulasi yang terjadi yaitu :

1. Alur sirkulasi murid berdasarkan aktivitas :

- Datang

- Masuk ke gedung sekolah

- Kegiatan pembelajaran di dalam ruangan (kelas, lab komp., perpustakaan, dll.)

- Kegiatan Pembelajaran di luar ruangan (lapangan olahraga)

- Kantin, toilet, mushollah



- Pulang sekolah

2. Alur sirkulasi guru berdasarkan aktivitas:

- Datang


- Kegiatan di dalam ruang guru

- Kegiatan mengajar di dalam ruangan (kelas, lab komp, dll.)

- Kegiatan Pembelajaran di luar ruangan (lapangan olahraga)

- Kantin, toilet, mushollah

- Pulang sekolah

3. Alur sirkulasi pengurus sekolah / servis berdasarkan aktivitas :

- Datang


- Kantin / ruang servis

- Toilet, mushollah

- Pulang sekolah



5.1.3. Analisis View

Dalam analisis view mempertimbangkan tatanan massa mengarah kearah yang

baik atau tidak. Tatanan sekolah yang baik yaitu menghadap arah jalan, agar memberikan

kesan bangunan menerima pengunjung / user. Maka pada bangunan U dihadapkan kearah

jalan. Sedangkan pada bangunan I dirancang menyamping ke arah bangunan U mengingat

ketersediaan lahan.

5.1.3.

5.1.4. Analisis Ruang Luar dan Lingkungan

Ruang luar yang merupakan bagian dari suatu

kawasan pada gedung sekolah saat ini kurang mendapatkan

perhatian dalam perencanaannya. Dan lingkungan di sekitar

bangunan gedung sekolah juga kurang mendapatkan

penataan sehingga kerusakan pada lingkungan di

sekitar kawasan sekolah juga akan dapat

mempengaruhi kondisi kawasan sekolah tersebut.

Ada baiknya dalam Penulissi Perencanaan

Gambar 4.4. Analisis Sirkulasi Yang terjadi Akibat Kegiatan


ENTRANCE Di desain di posisi utara

berpapasan dengan jalan

untuk memudahkan in&out.

ARAH HADAP BANGUNAN

Bangunan sekolah didesain

menghadap ke jalan karena

sekolah yang bauk tidak

membelakangi entrance.

LETAK BANGUNAN

Bangunan dibangun disisi

selatan site menjauhi jalan

agar kebisingan yang didapat

rendah (berbatasan denngan

lahan kosong).



Standar Pembangunan Bangunan Pendidikan Sesuai dengan Peraturan dan

Identitas Arsitektur Kota Depok juga memperhatikan penataan unsur ruang luar ini,

sehingga kawasan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai sarana belajar dan mengajar tapi

dapat juga menjadi ruang terbuka yang tertata dengan vegetasi yang baik.

Pada bangunan dengan fungsi sekolah. Keberadaan sekolah yang memiliki

aktivitas yang tinggi sangat ideal jika diterapkan konsep green school building. Dengan

mengimplementasikan konsep green school building diharapkan mampu mengurangi

penggunaan energi serta dampak polusi sekaligus desain bangunan menjadi ramah

lingkungan. Konsep green school building ini harus memperhatikan: (a) Pemanfaatan

material yang berkelanjutan; (b) Keterkaitan dengan ekologi lokal; (c) Konservasi energi;

(d) Efisiensi penggunaan air; (e) Penanganan limbah; (f) Memperkuat keterkaitan dengan

alam; (g) Pemakaian kembali/renovasi bangunan.

1. Pemanfaatan Material yang Berkelanjutan

Penggunaan material bangunan yang tepat cukup berperan dalam

menghasilkan bangunan berkualitas yang ramah lingkungan. Beberapa

produsen telah membuat produk dengan inovasi baru dengan meminimalkan

terjadinya kontaminasi lingkungan, mengurangi pemakaian sumber daya alam

tak terbarukan dengan cara optimalisasi bahan baku alternatif, dan menghemat

penggunaan energi secara keseluruhan.

