kata pengantar - kementerian...
TRANSCRIPT
i
i
KATA PENGANTAR
Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanaman Tanaman Nilam Tahun 2013 disusun dan dipersiapkan sebagai panduan bagi pelaksana kegiatan penanaman tanaman nilam yang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi atau Kabupaten.
Pedoman ini memuat tentang kegiatan budidaya tanaman nilam, pelaksanaan pemanfaatan dana APBN-TP T.A 2013 hingga kegiatan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan yang masih bersifat umum, sehingga perlu dijabarkan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten ke dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis agar pelaksanaan penanaman tanaman nilam tahun 2013 dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, efisien, dan efektif.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran sehingga dapat tersusunnya buku “Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanaman Tanaman Nilam Tahun 2013” ini.
Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pembangunan perkebunan khususnya dalam program pengembangan nilam nasional. Terima kasih.
Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perkebunan
Ir. Gamal Nasir, MS.
NIP. 19560728 198603 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................... i DAFTAR ISI............................................ ii DAFTAR LAMPIRAN .................................. iii
I. PENDAHULUAN ................................... 1
A. Latar belakang ................................ 1
B. Sasaran nasional .............................. 3
C. Tujuan.......................................... 4
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN .................... 4
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan.. 4
B. Spesifikasi Teknis ............................. 11
III. PELAKSANAAN KEGIATAN ...................... 21
A. Ruang Lingkup............................... 21
B. Pelaksana Kegiatan......................... 22
C. Lokasi, Jenis dan Volume .................... 23
D. Simpul Kritis................................. 23
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN................... 24
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN ................................. 25
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .. 28
VII. PEMBIAYAAN..................................... 30
VIII.PENUTUP ........................................ 30 LAMPIRAN.............................................
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Lokasi Penanaman Tanaman Nilam
31
Lampiran 2. Lokasi Pembangunan Kebun Penangkar Benih Nilam
32
Lampiran 3. Lokasi Pembekalan Penerapan GAP Nilam
33
Lampiran 4. Form Rencana Usaha Kelompok (RUK)
34
Lampiran 5. Format Laporan Perkembangan Kegiatan
35
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan perkebunan tanaman semusim diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemberdayaan petani, penataan kelembagaan, pelayanan data dan informasi, serta peningkatan peranan budidaya tanaman semusim. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sesuai dengan tugasnya Direktorat Tanaman Semusim melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman semusim.
Salah satu komoditas binaan Direktorat Tanaman Semusim yang merupakan tanaman penghasil minyak atsiri adalah tanaman nilam yang telah masuk dalam kelompok tanaman unggulan Perkebunan Nasional sejak tahun 2010. Minyak nilam merupakan salah satu minyak atsiri yang mempunyai prospek pasar yang cukup besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Permintaan minyak nilam semakin meningkat seiring dengan semakin beragamnya produk parfum/kosmetika, meningkatnya kebutuhan untuk industri obat-
2
obatan serta belum berkembangnya substitusi essential oil yang bersifat pengikat (fiksasi) dalam industri parfum/ kosmetika.
Dalam rangka meningkatkan produksi tanaman nilam, dilakukan beberapa kegiatan: (i) pembangunan kebun penangkar benih yang bertujuan untuk memperoleh benih unggul bermutu; (ii) penanaman nilam di sentra-sentra produksi yang disertai dengan pembinaan dan pengawalan penerapan teknis budidaya; (iii) menumbuhkan dan mengembangkan serta mempertangguh kelembagaan petani, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi ataupun asosiasi petani penghasil minyak atsiri.
Penanaman tanaman nilam yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman minyak nilam pada tahun anggaran 2013 difasilitasi oleh dana APBN Tugas Pembantuan/TP yang dialokasikan di satker Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten untuk kegiatan sebagai berikut:
1. Pembangunan Kebun Penangkar Benih Nilam
2. Pemberian bantuan benih dan sarana produksi untuk penanaman nilam.
3. Pembekalan penerapan Good Agricultural Practices (GAP).
Rincian kegiatan dan lokasi penanaman tanaman nilam dapat dilihat pada lampiran 1, 2 dan 3.
3
B. Sasaran Nasional
Sebagai tanaman perkebunan, nilam memiliki prospek ekonomi cukup baik bila dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak atsiri lainnya. Minyak nilam yang dihasilkan oleh tanaman nilam (Pogostemon cablin Benth) merupakan minyak atsiri utama yang diperdagangkan di pasar International.
