kajian strategi pendanaan perguruan tinggi

LAPORAN

KAJIAN STRATEGI PENDANAAN PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTORAT AGAMA DAN PENDIDIKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAPPENAS 2010

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekalipun keberadaan perguruan tinggi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1847

yang ditandai dengan kelahiran School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) atau

Sekolah Kedokteran Bumiputra, namun jika ditelisik dari aspek kebijakan, kebijakan

pendidikan tinggi baru dimulai pada 1975. Yaitu, seiring munculnya Kebijaksanaan Dasar

Pengembangan Pendidikan Tinggi (KDPPT I 1975‐1985). Kebijakan tersebut memuat

tujuan pengembangan, peran dan fungsi pendidikan tinggi, dasar dan arah pembinaan

dan pengembangan, langkah pembinaan, kelembagaan pendidikan tinggi, serta

pembiayaan dan alokasi anggaran.

Selanjutnya, pada periode ke‐2 (1985‐1995), pengembangan pendidikan tinggi

diarahkan pada konsolidasi hasil yang telah diperoleh selama periode pengembangan

sebelumnya. Pengembangan tersebut berupa peningkatan kapasitas kelembagaan,

infrastruktur, manajemen, produktivitas, relevansi dan mutu. Pada periode ke‐3 (1996‐

2005), dibangun Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJT)

yang ditujukan untuk mengupayakan perbaikan sistem melalui 3 program induk, yaitu:

penataan sistem, dan peningkatan relevansi dan mutu; serta pemerataan. Saat ini, kita

berada di periode ke‐4 (2003‐2010), yaitu Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi

Jangka Panjang (Higher Education Long Term Strategy) yang difokuskan untuk menjawab

tiga isu strategis, yaitu: daya saing nasional, dan otonomi PT, serta kesehatan organisasi.

Berbagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam membangun pendidikan tinggi

telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan

semakin meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan tinggi yang

telah mencapai 17,75 persen pada tahun 2008. (Evaluasi RPJMN 2005‐2008). Di samping

perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan juga tak kalah pentingnya,

bahkan menjadi kunci keberhasilan pendidikan tinggi.1 Dilihat dari sisi kualitas institusinya,

pembangunan pendidikan tinggi sudah menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan

1 Terkait kualitas dan relevansi ini sangat penting sebagaimana disampaikan Nicholas Barr (2003), Clearly the quality and relevance of education is central; the level of spending is relevant, but so is the responsiveness of the system to the needs of students, employers and other stakeholders.

2

adanya tujuh PTN yang masuk World Top Universities versi The Times Higher Education

Supplement – QS World University Rankings (2005‐2009), yaitu: UI, UGM, ITB, UNAIR,

UNDIP dan IPB, serta UNIBRAW.

Akan tetapi, pencapaian pembangunan pendidikan tinggi tersebut jika

dibandingkan dengan pencapaian akses dan kualitas pendidikan tinggi di negara Asia

lainnya masih tertinggal sebagaimana ditunjukan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Perbandingan APK Pendidikan Tinggi Asia

91

42.7

32.5

28.1

20.3

17.26

0 20 40 60 80 100

Korea

Thailand

Malaysia

Philippina

China

Indonesia

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Rembugnas, 2008)

Peningkatan APK pendidikan tinggi ditunjukkan dengan jumlah mahasiswa yang

dilayani melalui berbagai jenis perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang

meliputi: universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan politeknik.

Tabel 1.1. Jumlah Perguruan Tinggi dan Mahasiswa

Sumber: Diolah dari Data Statistik Pendidikan, Kemendiknas 2007/2008

Sumber : Diolah dari Data Statistik Pendidikan, Kemendiknas 2007/2008

Negeri Swasta Total Negeri Swasta Total

Universitas 48 375 423 1139050 1412655 2551705

Institut 6 37 43 39027 104924 143951

Sekolah Tinggi 2 1186 1188 877 758620 759497

Akademi 0 884 884 0 245816 245816

Politeknik 26 116 142 58454 45864 104318

82 2598 2680 1237408 2567879 3805287

Universitas 6 86 92 70594 82968 153562

Institut 13 25 38 56531 23539 80070

Sekolah Tinggi 33 377 410 48453 286253 334706

Akademi 0 6 6 0 1729 1729

Politeknik 0 0 0 0 0 0

52 494 546 175578 394489 570067

Jumlah Lembaga Jumlah Mahasiswa

PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

PERGURUAN TINGGI UMUM

3

Ditilik dari ukuran indeks daya saing, Indonesia mengalami perbaikan yang

signifikan dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Perkembangan Daya Saing Indonesia 2009‐2010

Tabel 3. Peringkat GCI Indonesia dan Asia Lainnya

Sumber: World Economic Forum (WEF), 2010

Namun demikian, pencapaian Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness

Index) tersebut masih jauh tertinggal dibanding negara Asia lainnya, seperti Singapore,

Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan dan China sebagaimana terlihat dalam Tabel

1.3.

Tabel 1.3. Peringkat Daya Saing Indonesia dibanding Negara Asia Lainnya

Sumber: World Economic Forum (WEF), 2010

Global Competitiveness Index/Indeks Daya Saing Global

Indonesia(44)

Singapura(3)

Jepang(6)

Korea(22)

Malaysia(26)

Cina(27)

Thailand(38)

Pilar 5: Pendidikan Tinggi dan Pelatihan 66 5 20 15 49 60 59

5.01 Partisipasi Pendidikan Menengah 95 15 21 34 99 92 96

5.02 Partisipasi Pendidikan Tinggi 89 30 34 1 73 88 54

5.03 Kualitas Sistem Pendidikan 40 1 35 57 23 53 66

5.04 Kualitas Matematika dan Sains 46 1 28 18 31 33 57

5.05 Kualitas Manajemen Sekolah 55 6 65 47 35 63 58

5.06 Akses Internet di Sekolah 50 5 40 12 36 22 43

5.07 Ketersediaan Lembaga Penelitian dan Pelatihan di Tingkat Lokal

52 19 13 39 25 50 69

5.08 Pelatihan Staf 36 4 6 42 13 57 62

Pilar 12: Inovasi 36 9 4 12 24 26 52

12.02 Kualitas Lembaga Penelitian 44 11 15 25 32 39 59

12.04 Kerjasama Penelitian Industri–PT 38 6 19 23 22 25 42

12.06 Ketersediaan Ilmuwan & Ahli Tek. 31 10 2 23 33 35 40

Global Competitiveness Index/Indeks Daya Saing Global

Indonesia(44)

Singapura(3)

Jepang(6)

Korea(22)

Malaysia(26)

Cina(27)

Thailand(38)

Pilar 5: Pendidikan Tinggi dan Pelatihan 66 5 20 15 49 60 59

5.01 Partisipasi Pendidikan Menengah 95 15 21 34 99 92 96

5.02 Partisipasi Pendidikan Tinggi 89 30 34 1 73 88 54

5.03 Kualitas Sistem Pendidikan 40 1 35 57 23 53 66

5.04 Kualitas Matematika dan Sains 46 1 28 18 31 33 57

5.05 Kualitas Manajemen Sekolah 55 6 65 47 35 63 58

5.06 Akses Internet di Sekolah 50 5 40 12 36 22 43


52 19 13 39 25 50 69

5.08 Pelatihan Staf 36 4 6 42 13 57 62

Pilar 12: Inovasi 36 9 4 12 24 26 52

12.02 Kualitas Lembaga Penelitian 44 11 15 25 32 39 59

12.04 Kerjasama Penelitian Industri–PT 38 6 19 23 22 25 42

12.06 Ketersediaan Ilmuwan & Ahli Tek. 31 10 2 23 33 35 40

Global Competitiveness Index/Indeks Daya Saing Global (Indonesia) 2009-2010 2010-2011

Pilar 5: Pendidikan Tinggi dan Pelatihan 69 66

5.01 Partisipasi Pendidikan Menengah 93 95

5.02 Partisipasi Pendidikan Tinggi 90 89

5.03 Kualitas Sistem Pendidikan 44 40

5.04 Kualitas Matematika dan Sains 50 46

5.05 Kualitas Sekolah Manajeman 51 55

5.06 Akses Internet di Sekolah 59 50


48 52

5.08 Pelatihan Staf 33 36

Pilar 12: Inovasi 39 36

12.02 Kualitas Lembaga Penelitian 43 44

12.04 Kerjasama Penelitian Industri–PT 43 38

12.06 Ketersediaan Ilmuwan & Ahli Tek. 31 31

Global Competitiveness Index/Indeks Daya Saing Global (Indonesia) 2009-2010 2010-2011

Pilar 5: Pendidikan Tinggi dan Pelatihan 69 66

5.01 Partisipasi Pendidikan Menengah 93 95

5.02 Partisipasi Pendidikan Tinggi 90 89

5.03 Kualitas Sistem Pendidikan 44 40

5.04 Kualitas Matematika dan Sains 50 46

5.05 Kualitas Sekolah Manajeman 51 55

5.06 Akses Internet di Sekolah 59 50


48 52

5.08 Pelatihan Staf 33 36

Pilar 12: Inovasi 39 36

12.02 Kualitas Lembaga Penelitian 43 44

12.04 Kerjasama Penelitian Industri–PT 43 38

12.06 Ketersediaan Ilmuwan & Ahli Tek. 31 31

4

Sebagaimana jenjang pendidikan lainnya, pembangunan pendidikan tinggi juga

masih menyisakan permasalahan terkait pemerataan akses, mutu dan relevansi; serta

otonomi (tata kelola).2 Terkait pemerataan akses, jenjang PT merupakan yang paling

tinggi ketimpangan antara keluarga kurang mampu dan keluarga mampu. Susenas 2008

menunjukkan jumlah mahasiswa dari keluarga tidak mampu hanya 9,3 persen, yaitu: 4,19

persen berada di kuantil 1 dan 5,10 persen berada di kuantil 2. Terkait mutu, hasil

akreditasi yang dilakukan BAN, misalnya, menunjukkan keragaman kualitas PT. Dalam

konteks global, penilaian dari lembaga internasional semisal THES dan Webometrik

menunjukkan hanya sebagian kecil PT saja yang masuk kelas dunia. Selanjutnya, terkait

relevansi juga belum menunjukkan hasil yang signifikan yang ditandai adanya

kecenderungan peningkatan pengangguran lulusan PT yang mencakup pendidikan

diploma, akademi dan universitas, dari sekitar 585.348 pada tahun 2004 menjadi 673.628

pada Agustus 2006 dan meningkat lagi menjadi 961.001 pada Agustus 2008. (Sakernas

BPS 2004‐2008).

Jika dikaitkan dengan tingkat penyerapan dalam dunia kerja sebagai refleksi dari

relevansi pendidikan, pembangunan pendidikan tinggi masih menyisakan tantangan yang

semakin berat. Tantangan ini ditunjukkan dengan adanya kecenderungan peningkatan

angka pengangguran lulusan pendidikan tinggi sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.2

di bawah ini.

2 D. Bruce Johnstone, Alka Arora & William Experton (1998) memetakan lima tema terkait pendidikan tinggi, yaitu: (1) expansion and diversification; (2) fiscal pressure; (3) market: (4) the demand for greater accountability; and (5) the demand for greater quality and efficiency.

5

Gambar 1.2. Potret Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi

92,77

8 144,4

63

348,

107

107,5

16 21

5,320

38

5,41

8

101,0

17 20

7,505

395,

538

102,5

80 19

4,605

375,

601

94,44

5 183,6

29

395,

554

151,0

85 17

9,231

409,

890

175,9

66

221,2

25

566,

588

269,2

69

250,5

98

626,

202

136,6

58 22

6,025

598,

318

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2004 2005(Feb)

2005(Nov)

2006(Feb)

2006(Agust)

2007(Feb)

2007(Agust)

2008(Feb)

2008(Agust)

Diploma I/II Academy/ Diploma III University

Sumber: Survey Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) BPS 2004‐2008.

Dengan demikian, permasalahannya adalah PT masih belum sepenuhnya mampu

menghasilkan lulusan dengan kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan

pembangunan; serta rendahnya intensitas, kualitas, dan relevansi penelitian.

Selanjutnya, terkait otonomi yang dimiliki PT. Otonomi tersebut dimaknai sebagai

pemberian kekuasan dan kebebasan peguruan tinggi, sehingga tidak ada satu kekuatan

lain di luar yang berhak untuk mengendalikan. Pemahaman seperti itu, tentu saja

membutuhkan asumsi‐asumsi. Asumsi yang terpenting adalah terjaminnya kepentingan

dan kepuasan para stakeholder, yaitu perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, idealita otonomi PT bukan tanpa masalah. Apalagi tantangan

otonomi PT di era transisi saat ini, di mana setiap perubahan, apalagi perubahan

paradigma, senantiasa melahirkan berbagai ekses dan berbagai ketidakakuratan

penafsiran yang pada akhirnya berdampak menciptakan biaya sosial dan berbagai

ketidakefisienan.

Salah satu isu krusial terkait otonomi adalah masalah akuntabilitas pengelolaan

pendanaan PTN. Sebagaimana diketahui, di samping mendapat alokasi APBN dalam

beragam bentuknya, PTN juga menerima pemasukan yang tidak kecil yang berasal dari

masyarakat, dan hasil dari kerja sama/usaha. Terkait pengelolaan pendanaan pendidikan

tinggi, Bikas S. Sanyal & Michela Martin (2006) memetakan enam kecenderungan baru,

6

yaitu: (1) perluasan akses pendidikan tinggi secara massif; (2) keterbatasan kemampuan

negara untuk membiayai perluasan yang massif bersamaan dengan kehadiran sektor

swasta; (3) rasionalisasi untuk berbagi peran dalam membiayai pendidikan bersama orang

tua dan mahasiswa; (4) bersamaan dengan pentingnya akuntabilitas dan value of money;

(5) kemunculan penyedia asing sejalan dengan General Agreement on Trade in Services

(GATS); dan (6) perlunya penyesuaian dalam pendanaan pemerintah untuk menurunkan

semakin besarnya kesenjangan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran pembangunan pendidikan tinggi dalam

kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan untuk: (1) meningkatnya kualitas dan

relevansi pendidikan, yang ditandai dengan meningkatnya proporsi program studi PT

yang terakreditasi menjadi sebesar 90,0 persen; bertambahnya jumlah PT bertaraf

internasional (world class university) menjadi 10 PT; makin banyaknya PT yang masuk

dalam peringkat besar dunia (TOP 500 THES) menjadi sebesar 7 PT; dan (2) meningkatnya

pembiayaan pendidikan yang berkeadilan yang ditandai dengan meningkatnya proporsi

mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bagi keluarga miskin.

Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Menneg PPN/Kepala Bappenas No.

PER. 01/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menneg PPN/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok Direktorat Agama dan Pendidikan

adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi

pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang

agama dan pendidikan serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya. Sejalan

dengan tugas pokok tersebut serta memperhatikan perkembangan dan permasalahan di

atas, Direktorat Agama dan Pendidikan BAPPENAS bermaksud melakukan pendalaman

dengan melakukan Kajian Pendanaan Pendidikan Tinggi.

Kajian ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai masukan bagi kementerian

terkait dalam menentukan kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola

pelayanan pendidikan tinggi agar dapat menjawab isu strategis yang dihadapi pada

pembangunan pendidikan tinggi sejalan dengan arah kebijakan dan program

pembangunan pendidikan tinggi dalam RPJMN 2010‐2014, Rencana Strategis Kementerian

Pendidikan Nasional serta Rencana Strategis Kementerian Agama.

7

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Pokok permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan

tingi, khususnya masalah pendanaan PT, secara sederhana adalah terkait perlunya upaya

untuk mensinergikan berbagai pendanaan yang diperoleh perguruan tinggi, sehingga

mampu didayagunakan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi

di Indonesia.

1.3. TUJUAN KAJIAN

Melakukan review terhadap arah kebijakan dan pelaksanaan (sudah, sedang dan

akan) pendanaan pendidikan tinggi.

Memetakan kendala, hambatan, dan peluang dalam mensinergikan berbagai

sumber pendanaan untuk meningkatkan pemerataan akses dan peingkatan

kualitas PT.

Mencermati lesson learned (pembelajaran) terkait pengelolaan pendanaan

pendidikan tinggi.

Menyusun alternatif kebijakan dan strategi implementasinya sinergi berbagai

sumber pendanaan pendidikan tinggi untuk pemerataan akses dan peningkatan

kualitas.

1.4. SASARAN

Tersusunnya rekomendasi kebijakan tentang strategi dalam mensinergikan

berbagai sumber pendanaan pendidikan tinggi dalam rangka pemerataan akses dan

peningkatan kualitas PT.

1.5. RUANG LINGKUP

Melakukan kajian atas kondisi pelaksanaan otonomi pendidikan tinggi.

Melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan tata kelola pendanaan

pendidikan tinggi yang telah dan sedang dilaksanakan.

Menyusun rekomendasi kebijakan untuk menyinergikan berbagai sumber

pendanaan pendidikan tinggi.

8

BAB II

METODOLOGI KAJIAN

2.1. Desain Kajian

Kajian Strategi Pendanaan Pendidikan Tinggi difokuskan pada pemetaan,

pembentukan model, analisis, dan interpretasi atas berbagai peraturan perundangan

yang terkait dengan pendanaan pendidikan tinggi dan pelaksanaan pendanaannya baik di

tingkat nasional, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian

Agama (Kemenag) dan juga di tingkat satuan pendidikan (perguruan tinggi). Kajian ini

menggunakan kerangka analisis yang disebut inductive and deductive analyses, yang lazim

dipakai dalam suatu penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif.

Pendekatan qualitative analysis digunakan, karena pada bagian ini materi yang

menjadi bahan kajian adalah sejumlah dokumen seperti Undang Undang, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Menteri, dan bahan‐bahan lain yang relevan. Dalam pendekatan

ini, tentu saja kajian yang dilakukan lebih bersifat analisis‐deskriptif yang mengulas

mengenai isu‐isu penting yang bersinggungan dengan ruang lingkup pembahasan.

Pendekatan quantitative analysis digunakan mengevaluasi pelaksanaannya berdasar data‐

data kuantitatif (struktur pendanaan pendidikan tinggi, baik tingkat nasional maupun

tingkat satuan pendidikan) guna membentuk model‐model yang sangat membantu dalam

rekomendasi‐rekomendasi kebijakan.

Kerangka analisis ini dimulai dengan kategorisasi dan pengelompokan mekanisme

pendanaan dan kelembagaan yang bersumber pada dokumen atau material, untuk

kemudian dilakukan pemetaan (mapping) untuk selanjutnya dilakukan afirmasi,

konfirmasi, dan interpretasi atas dokumen atau material tersebut di dalam

pelaksanaannya.

Kerangka inductive and deductive analyses bekerja dalam suatu jalinan yang utuh di

dalam rangkaian kegiatan penelitian sebagaimana diutrakan oleh Quinn Patton (2002),

“Inductive analysis involves discovering patters, themes, and categories in one’s data.

Findings emerge out of the data through the analyst’s interaction with the data, in contrast

to deductive analysis where the data are analyzed according to an existing framework ….

9

Once patters, theme, and categories have been established through inductive analysis, the

final, confirmatory stage of qualitative analysis may be deducative in testing and affirming

the authenticity and appropriateness of the content analysis.”3

Secara teknis, rangkaian kajian ini akan melalui langkah‐langkah sebagai berikut: (1)

menyusun kerangka acuan kerja dan rencana kerja; (2) melakukan studi pustaka; (3)

mereview terhadap konsistensi kebijakan dan implementasi kebijakan; (4) round table

discusion (RTD); (5) kunjungan ke lapangan; (6) workshop; dan (7) seminar. Dalam

pelaksanaannya, dilakukan juga focused group discussion (FGD) yang melibatkan ahli‐ahli

pendidikan dan para pakar di bidang lain yang relevan. Forum ini dimaksudkan untuk

mengembangkan wacana akademik dan diskursus intelektual (intellectual discourse),

terutama untuk tema/materi kajian yang menjadi fokus utama pembahasan termasuk

dalam perumusan alternatif pendanaan pendidikan tinggi. Dengan demikian, hasil kajian

ini diharapkan lebih maksimal, karena telah mengikuti kaidah‐kaidah akademik dan

menggunakan metolodologi dalam suatu penelitian kualitatif yang sudah baku.

Berdasarkan uraian metodologis tersebut, kerangka analisis dalam kajian ini

diilustrasikan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Kerangka Analisis Kajian

3 Quinn‐Patton, Michael (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. London, New Delhi: Sage Publications.

Pelaksanaan Pendanaan Dikti

Peraturan Perundangan

Pendanaan Dikti

Analisis Deduktif

Studi Pustaka

Analisis Induktif

Konfirmasi

Afirmasi

Interpretasi

RTD/ Workshop/

Seminar

Kunjungan Lapangan

Protokol Wawancara dan focus group of

discussion

10

2.2 Instrumen Kajian

Data kajian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Instrumen

untuk memperoleh data primer berupa kuesioner (angket) dan dokumentasi. Data‐data

tersebut digunakan untuk melihat perkembangan pendanaan pendidikan tinggi dengan

kualitas pendidikan, dan melihat permasalahan‐permasalahan yang timbul selama

pendidikan berlangsung. Adapun kisi‐kisi instrumen data primer dan sekunder dapat

dilihat pada table 2.1.

Tabel 2.1. Data Instrumen Kajian

No

Aspek yang dilihat

Perihal

Sumber

1 Perundang‐undangan

Undang‐undang No 20, 1997

Undang‐undang No 2, 2003

Peraturan Pemerintah No 60, 1999










Keputusan Menteri keuangan No 115/2001

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 2, 2005

Keputusan Dirjen Dikti Diknas No. 28, 2002

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Pendidikan Tinggi

Penetapan UI sebagai BHMN

Penetapan UGM sebagai BHMN

Penetapan IPB sebagai BHMN

Penetapan ITB sebagai BHMN

Penetapan USU sebagai BHMN

Penetapan UPI sebagai BHMN

Standar Pendidikan Nasional

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendanaan Pendidikan

Tatacara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi Negeri

Subsidi silang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Tinggi

Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di PT

Kemendiknas (Internet)

Bappenas (Internet)

Lainnya (Internet)

11

2 Pendanaan Pendidikan Tinggi Data Kuantitatif Kemendiknas Kemenag

Perguruan Tinggi 1

Arah Kebijakan perguruan tinggi Renstra PT LAKIP Kuesioner

2 Laporan Keuangan Kuesioner LAKIP

4 Tingkat Pencapaian Sasaran Kuesioner LAKIP

Sedangkan data sekunder diperoleh dari Kementerian Pendidikan Nasional dan

Kementerian Agama yang digunakan untuk melihat peta pendanaan pendidikan tinggi

secara makro.

2.3 Populasi, Sampel, dan Sumber dan Jenis Data

2.3.1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam kajian ini adalah seluruh perguruan tinggi baik

perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi negeri agama islam, yang tersebar di

seluruh Indonesia.

2.3.2 Sampel

Sampel yang digunakan dalam kajian ini diambil dengan purposive sampling

method, dengan mempertimbangkan keterwakilan perguruan tinggi seluruh Indonesia

yang dikelompokkan berdasarkan BHMN, BLU, dan Non BHMN‐Non BLUl baik perguruan

tinggi negeri maupun perguruan tinggi negeri agama islam.

Sampel‐sampel perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi agama islam dipilih

berdasar kategori tersebut ditentukan atas dasar :

Perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi negeri agama islam mewakili

setiap wilayah, baik wilayah Barat, Tengah, dan Timur

Budgeting survey

Adapun sampel‐sampel yang dipilih, dikelompokkan dalam tiga kategori BHMN,

BLU, dan Non BHMN‐Non BLU, terdapat dalam tabel 2.2 dibawah ini.

12

Tabel 2.2. Sampel Perguruan Tinggi

Berdasar kelengkapan data survey, dari 23 perguruan tinggi negeri hanya 20

perguruan tinggi negeri yang memiliki data lengkap sesuai dengan kebutuhan kajian.

Sedangkan ketiga perguruan tinggi negeri yang tidak memiliki kelengkapan data dapat

dilihat pada table 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3. Sampel Perguruan Tinggi Tanpa Kelengkapan Data

No Nama PTN Keterangan 1 Universitas Lambung Mangkurat Tidak ada laporan keuangan 2 Universitas Mataram Tidak ada laporan keuangan 3 IAIN Mataram Tidak ada laporan keuangan

No Nama Perguruan Tinggi Kategori

Keterangan 1 ITB BHMN Kemendiknas 2 UPI BHMN Kemendiknas3 Universitas Sumatera Utara BHMN Kemendiknas4 UGM BHMN Kemendiknas5 UI BHMN Kemendiknas6 IPB BHMN Kemendiknas7 UNPAD BLU Kemendiknas8 Universitas Negeri Jakarta BLU Kemendiknas9 Universitas Hasanudin BLU Kemendiknas10 Universitas Negeri 11 Maret BLU Kemendiknas11 UIN Sunan Gunung Djati BLU Kemenag 12 UIN Kalijaga BLU Kemenag 13 UIN Alaudin BLU Kemenag 14 UIN Jakarta BLU Kemenag 15 Universitas Negeri Medan Non BHMN‐Non BLU Kemendiknas16 Universitas Negeri Makasar Non BHMN‐Non BLU Kemendiknas17 Universitas Lambungmangkurat Non BHMN‐Non BLU Kemendiknas18 Universitas Patimura Non BHMN‐Non BLU Kemendiknas19 Universitas Mataram Non BHMN‐Non BLU Kemendiknas20 IAIN Medan Non BHMN‐Non BLU Kemendiknas 21 IAIN Ambon Non BHMN‐Non BLU Kemenag 22 IAIN Antasari Non BHMN‐Non BLU Kemenag 23 IAIN Mataram Non BHMN‐Non BLU Kemenag

13

2.3.3 Sumber dan Jenis Data

Kajian ini memerlukan data‐data baik yang berkaitan dengan peraturan dan juga

pelaksanan pendanaan pendidikan tinggi baik pada tingkat nasional maupun tingkat

satuan pendidikan, yang meliputi:

1. Perundang‐undangan yang terkait dengan keuangan negara, perbendaharaan negara

dan pendanaan pendidikan serta pendanaan pendidikan tinggi;

2. Data perkembangan pendanaan pendidikan tinggi di Kemendiknas dan Kemenag;

3. Data perguruan tinggi dengan berbagai model kelembagaan dan pendanaannya;

4. Data perkembangan perguruan tinggi;

Data perkembangan perguruan tinggi yang diperlukan dalam kajian ini dibagi dalam

dua jenis data, yaitu:

Data kualitatif

Data ini memuat kebijakan‐kebijakan yang tertuang dalam Renstra Perguruan Tinggi

(acuan Renstra Dikti) masing‐masing, guna melihat arah kebijakannya dalam

pembangunan pendidikan tinggi baik fisik maupun non‐fisik. Data Renstra Perguruan

Tinggi tersebut lebih difokuskan pada tujuan dan sasarannya selama 2006‐2009.

Data Kuantitatif

Data yang diperlukan mencerminkan perkembangan perguruan tinggi selama 2006‐

2009, dan 2010. Data‐data tersebut meliputi :

a. Data penerimaaan dan pengeluaran perguruan tinggi setiap tahun

Berdasar data ini, dihasilkan peta sumber pendanaan dan peta pengeluaran

perguruan tinggi

b. Berdasar LAKIP perguruan tinggi diperoleh tingkat pencapaian sasaran setiap

tahun

c. Berbagai sumber pendanaan pendidikan tinggi

Data sumber pendanaan pendidikan tinggi diperoleh berdasar sampel‐sampel

perguruan tinggi yang dipilih. Sumber pendanaan pendidikan tinggi dapat dilihat lebih

jelas dalam struktur keuangan penerimaan dan pengeluaran dan LAKIP perguruan tinggi

14

2.4 Teknik Analisis Data

2.4.1. Analisa Kualitatif dan Kuantitatif

Mengacu pada tujuan kajian, pendanaan dan kualitas pendidikan tinggi merupakan

dua parameter yang harus dinilai dan diukur selama proses pendidikan tinggi berjalan.

Cara mengukur pendanaan dan kualitas pendidikan tinggi nya sendiri, tidak terlepas dari

bagaimana arah dan kebijakan‐kebijakan yang dibentuk pemerintah dan setiap perguruan

tinggi hanya menterjemahkan, menjabarkan, dan melaksanakannya dalam bentuk

Renstra Perguruan Tinggi. Begitu juga halnya isi Renstra Perguruan Tinggi, memuat arah

dan kebijakan perguruan tinggi, khususnya pendanaan dan kualitas perguruan tinggi,

yang diimplentasikan dalam tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam masa tertentu.

Data kuantitatif diperoleh berdasar data historis baik secara makro maupun mikro.

Data makro menggambarkan kondisi pendidikan tinggi dengan pendekatan kuantitatif

(data pendanaan pendidikan dari Kemendiknas/Kemenag), sedangkan data mikro (data

keuangan perguruan tinggi) yang dihasilkan dari survey selama proses pengumpulan data

di lapangan.

Begitu juga halnya dengan teknik analisa dengan pendekatan kualitatif, dimana

pendekatan ini dibuat dengan memetakan dan mengelompokkan arah dan kebijakan baik

makro maupun mikro yang bersangat erat hubungannya dengan pendanaan pendidikan

tinggi. Agar lebih jelas, kami ilustrasikan dalam bentuk flowchart pada gambar 2.2

dibawah ini.

Gambar 2.2. Flowchart Pengkuran Kinerja

15

Alat pengukuran kinerja diatas menggambarkan proses analisa yang dilakukan

dalam kajian ini. analisa yang dilakukan menghasilkan sebagai berikut :

1. Struktur pendanaan pendidikan tinggi (Pemerintah, Dana Masyarakat, dan Dana

Bantuan dan Kerjasama)

2. Struktur biaya‐biaya proses pendidikan tinggi (Gaji dan tunjangan, Biaya Operasional

Pendidikan‐BOP, pemeliharaan, pembangunan, pengabdian masyarakat, penelitian,

kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, dan lain‐lain)

3. Arah dan kebijakan‐kebijakan pendidikan tinggi, baik makro maupun mikro

4. Tingkat keberhasilan pendidikan tinggi secara mikro

5. Kendala, hambatan, dan peluang dalam proses pendidikan, terutama pendanaan

pendidikan tinggi

6. Model kinerja pendanaan terhadap pelaksanaan arah dan kebijakan pendidikan tinggi

2.4.2. Pendekatan Ekonometrika

Secara harfiah, ekonometri diartikan sebagai “ukuran‐ukuran ekonomi”.

Sedangkan pengertian global ekonometri, Nachrowi Djalal (2002), adalah “suatu ilmu

yang mempelajari analisa kuantitatif dari fenomena ekonomi dalam artian secara umum”.

Secara teori dan prinsip, teknik ekonometri merupakan gabungan antara teori ekonomi,

matematika ekonomi, statistika ekonomi, dan matematika statistik.

Penerapan pendekatan ekonometrika dilakukan dalam kajian ini karena variabel‐

variabel yang digunakan, secara teoritis mempunyai hubungan antar variabel. Hubungan

tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel

terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas . Jika terdapat hanya satu

variabel bebas, maka model yang diperoleh disebut model regresi linear sederhana.

Adapun model regresi tersebut dapat dituliskan sebagai

, dimana N merupakan banyaknya observasi.

Sedangkan jika variabel bebas yang digunakan lebih dari satu variabel bebas, model

yang diperoleh disebut model regresi linear ganda. Adapun model regresi linear ganda

dituliskan sebagai , dimana adalah

koefisien dengan (Banyaknya observasi)

16

Sedangkan dalam kajian ini, data yang dihasilkan merupakan kombinasi antara data

antar ruang dengan data runtun waktu yang disebut data panel. Penggunaan data panel

dimaksudkan untuk memperbanyak jumlah observasi kajian, karena jika menggunakan

data antar ruang atau runtun waktu saja, observasi kajian relatif sedikit. Data panel

digunakan karena jika menggunakan Ordinary Least Square (OLS) biasa, apabila dilakukan

terpisah diasumsikan bahwa parameter regresi tidak berubah antar waktu dan tidak

berbeda antar unit‐unit individunya. Alasan kedua dengan OLS biasa, akan terjadi asumsi

yang sempit tentang asumsi klasik; Homoskedasticity dan auto‐correlation pada variabel

kesalahan (Gujarati, 1995).4

Menurut Hsio (1995),5 penggunaan data panel dalam kajian ekonomi mempunyai

beberapa keunggulan dibandingkan dengan data runtun waktu atau data unit biasa. Salah

satunya adalah memberikan peneliti sejumlah data yang lebih besar sehingga menaikkan

derajat kebebasan (degrees of freedom) dan menghasilkan estimasi ekonometrika yang

efisien. Secara umum bentuk model regresi data panel adalah sebagai berikut :

Dimana i = 1, 2, 3,....N merupakan unit cross section, dan t = 1,2,3, dan 4 dalam satuan

waktu tahunan yang merupakan waktu pada time series. Dan merupakan variabel tak

bebas dari individu I pada waktu t, dan adalah nilai dari k non‐stochasyics explanatory

variable untuk individu I pada waktu t dalam model regresi klasik dianggap dan

adalah sama untuk semua unit individu, sedangkan panel data memberikan estimasi

koefisien yang berbeda untuk parameter atau juga .

