kebijakan rpjmd dan renstra skpd sinergitas perencanaan pusat dan daerah

dadang-solihin.blogspot.co.id 2

Nama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202Email : [email protected]

Websites : dadang-solihin.blogspot.co.id www.flickr.com/photos/dadangsolihin www.slideshare.net/dadangsolihin www.docstoc.com/profile/DadangSolihin

3dadang-solihin.blogspot.co.id

Materi Perencanaan Pembangunan Daerah

Penganggaran

Penyusunan RPJMD

Penyusunan Renstra SKPD

Mewujudkan Prioritas Nasional

Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-2014

Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah (SPDAD)

Perencanaan Pembangunan Kalimantan Timur dalam RPJMN 2010-2014


Proses Perencanaan


Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

8

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

dadang-solihin.blogspot.co.id

NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)

Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

pengawasan kualitas


• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Perencanaan yang Ideal

Reformasi Sistem Penganggaran

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Visi: Melaksanakan rencana

pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN

Visi: Melaksanakan program kerja

Presiden/KDH terpilih

Misi: Penyelenggaraan pemerintahan

umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan

pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi,

kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D

Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang-kan kemampuan keuangan negara


1/2

Reformasi Sistem Penganggaran


Penganggaran Berbasis:1. Pengeluaran Rutin2. Pengeluaran

Pembangunan

Paradigma Lama

Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis

Kinerja2. Kerangka Penganggaran

Jangka Menengah3. Anggaran Terpadu

Paradigma Baru

2/2

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)


Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);

2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerjadalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

Landasan Konseptual

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);

3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).

Tujuan

Landasan Konseptual

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)


Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency)

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning)

3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)

4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal

sustainability)Landasan

Konseptual1. Penerapan sistem rolling budget2. Mempunyai baseline (angka dasar)3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar4. Penetapan Parameter5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi

kebijakan baru (additional budget for new initiatives)

Tujuan

Landasan Konseptual

(R)APBN Prakiraan Maju

Implikasi anggaran

KPJM

Prakiraan Maju

Kebijakan ditetapkan sbg baseline

2012 2013 20142011

APBN2011

T0

RAPBN2012

T+1

Prakiraan Maju2013

T+2

Prakiraan Maju2014

T+3

REALISASI2011

T-1

APBN2012

T0

RAPBN2013

T+1

Prakiraan Maju2014

T+2

Prakiraan Maju2015

T+3

TA 2011 danKPJM 2012 - 2014

TA 2012 dan KPJM 2013 - 2015

Rolling Budget

17

KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja


Prakiraan Maju

Kegiatan On-going

Kegiatan Ad-hoc

Multi-years

Project

Target Tahunan

yg berbeda

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung berdasarkan:

• alokasi anggaran pada tahun berjalan • disesuaikan dengan tingkat inflasi

yang digunakan dalam APBN

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung

berdasarkan formula/ model yang telah ditetapkan sesuai

dengan karakteristik masing-masing

kegiatan

18

Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

Catatan : Hasil penghitungan prakiraan maju akan menjadi baseline pada tahun ybs.


Apa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang

dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

• RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: (1) kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.


Landasan Hukum RPJMD1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN)2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah4. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah5. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah6. PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal7. Permendagri 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal


Landasan Hukum RPJMD8. SE Mendagri 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk

Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota

9. SEB MenPPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007

10. Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

11. PP 8/2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah


Step by Step Penyusunan RPJMD (1)Tahap Persiapan1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10.Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen

RPJMD11.Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen

RPJMD12.Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh

stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD dadang-solihin.blogspot.co.id 23

Step by Step Penyusunan RPJMD (2)Tahap Persiapan13.Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 14.Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang

RPJMDTahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah 1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

5 tahunan2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Kajian terhadap RPJMD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD


Step by Step Penyusunan RPJMD (3)Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah 10.FGDs untuk setiap Topik11.Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs12.Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang

RPJMDTahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD 1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan RPJMD2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah3. Tupoksi RPJMD4. Perumusan Visi dan Misi RPJMDM5. Evaluasi Renstra RPJMD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra RPJMD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum RPJMD


Step by Step Penyusunan RPJMD (4)Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD 10.Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum RPJMD11.Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra RPJMD12.Musrenbang RPJMD 13.Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra RPJMD1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD


Step by Step Penyusunan RPJMD (5)Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD 1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda

