kebijakan dalam implementasi spgdt di...
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI
SPGDT DI INDONESIA
dr. Chairul Radjab Nasution, SpPD, KGEH, FINASIM, FACP, M.Kes
Plt. Dirjen Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Disampaikan pada acara Seminar Nasional & Workshop 2016, Jakarta 3 Februari 2016
1
dr. CHAIRUL R. NASUTION, SpPD-KGEH, FINASIM, FACP, M.Kes
PENDIDIKAN
1977-1982 : Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
1985 -1991 : Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam,
Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta.
1998-2002 : Master Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
2001 : Health Services Management, Royal Melbourne Institute of Technology,
Australia.
2008 : Konsultan Gastroenterohepatologi, Fakultas Kedokteran,
Universitas Indonesia, Jakarta.
2009 : Fellow of The Indonesian Society of Internal Medicine,
Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta.
2010 : Fellow of The American College of PhysicianPENGALAMAN ORGANISASI
•Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta.•Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta.
•Wakil Ketua Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia Jakarta Raya.
•Ketua Indonesian Association for The Study of the Liver (InaASL), Cabang Jakarta.
•Ketua Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia, Cabang Jakarta.
•Ketua Perkumpulan Digestive-Endoscopy Indonesia, Cabang Jakarta.
•Wakil Ketua PB PDMMI (Persatuan Dokter Managemen Medis Indonesia).
•Sekretaris Jenderal PB PAPDIJABATAN SEBELUMNYA
1992 :Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUP Fatmawati, Jakarta.
1996 :Kepala Bagian Sekretariat RSUP Fatmawati, Jakarta.
2003 :Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUP Fatmawati, Jakarta.
2003 :Konsultan Pelayanan RSUP Fatmawati, Jakarta.
2005 :Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati, Jakarta.
2006 :Kepala Komite Etik dan Hukum RSUP Fatmawati, Jakarta.
2008 :Direktur Utama RS Djamil Padang.
2008:Direktur Utama RSUP Fatmawati, Jakarta
2011-2015 : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
2015 - sekarang : SAM Bid Tek Kes dan Globalisasi
2015 – sekarang : Plt. Dirjen Pelayanan Kesehatan
1. KONDISI PELAYANAN GAWAT DARURAT SAAT
INI
2. KONSEP PENGEMBANGAN SPGDT
OUTLINE
2. KONSEP PENGEMBANGAN SPGDT
3. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT
PELAYANAN GAWAT DARURAT
4. IMPLEMENTASI SPGDT
KONDISI PELAYANAN KONDISI PELAYANAN GAWAT DARURAT SAAT INI
Kejadian sehari-hari yang dihadapi masyarakat
PELAYANAN KESEHATAN
DI INDONESIA SAAT INI…
PELAYANAN KESEHATAN
• Belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat
• Belum merata pelayanan diseluruh wilayah Indonesia
• Perbedaan distribusi SDM dan fasyankes
• Keterbatasan sistem komunikasi dan transportasi dibeberapa
wilayah
• Masih terfokus pada pengembangan Puskesmas dan RS, belum
banyak menyentuh masyarakat untuk melakukan upaya preventif
SITUASI PELAYANAN GAWAT DARURAT SAAT INI
• Belum semua fasyankes memiliki pelayanan gawat darurat yang sesuai dg standar
• Kurangnya pelayanan di pelayanan gawat darurat yang berfokus padaPatient Safety
• Kurangnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di pelayanan gawat• Kurangnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di pelayanan gawatdarurat
• Belum optimalnya jejaring komunikasi dan koordinasi antar Pemerintah, Institusi Pendidikan, Dinkes, Fasyankes, OP dan masyarakat dlm penanganankegawatdaruatan