Ada beberapa mekanisme kerja dan tahapan‐tahapan yang dikerjakan dalam

membuat analisa secara ekonometri. Tahapan‐tahapan ekonometri tersebut meliputi :

1. Membuat suatu hipotesa/pernyataan

2. Menduga model ekonometri untuk menguji hipotesis yang telah dibuat

3. Mengestimasi parameter model

4. Melakukan verifikasi model

4 Damodar N.Gujarati, Basic Econometrics, 3rd Edition. New York:McGraw‐Hill, 1995. ISBN 0‐07‐025214‐9. 5 Hshiao Cheng (1995),” Analysis of Panel Data” ;Economic Socienty, Monograph No.11,Cambridge University Press.

17

5. Membuat prediksi

6. Membuat model untuk membuat kebijakan

a. Penerapan Terhadap Kasus

Model yang digunakan untuk membuat hubungan antara satu variable terikat

(tingkat pencapaian sasaran) dan 3 variabel bebas (dana pemerintah, dana masyarakat,

dan dana bantuan & kerja sama) merupakan bentuk model regresi linear ganda. Dan

model tersebut dapat dituliskan sebagai berikut :

Dimana :

: Tingkat Pencapaian Sasaran

: Dana Pemerintah pada perguruan k dan waktu ke t

: Dana Masyarakat pada perguruan k dan waktu ke t

: Dana Bantuan & Kerja sama pada perguruan k dan waktu ke t

: Koefisien, dengan i=1, 2, dan 3

: Koefisien, dengan k = 1,2,...., N dan i = 1, 2, dan 3

Sebelum melangkah lebih jauh terhadap model, terlebih dahulu perlu dibuat

hipotesa‐hipotesa yang akan digunakan dalam pengujian terhadap model‐model yang

dibentuk. Hipotesa‐hipotesa tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Gabungan BHMN, BLU, dan Non BHMN‐Non BLU

Pendanaan PT (Dana Pemerintah, Dana Masyarakat, dan Dana Bantuan dan

Kerjasama) berpengaruh secara bersamaan terhadap peningkatan kualitas

Pendidikan Tinggi

2. BHMN



Pendidikan Tinggi BHMN

18

3. BLU



Pendidikan Tinggi BLU

4. Non BHMN‐Non BLU



Pendidikan Tinggi Non BHMN‐Non BLU

Hipotesa‐hipotesa tersebut diatas harus diuji apakah hipotesa yang dibuat sesuai

atau tidak sesuai. Pengujian hipotesa yang telah dibuat dapat dilakukan dengan

menggunakan uji hipotesa (uji t). Uji t ini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika , maka pada derajat kesalahan tertentu hubungan X terhadap

Y adalah signifikan

2. Jika , maka pada derajat kesalahan tertentu hubungan X terhadap

Y adalah tidak signifikan.

Untuk kasus ini, variabel bebas terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu terhadap

suatu variabel terilat Y, jadi tidak cukup hanya dilakukan dengan uji t saja, tetapi juga

dengan uji F. Uji F ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana tingkat signifikansi

hubungan keserentakan terhadap . Uji‐uji ini biasanya dimasukkan dalam golongan

first order test.

b. Menaksir Parameter‐Parameter Dalam Model Regresi Linear Ganda

Ada dua pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisis data panel,

yaitu :

1. Pendekatan Fixed Effect yang menetapkan bahwa adalah sebagai kelompok yang

spesifik atau berbeda dalam constant term dalam model regresinya.

19

2. Pendekatan Random Effect, meletakkan adalah gangguan spesifik kelompok, sama

dengan , kecuali untuk masing‐masing kelompok, tetapi gambaran tunggal yang

memasukkan regresi sama untuk setiap periode.

3. Common Effect

4. None Effect

Dalam Kajian ini, pengolahan data panel menggunakan porgram software E‐Views

agar lebih memudahkan dalam mendapatkan Output yang sesuai dan memenuhi

prasyarat‐prasyarat yang harus dipenuhi. Dalam model yang dihasilkan , karena

pada saat tidak ada suntikan dana yang masuk ke perguruan tinggi atau dengan kata lain

maka Tingkat Pencapaian Sasaran (TPS) yang dihasilkan sebesar . Dan hal

tersebut menjadikan penafsiran yang menyimpang.

c. Pemeriksaan Model

Pemeriksaan model ini dilakukan untuk melihat apakah merupakan taksiran

yang paling baik untuk . Secara umum sifat‐sifat taksiran yang diinginkan adalah

sebagai berikut :

1. Tepat (tidak melenceng)

2. Kalaupun ada penyimpangan diusahakan sekecil mungkin

Sifat‐sifat taksiran yang utama adalah sebagai berikut :

1. Tak Bias

Bila adalah taksiran dari (suatu parameter), maka dikatakan taksiran tak bias

jika:

2. Efisien

Bila keduanya merupakan taksiran tak bias untuk , maka dikatakan lebih

efisien dari jika

3. Terbaik dan Tak Bias (BUE : Best Unbiased Estimator)

Bila merupakan taksiran tak bias untuk , maka dikatakan sebagai taksiran terbaik

dan tak bias untuk bila untuk setiap taksiran tak bias untuk , sebut , berlaku

20

4. BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)

Bila mempunyai hubungan yang linear terhadap terhadap nilai sampel,, dan

dikatakan BLUE bila untuk setiap Linear Unbiased Estimator untuk

.

d. Standar Error dari Taksiran Least Square

Metode yang digunakan untuk membuat model didasarkan pada prinsip‐prinsip

untuk meminimalkan error. Oleh karena itu, ketepatan dari taksiran ditentukan oleh

Standard Error dari masing‐masing taksiran.

e. Ukuran Goodness Of Fit ( )

Ukuran ini untuk digunakan untuk memeriksa model regresi yang terestimasi

cukup baik atau tidak. Artinya seberapa dekatk garis regresi yang terestimasi dengan

data. Ukuran yang biasa digunakan untuk keperluan ini adalah Goodness of Fit ( ).

f. Uji Asumsi

• Uji Homoskedastisitas

Homoskedastisitas merupakan salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh

penaksir OLS (Ordinary Least Square). Penyimpangan terhadap asumsi

homoskedastisitas tersebut disebut sebagai heteroskedastisitas. Homoskedastisitas

dapat terjadi bila distribusi suatu probabilitas tetap sama dalam suatu observasi x,

dan varian setiap residual adalah sama untuk semua nilai variabel penjelas yakni ;

Uji homoskedastisitas dilakukan untuk mengetahui varian dari gangguan observasi

yang dilakukan seragam atau tidak.

• Uji Otokorelasi

Autokorelasi dapat terjadi apabila variabel gangguan pada periode tertentu

berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode yang lain. Bila hal ini terjadi,

maka akan dihasilkan penaksir yang tidak efisien, walaupun estimasinya tidak bias.

21

Dalam suatu persamaan regresi mengandung otokorelasi berarti, variabel gangguan

dapat dituliskan sebagai berikut :

Artinya bahwa nilai yang diharapkan dari dua nilai gangguan yang berbeda

( ) adalah tidak sama dengan nol. Dengan kata lain, gangguan dalam suatu

observasi periode tertentu dipengaruhi oleh nilai gangguan pada periode yang lain.

• Uji Linearitas

Uji ini dapat digunakan untuk melihat spesifikasi model yang akan digunakan dalam

suatu estimasi sudah benar atau belum. Uji ini dilakukan karena adanya kesalahan

spesifikasi model dapat berakibat ketidakefisienan dari penaksir. Guna mengetahui

linearitas suatu model, maka digunakan general test of spesification/ramsey RESET

test.

• Uji Normalitas

Asumsi normalitas dalam model linear klasik berarti bahwa variabel pengganggu

distribusi secara normal. Bila asumsi ini tidak terpenuhi dalam model estimasi, maka

koefisien parameter masih tidak bias dan terbaik tetapi tidak dapat dilakukan

penaksiran terhadap reliabilitas dengan uji signifikansi klasik, baik uji F maupun uji t.

g. Teknik Analisa Korelasi

Korelasi adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan

antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi

apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel lain

secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan.

Tanda arah korelasi antara dua variabel dapat dibedakan menjadi :

1. Positif, jika perubahan pada salah satu variabel diikuti oleh perubahan variabel lainnya

secara teratur dengan gerakan yang sama.

2. Negatif, jika perubahan pada salah satu variabel diikuti oleh variabel lainnya secara

teratur dengan gerakan yang berlawanan.

3. Nol, jika kenaikan nilai variabel yang satu kadang‐kadang disertai dengan turunnya

nilai variabel yang lain, atau kadang‐kadang diikuti diikuti kenaikan variabel lainnya.

22

Untuk lebih memudahkan dan membayangkan, jika ada variabel X dan Y, maka

korelasi antara X dan Y dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

Dimana adalah korelasi antara X dan Y, dengan

,

dan adalah deviasi standar X dan Y, dan

2.5. Proses Pembentukan Rekomendasi Kebijakan

Model berperan sangat penting dalam membentuk rekomendasi kebijakan. Model‐

model yang dibentuk dalam kajian ini terdiri dari tiga jenis model yang digabungkan

menjadi satu model gabungan. Ketiga model tersebut adalah model berdasar pendekatan

ekonometrika, model berdasar lesson learned, dan model berdasar pemetaan hambatan

dan peluang dalam pendanaan pendidikan tinggi. Untuk lebih jelasnya, kami ilustrasikan

pada gambar 2.3 dibawah ini.

Gambar 2.3. Proses Rekomendasi Kebijakan

Model pendekatan ekonometrika dihasilkan empat jenis model dari empat kategori.

Adapun model‐model tersebut adalah model gabungan antara BHMN, BLU, dan

Konvensional, model BHMN, model BLU, dan model Konvensional. Masing‐masing model

diterjemahkan dalam kaidah dan logika untuk pendanaan Pendidikan Tinggi.

Model pendekatan lesson learned dibangun atas data‐data hasil pencermatan

pembelajaran dari berbagai negara yang bersumberkan dari jurnal/paper/hasil

23

seminar/workshop yang dikelompokkan berdasar substansi pendanaan Pendidikan

Tinggi.

Model pemetaan hambatan/peluang pendanaan pendidikan tinggi selama proses

pembelajaran berlangsung. Model ini diperoleh melalui wawancara dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perguruan Tinggi.

Dasar‐dasar yang harus diperhatikan dalam pembentukan rekomendasi kebijakan adalah

sebagai berikut :

1. Visi Kemendiknas/Kemenag (Pendidikan Tinggi)

2. Misi Dikti Kemendiknas/Kemenag (Pendidikan Tinggi)

3. Tujuan Kemendiknas/Kemenag (Pendidikan Tinggi)

4. Asumsi‐asumsi Dasar Pendanaan Pendidikan Tinggi

Beberapa hal yang diukur dan menjadi obyek penelitian dalam kajian ini adalah

sebagai berikut :

Target Kualitas (Value)

Yang dimaksud target kualitas adalah nilai yang diharapkan Pemerintah (DIKTI) guna

meningkatkan kualitas proses Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini, target kualitas (Value)

dianalogikan ke dalam tingkat pencapaian sasaran pendidikan tinggi baik PTN

maupun PTAIN

Dana Pemerintah

Batasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008.

Dana Masyarakat

Proses pengembangan Pendidikan Tinggi memakan dana yang cukup besar, sehingga

yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi,

tetapi tidak membebankan masyarakat.

Dana Bantuan dan Kerjasama

Karena Dana Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk pengembangan Pendidikan

Tinggi cukup besar,sedangkan realisasi Pendanaan yang bersumber dari Dana

Bantuan dan Kerjasama relatif kecil dibandingkan dengan Dana Pemerintah dan Dana

Masyarakat, maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana agar pendanaan yang

bersumber dari dana bantuan dan kerjasama relatif meningkat dan terus

berkembang.

24

BAB III

STUDI PUSTAKA

3.1. Studi Pustaka

3.1.1. Potret Pembangunan Pendidikan Tinggi

Sejak era reformasi pada tahun 1998, dunia pendidikan di Indonesia mengalami

banyak perubahan. Salah satu perubahan tersebut adalah adanya amandemen UUD 1945

yang berimplikasi pada pembangunan bidang pendidikan, terutama dalam hal

pembiayaan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu prioritas pembangunan nasional,

dan karenanya terus ditingkatkan oleh pemerintah, baik dalam hal pendanaan,

pengelolaan hingga peningkatan kualitas pendidikan.

Salah satu jenjang pendidikan yang mendapatkan prioritas tersebut adalah

Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2010, pendidikan tinggi mendapatkan alokasi pendanaan

kedua terbesar setelah pendidikan dasar. Selain itu meskipun harus diakui masih belum

ideal, namun kini perguruan tinggi lebih maju dibandingkan pada masa Orde Baru. Salah

satu indikator dari kemajuan tersebut adalah fakta bahwa kini beberapa PTN masuk

dalam kategori terbaik di dunia.6

Sejarah pendidikan tinggi di Indonesia dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, atau

sekitar tahun 1900‐an. Berdirinya perguruan tinggi di jaman kolonial, bukan dengan tujuan

untuk mencerdaskan masyarakat pribumi, tapi lebih sebagai politik etis. Hal ini

disebabkan, Eropa sedang bergiat mencapai masa pencerahannya (enlighten) dengan

membangun universitas, maka bangsa‐bangsa Eropa yang mempunyai daerah jajahan

juga membuat universitas di daerah jajahan masing‐masing. Namun pendirian universitas

tersebut tidak ditujukan untuk masyarakat pribumi, tapi lebih ditujukan untuk bangsa

6 Lihat, http://www.webometrics.info dan www.timeshighereducation.co.uk., dalam kategori 500 universitas terbaik 2005‐2008. Lihat juga dalam makalah Tatang Muttaqien, Quo Vadis BHP: Prospek Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Mengenai masuknya beberapa universitas Indonesia dalam dalam kategori 500 universitas terbaik 2005‐2008, juga dijelaskan oleh Prof. Dr. Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM, dalam Rapat Dengan Pendapat antara Dewan Pendidikan Tinggi dengan komisi X DPR RI, tanggal 20 Januari 2011, ‘meski belum masuk 200 terbaik dunia, namun universitas di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukan perbaikan ranking dunia’, papar Sofyan. Risalah rapat DPR RI, tanggal 20 Januari 2011.

25

penjajah yang sedang berada di negara jajahan atau jurusan yang dibuka di negara jajahan

adalah jurusan yang dibutuhkan dalam rangka untuk melanggengkan penjajahan. 7

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dikembangkanlah pembidangan

profesional (teknik di Bandung, pertanian di Bogor, dan kesehatan di Surabaya) yang

merupakan cabang dari Balai Perguruan Tinggi dengan kampus utama di Jakarta, yang

kemudian menjadi Universitas Indonesia. Tak lama kemudian berdiri dua perguruan tinggi

swasta yang didirikan, yaitu Universitas Islam Indonesia (UII) di tahun 1945 di Yogyakarta

dan Universitas Nasional (Unas) pada tahun 1949 di Jakarta. 8

Seiring dengan semangat pembukaan UUD 1945, untuk mencerdaskan bangsa,

maka satu persatu berdirilah universitas‐universitas di berbagai daerah. Universitas

Gadjah Mada (UGM), di Yogyakarta pada (1949), Universitas Airlangga Surabaya (1954),

Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang (1956), Institut Teknologi Bandung atau ITB

(1959), dan Institut Pertanian Bogor atau IPB (1963). Selama tahun 1950, ada 9 universitas

baru dan 3 Sekolah Tinggi Keguruan (IKIP) yang berdiri. 9

Pada masa Orde Lama semakin lama pendirian perguruan tinggi semakin menjamur.

Hal ini disebabkan karena dua hal. Pertama, dengan deklarasi kemerdekaan Indonesia

1945, Perlawanan terhadap penjajahan Belanda semakin kuat, hingga puncaknya adalah

konflik memperebutkan Irian Jaya, yang berakhir pada Indonesia merebut Irian Jaya.

Implikasi dari kemenangan Indonesia tersebut, Belanda di akhir tahun 1950‐an

mengeluarkan kebijakan untuk menarik semua Guru Besar atau Profesor dari berbagai

Perguruan Tinggi di Indonesia. 10

Menyikapi kebijakan pemerintah Belanda, di awal 1960‐an pemerintah Orde Lama,

mengirim banyak mahasiswa ke Rusia dan Amerika. Namun sayang, mahasiswa yang

berangkat studi ke Rusia tidak dapat kembali ke Indonesia setelah peristiwa G 30/S/PKI.

7 R. Murray Thomas, A Chronicle of Indonesian Higher Education (Singapore: Chopmen, 1973), 36‐46., dalam Singgih Tri Sulistiyono, Higher Education Reform In Indonesia At Crossroad, Makalah yang dipresentasikan di Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University, Japan (Nagoya: 26 July 2007). Penulis adalah dosen di Departemen Sejarah dan Sekretaris Pusat Studi Asia, Universitas University, Semarang. 8 Mochtar Buchori & Abdul Malik, “The Evolution of Higher Education in Indonesia”, in: Altbach & Umakoshi (eds), Asian Universities, 253. , dalam ibid,. 9 S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia (History Education of Indonesia), (Bandung, Jemmars, 1983), 142., Lihat dalam ibid,. 10 R. Murray Thomas, A Chronicle……dalam, Ibid,.

26

Sementara mahasiswa yang belajar ke Amerika dapat kembali, dan mengembangkan

berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 11

Kedua, disahkannya Undang‐undang Pendidikan, yaitu UU No. 22 Tahun 1961. UU

Pendidikan tersebut, memerintahkan untuk mendirikan Universitas di setiap Provinsi,

pada saat itu ada 23 provinsi, maka didirikanlah 23 Perguruan Tinggi. Selain itu, UU

Pendidikan ini juga memberikan dasar bagi partisipasi swasta dalam pendidikan tinggi,

yang memungkinkan setiap warga negara untuk mendirikan sekolah‐sekolah swasta

baru.12

Meskipun perguruan tinggi pasca kemerdekaan sudah berjalan selama dua dekade,

namun arah kebijakan pemerintah pada saat itu masih belum jelas. Hal tersebut dapat

dipahami sebab selama pemerintah Orde Lama lebih fokus pada urusan politik, sehingga

masalah pendidikan terabaikan. Kebijakan yang berbeda terjadi pada masa Orde Baru,

yaitu di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto membuat Kebijaksanaan Dasar

Pengembangan Pendidikan Tinggi (KDPPT I 1975‐1985) tahun 1975. Kebijakan tersebut

memuat tujuan pengembangan, peran dan fungsi pendidikan tinggi, dasar dan arah

pembinaan dan pengembangan, langkah pembinaan, kelembagaan pendidikan tinggi,

serta pembiayaan dan alokasi anggaran. 13

Pada tahap berikutnya, yaitu tahun 1985‐1995, pengembangan pendidikan tinggi

diarahkan pada konsolidasi hasil yang telah diperoleh selama periode pengembangan

sebelumnya. Pengembangan tersebut berupa peningkatan kapasitas kelembagaan,

infrastruktur, manajemen, produktivitas, relevansi dan mutu. Selanjutnya pada tahap

ketiga (1996‐2005), dibangun Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang

(KPPTJT) yang ditujukan untuk mengupayakan perbaikan sistem melalui 3 program induk,

yaitu: penataan sistem, peningkatan relevansi dan mutu; serta pemerataan. Pada saat ini,

yaitu tahun 2003‐2010, Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang

(Higher Education Long Term Strategy) difokuskan untuk menjawab tiga isu strategis,

yaitu: daya saing nasional, dan otonomi PT, serta kesehatan organisasi.

11 Buchori & Malik, “The Evolution …dalam, Ibid,. 12 Lihat Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 22, Tahun 1961 13Lihat presentasi Dr. Ir. Taufik Hanafi, ‘Kajian Pendidikan Tinggi’, MURP, Direktur Agama dan Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta 25 Juni 2010.

27

Amanat dari amandemen UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk

menganggarkan sekurang‐kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk membiayai

pendidikan, cukup mendorong berbagai universitas untuk lebih maju. Selain penambahan

anggaran, tentu saja berbagai kebijakan pemerintah baik pengelolaan maupun otonomi

yang diberikan, sangat mendorong PTN dan PTAN untuk lebih maju. Hal ini bisa dilihat

dari 500 rangking universitas terbaik di dunia, terdapat 7 universitas dari Indonesia. 14

Demikian juga ditingkat ASEAN, Universitas di Indonesia ada pada urutan ketiga setelah

Singapura dan Thailand. 15

3.1.2. Pendidikan Tinggi: Kualitas versus Pemerataan

Kondisi pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh dari memuaskan.

Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya kualitas pendidikan tinggi. Laporan penelitian

menunjukan bahwa sampai tahun 2007, untuk total 4.370.000 siswa, ada 231.000 dosen,

dari jumlah penduduk 220 juta. Hanya lima persen (atau 11.000) di antara mereka

memperoleh Ph.D, yang lainnya adalah Magister (32 persen), dan Sarjana (60 persen).

Dengan kata lain, satu orang yang bergelar Ph.D harus menghadapi 400 mahasiswa.16

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga bisa dilihat dari tingginya angka

pengangguran yang lulus dari perguruan tinggi. Data dari BPS, pada tahun 200817 jumlah

sarjana menganggur hampir mencapai 600.000 orang. Hal tersebut merupakan indikator

yang menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi di Indonesia yang belum bisa

menghasilkan lulusan dengan kualitas yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan

lapangan kerja.

14 Lihat, http://www.webometrics.info dan www.timeshighereducation.co.uk., dalam kategori 500 universitas terbaik 2005‐2008. Lihat juga dalam makalah Tatang Muttaqien, Quo Vadis BHP: Prospek Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Mengenai masuknya beberapa universitas Indonesia dalam dalam kategori 500 universitas terbaik 2005‐2008, juga dijelaskan oleh Prof. Dr. Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM, dalam Rapat Dengan Pendapat antara Dewan Pendidikan Tinggi dengan komisi X DPR RI, tanggal 20 Januari 2011, ‘meski belum masuk 200 terbaik dunia, namun universitas di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukan perbaikan ranking dunia’, papar Sofyan. Risalah rapat DPR RI, tanggal 20 Januari 2011 15 Lihat, http://www.webometrics.info dan www.timeshighereducation.co.uk., dalam kategori peringkat universitas di ASEAN. 16 Rizal Z. Tamin, ‘Strategic Positioning’, dalam Higher Education Sector Assesment, Final Report, 2008. World Bank, BAPPENAS, dan Depdiknas. 17 BPS, Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas), 2008.

28

Selain persoalan kualitas pemerintah Indonesia juga menghadapi persoalan

pemerataan akses terhadap layanan pendidikan tinggi. Seluruh warga negara berhak

untuk mendapatkan pendidikan yang layak termasuk jenjang pendidikan tinggi, terlepas

dari latar belakang kesukuan maupun ekonominya. Saat ini, terdapat 82 Perguruan Tinggi

Negeri (PTN) dan lebih dari 2800 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) serta 1 Universitas

Terbuka. Perguruan tinggi di Indonesia menampung kurang lebih 4,5 juta mahasiswa dari

sekitar 25 juta penduduk usia 18‐24 tahun, sehingga angka partisipasi kasar pendidikan

tinggi sekitar 17 persen.

Sadar akan rendahnya angka APK dibanding dengan negara ASEAN lainnya, maka

sejak tahun 2003, Dirjen Dikti menyusun strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi

Jangka Panjang (Higher Education Long Term Strategy, HELTS) 2003‐2010. Kata kunci dari

strategi tersebut adalah penempatan perguruan tinggi sebagai kunci untuk memperkuat

daya saing bangsa melalui peningkatan mutu pendidikan tinggi agar mampu

mengembangkan potensi mahasiswa secara optimal. Untuk bisa melaksanakan peran

tersebut serta lebih cepat dan fleksibel mengantisipasi perubahan yang terjadi, perguruan

tinggi harus otonom dan memiliki tata kelola yang sehat. 18

Selanjutnya, dalam mengembangkan perguruan tinggi di Indonesia, Departemen

Pendidikan Nasional telah mencanangkan tiga pilar pengembangan sebagai berikut:

1. Pemerataan dan perluasan akses,

2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,

3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Pemerataan dan perluasan akses merupakan respon terhadap kebutuhan masifikasi

pendidikan tinggi. Meskipun perguruan tinggi didorong untuk memobilisasi partisipasi

swasta dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan tinggi, akses masyarakat khususnya

dari kelompok kurang mampu untuk masuk ke perguruan tinggi berkualitas harus

dilindungi dan dijamin. Agar lulusan perguruan tinggi dapat berkontribusi positif terhadap

peningkatan daya saing bangsa, maka mutu dan relevansi pendidikan tinggi haruslah baik.

Peningkatan mutu didorong melalui berbagai bentuk pendanaan kompetisi untuk

pengembangan institusi.

18 http://www.dikti.go.id/Archive2007/kpptjp/kpptjp.html

29

Persoalan dilematis yang dihadapi Indonesia juga pernah dialami Inggris. Inggris

juga menghadapi masalah pendidikan yang sama yakni, merosotnya kualitas akademik

dan rendahnya akses golongan ekonomi lemah ke perguruan tinggi.

Guru besar ekonomi dari London School of Economics (LSE), Prof. Nicholas Barr,

yang sering melakukan riset ekonomi pendidikan, mengajukan resep cukup menarik

untuk dipelajari.19 Barr mengatakan subsidi penuh dan pembebasan biaya pendidikan

tidak selalu menyebabkan akses yang lebih adil dan merata pada pendidikan tinggi. Pada

pelaksanaannya, subsidi di Inggris selalu kurang menguntungkan kelompok miskin

sehingga selama bertahun‐tahun, akses keluarga kurang mampu ke pendidikan tinggi

hanya 15 persen, dibandingkan 81 persen dari keluarga mampu. Sebaliknya, di Amerika

yang mengikuti sistem pasar, akses keluarga kurang mampu mencapai 43 persen.

Di Inggris cukup banyak anggota masyarakat yang mendukung rencana sistem pajak

progresif. Namun, mereka mengharapkan penerimaan pemerintah dari pajak lebih

digunakan untuk pendidikan pra‐sekolah, menurunkan angka drop‐outs pada SLTA,

meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, serta program khusus untuk anak‐anak

keluarga tidak mampu.

Belajar dari kegagalan masa lalu dalam pelaksanaan student loans, Pemerintah

menjamin pembayaran kembali melalui pembayaraan pinjaman melalui potongan gaji

bersamaan dengan pemungutan pajak penghasilan. Pembayaran melalui pemotongan

gaji ini memungkinkan adanya pembayaran secara progresif. Yang berpendapatan rendah

mengangsur lebih rendah dan yang berpendapatan tinggi mengangsur lebih besar. Opsi

ini pada dasarnya ingin mendorong alokasi anggaran pendidikan, dari kelompok mampu

yang tidak lagi menerima subsidi, ke kelompok tidak mampu.

Persoalan akses di Indonesia tidak hanya persoalan ekonomi sebagaimana

dipaparkan sebelumnya, namun juga ada masalah geografis. Disparitas Regional di

pendidikan menengah secara signifikan mempengaruhi kesempatan untuk mengakses

pendidikan tinggi. Sebagai contoh, pencapaian siswa dari DKI secara signifikan lebih baik

daripada yang berasal dari pulau terluar. Karena kualitas pendidikan sekunder

19 Nicholas Barr , Financing Higher Education: Comparing the Options, The Guardian, June 12, 2003, London.

30

dipengaruhi oleh pendidikan dasar, perbaikan hanya akan efektif bila rencana yang

sistematis dan komprehensif di tempat.

Dalam menangani masalah ini, muncul kreatifitas dari berbagai perguruan tinggi.

Meski banyak perguruan tinggi yang terbaik ada di pulau Jawa, namun setiap perguruan

tinggi menginginkan bahwa mereka mempunyai kualifikasi nasional dan bukan perguruan

tinggi lokal. Adapun cara untuk membuat dirinya menjadi ‘nasional’ mereka melakukan

pencarian siswa yang ‘berbakat’ dengan memberikan beasiswa untuk kuliah di perguruan

tinggi mereka.

Dalam membuat dirinya ‘menasional’ IPB sejak tahun 1980‐an IPB memperkenalkan

skema kepanduan, model yang dipilih adalah mengundang sekolah di semua provinsi

untuk mencalonkan siswa terbaik mereka untuk melanjutkan studi di IPB tanpa harus

mengikuti ujian masuk. Pada tahun 2008 sebagian besar (80 persen) dari perekrutan di

IPB dilakukan melalui skema ini. Tak lama kemudian, UI, ITB, dan UGM melakukan hal

yang sama, meski angka perekrutannya tidak sebanyak IPB. Sejak pemerintah bisa

memainkan peran penting dengan memberikan beasiswa, rekomendasi ini adalah untuk

memperkenalkan skema beasiswa bagi mereka yang telah dipilih. Sebuah proporsi

minimum tertentu siswa dari kelompok kurang mampu juga bisa dikenakan sebagai

kelayakan bagi lembaga untuk menerima bantuan beasiswa.

3.2. Landasan Hukum Pendanaan Pendidikan Tinggi

3.2.1. Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945

Salah satu tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagaimana tertulis dalam

Pembukaan UUD 1945, dengan jelas menyatakan bahwa tujuan terbentuknya Negara

adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembukaan UUD 1945 secara implicit

menegaskan pentingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kemajuan

bangsa.

Bertitik tolak dari amanat pembukaan UUD 1945, maka batang tubuh UUD 1945,

pasal 31, ayat 4, secara eksplisit menyatakan bahwa ‘negara memprioritaskan anggaran

pendidikan sekurang‐kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional’. Pasal ini secara jelas

31

mewajibkan negara untuk mengalokasikan anggaran di semua tingkatan pemerintah

sekurang‐kurangnya dua puluh persen (20persen). Dengan kata lain Negara

bertanggungjawab atas pembiayaan pendidikan di semua jenjang pendidikan.

3.2.2. Undang Undang (UU)

Undang‐Undang No. 20 Tahun 1997

Seperti telah disinggung di atas, untuk biaya pendidikan maka perguruan tinggi

dibenarkan menerima dana dari masyarakat, namun didasari untuk tidak mencari

keuntungan. Untuk penerimaan tersebut, pemerintah mengkategorikannya sebagai

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam Undang‐Undang No. 20 tahun

1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besarnya dana yang akan didapat

dari masyarakat untuk keperluan perguruan tinggi sebagaimana tersebut di atas

dipertimbangkan berdasarkan: 1. Dampak terhadap masyarakat & kegiatan usahanya, 2.

Biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah, 3. Aspek keadilan.

Undang‐undang No. 20 Tahun 2003

Lebih jauh, amanat UUD 1945 ini dijabarkan lebih detail dalam UU Sistem

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. UU Sisdiknas ini menjelaskan

yang dimaksud dengan perguruan tinggi, sebagaimana dalam pasal 19, ‘Pendidikan tinggi

merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program

pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh

pendidikan tinggi.’ Selain itu perguruan tinggi juga mempunyai tanggung jawab yaitu

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya, UU Sisdiknas juga menjelaskan mengenai Pendanaan Pendidikan, pasal 46,

ayat 1, menyatakan, ‘Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Secara lebih jelas, pasal 49,

menyatakan sebagai berikut:

1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan

minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada

32

sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).20

2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan

diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang

berlaku.

4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam

bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

3.2.3. Peraturan Pemerintah (PP) tentang BHMN

Perguruan tinggi merupakan tulang punggung kemajuan atau kemunduran suatu

negara. Karenanya perguruan tinggi di berbagai negara, merupakan badan otonomi

tersendiri. Pemikiran tentang otonomi kampus inilah yang memberikan inspirasi kepada

pemerintah untuk memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk mandiri.

Kemandirian kampus ini oleh pemerintah diberikan payung hukum berbentuk Badan

Hukum Milik Negara (BHMN).

Langkah selanjutnya pemerintah memberikan percobaan bagi beberapa perguruan

tinggi yang siap untuk otonomi. Karenanya pemerintah mengeluarkan surat keputusan

(SK) berupa peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 152

Tahun 2000 menetapkan Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara

(BHMN), untuk Universitas Gajah Mada (UGM) ) berdasarkan peraturan pemerintah

Republik Indonesia No.153 tahun 2000, untuk Institut Pertanian Bogor (IPB) berdasarkan

peraturan pemerintah Republik Indonesia No.154 tahun 2000, untuk Institut Teknologi

Bandung (ITB) berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No.155 tahun 2000,

untuk Universitas Sumatera Utara (USU) berdasarkan peraturan pemerintah Republik

Indonesia No.53 tahun 2003, dan terakhir Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No.6 tahun 2004.