2. Keterkaitan dengan Ekologi Lokal

Indonesia merupakan daerah yang beriklim tropis dan mempunyai kelembaban

yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong penggunaan peralatan elektronik,

misalnya: pendingin ruangan pada hunian. Sadar atau tidak sadar penggunaan

pendingin ruangan ini mengkonsumsi energi relatif besar dan berdampak

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan freon (Aris, M., 2009).

3. Konservasi Energi

Untuk menggunakan konsep green school building tidak perlu mengorbankan

kenyamanan dan produktivitas akibat penggunaan produk hemat energi. Green

school building mengedepankan pemakaian energi menjadi efisien, suasana

lingkungan lebih sehat, melestarikan sumber daya alam, dan meningkatkan

kualitas udara.



4. Efisiensi Penggunaan Air

Fokus dari pemanfaatan air untuk mengembangkan sistem pengurangan

pemakaian air (reduce), penggunaan kembali air untuk berbagai keperluan

sekaligus (reuse), mendaur ulang buangan air bersih (recycle), dan pengisian

kembali air tanah (recharge).

5. Penanganan Limbah

Konsep ramah lingkungan dewasa ini juga telah merambah ke dunia sanitasi.

dijelaskan bahwa septic tank dengan penyaring biologis (biological filter septic

tank) berbahan fiberglass dirancang dengan teknologi khusus untuk tidak

mencemari lingkungan, memiliki sistem penguraian secara bertahap, dilengkapi

dengan system desinfektan, hemat lahan, anti bocor atau tidak rembes, tahan

korosi, pemasangan mudah dan cepat, serta tidak membutuhkan perawatan

khusus.

Pengembangan sistem pengolahan air limbah terus dilakukan, yang mendaur

ulang air buangan sehari-hari (cuci tangan, piring, kendaraan, bersuci diri)

maupun air limbah (air buangan dari kamar mandi) yang dapat digunakan

kembali untuk mencuci kendaraan, membilas kloset, dan menyirami taman,

serta membuat sumur resapan air (100x100x200 cm) dan lubang biopori

(10x100 cm) sesuai kebutuhan.

6. Memperkuat Keterkaitan dengan Alam

Konsep green school building adalah mendekatkan kembali antara tata cara

pembangunan dengan alam sekitarnya sehingga terjadi kesesuaian antara

infrastruktur yang dihasilkan oleh rekayasa teknik dengan kondisi alamiah

lingkungan sekitar. Penggunaan bahan-bahan alami tanpa merusak lingkungan

lebih dikedepankan.

7. Pemakaian Kembali/Renovasi Bangunan

Penerapan konsep green school building untuk menggunakan kembali bangunan

yang ada dengan sedikit melakukan renovasi untuk mencapai tujuan

fungssionalnya lebih dianjurkan dibandingkan membanguan bangunan baru.

Hal ini disebabkan karena dengan membangun kembali sebuah bangunan akan

mengkonsumsi energi lebih banyak, pemanfaatan air, pembuangan zat-zat ke



udara selama proses pembangunan, pemanfaatan lahan dari kawasan hijau

menjadi lahan terbangun.

4.2. KEBUTUHAN RUANG

Berdasarkan Permendiknas nomor 24 Tahun 2007, maka didapati standar ruang-

ruang yang harus dipenuhi untuk Perencanaan Bangunan Pendidikan dalam hal ini ada

Perencanaan Pembangunan Gedung SMPN 23 di Kota Depok.

Berdasarkan Permen tersebut, maka kebutuhan ruangannya dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Kebutuhan Ruang untuk Ruangan Kelas Baru dan Laboratorium