Kabupaten2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD5. Penetapan Ranperda menjadi Perda6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan


Langkah Penyusunan RPJMD


Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun Rancangan Awal

RPJMD

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

Penetapan RPJMD

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

Bappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah

SKPD Menyusun Renstra SKPD

Program SKPD

e) Program SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)(7)

Indikator

Outline RPJMD1. Pendahuluan2. Gambaran umum kondisi daerah3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka

pendanaan4. Analisis isu-isu strategis;5. Visi, misi, tujuan dan sasaran6. Strategi dan arah kebijakan7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan

pendanaan9. Penetapan indikator kinerja daerah10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Pasal 40 PP 8/200829dadang-solihin.blogspot.co.id

Sistematika Penulisan RPJMD


Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen

Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota

1/3



2.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan

Daerah

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk

RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW

Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.

5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi

pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan

Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

6.1 Program Pembangunan6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

2/3



6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah

Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif

7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,

Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah

2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD

3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah

4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja)

5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

3/3

Checklist: RPJMD yang Berkualitas1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian

pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah

2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah

3. Ada kesesuaian antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah

4. Ada kesesuaian antara visi, misi dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah


1/3

Checklist: RPJMD yang Berkualitas5. Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan

pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah

6. Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah

7. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah

8. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah


2/3

Checklist: RPJMD yang Berkualitas9. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam

pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah

10. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal daerah

11. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional

12. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD


3/3


Renstra SKPD

• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan olehkemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.


1/2Apa Itu Renstra SKPD

• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya

dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya,

proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.


2/2Apa Itu Renstra SKPD

1. Pendahuluan;2. Gambaran pelayanan SKPD;3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan

5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 40 PP 8/2008


Outline Renstra SKPD

Sistematika Penulisan Renstra SKPD


BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD

dalam Perencanaan Daerah1.5 Sistematika Penulisan

BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD2.1 Struktur Organisasi 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 TUPOKSI 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain

yang perlu)

BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut

berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal)

3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang

dihadapi masa kini

3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD

3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi SKPD 4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,

Measurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound)

4.4 Strategi 4.5 Kebijakan

BAB 5 PROGRAM 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD 5.3 Program Lintas Kewilayahan 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber

Pendanaan BAB 6 PENUTUP


Rancangan Renstra-SKPD oleh SKPD

Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsinya

Masukan Rancangan

Renstra SKPD

Renstra SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD

Mengacu kepada RPJMD dan bersifat

indikatif

Pasal 26

Pasal 25 ayat 2 dan 4

Pasal 27 ayat 3

Penyusunan Renstra SKPD

Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD


Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun Rancangan Awal

RPJMD

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

Penetapan RPJMD

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

Bappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah

SKPD Menyusun Renstra SKPD

Program SKPD

e) Program SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)(7)

Renstra SKPD


Persiapan

Penyusunan Rancangan

Awal RPJMD

Penyusunan Rancangan

Awal Renstra SKPD

Pelaksanaan Musrenbangda

Jangka Menengah

1 Penyusunan Rancangan

Akhir RPJMD/ Renstra SKPD

Penetapan Perda tentang

RPJMD

3 5

2 4 6

Step by Step Penyusunan Renstra SKPD

Tahap Persiapan1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10.Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen

RPJMD11.Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12.Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS

agar berkontribusi dalam proses RPJMD13.Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD14.Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang

RPJMDdadang-solihin.blogspot.co.id 44

1

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan

2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Kajian terhadap RPJPD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih 5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD10.FGDs untuk setiap Topik11.Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs12.Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang

RPJMD


2

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah3. Tupoksi SKPD4. Perumusan Visi dan Misi SKPD5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD


3

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah

• Musrenbang RPJMD • Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD

• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah • Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD • Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD • Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD


4

5

Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda Provinsi

• Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi • Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada

DPRD • Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD • Penetapan Ranperda menjadi Perda • Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan • Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan


6

Checklist Renstra SKPD yang Berkualitas

1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.

2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.

3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.


1/3


4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.

5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.

6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.


2/3


7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD.

8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.

9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal SKPD.

10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD


3/3

Arah Kebijakan Pembangunan• Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, keberhasilan

pembangunan nasional ditentukan 60% daerah dan 40% pusat, diperlukan sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah melalui koordinasi, komunikasi, konsultasi dan sinergi yang perlu dibangun secara efektif.