• Belum optimalnya sistem rujukan antar fasyankes
• Belum ditetapkannya Sistem Pelayanan Gawat Darurat (EMSS) yang terpadu dari pra fasyankes hingga fasyankes
Gambaran pelayanan di IGD RS saat ini:
� Belum adanya sistem penanganan
kegawatdaruratan yang standar dan
terintegrasi
� Fakta bhw pelayanan kesehatan khususnya
penanganan kegawatdaruratan perlu
ditingkatkan untuk menekan angka
Perlu sistem yang terpadu didukung
dengan sistem komunikasi
ditingkatkan untuk menekan angka
kematian dan mencegah kecacatan
SPGDTSPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu)
adalah suatu tata cara penyelenggaraan pelayanan gawat
darurat yang terintegrasi berbasis call center denganmenggunakan kode akses telekomunikasi 119
KONSEP PENGEMBANGAN PELAYANAN KONSEP PENGEMBANGAN PELAYANAN GAWAT DARURAT
Meningkatkan akses danmutu pelayanankegawatdaruratan
RESPON CEPAT
YAN SISTEM
TUJUAN SPGDT
Time Saving Is Life And Limb Saving
kegawatdaruratan
Mempercepat responpenanganan korban
Menyelamatkan jiwa danmencegah kecacatan
SPGDT
YAN GADAR OLEH NAKES
YAN AMBULANS
MELIBATKAN
MASYA
RAKAT
SISTEM KOMUNIK
ASI
SISTEM
KOMUNI
KASI
NCCSPGDT
KONSEP PENGEMBANGAN SPGDT
• DIKELOLA OLEH PUSAT KOMANDO NASIONAL
• SINGLE NUMBER, KODE AKSES 119
• TERINTERGRASI DG PSC & FASYANKES
• TERHUBUNG DG KEPOLISIAN, PEMADAM KEBAKARAN DLL
• PUSAT KOMANDO NASIONAL/NATIONAL COMMAND CENTER (NCC)
• DI KEMENTERIAN KESEHATAN
• FUNGSI: MEMILAH PANGGILAN, MENERUSKAN KE PSC, DAN DOKUMENTASI, MONITORING, PELAPORAN SERTA EVALUASI
PSC
FASYAN
KES
PELAPORAN SERTA EVALUASI
• PUBLIC SAFETY CENTER (PSC)• WAJIB DIBENTUK DITIAP2 KABUPATEN/KOTA
• BAGIAN RANGKAIAN KEGIATAN SPGDT PRA FASYANKES
• PUSKESMAS, KLINIK DAN RS
• MELAKUKAN PELAYANAN GAWAT DARURAT SESUAI STANDAR
• MELALUI PENDEKATAN MULTI DISIPLIN
• RS WAJIB MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI RS
ALUR PELAYANAN DALAM SPGDT
Panggilan DaruratPusat Komando Nasional / NCC
Fasilitas Aplikasidi NCC dan PSC
1. Call Tracker2. Algoritma3. Informasi faskes4. Informasi TT5. Halo Kemkes6. Informasi Ambulans
PSC Kab/Kota
Tim PSC, Ambulans, Fasyankes
6. Informasi Ambulans7. Aplikasi reporting
dan dashboard monitoring
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PELAYANAN GAWAT DARURAT
VISI DAN MISI PRESIDEN
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)
Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia
Indonesia
TRISAKTI:
Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik;
Berkepribadian dlm budaya
: P
EM
BA
NG
UN
AN
MA
NU
SIA
, SE
KT
OR
UN
GG
UL
AN
,
PE
ME
RA
TA
AN
DA
N K
EW
ILA
YA
HA
NN
OR
MA
PE
MB
AN
GU
NA
N K
AB
INE
T K
ER
JA
PROGRAM INDONESIA
SEHAT
PROGRAM INDONESIA
PINTAR
PROGRAM INDONESIA KERJA
PROGRAM INDONESIA
SEJAHTERA
PENGUATAN
YANKESPARADIGMA
SEHATJKN
RENSTRA
2015-2019
3 D
IME
NS
I P
EM
BA
NG
UN
AN
: P
EM
BA
NG
UN
AN
MA
NU
SIA
, SE
KT
OR
UN
GG
UL
AN
,
PE
ME
RA
TA
AN
DA
N K
EW
ILA
YA
HA
NP
EM
BA
NG
UN
AN
KA
BIN
ET
KE
RJA
D
T
P
K
KELUARGA SEHAT
PROGRAM INDONESIA SEHAT
RENSTRA 2015-2019
Pilar 1. Paradigma
Sehat
Program• Pengarusutamaan
kesehatan dalam pembangunan
Pilar 2. Penguatan Yankes
Program
• Peningkatan Akses
terutama pd FKTP
• Optimalisasi Sistem
Rujukan
• Peningkatan Mutu
Pilar 3. JKN
Program
• Benefit
• Sistem pembiayaan:
asuransi – azas
gotong royong
• Kendali Mutu &
15
Penerapan pendekatancontinuum of care
Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)
pembangunan• Promotif - Preventif
sebagai pilar utama upaya kesehatan
• Pemberdayaan masyarakat
Rujukan
• Peningkatan Mutu
gotong royong
• Kendali Mutu &
Kendali Biaya
• Sasaran: PBI & Non
PBITanda
kepesertaan
����KIS
D
T
P
KKELUARGA SEHAT
Penerapan pendekatancontinuum of care
Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)
INOVASI:SPGDT
1. UU 36/2009 tentang Kesehatan
2. UU 44/2009 tentang RS
3. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang ProgramDekade Aksi Keselamatan Jalan
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009
LANDASAN HUKUM TERKAIT
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 882/Menkes/SK/X/2009tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan NomorHK.02.03/I/2043/2013 tentang Panduan Pembentukan danOperasionalisasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (PublicSafety Center)
UU 36 Th 2009 tentang Kesehatan, pasal 85:
Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehata n, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi pe nyelamatannyawa pasien dan pencegahan kecacatan
UU 44/2009 tentang RS, pasal 29: UU 44/2009 tentang RS, pasal 29:
Setiap RS wajib memberikan pelayanan gawat darurat kpd pasien sesuaidg kemampuan pelayanannya
Kepmenkes 856/2009 ttg Standar IGD RS:
Setiap RS wajib memiliki yan gadar yg memiliki kemampuan:- melakukan pemeriksaan awal kasus – kasus gadar- Melakukan resusitasi & stabilisasi ( life saving)
�Pilar V (Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan)
�Koordinator : Menteri Kesehatan
�Bertanggung jawab meningkatkan:
�Penanganan pra kecelakaan meliputi promosi dan peningkatan kesehatan
pengemudi pd keadaan/situasi khusus
�Penanganan pasca kecelakaan dg Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
INPRES NO. 4 TH 2013
“PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN”
�Penanganan pasca kecelakaan dg Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
PROGRAM AKSI KELUARAN
PenangananPascaKecelakaan
Pembentukan SPGDT di setiap kab/kota
1. Tersediannya 1 pusat layananinformasi cepat (Hotline Service Center)
2. Tersedianya tenaga terlatih dlmpenanggulangan penderita gawatdarurat
3. Tersedianya PSC
IMPLEMENTASI SPGDTIMPLEMENTASI SPGDT
• Terwujudnya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu(SPGDT) yang terintegrasi menuju masyarakat sehat yang mandiridan berkeadilan.
VISI
• Meningkatkan kualitas pelayanan gawat darurat mulai dari pra• Meningkatkan kualitas pelayanan gawat darurat mulai dari prafasyankes, fasyankes dan antar fasyankes.
• Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjaminpenanganan kasus-kasus kegawatdaruratan yaitu dalamrangka penyelamatan jiwa dan mengurangi angka kecacatan.
• Menjamin ketersediaan SDM kesehatan/non kesehatan dansarana prasarana serta peralatan kesehatan.
• Menciptakan tata kelola sistem kegawatdaruratan yang baikmelalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
• Mengurangi angka kematian dan angka kecacatan.
MISI
Sudah tersedia kode akses kegawatdaruratan kesehatan 119
Telah disusun Algortime kegawatdaruratan bersama dg ARVI
Kemenkes sdg menyelesaikan proses pengadaan di NCCKemenkes sdg menyelesaikan proses pengadaan di NCC
Permenkes ttg SPGDT sudah dalam tahap harmonisasi dansinkronisasi di Biro Hukum Kemkes
Beberapa daerah telah mengembangkan SPGDT dg
Saat ini telah terbentuk kurang lebih 40 PSC
GAMBARAN LAYOUT NCC