KE

GIA

TA

N U

TA

MA

Nama Ruang Luas Jumlah Total

RUANG KELAS

Bangunan H

R. Kelas di Lt. 2 7,45 x 9,00 = 67,05 6 402,3

R. Kelas di Lt. 3 7,45 x 9,00 = 67,05 6 402,3

Bangunan I

R. Kelas di Lt. 1 7,45 x 9,00 = 67,05 1 67,05

R. Kelas di Lt. 2 7,45 x 9,00 = 67,05 3 201,15

R. Kelas di Lt. 3 7,45 x 9,00 = 67,05 3 201,15

Bangunan H

Laboratorium Komp. & UN 7,45 x 18,00 = 134,1 1 134,1

Laboratorium 12,00 x 6,90 = 82,8 2 165,6

Bangunan I

Lab. IPA & Serbaguna 7,45 x 18,00 = 134,1 1 134,1

TOTAL LUAS RUANG UTAMA 23 1.707,75




Tabel 4.2. Kebutuhan Ruang untuk Ruangan Pengelola


Tabel 4.3. Kebutuhan Ruang untuk Ruangan Penunjang


EG

IAT

AN

PE

NU

NJA

NG


R. UKS 7,45 X 6,00 = 28,00 1 28,00

Mushollah 6,00 X 6,00 = 36,00 1 36,00

Tempat Wudhu 1,50 x 4,00 = 6,00 1 6,00

Kantin 4,85 x 12,00 = 58,20 1 128,20

TOTAL LUAS RUANG PENUNJANG 4 198,20

KE

GIA

TA

N P

EN

GE

LO

LA


R. Kepala Sekolah 3,73 x 7,50 = 28,00 1 28,00

R. Guru 7,45 x 12,00 = 89,40 1 89,40

R. Tata Usaha 7,45 x 6,00 = 44,70 1 44,70

R. Bimbingan Konseling 7,45 x 3,00 = 22,35 1 22,35

TOTAL LUAS RUANG PENGELOLA 4 184,45



Tabel 4.4. Kebutuhan Ruang untuk Ruangan Service


Tabel 4.5. Kebutuhan Ruang untuk Ruangan Terbuka


KE

GIA

TA

N S

ER

VIS


Bangunan H

Toilet Siswa Wanita 7,45 x 3,00 = 22,35 3 67,05

Toilet Siswa Pria 7,45 x 3,00 = 22,35 3 67,05

Toilet Kepala Sekolah 1,50 x 2,00 = 3,00 1 3,00

Toilet Guru 2,25 x 3,00 = 6,75 1 6,75

Toilet Kantin 1,65 x 3,15 = 5,20 1 5,20

Bangunan I

Toilet Siswa Wanita 7,45 x 3,00 = 22,35 1 22,35

Toilet Siswa Pria 7,45 x 3,00 = 22,35 2 44,70

TOTAL LUAS RUANG SERVIS 12 216,1

KATEGORI Luas Jumlah Total

TOTAL LUAS RUANGAN 1.103,25 43 2.306,5

TOTAL LUAS LAHAN

TERBUKA

884 1 884

LU

AS

LA

HA

N

TE

RB

UK

A


Area Parkir dan

Pengembangan

884 1 884

TOTAL LUAS LAHAN TERBUKA 1 884



B - 1

Penyusunan Laporan Kajian Standar Bangunan Pendidikan Sesuai Peraturan dan

Identitas Arsitektur Kota Depok, didapati beberapa hal yang menjadi standarisasi pada

pembangunan untuk bangunan Pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan

mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya

saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya

tujuan pendidikan tersebut, Pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan

standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional

pendidikan adalah kriteria minimum tentang system pendidikan di seluruh wilayah

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik

agar dapat: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b)

belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan

berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan

(e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif,

kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan

adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai

tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan

prasarana.

Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup pendidikan formal, jenis

pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah

STANDAR BANGUNAN PENDIDIKAN SESUAI PERATURAN DAN IDENTITAS ARSITEKTUR KOTA DEPOK

BAB V



B - 2

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Standar sarana dan prasarana ini mencakup:

1. kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi,

serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah,

2. kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan

instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

5.1. STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs)

A. Satuan Pendidikan

Untuk satuan Pendidikan pada standar sarana dan prasarana sekolah menengah

pertama adalah sebagai berikut :

1. Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum

3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.

2. Minimum satu SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan.

3. Seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan menampung semua lulusan SD/MI

di kecamatan tersebut.

4. Lokasi setiap SMP/MTs dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki

maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

B. Lahan Untuk Perencanaan Sekolah Menengah Pertama

Untuk pengadaan lahan pada standar sarana dan prasarana sekolah menengah

pertama adalah sebagai berikut :

1. Untuk SMP/MTs yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per-

rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan

terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 5.1.