• Pembangunan (development) ditujukan untuk menghasilkan kesejahteraan (prosperity), demokrasi (democracy) dan keadilan (justice).


1/2

Arah Kebijakan Pembangunan• 6 (enam) kebijakan dan strategi dasar dalam pembangunan untuk

semua (development for all), yaitu :1. Pembangunan harus bersifat inklusif.2. Pembangunan harus berdimensi wilayah.3. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang

ada di daerah menjadi satu kesatuan geoekonomi secara nasional.4. Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.5. Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro growth, pro

job, pro poor).6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.


2/2


V I S I

Memperkuat triple tracks strategy

Pembangunan inklusif dan berkeadilan

Memantapkan konsolidasi demokrasi

Memperkuat penegakan hukum Pemberantasan korupsi Pengurangan

kesenjangan

Sejahtera Demokratis Berkeadilan

INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

VISI RPJMN 2010-2014

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola2 Pendidikan3 Kesehatan4 Penanggulangan Kemiskinan5 Ketahanan Pangan6 Infrastruktur7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha8 Energi9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II

2009-2014

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan13 Bidang Perekonomian14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Lainnya

Prioritas Nasional


2010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan (%) 5,5 - 5,6 6,0 - 6,3 6,4 - 6,9 6,7 - 7,4 7,0 - 7,7

Pengangguran (%) 7,6 7,3 - 7,4 6,7 - 7,0 6,0 - 6,6 5,0 - 6,0

Kemiskinan (%) 12,0 -13,5 11,5 - 12,5 10,5 - 11,5 9,5 - 10,5 8,0 - 10,0

SASARAN RPJMN 2010‐2014Pertumbuhan Ekonomi-Pengangguran-

Kemiskinan


EkonomiNo. Pembangunan Sasaran

1. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%

2. Inflasi Rata-rata 4-6 % pertahun

3. Tingkat Pengangguran 5-6 % pada akhir tahun 2014

4. Tingkat Kemiskinan 8-10 % pada akhir tahun 2014

Kesejahteraan Rakyat


1/5

PendidikanNo Indikator Status Awal

(2008)Target (2014)

1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun) 7,50 8,25

2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (%) 5,97 4,18

3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%) 95,14 96,04. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%) 72,28 76,05. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%) 64,28 85,06. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%) 21,26 30,07. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan

antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat


Kesejahteraan Rakyat 2/5

Kesehatan

No Indikator Status Awal (2008)

Target (2014)

1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0

2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 228 118

3. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 24

4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%) 18,4 < 15,0


Kesejahteraan Rakyat 3/5

PanganNo. Pembangunan Sasaran1. Produksi Padi Tumbuh 3,22 % per tahun

2. Produksi Jagung Tumbuh 10,02 % per tahun

3. Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 % per tahun

4. Produksi Gula Tumbuh 12,55 % per tahun

5. Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 % per tahun


Kesejahteraan Rakyat4/5

EnergiNo. Pembangunan Sasaran

1. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik 3.000 MW pertahun

2. Meningkatnya rasio elektrifikasi Pada tahun 2014 mencapai 80 %

3. Meningkatnya rasio desa berlistrik Pada tahun 2014 mencapai 98 %

4. Meningkatnya produksi minyak bumi

Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari

5. Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi

Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW


Kesejahteraan Rakyat5/5

Perkuatan Demokrasi

64

Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia

1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum;

2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;

3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;

4. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.

5. Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 2014

Sasaran:


Penegakan Hukum

65

Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum

1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum

2. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum

3. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen

4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009

Sasaran:


Tujuan SPDAD

67

1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih terarah dan sistematik dengan skenario yang disepakati semua pihak

2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian domestik

3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan, terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan kawasan ekonomi khusus


Agenda untuk Memperkuat SPDAD

68

Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi dalam:

1. Perencanaan kebijakan.2. Kerangka regulasi.3. Kerangka anggaran.4. Kerangka kelembagaan 5. Kerangka pengembangan wilayah


Wilayah SumateraShare PDRB thdp Nasional

21,55%

Pertumb. Ekonomi 4,65%Pendaptn perkapita 9,80 jtPenduduk miskin 7,3 jt (14,4%)

Wilayah Jawa BaliShare PDRB thdp Nasional

62,00%

Pertumbh Ekonomi 5.89%Pendapt perkapita 11,27 jtPendudk miskin 20,19 jt (12,5%)

