kebijakan pertambangan

41
5/10/2011 1 KEBIJAKAN PERTAMBANGAN Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung MUHAMMAD SONNY ABFERTIAWAN Doctoral Candidate Mining Engineering Regulasi Pertambangan UU Nomor 4/2009 Pertambangan Mineral dan Batu Bara PP Nomor 22/2010 Wilayah Pertambangan PP Nomor 23/2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan PP Nomor 55/2010 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Mineral PP Nomor 78/2010 Reklamasi Pasca Tambang

Upload: muhammad-sonny-abfertiawan

Post on 26-May-2015

380 views

Category:

Law


2 download

DESCRIPTION

Kebijakan Pertambangan (per Tahun 2011).

TRANSCRIPT

Page 1: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

1

KEBIJAKAN PERTAMBANGAN

Program Studi Teknik PertambanganFakultas Teknik Pertambangan dan PerminyakanInstitut Teknologi Bandung

MUHAMMAD SONNY ABFERTIAWANDoctoral CandidateMining Engineering

Regulasi Pertambangan

UU Nomor 4/2009Pertambangan Mineral dan Batu Bara

PP Nomor 22/2010Wilayah PertambanganPP Nomor 23/2010Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganPP Nomor 55/2010Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Mineral

PP Nomor 78/2010Reklamasi Pasca Tambang

Page 2: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

2

WILAYAH PERTAMBANGANUU Nomor 4/2009

Wilayah Pertambangan (WP)

Wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan

tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang

merupakan bagian dari tata ruang nasional

WILAYAH PERTAMBANGANUU Nomor 4/2009

PP Nomor 22/2010

Page 3: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

3

USAHA PERTAMBANGANUU Nomor 4/2009

IZIN USAHA PERTAMBANGANUU Nomor 4/2009(IUP)

Page 4: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

4

IZIN PERTAMBANGAN RAKYATUU Nomor 4/2009(IPR)

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUSUU Nomor 4/2009(IUPK)

Page 5: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

5

HAK DAN KEWAJIBANUU Nomor 4/2009

HAK DAN KEWAJIBANUU Nomor 4/2009

Page 6: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

6

HAK DAN KEWAJIBANUU Nomor 4/2009

HAK DAN KEWAJIBANUU Nomor 4/2009

Page 7: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

7

HAK DAN KEWAJIBANUU Nomor 4/2009

HAK DAN KEWAJIBANUU Nomor 4/2009

Page 8: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

8

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATANUU Nomor 4/2009

BERAKHIRNYA IUP DAN IUPKUU Nomor 4/2009

Page 9: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

9

USAHA JASA PERTAMBANGANUU Nomor 4/2009

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAHUU Nomor 4/2009

Page 10: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

10

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAHUU Nomor 4/2009

WILAYAH PERTAMBANGANPP Nomor 22/2010

Page 11: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

11

WILAYAH PERTAMBANGANPP Nomor 22/2010

WILAYAH PERTAMBANGANPP Nomor 22/2010

Page 12: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

12

WILAYAH PERTAMBANGANPP Nomor 22/2010

WILAYAH PERTAMBANGANPP Nomor 22/2010

Page 13: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

13

WILAYAH PERTAMBANGANPP Nomor 22/2010

WILAYAH PERTAMBANGANPP Nomor 22/2010

Page 14: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

14

WILAYAH PERTAMBANGANPP Nomor 22/2010

WILAYAH PERTAMBANGANPP Nomor 22/2010

Page 15: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

15

WILAYAH PERTAMBANGANPP Nomor 22/2010

WILAYAH PERTAMBANGANPP Nomor 22/2010

Page 16: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

16

WILAYAH PERTAMBANGANPP Nomor 22/2010

WILAYAH PERTAMBANGANPP Nomor 22/2010

Page 17: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

17

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 18: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

18

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 19: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

19

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 20: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

20

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 21: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

21

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 22: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

22

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 23: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

23

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 24: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

24

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 25: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

25

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 26: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

26

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 27: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

27

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 28: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

28

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 29: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

29

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 30: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

30

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 31: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

31

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

Page 32: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

32

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan Batubara

PP Nomor 23/2010

REKLAMASI DAN PASCATAMBANGPP Nomor 78/2010

Page 33: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

33

REKLAMASI DAN PASCATAMBANGPP Nomor 78/2010

REKLAMASI DAN PASCATAMBANGPP Nomor 78/2010

Page 34: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

34

REKLAMASI DAN PASCATAMBANGPP Nomor 78/2010

REKLAMASI DAN PASCATAMBANGPP Nomor 78/2010

Page 35: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

35

REKLAMASI DAN PASCATAMBANGPP Nomor 78/2010

REKLAMASI DAN PASCATAMBANGPP Nomor 78/2010

Page 36: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

36

REKLAMASI DAN PASCATAMBANGPP Nomor 78/2010

REKLAMASI DAN PASCATAMBANGPP Nomor 78/2010

Page 37: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

37

REKLAMASI DAN PASCATAMBANGPP Nomor 78/2010

REKLAMASI DAN PASCATAMBANGPP Nomor 78/2010

Page 38: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

38

REKLAMASI DAN PASCATAMBANGPP Nomor 78/2010

REKLAMASI DAN PASCATAMBANGPP Nomor 78/2010

Page 39: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

39

REKLAMASI DAN PASCATAMBANGPP Nomor 78/2010

Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PP Nomor 55/2010

Page 40: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

40

Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PP Nomor 55/2010

Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PP Nomor 55/2010

Page 41: Kebijakan Pertambangan

5/10/2011

41

Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PP Nomor 55/2010

Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PP Nomor 55/2010