B - 3

Tabel 5.1. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

Sumber : Permendiknas No, 24/2007

Untuk SMP/MTs yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan

belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Luas Minimum Lahan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta

Didik per Rombongan Belajar




B - 4

3. Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan yang

dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana

sekolah/madrasah berupa bangunan dan tempat bermain/berolahraga.

4. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan

keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan

darurat.

5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis

sempadan sungai dan jalur kereta api.

6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.

a. Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang

Pengendalian Pencemaran Air.

b. Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992

tcntang Baku Mutu Kebisingan.

c. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN

KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yangl

lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari

Pemerintah Daerah setempat.

8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan

dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

C. BANGUNAN

Untuk pembangunan bangunan pendidikan pada standar sarana dan prasarana

sekolah menengah pertama adalah sebagai berikut :

1. Untuk SMP/MTs yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per

rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas

lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 5.3.



B - 5

Tabel 5.3 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik


2. Untuk SMP/MTs yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan

belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti

tercantum pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15

Peserta Didik per Rombongan Belajar




B - 6

3. Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:

a. koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;

b. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

c. jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as

jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan

tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara

As jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

4. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut.

a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi

pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan

beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk

menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.

b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah

dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.

5. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut.

a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan

yang memadai.

b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air

bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran

air hujan.

c. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

6. Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan

nyaman termasuk bagi penyandang cacat.

7. Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.

a. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu

kegiatan pembelajaran.

b. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.

c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.



B - 7

8. Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan berikut.

a. Maksimum terdiri dari tiga lantai.

b. Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan,

keselamatan, dan kesehatan pengguna.

9. Bangunan dilengkapi sistem keamanan berikut.

a. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi

jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.

b. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk

arah yang jelas.

10. Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt.

11. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan

diawasi secara profesional.

12. Kualitas bangunan minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19

Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.

13. Bangunan sekolah/madrasah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.

14. Pemeliharaan bangunan sekolah/madrasah adalah sebagai berikut.

a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun

jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik,

dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.

b. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon,

rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali

dalam 20 tahun.

15. Bangunan dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. KELENGKAPAN PRASARANA DAN SARANA

Sebuah sekolah menengah pertama, sekurang-kurangnya memiliki prasarana

sebagai berikut:

1. ruang kelas,



B - 8

2. ruang perpustakaan,

3. ruang laboratorium IPA,

4. ruang pimpinan,

5. ruang guru,

6. ruang tata usaha,

7. tempat beribadah,

8. ruang konseling,

9. ruang UKS,

10. ruang organisasi kesiswaan,

11. jamban,

12. gudang,

13. ruang sirkulasi,

14. tempat bermain/berolahraga.

Ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di setiap ruang

diatur dalam standar tiap ruang sebagai berikut.

No. Ruangan Keterangan

1 Ruang Kelas Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan

Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar

Kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik

Rasio minimum luas ruang kelas 2 m2/peserta didik.

Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m Lebar minimum ruang kelas 5 m

Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan

Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

2 Ruang Perpustakaan Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan

Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan satu setengah kali luas ruang kelas. Lebar minimum ruang perpustakaan 5 m



B - 9

Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku

Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah/madrasah yang mudah dicapai

3 Ruang Lab IPA Ruang laboratorium IPA berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA secara praktek yang memerlukan peralatan khusus

Ruang laboratorium IPA dapat menampung minimum satu rombongan belajar

Rasio minimum luas ruang laboratorium IPA 2,4 m2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m Lebar minimum ruang laboratorium IPA 5 m.

Ruang laboratorium IPA dilengkapi dengan fasilitas untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan. Tersedia air bersih.

4 Ruang Pimpinan Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah/majelis madrasah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.

Luas minimum ruang pimpinan 12 m2 dan lebar minimum 3 m

Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah/madrasah, dapat dikunci dengan baik.

5 Ruang Guru Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya

Rasio minimum luas ruang guru 4 m2/pendidik dan luas minimum 40 m2

Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah/madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah/madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan.