Wilayah Nusa TenggaraShare PDRB thdp Nasional

1,42%

Pertmbuh Ekonomi 3,50%Pendapt perkapita 3,18 jtPendudk miskin 2,17 jt (24,8%)

Wilayah KalimantanShare PDRB thdp Nasional

8,83%

Pertumb. Ekonomi 5.26%Pendaptn perkapita 13,99 jtPendudk miskin 1,21 jt (9%)

Wilayah SulawesiShare PDRB thdp

Nasional4,60%

Pertmbh Ekonomi 7.72%Pendapt perkapita 4,98 jtPendudk miskin 2,61 jt (17,6%)

Wilayah MalukuShare PDRB thdp Nasional

0,32%

Pertumbh Ekonomi 4,94%Pendaptn perkapita 2,81 jtPendudk miskin 0,49 jt (20,5%)

Wilayah PapuaShare PDRB thdp Nasional

1,28%

Pertmbuh Ekonomi 0,60%Pendaptn perkapita 8,96 jtPndudk miskin 0,98 jt (36,1%)

Sumber : BPS 2008 (diolah)Ket : Atas Dasar

Harga Konstan

Kesenjangan Wilayah


Catatan: Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka yang digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.

Keterkaitan Antarwilayah

70Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah) dadang-solihin.blogspot.co.id

Perdagangan antardaerah terpusat di Jawa dan

Sumatera Blok Ekonomi Utama.

Perdagangan antardaerah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih relatif

kecil dan belum berkembang

54797.00 (minimum)

245594.00

398937.00 (median)

639154.00

1339115.00 (maximum)

1,82%

14,83%

83,10%

7,85%5,26%

84,32%

8,39%

9,49%

81,54%

19,51%

6,58%

73,01%

22,2%70,85%

4,32%

Sumber: IRIO 2005, Diolah

Perdagangan Intrawilayah

Perdagangan antarwilayah ke Sumatera

Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan

Perdagangan antarwilayah ke Jawa

Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi

Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur

Wilayah Sumatra Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi Indonesia

Timur

Sumatra 1.559 0.088 0.081 0.015 0.011

Jawa-Bali 0.158 1.599 0.097 0.201 0.158

Kalimantan 0.023 0.056 1.480 0.068 0.022

Sulawesi 0.002 0.008 0.005 1.460 0.028

Kep. Timur 0.003 0.017 0.002 0.009 1.307

Pengganda Output Antarwilayah

Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal.

Keterkaitan Perdagangan Antarpulau


Strategi dan Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah 2010-2014

1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali

3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah

2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian domestik

4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana

5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan


Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

74

Akselerasi pertumbuhan ekonomi

• Pertumbuhan rendah selama 2004-2008, rata-rata 2,9% pertahun

• Lebih rendah dari pertumbuhan nasional dan wilayah Kalimantan

Peran secara nasional 7,5% (2008), PDRB perkapita tertinggi nasional

Struktur ekonomi: pertambangan (41,6%), industri pengolahan (34,8%), jasa (15%), pertanian (5,6%)

Sektor utama penyerap tenaga kerja: pertanian (35,1%), industri pengolahan (6,3%), pertambangan (5,3%), jasa (46,2%)

1/3



75

Potensi pengembangan industri berbasis sumber daya alam terbarukan

• Menginvestasikan kembali penerimaan dari sumber daya alam ke sektor-sektor masa depan (berbasis sumber daya terbarukan)

• Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis, pengendalian deforestasi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,5 peringkat 5 nasional (2008)

• Semua indikator > nasional

2/3



76

Persentase penduduk miskin cenderung menurun selama periode 2004-2009 dari 11,6% menjadi 7,7%

• kesenjangan: tingkat kemiskinan perkotaan 4%, perdesaan 13,9% (2009)

• perlu analisis lebih jauh: tingkat kedalaman & tingkat keparahan kemiskinan, tingkat kerentanan penduduk untuk jatuh miskin.

Tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun selama 2007-2009 dari 12,8% menjadi 11,1% lebih tinggi dari TPT nasional

• Tertinggi se Kalimantan, persentase maupun jumlah absolut

• perlu melihat lebih jauh: setengah pengangguran, status kegiatan formal/informal, tingkat pendidikan angkatan kerja (pembentuk daya saing)

3/3


77

Terima KasihTerima Kasih


kebijakan rpjmd dan renstra skpd sinergitas perencanaan pusat dan daerah

Education