Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (“Perseroan”) bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Agustus 2019Waktu : 13.00 – 15.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Garuda City Center, Area Perkantoran Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Kota Tangerang

Bahwa RUPSLB diselenggarakan atas permintaan dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sebagai pemegang saham pengendali, yang memiliki 25,156,058,796 saham Perseroan, melalui surat No. GARUDA/JKTDI/20105/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Penyelenggaraan RUPS PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (“POJK No. 32/2014”) dan Pasal 12 angka (9) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan RUPSLB akan dilakukan dengan cara memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Rabu, 17 Juli 2019.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 16 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Selasa, 16 Juli 2019.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) POJK No. 32/2014 dan Pasal 12 angka (8) Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari para pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam agenda RUPSLB apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;

2. usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB, yaitu selambat-lambatnya pada hari Selasa, 9 Juli 2019;

3. usul tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPSLB; serta (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

This is to announce to the Shareholders of PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (the “Company”) that the Company will convene its Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “EGMS”) which will be convened at:

Date : Thursday, August 8, 2019Time : 13.00 – 15.00 WIB (Western

Indonesian Time)Venue : Auditorium Room, Garuda

Indonesia Management Building, Garuda City Center, Office Area of Soekarno Hatta International Airport, Tangerang City

Whereas the EGMS convene based on a request of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. as the controlling shareholder, which owned 25,156,058,796 shares, through letter No. GARUDA/JKTDI/20105/2019 dated on June 24, 2019 regarding the Convention of GMS of PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.

In accordance with Article 13 paragraph (3) of Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated 8th December 2014 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies as amended by OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 dated March 14, 2017 (“POJK No. 32/2014”) and Article 12 point (9) of the Company’s Articles of Association, invitation to the EGMS will be announced to the shareholders by means of advertisement in at least 1 (one) nationally circulated Indonesian languaged daily newspapers, on the Indonesia Stock Exchange (IDX) website and on the Company’s website no later than on Wednesday, July 17, 2019.

The shareholders that are entitled to attend the EGMS are shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders’ Register on Tuesday, July 16, 2019 at 16:00 WIB and shareholders of securities accounts held in collective deposit by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) after market closing on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on Tuesday, July 16, 2019.

In accordance with Article 12 point (2) of POJK No. 32/2014 and Article 12 point (8) of the Company’s Articles of Association, proposals from the Company’s shareholders can be included in the agenda of the EGMS if such proposals fulfill the following requirements:

1. the proposal is submitted in writing to the Board of Directors of the Company by one or more shareholders representing at least 1/20 (one twentieth) of the total issued shares with valid voting rights;

2. the proposal is received by the Board of Directors at the latest 7 (seven) days prior to the invitation date of the EGMS, i.e., at the latest on Tuesday, July 9, 2019;

3. the proposal must: (a) be conducted in a good faith; (b) be in consideration with the purposes of the Company; (c) include the reasons and materials for the agenda of the EGMS; and (d) not contravene the prevailing rules and regulations.

PENGUMUMANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

LUAR BIASAPT GARUDA MAINTENANCE FACILITY

AERO ASIA Tbk.

ANNOUNCEMENT OF THEEXTRAORDINARY GENERAL MEETING

OF SHAREHOLDERSPT GARUDA MAINTENANCE FACILITY

AERO ASIA Tbk.

Kota Tangerang, 2 Juli 2019 / July 2, 2019PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.

Direksi / Board of Directors

SELASA, 2 JULI 2019KEAMANAN 5

RIFALDI PUTRA IRIANTOrifaldi@mediaindonesia.com

WA K I L Ke p a l a Polri Komjen Ari Dono Sukmanto berharap Polri

senantiasa mampu memeli-hara peran sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, serta mengayomi masyarakat.

Harapan tersebut dikatakan-nya terkait dengan hari ulang tahun ke-73 Polri yang jatuh pada 1 Juli 2019.

“Sesuai dengan kodrat bahwa kepolisian ada itu un-tuk memelihara dan mencipta-kan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka nilai-nilai luhur itu tentu harus kami jaga berkaitan dengan hari jadi yang ke-73 ini,” katanya.

