Kebijakan NasionalSistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi(SPM-PT)

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktorat Pembelajaran dan KemahasiswaanMaret 2012

2

Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi BerdasarkanUU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Lama)• Pasal 52 Bab XVI UU Sisdiknas Lama:

Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikanyang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat dalamrangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yangbersangkutan.

• Pasal 53 UU Sidiknas Lama:Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadappenyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaranterhadap ketentuan undang-undang ini.

• Penjelasan Pasal 53 UU Sisdiknas Lama:Tindakan administratif berwujud pemberian peringatan sebagaitindakan yang paling ringan dan perintah penutupan satuan pendidikanyang bersangkutan sebagai tindakan yang paling berat

3

Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi BerdasarkanUU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Lama)Kesimpulan• Pemerintah merupakan satu-satunya pemegang tanggungjawab

pengawasan atas pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, baik yangdiselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Strukturpengawasan pendidikan tinggi seperti ini disebut pengawasan vertikal.

• Akibatnya peraturan pelaksanaan tentang pengawasan pendidikantinggi yang ditetapkan pada masa UU.Sisdiknas Lama berlaku,berkarakter pengawasan vertikal, antara lain:o Kepmendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian

Perguruan Tinggi;o Kepmendiknas No. 184 Tahun 2001 Tentang Pedoman

Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma,Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (Wasdalbin), sebagailandasan EPSBED

Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi Berdasarkan UUNo. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru)• Alinea keenam Penjelasan Umum UU.Sisdiknas:

Strategi pembaharuan sistem pendidikan, antara lain:strategi ke 13: pelaksanaan pengawasan sistem pendidikan nasional.

• Pasal 8 UU Sisdiknas:Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

• Pasal 66 Bab XIX UU Sisdiknas:(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite

sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraanpendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengankewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik

5

Selain itu, salah satu tonggak penting di dalam UU.Sisdiknas adalahpenetapan otonomi perguruan tinggi, yang diatur dalam:

Pasal 24 ayat (2) UU Sisdiknas:Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendirilembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi,penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas:Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalammengelola pendidikan di lembaganya.

Penjelasan Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas:Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirianperguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru)

6

Kesimpulan Terhadap perguruan tinggi yang otonom, tentu saja Pemerintah tidak

berwenang lagi melakukan pengawasan seperti pada masa berlakunyaUU.Sisdiknas Lama.

Otonomi perguruan tinggi mengamanatkan bahwa perguruan tinggiharus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggiyang diselenggarakannya.

Pengelolaan secara mandiri pengawasan penyelenggaraan pendidikantinggi dilakukan melalui kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal(SPMI) perguruan tinggi, sebagai sub sistem dari Sistem PenjaminanMutu Perguruan Tinggi (SPMPT).

Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi Berdasarkan UUNo. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru)

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (1)

PP. No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan

Pasal 96(1) Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai

pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.(2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk

memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampumengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

(3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi dan secaraeksternal berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ataulembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.

(4) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksudpada ayat (3) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi olehMenteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu internaldan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diaturdengan Peraturan Menteri.

Pasal 96 ayat (2) PP. No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan(2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk

memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikanagar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa Standar NasionalPendidikan (SNP) terdiri atas:1. Standar isi;2. Standar proses;3. Standar kompetensi lulusan;4. Standar tenaga kependidikan;5. Standar sarana dan prasarana;6. Standar pengelolaan;7. Standar pembiayaan, dan8. Standarpenilaian pendidikan,yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Pasal 1 Butir 1 PP No. 19Tahun 2005Standar Nasional Pendidikanadalah kriteria minimaltentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukumNegara Kesatuan RepublikIndonesia

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (2)

Pasal 96 ayat (2) PP. No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan(2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk

memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikanagar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (3)

Pasal 91 PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang SNP(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal

wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP.

8 Jenis SNP(Standar Minimal)

Standar Lain(Melampaui SNP)

Wajib

Internallydriven

Standar NasionalPendidikan (SNP)

Tidak Otonom OtonomPP 19/2005 Permendiknas Perguruan Tinggi

08. Standar penilaian pendidikan V07. Standar Pembiayaan V V06. Standar pengelolaan V05. Standar sarana & prasarana V V04. Standar pend & tng. kepend. V V03. Standar kompetensi lulusan V V02. Standar proses V V V01. Standar isi V V V

11. Standar ____________ dst V10. Standar _______________ V09. Standar _______________ V

Mem

enuhiM

elampaui

Bidang Akademik

Bidang SDM

Bidang SarprasBidang OrganisasiBidang Keuangan

Bidang Akademik

Bidang Lain

8SNP

VisiSistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (4)Bidang-bidang dalam SPM-PT yang harus dijamin mutunya

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (5) Pasal 96 ayat (3) PP. No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan(3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi dan

secara eksternal berkala oleh Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.