20 Interpretasi atas pasal 49, ayat 1, ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada 19 Oktober 2005, secara mutlak bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah, diwajibkan mengalokasikan anggaran sebanyak 20persen, termasuk gaji Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di setiap Perguruan Tinggi dan mengecualikan pendidikan kedinasan.

33

Salah satu poin penting dari otonomi perguruan tinggi adalah dalam masalah

kekayaan dan pendanaan. Terkait dengan kekayaan dan pendanaan, semua SK yang

mengatur masalah kekayaan dan pendanaan hampir sama untuk semua perguruan tinggi.

Menurut peraturan pemerintah, pasal 9, ‘kekayaan awal universitas merupakan kekayaan

negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)’,

‘besarnya kekayaan awal universitas adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada

universitas, kecuali tanah yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan

perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan

Departemen Keuangan. Selanjutnya mengenai optimalisasi kekayaan, peraturan

pemerintah mengaturnya, pemanfaatan kekayaan berupa tanah menjadi pendapatan

universitas dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi universitas; selain itu,

kekayaan awal universitas tidak dapat dipindah tangankan.

Selain tanah, kekayaan lain dalam segala bentuk, termasuk kekayaan intelektual,

fasilitas, dan benda di luar tanah tercatat sah sebagai hak milik universitas; kekayaan

intelektual terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk‐bentuk kekayaan intelektual

lainnya yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh universitas; adapun tatacara

perolehan, penggunaan, dan pengelolaan kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam

keputusan Majelis Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang

berlaku.

Terkait dengan masalah pendanaan, peraturan pemerintah pasal 12 menyatakan,

pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan universitas

berasal dari : (1) Pemerintah, (2) Masyarakat; (3) Pihak luar negeri; dan (4) Usaha, dan (5)

tabungan universitas. Dana yang berasal dari pemerintah merupakan dana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas, anggaran rutin dan anggaran

pembangunan. Adapun dana dari masyarakat merupakan dana pendamping bagi dana

pemerintah untuk pembiayaan rutin. Penerimaan dana dari masyarakat dimasukan dalam

kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999

Peraturan pemerintah ini menjelaskan secara lebih detail tentang Pendidikan Tinggi.

Mulai dari secara definisi Perguruan Tinggi, Tujuan, Penyelenggara, Kurikulum, Penilaian

34

Hasil Belajar, Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan, Gelar dan Sebutan Lulusan

hingga pembiayaan perguruan tinggi.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, disebutkan secara eksplisit bahwa

pembiayaan perguruan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan

pihak luar negeri. Terkait dengan dana masyarakat, maka sumber dana yang boleh

diperoleh dari masyarakat bersumber sebagai berikut:

a) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);

b) Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;

c) Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;

d) Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;

e) Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non‐

Pemerintah; dan

f) Penerimaan dari masyarakat lainnya.

Meskipun ada pemasukan dari masyarakat, namun semangat dari penerimaan

dana masyarakat tersebut bukan didasarkan pada prinsip mencari keuntungan,

sebagaimana termaktub pada ayat 5, “usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari

masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan”.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008.

Secara lebih rinci pemerintah menjelaskan tentang pendanaan pendidikan dalam

peraturan pemerintah No. 48 tahun 2008. Peraturan pemerintah ini menjelaskan secara

terperinci mengenai mana tanggungjawab pemerintah baik pusat maupun daerah serta

masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat pada peraturan ini sebagaimana

disebutkan dalam pasal 2, adalah 1.Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan

masyarakat, 2. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, 3. Dan siapapun yang

mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Selanjutnya dalam peraturan ini yang dimaksud dengan biaya pendidikan,

sebagaimana pasal 3, meliputi, 1. Biaya satuan pendidikan, 2. Biaya penyelenggaraan

dan/atau pengelolaan pendidikan, 3. Dan biaya pribadi peserta didik. Demikian juga

mengenai investasi yang merupakan tanggungjawab pemerintah sebagaimana

disebutkan dalam pasal 4.

35

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005.

Untuk menjaga persamaan kualitas serta pembiayaan pendidikan secara nasional,

maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 mengenai

standar nasional pendidikan. Dalam peraturan ini dijelaskan standar yang mengatur

komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan selama 1 tahun yang terdiri dari

biaya, 1. Biaya Investasi satuan pendidikan dan 2. Biaya Operasi satuan pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005

Inovasi perguruan tinggi untuk membiayai dirinya sendiri semakin terbuka,

pemerintahpun memberikan peluang bari perguruan tinggi untuk melakukan inovasi

dalam mencari sumber dana. Peluang yang diberikan oleh pemerintah dalam hal

pendanaan diatur dalam peraturan pemerintah no. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan

keuangan Badan Layanan Umum.

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari (prinsip efisiensi dan

produktivitas). Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktek‐praktek bisnis yang sehat guna memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lembaga dengan status BLU dapat membuat Rencana Bisnis dan Anggaran yang

berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. Dengan status BLU

dengan tujuan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan

memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan

produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Suatu lembaga pemerintah dapat

diizinkan mengelola keuangan dengan PPK‐BLU harus memenuhi persyaratan substantif,

teknis, dan administratif.

3.2.4. Peraturan Menteri (Permen)

Keputusan Menteri Keuangan No.115/kmk.06/2001.

36

Terkait dengan PNBP, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan

No.115/kmk.06/2001 tentang tata cara penggunaan dan penerimaan negara bukan pajak

pada perguruan tinggi negeri. Keputusan tersebut menjelaskan bahwa uang penerimaan

dari masyarakat tersebut wajib disetor langsung ke kas negara serta langsung dikelola

dalam sistem APBN. Uang tersebut hanya bisa dicairkan oleh Bendaharawan Pengguna

untuk kegiatan operasional dan investasi perguruan tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2005.

Inovasi pembiayaan di perguruan tinggi sangat beragam diantara ada subsidi silang.

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.2

tahun 2005 tentang subsidi silang biaya operasi perguruan tinggi. Dalam peraturan

menteri ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan subsidi silang adalah subsidi yang

diberikan oleh peserta didik yang mampu secara finansial kepada peserta didik yang tidak

mampu secara finansial, dalam menanggung biaya operasi PT.

Adapun maksud subsidi silang ini untuk memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk berperan membantu pendanaan pendidikan bagi peserta didik yang

tidak mampu secara finansial tetapi mampu secara akademik. Sedangkan tujuannya agar

terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik yang tidak

mampu secara finansial.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 44 TAHUN 2006.

Untuk memajukan pendidikan pemerintah tidak hanya membantu pendidikan yang

dikelola pemerintah, namun pemerintah juga memberikan bantuan bagi lembaga

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

Bantuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 44 tahun 2006,

tentang bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan

lembaga kemasyarakatan

Bantuan yang dimaksud dalam peraturan menteri adalah pemberian sementara

untuk memenuhi sebagian kebutuhan lembaga pendidikan (masyarakat dan lembaga

kemasyarakatan dari Kemdiknas) yang dianggarkan dalam DIPA Sekjen Kemdiknas .

Adapun lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat salah satunya jenjang PT,

37

diantaranya universitas/institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; dan satuan

pendidikan nonformal yaitu lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat

kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis.

Adapun tujuan dari bantuan ini agar meningkatkan peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. Jenis bantuan biasanya dalam

bentuk uang satu kali dalam satu tahun anggaran. Adapun sasaran bantuan adalah

lembaga lembaga pendidikan masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan yang

mengajukan usulan bantuan kepada Kemdiknas.

Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas No. 28/DIKTI/ Kep/2002.

Terkait pendanaan dari pemerintah masih sangat terbatas, maka beberapa

perguruan tinggi negeri, membuat program non reguler. Dalam hal ini, Departemen

Pendidikan Nasional mengeluarkan keputusan Dirjen Dikti No. 28/DIKTI/Kep/2002

mengenai penyelenggaraan program reguler dan non reguler di perguruan tinggi negeri.

Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa biaya pendidikan untuk non reguler tidak dibantu

pemerintah (non subsidi) dan juga biaya pendidikannya lebih tinggi dari yang reguler.

Untuk penetapan biaya pendidikannya dilakukan oleh Senat Perguruan Tinggi

bersangkutan.

3.3. Pendanaan Pendidikan Tinggi: Pembelajaran dari Negara Lain

Lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, berbagai universitas baik swasta

maupun negeri hampir ada di setiap provinsi di Indonesia, sumber daya manusia juga tak

kalah mumpuni, berbagai ajang olimpiade tingkat internasional berhasil diraih oleh pelajar

Indonesia, namun muncul pertanyaan yang sangat mendasar, mengapa sistem

pendidikan di Indonesia masih mahal dan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat?

Dalam studi ini beberapa negara akan dijadikan contoh bagaimana mereka

mengelola pendidikan tinggi, khususnya universitas, institut dan lembaga tinggi lainnya,

baik negeri maupun swasta. Dalam hal ini ada empat negara yang dijadikan contoh,

diantaranya Amerika Serikat, Australia, Malaysia, India, dan Inggris. Malaysia dijadikan

contoh, sebab sebagai negara yang pernah belajar pada Indonesia, India sebagai negara

38

‘miskin’, Australia, Inggris, dan Amerika adalah negara maju, dimana pengelolaan

terhadap perguruan tinggi layak untuk dicontoh.

3.3.1. Amerika Serikat

Sistem pendidikan tinggi di Amerika adalah yang terbaik di dunia. Namun demikian,

Amerika masih terus meningkatkan sistem pendidikannya. Seperti juga Negara‐negara

lain, Amerika juga mempunyai persoalan pembiayaan pendidikan tinggi untuk

meningkatkan akses. Para pembuat kebijakan telah berusaha menghilangkan hambatan

dengan cara meningkatkan hibah (grants) untuk para mahasiswa. Namun demikian, hibah

yang diberikan kepada para mahasiswa masihterlalu mahal, tidak efisien dan efektif, serta

tidak berkeadilan.

Dengan masalah pembiayaan pendidikan tinggi seperti di atas, maka pemerintah

federal harus terlibat dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Bantuan yang diberikan oleh

pemerintah federal lebih fokus pada masalah efisiensi pada setiap level bantuan. Meski

masalah pembiayaan bukan satu‐satunya masalah yang sangat penting, namun masalah

pembiayaan harus menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Pemerintah Amerika selama ini paling tidak telah mengeluarkan uang sekitar 2

persen dari GDP untuk pembiayaan pendidikan tinggi, terutama untuk promosi akses.

Para pembuat kebijakan sekarang ini telah berencana untuk secara substansial

memperluas program saat ini. Hal ini belajar dari pengalaman internasional, mungkin

menunjukkan pendekatan yang lebih baik.

Di sisi lain, para mahasiswa juga mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk kuliah

di perguruan tinggi Amerika. Dalam logika ekonomi Amerika, semakin tinggi pengeluaran

per‐mahasiswa di Amerika, maka mencerminkan semakin tinggi penghasilan masyarakat

di Amerika. Di Amerika, selain membayar biaya kuliah, mahasiswa juga perlu untuk

membayar kamar dan biaya hidup lainnya, yang dijumlahkan bisa mencapai sekitar $ 10.

000 hingga $ 11.000. Jika dijumlahkan secara rata‐rata, setiap mahasiswa dapat

menghabiskan uang sebesar $ 10.000 hingga $ 23.000 pertahun, tergantung dimana

seseorang kuliah.

39

Masalah biaya ini merupakan penghalang yang utama bagi mahasiswa, apakah

mereka mampu untuk mendaftar. Selain biaya kuliah, itu seperti dijelaskan di atas, biaya

hidup di Amerika juga terbilang berat. Bagi mahasiswa yang mempunyai kemampuan

keuangan pertanyaan yang muncul adalah apakah mereka perlu atau harus kuliah.

Jawabannya terhadap pertanyaan ini adalah tergantung seberapa banyak biaya yang

akan dikeluarkan untuk kuliah.

Bagi yang rata‐rata berpenghasilan sebesar $ 22.000 pertahun, bagi lulusan SMA,

dan biaya kuliah serta biaya hidup dalam kisaran $ 22.000 sampai $ 35.000, maka akan

menjadi sesuatu yang memberatkan. Perlu dijadikan catatan, terlepas dari apakah biaya

kuliah diukur dengan biaya hidup, apakah dapat mencukupi. Berbeda dengan

pemahaman secara umum, pada sebagian kecil di beberapa lembaga, biaya kuliah dan

biaya hidup merupakan hambatan utama untuk kuliah. Bagi sebagian besar mahasiswa,

hambatan utama dalam kuliah adalah kebutuhan untuk menutup biaya hidup, sementara

kerja sampingan sebagai mahasiswa hanya yang dibayar normal.

Meski berbiaya mahal, namun lulusan perguruan tinggi di Amerika sangat dihargai.

Pada tahun 2005, rata‐rata usia 35‐44 tahun bujangan pemegang gelar memperoleh $ 54.

800, jauh lebih besar dibandingkan dengan usia yang sama 35‐44 tahun, namun dengan

hanya ijazah SMA.

Seperti juga di beberapa Negara lain, di Amerika ada juga keluarga yang yang

berpendapatan rendah, sehingga kesulitan untuk membayar kuliah termasuk biaya

hidupnya. Dalam hal ini, pemerintah Amerika mengeluarkan kebijakan untuk membiayai

keluarga miskin tersebut. Diantara kebijakan tersebut subsidi pemerintah, hibah (grant),

pinjaman mahasiswa, dan pajak konsesi. Selain itu pemerintah juga ikut campur tangan

dalam pendidikan tinggi untuk keperluan lain, seperti penelitian.

Pinjaman akan sangat bernilai apakah secara prinsip dalam bilangan kuantitatif atau

secara biaya anggaran (nilai subsidi), keduanya tergantung pada tujuan dari pinjaman

tersebut. Untuk program pemerintah dalam membantu mahasiswa hingga saat ini

pemerintah Amerika telah mengeluarkan sekitar $ 200 miliar per tahun atau 2 persen dari

PDB.

40

Salah satu bentuk pinjaman dari pemerintah yang terkenal adalah pinjaman

Stafford. Pola pinjaman ini ada dua, pertama, pinjaman langsung yang diberikan dari

Departemen Federal Pendidikan. Sedangkan yang kedua, pinjaman yang diberikan dari

bank‐bank swasta atas jaminan pemerintah. Pada tahun 2005, 23 persen dari pinjaman

Stafford dibuat melalui program pinjaman mahasiswa langsung. Ada dua model pinjaman

Stafford, disubsidi dan yang tidak disubsidi. Perbedaan keduanya adalah bagi yang

bersubsidi tidak ada bunga yang dikenakan pada pinjaman sampai 6 bulan setelah lulus.

Pinjaman Stafford pada tahun 2005‐2006 setengahnya merupakan pinjaman bersubsidi.

Anggota legislatif di Amerika baru‐baru ini mengeluarkan undang‐undang untuk

menurunkan suku bunga subsidi pinjaman Stafford. Hal ini mendapat dukungan publik

Amerika, berdasarkan jajak pendapat 88 persen orang Amerika mendukung hal ini.

Namun, usulan ini tampaknya tidak perlu dan mahal, dengan subsidi yang tidak terarah

ternyata tidak meningkatkan akses. Karena sebagian besar pemegang pinjaman Stafford

sudah meminjam sampai pada batasnya, kendala yang paling penting bukanlah lunasnya

pengembalian tapi ketersediaan keuangan itu sendiri. Dengan adanya subsidi, memang

menjadi lebih sulit untuk meningkatkan batas pinjaman.

Program lain dari pemerintah untuk membantu mahasiswa adalah program Grant

Pell. Grant Pell Ini diberikan kepada keluarga berpenghasilan lebih rendah lagi untuk

membayar pengeluaran pendidikan mereka. Tahun 2005‐06, pemerintah Federal dan

Negara memberikan $ 19 milyar dan $ 7 milyar. Sebagian besar hibah Federal adalah

melalui program Hibah Pell. Pemerintah federal setiap tahun mengeluarkan $ 13 milyar

untuk 5,3 juta siswa, rata‐rata setiap siswa mendapatkan sekitar $ 2.400.21

Seperti dicatat sebelumnya, Komisi Spellings mendorong untuk adanya peningkatan

Pell Grants sekitar dua‐pertiga. Usulan komisi Spelling ini, telah diterima oleh bagian

administrasi, Kongres dan masyarakat pendidikan tinggi. Namun, bagaimana pembiayaan

ini dilakukan masih belum ada kejelasan. Tujuan hibah Pell adalah untuk memfasilitasi

akses ke pendidikan tinggi untuk anak‐anak dari yang lebih rendah pendapatan keluarga.

Seperti dijelaskan sebelumnya, tujuan ini tampaknya cocok untuk meningkatkan akses ke

perguruan tinggi. 21 Kevin Dougherty, Financing Higher Education in the United States: Structure, Trends, and Issues, 2004, Columbia University.

41

3.3.2. Australia

Australia sebagai Negara maju mempunyai sejarah panjang mengenai pembiayaan

perguruan tinggi. Meski Australia menggunakan system parlementer, dimana

pemerintahnya diwarnai dengan pergantian yang cepat, namun semua pemimpin bangsa

Australia mempunyai pandangan yang sama mengenai pentingnya dunia pendidikan.

Sehingga pergantian kepemimpinan pemerintah Australia tidak berdampak signifikan

bagi perubahan dalam dunia pendidikan.

Sejak berdirinya Universitas Sydney tahun 1851, kemudian disusul Universitas

Adelaide 1874, Universitas Tasmania 1890, Universitas Queensland 1909 dan Universitas

Western Australia 1911, universitas dibiayai dari dana pemerintah, dana masyarakat dan

dari dana hibah swasta.

Menurut Tom Karmel, 1998, dana pemerintah yang dikeluarkan pemerintah

Australia untuk pendidikan sangat besar. Tidak kurang dari 60 persen dari dana secara

keseluruhan dialokasikan untuk pendidikan. Dana tersebut didistribusikan ke berbagai

universitas dengan tidak sama rata, tergantung pada keperluan. Universitas Western

Australia pernah memperoleh 48 persen demikian juga Universitas Tasmania pernah

mendapatkan 72 persen dari total anggaran pemerintah.

Penting dicatat dalam sejarah, bahwa pada masa awal berdirinya universitas di

Australia sebagai badan otonom yang dibentuk berdasarkan undang‐undang dengan

kebebasan yang sangat besar dalam kegiatan universitas. Luasnya otonomi yang dimiliki

universitas, sehingga tidak berada di bawah departemen manapun, dengan demikian

pemerintah sulit untuk melakukan intervensi terhadap universitas.

Ada tiga hal yang menjadi perhatian pemerintah Australia secara serius, setelah

perang. Pertama, kembali menempatkan tentara pada posisinya, kedua, perhatian

pemerintah pada kemajuan ilmu pengetahuan, ketiga, bantuan pembangunan

internasional. Perhatiannya pada ilmu pengetahuan dibuktikan oleh pemerintah dengan

memberikan biaya kuliah dan biaya hidup mahasiswa.

Pada dekade 1970‐an perhatian pemerintah Australia terhadap dunia pendidikan

semakin besar, hal ini bisa terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan. Pemerintah Australia

42

membebaskan biaya kuliah di semua universitas, baik bagi masyarakat yang tidak mampu

maupun yang berada.

Sebelum tahun 1973, mahasiwa diwajibkan membayar uang kuliah, kalaupun ada

yang tidak membayar kuliah hanya diperuntukan bagi mereka yang mempunyai nilai

akademis yang sangat baik. Namun sejak 1973 semua uang kuliah dihapuskan dan sejak

1973 universitas dibiayai tanpa kontribusi langsung dari mahasiswa.22

Pada tahun 1987 Menteri Pendidikan Australia, John Dawkin, membuat sebuah

kebijakan yang sangat terkenal. Dalam pandangan Dawkins tantangan utama ke depan

adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara mempertahankan system

pendidikan tinggi yang mampu mengambil pendekatan jangka panjang dan

menggunakan pendidikan tinggi untuk menangani masalah ekonomi dan social dalam

skala nasional.

Seiring dengan pemikiran John Dawkin, pada tahun 1989 pemerintah juga

memperkenalkan program Higher Education Contribution Scheme (HECS) atau Skema

Kontribusi Pendidikan Tinggi. Program ini bukan hanya memberikan beasiswa, namun

juga peningkatan kualitas dan perluasan akses bagi seluruh masyarakat Australia.

Program ini untuk memenuhi target pemerintah dalam mengejar pembangunan ekonomi,

dimana para lulusan universitas diharapkan dapat memasuki lapangan kerja yang sesuai

dengan latar belakang pendidikannya.

Higher Education Contribution Scheme (HECS) secara operasional dapat dikatakan

sebagai subsidi silang. Biaya kuliah dibebankan kepada mereka yang mampu membayar

kuliah di perguruan tinggi. Sementara bagi kalangan yang tidak mampu untuk membayar

kuliah pemerintah memberikan pinjaman, yang dapat dibayar secara berangsur setelah

lulus dan mendapatkan kerja.

Dengan kata lain, dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, sektor pendidikan

tinggi di Australia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan yang terjadi

tidak hanya pada aspek pendanaan tapi juga aspek organisasi, pengawasan, dan

22 Tom Karmel, Higher Education in Australia A case study, (Berlin:Paper of Conference, 1998).

43

partisipasi. Pada sektor organisasi misalnya dari awal 1970‐an sampai dengan 1988,

pendidikan tinggi di Australia itu terdiri dari tiga sektor yang terpisah: universitas, kolese

pendidikan lanjutan (CAEs) dan pendidikan tinggi teknis yang diawasi oleh

Persemakmuran Komisi Pendidikan Tersier (the Commonwealth Tertiary Education

Commission).

Di bawah Komisi Pendidikan Tinggi ( Tertiary Education Commission) yang didirikan

oleh pemerintah Frase, tahun 1988, mengeluarkan kebijakan bahwa semua biaya

pendidikan tinggi diberikan secara gratis, kecuali beberapa perguruan tinggi swasta yang

beroperasi di sektor pelatihan kejuruan.

Agar terjadi keseimbangan dalam pendanaan perguruan tinggi, mahasiswa asli

Australia kuliah gratis, maka pada bulan Desember 1988, pemerintah mengumumkan

perubahan kebijakan untuk pendidikan siswa internasional. Efektif sejak 1 Januari 1990,

semua siswa asing baru itu harus membayar biaya penuh siswa. Untuk memastikan

bahwa siswa internasional tidak menggantikan siswa Australia atau memperoleh subsidi

silang dari pembayar pajak Australia, Pemerintah menetapkan minimal biaya kuliah.23

Kebijakan John Dawkin berimplikasi pada meningkatnya kesempatan untuk

berpartisipasi dalam pendidikan tinggi, meningkatkan lulusan tenaga kerja untuk

membantu meningkatkan daya saing ekonomi Australia, membuat pendidikan tinggi lebih

responsive terhadap kebutuhan nasional, terakhir menyediakan lingkungan yang lebih

fleksibel untuk pendidikan tinggi. Berdasarkan data rasio pendaftaran bruto untuk sektor

pendidikan seluruh tersier meningkat dari 24 persen pada tahun 1975 sampai 72 persen

pada tahun 1995. Pada tahun 1997, 50 persen penduduk usia 20 sampai 24 tahun

berpartisipasi dalam beberapa bentuk pendidikan tinggi. Antara tahun 1996 dan 2004,

terdapat peningkatan pendaftaran siswa hampir 50 persen.

Kebijakan yang dibuat tahun 1989 juga berdampak pada program penelitian di

Australia. Tujuan dari kebijakan tersebut agar program riset akan semakin dibiayai sesuai

dengan apa yang mereka lakukan, bukan dibagikan berdasarkan nama besar lembaga.

Dana penelitian harus dialokasikan secara kompetitif, dan tepat sasaran ke lembaga‐ 23 Bruce Chapman and Chris Ryan, Higher Education Financing and Student Access: A Review of the Literature, (Australian National University: Economics Program Research School of Social Sciences, 2003)

44

lembaga penelitian, kelompok peneliti maupun individu yang paling mampu

menggunakan secara efektif, layak untuk mendapatkan bantuan dana tersebut.

Dalam memajukan dunia pendidikan, pemerintah tidak hanya mengeluarkan dana

dari APBN, namun pemerintah Australia, pada tahun 1993, mendorong berbagai

perusahaan atau industri untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi secara

lebih intensif. Hal ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerjasama segitiga yaitu

pemerintah, industri dan perguruan tinggi. Selain itu, masing‐masing perguruan tinggi

juga melakukan kerjasama dengan perusahaan atau industri, sesuai dengan kepentingan

masing‐masing. Kerjasama ini sangat membantu pembiayaan perguruan tinggi. Selain itu,

kerjasama ini pada masa Perdana Menteri Paul Keating, kerjasama antara perusahaan

atau industri dengan perguruan tinggi dapat meningkatkan produktifitas perusahaan dan

universitas sebesar 2 persen.

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 juga mengenai Australia. Di bawah

kepemimpinan Perdana Menteri John Howard, melakukan penghematan terhadap fiskal

dan belanja publik, termasuk biaya untuk dunia pendidikan. Pemerintah Howard

mengusulkan pemotongan anggaran untuk dana bantuan operasi universitas, sebesar 1,8

miliar dollar selama empat tahun. Menteri baru, Senator Amanda Vanstone, memutuskan

untuk menyebarkan penghematan biaya beban melalui langkah‐langkah berikut:

Pengurangan biaya hibah operasi universitas 1997‐2000, sebanyak 6 persen selama

empat tahun.

Mendorong universitas‐universitas untuk memungut biaya, sejak tahun 1998,

kepada mahasiswa program sarjana dalam negeri.

Penghapusan penasehat independen dan badan pengawas, dalam Dewan

Pendidikan Tinggi.

Penghematan ini menuai protes dari berbagai kalangan, baik akademisi, LSM juga

partai oposisi. Protes besar‐besaran terjadi di berbagai negara bagian, namun pemerintah

tetap pada keputusannya, mengurangi dana bantuan untuk pendidikan. Badai protes dari

berbagai kalangan membuat pemerintah bimbang, maka pada akhir tahun 1999

pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Pemerintah menawarkan tambahan dana

untuk suplementasi gaji. Hal ini dilakukan, dengan universitas yang mau melakukan

45

reformasi manajemen dan administrasi. Program ini memberikan tambahan sebesar 2

persen dari komponen gaji.

Tak lama berselang pada Januari 2001, pemerintah kembali mengeluarkan

kebijakan dengan mengumumkan bantuan sebesar 2,9 miliar dollar, bantuan pemerintah

dan setengah diberikan untuk perguruan tinggi. Dana yang cukup besar ini dialokasikan

untuk penelitian kompetitif, penelitian infrastruktur atas penawaran kolaboratif,

beasiswa untuk 2000 mahasiswa untuk program yang telah ditentukan serta bantuan

untuk mahasiswa program pascasarjana.

Dengan sistem yang terus dikembangkan, pendidikan tinggi Australia yang kini

terdiri dari 37 perguruan tinggi milik negara dan 3 perguruan tinggi swasta, 3 lembaga

pendidikan terakreditasi dan 86 penyelenggara pendidikan tinggi swasta termasuk

perguruan tinggi teologi. Di bawah reformasi yang terkandung dalam Undang‐Undang

Dukungan Pendidikan Tinggi Higher Education Support Act (HESA) tahun 2003,

Commonwealth Grant Scheme (CGS) telah menggantikan sistem operasi block grant. Di

bawah sistem CGS 37 perguruan tinggi akan masuk ke dalam Perjanjian Pendanaan

tahunan dengan pemerintah yang menetapkan sejumlah program yang akan dibiayai.

Dengan sistem baru ini, pemerintah telah mendorong meningkatnya partisipasi siswa

sebesar 2,5 persen mulai tahun 2005. Demikian juga meningkatnya bantuan untuk

bangunan sebesar 7,5 persen pada 2007. 24

3.3.3. Malaysia

Malaysia merupakan negara berkembang di dunia ketiga yang mempunyai

kemajuan cepat dalam berbagai bidang. Di bandingkan negara‐negara tetangganya

seperti Indonesia, Thailand, Filipina kecuali Singapura, Malaysia terbilang negara yang

paling cepat dalam membangun sistem pendidikan. Di era 1970‐an guru‐guru di Malaysia

mulai dari guru Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, hampir semuanya didatangkan

dari Indonesia, namun di era 1990‐an mahasiswa dari Indonesia mengambil program

doktoral di Malaysia. Sebuah kondisi yang terbalik hanya terjadi dalam kurun waktu 20

24 Michael Gallagher, Australia and Argentina. A Comparative analysis from the mid 1970’s (Buenos Aires: ANU‐UBA, 2007)

46

tahun. Hal ini terjadi, karena perhatian pemerintah Malaysia terhadap pendidikan

memang terbilang sangat tinggi. 25

Pendidikan tinggi di Malaysia dibagi menjadi 2 sektor: publik (baca: negeri) dan

non‐publik (baca: swasta). Di sektor publik, terdapat 20 universitas dan 6 university

colleges, (istilah university college digunakan untuk pendidikan tingkat tinggi yang mampu

memberikan gelar sarjana sendiri, tetapi belum mencapai status universitas). Di sektor

non‐publik ada 559 lembaga dari berbagai jenis termasuk: universitas dan dan kampus

asing. Selain itu, masih ada kategori politeknik sebanyak 24 institusi.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Malaysia telah melakukan upaya

yang cukup signifikan dalam memperbaiki sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan.

Hal yang paling krusial dihadapi pemerintah Malaysia dalam menangani perguruan tinggi

adalah masalah pembiayaan dan akses. Dalam hal akses ke pendidikan tinggi, pada tahun

1965 sampai 2005 masyarakat Malaysia yang dapat mengakses ke perguruan tinggi

kurang dari 30 persen. Rendahnya akses masyarakat ke perguruan tinggi, menjadi ‘PR’

bagi pemerintah Malaysia untuk melakukan terobosan kebijakan. Maka lahirlah kebijakan

baru dari Kementerian Pendidikan, bahwa pada tahun 2010 ini, akses serta partisipasi

masyarakat ke pendidikan tinggi dapat mencapai 40 persen orang muda (usia 18‐24).

Dengan kata lain, akan terjadi peningkatan pendaftaran dari 650.000 mahasiswa pada

tahun 2005 menjadi 910.000 mahasiswa pada tahun 2010.

Beragamnya etnis di Malaysia juga berkontribusi dalam persoalan akses ke

perguruan tinggi. Masalah akses pendidikan tinggi terus menimbulkan pertentangan di

antara berbagai kelompok etnis di Malaysia. Kuota ras (dimana sebelumnya orang Melayu

mendapat kuota tertentu di setiap universitas negeri) telah dihapuskan pada tahun 2002.

Akses ke perguruan tinggi negeri kini harus berdasarkan pada kemampuan. Meski kuota

orang Melayu sudah dihapuskan, namun perdebatan tidak otomatis berhenti. Bagi orang

Melayu asli, atau Bumiputera, adanya kuota di perguruan tinggi negeri, bukan merupakan

prioritas atau pemanjaan, sebab orang melayu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri

harus melalui program/matrikulasi pra‐universitas, selain itu mereka juga harus membayar

biaya pendidikan dan biaya lainnya, belum lagi biaya hidup (meskipun akomodasi di

25 Hal ini bisa terlihat dari mahasiswa Indonesia yang kuliah program doctoral di Malaysia pada era 1990‐an yaitu Yusril Ihza Mahendra (USM, mantan Menkumham), Muhammad Nur (UM, Sekretaris program pasca sarjana Universitas Nasional,) Amir Santoso, (USM, sekretaris program pasca sarjana UniversitasIndonesia,) dan masih banyak lagi yang lain.

47

kampus disubsidi oleh pemerintah). Sedangkan bagi non‐bumiputera dapat mengakses

perguruan tinggi negeri dengan berbekalkan ijazah Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia

(STPM ) setingkat SMA.

Masalah lain yang cukup rumit di Malaysia adalah masalah 'korporatisasi,' atau

‘swastanisasi’. ‘Swastanisasi’ ini menjadi dilema bagi pendidikan tinggi di Malaysia sebab

di satu sisi pendidikan tinggi milik pemerintah ini menginginkan untuk mendapatkan

otonomi, namun di sisi lain masih membutuhkan bantuan keuangan dari pemerintah yang

sangat besar.

Dalam beberapa dekade terakhir, Malaysia telah melakukan proses transformasi

ekonomi dari produksi massal dan tenaga kerja yang relatif tidak terampil on mass

production and relatively unskilled labor kepada produksi pengetahuan yang kreatif.

Dalam melaksanakan perubahan ini, negara telah mengalokasikan 8 persen (RM 11,3

miliar) dari total pengeluaran pemerintah (APBN) hanya untuk pendidikan tinggi.