Selain itu, pihaknya ber-syukur atas berbagai pen-capaian Polri di usia yang makin matang ini. Tidak hanya pencapaian, Polri juga masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah agar bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Mi-salnya, dalam pelayanan di bidang reserse yang kerap dikeluhkan masyarakat.

“Tentu kami berdoa, men-syukuri apa yang kami terima

dalam tugas, prestasi, dan koreksi dari masyarakat. Itu perlu direnungkan.”

Ari Dono mengatakan bahwa pihaknya terbuka atas kritik dan koreksi yang membangun dari masyarakat demi membe-nahi pelayanan Polri terhadap masyarakat. Selain itu, ia ber-harap ke depannya sinergi an-tara Polri dan TNI makin solid dan kompak dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan bangsa.

Banyak pelanggaranDalam HUT Polri kali ini,

Yayasan Lembaga Bantuan Hu-kum Indonesia (YLBHI) meng-kritik bahwa masih banyak yang harus diperbaiki Polri ke depan. Seperti adanya dugaan 115 pelanggaran sepanjang 2016-2019. Pelanggaran ter-sebut memakan 1.120 korban dan 10 komunitas.

Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan jumlah itu berda-sarkan pengaduan dan permo-honan bantuan hukum masya-rakat yang masuk. Pengaduan tersebut tercatat di 15 LBH di seluruh Indonesia.

“Dari penemuan ini perlu adanya reformasi kepolisian baik dalam fungsi penegakan

hukum dan fungsi lainnya seperti dalam menjaga keter-tiban,” kata Asfi nawati.

Direktur Advokat YLBHI Muhammad Isnur menjelas-kan pelanggaran yang paling banyak dilakukan aparat ialah kriminalisasi dan minim akun-tabilitas penentuan tersangka, penundaan proses (undue delay), mengejar pengakuan tersangka, dan penangkapan yang sewenang-wenang. Kemu-dian, akuntabilitas penahanan dan penahanan berkepanjang-an, hak penasihat hukum yang dibatasi, penyiksaan dan impunitas, serta pembunuhan di luar proses hukum.

Menurutnya, masalah itu muncul lantaran kepolisian diberi kewenangan mutlak untuk melakukan penahanan. Kewenangan itu tidak diim-bangi dengan proses hukum di luar institusi tersebut.

Isnur menambahkan, Indo-nesia belum memberlakukan sistem hakim untuk menilai sah atau tidaknya penahanan tersangka (habes corpus).

Tidak hanya itu, YLBHI me-nemukan aduan mengenai pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tersangka maupun korban tindak pidana yang melaporkan kasusnya.

YLBHI juga menyebut ada-nya impunitas aparat se-hingga sulit membawa ang-gota Polri yang melakukan tindak pidana saat bertugas ke meja hijau. (P-1)

Polri dan TNI Berkomitmen Tingkatkan SinergiPolri masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah. Salah satunya dalam pelayanan di bidang reserse yang kerap dikeluhkan.

KEPALA Badan Nasional Pe-nanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius menyebut pihaknya masih berdiskusi soal pemulangan warga ne-gara Indonesia simpatisan Islamic State (IS) di Suriah di tingkat interparlemen.

“Itu sedang didiskusikan interparlemen karena kita tahu ini bukan sekadar me-mulangkan orang dengan mindset (pola pikir) yang ber-beda,” ujar Suhardi di Jakarta, kemarin.

Suhardi menyebut sebagian besar WNI simpatisan IS yang memohon untuk dipulangkan kebanyakan tidak memiliki identitas resmi karena tanda identitas mereka telah diba-kar. Hal itu mengganjal pemu-langan mereka.

Masalah lainnya, Suhardi mengatakan pada beberapa

kasus, WNI simpatisan IS perempuan dinilai memiliki militansi lebih besar daripada laki-laki dalam menyebarkan paham radikal.

“Itu nanti sedang kita dis-kusikan di lintas kementerian dipimpin Menko Polhukam, walaupun nanti yang akan leading adalah BNPT untuk menangani masalah terse-but,” ujar Suhardi.

Sejauh ini, terdapat laporan yang mengatakan puluhan WNI ditemukan di antara ribuan keluarga pejuang IS yang berada di kamp-kamp penampungan Al Hol, Su-riah Timur. Lebih dari 9.000 keluarga anggota IS berada di kamp-kamp tersebut se-telah kekalahan IS di Timur Tengah.