Adanya peluang ekspor mendorong semakin kuatnya upaya untuk mengembangkan tanaman nilam di wilayah Indonesia. Penanaman tanaman nilam sangat potensial bila dilakukan dengan membentuk kelompok tani yang akan dibina untuk menjadi pelaku usaha minyak nilam yang handal.
Beberapa wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan kondisi agroklimat yang sesuai dengan persyaratan tumbuh dan telah memiliki sarana pengolahan minyak nilam serta sudah terbentuk akses pemasaran adalah: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akhir-akhir ini tanaman nilam juga berkembang di Provinsi Bali dan beberapa wilayah Kalimantan, serta Sulawesi.
Sedangkan sasaran dari dana TP APBN 2013 adalah terlaksananya penanaman tanaman Nilam seluas 156 ha, yang terdiri dari kebun penangkar 6 ha dan kebun produksi 150 ha.
4
C. Tujuan
Tujuan penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanaman Tanaman Nilam adalah sebagai panduan atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman tanaman nilam yang difasilitasi dana APBN baik dalam aspek administrasi maupun dalam aspek teknis, sehingga kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta tertib.
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan
Kemampuan Indonesia sebagai sumber bahan baku minyak atsiri khususnya minyak nilam untuk industri flavour & fragrance serta industri lainnya merupakan peluang besar yang menjadi tantangan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu minyak nilam. Peluang yang besar untuk mengembangkan tanaman nilam di sentra-sentra kawasan produksi memerlukan pembinaan dan bimbingan teknis terutama dibidang budidaya.
Penanaman dilakukan dengan memperbaiki praktek budidaya melalui penerapan teknis budidaya yang baik dan benar (Good Agricultural Practices). Dengan diterapkannya teknis budidaya yang baik dan benar, maka akan dapat meningkatkan produksi,
5
produktivitas dan mutu tanaman nilam dan pada gilirannya akan diperoleh mutu minyak nilam yang baik.
Pelaksanaan penanaman tanaman nilam dengan menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) memerlukan adanya kegiatan sosialisasi dan pengawalan teknis serta monitoring dan evaluasi untuk mengetahui pencapaian target produksi dan luasan penanaman.
Selain itu, penanaman tanaman nilam dilakukan dengan memperbaiki teknis budidaya harus diikuti dengan kegiatan kelembagaan melalui penumbuhan dan penguatan kelembagaan pelaku usaha. Dengan dilakukannya pemberdayaan petani, penataan kelembagaan, pelayanan data dan informasi melalui berbagai fasilitasi pemerintah atau swadaya masyarakat sendiri diharapkan akan tumbuh dan berkembang kelompok tani produktif, profesional, mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang memadai sehingga sanggup menghadapi berbagai tantangan.
Metode pelaksanaan kegiatan penanaman tanaman nilam adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi kegiatan/agenda penanaman tanaman nilam tahun 2013 kepada instansi terkait di daerah dan kelompok tani sasaran.
2. Membangun jejaring kerja antar instansi terkait antara lain: Balittro, UPT/UPTD
6
Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi dan Kabupaten, perusahaan mitra petani dan eksportir minyak nilam atau lainnya sehingga kegiatan penanaman tanaman nilam dilakukan secara terpadu.
3. Penetapan CP/CL
a. Pemilihan calon petani dan calon lahan (CP/CL) dilakukan oleh Tim Teknis kabupaten. Sebelum ditetapkan sebagai kelompok tani/petani pelaksana kegiatan penerima bantuan, terlebih dahulu diverifikasi oleh tim verifikator, demikian juga bila terjadi perubahan maka perlu persetujuan dan rekomendasi dari tim verifikator. Penetapan kelompok tani/ petani peserta penanaman tanaman nilam oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten diharapkan dapat diselesaikan sebelum bulan Februari tahun 2013.
b. Hal-hal yang perlu dimuat dalam penetapan CP/CL adalah: lokasi, nama kelompok, nomor rekening kelompok tani dan luas lahan.
c. Persyaratan, mekanisme pemilihan dan penetapan petani/kelompok tani peserta penanaman tanaman nilam tahun 2013 diatur lebih lanjut dalam Juklak yang
7
disusun oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Juknis yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten.