Persentase ini relatif tinggi, sebab subsidi biaya kuliah yang diberikan langsung ke kampus

belum masuk di dalamnya.

Besarnya investasi pemerintah pada pendidikan tinggi, mengakibatkan

pemerintah terlalu jauh terlibat di perguruan tinggi, karenanya muncul keinginan dari

perguruan tinggi untuk otonom. Katerbatasan universitas dalam mengelola dirinya sangat

terasa ketika universitas tidak dapat menentukan sendiri untuk menseleksi mahasiswa

yang berkualitas sesuai dengan kompensasi dalam persaingan di setiap fakultas.

Apa yang terjadi sekarang, pemerintah sangat dominan dalam mengatur

masuknya mahasiswa ke universitas. Saat ini, siswa ditugaskan ke universitas tertentu

berdasarkan nilai rata‐rata yang mereka peroleh. Sementara itu, pengelola fakultas adalah

pegawai negeri sipil dengan gaji tinggi, demikian juga dengan wakil rektor dan dekan

yang diangkat oleh negara.

Pada tahun 1997, pemerintah membentuk Dana Nasional Pendidikan Tinggi

Corporation, National Higher Education Fund Corporation (NHEFC), sebuah direktorat di

Departemen Pendidikan Tinggi yang memberikan pinjaman bersubsidi untuk siswa yang

kuliah di lembaga swasta. Pada tahun 2000, pemerintah juga memperpanjang pinjaman

48

kepada siswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri. Antara 1997 dan 2005, uang yang

dikeluarkan NHFEC sekitar RM 15,1 miliar untuk sekitar 800.000 siswa.26

Meskipun program pinjaman ini telah dirasakan manfaatnya oleh banyak

mahasiswa, namun masih tetap dilakukan perbaikan disana sini untuk efisiensi yang lebih

besar. Saat ini tidak ada pembatasan berapa maksimal pendapatan yang tidak boleh

menerima pinjaman, dengan demikian banyak orang kaya yang mendapat keuntungan

dengan adanya pinjaman dari pemerintah. Pinjaman yang sekarang berlaku berdasarkan

jenis gelar yang dikejar, yang mungkin akan menimbulkan bias dalam mendukung

mahasiswa. Saat sekarang ini ada sekitar 21 persen dari pinjaman diberikan kepada

mahasiswa yang belajar universitas swasta, dan pada tahun 2005 sampai 2007 meningkat

menjadi 32 persen. Meskipun persentase siswa penerima pinjaman belajar di universitas

swasta telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat berharap mayoritas

pinjaman akan diberikan kepada siswa yang belajar di perguruan tinggi negeri, mengingat

perbedaan dalam hal biaya.

Isu paling penting yang dihadapi program pinjaman ini adalah kesinambungan

keuangan. Secara umum, kepatuhan dalam membayar pinjaman masih sangat rendah,

karenanya Departemen Keuangan memotong anggaran ke NHEFC dalam beberapa tahun

terakhir. NHEFC melaporkan bahwa uang yang dipulangkan dari pinjaman hanya 25

persen dari apa yang seharusnya kembali. Hal ini menyebabkan NHEFC meminjam uang ke

lembaga lain dengan tingkat bunga yang sangat tinggi.

3.3.4. India

Dana untuk pendidikan tinggi di India datang dari tiga sumber yang berbeda, yaitu,

pemerintah, biaya pendapatan dari mahasiswa dan sumber pendapatan lain dari

filantropi, industri, penjualan publikasi, dan lain lain. Ketergantungan pendidikan tinggi

pada biaya dari pemerintah sangat tinggi yaitu 49,4 persen, dan tingkat ketergantungan

ini semakin tinggi menjadi 75,9 persen pada tahun 1986‐1987. Di sisi lain, pendapatan dari

mahasiswa menurun drastis dari 36,8 persen menjadi 12,6 persen selama periode yang

26 G.Sivalingam, Privatization of Higher Education in Malaysia, Monash University Malaysia, 2004.

49

sama. Sementara sumber‐sumber lain seperti filantropi, industri serta kerjasama hanya

sekitar 10 persen sepanjang periode.

Biaya pendidikan tinggi di India, sekitar tiga‐perempat dari total pengeluaran

ditanggung oleh pemerintah. Karena pendidikan tinggi bagi pemerintah India merupakan

bagian yang tak dapat dipisahkan dari aktifitas negara. Sampai dengan tahun 1986‐1987,

sumber dana dari non‐pemerintah seperti biaya SPP dan sumbangan lainnya yang bersifat

sukarela relatif kecil.

Di sisi lain, kebutuhan sistem pendidikan tinggi semakin berkembang pesat.

Namun sayangnya, anggaran publik tidak cukup dana, terutama untuk sektor pendidikan.

Menyadari kekurangan tersebut, maka dalam dekade terakhir, beberapa eksperimen

alternatif mulai diberlakukan seperti biaya siswa, pinjaman mahasiswa, pajak pascasarjana

dan privatisasi diintensifkan.

Meskipun akses mahasiswa semakin bertambah secara absolut, namun hanya 7

persen dari penduduk pada kelompok usia 17‐24 yang dapat belajar di pendidikan tinggi di

India. Meski sudah ada kemudahan akses, namun anak muda lebih cenderung atau lebih

menyukai belajar di luar negeri. Jika dilihat dari persentase ini, maka bisa dikatakan bahwa

akses mahasiswa ke perguruan tinggi terbilang kecil. Hal ini semakin disadari bahwa

anggaran publik untuk pendidikan masih sangat kurang.

Seiring dengan reformasi ekonomi dan pemotongan anggaran publik khususnya

untuk biaya pendidikan tinggi, sejumlah panitia telah dibentuk untuk meneliti masalah

alternatif mobilisasi sumber daya keuangan. Semua panitia memiliki konsensus bahwa

salah satu sumber utama pendapatan adalah biaya dari siswa. Panitia merekomendasikan

untuk peningkatan biaya dan dalam segala macam biaya. Dengan demikian, paling tidak di

dapatkan sedikitnya 15 persen sampai 25persen biaya di dapatkan dari mahasiswa itu

sendiri.27

Hal ini masih menjadi perdebatan di masyarakat India, namun pemerintah

sekarang sedang berusaha keras untuk tetap memberikan subsidi terhadap perguruan

tinggi dengan jumlah yang lebih besar. Usaha pemerintah ini juga dalam rangka, agar

27 P. Geetha Rani, Economic Reforms and Financing Higher Education in India. (Selected Paper: New Delhi)

50

kalangan ekonomi menengah ke atas untuk berpartisipasi mengkuliahkan anaknya di

dalam negeri.

3.3.5. Inggris

Pendanaan pendidikan tinggi di Inggris ada dua model, pertama untuk yang kuliah

full time dan kedua untuk yang kuliah part time (di Indonesia tidak mengenal part time,

semua mahasiswa kuliah full time). Untuk mahasiswa yang full time biaya yang disubsidi

oleh pemerintah dua kali lipat dibandingkan dengan biaya yang diberikan pada

mahasiswa part time. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi siswa

dalam memasuki perguruan tinggi di Inggris. Sebab Inggris tingkat partisipasi siswa untuk

memasuki perguruan tinggi di Inggris, menurut standar internasional, terbilang rendah.

Terobosan kebijakan yang dilakukan pemerintah Inggris dengan memberikan

subsidi lebih banyak pada mahasiswa full time ternyata cukup berhasil meningkat

partisipasi mahasiswa untuk kuliah full time. Berdasarkan data statistik, pada tahun 1980

hanya 13 persen orang muda yang kuliah full time, sedangkan pada tahun 1999 meningkat

menjadi 34 persen dan tahun 2010 pemerintah menetapkan target angka partisipasi

mahasiswa yang kuliah full time menjadi 50persen. Demikian juga, kalau dilihat dari

partisipasi angka jender terjadi peningkatan, partisipasi perempuan untuk kuliah full time

hampir menyamai laki‐laki, jika dipersentasikan 55persen laki‐laki:45persen perempuan.

Besarnya bantuan subsidi yang dilakukan pemerintah dapat mengurangi beban siswa

sebanyak 50 persen.

Perubahan angka partisipasi ini dalam 20 tahun terakhir ini, turut juga merubah

kondisi perekonomian, sebab semakin banyak lulusan universitas yang bekerja di sektor‐

sektor formal dengan gaji memadai. Maka semakin meningkat pendapatan masyarakat.

Bantuan yang diberikan pada mahasiswa tidak hanya bantuan langsung berupa subsidi

yang diberikan ke universitas, namun juga diberikan bantuan dalam bentuk voucher.

Voucher ini digunakan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan masuk ke

universitas, voucher ini bisa digunakan untuk biaya kursus mata kuliah yang dianggap

tertinggal. Voucher juga dapat digunakan membantu keluarga mahasiswa yang

kekurangan. Namun demikian, voucher ini mengundang perdebatan yang cukup lama,

51

namun seiring dengan waktu dan perdebatan yang panjang, pada akhirnya voucher dapat

diterima, sebagai salah satu mekanisme bantuan pemerintah.

Meski pemerintah memberikan subsidi kepada para mahasiswa, bukan berarti

mahasiswa tidak membayar sama sekali. Sejak tahun 1997 siswa di Inggris telah

diwajibkan untuk memberikan kontribusi terhadap pendidikan. Ini pada awalnya

ditetapkan sebesar 1.000 foundsterling, kontribusi ini untuk menguji sejauhmana

keseriusan kuliah di universitas. Namun kontribusi ini hanya ditunaikan oleh 42 persen

mahasiswa, 19 persen hanya memberikan kontribusi parsial atau setengahnya dan

selebihnya tidak memberikan kontribusi. Selain itu, ada hal yang tidak bisa dihindari oleh

mahasiswa yaitu membayar setiap mata kuliah, dimana harganya semua mata kuliah tidak

ada yang berbeda.28

Pemerintah Inggris memberikan kebebasan yang sangat luas pada pihak

universitas untuk mengatur berapa biaya kuliah yang harus ditanggung oleh mahasiswa.

Ada beberapa pertimbangan dalam memutuskan berapa biaya kuliah yang harus dibayar

oleh mahasiswa. Pertama, laporan keuangan membuktikan bahwa pemasukan uang dari

mahasiswa mempunyai kontribusi yang signifikan. Kedua, setiap universitas mempunyai

perbedaan dalam menentukan struktur biaya, misalnya mata kuliah campuran yang

menuntut keseimbangan antara kegiataan dan pengajaran, penelitian dan transfer

teknologi, demikian juga apakah mereka akan fokus pada regional atau internasional,

demikian juga dengan struktur upah mereka. Poin dua ini sebelumnya memang tidak

pernah ada, dengan kata lain struktur biaya yang terjadi sekarang memang berbeda

dengan 40 tahun yang lalu. Ketiga, perencanaan yang dibuat sekarang memang tidak

berhubungan dengan biaya pengajaran, demikian juga dengan kualitas infrastruktur.

Mekanisme penghitungan biaya kuliah tergantung kemampuan masyarakat. Jika

universitas menghitung biaya kuliah dengan nilai yang maksimum, maka akan dapat

menghasilkan uang yang sangat banyak. Untuk biaya kuliah di Inggris, bagi warga negara

Inggris mencapai 4 ribu founsterling, sedangkan bagi mahasiswa yang berasal bukan dari

Uni Eropa mencapai sekitar 7 ribu untuk mata kuliah berbasis di ruang kelas dan 9 ribu

untuk mata kuliah berbasis di labolatorium serta 17 ribu untuk mata kuliah di klinik.

28 Nicholas Barr,Financing Higher Education: Comparing the Options, The Guardian, June 12, 2003, London.

52

Metode pembiayaan dengan nilai maksimal akan menghadapi masalah yaitu tidak

berpartisipasinya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jika demikian halnya, maka

akses ke perguruan tinggi akan mengalami kesulitan atau kemunduran. Kondisi ini

menuntut kebijakan yang komprehensif. Pertama, pembayaran tetap ada, namun melalui

mekanisme pinjaman. Pada dasarnya skema pinjaman yang dapat menghasilkan sumber

tambahan bagi universitas. Selain itu, pinjaman juga untuk meningkatkan akses masuk ke

perguruan tinggi.29

Kebijakan pinjaman yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa mempunyai

tujuan agar kesan pembayaran di muka bisa berkurang. Tujuan selanjutnya, untuk

menghilangkan persepsi bahwa pendidikan menjadi sesuatu yang konsumtif. Pada saat

yang sama, dana pinjaman yang diberikan kepada mahasiswa bukan berasal dari dana

publik.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa akses ke perguruan tinggi di

Inggris, berdasarkan standar internasional terbilang rendah. Namun setelah berbagai

kebijakan pendanaan untuk perguruan tinggi diperbaiki, maka akses ke perguruan tinggi

menjadi semakin membaik. Dengan adanya pinjaman, voucher dll, bagi masyarakat

berpenghasilan rendah sangat amat membantu, sehingga masuk ke perguruan tinggi

tidak menjadi sesuatu yang elitis. Lebih jauh, ketersediaan kredit bagi mahasiswa,

memberikan solusi yang sangat efektif, meski tidak menyelesaikan seluruh persoalan. Hal

ini dapat terlihat dari bukti terbaru yang menegaskan bahwa kombinasi biaya dan

pinjaman dapat meningkatkan akses.

Pelajaran yang didapatkan dari berbagai Negara adalah sebagai berikut;

Pelajaran yang didapatkan dari Amerika:

1. Pembiayaan perguruan tinggi tidak sentralisasi, tapi desentralisasi. Dengan kata lain

pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota alokasi anggarannya lebih difokuskan untuk

PT yang ada di daerahnya.

2. Beragamnya pola pemberian beasiswa yang diberikan pemerintah layak untuk

dipertimbangkan di Indonesia.

3. Dengan decentralisasi akan semakin mudah bagi pemerintah untuk memberikan

beasiswa kepada putra daerahnya.

29 Ibid,.

53

Urgensi desentralisasi pendidikan di Indonesia, yaitu :

1. Untuk membangun kompetisi yang sehat antar provinsi atau kabupaten/kota dalam

ilmu pengetahuan.

2. Untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia di setiap daerah

3. Keunggulan setiap daerah akan terjaga dan terartikulasikan dalam ilmu pengetahuan

4. Pada saat ini pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa

permasalahan yang menonjol (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh

pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih

lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan

keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi.30

Pelajaran yang didapatkan dari Australia;

1. Meski berganti kepemimpinan nasional (Perdana Menteri) namun program

pendidikan tetap menjadi skala prioritas, sehingga pada setiap kepemimpinan

perubahan kebijakan terhadap pendidikan semakin membaik.

2. Pemerintah dalam mengembangkan pendidikan juga memfasilitasi untuk kerjasama

antara Universitas dengan dunia Industri.

3. Dana dari pemerintah dikelola oleh lembaga tersendiri di bawah Kementerian

Pendidikan.

Pelajaran yang didapatkan dari Malaysia;

1. Visi yang jelas dari pemerintah Malaysia tentang pendidikan on mass production and

relatively unskilled labor to creative productive knowledge. Dalam konteks ini

pemerintah melihat bahwa ilmu pengetahuan sebagai industri.

2. Implikasi dari visi ini pemerintah Malaysia berani mengeluarkan anggaran sebesar

apapun. Karena ilmu pengetahuan adalah industri yang memerlukan investasi.

3. Hanya kurang lebih 20 tahun Malaysia sudah mendapatkan ‘hasil’ dari investasinya

4. Dana dari pemerintah dikelola oleh lembaga tersendiri di bawah Kementrian

Pendidikan.

30 Sumber pendanaan yang berasal dari APBD Propinsi, umumnya sebagian besar diperuntukkan bagi pendidikan tingkat dasar dan menengah. Hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan di tingkat pendidikan tinggi. Sumber dana dari APBD propinsi ini dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan yang ada diwilayah propinsi tersebut. Adapun sumber pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota seluruhnya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan semangat desentralisasi.

54

Pelajaran yang didapatkan dari India;

1. Kebergantungan terlalu tinggi pada dana pemerintah tidak menjamin kualitas dan

akses pendidikan tinggi menjadi semakin baik.

2. Buruknya kualitas pendidikan di dalam negeri, membuat mahasiswa banyak yang

sekolah ke luar negeri. Dari hal ini dapat di analisa bahwa untuk Indonesia selain harus

terus meningkatkan kualitas pendidikan, juga perlu mengangkat citra bahwa ‘produk’

dalam negeri juga tidak kalah oleh luar negeri.

3. Tidak ada upaya dari pemerintah untuk menjadikan universitas menjadi lembaga

mandiri

Pelajaran yang didapatkan dari Inggris;

1. Adanya jaminan dari pemerintah bagi keluarga kurang mampu untuk melanjutkan

kuliah di perguruan tinggi

2. Besarnya subsidi dari pemerintah untuk mahasiswa tidak menjamin tinggi akses

partisipasi masyarakat.

3. Dana dari pemerintah dikelola oleh lembaga tersendiri di bawah Kementrian

Pendidikan.

BAB IV POTRET MAKRO DAN MIKRO PENDANAAN PENDIDIKAN TINGGI

4.1. Potret Makro Pendanaan Pendidikan Tinggi

Amandemen UUD 1945, yang dilakukan pada tahun 1999 hingga tahun 2002,

memberikan dorongan yang signifikan dalam hal pendanaan bagi dunia pendidikan. UUD

1945 hasil amandemen mengamanahkan, dalam pasal 31 ayat 4, “Negara memprioritaskan

anggaran pendidikan sekurang‐kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan

55

dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Pasal 31 ayat 4 ini, mewajibkan

pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dari APBN dan APBD sekurang‐kurangnya 20

persen. Sejak terbentuknya pemerintahan baru dimana Susilo Bambang Yudhoyono

terpilih sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai wakil Presiden, maka upaya untuk

manjalankan UUD 1945 sangat terlihat.

Gambar 4.1 Perkembangan Pendanaan Pendidikan Tinggi 2004‐2010 (Milyar Rupiah)

Sumber data Dirjen Pendidikan Tinggi

Jika kita lihat gambar 4.1. maka sangat jelas kenaikan anggaran pada setiap

tahunnya, baik anggaran pembangunan, dana rutin, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) secara keseluruhan terus meningkat. Dana pembangunan pada tahun 2004 hanya

2,364 milyar rupiah , sedangkan pada tahun 2009 sebesar 9,640 milyar rupiah, dana

pembangunan ini digunakan untuk membangun infrastruktur. Sedangkan dana rutin yang

juga terus meningkat, pada tahun 2004 sebesar 3,386 milyar rupiah dan tahun 2009

menjadi 6,829 milyar rupiah, lebih banyak digunakan untuk gaji dosen dan karyawan.

Terakhir dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukan peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membiayai pendidikan tinggi, tapi di sisi lain, hal ini juga

harus di waspadai, karena ini bermakna perguruan tinggi semakin komersil, karena

semakin banyaknya dana masyarakat yang masuk ke perguruan tinggi.

56

Tabel 4.1. Peta Alokasi Anggaran Pendidikan Tinggi 2006‐2010 Kementerian Pendidikan Nasional

No KEGIATAN ALOKASI DANA (x 1.000)

2006 2007 2008 2009 2010

1 ALOKASI KEGIATAN PUSAT

1.860.128.782 2.162.435.687 1.961.785.143 2.194.367.126 1.985.108.194

2 ALOKASI PTN

5.327.524.017 7.401.290.320 7.602.313.051 11.280.587.027 14.124.559.332

a. BHMN 940.466.361 1.347.472.295 1.277.296.521 1.979.327.722 2.722.910.770

b. PTN BLU

2.316.823.100 3.902.846.977

c. PTN Non BLU

4.387.057.656 6.053.818.025 6.325.016.530 6.984.436.205 7.498.801.585

3 ALOKASI Non PTN 65.635.321 75.552.805 204.684.829 219.560.632 257.415.198

a. Bantuan 124.150.000

110.000.000

155.000.000

b. Hibah Kompetitif

65.635.321 75.552.805 80.534.829 109.560.632 102.415.198

4 PNBP 2.250.503.375 3.150.705.200 3.900.000.000 5.317.077.446 6.489.129.648

TOTAL 9.503.791.495 12.789.984.012 13.668.783.023 19.011.592.231 22.856.212.372

Sumber Data Dirjen Pendidikan Tinggi 2010

Tabel 4.1, memberikan informasi alokasi dana pendidikan tinggi yang terus

meningkat. Alokasi anggaran ini terdiri dari empat numenklatur, Kegiataan Pusat, Alokasi

PTN, Alokasi non PTN, dan PNBP. Alokasi anggaran untuk kegiataan pusat terjadi

fluktuatif, tahun 2006 sebesar 1,86 triliun rupiah, tahun 2007 terjadi kenaikan menjadi

2,162 triliun rupiah, dan tahun 2008 kembali terjadi penurunan sebesar 1,961 triliun

rupiah, tahun 2009 terjadi kenaikan menjadi 2,194 triliun rupiah dan tahun 2010 kembali

menurun menjadi 1,985 triliun rupiah.

Sedangkan untuk alokasi anggaran untuk Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) secara

keseluruhan pada setiap tahunnya terjadi kenaikan yang signifikan. Tahun 2006 alokasi

anggaran untuk PTN sebesar 5,327 triliun rupiah dan tahun 2010 sebesar 14,125 triliun

rupiah. Demikian juga alokasi anggaran untuk non PTN setiap tahunnya mengalami

kenaikan yang signifikan. Tahun 2006 alokasi anggaran untuk non PTN sebesar 65,64

milyar rupiah dan tahun 2010 sebesar 257,42 milyar rupiah.

57

Pada saat yang sama, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami kenaikan

yang signifikan. Tahun 2006, PNBP sebesar 2,250 triliun rupiah dan tahun 2010 sebesar

6,489 triliun rupiah.

Tabel 4.2. Peta Alokasi Anggaran Pendidikan Tinggi Islam 2006‐2010 Kemenag (x 1000)

No Kegitan 2006 2007 2008 2009 2010

1 Alokasi Kegiatan Pusat 54,517,900 59,583,800 132,191,250 120,220,000 215,938,000

2 Alokasi PTAIN 1,949,556,478 982,183,372 592,829,450 1,818,785,765 1,679,109,100 a. BLU 0 0 0 130,856,914 304,055,233

b. PTN Konvensional 0 0 0 0 0

c. Hibah/Pinjaman 325,000,000 237,373,373 495,509,400 316,454,400 279,523,000 d. Lain‐lain 1,624,556,478 744,809,999 97,320,050 1,371,474,451 1,095,530,867 3 Aloaksi Non PTAIN 0 0 0 0 0 a. Bantuan 0 0 0 0 0 b. Hibah Kompetitif 0 0 0 0 0 c. Lain‐lain 0 0 0 0 0 4 PNBP 4,573,756 145,760,320 283,964,654 345,995,352 199,283,832

Total 2,008,648,134 1,187,527,492 1,008,985,354 2,285,001,117 2,094,330,932 Sumber Kementerian Agama 2010

Demikian juga terjadi kenaikan anggaran untuk pendidikan di bawah Kementrian

Agama. Tabel 4.2. menunjukan pengalokasian dana pendidikan tinggi di bawah

Kementrian Agama yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran ini terdiri

dari empat numenklatur, Kegiataan Pusat, Alokasi PTAIN, Alokasi non PTAIN, dan PNBP.

Alokasi anggaran untuk kegiataan pusat terjadi kenaikan dari tahun ke tahun.

Tahun 2006 sebesar 54,518 milyar rupiah, dan tahun 2010 menjadi 215 milyar rupiah.

Sedangkan alokasi secara keseluruhan untuk PTAIN terjadi fluktuasi. Tahun 2006,

anggaran sebesar 1,95 triliun rupiah, tahun 2007 terjadi penurunan menjadi sebesar

kurang lebih 982 milyar rupiah, tahun 2008 terjadi penurunan lagi, menjadi sebesar

kurang lebih 593 milyar rupiah, tahun 2009 terjadi kenaikan, menjadi sebesar 1,82 triliun

rupiah dan tahun 2010 terjadi penurunan, menjadi sebesar 1,68 triliun rupiah. Sementara

alokasi untuk non PTAIN tidak ada.

Terakhir, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami fluktuasi. Tahun

2006, PNBP sebesar 4,54 milyar rupiah, tahun 2007 mengalami kenaikan drastis menjadi

sebesar kurang lebih 146 milyar rupiah, tahun 2008 kembali mengalami kenaikan drastis,

58

menjadi sebesar kurang lebih 283 milyar rupiah, tahun 2009 lagi‐lagi mengalami kenaikan

drastis, menjadi sebesar 346 milyar rupiah dan tahun 2010 mengalami penurunan drastis,

menjadi sebesar 199 milyar rupiah.

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan pendidikan tinggi secara makro baik

perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi negeri agama islam, khususnya

pelaksanaan kebijakan dalam hal pendanaan pendidikan tinggi bisa dilihat pada gambar

4.2. Peta Pendanaan PTN dan PTAN. Berdasar hasil olahan, struktur pendanaan makro

Pendidikan Tinggi baik Dana Pemerintah, Dana Masyarakat, dan Dana Bantuan dan

Kerjasama memiliki komposisi yang tidak merata. Hal ini terbukti dengan peran besarnya

pemerintah dalam mendanai Pendidikan Tinggi di Indonesia yaitu sebesar 59,92 persen

dari kebutuhan Pendidikan Tinggi. Dana Pemerintah yang dimaksud sebagian besar

disalurkan melalui Kementerian Diknas dan Kementerian Agama diluar Kementerian lain

dan Pemerintah Daerah.

Gambar 4.2. Peta Pendanaan PTN dan PTAN

Dana Masyarakat memiliki kontribusi terhadap kebutuhan Pendidikan Tinggi

sebesar 28,78 persen. Dana Masyarakat yang dimaksud sebagian besar berasal dari dana

Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan/Dana Penyelenggaraan Pendidikan (SPP/DPP),

selain dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa baru, sumbangan wajib,

sumbangan sukarela, persatuan orang tua, dan lai‐lain. Sedangkan sumber pendanaan

Pendidikan Tinggi paling kecil berasal dari Dana Bantuan dan Kerjasama, yaitu sebesar

8,50 persen dari kebutuhan Pendidikan Tinggi.

Sedangkan hasil yang diperoleh atas dana‐dana yang diinvestasikan ke Pendidikan

Tinggi memberikan output yang relative baik yaitu sebesar 86,20 persen, artinya dana‐

59

dana yang diterima Pendidikan Tinggi dijalankan dan dialokasikan relatif baik guna proses

pembelajaran Pendidikan Tinggi. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3.

Tingkat Pencapaian Sasaran PTN dan PTAN.

Gambar 4.3. Tingkat Pencapaian Sasaran PTN dan PTAN

Setelah melihat dari sisi kuantitatif, perlu dilihat kondisi lingkungan selama proses

pencarian alternatif‐alternatif dana pendidikan tinggi. Selama proses pendanaan

pendidikan tinggi, ada hambatan‐hambatan yang ditemukan selama proses pendanaan

pendidikan tinggi. Selain itu, kondisi ini merupakan bahan masukan dalam membentuk

model yaitu faktor kondisi pendidikan tinggi dilihat dari hambatan dan peluangnya

pendidikan tinggi dalam mengoptimalkan pendanaan pendidikan tinggi. Adapun

hambatan‐hambatan yang ditemukan selama proses pendanaan pendidikan tinggi adalah

sebagai berikut :

1. Tingkat seleksi sumber pendanaan untuk penelitian berskala nasional dan

internasional semakin sulit dan tidak termonitor dengan baik

2. Pengelolaan Asset Tetap dan Tak Tetap belum tertata dengan dengan baik

3. Analisa dan Perencanaan kebutuhan biaya dalam alokasi DIPA‐APBN belum optimal,

terbukti dengan adanya :

a. Munculnya kebutuhan mendadak yang tak terduga dan bersifat mendasar dan

berpengaruh terhadap kelancaran proses pembelajaran, yang tidak tercover

dalam dikumen perencanaan tahunan

b. Kekurangan dana yang dikarenakan adanya perubahan kurs ataupun inflasi, yang

mengakibatkan tidak mencukupinya kebutuhan yang direncanakan

4. Belum tersedianya sistem akutansi standar bagi pendidikan tinggi, sehingga

menimbulkan banyak kebocoran‐kebocoran keuangan

5. Belum semua fakultas atau pendidikan tinggi, memiliki dana abadi

60

6. Terbatasnya dana bagi pengadaan, fasilitas, dan pengembangan infrastruktur

pendidikan tinggi guna meningkatkan mutu pendididkan tinggi agar mampu

mengembangakan potensi mahasiswa secara optimal

7. Masih rendahnya penerimaan pendanaan misalkan penerimaan dana masyarakat,

unit‐unit bisnis,investasi, atau , khususnya untuk PT BHMN

Hambatan‐hambatan tersebut diatas ditemukan pada semua perguruan tinggi.

Tetapi selain hambatan yang ditemukan dalam proses pendanaan alternatif, ada juga

peluang‐peluang pendidikan tinggi dalam proses pendanaan pendidikan tinggi meskipun

belum terealisasi secara optimal. Adapun peluang‐peluang tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Tersedianya skema pendanaan riset yang disediakan oleh pemerintah maupun non‐

pemerintah, dan produk risetnya sendiri bisa dipasarkan.

2. Manajemen asset yang optimal sangat berguna sebagai sumber pendanaan

alternative.

3. Pendapatan yang diperoleh dari pemamfaatan kekayaan awal (berasal dari pendiri)

tidak termasuk PNBP.

4. Pegelolaan dana abadi secara optimal guna membantu pembiayaan pembelajaran

pendidikan tinggi.

5. Peningkatan kerjasama mitra industri guna memanfaatkan hasil riset.

6. Hubungan kerjasama yang baik antara pendidikan tinggi dengan berbagai pihak,baik

instansi pemerintah maupun swasta, dalam negeri dan luar negeri, akan

meningkatkan penerimaan pendidikan tinggi.

7. Pertumbuhan mahasiswa baik lokal maupun luar negeri sangat membantu dalam

meningkatkan sumber penerimaan pendidikan tinggi.

8. Akses yang luas guna pengembangan jejaringan baik nasional maupun internasional,

samakin mudah untuk meningkatkan kemitraan pendidikan tinggi

9. Sumber pendanaan untuk publikasi internasional yang menyangkut keunggulan atau

masalah lokal semakin banyak

10. Pengembangan jejaring kerjasama dengan alumni dan stakesholder

4.2. Potret Mikro Pendanaan Pendidikan Tinggi

61

4.2.1. BHMN

a. IPB

Gambar 4.4. Peta Penerimaan dan Pengeluaran IPB (Milyar Rupiah)

Berdasarkan laporan keuangan IPB, sebagaimana dalam gambar 4.4 penerimaan

dan pengeluaran pendanaan IPB selama empat tahun, dari tahun 2006 hingga tahun

2009, mengalami surplus (penerimaan lebih besar dari pengeluaran). Surplus terbesar

dihasilkan pada tahun 2009, kurang lebih 40 milyar rupiah. Sedangkan surplus terendah,

dihasilkan pada tahun 2006 yaitu sebesar 3 milyar rupiah.

Berdasarkan gambar 4.5 di atas selama 4 tahun, tahun 2006 hingga tahun 2009

terjadi fluktuasi dalam struktur penerimaan dana. Seperti diketahui, sumber pendanaan

pendidikan tinggi berasal dari tiga sumber. Pertama, dana dari pemerintah, kedua, dana

dari masyarakat dan ketiga dana dari bantuan dan kerjasama.

Pada tahun 2009, dana yang diterima IPB dari pemerintah, memiliki persentasi

terbesar selama 4 tahun terakhir yaitu sebesar 49,45 persen atau 309 milyar rupiah. Dan

jika dilihat secara keseluruhan, range dana IPB dari pemerintah, diluar dana masyarakat

dan dana bantuan dan kerjasama yaitu antara 35,41 persen – 49,45 persen. Dan selama 4

tahun terakhir, sebagian besar dana pemerintah yang diterima IPB berasal dari

Kementerian Diknas, kecuali pada tahun 2009, dana IPB dari pemerintah selain dari

kementerian Diknas, 24 persen diperoleh kementrian lain. Sedangkan dana IPB dari

pemerintah, tidak pernah mendapatkan dana pendidikan tinggi dari pemerintah daerah.

Dan range dana IPB yang diperoleh dari dana masyarakat, yaitu antara 30,96 persen – 41

62

persen. Pada tahun 2006, dana IPB terbesar dari dana masyarakat yaitu sebesar 41

persen. Dana masyarakat (gambar 4.6) yang dihasilkan sebagian besar berasal dari dana

SPP/DPP,antara 68 persen ‐ 85 persen. Dan dana masyarakat dari penerimaan mahasiswa

baru dan sumbangan sukarela, mempunyai kontribusi yang cukup besar, sedangkan dana

masyarakat dari sumbangan wajib, persatuan orang tua mahasiswa, dan lainnya (wisuda)

relatif sangat kecil.