7 Tempat Beribadah Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah/madrasah

Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SMP/MTs, dengan luas minimum 12 m2

8 Ruang Konseling Ruang konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir

Luas minimum ruang konseling 9 m2

Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik

9 Ruang UKS Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah

Luas minimum ruang UKS 12 m2



B - 10

10 Jamban Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil

Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 30 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Jumlah minimum jamban setiap sekolah/madrasah 3 unit

Luas minimum 1 unit jamban 2 m2

Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan

Tersedia air bersih di setiap unit jamban.

11 Gudang Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip sekolah/madrasah yang telah berusia lebih dari 5 tahun

Luas minimum gudang 21 m2

Gudang dapat dikunci.

12 Ruang Sirkulasi Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah / madrasah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah/madrasah.

Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah/madrasah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m

Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup

Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm.

Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga

Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.

Lebar minimum tangga 1,8 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.

Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.

13 Lapangan Olah Raga Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler

Tempat bermain/berolahraga memiliki rasio luas minimum 3 m/peserta didik. Apabila jumlah peserta didik kurang dari 334 orang, luas minimum tempat bermain/berolahraga adalah 1000 m



B - 11

Di dalam luas tersebut terdapat tempat berolahraga berukuran minimum 30 m x 20 m yang memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga.

Tempat bermain sebagian ditanami pohon penghijauan T

Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang paling sedikit mengganggu proses pembelajaran di kelas.

Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.

Tempat bermain/berolahraga dilengkapi dengan sarana sebagaimana

55..22.. KKOOMMPPOONNEENN BBAAHHAANN BBAANNGGUUNNAANN

Untuk penyusunan Kajian Standar Bangunan Pendidikan Sesuai Peraturan dan

Identitas Arsitektur Kota Depok, menggunakan beberapa komponen bahan bangunan

yang dapat diuraikan sebagai berikut :

PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

1. PONDASI

Tiang pancang mini, Poer beton, Sloof beton

PEKERJAAN STRUKTUR ATAS

1. Kolom Beton Bertulang

2. Balok Beton Bertulang

3. Lantai Beton Bertulang

4. Atap Beton Bertulang, Rang’ka Baja

Atap bitumen bergelombang (tipe satu genteng ) Ukuran lebar 40 cm, panjang 106 cm, tebal 3 mm

PEKERJAAN ARSITEKTUR

1. Dinding Dinding Hebel Ukuran 10 cm

2. Finishing Lantai Homogenius Tile Ukuran 60 x 60 warna polos

3. Finishing Dinding KM/WC Keramik Lokal

4. Plafond Plafond PVC, warna whiteline, lebar 22cm, ketebalan minimal 0,8cm

5. Kusen, Pintu dan Jendela Alumunium warna cokelat tua L=4” (jendela bisa dibuka semua)

Posisi kusen jendela 1,2 m dari lantai

Tipe jalusi sirip dengan ukuran tinggi 50 cm

Pintu Plat Baja tanpa jalusi atas dengan ukuran :



B - 12

a. Pintu Plat Baja uk. 2200x1400x50mm Double Door (L1.70, L2.70)

b. Pintu Plat Baja uk. 2200x1200x50mm Double Door (L1.80, L2.40)

c. Pintu Plat Baja uk. 2200x950x50mm (Single Door)

Pintu KM/WC Memakai Alumunium

6. Penggantung dan Pengunci Kunci, Engsel Kupu-Kupu

7. Pengecatan Cat eksterior untuk SMP : Atas cream, Bawah biru tua (dimulai dari batas bawah kusen jendela) dan untuk lantai 2 dan 3 dinding parapet sisi dalam dan luar, dinding kelas sisi selasar dicat warna biru tua

Cat interior : putih/cream/broken white (pilih satu warna saja)

PEKERJAAN UTILITAS

1. INSTALASI AIR BERSIH

2. PERLENGKAPAN SANITAIR

3. INSTALASI AIR KOTOR

4. INSTALASI LISTRIK

5. PERLENGKAPAN ARMATUR

6. PENANGKAL PETIR

7. DAYA LISTRIK

Pipa PVC

TOTO

Pipa PVC Type D, Septic Tank

Kabel & Kondolit, Lampu selasar dan toilet SL 18 Watt, lampu dalam ruangan TL 1x36 Watt (untuk SD dengan ukuran ruang 8 x 7 m2 : 4 titik, untuk SMP dengan ukuran ruang 8 x 9 m2 : 6 titik)

