kebijakan sinkronisasi penanganan kawasan...
TRANSCRIPT
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
A. DAMENTADirektur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan IIDirektorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
KEBIJAKAN SINKRONISASI PENANGANAN KAWASAN KUMUH DALAM DOKUMEN RPJMN DAN RPJMD
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
OUTLINE
1
2
SINKRONISASI RPJMN DAN RPJMD DALAMSEB MENDAGRI DAN MENPPN
MAINSTREAMING PENANGANAN KAWASAN KUMUH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
SINKRONISASI RPJMN DAN RPJMD DALAM SEB MENDAGRI DAN MENPPN
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
KEWENANGAN
Menteri Dalam Negeri Mengordinasikan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan target
dokrenda sesuai dengan target dokrenas dalam Rapat Kordinasi Teknis
Perencanaan Pembangunan Daerah
Menteri PPN/Ka. Bappenas Bersama Mendagri mengordinasikan Kementerian/Lembaga dalam
menyelaraskan Renstra dan Renja K/L dalam rakortek sektoral
Menteri Keuangan Memastikan ketersediaan pendanaan baik pusat dan daerah sebelum daerah
menetapkan dokrenda
Gubernur Mengkoordinasikan Perangkat Daerah provinsi dalam menyelaraskan target-
target sesuai yang telah disepakati dengan K/L terkait capaian Nasional
Bupati/Walikota Memastikan target-target kab/kota yang harus dicapai
KEWENANGAN PENYELARASAN RPJMN DAN RPJMD
SURAT EDARAN BERSAMA MENDAGRI DAN MENTERI PPN TENTANG PENYELARASAN RPJMN DAN RPJMD
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
ASPEK PENYELARASAN PENYELARASAN RPJMN DAN RPJMD
SURAT EDARAN BERSAMA MENDAGRI DAN MENTERI PPN TENTANG PENYELARASAN RPJMN DAN RPJMD
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
Penyelarasan Isu
Strategis
Pembangunan
Daerah
Penyelarasan
Misi/Sub Misi,
Tujuan, Sasaran
Pembangunan
Daerah
Penyelarasan
Strategi dan Arah
Kebijakan
Pembangunan
Daerah
Penyelarasan
Program
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Penyelarasan
kerangka
pendanaan
program dan
kegiatan yang
mendukung
Prioritas Nasional
Penyelarasan
indikasi lokasi
pelaksanaan
kegiatan strategis
nasional
STRATEGI PENYELARASAN RPJMN DAN RPJMD
SURAT EDARAN BERSAMA MENDAGRI DAN MENTERI PPN TENTANG PENYELARASAN RPJMN DAN RPJMD
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
1. Pembentukan tim, Orientasi, dan Penyusunan agenda kerja RPJMD
2. Pengumpulan data dan Informasi
B PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
1.Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah
dan indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan
2. Pembahasan dan kesepakatan
Tahap 1: Penyelarasan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,
Arah Kebijakan, dan Program Prioritas
C PENYIAPAN SURAT EDARAN KDH
D PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD
1. Penyampaian rancangan renstra PD
2. Verifikasi rancangan Renstra PD
Tahap 2: Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program, dan Indikasi Lokasi
Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah
E MUSRENBANG RPJMD
1. Penyiapan data dan kegiatan
2. Pelaksanaan musrenbang RPJMD
3. Perumusan hasil musrenbang RPJMD
F PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD
1. Perumusan rancangan akhir RPJMD
2. Pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan PD dan Kepala daerah
3. Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala daerah
Tahap 3: Finalisasi Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN (Rakortek)
G PENETAPAN PERDA RPJMD
1. Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD
2. Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD
3. Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD dan Kepala daerah
4. Evaluasi Rancangan Perda RPJMD
HPenyampaian peraturan daerah tentang RPJMD provinsi kepada menteri
dan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur
NO.
WAKTU
Bulan Ke-1 Bulan Ke-2 Bulan Ke-3 Bulan Ke-4 Bulan Ke-5 Bulan Ke-6KEGIATAN
WAKTU PENYELARASAN RPJMN DAN RPJMD
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
MAINSTREAMING PENANGANAN KAWASAN KUMUH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAHData dan Informasi terkaitKawasan Kumuh
Isu Permasalahan dan IsuStrategis terkait kawasan kumuh
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN
Keterkaitan penanganan kawasankumuh dengan visi dan misikepala daerah terpilih
Strategi dan arah kebijakanpenanganan kawasan kumuh
BAB VII KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH
Program terkait peanganankawasan kumuh dari berbagaiurusan serta alokasi dana yang dibutuhkan selama 5 tahun
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX PENUTUP
MAINSTREAMING PENANGANAN KAWASAN KUMUH DALAM RPJMD
Penanganan kawasan kumuh sebagai
salah satu indikator pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
1
2
3
Perpres 59 Tahun 2017 tentang percepatan pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan
Perpres 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai
bagian dari prioritas nasional
Pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalamRKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga
yang terfasilitasi;
Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman
penyusunan RKPD tahun 2018
RKPD
Penyusunan RKPD
menginternalisasikan kebijakan
penanganan kawasan kumuh yang
diamanatkan dalam regulasi
MAINSTREAMING PENANGANAN KAWASAN KUMUH DALAM RKPD
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
MAINSTREAMING RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP) DALAM DOKUMEN
PERENCANAAN DAERAH
RP2KPKP
PERSIAPAN PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL
RANCANGAN
KONSULTASIPENETAPAN
MUSRENBANG
RANCANGAN AKHIR
RP2KPKP ditelaahdalam masa persiapanpenyusunan sebagaisalah satu dokumenyang diacu dalampenyusunan Ranwal
Kebijakan dalamRP2KPKP terintegrasidalam Ranwal
Kebijakan dalamRP2KPKP dalam Ranwalmenjadi program dankegiatan perangkatdaerah
Mendagri mengevaluasi integrase RP2KPKP dalam Rankhir RKPD
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
Terima Kasih