Gambar 4.5. Peta Pendanaan IPB (Milyar Rupiah)

Gambar 4.6. Peta Pendanaan IPB dari Masyarakat

63

Gambar 4.7. Peta Pendanaan IPB dari Bantuan dan Kerjasama

Secara kasat mata, dapat dilihat bahwa dana IPB dari pemerintah relatif lebih

besar dibanding dengan dana dari masyarakat. Begitu juga halnya dengan dana dari

bantuan dan kerja sama. Range dana IPB yang bersumber dari bantuan dan kerjsa sama,

yaitu antara 14,60 persen – 24,87 persen, dan dana bantuan dan kerjasama terbesar

diperoleh pada tahun 2008. Adapun dana bantuan dan kerjasama (gambar 4.7) yang

dihasilkan selama 4 tahun terakhir, sebagian besar berasal dari hubungan kerjasama

dalam negeri. Dan dana bantuan dan kerjasama memiliki peran yang relatif besar

terhadap IPB, sedangkan dana bantuan dan kerjasama dari masyarakat, dunia usaha,

BUMN, BUMD, kerjasama luar negeri, dan lainnya relatif kecil.

Gambar 4.8. Peta Pengeluaran IPB

64

Dengan melihat peta pengeluaran IPB (gambar 4.8), dapat dilihat bahwa lebih dari

30 persen dana IPB digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai, dan biaya operasional

pendidikan (BOP) , dan dana IPB terbesar kedua lebih difokuskan pada peningkatan

kualitas SDM dan mahasiswa melalui penelitian‐penelitian baik nasional maupun

internasional. Dan peta pengeluaran IPB terhadap pembangunan IPB dan hubungan

kerjasama dalam negeri dengan berbagai pihak dan lain‐lain relatif cukup besar.

Sedangkan alokasi terhadap pemeliharaan, pengabdian masyarakat, dan kerjasama luar

negeri relatif kecil.

Untuk lebih jelasnya, bagaimana perkembangan IPB selama 4 Tahun terakhir dapat

dilihat dalam Tabel 4.3. atau Tabel Kinerja IPB dibawah ini. Berdasarkan matriks tersebut

menggambarkan struktur kinerja IPB , baik dari sisi kinerja kebijakan maupun kinerja

keuangan selama 4 tahun terakhir. Jika dilihat dari struktur pendanaan IPB, sumber

dananya terbesar diperoleh dari Dana Pemerintah yaitu sebesar 42,54 persen, dana

masyarakat sebesar 37,66 persen, dan dana bantuan dan kerjasama sebesar 19,80 persen.

Hal tersebut menggambarkan komposisi struktur pendanaannya sendiri, relatif cukup

merata.

Dan jika dilihat dari sisi alokasinya sendiri, dana‐dana IPB sebesar 51,39 persen

digunakan untuk biaya Gaji & tujangan, dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP), sisanya

digunakan untuk kebutuhan‐kebutuhan lainnya misalkan pemeliharaan, penelitian,

pengabdian masyarakat, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, dan lain‐lain.

Tetapi ada yang menarik, IPB lebih memfokuskan pada kualitas SDM baik kualitas

mahasiswa, dosen, dan manajemen pelayanannya. Hal ini terbukti, dengan alokasi dana

65

IPB yang digunakan untuk penelitian relative cukup besar yaitu sebesar 20,32 persen. Ini

menggambarkan arah dan kebijakan IPB dilaksanakan dalam proses pendidikan tinggi

relatif konsisten. Selain itu, pembangunan infrastruktur IPB selama 4 tahun ini, masih

terus dikembangkan. Begitu juga halnya hubungan kerjasama IPB dengan berbagai pihak

baik hubungan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri, walaupun hubungan

kerjasama IPB dengan luar negeri masih perlu ditingkatkan. Dan secara umum, sesuai

dengan arah dan kebijakan IPB (RENSTRA – IPB), Tingkat Pencapaian Sasaran IPB yang

dilaksanakan selam 4 tahun terakhir relatif sukses yaitu sebesar 96,78 persen. dan ini

menunjukkan bahwa semua perencanaan IPB selama 4 tahun telah terpenuhi.

Tabel 4.3. Kinerja IPB

b. ITB

Gambar 4.9. Peta Penerimaan dan Pengeluaran ITB (Milyar Rupiah)

66

Laporan keuangan ITB (gambar 4.9) dari tahun 2006‐2009 terus mengalami

kerugian artinya pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan penerimaan, tercatat

pengeluaran tertinggi setelah dikurangi penerimaan pada tahun 2008 yakni sebesar

minus 235 milyar rupiah dan kerugian terkecil pada tahun 2006 yakni sebesar 124 milyar

rupiah.

Gambar 4.10. Peta Pendanaan ITB

67

Gambar 4.11. Peta Pendanaan ITB (Persen)

Gambar 4.12. Peta Pendanaan ITB dari Masyarakat (Persen)

Gambar 4.13. Peta Pendanaan ITB dari Bantuan dan Kerjasama (Persen)

68

Berdasarkan gambar 4.10 dan 4.11 di atas terlihat bahwa pendanaan berasal dari

tiga sektor, yakni pemerintah, dana masyarakat, dan bantuan dan kerjasama. Alokasi

pendanaan terbesar berasal dari bantuan kerjasama mencapai nilai angka 229 milyar

rupiah atau sebesar 50,46 persen. Pendanaan tersebut berdasarkan range terendah

sampai tertinggi yakni antara 67 milyar rupiah – 229 milyar rupiah. Dengan persentase

range antara 22,32 persen – 50,46 persen. Pendanaan tersebut berasal dari dua sektor

pendanaan yakni bantuan masyarakat dan lain‐lain. bantuan masyarakat yang masuk

berada pada kisaran 59 persen – 87 persen dan dana lain‐lain sebesar antara 13 persen –

41 persen. Alokasi kedua berasal dari alokasi dana masyarkat, yakni berada pada kisaran

144 milyar rupiah – 236 milyar rupiah dengan range persentase 31,65 persen – 50,48

persen. Alokasi tersebut (gambar 4.12) seluruhnya bersumber dari dana SPP/DPP,

sedangkan penerimaan mahasiswa baru, dan lain‐lain tidak memberikan dana.

Alokasi berikutnya adalah dari pemerintah dengan pendanaan antara 81 milyar

rupiah – 233 milyar rupiah. Dengan nilai persentase antara 17,89 persen – 35,52 persen,

pendanaan tersebut seluruhnya berasal dari kementerian Diknas sedangkan kementerian

lain dan pemerintah daerah tidak memberikan dana.

Gambar 4.14. Peta Pengeluaran ITB (Persen)

Pengeluaran terbesar ITB (gambar 4.14) adalah untuk BOP dan biaya gaji dan

tunjangan yakni mencapai di atas 60 persen, sedangkan untuk dana pemeliharaan,

penelitian, pengabdian masyarakat, pembangunan berada pada level di bawah 30 persen,

sedangkan untuk kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dan lain‐lain tidak

pernah tercatat melakukan pengeluaran dana.

69

Tabel 4.4 menunjukan bahwa kinerja ITB , baik dari untuk sektor keuangan

maupun untuk kinerja menunjukan nilai yang kurang baik, hal ini bisa dilihat dari sumber

dana yang diperoleh ITB berasal dari dari tiga sektor yakni pemerintah sebesar 24,50

persen, dana masyarakat sebesar 36,02 persen dan dana bantuan dan kerjasama sebesar

39,47 persen. Alokasi dana terbesar pengeluaran adalah untuk gaji pegawai dan BOP

mencapai nilai 68,35 persen dengan nilai pengeluaran mencapai 51,18 persen, dan alokasi

untuk dana pemeliharaan, penelitian, pengabdian masyarakat, pembangunan berada

pada level di bawah 20 persen, sedangkan untuk kerjasama baik dalam negeri maupun

luar negeri dan lain‐lain tidak pernah tercatat melakukan pengeluaran dana. Dari peta

pengelolaan keuangan tersebut berimbas kepada alokasi kerja berdasarkan nilai

perencanaan kerja yang mencapai angka diambang batas kurang terealisasinya

perencanaan yakni sebesar 57,58 persen.

Tabel 4.4. Kinerja ITB

70

c. UPI

Gambar 4.15. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UPI (Milyar Rupiah)

Laporan keuangan (gambar 4.15) UPI 4 tahun terakhir yakni tahun 2006‐2009

tercatat terus mengalami kenaikan, surplus (penerimaan setelah dikurangi pengeluaran)

terbesar pada tahun 2007 yakni sebesar 59 milyar rupiah, dan surplus penerimaan

terendah adalah 2 milyar rupiah yakni tahun 2008.

Gambar 4.16. Peta Pendanaan UPI

Gambar 4.17. Peta Pendanaan UPI (Persen)

71

Gambar 4.18. Peta Pendanaan UPI dari Masyarakat

Peta pendanaan (gambar 4.16 dan 4.17), dana yang masuk dalam kas UPI pada

tahun 2006‐2009 terbagi kepada tiga alokasi yakni Pemerintah, dana masyarakat dan

bantuan dan kerjasama. Bantuan pemerintah berada pada range antara 78 milyar rupiah

– 163 milyar rupiah dengan nilai tertinggi 163 milyar rupiah yakni tahun 2009, alokasi dana

dari pemerintah berasal dari Kementerian Diknas, kementerian lain dan Pemerintah

daerah, namun seluruh pendanaan UPI dari sektor pemerintah berasal dari kementerian

Diknas.

72

Alokasi pendanaan lainnya (gambar 4.18) adalah dari dana masyarakat yakni

dengan range antara 73 milyar rupiah – 183 milyar rupiah, dana tersebut berasal dari tiga

posko yakni SPP/DPP, penerimaan mahasiswa baru dan dana lain‐lain. dana terbesar yang

diperoleh UPI berasal dari dana lain‐lain yakni dengan range antara 74,82 persen – 83,89

persen, kemudian dana dari SPP/DPP sebesar range 14,41 persen – 21,43 persen, dan

terakhir dana dari sektor penerimaan mahasiswa baru sebesar 1,71 persen – 3,75 persen.

Laporan pengeluaran (gambar 4.19) berdasarkan grafik di atas menunjukan bahwa

pengeluaran terbesar dialokasikan untuk tiga sektor yakni gaji dan tunjangan pegawai,

BOP dan dana lain‐lain (wisuda) yakni mencapai kisaran di atas 20 persen ‐ 45 persen.

Gambar 4.19. Peta Pengeluaran UPI (Persen)

Kinerja UPI (tabel 4.5) bila dilihat dari tiga sektor yakni pendanaan yang meliputi

sumber dana dan alokasi penggunaan dana serta implikasi terhadap tingkat pencapaian

kerja bisa dilihat bahwa terjadi korelasi positif yakni tingkat ketercapaian kerja sangat

memuaskan yakni sebesar 89.72 persen. Data tersebut bisa tercapai karena dukungan

dari sumber dana dan alokasi pengeluaran yang tepat guna. Sumber dana terbesar yang

masuk kepada UPI adalah dari dana masyarakat yakni sebesar 43,14 persen dan sisanya

berasal dari pemerintah yakni sebesar 41,62 persen, sedangkan dana yang berasal dari

bantuan dan kerjasama sebesar 15,24 persen.

Dari sumber dana tersebut alokasi yang paling besar adalah gaji dan tunjangan

pegawai, BOP dan dana lain‐lain (wisuda) mencapai 96,21 persen sedang kan sisanya

73

untuk pemeiharaan, penelitian, pembangunan, kerjasama dalam negeri, dan kerjasama

luar negeri di bawah 5 persen.

Tabel 4.5. Kinerja UPI

74

d. UGM

Gambar 4.20. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UGM (Milyar Rupiah)

Laporan penerimaan dan pengeluaran UGM (gambar 4.20) selama 4 tahun terakhir

terus mengalami kenaikan di bandingkan dengan pengeluaran, tercatat penerimaan

terendah diperoleh pada tahun 2006 sekitar 15 milyar rupiah, dan penerimaan tertinggi

setelah di kurangi pengeluaran pada tahun 2009 sebesar 366 milyar rupiah.

Gambar 4.21. PetaPendanaan UGM

75

Gambar 4.22. PetaPendanaan UGM (Persen)

Gambar 4.23. PetaPendanaan UGM dari Masyarakat (Persen)

76

Gambar 4.21 dan 4.22 menunjukan bahwa sektor pendanaan UGM berasal dari

Pemerintah, Dana Masyarakat dan bantuan dan kerjasama. Selama kurun waktu 4 tahun

terakhir yakni tahun 2006 sampai 2009, pendanaan terbesar diperoleh dari sektor Dana

masyarakat dari range 55,11 persen – 64,09 persen. Terhitung pendanaan terbesar pada

tahun 2009 yakni sebesar 846 milyar rupiah dengan persentase sebesar 58,19 persen,

dana tersebut diperoleh dari SPP/DPP hampir setiap tahun dari tahun 2006 ‐ 2010

pendanaan dari sektor SPP/DPP mencapai 90 persen dan dana lain‐lain sebesar di bawah

10 persen, kecuali tahun 2009 dana SPP/DPP sebesar 80 persen dengan sokongan dari

dana sumbangan sukarela 8 persen dan dana lain‐lain 13 persen.

Gambar 4.24. PetaPendanaan UGM dari Bantuan dan Kerjasama (Persen)

77

Pendanaan terbesar kedua berasal dari pemerintah yakni antara 26,46 persen ‐

35,14 persen, pada tahun 2009 mencapai 511 milyar rupiah atau 35,14 persen, dana

tersebut seluruhnya berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional. Sektor pendanaan

lainnya adalah berasal dari bantuan dan kerjasama terbesar diperoleh pada tahun 2008

yakni sekitar 216 milyar rupiah atau 18,43 persen. Pendanaan tersebut berasal daribantuan

dan kerjasama kementrian dalam negeri dengan persentase tertinggi sebesar 49,72

persen pada tahun 2006, dan bantuan lain‐lain tertinggi sebesar 61,87 persen pada tahun

2008.

Pengeluaran UGM (gambar 4.25) terbesar diperuntukan pada sektor gaji dan

tunjangan pegawai, biaya operasional dan dana lain‐lain dengan kisaran pengeluaran

mencapai 25 persen, pengeluaran terbesar lainnya adalah untuk biaya penelitian baik

untuk penelitian nasional maupun internasional dengan besar pengeluaran antara 3‐14

persen, sedangkan untuk pengeluaran seperti, pemeliharaan, pengabdian masyarakat,

pembangunan, kerjasama dalam negeri, dan kerjasama luar negeri relatif kecil yakni

berada di bawah kisaran 5 persen. Dan gambaran umum peta UGM akan terlihat dalam

tabel kinerja UGM di bawah ini.

Gambar 4.25. Peta Pengeluaran UGM (Persen)

Tabel 4.6. Kinerja UGM

78

Kinerja UGM (tabel.4.6) berdasarkan berdasarkan sumber dana, alokasi dan

sasaran menunjukan kinerja yang baik yakni dengan ketercapaian tingkat sasaran dengan

rata‐rata mencapai 84,23 persen, angka tersebut cukup signifikan.

Alokasi kinerja berdasarkan sumber dana berdasarkan kepada tiga posko yakni

pemerintah, dana masyarakat dan bantuan dan kerjasama lain. alokasi dana terbesar

diperoleh dari dana masyarakat yakni mencapai 59,85 persen, alokasi berikutnya adalah

dari pemerintah yakni sebesar 29,42 persen dan sisanya dana dari bantuan dan kerjasama

sebesar 10,73 persen. dengan melihat angka persentase pendanaan UGM bisa disebut

bahwa mayoritas pendanaan UGM berasal dari dana masyarakat.

Sektor pengeluaran dana terbesar UGM yakni untuk biaya gaji dan tunjangan

pegawai, BOP, dan dana lain‐lain yakni berada dikisaran 25 persen, atau julah total tiga

alokasi tersebut sebesar 77,28 persen, sedangkan untuk pemeliharaan, pembangunan,

pengabdian masyarakat, kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri berada pada

level di bawah 5 persen.

79

Data penerimaan dan pengalokasian dana tersebut berujung pada konsistensi

pegawai dalam bekerja sehingga sesuai dengan arah dan kebijakan UGM (Renstra –

UGM), dengan tingkat ketercapaian mencapai 84,23 persen, artinya kebijakan yang

dikeluarkan UGM sangat memuaskan.

e. UI

Gambar 4.26. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UI (Milyar Rupiah)

Laporan penerimaan dan pengeluaran UI (gambar 4.26) pada tahun 2006 ‐ 2009

terus mengalami (surplus peningkatan penerimaan dari pada pengeluaran). Nilai

penerimaan terendah adalah tahun 2006 sebesar 83 milyar rupiah dan paling tinggi tahun

2009 sebesar 382 milyar rupiah.

Gambar 4.27. Peta Pendanaan UI

80

Gambar 4.28. Peta Pendanaan UI (Persen)

Sumber pendanaan seperti diketahui (gambar 4.27 dan 4.28) di atas, pendanaan

terbesar yang diterima oleh UI berasal dari dana masyarakat yakni antara 426 milyar

rupiah tahun 2008 sampai 775 milyar rupiah pada tahun 2010, dengan range antara 48,98

persen – 57,21 persen.

Adapun untuk dana dari pemerintah yakni tahun 2006 ‐ 2009 antara 124 milyar

rupiah – 364 milyar rupiah atau dengan range antara yakni 15,93 persen – 24,14 persen.

Pendanaan terakhir berasal dari alokasi dana bantuan dan kerjasama. Terhitung nilai

pemasukan semakin meningkat dari tahun 2006 ‐ 2008 yakni antara 196 milyar rupiah –

387 milyar rupiah kemudian menurun pada tahun 2009 menjadi 320 milyar rupiah dan

meningkat kembali pada tahun 2010 menjadi 368 milyar rupiah, adapun nilai persentase

berada pada range terendah 22,50 persen pada tahun 2009 dan tertinggi 33,94 persen

tahun 2008.

Gambar 4.29. Peta Pengeluaran UI

81

Pengeluaran terbesar yang dikeluarkan UI (gambar 4.29) dari tahun 2006 ‐ 2009

untuk gaji pegawai yakni mencapai 50 persen atau berada pada kisaran pertahun antara

43 persen‐52 persen. Pengeluaran terbesar lainnya adalah untuk dana lain‐lain, BOP,

penelitian, pengabdian masyarakat, dan pembangunan pengeluaran berada di level di

bawah 20 persen.

Adapun untuk ketercapaian dan gambaran umum peta UI bisa dilihat dalam table

4.7 .Universitas Indonesia sebagai salah satu Universitas terkemuka di Indonesia dalam

kinerja (tabel 4.7) seperti terlihat dalam tabel, begitu dinamis. Untuk mengukur tingkat

ketercapaian ada beberapa instrument yang mendukung ketercapaian tersebut

diantaranya: sumber dana, alokasi yang berujung pada tingkat ketercapaian sebuah

program atau kerja.Tabel kinerja menunjukan bahwa sumber dana yang diperoleh UI

berasal dari pemerintah sebesar 18,21 persen, dana masyarakat sebesar 54 persen dan

bantuan dan kerjasama sebesar 27,79 persen. Hal ini menunjukan bahwa sumber

penerimaan yang paling dominant adalah dana masyarakat. Alokasi tesebut diperuntukan

bagi kesejahteraan pegawai yakni sebesar 49,43 persen, BOP sebesar 17,68 persen dan

pengeluaran paling tinggi lainnya adalah untuk dana lain‐lain sebesar 15,94 persen. untuk

sektor lainnya seperti penelitian, pengabdian masyarakat, dan pembangunan

pengeluaran berada di level di bawah 10 persen, bahkan untuk kerjasama baik dalam

negeri maupun luar negeri tidak mengeluarkan pendanaan.

82

Tabel 4.7. Kinerja UI

Dari sumber dana dan alokasi berujung kepada tinggi dan rendahnya tingkat pencapaian

kinerja UI. Seperti terlihat dalam matrik tingkat ketercapaian UI masih berada di atas 50

persen atau sebesar 67,16 persen.

f. USU

Gambar 4.30. Peta Penerimaan dan Pengeluaran USU (Milyar rupiah)

83

Berdasar peta penerimaan dan pengeluaran USU (gambar 4.30) dari tahun 2006 ‐

2009 terlihat bahwa penerimaan USU terus meningkat dengan puncaknya tahun 2009.

Surplus (penerimaan dikurangi pengeluaran USU) penerimaan terendah pada tahun 2006

sebesar 20 milyar rupiah dan tertinggi sebesar 113 milyar rupiah, namun mengalami minus

pada tahun 2008 yakni jumlah pengeluaran di atas jumlah penerimaan atau merugi

sebesar 2 milyar rupiah.

Gambar 4.31. Peta Pendanaan USU

Gambar 4.32. Peta Pendanaan USU (Persen)

84

Gambar 4.33. Peta Pendanaan USU dari Pemerintah (Persen)

Gambar 4.34. Peta Pendanaan USU dari Masyarakat(Persen)

85

Pendanaan USU (gambar 4.31 dan 4.32) yang berasal dari pemerintah 105 milyar

rupiah ‐ 215 milyar rupiah, dengan nilai persentase 39,14 persen – 48,21 persen. Dana

tersebut berasal dari kementerian pendidikan nasional berada di kisaran 88 persen – 100

persen pada tahun 2008, pemasukan lain adalah dari pemerintah daerah sebesar 8 ‐ 12

persen.

Alokasi dana masyarakat menempati urutan terbesar, dari tahun 2006 ‐ 2010

berada di kisaran 113 milyar rupiah ‐ 293 milyar rupiah, atau dalam persentase antara 51,79

persen – 60,86 persen. Alokasi tersebut berasal dari SPP/DPP sebesar di atas 50 persen

atau berada di kisaran 69 persen – 85 persen. Sedangkan pendanaan yang berasal dari

penerimaan mahasiswa baru, sumbangan wajib, sumbangan sukarela, persatuan orang

tua, dan lain‐lain berada di bawah 20 persen.

Laporan pengeluaran USU (gambar 4.35) terhitung dari tahun 2006 ‐ 2009 dalam

persentase adalah untuk keperluan beberapa posko, diantaranya gaji dan tunjangan

pegawai, biaya operasional, pemeliharaan, penelitian, pengabdian masyarakat,

pembangunan, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, dan lain‐lain.

Pengeluaran terbesar yang dikeluarkan USU adalah untuk gaji dan tunjangan

pegawai, dan BOP mencapai 80 persen sedangkan untuk pemeliharaan, penelitian,

86

pengabdian masyarakat, pembangunan, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri,

dan lain‐lain masih berada di bawah 20 persen.

Gambar 4.35. Peta Pengeluaran USU

Kinerja USU berdasarkan tabel.4.8 bisa di tarik kepada dua bagian besar yakni

berdasar keuangan dan kebijakan. Keuangan USU di turunkan menjadi dua bagian besar

yakni sumber dana dan untuk alokasi. Seperti terlihat di bawah, sumber dana USU berasal

dari dana pemerintah sebesar 42,30 persen, dana masyarakat mencapai 57,70 persen

sedangkan untuk sektor bantuan adan kerjasama relative sangat kecil.

Sumber dana tersebut dialokasikan pada beberapa sektor yakni yang terbesar

adalah untuk gaji dan tunjangan pegawai, dan BOP mencapai 84,63 persen, sedangkan

sisanya hanya berada di bawah 5 persen. Dari alokasi dana tersebut berimplikasi positif

terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh USU sehinga tingkat ketercapaian sasaran

sangat memuaskan yakni mencapai 86,70 persen.

87

Tabel 4.8. Kinerja USU

4.2.2. BLU

a. Universitas Padjadjaran (UNPAD)

Gambar 4.36. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UNPAD (Milyar Rupiah)

88

Laporan penerimaan dan pengeluaran UNPAD (gambar 4.36) selama kurun waktu

4 tahun terakhir yakni tahun 2006 ‐ 2009 terus mengalami surplus (penerimaan lebih

besar dari pengeluaran). Surplus terkecil adalah atahun 2006 yakni 64 milyar rupiah dan

surplus tertinggi sebesar tahun 2008 sebesar 320 milyar rupiah.

Gambar 4.37. Peta Pendanaan UNPAD

Gambar 4.38. Peta Pendanaan UNPAD (Persen)

89

Gambar 4.39. Peta Pendanaan UNPAD dari Masyarakat

Peta pendanaan UNPAD (gambar 4.37 dan 4.38) selama kurun waktu 4 tahun

terhitung tahun 2006 – 2009, memberikan dana dengan range 29 persen – 55 persen, dan

seluruh pendanaan tersebut berasal dari kementerian pendidikan Nasional sebesar 100

persen, sedangkan untuk kementerian lain dan pemerinah daerah tidak mendapatkan

dana.

Alokasi dana masyarakat (gambar 4.39) dari tahun 2006 ‐ 2010 berada pada 44

persen ‐ 68 persen, alokasi tersebut berasal dari penerimaan mahasiswa baru dengan nilai

tertinggi 3 persen, SPP/DPP sebesar antara 36 persen – 50 persen dan lain‐lain sebesar

antara 49 persen‐53 persen. Alokasi dana lainnya berasal dari bantuan dan kerjasama

yakni berada pada 1 persen – 4 persen, alokasi tersebut berasal dari kerjasama dalam

negeri yakni sebesar antara Rp. 8 milyar – Rp. 25 milyar.

90

Gambar 4.40. Peta Pengeluaran UNPAD

Pengeluaran terbesar UNPAD (gambar 4.40) adalah untuk sektor gaji dan

tunjangan pegawai, yakni mencapai di atas 50 persen, sedangkan untuk BOP,

Pemeliharaan, pemeliharaan, penelitian, Pengabdian masyarakat, pembangunan,

kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri serta lain‐lain seluruhnya berada pada

kisaran 0 persen ‐ 20 persen.

Tabel 4.9 menunjukan bahwa kinerja UNPAD , baik dari sektor keuangan maupun

untuk kinerja menunjukan nilai yang baik, hal ini bisa dilihat dari sumber dana yang

diperoleh UNPAD berasal dari dari tiga sektor yakni pemerintah sebesar 35,36 persen,

dana masyarakat sebesar 62,02 persen dan dana bantuan dan kerjasama sebesar 2,62

persen. Alokasi dana terbesar pengeluaran adalah gaji pegawai dengan nilai pengeluaran

mencapai 51,18 persen, dan alokasi untuk BOP, pemeliharaan, penelitian, pengabdian

masyarakat, pembangunan, kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri serta lain‐

lain seluruhnya berada pada kisaran semuanya berada di bawah 20 persen.

Dari peta pengelolaan keuangan tersebut berimbas kepada alokasi kerja

berdasarkan nilai perencanaan kerja yang mencapai angka yang sangat memeuaskan

yakni 83,36 persen.

91

Tabel 4.9. Kinerja UNPAD

92

b. UNIVERSITAS HASANUDIN (UNHAS)

Gambar 4.41. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UNHAS

Laporan penerimaan UNHAS (gambar 4.41) selama 3 tahun dari tahun 2006‐2008

mengalami kenaikan dan sebaliknya pada tahun 2009, justru sebaliknya penerimaan

UNHAS mengalami penurunan, bahkan pengeluaran UNHAS pun lebih besar dari pada

penerimaan.

Gambar 4.42 dan 4.43 dibawah menunjukan bahwa alokasi pendanaan dari

pemerinah berasal dari kementerian Diknas, Kementerian lain dan pemerintah daerah,

untuk alokasi ini mayoritas pendanaan untuk UNHAS berasal dari kementerian Diknas

yakni range antara 1 milyar rupiah sampai 970 milyar rupiah. Selain itu, gambar juga

menunjukan bahwa sektor pendanaan UNHAS dari sektor dana masyarakat seluruhnya

berasal dari penerimaan mahasiswa baru termasuk SPP/DPP yakni sebesar 100 persen.

93

Gambar 4.42. Peta Pendanaan UNHAS

Gambar 4.43. Peta Pendanaan UNHAS (Persen)

Demikian juga dengan bantuan dan kerjasama yang pernah dilakukan oleh UNHAS

yakni yang terbesar selama 2006 ‐ 2008 seluruhnya dari bantuan (lain‐lain) sebesar 100

persen dan tahun 2009 pendanaan selain dari sektor lain‐lain yang mencapai 70 persen –

80 persen ditambah oleh kerjasama dalam negeri yang mencapai 17 persen ‐ 20 persen

94

Peta pengeluaran dari UNHAS (gambar 4.44) selama 4 tahun terbesar adalah

untuk gaji dan tunjangan pegawai mencapai antara 41 persen ‐ 60 persen, dan alokasi lain

seperti BOP, Pemeliharaan, penelitian dan pengabdian masyarakat, pembangunan,

kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan lain‐lain berada di bawah 30 persen.

Gambar 4.44. Peta Pengeluaran UNHAS

Tabel 4.10 menunjukan bahwa kinerja UNHAS , baik dari baik untuk sektor

keuangan maupun untuk kinerja menunjukan nilai yang baik, hal ini bisa dilihat dari

sumber dana yang diperoleh UNHAS berasal dari dari tiga sektor yakni pemerintah

sebesar 53,39 persen, dan masyarakat sebesar 26,64 persen dan dana bantuan dan

kerjasama sebesar 22,97 persen. Alokasi dana terbesar pengeluaran adalah untuk gaji

pegawai dan BOP mencapai 70 persen sedangkan untuk alokasi BOP, pemeliharaan,

penelitian, pengabdian masyarakat, pembangunan, kerjasama dalam negeri dan

kerjasama luar negeri serta lain‐lain seluruhnya berada pada kisaran semuanya berada di

bawah 20 persen.


berdasarkan nilai perencanaan kerja yang mencapai angka yang sangat memeuaskan

yakni 90,95 persen. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama pengaturan

pendanaan dengan perencanaan kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

95

Tabel 4.10. Kinerja UNHAS

c. UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET (UNS Surakarta)

Gambar 4.45. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UNS Surakarta (Milyar Rupiah)

96

Laporan penerimaan dan pengeluaran UNS Surakarta (gambar 4.45) terhitung dari

2006 ‐ 2009 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat surplus (penerimaan

dikurangi pengeluaran) terkecil adalah 35 milyar rupiah dan surplus tertinggi mencapai

252 milyar rupiah.

Gambar 4.46. Peta Pendanaan UNS Surakarta

Gambar 4.47. Peta Pendanaan UNS Surakarta (Persen)

97

Gambar 4.48. Peta Pendanaan UNS Surakartadari Masyarakat

Berdasarkan alokasi dana untuk UNS (gambar 4.46 dan 4.47) selama 4 tahun,

dana terbesar yang diperoleh UNS berasal dari dana masyarakat dengan range antara 46

persen ‐ 58 persen, alokasi tersebut berasal dari SPP/DPP, penerimaan mahasiswa baru,

dan lain‐lain, namun alokasi terbesar adalah dari SPP/DPP yakni mencapai antara 50

persen sampai 87 persen, dan alokasi dana lain‐lain seperti (wisuda) dengan nilai tertinggi

mencapai 43 persen, serta alokasi dana penerimaan mahasiswa baru di bawah 5 persen.

Alokasi berikutnya berasal dari dana pemerintah yakni antara range 38 persen ‐ 42

persen. Alokasi tersebut seluruhnya berasal dari kementerian Pendidikan Nasional yakni

mencapai 100 persen. Sedangkan untuk kementerian lain dan pemerintah daerah tidak

mendapatkan dana.

Alokasi selanjutnya berasal dari bantuan dan kerjasama, yakni mencapai nilai

terbesar yakni 12 persen, Alokasi pendanaan kerjasama seluruhnya berasal dari

kementerian dalam negeri yakni mencapai nilai 100persen pertahunnya.

98

Gambar 4.49. Peta Pengeluaran UNS Surakarta

Peta pengeluaran UNS (gambar 4.49) terbesar diperuntukan bagi gaji pegawai dan

tunjangan yakni mencapai kurang lebih 50 persen, sedangkan untuk BOP, Pemeliharaan,

pemeliharaan, penelitian, Pengabdian masyarakat, pembangunan, kerjasama dalam

negeri dan kerjasama luar negeri serta lain‐lain seluruhnya berada pada kisaran 1 persen ‐

23 persen.

Tabel 4.11. menunjukan bahwa kinerja UNS , baik dari untuk sektor keuangan

maupun untuk kinerja menunjukan nilai yang baik, hal ini bisa dilihat dari sumber dana

yang diperoleh UNS berasal dari dari tiga sektor yakni pemerintah sebesar 41,03 persen,

dan masyarakat sebesar 52,54 persen dan dana bantuan dan kerjasama sebesar 6,44

persen. Alokasi dana terbesar pengeluaran adalah gaji pegawai dengan nilai pengeluaran

mencapai 48,66 persen, dan alokasi untuk BOP, pemeliharaan, penelitian, pengabdian

masyarakat, pembangunan, kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri serta lain‐

lain seluruhnya berada pada kisaran semuanya berada di bawah 20 persen.


berdasarkan nilai perencanaan kerja yang mencapai angka yang sangat memuaskan yakni

88,95 persen.