4. Pengawasan mutu benih
a. Penetapan kebun penangkar benih nilam sebagai sumber benih bila sudah dilakukan pemurnian oleh Balittro/BP2MB/UPTD-Provinsi serta direkomendasikan sebagai Kebun Sumber Benih Nilam. Surat Keputusan Penetapan sebagai Sumber Benih dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi setempat.
b. Sebelum benih ditanam di lahan penanaman tanaman nilam (dalam persemaian) dilakukan sertifikasi oleh UPTD Benih setempat. UPTD Benih berwenang melakukan pengawasan mutu benih.
5. Pembangunan kebun penangkar benih nilam
Pembangunan kebun penangkar benih nilam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan benih yang bersifat 5 tepat, yaitu: tepat waktu, jumlah, tempat, jenis dan harga. 3 jenis varietas unggul tanaman nilam yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian yaitu: varietas Sidikalang, Lokseumawe dan Tapak Tuan. Benih yang digunakan untuk pembangunan kebun penangkar benih nilam diwajibkan dari salah satu jenis varietas unggul tersebut.
8
Kegiatan pembangunan kebun penangkar benih nilam berdasarkan teknis budidaya yang baik dan benar dilakukan melalui:
a. Persemaian benih di dalam polybag pada lokasi/areal yang sehat/tidak tercemar jamur patogen atau bakteri. Persemaian yang dilakukan di daerah kering atau pada musim kemarau perlu dibuat sungkup dari plastik warna putih transparan untuk mempertahankan kelembaban agar setek tidak layu setelah ditanam.
b. Sebelum dipindahkan ke kebun penangkaran, dilakukan pemurnian dan sertifikasi oleh BP2MB/UPTD Provinsi yang bertujuan untuk menjaga kemurnian varietas, memelihara mutu benih, memberikan jaminan kepada pengguna benih dan memberikan legalitas kepada produsen benih
c. Benih yang sudah disertifikasi dipindahkan ke kebun penangkar benih bila sudah berumur 4-6 minggu dan tanaman sudah mempunyai cukup akar, tunas sudah tumbuh dan berdaun (persiapan lahan dan pembuatan lubang tanam telah dilakukan sebelumnya).
d. Kebutuhan benih nilam per ha disesuaikan dengan jarak tanam ditambah dengan persiapan untuk penyulaman tanaman yang mati.
e. Persiapan lahan, pembuatan lubang tanam, penanaman, pemeliharaan dilakukan sesuai
9
dengan pedoman kebun penangkar benih yang ada.
6. Penanaman tanaman nilam
a. Penyediaan benih
(1). Benih nilam dapat berasal dari kebun nilam yang memiliki kelayakan sebagai sumber benih atau sumber benih yang memiliki kompetensi sebagai sumber benih sesuai dengan ketentuan per undang-undangan yang berlaku.
(2). Pengadaan benih dan pupuk dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan PERPRES No.54 tahun 2010 berikut perubahannya, serta mencacu juga pada Pedoman Pengadaan dan penatausahaan barang dan jasa lingkup satker Ditjen Perkebunan tahun 2013.
(3). Sumber benih nilam secara teknis di bawah binaan dan pengawasan UPTD Benih setempat yang penyalurannya melalui sertifikasi benih.
b. Persiapan lahan, pembuatan lubang tanam, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan dilakukan sesuai dengan pedoman budidaya nilam yang ada.
Pelaksanaan kegiatan penanaman tanaman nilam perlu dukungan fasilitasi baik pemerintah maupun publik.
10
1. Fasilitasi pemerintah
Fasilitasi pemerintah melalui dana Tugas Pembantuan (TP)-APBN tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Satker Tugas Pembantuan (TP) Provinsi atau Kabupaten adalah:
a. Benih dan pupuk untuk penanaman sebesar 50% dari jumlah kebutuhan standar teknis, sedangkan 50% sisanya dipenuhi petani secara swadaya.
b. Benih, pupuk, obat-obatan, dan upah tenaga kerja (HOK) untuk pembangunan kebun penangkar benih nilam sebesar 100% dari kebutuhan standar teknis.
c. Pembekalan penerapan GAP berupa pelatihan teknis penerapan “Good Agricultural Practices” (GAP) melalui sosialisasi penerapan Teknis Budidaya Tanaman Nilam yang baik dan benar.
d. Pengadaan benih, pupuk, dan obat-obatan dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan PERPRES No.54 tahun 2010 berikut perubahannya.
2. Dukungan publik
Dukungan publik yaitu kerjasama yang harmonis antara petani, petani penyuling atau pengusaha penyuling, perusahaan mitra, eksportir dan pemakai. Tenaga kerja yang melekat pada petani peserta (HOK) juga merupakan dukungan publik.