Sejumlah negara seperti Inggris dan Amerika Serikat telah menyatakan kebijakan

untuk tidak menerima warga negara mereka yang ber-gabung dengan IS.

Sebelum ini, peneliti di Lem-baga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Adnan Anwar mengatakan WNI eks kombatan IS yang kembali ke Tanah Air harus diproses hukum sebagaimana pelaku aksi terorisme lainnya

“Seperti teroris-teroris lain-nya yang menjalani hukuman di LP (lembaga pemasyarakat-an) lalu masuk ke program deradikalisasi yang lebih sistematis,” kata Adnan.

Ia setuju pada prinsipnya negara tidak boleh menghi-langkan hak mereka meski sudah keluar dari NKRI. Na-mun, pemilahan tetap perlu dilakukan agar tidak meme-ngaruhi warga lain di Tanah Air. (Ant/P-2)

BNPT Khawatirkan Penularan Pola Pikir Eks Simpatisan IS

EVALUASI KINERJA: Koordinator Kontras Yati Andiyani (tengah) bersama Wakil Koordinator Putri Kaneshia (kiri) dan Staf Bidang Riset Rivanlee Anandar menyampaikan evaluasi kinerja Polri, di Jakarta, kemarin. Pada HUT ke-73 Bhayangkara, Kontras menyampaikan informasi 643 peristiwa yang diduga tindak kekerasan oleh anggota Polri yang terjadi pada periode Juni 2018 hingga Mei 2019.

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

KEPALA Biro Penerangan Ma-syarakat Divisi Humas Mabes Polri Birgjen Dedi Prasetyo mengungkapkan pemimpin Jamaah Islamiyah (JI), PW, memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk membiayai jaringan terorisnya.

“Setelah JI dinyatakan bubar dan mereka mela-kukan metamorfosis tahun 2007, pelaku berinisial PW dibaiat sebagai amir atau pimpinan yang ada di Indo-nesia,” kata Dedi.

PW memiliki usaha perke-bunan kelapa sawit di Kali-mantan dan Sumatra.

“Perkebunan sawit itu menghasilkan uang untuk membiayai aksi, membiayai organisasi, dan membiayai gaji pejabat atau orang di dalam struktur jaringan JI,” jelas Dedi.

Dedi mengatakan pejabat di struktur jaringan JI digaji Rp10 juta-Rp15 juta per bu-lan. Mereka aktif memba-ngun ekonomi, merekrut peserta, dan mengikuti pelatihan untuk membuat khilafah di Indonesia.

PW pernah memberang-katkan enam kelompok ang-gotanya untuk pelatihan di Suriah. Dana yang dibutuh-kan untuk keberangkatan tersebut diambil dari hasil perkebunan kelapa sawit.

“Saat ini jaringan JI me-mang terlihat belum mela-kukan rencana aksi teror-ismenya di Indonesia. Tapi yang bersangkutan bersama kelompoknya saat ini se-dang membangun kekuat-an. Tujuannya membangun khilafah,” ucapnya.

Lantaran itu, Polri mela-kukan upaya pencegahan sebelum cita-cita kelompok JI terpenuhi. Saat ini, ke-polisian masih mendalami lokasi perkebunan kelapa sawit serta perusahaan milik PW.

Selain menangkap PW, Densus 88 Antiteror Polri juga menangkap tersangka teroris berinisial MY, BS, A, dan BT. Ketiga teroris, yakni PW, MY, dan BS ditangkap Sabtu (29/6) sekitar pukul 06.12 WIB di sebuah hotel di Jalan Raya Kranggan No 19, Jatiraden, Bekasi, Jawa Barat.

Tersangka lainnya ber-inisial A ditangkap di Pe-rumahan Griya Syariah, Blok G, Kelurahan Kebalen, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (30/6), sekitar pukul 11.45 WIB. Kemudian tersangka berinisial BT alias Haedar alias Feni alias Gani di-tangkap di hari yang sama sekitar pukul 14.15 WIB di daerah Pohijo, Kecamatan Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. (Rif/P-1)

JI DanaiTerorismelewatKebunSawit