99

Tabel 4.11. Kinerja UNS Surakarta

100

d. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Gambar 4.50. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UNJ

Laporan penggunaan alokasi dana UNJ (gambar 4.50) terhitung dari tahun 2007‐

2009 tercatat mengalami kenaikan. Penerimaan berada di atas pengeluaran, surplus

terrendah adalah pada tahun 2008 yakni nilai penerimaan dan pengeluaran sama besar,

meskipun nilai penerimaan dan pengeluaran berada jauh dari penerimaan tahun lainnya.

Gambar 4.51. Peta Pendanaan UNJ

101

Seperti diketahui peta pendanaan UNJ (gambar 4.51) berasal dari tiga kategori

yakni pemerintah, dana masyarakat, dan bantuan dan kerjasama, namun untuk bantuan

dan kerjasama selama kurun waktu 2007‐2009 belum pernah ada pendanaan.

Gambar 4.52. Peta Pengeluaran UNJ

Data pengeluaran UNJ (gambar 4.52) dari tahun 2007‐2009 terbagi kepada empat

sektor yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial. Sektor yang

paling besar alokasi pengeluarannya adalah biaya belanja pegawai. Belanja terbesar

adalah untuk belanja pegawai yakni mencapai angka 65 persen. Alokasi berikutnya adalah

untuk belanja barang, terhitung antara 29 persen ‐ 48 persen, serta alokasi belanja modal

antara 11 persen ‐ 15 persen, dan terakhir untuk belanja social yakni sebesar antara 5

persen ‐ 6 persen.

Berdasar tabel 4.12 menggambarkan struktur kinerja UNJ, baik dari sisi kinerja

kebijakan maupun kinerja keuangan selama 4 tahun terakhir. Jika dilihat dari struktur

pendanaan dan kinerja UNJ dapat dilihat dengan pendekatan koreasi positif, yakni dari

sumber dana yang berasal dari pemerintah sebesar 51,83 persen dan dana masyarakat

yang mencapai 48,17 persen dan pendanaan bantuan dan kerjasama relative sangat kecil.

Alokasi dana tersebut diperuntukan pada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,

102

belanja sosial. Sektor yang paling besar alokasi pengeluarannya adalah belanja pegawai

dengan persentase belanja pegawai terbesar diantara belanja lainnya yakni sebesar 45,49

persen, belanja barang sebesar 36,55 persen dan sisanya untuk belanja modal dan belanja

sosial relatif kecil yakni di bawah 20 persen.

Tabel 4.12. Kinerja UNJ Jakarta

Sumber dana dan alokasi dana tersebut berimbas kepada perencanaan kinerja

yang terus meningkat yakni mencapai 93,88 persen, ini artinya terdapat korelasi positif

yang sangat signifikan antara pengelolaan keuangan dengan kinerja yang telah

direncanakan.

103

e. UIN ALAUDIN

Gambar 4.53. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UIN Alaudin (Milyar Rupiah)

Berdasarkan laporan keuangan UIN Alaudin, (gambar 4.53) penerimaan dan

pengeluaran pendanaan UIN Alaudin selama 4 tahun, dari 2006 hingga 2009, mengalami

fluktuasi. Pada tahun 2007 UIN Alaudin mengalami kerugian (pengeluaran lebih besar

daripada penerimaan) sebesar 32 milyar rupiah.

Gambar 4.54. Peta Pendanaan UIN Alaudin

Berdasarkan peta pendanaan (gambar 4.54), dapat dipahami bahwa sumber dana

terbesar UIN Alaudin berasal dari pemerintah. Tahun 2007 dana yang diterima UIN

104

Alaudin dari pemerintah sebesar 126 milyar rupiah ( 93,72 persen) – 368 milyar rupiah

(95,32 persen).

Gambar 4.55. Peta Pendanaan UIN Alaudin (Persen)

Gambar 4.56. Peta Pendanaan UIN Alaudin dari Pemerintah

105

Gambar 4.57. Peta Pendanaan UIN Alaudin dari Masyarakat

Gambar 4.56, menjelaskan bahwa sumber dana pemerintah untuk UIN Alaudin

sebagian besar berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional. dalam lima tahun terakhir,

tahun 2006 ‐ 2007 merupakan dua tahun dengan presentase terendah bagi UIN Alaudin

karena hanya menerima 99 persen. Sementara itu, pada dua tahun yang sama,

pemerintah daerah hanya memberikan alokasi dana sebesar 1 persen. Sedangkan tahun

2008 ‐ 2009 UIN Alaudin menerima 100 persen dana dari kementerian pendidikan

Nasional.

Gambar 4.57, menjelaskan sumber pendanaan UIN Alaudin selama lima tahun

terakhir berdasar dana masyarakat. dana masyarakat terbesar yang diperoleh UIN

Alaudin pada lima tahun terakhir bersumber dari SPP/DPP. sedangkan sumber pendanaan

yang lain relative lebih kecil presentasenya.

Gambar 4.58 menjelaskan peta pengeluaran UIN Alaudin dalam lima tahun

terakhir. Pengeluaran terbesar terjadi pada tahun 2008 yang digunakan untuk gaji dan

tunjangan pegawai dengan presentase sebesar 63 persen. Menyusul setelah itu, bidang

yang presentasenya besar adalah kerjasama luar negeri yang diselenggarakan pada tahun

2009 dengan besar presentase 57 persen.

106

Gambar 4.58. Peta Pengeluaran UIN Alaudin

Tabel 4. 13 menggambarkan struktur kinerja UIN Alaudin, baik dari sisi kinerja

kebijakan maupun kinerja keuangan selama 3 tahun terakhir. Jika dilihat dari struktur

pendanaan UIN Alaudin, sumber dananya terbesar diperoleh dari pemerintah yaitu

sebesar 94,05 persen, dana masyarakat 5,95 persen, dan dana bantuan dan kerjasama

relative sangat kecil. Hal tersebut menggambarkan komposisi struktur pendanaannya

sendiri, belum merata.

Dan jika dilihat dari sisi alokasinya sendiri, dana‐dana UIN Alaudin sebesar 27,75

persen digunakan untuk biaya gaji & tunjangan, dan BOP (Biaya Operasional Pendidikan),

sisanya digunakan untuk kebutuhan‐kebutuhan lainnya misalkan pemeliharaan,

penelitian, pengabdian masyarakat, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, dan

lain‐lain. UIN Alaudin lebih memfokuskan kerjasama dengan lembaga lain. Hal ini terbukti,

dengan alokasi dana UIN Alaudin yang digunakan untuk penelitian relatif cukup besar

yaitu sebesar 25,75 persen. Ini menggambarkan arah dan kebijakan UIN Alaudin

dilaksanakan dalam proses pendidikan tinggi masih dalam tahap pengembangan jaringan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur UIN Alaudin selama 5 tahun ini, masih terus

dikembangkan. hal ini terbukti dari presentase anggaran sebesar 16,47persen. secara

umum, sesuai dengan arah dan kebijakan UIN Alaudin (RENSTRA – UIN Alaudin), Tingkat

Pencapaian Sasaran UIN Alaudin yang dilaksanakan selam 5 tahun terakhir sebesar 82,81

persen belum tercapai.

107

Tabel 4.13. Tabel Kinerja UIN Alaudin

108

f. UIN SUNAN GUNUNG DJATI (UIN SGD)

Gambar 4.59. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UIN SGD (Milyar Rupiah)

Laporan penerimaan dan pengeluaran UIN SGD (gambar 4.59) tercatat selama

kurun 4 tahun yakni antara tahun 2006 ‐ 2009 terus mengalami kenaikan dengan nilai

pengeluaran yang sangat minim. Surplus (penerimaan setelah dikurangi pengeluaran)

terendah adalah tahun 2006 yakni sebesar 47 milyar rupiah dan surplus tertinggi adalah

tahun 2009 yakni mencapai 283 milyar rupiah.

Gambar 4.60. Peta Pendanaan UIN SGD

109

Gambar 4.61. Peta Pendanaan UIN SGD (Persen)

Pendanaan (gambar 4.60 dan 4.61) tersebut seperti dijelaskan di atas berasal dari

beberapa sektor, yang paling signifikan adalah dari sektor pemerintah, yakni dana

terbesar tahun 2009 mencapai 329 milyar rupiah dan terkecil 77 milyar rupiah. Adapun

dana lain yang menjadi pemasok UIN SGD adalah dana masyarakat, namun dengan nilai

yang tidak terlalu signifikan yakni berada di kisaran 12 milyar rupiah – 18 milyar rupiah.

Gambar 4.62. Peta Pengeluaran UIN SGD

110

Pengeluaran terbesar UIN SGD (gambar 4.62) adalah untuk belanja gaji dan

tunjangan pegawai yakni mencapai di atas 75 persen sedangkan untuk biaya lainnya

relatif kecil yakni di bawah 20 persen dengan alokasi untuk pembangunan, BOP dan

pengabdian masyarakat.

Tabel 4.14. Kinerja UIN SGD

111

Berdasar tabel 4.14, struktur kinerja UIN SGD, baik dari sisi kinerja kebijakan

maupun kinerja keuangan selama 4 tahun terakhir sangat stabil. Jika dilihat dari struktur

pendanaan, sumber dana terbesar yang diperoleh UIN SGD berasal dari Pemerintah yaitu

sebesar 90,38 persen, dan dana masyarakat sebesar 9,62 persen, sedangkan untuk

pendanaan dari sektor bantuan dan kerjasama relative tidak ada.

Sumber dana tersebut dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai sebesar

88,76 persen, sedangkan untuk dana pemeliharaan, penelitian, pengabdian masyarakat,

kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, dan lain‐lain masih berada di bawah 5

persen. Secara umum, kinerja UIN SGD dari kebijakan pendanaan dan kinerja berkorelasi

positif, yakni dengan capaian realisasi kinerja mencapai 75,79 persen, artinya UIN SGD

masih mampu merealisasikan rancangan atau perencanaan yang telah tersusun

sebelumnya.

g. UIN KALIJAGA

Gambar 4.63. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UIN Kalijaga (Milyar Rupiah)

Berdasarkan laporan keuangan UIN Kalijaga (gambar 4.63), penerimaan dan

pengeluaran pendanaan UIN Kalijaga selama empat tahun, dari 2006 hingga 2009,

mengalami fluktuasi. Surplus terbesar dihasilkan pada tahun 2006, kurang lebih 162 milyar

rupiah. Sedangkan surplus terendah, dihasilkan pada tahun 2007 yaitu sebesar 53 milyar

112

rupiah. Sementara itu, pada tahun 2009 UIN Kalijaga mengalami kerugian (pengeluaran

lebih besar daripada pemasukan) sebesar 27 milyar rupiah.

Gambar 4.64. Peta Pendanaan UIN Kalijaga

Berdasarkan peta pendanaan diatas (gambar 4.64), dapat dipahami bahwa

sumber terbesar UIN Kalijaga berasal dari pemerintah. Pada tahun 2006, dana yang

diterima UIN Kalijaga dari pemerintah sebesar 286 milyar rupiah. Hal ini menunjukan

bahwa dalam 4 tahun terakhir, tahun 2006 merupakan tahun terbesar dalam penerimaan

dana bagi UIN Kalijaga. Sedangkan tahun 2008 dana yang diterima UIN kalijaga dari

pemerintah, sebesar 74 milyar rupiah.

Gambar 4.65. Peta Pendanaan UIN Kalijaga (Persen)

113

Gambar 4.65 menjelaskan bahwa sumber dana pemerintah untuk UIN Kalijaga

sebagian besar berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional. Pada tahun 2006 UIN

Kalijaga mendapatkan bantuan dari kementrian pendidikan nasional sebesar 286 milyar

rupiah. Sedangkan tahun 2008 UIN Kalijaga menerima dana dari kementerian pendidikan

Nasional sebesar 74 milyar rupiah.

Gambar 4.66. Peta Pendanaan UIN Kalijaga dari Masyarakat

Gambar 4.67. Peta Pendanaan UIN Kalijaga dari Bantuan dan Kerjasama

114

Gambar 4.67 menjelaskan peta pedanaan UIN kalijaga berdasar bantuan dan

kerjasama. Pada tahun 2008 UIN Kalijaga mendapatkan pendanaan dari pemerintah

dengan presentase 80 persen. Sedangkan pada tahun 2007, UIN Kalijaga nmendapatkan

pendanaan dari dunia usaha sebesar 10 persen.

Gambar 4.68. Peta Pengeluaran UIN Kalijaga

Gambar 4.68 menjelaskan peta pengeluaran UIN Kalijaga dalam empat tahun

terakhir. Pengeluaran terbesar terjadi pada tahun 2007 dan 2009 yang digunakan untuk

biaya operasional dan kerjasana internasional pegawai dengan presentase sebesar 47

persen, menyusul setelah itu, bidang yang presentasenya besar adalah gaji dan tunjangan

pegawai yang diselenggarakan pada tahun 2009 dengan besar presentase 30 persen.

Berdasar tabel 4.15, struktur kinerja UIN Kalijaga, baik dari sisi kinerja kebijakan


pendanaan, sumber dana terbesar yang diperoleh UIN Kalijaga berasal dari Pemerintah

yaitu sebesar 81,81 persen, dan dana masyarakat sebesar 11,25 persen, dan pendanaan

dari sektor bantuan dan kerjasama mendapatkan pendanaan sebesar 6,93 persen.

Sumber dana tersebut dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai serta BOP

sebesar 61,66 persen, sedangkan untuk dana pemeliharaan, penelitian, pengabdian

masyarakat, kerjasama dalam negeri, dan lain‐lain masih berada di bawah 5 persen.

Terdapat poin yang menarik dari dari matriks tersebut, yakni pengeluaran untuk alokasi

115

kerjasama luar negeri relative besar yakni 28,83 persen hal ini menunjukan bahwa UIN

Kalijaga sering melakukan kerjasama dengan luar negeri baik dalam bentuk kerjasama

fisik maupun kerjasama penelitian dan pengembangan.

Tabel 4.15. Kinerja UIN Kalijaga

Secara umum, kinerja UIN Kalijaga dari kebijakan pendanaan dan kinerja

berkorelasi positif, yakni dengan capaian realisasi kinerja mencapai 92,11 persen artinya

UIN Kalijaga masih mampu merealisasikan rancangan atau perencanaan yang telah

tersusun sebelumnya.

116

h. UIN SYARIF HIDAYATULLAH (UIN JAKARTA)

Gambar 4.69. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UIN Jakarta

Berdasarkan laporan keuangan UIN Jakarta (gambar 4.69), penerimaan dan pengeluaran

pendanaan UIN Jakarta selama lima tahun, dari 2006 hingga 2009, mengalami fluktuasi.

Surplus terbesar dihasilkan pada tahun 2009, kurang lebih 21 milyar rupiah. Sementara itu,

pada tahun 2008 UIN Jakarta mengalami kerugian (pengeluaran lebih besar daripada

pemasukan) sebesar 33 milyar rupiah.

Gambar 4.70. Peta Pendanaan UIN Jakarta

117

Gambar 4.71. Peta Pendanaan UIN Jakarta (Persen)

Gambar 4.72. Peta Pengeluaran UIN Jakarta

118

Gambar 4.70, 4.71 dan 4.72 diatas menjelaskan peta pengeluaran UIN Jakarta

dalam empat tahun terakhir. pengeluaran terbesar terjadi pada tahun 2007 yang

digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai dengan presentase sebesar 48 persen,

menyusul setelah itu, masih dalam keperluan yang sama, gaji dan tunjangan pegawai

pada tahun 2006 adalah bidang yang presentasenya besar 42 persen.

Berdasar tabel 4.16, struktur kinerja UIN Jakarta, baik dari sisi kinerja kebijakan


pendanaan, sumber dana terbesar yang diperoleh UIN Jakarta berasal dari Pemerintah

yaitu sebesar 58,12 persen, dan dana masyarakat sebesar 41,88 persen, sedangkan untuk

pendanaan dari sektor bantuan dan kerjasama tidak mendapatkan pendanaan. Sumber

dana tersebut dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai serta BOP sebesar 68,08

persen, sedangkan untuk dana pemeliharaan, penelitian, pengabdian masyarakat,

kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, dan lain‐lain masih berada di bawah 5

persen. Terdapat poin yang menarik dari dari tabel tersebut, yakni pengeluaran untuk

alokasi pembangunan yang relatif besar yakni 25,28 persen hal ini menunjukan bahwa

selama 5 tahun terakhir UIN Jakarta sedang melakukan pembangunan fisik gedung baru.

Secara umum, kinerja UIN Jakarta dari kebijakan pendanaan dan kinerja

berkorelasi positif, yakni dengan capaian realisasi kinerja mencapai 96,96 persen artinya

UIN Jakarta masih mampu merealisasikan rancangan atau perencanaan yang telah

tersusun sebelumnya.

119

Tabel 4.16. Kinerja UIN Jakarta

120

4.2.3. Non BHMN‐Non BLU a. Universitas Negeri Makasar (UN Makasar)

Gambar 4.73. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UN Makasar (Milyar Rupiah)

Laporan keuangan UN Makasar (gambar 4.73), penerimaan dan pengeluaran

pendanaan UN Makasar selama 4 tahun, dari 2006 hingga 2009, mengalami surplus

(penerimaan lebih besar dari pengeluaran). Surplus terbesar dihasilkan pada tahun 2009

dan 2008 yakni, kurang lebih 63 milyar rupiah. Sedangkan surplus terendah, dihasilkan

pada tahun 2006 dan 2009 yaitu sebesar 26 milyar rupiah.

Gambar 4.74. Peta Pendanaan UN Makasar

121

Gambar 4.75. Peta Pendanaan UN Makasar

Berdasarkan gambar 4.74 dan 4.75 di atas, selama 4 tahun 2006 hingga 2009

terjadi fluktuasi dalam struktur penerimaan dana. Pada tahun 2009, dana yang diterima

UN Makasar dari pemerintah (gambar 4.75), memiliki dana penerimaan terbesar selama 4

tahun terakhir yaitu sebesar 198 milyar rupiah. Dan jika dilihat secara keseluruhan, range

dana UN Makasar dari pemerintah, diluar dana masyarakan dan dana bantuan dan

kerjasama selama 4 tahun terakhir, seluruh dana pemerintah yang diterima UN Makasar

berasal dari Kementerian Diknas, sedangkan dana dari pemerintah dari sektor

kementerian lain dan pemerintah daerah tidak pernah mendapatkan dana.

Gambar 4.76. Peta Pendanaan UN Makasar dari Pemerintah

122

Gambar 4.77. Peta Pendanaan UN Makasar dari Masyarakat

Dan range dana UN Makasar yang diperoleh dari dana masyarakat, yaitu yang

terbesar berasal dari SPP/DPP antara 93,04 persen – 95,22 persen yakni pada tahun 2007‐

2009. Dan dana masyarakat (gambar 4.77) dari penerimaan mahasiswa baru relative kecil

yakni hanya pada tahun 2007 ‐ 2009 yakni berada di bawah 10 persen. Dan tahun 2007

terdapat pendanaan dari sektor lain‐lain (wisuda) yang relative sangat kecil.

Gambar 4.78. Peta Pengeluaran UN Makasar

Dengan melihat peta pengeluaran UN Makasar (gambar 4.78), dapat dilihat

bahwa lebih dari 50 persen dana UN Makasar digunakan untuk gaji dan tunjangan

pegawai. Sedangkan dana untuk BOP lebih dari 20 persen disusul dengan biaya

123

pembangunan di atas 10 persen. Untuk lebih jelasnya bagaimana perkembangan kinerja

UN Makasar selama 4 tahun dapat dilihat dari matrik kerja berikut ini.

Tabel 4.17. Kinerja UN Makasar

Berdasar tabel 4.17 tersebut menggambarkan struktur kinerja UN Makasar, baik

dari sisi kinerja kebijakan maupun kinerja keuangan selama 4 tahun terakhir. Jika dilihat

dari struktur pendanaan, sumber dana terbesar diperoleh dari Dana Pemerintah yaitu

124

sebesar 78,10 persen, dana masyarakat 21,90 persen, sedangkan pendanaan dari dana

bantuan dan kerjasama relative sangat kecil. Alokasi pengeluaran UN Makasar terbesar

dikeluarkan untuk biaya Gaji & tujangan, dan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) yakni

sebesar 80,17 persen, sisanya digunakan untuk kebutuhan‐kebutuhan lainnya misalkan,

kerjasama dan lain‐lain. Dana terbesar lainnya yang cukup besar adalah untuk

pembangunan yakni sebesar 13,73 persen. ini menggambarkan bahwa terdapat beberapa

kali pembangunan fisik meskipun tidak terlalu besar. Secara umum, arah dan kebijakan

UN Makasar sesuai dengan Tingkat Pencapaian Sasaran UN Makasar yang dilaksanakan

selama 4 tahun terakhir relatif sukses yaitu sebesar 93,95 persen. Dan ini menunjukkan

bahwa semua perencanaan UN Makasar selama 4 tahun telah terpenuhi.

b. Institute Agama Islam Negeri Antasari (IAIN Antasari)

Gambar 4.79. Peta Penerimaan dan Pengeluaran IAIN Antasari (Milyar Rupiah)

Laporan penerimaan dan pengeluaran yang dihasilkan oleh IAIN Antasari (gambar

4.79) mengalami pluktuasi namun tingkat penerimaan masih berada di atas pengeluaran,

meskipun penerimaan relatif kecil berada di atas pengeluaran. Dari gambar tersebut

terlihat bahwa surplus (penerimaan setelah dikurangi pengeluaran) untuk IAIN Antasari,

surplus terendah terdapat pada tahun 2008 yakni sebesar 1 milyar.

125

Gambar 4.80. Peta Pendanaan IAIN Antasari

Peta pendanaan IAIN Antasari dari tahun 2006 ‐ 2009 (gambar 4.80) hanya berasal

dari pemerintah dan masyarakat. Pendanaan terbesar berasal dari dana pemerintah yakni

mencapai nilai rata‐rata 90 persen, dan dana tersebut seluruhnya berasal dari

Kementerian Agama. Sedangkan untuk kementerian lain dan pemerintah daerah tidak

pernah memberikan bantuan dana.

Pendanaan lainnya berasal dari dana masyarakat (gambar 4.81) yakni mencapai

angka antara 3 persen – 11 persen, adapun sumber dana terbesar tersebut berasal dari

dana SPP/DPP yakni kisaran antara 88 persen‐ 96 persen sedangkan untuk pendanaan

dari penerimaan mahasiswa baru dan lain‐lain berada di bawah kisaran 10 persen.

Gambar 4.81. Peta Pendanaan IAIN Antasari dari Masyarakat

126

Gambar 4.82. Peta Pengeluaran IAIN Antasari

Peta pengeluaran IAIN Antasari (gambar 4.82) diperuntukan bagi beberapa sektor

yakni gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang, belanja sosial dan belanja modal.

Pengeluaran terbesar adalah untuk gaji dan tunjangan dengan range antara 47 persen ‐ 71

persen, untuk belanja modal berada pada range 6 persen ‐ 35 persen, belanja barang

antara 9 persen ‐19 persen, dan terakhir belanja sosial antara 5 persen ‐ 16 persen. Dari

data tersebut terlihat bahwa perhatian IAIN Antasari cukup besar kepada alokasi belanja

modal, yang diantaranya juga untuk operasional pendidikan. Untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pencapaian IAIN Antasari bisa dilihat dari table 4.18 berikut ini.

Kinerja IAIN Antasari berdasarkan kinerja bila dilihat dari tiga sektor yakni

pendanaan yang meliputi sumber dana dan alokasi penggunaan dana serta implikasi

terhadap tingkat pencapaian kerja bisa dilihat bahwa terjadi korelasi positif yakni tiglkat

ketercapaian kerja sangat memuaskan yakni sebesar 96,52 persen. Data tersebut bisa

tercapai karena dukungan dari sumber dana dan alokasi pengeluaran yang tepat guna.

Sumber dana terbesar yang masuk kepada IAIN Antasari adalah dari pemerintah

yakni sebesar 92,60 persen dan sisanya berasal dari dana masyarakat yakni sebesar 8

persen, sedangkan dana yang berasal dari bantuan dan kerjasama tidak mendapatkan,

artinya adalah dana yang mampu menopang IAIN Antasari seluruhnya berasal dari

pemerintah.

127

Dari sumber dana tersebut alokasi yang paling besar adalah untuk gaji dan

tunjangan pegawai sebesar 57,18 persen, dilanjutkan oleh belanja modal dan belanja

sosial sebesar 19,54 persen dan sisanya adalah untuk belanja barang sebesar 14,11 persen.

Secara kasat mata terlihat bahwa terdapat alokasi dana yang cukup besar untuk belanja

sosial, artinya secara kelembagaan IAIN Antasari menyadari akan pentingnya kualitas dan

sosialisasi lembaga melalui belanja sosial.

Tabel 4.18. Kinerja IAIN Antasari

128

c. Universitas Pattimura (UNPATI)

Gambar 4.83. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UNPATI (Milyar Rupiah)

Laporan penerimaan dan pengeluaran UNPATI (gambar 4.83) 4 tahun terakhir,

terhitung tahun 2006 ‐ 2009 mengalami pluktuasi, penerimaan terrendah setelah

dikurangi pengeluaran adalah tahun 2008 yakni sebesar 7,8 milyar rupiah.

Peta pendanaan UNPATI (gambar 4.84) terhitung tahun 2006 ‐ 2009 berasal dari

tiga alokasi yakni pemerintah, dana masyarakat, dan bantuan dan kerjasama. Terhitung 4

tahun terakhir, penerimaan dari sektor pemerintah merupakan penerimaan terbesar

yakni dari 94 milyar rupiah sampai dengan 191 milyar rupiah. Adapun pendanaan tersebut

seluruhnya berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan kementerian lain

dan Pemerintah Daerah tidak memberikan pendanaan.

Gambar 4.84. Peta Pendanaan UNPATI

129

Pendanaan lainnya adalah dari dana masyarakat dengan range 6,255 milyar rupiah

‐ 24.794 milyar rupiah. Data penerimaan dana masyarakat tersebut terbagi kepada tiga

sektor yakni penerimaan mahasiswa baru, SPP/DPP dan lain‐lain, terhitung 4 tahun

terakhir pendanaan terbesar berasal dari SPP/DPP yakni hampir 100 persen dan

mengingat ada pemasukan dari sektor penerimaan mahasiswa baru sebesar 2,60 persen.

Peta pengeluaran UNPATI (gambar 4.85) 4 tahun terakhir seperti terlihat pada

gambar di atas, paling besar digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai range 32 persen

– 70 persen. Dana pengeluaran terbesar lainnya relatif sama yakni berada di kisaran 2

persen ‐ 28 persen untuk biaya operasional, pembangunan, penelitian, dan lain‐lain.

Gambar 4.85. Peta Pengeluaran UNPATI

Tabel 4.19 memperlihatkan bahwa arah kebijakan UNPATI terbagi kepada dua

bagian besar yakni: untuk alokasi pendanaan dan kebijakan. Untuk alokasi pendanaan,

sumber dana yang dimiliki oleh UNPATI berasal dari pemerintah, dana masyarakat, dan

bantuan dan kerjasama, namun sumber dana terbesar berasal dari pemerintah yakni

sebesar 85,17 persen, dana masyarakat sebesar 10,66 persen, dan terakhir dana bantuan

dan kerjasama sebesar 5,56 persen.

130

Tabel 4.19. Kinerja UNPATI

131

Pendanaan tersebut dialokasikan untuk beberapa sektor seperti gaji dan

tunjangan pegawai, biaya operasional dan pemeliharaan, penelitian, pengabdian

masyarakat, pembangunan, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, lain‐lain.

namun alokasi dana terbesar adalah untuk gaji pegawai dan pembangunan mencapai

44,07 persen, biaya operasional sebesar 21,35 persen, biaya pembangunan sebesar 15,64

persen, serta biaya lain‐lain mencapai 14,69 persen. Sedangkan dana untuk sektor yang

lainnya di bawah 5 persen. Dari lingkaran kerja untuk sumber dan pengalokasian dana

tersebut, berdampak kepada tingkat pencapaian UNPATI yang mencapai angka tertinggi

yakni 81,80 persen, hal ini membuktikan bahwa pengalokasian dana terprogram secara

baik, sehingga dapat mencapai tingkat pencapaian tertinggi.

d. Universitas Negeri Medan (UNIMED)

Gambar 4.86. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UNIMED (Milyar Rupiah)

Laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran UNIMED gambar 4.86) dari tahun

2006‐2009, surplus (penerimaan UNIMED terus meningkat dari tahun ke tahun).

Peningkatan terbesar dana pemerintah untuk UNIMED selama tahun 2006 – 2009 yaitu

pada tahun 2009 sebesar 54 milyar rupiah dibandingkan tahun 2008.

132

Gambar 4.87. Peta Pendanaan UNIMED

Gambar 4.88. Peta Pendanaan UNIMED (Persen)

Seperti terlihat (gambar 4.87 dan 4.88) di atas pendanaan USU, dana pemerintah

berasal dari Kementerian Diknas, kementerian lain, dan pemerintah daerah. Sumber

pendanaan dari pemerintah seluruhnya berasal dari kementerian Diknas, yakni dengan

peningkatan tiap tahunnya anatara dari 122 milyar rupiah – 193 milyar rupiah. Sedangkan

133

untuk kementerian lain dan pemerintah daerah relative sangat rendah dalam memberikan

pendanaan untuk UNIMED.

Secara umum, Pendanaan USU berasal dari pemerintah dan masyarakat. Dana

masyarakat menempati posisi tertinggi dalam pendanaan USU. Pendanaan berasal dari

dana masyarakat (gambar 4.87) menempati posisi kedua yakni antara 8 milyar rupiah ‐ 14

milyar rupiah. Pendanaan tersebut berasal dari SPP/DPP, terbesar pada tahun 2006‐2007

yakni sebesar 42 persen, kemudian menurun di tahun 2008 ‐ 2009 menjadi 30 persen,

kemudian sumber dana dari orang tua mencapai 30 persen – 43 persen, dan terakhir dana

lain‐lain mencapai 30 persen – 43 persen.

Alokasi pendanaan berdasarkan bantuan dan kerjasama (gambar 4. 87) sebesar antara

2 milyar rupiah sampai 10 milyar rupiah, bantuan dana tersebut berasal dari kerjasama

dengan pemerintah khususnya (beasiswa dikti) yakni sebesar 95 persen (gambar 4.90).

Sedangkan kejasama lain berasal dari pemerintah dalam negeri yakni sebesar 5 persen.

Gambar 4.89. Peta Pendanaan UNIMED dari Masyarakat

Gambar 4.90. Peta Pendanaan UNIMED dari Bantuan dan Kerjasama

134

Gambar 4.91. Peta Pengeluaran UNIMED

Pengeluaran terbesar untuk UNIMED (gambar 4.91) diperuntukan pada gaji dan

tunjangan pegawai yakni hampir mencapai 90 persen, dan untuk posko lain seperti biaya

operasional dan pemeliharaan di bawah 10 persen.

135

Tabel 4.20. Kinerja UNIMED

Tabel 4.20 menunjukan bahwa alokasi pendaan untuk UNIMED didominasi oleh

pemerintah yakni sebesar 89,95 persen sedangkan dana lainnya seperti dana masyarakat

dan bantuan dan kerjasama hanya 10 persen. Jadi dana yang diperoleh UNIMED hampir

seluruhnya berasal dari dana pemerintah. Pengeluaran UNIMED terbesar dialokasikan

untuk gaji pegawai yakni sebesar 88,28 persen sedangkan untuk sektor seperti BOP dan

pemeliharaan di bawah 10 persen. Penerimaan pendanaan dan pengeluarannya, ternyata

berimbas kepada tingkat pencapaian yang telah direncanakan oleh UNIMED, seperti

136

terlihat di atas tingkat pencapaian UNIMED mencapai 94.80persen hal ini termasuk

sangat besar dan berhasil.

e. Institute Agama Islam Negeri Medan (IAIN Medan)

Gambar 4.92. Peta Penerimaan dan Pengeluaran IAIN Medan (Milyar Rupiah)

Laporan penerimaan dan pengeluaran IAIN Medan (gambar 4.92) tahun 2006 ‐

2009 berada di bawah 90 milyar rupiah per tahun. Dengan surplus (penerimaan dan

pengeluaran terus meningkat), penerimaan terendah sebesar 3 milyar rupiah pada tahun

2006 dan tertinggi sebesar 12 milyar rupiah pada tahun 2010.