11
B. Spesifikasi Teknis Kebijakan penanaman tanaman nilam dengan menerapkan GAP melalui penerapan teknik budidaya yang benar mempunyai beberapa spesifikasi teknis.
Spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk:
1. Pembangunan kebun penangkar benih nilam
a. Lokasi
Lokasi kebun penangkar benih nilam mempunyai spesifikasi teknis sebagai berikut:
(1). Lahan dan iklim sangat mempengaruhi produksi dan kualitas minyak nilam, terutama ketinggian tempat (ketinggian tempat yang paling sesuai adalah: 400-700 m dpl).
(2). Jenis tanah dan ketersediaan air. Sumber air yang memadai sangat dibutuhkan untuk penyiraman terutama pada lahan kering, karena Nilam sangat peka terhadap kekeringan (heavy drinker), kemarau panjang setelah panen dapat menyebabkan tanaman mati.
(3). Lahan banyak mengandung bahan organik (humus) dan bebas dari penyakit layu bakteri dan budok.
12
(4). Dekat dengan lokasi penanaman, akses jalan mudah dilalui kendaraan roda 4.
(5). Untuk mengurangi penyakit layu bakteri, sebaiknya lahan yang digunakan merupakan lahan baru, apabila sudah terserang penyakit tersebut maka minimal 3 tahun tidak ditanami termasuk tidak menanam tanaman inang penyakit layu, seperti: tomat, terong, kentang, atau tanaman lain dari famili solanaceae.
(6). Bebas dari gangguan ternak dan atau hewan liar, disarankan membuat pagar keliling.
(7). Masa pemanfaatan kebun sumber benih sebaiknya tidak lebih dari 2 tahun, selanjutnya dilakukan relokasi, peremajaan serta pemurnian varietas.
b. Benih
Pembangunan kebun penangkar benih nilam selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan benih yang bersifat 5 tepat, yaitu: tepat waktu, jumlah, tempat, jenis dan harga, juga bermaksud untuk menggantikan benih lokal dengan benih varietas unggul. Benih varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian sebagai benih bina adalah:
(1). Varietas Sidikalang
13
SK Menteri Pertanian No. 319/Kpts/SR.120 /8/2005, tanggal 1 Agustus 2005
(2). Varietas Lhokseumawe
SK Menteri Pertanian No. 320/Kpts/SR.120 /8/2005, tanggal 1 Agustus 2005
(3). Varietas Tapak Tuan
SK Menteri Pertanian No.321/Kpts/SR.120 /8/2005, tanggal 1 Agustus 2005
Benih yang digunakan untuk pembangunan
kebun penangkar benih adalah salah satu dari
benih bina tersebut di atas, disesuaikan dengan
kesesuaian iklim dan lahannya.
Sumber : Balittro
Gambar 1. Varietas Unggul Nilam yang sudah dilepas
Sidikalang
Lhokseumawe
Tapak Tuan
14
Persyaratan teknis benih nilam untuk pembangunan kebun penangkar adalah sebagai berikut:
(1). Menggunakan benih/setek dari salah satu varietas unggul yang telah dilepas, seperti pada gambar 1.
(2). Bahan tanaman yang digunakan dalam bentuk setek, baik setek pucuk maupun setek batang, seperti pada gambar 2.
(3). Setek yang dipilih adalah setek yang cukup besar mempunyai diameter 0,5–0,8 cm, kekar dan lurus, tampak sehat tanpa gejala kekurangan hara atau tanda-tanda serangan hama dan penyakit.
Sumber: Balittro
Gambar 2. Setek pucuk, Pangkal tengah/Setek batang
c. Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL)
(1). Pembangunan kebun penangkar benih nilam dilaksanakan oleh
15
Kelompok Tani terpilih yang sudah berpengalaman terhadap budidaya tanaman nilam.
(2). Sebelum ditetapkan sebagai kelompok tani terpilih berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), calon kelompok tani terpilih diverifikasi oleh tim verifikator. Penetapan sebagai kelompok tani terpilih berdasarkan hasil verifikasi. Apabila terjadi perubahan kelompok tani yang sudah diverifikasi atau ditetapkan maka perubahan kelompok tani terpilih atas persetujuan tim verifikator.
(3). Kelompok tani tersebut bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan kebun penangkar benih nilam yang dibangun.