Pangkalan Data Perguruan Tinggi(PDPT)

Sistem PenjaminanMutu Eksternal

(SPME)

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Sistem PenjaminanMutu Internal

(SPMI)

SNP

SNP SNP

SNP

Inti dari SPMI adalah:a. menetapkan standarb. melaksanakan standarc. mengendalikan pelaksanaan standard. meningkatkan standar

Menurut Pasal 76 ayat (3) huruf a PP.No. 19 Tahun 2005 BadanStandar Nasional Pendidikan (BSNP) berwenang mengembangkanstandar nasional pendidikan (SNP).

Hingga saat ini BSNP telah selesai merancang Permendikbud tentangSNP untuk pendidikan tinggi, namun Permendikbud tersebut belumdisahkan oleh Mendikbud hingga saat ini.

Oleh karena itu, untuk sementara dapat digunakan standar yangtelah digunakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)sebagaimana telah ditetapkan oleh BAN-PT.

Padanan antara Standar BAN-PT dengan SNP dapat dilihat padabagan di halaman berikut:

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (1)

StandarBAN PT

Standar NasionalPendidikan (SNP)

05. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 01. Standar isi

05. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 02. Standar proses

03. Mahasiswa dan Lulusan 03. Standar kompetensi lulusan

04. Sumber Daya Manusia 04. Standar pendidik dan tenagakependidikan.

06. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta SistemInformasi

05. Standar sarana & prasarana

02. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan,dan Penjaminan mutu

06. Standar pengelolaan

06. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta SistemInformasi

07. Standar Pembiayaan

05. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 08. Standar penilaianpendidikan

01. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta StrategiPencapaian

07. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepadaMasyarakat, dan Kerjasama

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (2)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (3)VISI perguruan tinggi merupakan STANDAR UTAMA atau STANDARINDUK yang harus dijabarkan menjadi sejumlah standar dan standarturunan pendidikan tinggi, sebagai berikut:

1• VISI

2

• STANDAR•STANDAR•STANDAR

3

• STANDAR TURUNAN•STANDAR TURUNAN•STANDAR TURUNAN

Contoh mekanisme Penjabaran Standar SDM di perguruan tinggi

KebutuhanStakeholders

Visi PTdan

SNP

StandarSDM

• Standar Rekrutasi• Standar Masa Percobaan• Standar Perjanjian Kerja• Standar Penilaian Prestasi Kerja• Standar Mutasi, Promosi, Demosi• Standar Waktu Kerja• Standar Kerja Lembur & Cuti• Standar Penghasilan & Penghargaan• Standar Jamsos & Kesejahteraan• Standar Pengembangan & Pembinaan• Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja• Standar Disiplin• Standar Perjalanan Dinas• Standar Pengakhiran Hubungan Kerja

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (4)

Perumusan standar menggunakan kata kerja yang dapat diukur,contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, danhindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami,merasakan

Rumusan standar memenuhi unsur:1. Audience2. Behavior3. Competence4. Degree

Contoh StandarPimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenanganmasing-masing (A) harus melakukan rekrutasi, pembinaan, danpengembangan dosen tetap (B) agar tercapai rasio dosen danmahasiswa sebesar 1:25 (C) paling lambat pada tahun 2015 (D).

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (5)

PDCA (Plan, Do, Check, Action) akan menghasilkan kaizen ataucontinuous quality improvement di perguruan tinggi.