Pendanaan terbesar diterima dari pemerintah (gambar 4.94 dan gambar 4.93),

selama 4 tahun dana yang diperoleh IAIN Medan berada dikisaran 38 milyar rupiah sampai

72 milyar rupiah. Dengan nilai tertinggi sebesar 72 milyar rupiah dengan persentase antara

80,89 persen – 95,22 persen. Dana dari alokasi pemerintah berasal dari dua yakni

kementerian departemen agama dan pemerintah daerah. Dana terbesar yang pernah

dikeluarkan kementerian Agama adalah 67 milyar rupiah dan dan dana dari pemerintah

daerah terbesar mencapai Rp. 10 milyar. Sedangkan dari dana masyarakat (gambar 4.95)

selama 4 tahun terakhir, berada di kisaran 2 milyar rupiah ‐ 27 milyar rupiah, dengan range

persentase antara 4,98 persen – 19,11 persen. Hampir seluruhnya dana dari sektor dana

masyarakat yakni 100 persen berasal dari SPP/DPP kecuali pada tahun 2009 terdapat

sektor lain‐lain yang menyumbang sebesar 16 persen dan sektor penerimaan mahasiswa

baru sebesar 9 persen.

137

Gambar 4.93. Peta Pendanaan IAIN Medan

Gambar 4.94. Peta Pendanaan IAIN Medan dari Pemerintah

Gambar 4.95. Peta Pendanaan IAIN Medan dari Masyarakat

138

Gambar 4.96. Peta Pengeluaran IAIN Medan

Peta pengeluaran IAIN Medan (gambar 4.96) terbesar untuk gaji pegawai dan lain‐

lain yakni mencapai 50 persenan, sedangkan untuk sektor lainnya berada jauh di bawah 10

persen kecuali pembangunan yang pernah mencapai 13 persen.

Tabel 4.21 menunjukan bahwa alokasi pendaan untuk IAIN Medan hampir

ddominasi oleh pemerintah yakni sebesar 89,27 persen serta dana dari masyarakat

sebesar 10,73 persen sedangkan untuk bantuan dan kejasama dengan lembaga baik

pemerintah nasional maupun internasional. Dana yang diperoleh IAIN Medan hampir

seluruhnya berasal dari dana pemerintah.

Pengeluaran IAIN Medan terbesar dialokasikan untuk gaji pegawai dan sektor lain‐

lain yakni mencapai 83,70 persen, sedangkan untuk pendanaan lainnya hanya mencapai di

bawah 10persen. Yang menarik adalah alokasi pendanaan untuk lain‐lain, mengingat

alokasi tersebut tidak diketahui, untuk apa dan bagaimana proses keluarnya. Penerimaan

pendanaan dan pengeluarannya, ternyata berimbas kepada tingkat pencapaian yang

telah direncanakan oleh IAIN Medan, seperti terlihat di atas tingkat pencapaian IAIN

Medan mencapai 86,79 persen hal ini termasuk sangat besar dan berhasil.

139

Tabel 4.21. Kinerja IAIN Medan

f. Institute Agama Islam Negeri Ambon (IAIN Ambon)

Gambar 4.97. Peta Penerimaan dan Pengeluaran IAIN Ambon (Milyar Rupiah)

140

Laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran IAIN Ambon (gambar 4.97) dari

2006‐2009, surplus penerimaan dan pengeluaran hampir di semua tahun berada di

bawah 50 milyar rupiah. Surplus penerimaan setelah dikurangi pengeluaran terendah

pada tahun 2006 yakni 2 milyar rupiah dan tertinggi tahun 2010 42 milyar rupiah.

Gambar 4.98. Peta Pendanaan IAIN Ambon

Gambar 4.99. Peta Pendanaan IAIN Ambon (Persen)

141

Sumber dana yang di dapat IAIN Ambon (gambar 4.98 dan 4.99) dari tahun 2006 ‐

2009 , sebagian berasal dari pemerintah seperti terlihat dana yang diterima IAIN Ambon

dari pemerintah seluruhnya berasal dari kementerian Departemen Agama dengan range

adalah antara 2 milyar rupiah – 38 milyar rupiah atau dengan persentase antara 80,09

persen – 90,28 persen.

Sumber dana lain adalah dari dana masyarakat (gambar 4.100) yakni 2 milyar rupiah ‐ 4

milyar rupiah atau dengan persentase antara 9,72 persen – 19,91persen. Sumber dana dari

masyarakat terbesar diperoleh dari SPP/DPP yakni sebesar 95 persen, dan penerimaan

mahasiswa baru 5 persen.

Gambar 4.100. Peta Pendanaan IAIN Ambon dari Masyarakat

142

Gambar 4.101. Peta Pengeluaran IAIN Ambon

Untuk pengeluaran rutin IAIN Ambon (gambar 4.101) yakni gaji dan tunjangan

pegawai, biaya operasional dan pemeliharaan, penelitian, pengabdian masyarakat,

pembangunan, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, lain‐lain.

Sektor pengeluaran terbesar untuk gaji dan tunjangan pegawai sebesar 32 persen ‐

59 persen, BOP sebesar antara 4 persen ‐ 24 persen, dan pembangunan 18 persen ‐ 32

persen. Sedangkan untuk alokasi lain masih berada di bawah 5 persen.

Tabel 4.22 memeperlihatkan bahwa arah kebijakan IAIN Ambon terbagi kepada

dua bagian besar yakni untuk alokasi pendanaan pendidikan tinggi dan kebijakan

pendidikan tinggi. Untuk alokasi pendanaan, sumber dana yang dimiliki oleh IAIN Ambon

berasal dari pemerintah dan dana masyarakat, namun sumber dana terbesar berasal dari

pemerintah yakni sebesar 84,22 persen dan dana masyarakat sebesar 15,78 persen.

Pendanaan tersebut dialokasikan untuk beberapa sektor seperti gaji dan

tunjangan pegawai, biaya operasional dan pemeliharaan, penelitian, pengabdian

masyarakat, pembangunan, kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, lain‐lain.

namun alokasi dana terbesar adalah untuk gaji pegawai dan pembangunan mencapai

86,81 persen, artinya hampir semua alokasi dana terpusat untuk gaji dan pembangunan

fisik. Sedangkan untuk alokasi lain masih berada di bawah kisaran 20 persen.

143

Tabel 4.22. Kinerja IAIN Ambon

144

Dari lingkaran kerja untuk sumber dan pengalokasian dana tersebut, berdampak

kepada tingkat pencapaian IAIN Ambon yang mencapai angka tertinggi yakni 93,64

persen, hal ini membuktikan bahwa pengalokasian dana terprogram secara baik,

sehingga dapat mencapai tingkat pencapaian tertinggi.

145

BAB V POTRET DAN HUBUNGAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN

PENDANAAN PENDIDIKAN TINGGI

5.1. Potret Pendanaan Pendidikan Tinggi

5.1.1. PT Badan Hukum Milik Negara (BHMN)

Semangat PT BHMN adalah untuk meningkatkan otonomi PT, termasuk dalam

pengelolaan pendanaannya sekalipun subsidi dana pemerintah tetap signifikan. Jika

dipetakan dalam tiga sumber pendanaan PT, yaitu: pemerintah, masyarakat serta bantuan

dan kerjasama. Dari ketika sumber pendanaan tersebut, selama empat tahun terakhir

penerimaan pendanaan PT didominasi oleh kontribusi dana masyarakat yang mencapai

7,43 triliun rupiah atau sebesar 50 persen dari total penerimaan enam PT BHMN tersebut

sebagaimana terlihat dalam Gambar 5.1. Dana masyarakat tersebut sebagian besar

diperoleh dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Dana Penyelenggaraan

Pendidikan (DPP).

Besarnya kontribusi dana masyarakat patut disyukuri sebagai wujud tingginya

partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi namun di

sisi lain, besarnya kontribusi tersebut juga berhubungan dengan besarnya beban yang

harus ditanggung masyarakat yang anaknya belajar di PT BHMN. Di sinilah perlunya

regulasi yang tepat dan terukur sehingga partisipasi yang terjadi benar‐benar sesuai

dengan kemampuan masyarakat dan tetap memperhatikan adanya masyarakat yang

kurang mampu.

Di sisi lain, kontribusi pemerintah dalam pendanaan PT BHMN secara nominal

masih relatif tinggi sehingga selama kurun waktu empat tahun terakhir untuk enam PT

BHMN saja mencapai 4,38 triliun rupiah. Sekalipun demikian, besaran nominal tersebut

tidal paralel dengan proporsi total pendapatan perguruan tinggi sehingga kontribusi dana

pemerintah hanya berkisar antara 30 persen dari total penerimaan pendapatan enam PT

BHMN.

Sedangkan dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari bantuan dan kerjasama,

relatif rendah yaitu sebesar kurang lebih 20 persen dari dana Pendidikan Tinggi BHMN

atau 2,93 triliun rupiah selama 4 tahun terakhir. Hal tersebut menggambarkan persepsi

publik (BUMN, BUMD, Industri serta luar negeri) terhadap PT BHMN masih rendah.

146

Gambar 5.1. Peta Pendanaan PT BHMN

Selanjutnya, ditilik dari aspek pengeluaran, selama empat tahun terakhir struktur

pengeluaran PT BHMN mengalami kecenderungan sebagaimana terlihat dalam Gambar

5.2. Dilihat dari aspek pengeluaran yang terbesar dialokasikan untuk membayar gaji dan

tunjangan karyawan PT BHMN yang mencapai 4,1 triliun rupiah atau sekitar 28 persen dari

total pengeluaraan PT BHMN. Pengeluaran tersebar selanjutnya adalah biaya operasional

pendidikan (BOP) dan penelitian dan pengabdian masyarakat (P2M) yang masing‐masing

mencapai sekitar 26 persen dan 22 persen. Prioritas pengeluaran untuk gaji dan tunjangan

serta biaya operasional pendidikan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas PT

BHMN yang secara faktual nampak signifikan sebagaimana pencapaian beberapa PT

BHMN masuk PT kelas dunia versi THES. Di samping itu, sekalipun pengeluaran untuk P2M

secara proporsional masih sekitar 22 persen namun angka tersebut cukup signifikan

dibanding dengan PT BLU dan PT NonBHMN‐NonBLU.

Upaya untuk meningkatkan kualitas PT dilakukan melalui pemilihan prioritas

sehingga alokasi pendanaannya tidak sama rata sehingga terjadi peningkatan kualitas PT

yang signifikan dan tetap memberikan alokasi yang sepadan untuk PT lainnya agar tidak

mengurangi dan mengganggu proses pembelajaran PT. Pilihan prioritas ini tentu saja

menjadikan PT BHMN untuk sementara waktu lebih fokus pada peningkatan BOP dan

P2M sehingga dalam batas tertentu upaya perbaikan dan pengembangan infrastruktur PT

BHMN sedikit lebih tertinggal. Kenyataan tersebut ditunjukkan dengan terbatasnya

Rp 4,38 Triliun Rp 2,93 Triliun

Rp 7,43 Triliun

147

alokasi untuk investasi/pembangunan yang hanya mencapai 5‐7 miliar rupiah atau sekira 5

persen selama kurun waktu empat tahun terakhir.

Gambar 5.2. Struktur Pengeluaran PT BHMN

Ada tujuh PT BHMN dan terpilih enam PT BHMN sehingga mampu

merepresentasikan perkembangan pendanaan PT BHMN secara keseluruhan dalam kurun

waktu empat tahun terakhir. Secara ilustratif, peta pendanaan tersebut dapat dilihat

dalam Gambar 5.3. di bawah ini.

Dengan melihat gambar 5.3. di atas nampak selama empat tahun terakhir,

Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki penerimaan terbesar yang mencapai Rp. 4.24

triliun, disusul oleh Universitas Indonesia (UI) sebesar Rp. 4.18 triliun. Ditilik dari sumber

dananya, UGM dan UI menerima dana pemerintah yang terbesar selama empat tahun

terakhir. Sekalipun demikian, jika ditilik dari komposisi pendanaannya, alokasi pemerintah

untuk UGM dan UI masing‐masing hanya mencapai 29 persen dan 18 persen dari total

penerimaan kedua PT BHMN tersebut.

Rp 4,1 triliun

Rp 0,23 triliun

Rp 3,14 triliun

Rp 3,72 triliun

Rp 0,7 triliun

Rp 0,57 triliun

Rp 0,01 triliun

Rp 1,94 triliun

148

Gambar 5.3. Peta Pendanaan PT BHMN

Adapun alokasi terkecil pemerintah untuk PT BHMN selama empat tahun terakhir

adalah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yaitu sebesar 490 milyar rupiah atau

sekitar 42 persen dari total penerimaan UPI. Dilihat dari besaran prosentase penerimaan

dari pemerintah, secara berurutan prosentase terbesar adalah untuk Institut Pertanian

Bogor (IPB), UPI dan Universitas Sumatera Utara (USU). Besarnya prosentase dana dari

pemerintah menunjukkan tingkat kontribusi pemerintah terhadap PT BHMN tersebut

sekaligus tingkat keterbatasan kemampuan PT BHMN tersebut dalam mencari

pendanaannya sendiri.

Selanjutnya, dilihat dari kemampuannya dalam menggalang dana masyarakat

selama empat tahun terakhir, UGM dan UI menduduki posisi tertinggi dengan besaran

mencapai masing‐masing sebesar 2,5 triliun rupiah(64 persen) dan 2,2 triliun rupiah(54

persen). Kemampuan penggalangan dana masyarakat di satu sisi merupakan keberhasilan

dalam meningkatkan pendanaan namun di sisi lain menunjukkan tingkat ketergantungan

PT BHMN terhadap pendanaan dari masyarakat yang sebagian besarnya dari mahasiswa.

Ditilik dari prosentasenya, PT BHMN yang mampu menggalang dana masyarakat terbesar

adalah UGM, USU dan UI, yaitu masing‐masing sebesar 64 persen, 58 persen dan 54

persen sekalipun secara nominalnya penerimaan USU dalam kurun waktu empat tahun

terakhir jauh di bawah UGM dan UI. Menariknya posisi UI yang terendah dalam menerima

alokasi dana pemerintah juga terkecil dalam kemampuannya menggalang dana

149

masyarakat, yaitu sebesar 519 milyar rupiah atau sekitar 43 persen dari total penerimaan

UPI selama 4 tahun terakhir.

Selanjutnya, PT BHMN yang mampu menggalang pendapatan dari penerimaan

dana bantuan dan kerja sama, secara nominal UI menduduki peringkat tertinggi yang

mencapai 1,15 triliun rupiah dan disusul ITB sebesar 789 miliar rupiah. Namun demikian,

secara proporsi, penerimaan dana bantuan dan kerja sama terbesar adalah ITB sebesar 39

persen dari total penerimaan ITB selama empat tahun terakhir dan disusul UI yang

mencapai 28 persen.

5.1.2. PT Badan Layanan Umum (BLU)

Pola dan kecenderungan umum pengelolaan pendanaan PT BLU memiliki struktur

pendanaan yang berbeda dengan pola pendanaan PT BHMN yang terlihat dari struktur

dan besaran kontribusi antara pemerintah, masyarakat dan bantuan‐kerjasama

sebagaimana terlihat dalam Gambar 5.4.

Gambar 5.4. Peta Pendanaan PT BLU

Gambar 5.4. memperlihatkan besarnya alokasi dana pemerintah baik secara

nominal maupun proporsional dibanding penerimaan dari masyarakat dan bantuan‐kerja

sama. Berdasar data di atas, selama empat tahun terakhir PT BLU yang terdiri dari PTN

dan PTAIN memperoleh penerimaan yang sangat besar dari dana pemerintah yang

Rp 5,21 triliun

Rp 140 milyar

Rp 3,34 triliun

150

mencapai 5,21 triliun rupiah atau sekira 60 persen dari total penerimaan PT BLU.

Sekalipun PT BLU didominasi oleh pendanaan pemerintah namun penerimaan nominal PT

BLU tersebut tetap di bawah PT BHMN. Hal ini tak dapat dilepaskan dari besarnya jumlah

mahasiswa PT BHMN dan bervariasinya program studi PT BHMN sehingga ada beberapa

program studi yang unit cost‐nya sangat mahal semisal Fakultas Kedokteran Umum dan

Kedokteran Gigi. Di samping itu, dengan rerata PT BHMN yang mapan dan besar sehingga

lebih mampu berkompetisi dalam memperoleh dana tambahan dari pemerintah.

Penerimaan dana masyarakat dalam PT BLU relatif lebih kecil dibanding dana yang

diperoleh dari pemerintah sehingga total dana masyarakat PT BLU selama kurun waktu

empat tahun hanya mencapai 3,34 triliun rupiah atau sebesar 38 persen dari total

penerimaan PT BLU. Beragamnya PT BLU berdampak pada kecilnya penerimaan dana

bantuan dan kerja sama yang hanya mencapai 140 miliar rupiah atau sekitar 2 persen dari

total penerimaan PT BLU. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum PT BLU memiliki

keterbatasan dalam upaya menggalan dana bantuan dan kerja sama. Keterbatasan

kemampuan ini dapat dimaklumi karena kondisi PT BLU yang bervariasi dan sebagian

besar PTN yang tidak terlalu mapan seperti PT BHMN.

Dengan demikian, maka tingkat ketergantungan PT BLU pada dana pemerintah

masih sangat besar dan menjadi penyangga utama di samping dana masyarakat. Adapun

dana yang berasal dari bantuan dan kerjasama, hanya sebagai dana penunjang PT BLU.

Dilihat dari aspek pengeluaran, sebagaimana PT BHMN, sebagian besar

pengeluaran PT BLU diperuntukkan untuk gaji dan tunjangan serta biaya operasional

pendidikan sebagaimana terlihat dalam Gambar 5.5. di bawah ini.

Dengan melihat struktur pengeluaran di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa PT

BLU mengalokasikan dana untuk berbagai kebutuhan yang berkaitan erat dengan proses

pembelajaran PT dan hanya sebagian kecil saja untuk P2M. Mengancik pada rincian

pengeluaran PT BLU, sebagian besar pengeluaran PT BLU yaitu sebesar 2,65 triliun

rupiah atau sekitar 47 persen dari total pengeluaran PT BLU digunakan untuk gaji dan

tunjangan. Selanjutnya, biaya opersaional pendidikan (BOP) mendapat alokasi terbesar

kedua, yaitu sebesar 1,06 triliun rupiah atau sekitar 19 persen dari total pengeluaran PT

BLU selama empat tahun terakhir.

151

Gambar 5.5. Pengeluaran PT BLU

Dengan segala keterbatasannya, PT BLU mengalokasikan dana untuk investasi dan

pembangunan sebesar 700 miliar rupiah atau sekitar 12 persen dari total pengeluaran.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa prioritas PT BLU berbeda dengan PT BHMN, di mana

PT BLU lebih pada infrastruktur dibanding penguatan SDM dan PT BHMN lebih pada

penguatan SDM dibanding investasi dan pembangunan. Perbedaan lain antara PT BHMN

dan PT BLU adalah terkait pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan masyarakat

serta bantuan dan kerjasama yang relatif kecil dibanding PT BHMN.

5.1.3. PT NonBHMN‐NonBLU

Pendanaan Pendidikan Tinggi Konvesional terdiri dari beberapa Perguruan Tinggi

Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) seluruh Indonesia. Dalam

penelitian ini, tidak semua PTN dan PTAIN yang masuk kategori PT NonBHMN‐NonBLU

disurvey. Beberapa PTN dan PTAIN yang secara geografis mewakili wilayah barat, wilayah

tengah, dan wilayah timur dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Berdasarkan peta pendanaan di bawah ini (perhatikan gambar 5.6.), struktur

pendanaan PT NonBHMN‐NonBLU didominasi dana pemerintah yaitu kurang lebih

84persen atau 1.902 triliun rupiah, dari alokasi pendanaan PT NonBHMN‐NonBLU, selama

4 tahun terakhir. Sedangkan sumber dana masyarakat relatif rendah yaitu sebesar kurang

lebih 14persen atau sebesar 307 milyar rupiah, selama 4 tahun terakhir. Hal ini

Rp 370 milyar

Rp 180 milyar

Rp 500 milyar

Rp 1,06 triliun

Rp 2,65 triliun

Rp 70 milyar

Rp 700 milyar

Rp 160 milyar

152

menunjukkan bahwa dana pendidikan pendidikan tinggi yang dibebankan kepada

masyarakat relatif rendah.

Gambar 5.6. Peta Pendanaan PT Non BHMN‐Non BLU

Disisi lain, PT NonBHMN‐NonBLU kurang aktif dalam menjalin dan mencari dana

bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya dengan dunia usaha dan dunia

industri. Hal ini dapat dilihat dari besaran dana bantuan dan kerjasama, yang diterima PT

NonBHMN‐NonBLU yaitu hanya 2persen atau sebesar 50 milyar rupiah selama 4 tahun

terakhir. Dan secara umum, sumber pendanaan PT NonBHMN‐NonBLU sangat

tergantung dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Disisi lain, PT NonBHMN‐NonBLU kurang aktif dalam menjalin dan mencari dana

bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya dengan dunia usaha dan dunia

industri. Hal ini dapat dilihat dari besaran dana bantuan dan kerjasama, yang diterima PT

NonBHMN‐NonBLU yaitu hanya 2persen atau sebesar 50 milyar rupiah selama 4 tahun

terakhir. Dan secara umum, sumber pendanaan PT NonBHMN‐NonBLU sangat

tergantung dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang diolah dan hasilnya terlihat pada gambar 5.7., menunjukan

peta pengeluaran PT NonBHMN‐NonBLU bahwa alokasi pengeluaran Gaji dan Tunjangan

merupakan pengeluaran terbesar yaitu kurang lebih 50 persen atau sebesar 976 milyar

rupiah selama 4 tahun terakhir. Alokasi untuk BOP dan Penelitian dan pengabdian

masyarakat sebesar kurang lebih 15persen atau kurang lebih 289 milyar rupiah selama 4

Rp 50 milyar

Rp 307 milyar

Rp 1,9 triliun

153

tahun terakhir. Begitu juga halnya dengan pengeluaran untuk pembangunan dan

hubungan kerjasama luar negeri yaitu kurang lebih sebesar 7persen dan 6persen dari

dana PT NonBHMN‐NonBLU . Selebihnya pengeluaran untuk pemeliharaan, penelitian

dan pengabdian, kerjasama dalam dan luar negeri berada pada angka di bawah 2persen.

Gambar 5.7. Peta Pengeluaran PT Non BHMN‐Non BLU

5.1.4. Perbandingan BHMN, BLU, dan NonBHMN‐NonBLU

Untuk melihat bagaimana perbandingan peta pendanaan pendidikan tinggi baik

BHMN, BLU, maupun NonBHMN‐NonBLU, dapat dilihat dari peta pendanaan dibawah ini

(Gambar 5.8). Dana pemerintah lebih banyak diberikan pada pendidikan tinggi BHMN

walaupun dari jumlah nominal uang relatif kecil dibandingkan dengan BLU, tetapi jika

dilihat dari sisi rasio jumlah perguruan tinggi, (BLU 8 perguruan tinggi, sedangkan BHMN

6 perguruan tinggi), maka perguruan tinggi BHMN relatif lebih besar dibandingkan

dengan perguruan tinggi BLU.

Rp 288 milyar

Rp 24 milyar

Rp 289 milyar

Rp 976 milyar

Rp 124 milyar

Rp 150 milyar

Rp 112 milyar

154

Gambar 5.8. Peta Pendanaan Pendidikan Tinggi

Begitu juga halnya dengan sumber pendanaan pendidikan tinggi dari masyarakat.

jumlah dana masyarakat yang diterima pendidikan tinggi BHMN jauh lebih besar

dibandingkan pendidikan tinggi BLU, walaupun dari sisi persentase perbedaannya tidak

terlalu mencolok.

Jika BHMN dan BLU dibandingkan dengan pendidikan tinggi konvensional, akan

terlihat perbedaannya sangat mencolok. Berdasarkan potret mikro pendidikan tinggi,

sebagian besar sumber pendanaan dari masyarakat berasal dari SPP/DPP. Hal ini

menunjukkan bahwa SPP/DPP pendidikan tinggi konvensional relatif rendah, sehingga

tidak membebani masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Berbeda halnya

dengan SPP/DPP di perguruan tinggi BHMN dan BLU, yang lebih mahal. Hal ini menjadi

beban bagi masyarakat untuk menimba ilmu di pendidikan tinggi BHMN dan BLU,

khususnya masyarakat yang tak mampu.

Berdasar peta pendanaan pendidikan tinggi yang berasal dari bantuan dan

kerjasama, BHMN sangatlah agresif dalam mencari dan menggalang dana untuk

membantu proses belajar dan mengajar di pendidikan tinggi. Berbeda dengan pendidikan

Rp

140

mily

ar

Rp

3,34

tril

iun

Rp

5,2

1 tri

liun

Rp

2,93

tril

iun

Rp

4.38

trili

un

Rp

7,4

3 tri

liun

Rp

1,9

0 tri

liun

Rp

307

mily

ar

Rp

50

mily

ar

155

tinggi BLU dan pendidikan tinggi konvensional yang tidak memiliki daya untuk mencari

dana bantuan dan kerjasama, sehingga pendanaan pendidikan tinggi sangat bergantung

pada dana dari pemerintah.

5.2. Hubungan Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pelaksanaan Pendanaan Pendidikan

Tinggi

Hubungan antara kebijakan dan pelaksanaan pendanaan pendidikan tinggi

digambarkan dalam 4 (empat) model untuk setiap kategori, baik makro(gabungan),

BHMN, BLU, maupun konvensional. Model makro merupakan gabungan dari semua

model kategori BHMN, BLU, dan NonBHMN‐NonBLU. Untuk lebih jelasnya bagaimana

hubungan ke 4 model tersebut dapat dilihat dibawah ini.

5.2.1. MAKRO

Dalam mendalami peta makro pendanaan PT dan keterkaitannya dengan

pencapaian sasaran pembangunan PT, dibuat suatu model bewrdasarkan hipotesa‐

hipotesa yang menguji hubungan keduanya. Hipotesa tersebut adalah sebagai berikut:

:

Artinya dana pemerintah, dana masyarakat, dan dana bantuan dan

kerjasama tidak berpengaruh terhadap tingkat pencapaian sasaran

pembangunan pendidikan tinggi secara simultan

:

Artinya dana pemerintah atau dan dana masyarakat atau dan dana

bantuan dan kerjasama berpengaruh terhadap tingkat pencapaian

sasaran pembangunan pendidikan tinggi secara simultan

Untuk mengetahui bagaimana hubungan pendanaan Pendidikan Tinggi (Dana

Pemerintah, Dana Masyarakat, dan Dana Bantuan dan Kerjasama) terhadap Tingkat

Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi, dapat dilihat pada hasil olahan dengan

menggunakan software statistika yaitu EVIEWSi. Berdasar table 5.1 dijelaskan bahwa

struktur pendanaan Pendidikan Tinggi memiliki peran besar terhadap peningkatan

156

`kualitas Pendidikan Tinggi. Berdasar tabel tersebut, model yang dihasilkan dapat

dituliskan sebagai berikut :

Dimana

: Tingkat Pencapaian Sasaran (S)

: Dana Pemerintah (P)

: Dana Masyarakat (M)

: Dana Bantuan & Kerja sama (B)

Tabel 5.1. Hasil Olahan Model Makro

Dependent Variable: S Method: Panel EGLS (Cross‐section weights) Date: 12/27/10 Time: 21:07 Sample: 2006 2009 Cross‐sections included: 18 Total panel (balanced) observations: 72 Linear estimation after one‐step weighting matrix

Variable Coefficie

nt Std. Error t‐Statistic Prob. P 0.940375 0.012369 76.02559 0.0000 M 0.828004 0.013948 59.36517 0.0000 B 0.725536 0.071071 10.20858 0.0000 Weighted Statistics

R‐squared 0.995685 Mean dependent var 2.601232 Adjusted R‐squared 0.995560 S.D. dependent var 2.321821 S.E. of regression 0.154703 Sum squared resid 1.651383 F‐statistic 7961.766 Durbin‐Watson stat 0.724205

Prob(F‐statistic) 0.00000

0 Unweighted Statistics

R‐squared ‐0.730011 Mean dependent var 0.859367 Sum squared resid 1.831460 Durbin‐Watson stat 0.510902

157

Berdasar model dan hipotesa yang dibentuk, diperoleh model secara simultan

yang memberikan informasi bahwa ditolak, artinya Dana Pemerintah, Dana

Masyarakat, dan Dana Bantuan dan Kerjasama berpengaruh secara simultan terhadap

Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi.

Model yang dihasilkan memberikan informasi bagaimana peran masing‐masing

koefisien terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi. Agar lebih jelas

bagaimana peran masing‐masing koefisien nya adalah sebagai berikut :

• Dana Pemerintah

Nilai koefisien 0.940375 memberikan nilai yang cukup diterima pada tingkat

kepercayaan 95 persen. Nilai tersebut memberikan informasi bahwa jika Dana

Pemerintah dinaikkan 1 persen maka kontribusinya terhadap Tingkat Pencapaian

Sasaran Pendidikan Tinggi naik sebesar 0,94 persen. Dan nilai tersebut

menjelaskan bahwa besaran dana yang diinvestasikan Pemerintah, memberikan

kontribusi terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi.

• Dana Masyarakat

Nilai koefisien 0.828004 sangat signifikan pada tingkat kepercayaan 95persen,

dikarenakan nilai signifikansi yang dihasilkan kurang dari 5 persen. Koefisien

tersebut memberikan gambaran bahwa jika Dana Masyarakat naik sebesar 1 persen

maka Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi naik sebesar 0,83 persen.

Artinya besaran dana yang diperoleh dari masyarakat memberikan hasil terhadap

perkembangan kualitas Pendidikan Tinggi.

• Dana Bantuan dan Kerjasama

Nilai koefisien 0.725536 memberikan gambaran bahwa Dana Bantuan dan

Kerjasama berpengaruh terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi.

Nilai koefisien tersebut menjelaskan bahwa jika Dana Bantuan dan Kerjasama naik

sebesar 1 persen maka kontribusi terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan

Tinggi juga naik sebesar 0,73 persen. Dan nilai tersebut mengindikasikan terhadap

peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi disebabkan oleh adanya kontribusi Dana

158

Bantuan dan Kerjasama sebesar 0,6 persen. Nilai tersebut cukup signifikan pada

tingkat kepercayaan 95 persen.

5.2.2. BHMN Dalam model ini dibangun oleh 3(tiga) variable bebas (Dana Pemerintah, Dana

Masyarakat, dan Dana Bantuan dan Kerjasama) dan 1(satu) variable tak bebas yaitu

Tingkat Pencapaian Sasaran PTN‐BHMN. Keempat variable tersebut dibentuk dalam suatu

model sebagai berikut :

Dimana

Y : Sasaran (S)




: Koefisien, dengan i = 1, 2, dan 3

Berdasar hipotesa yang dibentuk, dimana :

:

Artinya Dana Pemerintah, Dana Masyarakat, dan Dana Bantuan dan

kerjasama tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran

Pendidikan Tinggi BHMN secara bersamaan

:

Artinya Dana Pemerintah atau dan Dana Masyarakat atau dan Dana

Bantuan dan kerjasama berpengaruh terhadap Tingkat Pencapaian

Sasaran Pendidikan Tinggi BHMN secara bersamaan

Berdasar hasil uji olahan dengan menggunakan software EVIEWS, pada tingkat

kepercayaan sebesar 95persen dihasilkan bahwa ditolak artinya Dana Pemerintah,

Dana Masyarakat, dan Dana Bantuan dan Kerjasama berpengaruh terhadap Tingkat

Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi BHMN. Hasil uji hipotesa tersebut dapat dilihat

pada table dibawah ini, dimana nilai Prob(F‐Statistik) sebesar 0.000000 lebih kecil dari

159

5persen. Sedangkan berdasar akurasi modelnya, model yang dihasilkan sangatlah baik

yaitu sebesar 0.986161, karena mencerminkan kesempurnaan model.

Sedangkan uji hipotesa untuk setiap variable bebasnya yaitu Dana Pemerintah (P)

atau Dana Masyarakat (M) atau Dana Bantuan dan Kerjasama (B) memiliki nilai

signifikansi yang cukup untuk diterima sebagai variable‐variabel yang memiliki potensi

yang berpengaruh terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi BHMN

Tabel 5.2. Hasil Olahan Model PT BHMN

Dan model yang dihasilkan adalah sebagai berikut:


Variable Coefficie





R‐squared 0.615289 Mean dependent var 0.803924 Sum squared resid 0.206101 Durbin‐Watson stat 1.083426

160

Berdasar model tersebut, dapat dilihat bahwa variable Dana Pemerintah, Dana

Masyarakat, dan Dana Bantuan dan Kerjasama memiliki hubungan yang positif terhadap

Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi BHMN.