(4). Kebun penangkar benih nilam akan menjadi usaha kelompok tani yang bersangkutan.
d. Pengawasan mutu benih
(1). Penetapan kebun penangkar benih nilam sebagai sumber benih dilakukan bila sudah dilaksanakan penilaian dan pemurnian oleh Balittro/BBP2TP/UPTD Provinsi dan direkomendasikan sebagai kebun sumber benih. Selanjutnya
16
ditetapkan sebagai kebun sumber benih nilam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Kebun Sumber Benih Nilam oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi terkait.
(2). Sebelum benih ditanam di lahan penanaman (dalam persemaian) dilakukan sertifikasi oleh BBP2TP/UPTD Provinsi setempat yang berwenang melakukan pengawasan mutu benih.
e. Dana pembangunan kebun penangkar benih nilam sepenuhnya difasilitasi oleh dana APBN TP Tahun Anggaran 2013 oleh karena itu benih yang dihasilkan tidak dapat diperjual belikan untuk pengem-bangan nilam yang didanai oleh APBN-TP 2013.
f. Hasil penjualan benih/setek kepada masyarakat untuk pengembangan nilam digunakan untuk pemeliharaan kebun selanjutnya.
2. Penanaman tanaman nilam
a. Lokasi
Spesifikasi teknis untuk lokasi dilihat dari kesesuaian lahan dan iklim yang dibutuhkan untuk penanaman tanaman nilam sama dengan spesifikasi teknis
17
yang dibutuhkan untuk pembangunan kebun penangkar benih nilam.
Keuntungan penanaman tanaman nilam di daerah yg sesuai akan mencegah resiko kegagalan dan penerapan teknologi lebih efisien.
Penetapan lokasi pembangunan kebun penanaman berada di sentra-sentra produksi nilam. Lokasi penanaman hendaknya mempunyai aksesibilitas yang baik sehingga lokasi mudah dijangkau.
Ketepatan pemilihan lokasi dengan memperhatikan iklim, ketinggian tempat, intensitas cahaya matahari, suhu, curah hujan dan kelembaban udara, jenis tanah, kesuburan, tekstur, kedalaman permukaan air tanah, pH serta sifat kimia tanah sangat diperlukan karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas hasil tanaman nilam.
b. Benih
Spesifikasi teknis yang dibutuhkan dalam pengadaan benih nilam yang akan digunakan untuk penanaman adalah:
(1). Benih yang digunakan untuk penanaman tanaman nilam adalah
18
salah satu dari benih bina, yaitu varietas Sidikalang, Lhokseumawe, Tapak Tuan, disesuaikan dengan kesesuaian iklim dan lahannya.
(2). Benih berupa setek baik setek batang maupun setek pucuk yang diambil dari tanaman induk. Dianjurkan untuk menggunakan setek pucuk karena pertumbuhannya lebih cepat daripada setek batang.
(3). Setek yang digunakan untuk perbanyakan adalah setek yang cukup besar, kekar dan lurus mempunyai diameter 0,5–0,8 cm.
(4). Setek sehat tanpa ada gejala kekurangan hara atau tanda-tanda serangan OPT.
(5). Setek bisa berasal dari bagian pangkal, tengah dan pucuk batang utama atau cabang, memiliki 4-5 buku, diameter 0,5–1,0 cm, panjang 20–25 cm.
(6). Bila menggunakan setek pucuk/ cabang, buang daun tua untuk mengurangi penguapan, sisakan 1-2 pasang daun muda/pucuk.
(7). Setek nilam segera disemai (<3 hari setelah dipotong), penanaman langsung
19
di lapangan tidak direkomendasikan karena resiko kematian cukup tinggi.
(8). Sebelum ditanam setek terlebih dahulu direndam dalam air yang dicampur dengan fungisida benomil 0,2% (5–10 menit) untuk mencegah serangan cendawan penyebab penyakit budok.
c. Calon Petani dan Calon Lahan
Spesifikasi teknis yang dibutuhkan dalam rangka pemilihan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) adalah:
(1). Dipilih dari petani yang berkemam-puan dan mau meningkatkan produktivitas nilam melalui usaha budidaya yang baik dan benar di atas sebidang lahan yang diusahakan sendiri.
(2). Dipilih dari petani yang bersedia melaksanakan budidaya nilam dengan menerapkan GAP melalui penerapan teknis budidaya yang baik dan benar.
(3). Bersedia mengikuti petunjuk/ bimbingan dan ketentuan teknis dari petugas teknis lapangan/ pendamping serta sanggup bekerja-sama dengan petani lainnya dalam wadah kelompok tani.