Penangkal petir untuk bangunan mulai 2 lantai, Tiang Splitzer dan Pentanahan

PLN

PEKERJAAN LUAR

1. PAGAR BELAKANG DAN SAMPING

2. PAGAR DEPAN

3. PARKIR

4. LAPANGAN UPACARA, DAN LAPANGAN OLAH RAGA

5. SALURAN

Panel Beton pracetak

Pagar BRC

Paving Block

Plat beton bertulang dengan permukaan Trowel finish

Beton pracetak dengan Tutup Grill/Beton

5.3. IDENTITAS ARSITEKTUR KOTA DEPOK UNTUK BANGUNAN

PENDIDIKAN

Dalam Kajian Standar bangunan pendidikan di Kota Depok, desain bangunan

pendidikan diharapkan dapat mencerminkan sebuah identitas arsitektur dari Kota Depok

itu sendiri. Hal ini tentu saja bukanlah hal yang mudah.



B - 13

Melalui penulisan terhadap rekan jejak sejarah dari munculnya Kota Depok, maka

Penulis ingin mengangkat tentang sejarah gong sibolong. Dimana Gong Si

Bolong merupakan kesenian gamelan yang muncul di antara sebagian orang di

pinggiran Depok, yaitu di kalangan warga Tanah Baru, Depok. Kesenian Gong si bolong

juga merupakan paduan antara seni musik dan tari Tayub, yakni sebuah tarian yang

menceritakan suasana panen dengan gerakan bernuansa silat. Konon, nama Gong Si

Bolong ini dikarenakan sedemikian tuanya kesenian dan perangkat musiknya sehingga

kemudian mengalami kerusakan, terutama pada gong besarnya yang sudah bolong

(berlubang). Gong yang telah tua itu sendiri tidak bisa digunakan lagi, sehingga benda itu

dijadikan pusaka oleh pemiliknya dan menamakan kesenian ini Gong Si Bolong.

Permainan gamelan ini sendiri masih memiliki kemiripan dengan gaya

permainan gamelan asli Bali, dengan ciri entakan cepat dan keras pada perkusinya. Gong

Si Bolong masa kini lebih dikenal di dalam suatu Sanggar kesenian di wilayah Tanah Baru,

Depok

Gambar 5.1. Gong Si Bolong dan Tokoh Seni

Sumber : Depok Tempo Doeloe, 2020

Sebagian besar warga Depok mengetahui sebuah tugu yang berada di

daerah Tanah Baru, Depok. Tugu itu terletak di sebuah persimpangan jalan, sehingga tugu

itu dijadikan patokan untuk menunjukan wilayah Tanah Baru. Tugu tersebut merupakan

Tugu Gong Si Bolong, karena di atas tugu itu terdapat replika Gong Si Bolong

https://id.wikipedia.org/wiki/Gamelan

https://id.wikipedia.org/wiki/Depok

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Baru,_Beji,_Depok

https://id.wikipedia.org/wiki/Tayub

https://id.wikipedia.org/wiki/Panen

https://id.wikipedia.org/wiki/Silat



https://id.wikipedia.org/wiki/Bali

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Baru

https://id.wikipedia.org/wiki/Depok

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Baru



B - 14

Gambar 5.2. Tugu Gong Si Bolong di Tanah Baru, Kota Depok


Berdasarkan sejarah diatas, maka Penulis mengangkat ornament Gong si Bolong

sebagai bentuk dasar untuk menunjukkan identitas Arsitektur Kota Depok khususnya

pada bangunan pendidikan. Ide bentuk dasar ini dapat dikembangkan dalam penggunaan

ornament baik pada seni bangunan dalam hal ini adalah bangunan pendidikan, tetapi

dapat pula diterapkan pada bentuk seni laiinnya. Seperti yang terlihat pada ornament

batik Kota Depok di bawah ini.