SDCA

SDCA

SDCA

SDCA

PDCA

PDCA

PDCA

PDCA

SDCA

S : Standard

Quality first

Stakeholder - in

The next process is ourstakeholder

Speak with data

Upstream management

Manajemen Kendali Mutu Dalam SPMISistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (6)

SDCA

SDCA

SDCA

SDCA

PDCA

PDCA

PDCA

PDCA SDCA

ContohPeningkatan Standar NA Dalam Proses Pembelajaran

NA MK X=50 % A

NA MK X=55 % A

NA MK X=60 % A

NA MK X=65 % A

NA MK X=70 % A

SemesterGanjil 2009

SemesterGenap 2009

SemesterGanjil 2010

SemesterGenap 2010

SemesterGanjil 2011

S : Standard

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (7)

ContohPeningkatan Standar Jangka Waktu Bimbingan SkripsiDalam Proses Pembelajaran

SDCA

SDCA

SDCA

SDCA

PDCA

PDCA

PDCA

PDCA SDCA

S : Standard

10 bulan

9 bulan

8 bulan

7 bulan

6 bulan

SemesterGanjil 2009

SemesterGenap 2009

SemesterGanjil 2010

SemesterGenap 2010

SemesterGanjil 2011

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (7)

PengembanganSPMI

AuditPelaksanaanSPMI

PelaksanaanSPMI

Garis Besar Proses Penyusunan SPMI

Dokumen/BukuKebijakanSPMI

Dokumen/BukuManualSPMI

Dokumen/BukuStandarSPMI

Kaiz

enTe

rhad

apSP

MI

Dokumen/BukuFormulirSPMI

Tahapan Membangun SPMI

Garis Besar Isi Dokumen/Buku Kebijakan SPMI

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI.3. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik.4. Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI.5. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain:

a. Tujuan dan Strategi SPMIb. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMIc. Manajemen SPMI (misal: PDCA).d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI

(termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI)e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI.

6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu ManualSPMI , Standar SPMI, Formulir SPMI.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai DokumenPerguruan Tinggi lain (misal: Statuta, Renstra).

Dokumen/BukuKebijakanSPMI

ISI

Dokumen/BukuManualSPMI

Garis Besar Isi Dokumen/Buku Manual SPMI

1. Tujuan dan maksud Manual SPMI.2. Luas lingkup Manual SPMI.

a. Manual Penetapan Standar;b. Manual Pelaksanaan Standar;c. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar;d. Manual Peningkatan Standar.

3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan.4. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu.5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai

manual SPMI.6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus

dilaksanakan.7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan

digunakan sebagai bagian dari manual SPMI.8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual

SPMI.

ISI

Dokumen/BukuManualSPMI

Dokumen/BukuManualSPMI

Dokumen/BukuManualSPMI

Dokumen/BukuManualSPMI

Dokumen/BukuManualSPMI

Dokumen/BukuStandarSPMI

Garis Besar Isi Dokumen/Buku Standar SPMI

ISI1. Definisi Istilah (istilah khas yang diginakan agar tidak

menimbulkan tafsir)2. Rasionale Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut )3. Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C,

dan D)4. Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana mencapai

standar)5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang diukur/dicapai,

bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI;7. Referensi (keterkaitan standar SPMI ini dengan standar SPMI

lain);

Dokumen/BukuFormulirSPMI

Garis Besar Isi Dokumen/Buku Formulir SPMI

Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuaidengan peruntukan untuk setiap standar.

Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan berbagaimacam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaanstandar,dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar.

ISI

Alternatif Menjilid Dokumen/Buku SPMI (1)Alternatif IMisalnya terdapat 120 Standar dalam SPMI suatu perguruan tinggi

Buku IKEBIJAKAN

SPMI

Buku IIISTANDAR

SPMI

Buku IVFORMULIR

SPMI

Buku IIMANUAL

SPMI

Manual untuk 120standar. Setiap manualberisi:Manual penetapan

satu standarManual pelaksanaan

satu standarManual pengendalian

pelaksanaan satustandarManual peningkatan

satu standar

Berisi 120 standar Satu atau lebih formuliruntuk setiap standar

Berisi Kebijakan SPMI diPerguruan Tinggi yang

bersangkutan

Alternatif Menjilid Dokumen/Buku SPMI (2)

Buku IVFORMULI

RSPMI

1 ataulebihFormuntuksetiap

Standar

Alternatif IIJika terdapat 120 Standar di dalam sebuah perguruan tinggi, maka terdapat:

120 Buku Standar

Setiap Buku Standar berisi:(Misalnya Standar Kurikulum)

Bab IKebijakan

SPMI

Bab IIManualStandar

Kurikulum

Bab IIIStandar

Kurikulum

Bab IVFormulirStandar

Kurikulum

Berisi:Manual penetapan standar kurikulumManual pelaksanaan standar kurikulumManual pengendalian pelaksanaan standar kurikulumManual peningkatan standar kurikulum

Terima Kasih