20
(4). Penetapan petani/kelompok tani terpilih oleh KPA Satker Dinas Provinsi/Kabupaten berdasarkan atas rekomendasi dari tim verifikator (calon petani dan calon lahan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh tim verifikator) demikian juga bila terjadi perubahan.
3. Pembekalan penerapan GAP
Spesifikasi teknis untuk pelaksanaan pembekalan penerapan GAP adalah:
a. Kelompok tani terpilih dan ditetapkan sebagai peserta kegiatan pembangunan kebun penangkar benih nilam dan penanaman tanaman nilam di daerah penanaman yang sebarannya seperti pada lampiran 1.
b. Pembekalan penerapan GAP dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan penerapan teknis budidaya yang baik dan benar.
c. Sosialisasi dan pelatihan penerapan teknis budidaya yang baik dan benar diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan /Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten.
d. Materi yang diberikan dalam sosialisasi dan pelatihan penerapan teknis
21
budidaya yang baik dan benar adalah sesuai dengan Pedoman Teknis Budidaya Tanaman Nilam yang disusun oleh Direktorat Jendral Perkebunan.
e. Narasumber berasal dari Puslit/Balit terkait dan pelaku usaha minyak nilam.
III. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan penanaman tanaman nilam tahun anggaran 2013 meliputi:
a. Fasilitasi penanaman tanaman nilam seluas 150 ha di 17 Kabupaten pada 10 Provinsi. Bantuan yang diberikan adalah benih varietas unggul/anjuran atau benih unggul lokal atau benih lokal yang secara teknis layak sebagai benih. Bantuan benih dan pupuk sebanyak 50% dari jumlah kebutuhan standard teknis.
b. Lokasi penanaman nilam dilaksanakan di 17 Kabupaten pada 10 Provinsi, dapat dilihat pada Lampiran 1.
c. Fasilitasi pembangunan kebun penangkar benih nilam yang dilaksanakan di 2 Kabupaten pada 1 Provinsi masing-masing seluas 3 Ha.
22
d. Pembekalan penerapan GAP yang berupa sosialisasi penerapan Teknis Budidaya Tanaman Nilam yang baik dan benar dilaksanakan di 18 Kabupaten pada 11 Provinsi, seperti pada lampiran 3.
e. Bimbingan teknis budidaya tanaman nilam dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Semusim, Ditjen. Perkebunan bersama dengan Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas Perkebunan yang membidangi Perkebunan Kabupaten.
f. Pembinaan, pengawalan, monitoring & evaluasi penanaman tanaman nilam dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Semusim, Ditjen. Perkebunan bersama dengan Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas Perkebunan yang membidangi Perkebunan Kabupaten.
B. Pelaksana Kegiatan
1. Pelaksana Pusat: Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Perkebunan.
2. Pelaksana Provinsi: Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bali, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara.
3. Pelaksana Kabupaten: Dinas yang membidangi perkebunan wilayah penanaman nilam di 17 kabupaten dan
23
wilayah pembangunan kebun penangkar benih nilam di 2 Kabupaten.
4. Petani/kelompok tani yang berada di wilayah tersebut diatas setelah verifikasi CP/CL dan disahkan dengan SK Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi/Kabupaten.
C. Lokasi, Jenis dan Volume
1. Lokasi penanaman tanaman nilam yang bertujuan untuk memperbaiki praktek budidaya dalam upaya meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu minyak nilam pada tahun 2013 seperti pada lampiran 1.
2. Lokasi pembangunan kebun penangkar benih nilam yang bertujuan untuk menyediakan benih unggul bermutu seperti pada lampiran 2.
3. Pembekalan penerapan GAP. 4. Lokasi, Jenis dan Volume pelaksanaan
pembekalan penerapan GAP seperti pada lampiran 3.
D. Simpul Kritis
1. Pengadaan benih nilam, anomali iklim, serangan hama dan penyakit.
2. Koordinasi antar instansi, ketersediaan waktu narasumber.
3. Pemeliharaan kebun penangkar benih nilam.
24
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN
BANTUAN
1. Dinas Perkebunan Provinsi menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengacu pada pedoman pelaksanaan dari Pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta mensosialisasikan kepada Dinas Yang Membidangi Perkebunan Kabupaten;
2. Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan yang lebih rinci;
3. Pemanfaatan belanja barang non operasional lainnya adalah sebagai berikut: belanja barang non operasional lainnya yang sumber dananya APBN-TP T.A 2013 hanya diberikan untuk biaya upah tenaga kerja (HOK) untuk persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan;
4. Pencairan dana berdasarkan usulan kelompok tani (RUK) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dengan melampir-kan SK penetapan petani atau kelompok tani penerima bantuan;
5. Mekanisme pemanfaatan belanja barang adalah sebagai berikut:
Pengadaan benih, pupuk, dan obat-obatan dilakukan melalui proses
25
pengadaan barang dan jasa berdasarkan PERPRES No.54 tahun 2010 berikut perubahannya.