Gambar 5.3. Penggunaan Ornamen Gong Si Bolong pada Batik




B - 15

Bentuk Gong yang Bolong pada bagian tengah dijadikan sebagai ide bentuk dasar

untuk ornament pada bangunan pendidikan sebagai bentuk identitas arsitektur Kota

Depok untuk Bnagunan Pendidikan Kota Depok

Penggabungan bentuk dasar menjadi bentuk baru yang masih memberikan kesan

bentuk dari Gong si Bolong

Penggabungan bentuk baru yang disusun secara berarturan memberikan irama pada

desain yang akan digunakan



B - 16

5.4. KONSEP DESAIN

Gong Si Bolong merupakan alat kesenian musik khas Kota Depok. Alat kesenian

musik ini disebut Gong Si Bolong karena gong yang berbentuk bolong di bagian tengahnya.

Saat ini peminat kesenian Gong Si Bolong kalah bersinar dari kesenian musik lain.

Sedangkan Gong Si Bolong merupakan alat kesenian musik khas Kota Depok yang dapat

menjadi identitas kota. Maka upaya pelestarian Gong Si Bolong ini dilakukan, namun

dituangkan dalam segi Arsitektur yang akan diterapkan pada bangunan pendidikan. Ide

bentuk Gong Si Bolong diterapkan pada roster sekolah. Pola yang digunakan yaitu seperti

batik-batik khas Kota Depok dengan motif Gong Si Bolong. Roster motif batik Gong Si

Bolong ini mencerminkan kekhasan Budaya Depok.

Material roster yang digunakan yaitu roster beton. Dengan memasang roster beton

sebagai kulit kedua bangunan (secondary skin) pada fasad sekolah, cahaya matahari yang

berlebih dapat tersaring sehingga hanya sebagian saja yang diteruskan di dalam sekolah.

Begitupun dengan udara dan angin yang ada di sekitar sekolah, roster beton merupakan

jalur sirkulasi yang baik untuk kedua elemen ini sehingga suhu di dalam ruangan terasa

lebih sejuk. Transformasi bentuk pengaplikasian Gong Si Bolong pada roster:

1. Ide bentuk diambil dari alat kesenian musik khas Kota Depok

2. Penerapan kesamaan pola pada motif Batik Gong Si Bolong yang merupakan

pencerminan budaya Depok

3. Penerapan konsep bangunan sekolah “Green Building” berupa elemen alam

yakni bentuk daun pada bentuk dan pola Gong Si Bolong

4. Material Roster ini berupa Roster Beton yang ramah terhadap lingkungan

Gambar 5.4. Konsep Desain Gong Si Bolong Pada Roster




6.1. KESIMPULAN

Kajian standar bangunan pendidikan sesuai peraturan dan identitas arsitektur

Kota Depok, mengikuti peraturan yang telah ada di Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan. Bagaimana seharusnya bangunan pendidikan, khususnya untuk bangunan

SMP yang layak dari nilai kebutuhan terhadap dimensi ruangan, fungsi ruang dan tidak

terlepas dari nilai estetikanya.

Untuk mendukung nilai estetika pada bangunan pendidikan di Kota Depok,

khususnya pada bangunan SMP, penulis mengangkat bentuk sebuah benda bersejarah di

Kota Depok yaitu Gong si Bolong. Bentuk ini merupakan bentuk dasar yang dapat diambil

untuk digunakan sebagai ornament pada bangunan. Tentu saja bentuk dasar ini dapat

mengalamai transformasi bentuk sesuai dengan kebutuhan dari setiap fungsi bangunan,

tanpa meninggalkan kesan dan pesan yang ingin disampaikan pada bentu ornament dasar

tersebut.

6.2. SARAN

Untuk laporan kajian standar bangunan pendidikan sesuai peraturan dan identitas

arsitektur Kota Depok, pada laporan ini hanya akan membahas sampai dengan analisis

dan konsep bangunan pendidikan untuk bangunan SMPN.

Penulis akan melanjutkan tulisan ini pada tahap perencanaan bangunan

pendidikan dengan menerapkan peraturan dan identitas arsitektur Kota Depok, sehingga

dapat terlihat dengan jelas penerapan arsitektur pada bangunan pendidikan yang

mencerminkan identitas Kota Depok

PENUTUP

BAB VI

kajian standar bangunan pendidikan sesuai...

Documents