Jika dijelaskan satu persatu variabelnya terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran

Pendidikan Tinggi BHMN, maka diperoleh sebagai berikut:

• Dana Pemerintah

Nilai 1.354353 sangat signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen (dilihat berdasar

nilai signifikansinya yang lebih lebih kecil dari 5persen) dan memberikan kesimpulan

bahwa variable Dana Pemerintah memberikan pengaruh terhadap Tingkata

Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi BHMN. Seberapa besar pengaruhnya dapat

dijelakan sebagai berikut : jika Dana Pemerintah dinaikkan sebesar 1persen akan

memberikan kontribusi sebesar 1,35 persen terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran

pendidikan tinggi BHMN, dan hal tersebut memberikan indikasi terhadap peningkatan

kualitas pendidikan tinggi BHMN sebesar 1,35 persen atas investasi Pemerintah.

• Dana Masyarakat

Nilai koefisien signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen, dan

menyimpulkan adanya pengaruh Dana Masyarakat terhadap Tingkat Pencapaian

Sasaran pendidikan tinggi BHMN. Nilai koefisien tersebut menjelaskan bahwa jika

Dana Masyarakat dinaikkan sebesar 1persen akan memberikan kontribusi sebesar

0,64 persen terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran pendidikan tinggi BHMN, dan

kesimpulan tersebut mengindikasikan terhadap kualitas pendidikan tinggi BHMN


Nilai koefisien 0.33415 relatif paling kecil dibandingkan niali koefisien Dana Pemerintah

dan Dana Masyarakat. Nilai tersebut dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95

persen. Dan berdasar model secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa jika Dana

Bantuan dan Kerjasama naik sebesar 1persen akan memberikan kontribusi sebesar

0.33 persen terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran PTN‐BHMN, dan hal tersebut juga

memberikan indikasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi BHMN

161

5.2.3. BLU

Model umum yang digunakan pada kategori BLU, sama dengan model yang

digunakan pada kategori model BHMN dikarenakan variable‐variabel yang digunakannya

adalah sama. Dan yang membedakannya adalah perguruan tinggi‐perguruan tinggi yang

dijadikan sample dalam pelaksanaan proses pendidikan tinggi. Adapun model umumnya

adalah sebagai berikut :

Dimana

Y : Sasaran (S)





Berdasar hasil olahan statistic, bagaimana hubungan antara variable bebas (Dana

Pemerintah, Dana Masyarakat, dan Dana Bantuan dan Kerjasama) dan variable tak bebas

(Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi BLU), dapat dilihat pada tabel 5.3.

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan dan pengaruh variable bebas

terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi BLU dapat dilihat dari model

selanjutnya. Tetapi sebelum melanjutkannya, perlu dilihat kembali bagaimana hipotesa‐

hipotesa yang telah dibentuk tersebut. Adapun hipotesa tersebut adalah sebagai berikut :

:



Pendidikan Tinggi BLU secara bersamaan

:



Sasaran Pendidikan Tinggi BLU secara bersamaan

162

Tabel 5.3. Hasil Olahan Model PT BLU

Hipotesa tersebut diatas harus diuji kebenarannya berdasar model yang dihasilkan.

Berdasar hasil olahan dengan EVIEWS, diperoleh model sebagai berikut :

Dimana Y : Sasaran (S)

: Dana Pemerintah (P) : Dana Masyarakat (M) : Dana Bantuan & Kerja sama (B)



Variable Coefficie


R‐squared 0.99890

0 Mean dependent var 4.526489 Adjusted R‐squared 0.998812 S.D. dependent var 5.017061 S.E. of regression 0.172911 Sum squared resid 0.747457 F‐statistic 11352.95 Durbin‐Watson stat 0.755565



R‐squared ‐5.671116 Mean dependent var 0.879450 Sum squared resid 0.975856 Durbin‐Watson stat 0.029559

163

Berdasar hasil uji hipotesa dapat disimpulkan bahwa ditolak, artinya Dana

Pemerintah, Dana Masyarakat, dan Dana Bantuan dan Kerjasama berpengaruh secara

simultan terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi BLU.

Hal ini dapat dilihat berdasar Table yang memberikan nilai yang sangat signikan

pada tingkat kepercayaan 95persen. Selain itu juga, model yang dihasilkan memiliki

tingkat akurasi sebesar 0.998900 (R‐Square). Dan ini menjelaskan bahwa tingkat residu

yang dihasilkan relative sangat kecil dikarenakan kesempuranaan model yang dihasilkan.

Dan jika melihat bagaimana masing‐masing koefisien yang dihasilkan dalam model

tersebut, apakah signifikan atau tidak, dan bagaimana interpretasinya dapat dilihat

sebagai berikut :

• Dana Pemerintah

Berdasar Table Coefficients , nilai koefisien 0.912404 merupakan nilai yang signikan

pada tingkat kepercayaan 95 persen. Interpretasi terhadap nilai koefisien tersebut

adalah jika Dana Pemerintah naik 1 persen akan memberikan kontribusi terhadap

Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi BLU sebesar 0,91 persen. Dan nilai

tersebut mengindikasikan terhadap kualitas pendidikan tinggi BLU

• Dana Masyarakat

Nilai koefisien yang dihasilkan adalah 0.858422 (perhatikan Table). Nilai tersebut

sangat signifikan pada tingkat kepercayaan 95persen, dikarena nilai signifikansi

yang dihasilkan kurang dari 5persen. Nilai koefisien tersebut memberikan

gambaran bahwa jika Dana Masyarakat dinaikkan sebesar 1persen maka kontribusi

yang diberikan sebesar 0,86 persen terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran

Pendidikan Tinggi BLU. Dan nilai tersebut mengindikasikan terhadap kualitas

pendidikan tinggi BLU


Nilai koefisien yang dihasilkan pada table Coefficients sebesar 1.053412 sangat

signifikan pada selang kepercayaan 95 persen. Nilai koefisien tersebut

menyimpulkan adanya pengaruh Dana Bantuan dan Kerjasama terhadap Tingkat

Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi BLU. Nilai koefisien tersebut menjelaskan

bahwa jika Dana Bantuan dan Kerjasama dinaikkan sebesar 1persen akan


164

Pendidikan Tinggi BLU. Dan nilai tersebut mengindikasikan terhadap kualitas

pendidikan tinggi BLU

5.2.4. NONBHMN‐NONBLU

Pembentukan model lainnya (pendekatan ekonometrika) memiliki variabel‐

variabel yang sama baik variabel bebas maupun variabel tak bebas. Dan yang

membedakannya dengan Pendidikan Tinggi BHMN dan Pendidikan Tinggi BLU adalah

khususnya system pengelolaan keuangan dalam proses pendidikan tinggi. Pendidikan

Tinggi NonBHMN‐NonBLU memiliki system pengaturan dan pengelolaan yang relative

masih tradisional.

Model yang dibentuk juga merupakan model linear karena faktor dana, baik Dana

Pemerintah, Dana Masyarakat, dan Dana Bantuan dan Kerjasama berbanding lurus

dengan Tingkat Pencapaian Sasarannya atau dengan kata lain faktor dana sangat

berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Model umum yang dibentuk

adalah sebagai berikut:

Dimana

Y : Sasaran (S)





Berdasar Table 5.4, hubungan Dana Pemerintah, Dana Masyarakat, dan Dana

Bantuan dan Kerjasama terhadap Tinngkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi

NonBHMN‐NonBLU sangat beragam. Hal ini dikarenakan masing‐masing Pendidikan

Tinggi Konvensionanl memiliki kemampuan pendanaan yang variatif juga. Untuk

mengetahui hubungan dan kontribusi baik masing‐masing variabel maupun semua

variabel secara simultan terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi

NonBHMN‐NonBLU hanya dapat dilihat dari Tabel. Berdasar tabel tersebut dapat

dituliskan model regresinya sebagai berikut :

165

Dimana

Y : Sasaran (S)





Tabel 5.4. Hasil Olahan Model PT Non BHMN‐Non BLU


Variable Coefficie

nt Std. Error t‐Statistic Prob.

P 0.88580

9 0.034786 25.46423 0.0000 M 1.138831 0.146323 7.783007 0.0000 B 0.332447 0.535194 0.621171 0.5427 Weighted Statistics




R‐squared 0.008120 Mean dependent var 0.897784 Sum squared resid 0.259918 Durbin‐Watson stat 2.704526

166

Model tersebut bisa menjelaskan sesuatu jika dilakukan terlebih dahulu dilakukan

uji terhadap hipotesa. Hipotesa‐hipotesa tersebut perlu diuji guna mendapatkan substansi

model linear tersebut. Adapun hipotesa‐hipotesa tersebut adalah sebagai berikut :

:



Pendidikan Tinggi NonBHMN‐NonBLU secara bersamaan

:



Sasaran Pendidikan Tinggi NonBHMN‐NonBLU secara bersamaan

Berdasar Table 5.4, diketahui bahwa diterima artinya Dana Pemerintah, Dana

masyarakat, dan Dana bantuan dan Kerjasama berpengaruh secara bersamaan terhadap

Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi NonBHMN‐NonBLU. Hal ini dapat dilihat

pada table, bahwa nilai signifikannya diterima pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dan

memiliki akurasi model sebesar 0.989026 atau dengan kata lain bahwa Dana Pemerintah,

Dana Masyarakat, dan Dana Bantuan dan Kerjasama berpengaruh secara simultan

sebesar 98,90 persen terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi

NonBHMN‐NonBLU.

Tetapi jika dilihat satu persatu variabel bebasnya (perhatikan Tabel) , hanya dana

Pemerintah dan dana Masyarakat yang berpengaruh terhadap Tingkat Pencapaian

Sasaran Pendidikan Tinggi NonBHMN‐NonBLU, sedangkan Dana Bantuan dan Kerjasama

tidak berpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari nilainya yang tidak signifikan pada tingkat

kepercayaan 95 persen. Agar lebih jelas bagaimana interpretasi masing‐masing sumber

dana, dapat dilihat sebagai berikut :

• Dana Pemerintah

Nilai koefisien 0.885809 diterima pada tingkat kepercayaan 95persen dan dapat

diinterpretasikan bahwa jika Dana Pemerintah dinaikkan sebesar 1 persen akan


167

Pendidikan Tinggi NonBHMN‐NonBLU. Dan nilai tersebut mengindikasikan

terhadap kualitas pendidikan tinggi NonBHMN‐NonBLU

• Dana Masyarakat

Nilai koefisien 1.138831, dengan nilai signikan sebesar 0.000 dapat diterima pada

selang kepercayaan 95persen. Nilai koefisien tersebut dapat diartikan sebagai jika

Dana Masyarakat naik 1 persen akan memberikan kontribusi sebesar 1,14 persen

terhadap Tingkat Pencapaian Sasaran Pendidikan Tinggi NonBHMN‐NonBLU. Dan

nilai tersebut mengindikasikan terhadap kualitas pendidikan tinggi NonBHMN‐

NonBLU

168

BAB VI

ANALISA KEBIJAKAN PENDANAAN PENDIDIKAN TINGGI

Besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan pendidikan tinggi akan dihadapkan

pada terbatasnya sumber daya yang tersedia sehingga diperlukan strategi yang tepat

dalam mensinergikan keterbatasan dana pemerintah, masyarakat serta bantuan dan kerja

sama. Strategi tersebut ditawarkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil

langkah dan alternatif kebijakan dengan dasar dan rujukan pertimbangan yang memadai,

tepat dan akurat.

Alternatif kebijakan disusun dengan merujuk pada alternatif model yang

merupakan hasil ekstrapolasi berbagai data kuantitatif dan dukungan pendalaman berupa

data dan informasi kualitatif. Model kuantitatif diperoleh berdasarkan peta

kecenderungan dan kondisi pembangunan pendidikan tinggi, baik di tingkat makro

nasional dan juga di tingkat mikro perguruan tinggi. Model ini berusaha mendekatkan

antara pendanaan pendidikan tinggi dengan kinerja pendidikan tinggi yang terukur secara

kuantitatif. Model kualitatif diperoleh dari hasil pemetaan hambatan dan rintangan serta

peluang pengembangan pendidikan tinggi dalam mencari sumber pendanaan dan juga

pengelolaan pendanaannya. Di samping itu, model kualitatif juga merupakan berbagai

pembelajaran (lesson learned) dari berbagai alternatif kebijakan yang dilakukan di negara

lain yang diperkaya dengan berbagai bahan seminar, workshop, lokakarya dan jurnal

penelitian baik nasional maupun internasional.

Merujuk pada Undang‐Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(SPN) yang dioperasionalisasikan dalam PP No. 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan,

maka tanggung jawab pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama

antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam kajian ini, sumber

pendanaan masyarakat diperluas menjadi dua kelompok besar yaitu dana masyarakat

yang berasal dari SPP/DPP dan semacamnya serta dana masyarakat, biasanya instansi

atau dunia usaha berupa dana bantuan dan kerja sama.

Berdasarkan model yang dihasilkan, dapat disimpulkan baik secara komposit

maupun per kategori, bagaimana pengaruh masing‐masing sumber pendanaan terhadap

169

peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Model tersebut dapat disederhanakan dengan

tabel 6.1. dibawah ini.

Tabel 6.1. Koefisien Model

Kategori Pendanaan

Pemerintah Masyarakat Bantuan & Kerjasama

Makro 0.940 0.828 0.726

BHMN 1.354 0.638 0.334

BLU 0.912 0.858 1.053

NonBHMN‐NonBLU 0.886 1.139 0.332

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir, dana pemerintah

baik secara makro di tingkat nasional maupun dalam kerangka mikro di satuan

penyelenggaran pendidikan tinggi (PT BHMN, PT BLU dan PT NonBHMN‐NonBLU)

merupakan sumber pendanaan yang relatif besar pengaruhnya terhadap tingkat

pencapaian sasaran pembangunan pendidikan tinggi dibandingkan dengan dana

masyarakat serta dana bantuan dan kerjasama.

Karena semua koefisien bertanda positif (+) maka setiap sumber pendanaan

pembangunan pendidikan tinggi memiliki hubungan yang positif atau berbanding lurus

terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi dengan ilustrasi persamaan sebagai

berikut:

Persamaan tersebut menyiratkan bahwa pemerintah perlu menentukan berapa

besar tingkat kualitas yang diharapkan baik dalam jangka pendek, jangka menenga dan

jangka panjang. Jika tingkat kualitas pendidikan tinggi yang diharapkan sudah ditentukan

Pemerintah, maka harus diperhatikan bagaimana kondisi sumber pendanaan yang berasal

dari pemerintah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa jika pemerintah telah menentukan

tingkat kenaikan kualitas pendidikan tinggi maka harus diimbangi dengan tingkat

kenaikan sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah. Hal ini dikarenakan sumber

pendanaan Pemerintah baik secara makro nasional maupun di tingkat mikro di satuan

170

penyelenggaran pendidikan tinggi (PT BHMN, PT BLU dan PT NonBHMN‐NonBLU)

memiliki kontribusi yang relatif lebih besar dibandingkan dengan sumber pendanaan

lainnya.

Di samping itu, sesuai dengan amanat konstitusi yang diperkuat dengan UU No.

20/2003 tentang SPN, besarnya jumlah dana pemerintah yang dikeluarkan harus merujuk

pada amanat tersebut, termasuk untuk pendanaan pendidikan tinggi. Untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan pendidikan tinggi ditawarkan

alternative strategi yang harus diterapkan dalam mensinergikan sumber pendanaan

pemerintah, masyarakat serta dana bantuan dan kerjasama melalui skenario kebijakan

sebagai berikut.

I. Skenario Pertama

Pada skenario ini, sumber pendanaan dari masyarakat harus meningkat guna

meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Sedangkan kondisi sumber pendanaan dari

bantuan dan kerjasama bisa meningkat atau tidak sama sekali (tidak diperhatikan). Agar

lebih jelas, perhatikan ilustrasi dibawah ini.

• Jika sumber pendanaan dari bantuan dan kerjasama meningkat, maka

peningkatan kualitas pendidikan tinggi akan semakin cepat secara periodik karena

diimbangi dengan peningkatan sumber pendanan baik dari Pemerintah dan

Masyarakat. Kondisi pendanaan pendidikan tinggi seperti ini sangat ideal. Skenario

ini belum bisa diterapkan di Indonesia saat ini dikarenakan banyak faktor,

misalkan :

1. Kondisi perekonomian masyarakat belum stabil, hal ini dapat dilihat dari masih

banyaknya tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, dengan adanya

peningkatan sumber pendanaan dari masyarakat artinya biaya‐biaya

pendidikan tinggi yang dibebankan terhadap masyarakat juga semakin tinggi.

atau

171

Dan akibatnya, akan terjadi peningkatan biaya SPP/DPP dan sumbangan‐

sumbangan lainnya baik sumbangan wajib maupun sumbangan sukarela.

2. Kemampuan sumber daya manusia pada pendidikan tinggi, belum merata.

Dengan adanya peningkatan sumber pendanaan baik dari pemerintah,

masyarakat, maupun bantuan dan kerjasama tanpa adanya pengelolaaan yang

baik dan benar akan menyebabkan terjadinya ketidakefektifan dan

ketidakefisienan.

3. Percepatan peningkatan kualitas pendidikan tinggi harus diimbangi dengan

penyediaan infrastruktur pendidikan tinggi, baik bangunan dan peralatan dan

perlengkapan pembelajaran pendidikan tinggi. Jika penyediaan infrastruktur

berlangsung bertahun‐tahun, secara tidak langsung, masyarakat akan ikut

menanggung biaya pendidikan tinggi yang sangat besar.

Jika dana pemerintah dan dana masyarakat mengalami kenaikan setiap waktu,

ditambah adanya kenaikan sumber pendanaan dari bantuan dan kerjasama dan

pada saat yang sama, nilai kualitas pendidikan tinggi belum ditentukan oleh

pemerintah, maka akan terjadi banyak penyimpangan. Penyimpangan ini terjadi

karena, dana melimpah, namun pendidikan tinggi tidak memiliki arahan yang

sesuai dengan kebijakan‐kebijakan yang bersifat internal maupun eksternal. Jika

nilai kualitas pendidikan tinggi telah ditentukan dan terdapat peningkatan dana

pemerintah, dana masyarakat, dan dana bantuan dan kerjasama, maka

berdasarkan sumber pendanaan yang maksimal dapat dihasilkan percepatan

kualitas pendidikan tinggi yang maksimal juga.

• Jika tingkat kualitas pendidikan tinggi naik dan sumber pendanaan dari bantuan

dan kerjasama tidak meningkat atau bahkan cenderung menurun maka

sumber pendanaan dari Pemerintah dan Masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi.

Hal ini dikarenakan distribusi sumber pendanaan pendidikan tinggi mengalami

pengerucutan, dari 3 sumber pendanaaan pendidikan tinggi menjadi 2 sumber

pendanaan pendidikan tinggi.

172

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan adanya peningkatan kualitas

pendidikan tinggi yang diimbangi dengan adanya peningkatan sumber pendanaan

pemerintah, masyarakat, dan bantuan dan kerjasama akan lebih meringankan beban yang

ditanggung masyarakat. Sebab dalam hal ini, tanggungan pendanaan akan

terdistribusikan kepada pemerintah, masyarakat dan bantuan dan kerjasama. Berbeda

jika dibandingkan peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang hanya diimbangi dari

sumber pendanaan dari pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini akan sangat membebani

masyarakat, sebab tanggungan pendanaan hanya dibebankan pada pemerintah dan

masyarakat.

II. Skenario Kedua

Skenario ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, dengan tidak menaikan

beban biaya pendidikan tinggi yang bersumber dari masyarakat, namun tetap dengan

kualitas pendidikan tinggi yang diharapkan. Jadi disimpulkan bahwa peningkatan

kualitas pendidikan tinggi diimbangi dengan peningkatan sumber pendanaan dari

Pemerintah dan Bantuan dan kerjasama. Agar lebih jelas, perhatikan ilustrasi dibawah

ini.

Pada skenario ini, dibagi menjadi 2 kondisi berdasar sumber pendanaan dari bantuan

dan kerjasama. Kedua kondisi tersebut antara lain sebagai berikut :

• Jika sumber pendanaan dari bantuan dan kerjasama ditingkatkan dengan

sumber pendanaan masyarakat yang tetap atau menurun maka sumber

pendanaan dari pemerintah yang diperlukan guna peningkatan kualitas pendidikan

tinggi nya pun harus besar. Langkah yang diambil guna peningkatan sumber

pendanaan dari bantuan dan kerjasama adalah pelaksanaan dan optimalisasi

program‐program yang dibentuk dalam RENSTRA Perguruan Tinggi dalam

menjalin kerjasamaa dengan berbagai pihak, baik pihak pemerintah maupun

swasta baik di dalam negeri maupun luar negeri. Optimalisasi program‐program

atau

173

pendukung dalam hal meningkatkan sumber pendanaan pendidikan tinggi dari

bantuan dan kerjasama harus didukung oleh SDM yang kuat dalam hal

pembentukan akses yang sebesar‐besarnya dalam pencarian sumber pendanaan

pendidikan tinggi alternatif.

• Jika sumber pendanaan pendidikan tinggi yang berasal dari bantuan dan

kerjasama tidak naik atau menurun maka tugas pemerintah semakin berat

dikarenakan sebagian besar dana pendidikan tinggi bersumber dari pemerintah.

Akibatnya, pemerintah sendiri harus mencari berbagai alternatif sumber

pendanaan guna menambah pendanaan pendidikan tinggi, agar kualitas

pendidikan tinggi sesuai dengan harapan.

Dengan demikian, adanya penurunan sumber pendanaan masyarakat mengakibatkan

sumber pendanaan lainnya harus lebih ditingkatkan guna memastikan terjaminnya

kualitas pendidikan tinggi yang terus‐menerus.

Berdasar kemungkinan‐kemungkinan yang terjadi diatas, dapat disimpulkan beberapa

strategi alternatif yang digunakan dalam hal pendanaan pendidikan tinggi sebagai

berikut:

1. Secara makro, pendanaan pendidikan tinggi berperan sangat besar dalam proses

pembelajaran pendidikan tinggi guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Secara

kategoris PT BHMN memiliki sumber pendanaan terbesar berasal dari masyarakat, dan

juga berdasarkan potret mikro PT BHMN, sumber dana masyarakat sebagian besar

berasal dari SPP/DPP. Hal ini mengindikasikan beban yang ditanggung masyarakat

untuk memperoleh pendidikan tinggi, sangatlah berat. Sebagai alternatif adalah

pendidikan tinggi harus optimalisasi berbagai sumber pendanaan pendidikan tinggi baik

secara internal (optimalisasi pengelolaan asset baik yang berwujud maupun tak

berwujud, pengembangan unit‐unit bisnis, investasi, system pencatatan keuangan,

dan lain lain) maupun eksternal (optimalisasi hubungan kerjasama yang baik dengan

berbagai instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri),

tanpa mengurangi standar kualitas yang diharapkan pendidikan tinggi.

2. Berdasar kondisi pendanaan PT BHMN, PT BLU, dan NonBHMN‐NonBLU sangatlah

berbeda.Dana penerimaan PT BHMN dari pemerintah jauh lebih besar dibandingkan

174

untuk PT BLU dan PT NonBHMN‐NonBLU. Oleh karenanya, diperlukan distribusi

pendanaan pendidikan tinggi yang berasal dari pemerintah dan lebih memberikan

kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu tapi memiliki kompetensi tingg,

misalnya melalui peningkatan jumlah dan besaran beasiswa dan voucher untuk bias

belajar di PT.

3. Berdasar data pendanaan PT BHMN, dana yang berasal dari bantuan dan kerjasama PT

BHMN relatif lebih besar dibandingkan PT BLU dan PT NonBHMN‐NonBLU. Untuk itu,

diperlukannya kemampuan akses yang luas guna pengembangan jejaring baik nasional

maupun internasional, khususnya bagi pendidikan tinggi PT BLU dan PT NonBHMN‐

NonBLU yang masih memiliki sumber pendanaan dari bantuan dan kerjasama yang

masih rendah. Selain itu juga, rendahnya hubungan kerjasama pendidikan tinggi

dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, sehingga diperlukannya peran pemerintah

sebagai intermediary dalam membantu PT dalam guna menjalin hubungan kerjasama

pendidikan tinggi dan dunia usaha dan dunia industri.

175

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Secara umum, struktur pendanaan PT baik PT negeri maupun PT agama islam negeri

di Indonesia bersumber dari dana pemerintah, dana masyarakat, dan dana bantuan dan

kerjasama. Ketiga sumber pendanaan PT tersebut memiliki komposisi dan pengaruh yang

berbeda‐beda untuk masing‐masing kategori, baik kategori BHMN, BLU, dan Non‐BHMN

dan Non‐BLU. Dari ketiga kategori sumber pendanaan, dana pemerintah masih tetap

mendominasi pendanaan untuk PT BLU dan PT NonBHMN‐NonBLU. Sedangkan untuk PT

BHMN memiliki kecenderungan umum yang berbeda, di mana kontribusi dana

masyarakat relatif lebih besar dibandingkan dana pemerintah.

Jika dilihat dari pelaksanaannya, secara makro sumber pendanaan pendidikan

memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kualitas PT. Begitu halnya

dengan kategorik, sumber dana PT memiliki pengaruh juga terhadap kualitas PT. Tetapi

sumber pendanaan dari pemerintah dan masyarakat berpengaruh lebih besar terhadap

peningkatan kualitas PT dibandingkan dengan sumber dana dari bantuan dan kerjasama.

Berdasar besaran dan proporsinya, kontribusi dana bantuan dan terhadap penerimaan

pendapatan PT relatif kecil sehingga berdampak pada signifikansi dampak dana bantuan

dan kerja sama yang relatif lebih kecil juga terhadap peningkatan kualitas PT BLU dan PT

NonBHMN‐NonBLU. Kondisi ini sedikit berbeda untuk PT BHMN, di mana sekalipun

nominal dan proporsinya tak sebesar dana pemerintah dan dana masyarakat namun

masih relatif besar dibandingkan dengan rerata yang diterima PT BLU dan PT NonBHMN‐

NonBLU sehingga keberadaan dana bantuan dan kerja sama juga penting dan signifikan.

Kemampuan dan jejaring PT memiliki kecenderungan pada peningkatan besaran bantuan

dan kerja sama sehingga semakin memperkuat SDM PT BHMN yang secara umum relatif

jauh lebih baik dibanding PT BLU dan PT NonBHMN‐NonBLU.

PT memiliki SDM yang masih terbatas dalam kompetensi dan profesionalisme guna

menunjang pelaksanaan peningkatan kualitas PT. Kompetensi dan profesionalisme SDM

yang dimaksud erat hubungannya terhadap kinerja PT baik kinerja eksternal maupun

internal PT. Kinerja eksternal PT, dapat dilihat dari hubungan PT dengan dunia luar PT. Hal

176

ini dapat dilihat dari kurangnya jejaring kerjasama PT dengan pihak luar PT, khususnya

hubungan atau kerjasama antara PT dengan dunia usaha dan dunia industri masih relatif

terbatas sehingga kontribusinya relatif lebih kecil, terutama dalam hal pengembangan

unit‐unit bisnis dan investasi serta riset inovatif yang dapat meningkatkan penerimaan

pendanaan PT dan kapasitas secara signifikan.

Namun demikian, khusus PT BHMN, hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan

industri cenderung semakin meningkat dan berkontribusi signifikan. Hal ini merupakan

kombinasi kapasitas PT BHMN yang relatif mapan dan sistem manajemen kerja sama PT

BHMN yang relatif lebih fleksibel, khususnya dalam tata kelola pendanaan dibanding

dengan PT BLU apalagi dengan PT NonBHMN‐NonBLU yang belum terealisasi dengan

baik. Selain itu juga, PT BHMN ditunjang dengan adanya sistem akutansi tersendiri yang

lebih fleksibel dan akuntabel sehingga responsif dan tetap menjamin terhindarnya

berbagai kesalahan manajemen dan ketidakefisienan.

7.2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasar kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam peningkatan

penerimaan/pendapatan pendanaaan PT guna peningkatan kualitas PT diperlukan

rekomendasi kebijakan agar pelaksanaannya lebih baik. Adapun rekomendasi‐

rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keragaman kemampuan PT menuntut adanya kebijakan afirmatif untuk

meningkatkan keadilan dan pemerataan pendanaan dan kualitas PT.

2. Diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pendanaan PT BHMN sehingga peningkatan

alokasi dana pemerintah berkorelasi dengan penyeimbangan penggalangan dana

masyarakat sehingga biaya PT BHMN relatif terjangkau dan tidak malah berdampak

sebaliknya dimana penambahan alokasi pemerintah bersamaan dengan

meningkatnya dana masyarakat.

3. Memperkuat kerja sama antara PT BHMN dengan dunia usaha dan dunia industri

dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Di samping itu, perlu diperkuat

berbagai kelembagaan yang mampu mendorong dan memfasilitasi PT BLU dan PT

177

NonBHMN‐NonBLU untuk meningkatkan kapasitas dan jejaring dalam membangun

kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

4. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam meningkatkan kemampuan

untuk mengelola dan mengawasi berbagai dana dan aset PT sehingga semakin

akuntabel, efektif dan efisien.

5. Seiring dengan semakin besarnya dana masyarakat untuk PT BHMN mapan maka

biaya PT BHMN mapan secara umum relatif lebih tinggi sehingga peluang calon

mahasiswa kurang mampu akan semakin kecil. Untuk itu diperlukan perluasan

cakupan dan peningkatan besaran beasiswa untuk calon mahasiswa kurang mampu

agar memperoleh kesempatan yang sama mengenyam pendidikan di PT terkemuka.

Di samping perluasan beasiswa juga perlu dikembangkan berbagai skema bantuan

pembiayaan PT untuk calon mahasiswa kurang mampu seperti pinjaman mahasiswa

(student loan) dan voucher.

6. Mendorong peningkatan kerja sama pemerintah daerah dan perguruan tinggi

sehingga PT mampu memperluas kerja sama dan sekaligus meningkatkan

pendapatannya dan pemerintah daerah mendapat manfaat untuk mendidik dan

menyiapkan sumber daya manusia daerah yang handal dan kompetitif.

178

DAFTAR PUSTAKA

Bagyo Y. Moeliodihardjo, 2008, Higher Education Sector Assesment, Final Report, World Bank, BAPPENAS, dan Depdiknas.

Nicholas Barr, 2003, Financing Higher Education: Comparing the Options, The Guardian, June 12, London.

P. Geetha Rani, Economic Reforms and Financing Higher Education in India.

G.Sivalingam, 2004, Privatization of Higher Education in Malaysia, Monash University Malaysia

Kevin Dougherty, 2004, Financing Higher Education in the United States: Structure, Trends, and Issues, Columbia University.

David Greenaway and Michelle Haynes Source, 2003, Funding Higher Education in the UK: The Role of Fees and Loans, The Economic Journal, Vol. 113, No. 485.

Tom Karmel, 1998, Higher Education in Australia A case study, Paper of Conference, Berlin.

Bruce Chapman and Chris Ryan, 2003, Higher Education Financing and Student Access: A Review of the Literature, Economics Program Research School of Social Sciences, Australian National University.

Bruce Chapman and Chris Ryan, 2003, Higher Education Financing and Student Access: A Review of the Literature, Economics Program Research School of Social Sciences, Australian National University.

Michael Gallagher, 2007, Australia and Argentina. A Comparative analysis from the mid 1970’s, ANU‐UBA, Buenos Aires.

Quinn‐Patton, Michael, 2002, Qualitative Research and Evaluation Methods. London, New Delhi: Sage Publications.

Damodar N.Gujarati, 1995, Basic Econometrics, 3rd Edition. New York: McGraw‐Hill. Hshiao Cheng, 1995, Analysis of Panel Data : Economic Society, Monograph, Cambridge University Press

Nachrowi Djalal, 2002 , Penggunaan Teknik Ekonometri, Rajawali Pers, Jakarta.

‘Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, 2006, Sekretariat Jenderal, MPR RI.

179

Undang‐Undang Nomor 20,”Penerimaan Negara Bukan Pajak”, Tahun 1997.

Undang‐Undang Nomor 20,”Sistem Pendidikan Nasional”, Tahun 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 60,”Pendidikan Tinggi”, Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 152 ,”Penetapan UI sebagai BHMN”, Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 153 ,”Penetapan UGM sebagai BHMN”, Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 154 ,”Penetapan IPB sebagai BHMN”, Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 155 ,”Penetapan ITB sebagai BHMN”, Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 ,”Penetapan USU sebagai BHMN”, Tahun 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 ,”Penetapan UPI sebagai BHMN”, Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 ,”Penetapan UNAIR sebagai BHMN”, Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor,”Standar Pendidikan Nasional”, Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 23,”Pengelolaan Keuangan BLU”, Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 48,”Pendanaan Pendidikan”, Tahun 2008.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2,”Subsidi Silang BOP Pendidikan Tinggi”, Tahun 2005.

Website:

www.kemendiknas.go.id.

www.kemenag.go.id.

www.depkeu.go.id.

www.setneg.go.id.

kajian strategi pendanaan perguruan tinggi

Documents