Penyedia wajib menyalurkan benih, pupuk, obat-obatan sampai ke titik bagi paling lambat satu minggu sebelum jadwal tanam.
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN Kegiatan penanaman tanaman nilam dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah dan terkendali oleh: (1) Tim Pembina Pusat; (2) Tim Pembina Provinsi; (3) Tim Teknis Kabupaten; (4) Pengusaha Penyuling/Mitra Petani; (5) Petani; dan (6) Eksportir dengan masing-masing fungsi sebagai berikut :
1. Tim Pembina Pusat yang dikoordinasikan oleh Direktorat Tanaman Semusim, berfungsi :
a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat Pusat.
b. Melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Provinsi dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta membantu
26
mengatasi permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan.
c. Menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Tanaman Nilam Tahun 2013.
d. Menyusun laporan perkembangan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikannya kepada Direktur Tanaman Semusim.
2. Tim Pembina Provinsi yang dikoordinasi-kan oleh Dinas Perkebunan/ Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi, berfungsi:
a. Membina dan mengawal pelaksanaan kegiatan di Kabupaten.
b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pena-naman Tanaman Nilam Tahun 2013.
c. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Tim Teknis di Kabupaten.
d. Melakukan pemantauan dan pengen-dalian serta membantu memecahkan masalah di lapangan.
e. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Pembina Pusat (Direktorat Tanaman Semusim) yang meliputi: Daftar CP/CL, Laporan berkala mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan, perkembangan pertanaman, dan perkembangan produksi.
27
3. Tim Teknis di Kabupaten yang dikoordina-sikan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten fungsinya :
a. Melakukan sosialisasi kepada petani/ kelompok tani sasaran.
b. Melakukan seleksi dan verifikasi petani/ kelompok tani nilam.
c. Mengusulkan penetapan petani/ kelompok tani nilam peserta kegiatan penanaman tanaman nilam tahun 2013.
d. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penanaman Tanaman Nilam Tahun 2013 di daerahnya.
e. Melakukan bimbingan, pengendalian dan pemantauan ke lokasi.
f. Membantu kelompok tani binaannya menyusun RUK usaha tani nilam.
g. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kepada Tim Pembina Provinsi melalui Kepala Dinas Perkebunan atau yang membidangi Perkebunan Provinsi yang meliputi: Daftar CP/CL, Laporan berkala mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan, perkembangan pertanaman, dan perkembangan produksi.
4. Petani nilam sebagai produsen tanaman nilam atau minyak nilam, berfungsi melakukan usaha tani nilam sesuai
28
dengan Pedoman Budidaya Tanaman Nilam yang baik dan benar yang telah disosialisasikan pada waktu pelatihan penerapan GAP nilam.
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1. Monitoring dan Pelaporan
a. Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten secara berkala.
b. Kegiatan monitoring dilakukan dengan cara peninjauan ke lapangan, memanfaatkan fasilitas komunikasi, membuat catatan mengenai perkem-bangan pelaksanaan di lapangan.
c. Pelaporan perkembangan lapangan pelaksanaan kegiatan penanaman tanaman nilam secara berjenjang dilakukan oleh:
1) Petugas teknis lapangan
Melakukan monitoring dan penca-tatan perkembangan lapangan dan menyam-paikan kepada Tim Teknis Kabupaten melalui Dinas yang membidangi Perke-bunan setempat.
2) Tim Teknis Kabupaten
Berdasarkan laporan petugas teknis lapangan tersebut melakukan evaluasi
29
hasil laporan ke lapangan, menyusun hasil evaluasi lapangan dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Tim Pembina Provinsi melalui Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten setempat dan ditembuskan kepada Tim Pembina Pusat.
3) Tim Pembina Provinsi
Berdasarkan laporan Tim Teknis Kabupaten akan melakukan monitoring evaluasi ke lapangan, menyusun hasil evaluasi lapangan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Tim Pembina Pusat, Direktorat Tanaman Semusim.
4) Tim Pembina Pusat/Direktorat Tanaman Semusim
Melaporkan secara berkala perkem-bangan pelaksanaan perluasan / penanaman/intensifikasi tanaman nilam kepada Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan laporan dari Tim Pembina Provinsi.
2. Evaluasi
a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan pada saat peninjauan lapangan atau melalui pertemuan koordinasi secara berkala di
30
tingkat Kabupaten, Regional dan Nasional.
b. Bahan evaluasi adalah hasil monitoring dari perkembangan di lapangan.
VII. PEMBIAYAAN
Kegiatan pembangunan kebun penangkar benih nilam dan penanaman tanaman nilam dibiayai oleh dana APBN–TP tahun anggaran 2013 yang dialokasikan pada Satker Direktorat Jenderal Perkebunan.
VIII. PENUTUP
1. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam Pedoman Teknis ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis yang disusun oleh Dinas Provinsi/Kabupaten yang membidangi Perkebunan.
2. Pedoman ini merupakan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan penanaman tanaman nilam tahun 2013.
31
PENANAMAN TANAMAN NILAM
No
Penanaman Tanaman Nilam
Ket Prov Kab
Luas (Ha)
1 Jawa Barat Sumedang 8
Garut 8
2 Jawa Tengah Banyumas 8
Purbalingga 8
Pemalang 8
3 DI Yogyakarta Kulon Progo 5
Gunung Kidul 5
4 Jawa Timur Nganjuk 10 Malang 10 5 Aceh Aceh Utara 10 Aceh Jaya 10
6 Sumbar Tanah Datar 10
7 Jambi Sarolangun 10
8 Lampung Lampung Utara 10 9 Bali Badung 10
Karangasem 10
10 Gorontalo Gorontalo Utara 10
Jumlah 150
Catatan: Biaya Penanaman: Bantuan benih nilam dan pupuk
dasar 50% dari standar kebutuhan teknis dalam bentuk
belanja barang.
Lampiran 1
32
PEMBANGUNAN KEBUN PENANGKAR BENIH NILAM
No Pembangunan Kebun Penangkar Benih Ket
Prov Kab Luas (Ha)
1 Sultra Konawe 3 Kolaka 3
Jumlah 6
Lampiran 2
33
PEMBEKALAN PENERAPAN GAP
No Pembekalan Penerapan GAP
Ket Prov Kab Kelompok
1 Jawa Barat Sumedang 1
Garut 1
2 Jawa Tengah Banyumas 1
Purbalingga 1
Pemalang 1
3 DI Yogyakarta Kulon Progo 1
Gunung Kidul 1
4 Jawa Timur Nganjuk 1
Malang 1
5 Aceh Aceh Utara 1
Aceh Jaya 1
6 Sumbar Tanah Datar 1
7 Jambi Sarolangun 1
8 Lampung Lampung Utara 1
9 Bali Badung 1
Karangasem 1
10 Gorontalo Gorontalo Utara 1
11 Sultra 1
Jumlah 18
Lampiran 3
34
Format – 1.
Rekapitulasi RUK/RUB
Kelompok : ……………………
Desa/Kelurahan : ……………………
Kecamatan : …………………… Kabupaten/Kota : ……………………
Provinsi : ……………………
REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK/
RENCANA USAHA
........……, ..............……………… Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran .........................
Kab/Kota .....................................................
Sesuai dengan Surat Keputusan *) ....... No……. tanggal…..... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan …….., sesuai Rencana Usaha Kelompok
(RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan
sebagai berikut:
No. Kegiatan Jumlah Anggaran(Rp)
1 2 3
1. 2.
3.
4. 5.
Dst.
Jumlah
Selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian
Kerjasama nomor : ………… Tanggal ………,
MENYETUJUI
Ketua Tim teknis, Ketua kelompok,
………………….. …………………..
NIP
MENGETAHUI/MENYETUJUI
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota ………
………………………….. NIP
*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk
**) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA
Provinsi
Lampiran 4
35
Format Laporan Perkembangan Kegiatan (Semester/Akhir
Tahun*))
1. Perkembangan Kegiatan
Nama :
Nama Kelompok :
Jenis Usaha Kegiatan :
Lokasi Kegiatan :
- Desa/kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :
No. Rincian
Kegiatan
Target Realisasi
Keuangan
(Rp.)
Fisik
( %)
Keuangan
(Rp.)
Fisik
( %)
Ket.
*) Pilih salah satu
1. Kondisi Perkembangan fisik
2. Permasalahan
3. Tindak Lanjut Yang Telah Dilakukan
Lampiran 5